KATA PENGANTAR. Rancangann Rencana Kerja (Rancangan Renja) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja)) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 201 merupakan pengaplikasian

Undang Undang-Undang Undang

nomor

25

Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah

tentang

Sistem

Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah harus memiliki rencana kerja setiap 1 (satu) tahun . Perlu diketahui bahwa penyusunan Rancangan Renja Ren Tahun 2015 ini merupakan perkiraan maju pelaksanaan program kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pada

Dinas Pendapatan Pengelo Pengelolaan laan Keuangan dan Aset

Daerah dan dikoordinasikan SKPD perencana dengan mendasarkan pada analisis berkaitan dengan

kekuatan,

kelemahan, peluang dan tantangan APBD

KAbupaten Jombang untuk tahun 2015. Pada kesempatan ini kami

mengucapkan

terima

kasih

kepada

seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan R Renja ini, dan kami menyadari bahwa dalam Rancangan Renja a Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan.

Rancangan Rencana Kerja DPPKAD Kab. Jombang Tahun 2015

i


Harapan rapan kami, bahwa

Rancangan Renja ini dapat dipergunakan

sebagai tolok ukur, acuan dan pedoman pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang tahun aggaran 2015.

Jombang, 04 Maret 2014 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Dra.ITA TRIWIBAWATI, Ak., M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19680303 199501 2 001

Rencana Kerja DPPKAD Kab. Jombang Tahun 2014

ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI BAB I

iii

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

I-1

1.2 Landasan Hukum

I-2

1.3 Maksud dan Tujuan

I-4

1.4 Sistematika Rencana Kerja

I-5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

II-10

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

II-14

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

II-16

2.5.. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

II-22

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

III-1

3.2 Tujuan dan Sasaran

III-2

3.3 Program dan Kegiatan

III-6

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja DPPKAD Kab. Jombang Tahun 2014

iii

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DPPKAD KAB. JOMBANG TANGGAL : 10 Oktober 2014 NOMOR : 188/1346 /415.31/2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008, telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun, serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, selanjutnya setiap SKPD selaku pelaksana dalam pembangunan daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai acuan dan pedoman/arahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dalam rangka pembangunan daerah. Oleh sebab itu, Renstra SKPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Renstra SKPD tersebut harus berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sebagai penjabaran Renstra SKPD tersebut, maka SKPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan dalam kurun waktu satu tahun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan Rancangan Renja SKPD tetap berpedoman pada Renstra SKPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan

negara

dalam

rangka

mewujudkan

good

governance, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik. Perencanaan Stratejik tersebut meliputi Rencana Stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015

DPPKAD KABUPATEN JOMBANG

waktu lima tahun dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja SKPD) untuk jangka waktu satu tahun. Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Jombang yang selanjutnya Renstra dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rancangan Renja SKPD. Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dalam kurun waktu tahun 2015 dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah dalam melaksanakan koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran demi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik. 1.2 LANDASAN HUKUM Sesuai dengan kondisi dan situasi sebagai bagian dari Kelembagaan Pemerintahan di Daerah maka keberadaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang secara Organisatoris di Pemerintahan Kabupaten Jombang, dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2015 ini, yang menjadi landasan hukumnya adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;


I- 2


6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Propinsi,

dan

Pemerintah Daerah Kab./Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang; 16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang; 17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomro 25 Tahun 2013; 18. Peraturan Bupati Jombang Nomor

x Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014 - 2018;


I- 3


1.3 Maksud Dan Tujuan 1.3.1

Maksud Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai draft penyusunan

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 yang dimaksudkan untuk : 1.

Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna meningkatkan kualitas perecanaan pembangunan;

2.

Mempermudah pelaksanaan koordinasi serta pengendalian kegiatan yang mencakup monitoring, analisis, evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dengan instansi terkait baik secara internal maupun secara eksternal;

3.

Memberikan informasi kepada pejabat terkait tentang rencana kinerja tahunan sehingga mempermudah dalam menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya;

4.

Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur terutama aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menentukan prioritas-prioritas program di bidang pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan bisa tercapai tepat waktu.

1.3.2

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai draft penyusunan Rencana

Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 yang bertujuan untuk : 1.

Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Keuangan Daerah yang lebih berkualitas;

2.

Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntable;

3.

Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas utama dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan setiap tahunnya dapat tercapai dengan baik;

4.

Tersedianya informasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang cepat dan akurat;

5.

Tersedianya piranti pendukung pengelolaan keuangan daerah yang memadai.


I- 4


1.4 Sistematika Rencana Kerja BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Rencana Kerja BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP


I- 5

dPPKAd KABUPATEN JOMBANG

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam suatu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai dalam mewujudkan suatu tujuan perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan dan program. Sasaran yang hendak dicapai yang tertuang dalam Renstra

Dinas Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

Daerah

kabupaten Jombang adalah : a) Terlaksananya peningkatan kualitas SDM, kelembagaan, tata laksana dan Pelayanan; b) Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran dan peningkatan pelayanan; c)

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);

d) Tercapainya penganggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran; e) Terwujudnya optimalisasi aset daerah; f)

Tercapainya validasi dan akurasi perbendaharaan daerah;

g) Tersusunnya Laporan Keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami guna pencapaian opini WTP; h) Terwujudnya tertib administrasi keuangan desa. Sasaran yang tertuang dalam Renstra tersebut dilaksanakan melalui program kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang tahun 2015 dengan rincian 11 (sebelas) Program dan 40 (empat puluh) Kegiatan.

