PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 09 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPIN, Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2010 maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010;
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia T'omor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. 26.
27.
28.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebariuasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2004 Nomor 05); Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2010 Nomor 01);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN dan BUPATI TAPIN
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.
Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula Rp.618.506.521.750,bertambah Rp.31.722.174.268, sehingga Rp.650.228.696.018,- dengan rincian sebagai berikut:
berjumlah menjadi
1. Pendapatan a. Semula Rp. b. Bertambah/(Berkurang) Rp. Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
497.974.741.076,29.888.298.850,Rp.
527.863.039.926,-
2. Belanja a. Semula b. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja setelah perubahan
618.506.521.750,31.722.174.268,Rp.
650.228.696.018,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan
Rp. Rp.
Rp.
(122.365.656.092,-)
3. Pembiayaan a. Penerimaan 1) Semula Rp. 135.284.882.674,2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.477.702.268,Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. Jumlah pengeluaran setelah perubahan
137.762.584.942,-
14.753.102.000,643.826.850,Rp.
15.396.928.850,-
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan
Rp.
122.365.656.092,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp.
0,-
Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp. 19.253.769.009,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.316.050.000,Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. b. Dana Perimbangan 1) Semula Rp. 388.164.374.067,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 27.015.071.790,Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp. 90.556.598.000,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.557.177.060,Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp.
20.569.819.009,-
415.179.445.857,-
92.113.775.060,-
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah 1) Semula Rp. 2.486.294.869,2) Bertambah/(berkurang) Rp. (17.674.327,-) Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 2.468.619.542,b. Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 7.475.225.140,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.333.724.327,Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 1.711.250.000,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp. 7.581.000.000,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp.
8.808.949.467,-
1.711.250.000,-
7.581.000.000,-
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 1) Semula Rp. 87.850.267.067,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.079.407.590,Jumlah bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan Rp. 94.929.674.657,b. Dana alokasi umum 1) Semula Rp. 246.451.507.000,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 246.451.507.000,c. Dana alokasi khusus 1) Semula Rp. 30.862.600.000,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 30.862.600.000,d. Dana adhoc 1) Semula Rp. 23.000.000.000,2) Bertambah/(berkurang) Rp. (23.000.000.000,-) Jumlah dana adhoc setelah perubahan Rp. 0,e. Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD 1) Semula Rp. 0,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.199.200.000,Jumlah dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Setelah perubahan Rp. 6.199.200.000,f. Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD 1) Semula Rp. 0,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.678.464.200,Jumlah dana Tunjangan Profesi Guru PNSD Setelah perubahan Rp. 8.678.464.200,g. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) 1) Semula Rp. 0,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.868.000.000,Jumlah dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Setelah perubahan Rp. 3.868.000.000,h. Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah 1) Semula Rp. 0,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 24.190.000.000,Jumlah dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Setelah perubahan Rp. 24,190.000.000,(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah Lainnya: 1) Semula Rp. 23.256.598.000,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 827.177.060,Jumlah dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 24.083.775.060,b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya: 1) Semula Rp. 0,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 730.000.000,Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 730.000.000,-
c. Dana sumbangan pihak ketiga setelah perubahan: 1) Semula Rp. 67.300.000.000,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,Jumlah sumbangan pihak ketiga setelah perubahan Rp.
67.300.000.000,-
Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 285.607.031.591,2) Bertambah/(berkurang) Rp. (452.089.223,-) Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. b. Belanja Langsung 1) Semula Rp. 332.899.490.159,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 31.270.085.045,Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp.
186.059.120.814,-
364.169.575.204,-
(2) BelanjaTidak Langsung sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai sejumlah 1) Semula Rp. 243.835.241.671,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.541.073.661,Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 248.376.315.332,b. Belanja hibah sejumlah 1) Semula Rp. 27.586.210.000,2) Bertambah/(berkurang) Rp. (12.736.210.000,-) Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 14.850.000.000,c. Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp. 4.098.741.500,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.892.475.000,Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 10.991.216.500,d. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa 1) Semula Rp. 2.626.838.420,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.754.750.562,Jumlah bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintahan desa setelah perubahan Rp. 4.381.588.982,e. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa: 1) Semula Rp. 5.960.000.000,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan Rp. 5.960.000.000,f. Belanja tidak terduga: 1) Semula Rp. 1.500.000.000,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.500.000.000,(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai 1) Semula Rp. 30.280.531.300,2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.318.376.00,-) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 26.962.155.300,-
b. Belanja belanja barang dan jasa 1) Semula Rp. 86.277.629.070,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.330.164.000,Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. c. Belanja modal 1) Semula Rp. 216.341.329.789,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 27.258.297.045,Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp.
93.607.793.070,-
243.599.626.834,-
Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah Rp. 137.762.584.942,1) Semula Rp. 135.284.882.674,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.477.702.268,Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 137.762.584.942,b. Pengeluaran sejumlah Rp. 15.396.928.850,1) Semula Rp. 14.753.102.000,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 643.826.850,Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 15.396.928.850,(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 136.143.372.883,1) Semula Rp. 134.234.882.674,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.908.490.209,Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah perubahan Rp. 136.143.372.883,b. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 1.050.000.000,1) Semula Rp. 1.050.000.000,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 1.050.000.000,c. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 569.212.059,1) Semula Rp. 0,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 569.212.059,Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp. 569.212.059,(3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 13.703.102.000,1) Semula Rp. 13.703.102.000,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp. 13.703.102.000,b. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 643.826.850,00 1) Semula Rp. 0,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 643.826.850,Jumlah pembayaran pokok hutang setelah perubahan Rp. 643.826.850,c. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp 1.050.000.000,1) Semula Rp. 1.050.000.000,2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 1.050.000.000,Pasal 5 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
1. Lampiran I 2. Lampiran II 3. Lampiran III 4. Lampiran IV 5. Lampiran V
6. Lampiran VI 7. Lampiran VII 8. Lampiran VIII
Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diseleseaikan dan dianggarkan dalam tahun anggaran ini; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
Pasal 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2010 NOMOR 09
