ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2009 TAHUN 2009 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 1 TAHUN 2009 ABSTRAK
: a.
Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/044/2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 12 Th 1985; UU No 18 Th 1997; UU No 21 Th 1997; UU No 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 109 Th 2000; PP No 65 Th 2001; PP No 66 Th 2001; PP No 24 Th 2004; PP No 24 Th 2005; PP No 54 Th 2005; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005; PP No 57 Th 2005; PP No 65 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 8 Th 2006; PP No 3 Th 2007; Keppres No 80 Th 2003; Perda Kab Kudus No 3 Th 2007. c.
CATATAN
Perda ini mengatur tentang besaran nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009.
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009
RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2009 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2009 ABSTRAK
: a.
Bahwa guna lebih meningkatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil serta dengan dibebaskannya retribusi biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta retribusi biaya cetak Akta Kelahiran tersebut, maka guna pelaksanaanya perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor Tahun 2001 tentang Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2005, maka berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 1 Th 1974; UU No 8 Th 1981; UU no 9 Th 1992; UU No 18 Th 1997; UU No 39 Th 1999; UU No 23 Th 2002; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 21 Th 2006; UU No 23 Th 2006; PP No 9 Th 1975; PP No 27 Th 1983; PP No 66 Th 2001; PP No 55 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 37 Th 2007; PP No 38 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perpres No 25 Th 2008; Perda Dati II Kudus No 10 Th 1987; Perda Kab Kudus No 3 Th 2007; Perda Kab Kudus No 3 Th 2008; Perda Kab Kudus No 12 Th 2008.
CATATAN
c.
Perda ini mengatur tentang : 1. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 2. Golongan Retribusi; 3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 4. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarip Retribusi; 5. Struktur dan Besarnya Tarip Retribusi; 6. Wilayah Pemungutan; 7. Saat Retribusi Terutang; 8. Pemungutan Retribusi; 9. Pembayaran Retribusi; 10. Penagihan Retribusi; 11. Sanksi Administrasi; 12. Ketentuan Pidana; 13. Penyidikan.
:
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Biaya Pelayanan Akta Catatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2009 ABSTRAK
: a.
Bahwa guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta perlu mencabut dan mengatur kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 1 Th 1974; UU No 8 Th 1981; UU No 23 Th 1992; UU No 18 Th 1997; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 4 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 19 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 9 Th 1975; PP No 27 Th 1983; PP No 32 Th 1996; PP No 66 Th 2001; PP No 55 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 38 Th 2007; Perpres No 20 Th 1960; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab Kudus No 3 Th 2007; Perda Kab Kudus No 3 Th 2008; Perda Dati II Kudus No 10 Th 1987. c.
Perda ini mengatur tentang : 1. Pelayanan Kesehatan a. Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan; b. Pemeriksaan Kesehatan terhadap Calon Pengantin; c. Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Kesehatan; d. Puskesmas Keliling. 2. Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Asuransi Kesehatan Atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Lainnya dan Pelayanan Kesehatan Gratis; 3. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 4. Golongan Retribusi; 5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 6. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 8. Wilayah Pemungutan; 9. Saat Retribusi Terutang; 10. Pemungutan Retribusi; 11. Pembayaran Retribusi; 12. Penagihan Retribusi; 13. Sanksi Administrasi; 14. Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Serta Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; 15. Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; 16. Kadaluwarsa;
17. Ketentuan Pidana; 18. Penyidikan. CATATAN
:
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
RETRIBUSI PASAR – PERUBAHAN TAHUN 2009 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2009 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka penataan kembali kelas-kelas pasar di Kabupaten Kudus dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta penyesuaian tarip retribusi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar sudah tidak sesuai lagi, sehingga dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 81 Th 1997; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 27 Th 1983; PP No 66 Th 2001; PP No 55 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 38 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab Dati II Kudus No 10 Th 1987; Perda Kab Kudus No 3 Th 2007; Perda Kab Kudus No 3 Th 2007. c.
CATATAN
Perda ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar khususnya mengenai ketentuan umum, klasifikasi kelas pasar, dan besaran tarip retribusi.
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2008 – 2013 TAHUN 2009 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 5 TAHUN 2009 ABSTRAK
: a.
Bahwa dalam rangka menjabarkan visi, misi dan program Bupati, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, kerangka ekonomi daerah serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2013.
b. Dasar Hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 10 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 17 Th 2003; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 17 Th 2007; UU No 26 Th 2007; PP No 40 Th 2006; PP No 58 Th 2005; PP No 38 Th 2007; PP No 41 Th 2007; PP No 8 Th 2008; Perpres No 1 Th 2007; Perda Prov Jateng No 21 Th 2003; Perda Prov Jateng No 3 Th 2008; Perda Kab Kudus No 8 Th 2003; Perda Kab Kudus No 3 Th 2008; Perda Kab Kudus No 4 Th 2008; Perda Kab Kudus No 11 Th 2008; Perda Kab Kudus No 13 Th 2008; Perda Kab Kudus No 14 Th 2008; Perda Kab Kudus No 15 Th 2008; Perda Kab Kudus No 16 Th 2008. c.
CATATAN
:
Perda ini mengatur tentang : 1. Program Pembangunan Daerah; 2. Program Indikatif. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2008 tentang Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
APBD – PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN 2009 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 6 TAHUN 2009 ABSTRAK
: a.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) UndangNomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan BUpati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah anggaran berakhir, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2008.
b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 12 Th 1985; UU No 18 Th 1997; UU No 21 Th 1997; UU No 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 109 Th 2000; PP No 65 Th 2001; PP No 66 Th 2001; PP No 24 Th 2004; PP No 24 Th 2005; PP No 54 Th 2005; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005; PP No 57 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 65 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 8 Th 2006; PP No 3 Th 2007; Kepres No 80 Th 2003; Perda Kab Kudus No 3 Th 2007; Perda Kab Kudus No 1 Th 2008; Perda Kab Kudus No 10 Th 2008. c.
CATATAN
Perda ini mengatur tentang uraian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2008.
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