Adapun

beberapa

pencapaian

kinerja

program

kegiatan

yang

dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya prosentase SDM yang mengikuti pendidikan dan latihan serta terlaksananya SOP sesuai dengan Tupoksi; b. Tersusunnya dokumen Renstra, Renja, Lakip dan dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; c. Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dan meningkatnya kualitas pelayanan; d. Tercapainya peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2015

II- 1


e. Tersusunnya APBD yang berkualitas; f.

Meningkatnya prosentase keakuratan data neraca aset;

g. Peningkatan jumlah tanah aset daerah yang telah bersertifikat; h. Meningkatnya jumlah pemanfaatan aset daerah guna peningkatan PAD ; i.

Peningkatan pelayanan perbendaharaan dengan terbitnya SPD dan SP2D sesuai perencanaan anggaran kas SKPD;

j.

Terkendalinya tingkat likuiditas kas daerah (minimal 1 bulan gaji ditambah 10 %).

k. Tersusunnya laporan keuangan daerah yang memenuhi standar serta penyampaian Laporan

Keuangan

Daerah

yang tepat

waktu

setiap

tahunnya. l.

Meningkatnya persentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa terhadap seluruh desa di Kabupaten Jombang. Beberapa hal yang perlu dilakukan agar pelaksanaan program kegiatan dapat

tercapai sesuai target yang ditentukan adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman Sumber Daya Aparatur dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang didukung oleh prasarana dan sarana kerja; c. Meningkatkan Akurasi Data Pengelolaan Keuangan; d. Optimalisasi Peningkatan Penerimaan Daerah; e. Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah. Hasil

Evaluasi

pelaksanaan

program

kegiatan

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 adalah digambarkan dengan matriks sebagai berikut :


II- 2


TABEL 1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DPPKAD TAHUN 2014 DAN PENCAPAIAN RENSTRA DPPKAD TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)

Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D dengan Tahun 2014

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

1

1

20

1 1

20 20

01 01

20

1

20

01

24

1

20

02

1

20

02

46

1

20

02

47

Urusan Wajib Bidang Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penjyediaan jasa administrasi teknis perkantoran

Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya


Target Renja SKPD Tahun 2014

Realisasi Renja SKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2014 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/D Tahun 2014

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

10=(5+7+9) 11=(10/4)

Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran di DPPKAD Kab. Jombang Terlaksananya pelayanan adminsitrasi perkantoran

60

BLN

0

12

0

0

12

0

0

60

BLN

0

12

0

0

12

0

0

Tersedianya peralatan gedung kantor dan tersedianya mebeleur kantor

90

%

0

75%

0

0

80%

0

0

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya

90

%

0

85%

0

0

85%

0

0

II- 3



Kode

1

2

1

20

02

48

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

1

20

02

49

1

20

03

1

20

03

1

20

05

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

20

05

02

Sosialisasi peraturan perundangundangan

1

20

05

04

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1

20

07

1

20

07

01

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusunan rencana strategis SKPD

1

20

07

02

Penyusunan rencana kerja SKPD

1

20

07

03

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

06





4

3

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Renja SKPD Tahun 2014






5

6

7

8=(7/6)

9

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana kntor Terlaksananya perbaikan kendaraan dinas/operasional

90

%

0

85%

0

0

85%

0

0

49

unit

0

49 unit

0

0

49 unit

0

0

Tersedianya pakaian dinas dan pakaian olahraga

96

orang

0

96 org

0

0

96 org

0

0

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan bagi aparatur DPPKAD Kab. Jombang Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur DPPKAD Kab. Jombang

50

orang

0

10 org

0

0

10 org

0

0

96

orang

0

96 org

0

0

96 org

0

0

Tersusunnya dokumen Renstra SKPD Tersusunnya dokumen rencana kerja SKPD Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan LAKIP SKPD

22

Dok.

0

22 dok.

0

0

0

0

0

22

Dok.

0

22 dok.

0

0

22 dok.

0

0

22

Dok.

0

22 dok.

0

0

22 dok.

0

0

II- 4

10=(5+7+9) 11=(10/4)



Kode

1

2

1

20

07

04

1

20

19

1

20

19

01

1

20

19

04

Bimbingan dan pelatihan system akuntansi keuangan desa

1

20

19

07

Fasilitasi penatausahaan dan pelaksanaan APBDesa

1 1

20 20

59 59

01

1

20

59

02

Penyusunan laporan keuangan SKPD

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah





4

3







5

6

7

8=(7/6)

9

Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis serta laporan realisasi anggaran

22

Dok.

0

22 dok.

0

0

22 dok.

0

0

Terlaksananya evaluasi APBDesa tahun 2015, terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa serta penatausahaan keu desa Bintek bagi PTPKD dan bendahara desa Terlaksananya pelaksanaan APBDesa yang akuntabel serta penatausahaan keu desa secara tertib

302

desa

0

302 desa

0

0

302 desa

0

0

302

desa

0

302 desa

0

0

302 desa

0

0

302

desa

0

302 desa

0

0

302 desa

0

0

Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah di Kabupaten Jombang Terlaksananya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah

90

%

0

80%

0

0

80%

0

0

350

WP

0

350 WP

0

0

350 WP

0

0

II- 5

10=(5+7+9) 11=(10/4)



Kode

1

2

1

20

59

03

Penyusunan potensi pendapatan asli daerah

1

20

59

04

Penyusunan dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah

1

20

59

05

1 1

20 20

60 60

01

Implementasi PBB sebagai Pajak Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Penyusunan Analisis Standar Belanja

1

20

60

02

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

1

20

60

03

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

1

20

60

04

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD





4

3 Tersusunnya data potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Jombang Terlaksananya penyusunan dan pengembangan SIMPATDA Kab. Jombang Terlaks. pendaerahan PBB

Terwujudnya update pedoman standar anggaran belanja Tersusunnya Perda tentang APBD dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU Fraksi) tepat waktu Tersusunnya Perbup tentang penjabaran APBD serta semua aturan pelaksanaannya (DPASKPD, Anggaran Kas) Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU Fraksi) secara tepat waktu







5

6

7

8=(7/6)

9

15

%

0

5%

0

0

10%

0

0

90

%

0

80%

0

0

80%

0

0

640.000

WP

0

600.000 WP

0

0

610.000 WP

0

0

61

SKPD

0

61 SKPD

0

0

61 SKPD

0

0

205

BUKU

0

205 buku

0

0

205 buku

0

0

580

Buku

0

580 buku

0

0

580 buku

0

0

205

BUKU

0

205 buku

0

0

205 buku

0

0

II- 6

10=(5+7+9) 11=(10/4)



Kode

1




4







2

3

5

6

7

8=(7/6)

9

1

20

60

05

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD

580

Buku

0

580 buku

0

0

580 buku

0

0

1

20

60

06

100

%

0

100%

0

0

100%

0

0

1 1

20 20

61 61

01

Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan (Hibah, Bantuan Sosial) pada SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Peningkatan manajemen aset/barang daerah

Tersusunnya Perbup ttg penjabaran P-APBD serta semua aturan pelaks. (DPASKPD, Anggaran Kas) Pelaksanaan penyaluran hibah dan bantuan sosial sesuai prosedur

61

SKPD

0

61 SKPD

0

0

61 SKPD

0

0

1

20

61

02

61

SKPD

0

61 SKPD

0

0

61 SKPD

0

0

1

20

61

03

150

sertfkt

0

98 sertifikat

0

0

200 sertifikat

0

0

1

20

61

04

Terlaksananya langkahlangkah strategis pengembangan pengelolaan aset daerah dan terlaksananya proses penghapusan/penjualan terbatas Barang Milik Daerah Lancarnya operasional SIMDA - BMD Penyusunan data terpilah identifikasi tanah dan pelaksanaan pengamanan administratif, fisik dan hukum aset tanah Terlaksananya pendataan kembali/inventarisasi barang dengan kepastian jumlah, volume, nilai dan kegunaan

61

SKPD

0

61 SKPD

0

0

61 SKPD

0

0

Pemeliharaan dan pengelolaan data SIMDA BMD Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan aset daerah

Pendataan kembali aset daerah/inventarisasi/sensus barang milik daerah


II- 7

10=(5+7+9) 11=(10/4)



Kode

1 1

1 1

1

1 1

20

20 20

20

20 20

2 61

62 62

62

63 63

05

01

02

01

Rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi administrasi barang daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Manajemen Perbendaharaan Daerah Penyusunan anggaran kas dan pembuatan surat penyediaan dana

Rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi administrasi keuangan daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaporan Keuangan Daerah Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah





4

3







5

6

7

8=(7/6)

9

Terlaksananya system pelaporan aset/barang yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan

61

SKPD

0

61 SKPD

0

0

61 SKPD

0

0

Anggaran kas SKPD dan SPD untuk setiap tribulan dan PAK, BKU Daerah Kab. Jombang setiap hari kerja, tercetaknya SPM, SP2D dan SP2D Non Anggaran setiap hari kerja dan register SP2D Anggaran dan SP2D Non Anggaran setiap hari kerja Data laporan posisi kas Pemkab Jombang setiap hari kerja, data rekonsiliasi antar Pemkab. Jombang dan Bank Jatim setiap hari kerja dan laporan dana transfer selama satu tahun anggaran

4x

Tribulan

0

0

0

0

SKPD

4x tribulan 61 SKPD

0

61

4x tribulan 61 SKPD

12

bulan

0

12 bulan

0

0

12 bulan

0

0

Meningkatnya pemahaman SKPD tentang Laporan Keuangan

61

SKPD

0

61 SKPD

0

0

61 SKPD

0

0

II- 8

10=(5+7+9) 11=(10/4)



Kode

1

2

1

20

63

02

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

1

20

63

03

Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

1

20

63

04

1

20

63

05

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan laporan semester pertama dan prognosis APBD

1

20

63

06

Sinkronisasi Hasil Audit LKPD





4

3 Tersusunnya buku Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Terpeliharanya program SIMDA Keuangan yang bekerjasama dengan BPKP serta persiapan e-auditing oleh BPK Tersusunnya buku Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tersusunnya buku laporan realisasi APBD Semester I dan prognosis untuk menyelaraskan kebutuhan perubahan APBD dengan ketersediaan SiLPA yang telah diaudit BPK Terlaksananya hasil pemeriksaan LKPD







5

6

7

8=(7/6)

9

400

buku

0

80 buku

0

0

80 buku

0

0

61

SKPD

0

61 SKPD

0

0

61 SKPD

0

0

400

buku

0

80 buku

0

0

80 buku

0

0

176

buku

0

176 buku

0

0

176 buku

0

0

15

Dok.

0

15 dok.

0

0

15 dok.

0

0

II- 9

10=(5+7+9) 11=(10/4)


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang tahun 2014, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan beberapa aspek/fokus sebagai berikut : 1. Keselarasan

dan

efektifitas hubungan antara

Pemerintahan

Daerah

dan

Pemerintah, serta antar Pemerintahan Daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah yang difokuskan pada penyampaian Laporan Keuangan Akhir Tahun yaitu Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Akhir Tahun; 2. Keselarasan antara Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah yang difokuskan pada masalah Keuangan yaitu melalui ketepatan waktu penetapan Perda APBD,tersedianya Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tersedianya anggaran belanja untuk pelayanan dasar dan pelayanan penunjang sesuai RPJMD; 3. Efektifitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan yang difokuskan pada Peraturan Bupati terkait Laporan Keuangan yang perlu ditindaklanjuti; 4. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan Dana Bagi HAsil yang difokuskan pada penyerapan dana Perimbangan dibandingkan dengan dana perimbangan yang direncanakan/ditargetkan; 5. Intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD dan Pinjaman/Obligasi Daerah yang difokuskan pada besaran PAD; 6. Efektivitas

perencanaan,

penyusunan

pelaksanaan

tata

usaha,

pertanggungjawaban dan pengawasan APBD yang difokuskan pada kewajaran laporan keuangan melalui opini BPK terhadap Laporan Keuangan, Rasio SILPA terhadap total pendapatan, Rasio Belanja, serta pengawasan Inspektorat Kabupaten melalui rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti; 7. Pengelolaan Potensi Daerah yang difokuskan pada Rasio Realisasi PAD terhadap potensi PAD, dan Peningkatan PAD dari tahun sebelumnya;


II- 10


8. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang difokuskan pada Manajemen aset dengan tersedianya inventarisasi aset; 9. Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat yang difokuskan pada bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsifitas terhadap partisipasi masyarakat melalui survey kepuasan pelanggan.

Beberapa aspek tersebut diatas dirinci dalam tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2014, sebagai berikut :


II- 11


TABEL 2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD TAHUN 2013 DAN 2014 KABUPATEN JOMBANG

NO

Indikator

SPM / Standar Nasional

1

2

3

IKK

4

Target Indikator Lainnya 5

Realisasi Capaian

Target Renstra SKPD

Proyeksi

Tahun (n-2) 2013

Tahun (n-1) 2014

Tahun (n) 2015

Tahun (n+1) 2016

Tahun 2013 (n-2)

Tahun 2014 (n-1)

Tahun 2015 (n)

Tahun 2016 (n+1)

Catatan Analisis

6

7

8

9

10

11

12

13

14

BERDASARKAN DATA IKK

1

2

Penyampaian laporan keuangan

Keuangan

-

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

-

a.

Ketepatan Waktu penetapan Perda APBD

b.

Keberadaan Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

c.

Belanja untuk pelayanan dasar dan pelayanan penunjang


RPJMD

Tepat

Tepat

Tepat

Tepat

Tepat

-

tepat waktu

tepat waktu

tepat waktu

tepat waktu

tepat waktu

-

-

Ada

97%

Ada

97%

Ada

97%

Ada

97%

Ada

73,24%

II- 12

-

Tepat

Tepat

Laporan Keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel setelah melalui proses pemeriksaan

-

tepat waktu

tepat waktu

Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan

Ada

Perda Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

97%

Jumlah belanja untuk Pelayanan Dasar dan pelayanan penunjang dibagi dengan jumlah total belanja x 100%

-

-

Ada

97%


NO

Indikator

SPM / Standar Nasional

1

2

3

6

Kewajaran Laporan Keuangan

7

Besaran SILPA

8

Realisasi Belanja

9

Peningkatan PAD

10

Manajemen Aset DPPKAD

IKK

Target Indikator Lainnya

4

5

-

Opini BPK terhadap Lap. Keuangan Daerah

-

Rasio SILPA terhadap Realisasi Pendapatan

-

Rasio Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

-

Naik/Turun PAD dibagi PAD tahun lalu (Realisasi)

-

Keberadaan Dokumen Inventarisasi aset di DPPKAD


-

-

-

-

-

Realisasi Capaian

Target Renstra SKPD

Proyeksi

Tahun (n-2) 2013

Tahun (n-1) 2014

Tahun (n) 2015

Tahun (n+1) 2014

Tahun 2013 (n-2)

Tahun 2014 (n-1)

Tahun 2015 (n)

Tahun 2016 (n+1)

Catatan Analisis

6

7

8

9

10

11

12

13

14

WTP

-

-

10%

Ada

WTP

-

-

10%

Ada

WTP

-

-

10%

Ada

WTP

-

-

10%

Ada

-

15,02%

86,76%

12,59%

Ada

II- 13

-

-

-

-

Ada

WDP

7,50%

90%

17%

Ada

WDP

WTP = Wajar Tanpa Pengecualian WDP= Wajar Dengan Pengecualian

7,00%

SILPA 2013 = Rp. 235.468.644.156,58 Realisasi Pendapatan 2013 = Rp .1.567.610.980.536,59

89%

Realisasi Belanja = Rp. 1.559.047.056.626,78 Anggaran Belanja = Rp. 1.797.064.680.896,77

20%

Realisasi PAD 2012 = Rp. 164.389.353.734,76 Realisasi PAD 2013= Rp. 185.091.678.239,59

Ada

Daftar Barang/Aset yang aktif dalam bentuk buku inventaris aset yang diterbitkan oleh Bidang Aset DPPKAD Kab. Jombang


2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang, terdapat beberapa isu penting yang perlu adanya penyelesaian dan pembentukan langkah dan arah kebijakan dalam mengatasinya, antara lain sebagai berikut : a. Aturan pengelolaan keuangan daerah yang kurang jelas, tumpang tindih, multi tafsir dan seringnya berubah ditengah perjalanan serta diikuti dengan aturan pelaksanaan yang sering kali terlambat dan malah bertentangan dengan aturan diatasnya; b. Masih lemahnya penganggaran program / kegiatan yang berbasis kinerja dengan mengabaikan penghitungan target, indikator dan tolok ukur kinerja sebagai dasar penentuan alokasi anggarannya; c.

Kurangnya SDM yang punya kapasitas di bidang akuntansi dan bidang hukum;

d. Tindak lanjut Analisa Standar Belanja dari pemerintah propinsi yang merupakan amanat PP No.58 belum ada sebagai dasar acuan dari pemerintah kabupaten menyusun ASB; e. Masih adanya kebijakan yang bertentangan dengan norma aturan pengelolaan keuangan daerah; f.

Masih munculnya ego sektoral, kurangnya koordinasi antar satuan kerja dan belum berubahnya pola pikir pengelola keuangan daerah;

g. Kurangnya pemahaman terhadap aturan pengelolaan keuangan daerah khususnya pada pelaksana teknis kegiatan sehingga masih terjadi kesalahan yang berulang; h. Daya serap APBD rendah karena ketakutan dan kehati-hatian para pengelola keuangan daerah, proses lelang yang mundur dari jadwal, kesalahan

perencanaan,

penganggaran

dan

pembebanan

sehingga

menunggu perubahan anggaran; i.

Persiapan perumusan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi sesuai dengan PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi berbasis akrual yaitu dibutuhkan sistem akuntansi berbasis akrual yang memadai dengan didukung kesiapan SKPD untuk menyusun laporan tambahan yaitu laporan operasional;


II- 14


j.

Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi dengan e-audit dengan kendala pertukaran data masih belum on-line sehingga proses data belum dapat dilakukan secara real time;

k.

Laporan Keuangan yang akuntabel mengharuskan SKPD menyusun neraca, yang didalamnya terdapat data aset tetap;

l.

SAP menyatakan bahwa aset daerah akan dapat lebih diandalkan apabila dilengkapi dengan bukti kepemilikan dan / atau penguasaan secara hukum. kondisi saat ini Terdapat Aset Daerah belum BERSERTIFIKAT. Beberapa hal yang diperlukan dalam mengatasi isu-isu penting tersebut

adalah sebagai berikut: 1. Terbentuknya pengelolaan keuangan daerah yang semakin mantap berlandaskan pada aturan pengelolaan keuangan yang jelas dan mudah dipahami dan dilaksanakan; 2. Terciptanya

pengelolaan

keuangan

daerah

yang

semakin

terdesentralisasi pada satuan kerja yang terkecil/desa serta berbasis pada capaian kinerja; 3. Terwujudnya Peningkatan kualitas SDM yang memadai dan mempunyai

kapasitas sesuai dengan harapan; 4. Tersusunnya formula Analisa Standart Belanja (ASB);

5. Terciptanya kebijakan-kebijakan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku; 6. Peningkatan

Koordinasi

antar

SKPD

dalam

rangka

menciptakan

kebersamaan dalam pencapaian satu tujuan, satu pikiran guna peningkatan pembangunan daerah; 7. Terlaksananya sosialisasi, bintek dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap pelaksana teknis kegiatan; 8. Terciptanya Reward dan Punishment yang jelas terhadap pelaksanaan peraturan yang ditetapkan terkait APBD Daerah; 9. Penyusunan Kebijakan akuntansi sesuai dengan Juknis Permendagri dan Permenkeu serta Pelaksanaan Sosialisasi terkait PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah kepada pelaksana teknis kegiatan; 10. Menyiapkan perangkat untuk melakukan proses E-Auditing SIPKD; 11. Pengelolaan dan Inventarisasi aset yang tertib dan berbasis Teknologi Informasi serta Peningkatan kualitas SDM khususnya pengurus barang; Rancangan Rencana Kerja Tahun 2015

II- 15


12. Inventarisasi aset tetap secara cepat, tepat dan akurat; 13. Penertiban dan persertifikatan Aset Daerah. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan anggaran sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan anggaran yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2014, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan

nasional

terutama

dalam

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang tahun 2015 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :


II- 16


TABEL 2.3 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN JOMBANG

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah RANCANGAN AWAL RKPD NO

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

3

4

5

6

1

2

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

20

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Kabupaten

Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran di DPPKAD Kab. Jombang

12 bulan

45.600.000

24

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kabupaten

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

1.783.588.856

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

46

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Kabupaten

Tersedianya peralatan gedung kantor dan tersedianya mebeleur kantor

80 %

102.000.000

47

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya

Kabupaten

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya

12.00 bulan

48

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Kabupaten

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana kantor

49

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

Kabupaten

Terlaksananya perbaikan kendaraan dinas/operasional

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

7

8

9

10

11

12

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Kabupaten


12 bulan

45.600.000

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kabupaten

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

1.783.588.856

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Kabupaten

80 %

102.000.000

150.475.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya

Kabupaten

12.00 bulan

150.475.000

12.00 bulan

45.585.000


Kabupaten

Tersedianya peralatan gedung kantor dan tersedianya mebeleur kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana kantor

12.00 bulan

45.585.000

49 unit

96.700.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

Kabupaten

Terlaksananya perbaikan kendaraan dinas/operasional

49 unit

96.700.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



II- 17


RANCANGAN AWAL RKPD NO 1

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Ket

11

12

31.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya

Kabupaten


96 orang

31.000.000

Kabupaten

10 orang

35.000.000

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kabupaten

35.000.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kabupaten

96 orang

130.000.000


Kabupaten

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan bagi aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur DPPKAD Kab. Jombang

10 orang

04

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur DPPKAD Kab. Jombang

96 orang

130.000.000

07

Program Perencanaan Strategis dan pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Kabupaten

Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD

22 dokumen

13.400.000

Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan LAKIP SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester dan prognosis serta laporan realisasi anggaran

22 dokumen

29.000.000

22 dokumen

24.000.000

Terlaksananya evaluasi APBDesa tahun 2015, terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa Tahun 2015 serta penatausahaan keuangan desa Bintek bagi PTPKD dan bendahara desa

302 desa

30.000.000

302 desa

248.805.800

Terlaksananya penatausahaan APBDesa yang akuntabel serta penatausahaan keuangan desa secara tertib

302 desa

26.194.200

Kabupaten

Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD

22 dokumen

13.400.000


22 dokumen

29.000.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Kabupaten

22 dokumen

24.000.000

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Kabupaten

Kabupaten

Terlaksananya evaluasi APBDesa tahun 2015, terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa Tahun 2015 serta penatausahaan keuangan desa

302 desa

30.000.000

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Kabupaten

Kabupaten

Bintek bagi PTPKD dan bendahara desa

302 desa

248.805.800

Kabupaten

Kabupaten

Terlaksananya penatausahaan APBDesa yang akuntabel serta penatausahaan keuangan desa secara tertib

302 desa

26.194.200

Bimbingan dan Pelatihan Sisten Akuntansi Keuangan Desa Fasilitasi Penatausahaan dan Pelaksanaan APBDesa

03


Kabupaten

04


Kabupaten

19

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

05

07.

59

Bimbingan dan Pelatihan Sisten Akuntansi Keuangan Desa Fasilitasi Penatausahaan dan Pelaksanaan APBDesa

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah



II- 18

Kabupaten

10

ANGGARAN (Rp.)

96 orang

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Rencana Kerja SKPD

9

TARGET CAPAIAN

4

01

8

INDIKATOR KINERJA


02

7

LOKASI

3

02

6

PROGRAM / KEGIATAN

Kabupaten

05

5

ANGGARAN (Rp.)

Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

06

2

LOKASI

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN


RANCANGAN AWAL RKPD NO 1

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

3

4

01

Intensifikasi dan Ekstensifikasi SumberSumber Pendapatan Daerah

Kabupaten

Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kabupaten Jombang

90%

02

Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten

Terlaksananya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah

350 WP

03

Penyusunan Potensi Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten

10%

04

Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Implementasi PBB sebagai Pajak Daerah

Kabupaten

Tersusunnya data Potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jombang Terlaksananya penyusunan dan pengembangan system informasi pendapatan daerah Kab. Jombang Terlaksananya pendaerahan PBB

90%

05 60

01

2

LOKASI

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TARGET CAPAIAN

Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Penyusunan Analisa Standar Belanja

Kabupaten

5

640.000 WP

ANGGARAN (Rp.) 6

PROGRAM / KEGIATAN

TARGET CAPAIAN

Ket

11

12

8

9

90%

Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten

233.554.433


Kabupaten

454.828.496

Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Implementasi PBB sebagai Pajak Daerah

Kabupaten

Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi SumberSumber Pendapatan Daerah di Kabupaten Jombang Terlaksananya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah Tersusunnya data Potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jombang Terlaksananya penyusunan dan pengembangan system informasi pendapatan daerah Kab. Jombang Terlaksananya pendaerahan PBB

Kabupaten

Terwujudnya update pedoman standar anggaran belanja

61 SKPD

17.520.255

Tersusunnya Perda APBD dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU fraksi) secara tepat waktu Tersusunnya perbup tentang penjabaran APBD serta semua aturan pelaksanaannya (DPASKPD, Anggaran Kas) Tersusunnya Perda Perubahan APBD dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU fraksi) secara tepat waktu Tersusunnya Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD serta semua aturan pelaksanaannya (DPA-

205 buku

380.185.200

580 buku

137.477.150

205 buku

318.477.200

580 buku

115.954.846

45.028.021

1.698.784.433

Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Penyusunan Analisa Standar Belanja

Kabupaten

Terwujudnya update pedoman standar anggaran belanja

61 SKPD

17.520.255

Tersusunnya Perda APBD dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU fraksi) secara tepat waktu Tersusunnya perbup tentang penjabaran APBD serta semua aturan pelaksanaannya (DPASKPD, Anggaran Kas)

205 buku

380.185.200

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Kabupaten

580 buku

137.477.150

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Kabupaten

02


Kabupaten

03


Kabupaten

04

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Kabupaten

Tersusunnya Perda Perubahan APBD dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU fraksi) secara tepat waktu

205 buku

318.477.200


Kabupaten

05

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Kabupaten

Tersusunnya Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD serta semua aturan pelaksanaannya (DPA-SKPD, Anggaran Kas)

580 buku

115.954.846


Kabupaten

II- 19

10

ANGGARAN (Rp.)

Kabupaten

Kabupaten


INDIKATOR KINERJA

Intensifikasi dan Ekstensifikasi SumberSumber Pendapatan Daerah

1.015.404.617

7

LOKASI

350 WP

1.015.404.617

45.028.021

10%

233.554.433

90%

454.828.496

640.000 WP

1.698.784.433


RANCANGAN AWAL RKPD


NO

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

1

2

3

4

5

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

6

7

8

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

9

10

11

12

SKPD, Anggaran Kas)

06

Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan (Hibah, Bantuan Sosial) pada SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Kabupaten

Pelaksanaan penyaluran hibah dan bantuan sosial sesuai prosedur

100 %

226.743.450

Kabupaten

Terlaksananya langkah-langkah strategis pengembangan pengelolaan aset daerah dan terlaksananya proses penghapusan/penjualan terbatas BMD

61 SKPD

117.200.000

02

Pemeliharaan dan Pengelolaan Data SIMDA BMD

Kabupaten

Lancarnya operasional SIMDA BMD

61 SKPD

75.000.000

03

Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

Kabupaten

98 sertipikat

225.000.000

04

Pendataan Kembali Aset Daerah /Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah

Kabupaten

Penyusunan data terpilah identifikasi tanah dan pelaksanaan pengamanan administrative, fisik dan hukum aset tanah Terlaksananya pendataan kembali/inventarisasi barang dengan kepastian jumlah, volume, nilai dan kegunaan

61 SKPD

75.000.000

05

Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Barang Daerah

Kabupaten


61 SKPD

105.000.000

62

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Manajemen Perbendaharaan Daerah Penyusunan Anggaran Kas dan Pembuatan Surat Penyediaan Dana

61

01

01

Kabupaten


Anggaran kas SKPD dan SPD untuk setiap tribulan dan PAK, BKU Daerah Kab. Jombang setiap hari kerja, tercetaknya SPM, SP2D dan SP2D Non Anggaran setiap hari kerja dan register SP2D Anggaran dan SP2D Non Anggaran setiap

4x tribulan 61 SKPD

90.600.000

Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan (Hibah, Bantuan Sosial) pada SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Kabupaten

Pelaksanaan penyaluran hibah dan bantuan sosial sesuai prosedur

100 %

226.743.450

Kabupaten

Terlaksananya langkahlangkah strategis pengembangan pengelolaan aset daerah dan terlaksananya proses penghapusan/penjualan terbatas BMD Terlaksananya operasionalisasi SIMDA BMD dan pengelolaan data BMD SKPD Penyusunan data terpilah identifikasi tanah dan pelaksanaan pengamanan administrative, fisik dan hukum aset tanah Terlaksananya pendataan kembali/inventarisasi barang dengan kepastian jumlah, volume, nilai dan kegunaan

61 SKPD

117.200.000

61 SKPD

75.000.000

98 sertipikat

225.000.000

61 SKPD

75.000.000

105.000.000


Kabupaten


Kabupaten

Pendataan Kembali Aset Daerah /Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah

Kabupaten


Kabupaten


61 SKPD

Kabupaten

Anggaran kas SKPD dan SPD untuk setiap tribulan dan PAK, BKU Daerah Kab. Jombang setiap hari kerja, tercetaknya SPM, SP2D dan SP2D Non Anggaran setiap hari kerja dan register SP2D Anggaran dan SP2D

4x tribulan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Manajemen Perbendaharaan Daerah Penyusunan Anggaran Kas dan Pembuatan Surat Penyediaan Dana

II- 20

61 SKPD

90.600.000


RANCANGAN AWAL RKPD NO

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

1

2

3


INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

4

5

6

7

8

hari kerja 45

Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Keuangan Daerah

63

Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaporan Keuangan Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

01

02

03

Kabupaten

Data laporan posisi kas Pemkab. Jombang setiap hari kerja, data rekonsiliasi antar Pemkab. Jombang dan Bank Jatim setiap hari kerja dan laporan dana transfer selama satu tahun anggaran

12 bulan

113.000.000

Kabupaten


61 SKPD

52.000.000

Kabupaten

Tersusunnya buku Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

80 buku

121.760.000

Kabupaten

Terpeliharanya program SIMDA Keuangan yang bekerjasama dengan BPKP serta persiapan e-auditing oleh BPK

61 SKPD

374.261.000

04

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten

Tersusunnya buku Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

80 buku

137.243.500

05

Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis APBD

Kabupaten

176 buku

57


Kabupaten

Tersusunnya buku laporan realisasi APBD Semeter I dan prognosisi untuk menyelaraskan kebutuhan perubahan APBD dengan ketersediaan SiLPA yang telah diaudit oleh BPK Terlaksananya hasil pemeriksaan LKPD

15 dokumen

TOTAL




Kabupaten

TARGET CAPAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Ket

9

10

11

12

Non Anggaran setiap hari kerja Data laporan posisi kas Pemkab. Jombang setiap hari kerja, data rekonsiliasi antar Pemkab. Jombang dan Bank Jatim setiap hari kerja dan laporan dana transfer selama satu tahun anggaran

12 bulan

113.000.000

Kabupaten


61 SKPD

52.000.000

Kabupaten

Tersusunnya buku Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Terpeliharanya program SIMDA Keuangan yang bekerjasama dengan BPKP serta persiapan e-auditing oleh BPK Tersusunnya buku Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

80 buku

121.760.000

61 SKPD

374.261.000

80 buku

137.243.500


176 buku

52.505.000

15 dokumen

25.890.452

Kabupaten

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten

52.505.000


Kabupaten

25.890.452


Kabupaten

8.999.766.909

INDIKATOR KINERJA

8.999.766.909

II- 21


2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah lembaga Teknis yang mengelola penerimaan, keuangan dan aset daerah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang mengatur bahwa DPPKAD selain berfungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), juga selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan

Keuangan Daerah

Daerah (SKPKD)

adalah yang

Kepala

Satuan

mempunyai

Kerja

tugas

Pengelola

melaksanakan

pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dalam kurun waktu tahun 2015 dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah dalam melaksanakan koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran demi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik. Berpedoman pada Rancangan RKPD dan berdasarkan hasil pelaksanaan forum SKPD Kabupaten, maka ditetapkan Rancangan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang yang terdiri dari 11 (sebelas) program dan 40 (empat puluh) kegiatan dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 8.999.766.909,00. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga berpedoman pada Rancangan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015, maka ditetapkan ancangan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang tahun 2015 adalah sebagai berikut :


II- 22


TABEL 2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 KABUPATEN JOMBANG PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya

LOKASI

ANGGARAN (Rp.)

INDIKATOR KINERJA

Kabupaten


45.600.000,00

Kabupaten


1.783.588.856,00

Kabupaten

Tersedianya peralatan gedung kantor dan tersedianya mebeleur kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Terlaksananya perbaikan kendaraan dinas/operasional

Kabupaten


Kabupaten

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional

Kabupaten

102.000.000,00 150.475.000,00

45.585.000,00

96.700.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya

Kabupaten

Tersedianya olahraga

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kabupaten


Kabupaten

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur DPPKAD Kab. Jombang Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur DPPKAD Kab. Jombang


pakaian

dinas

dan

II- 23

pakaian

31.000.000,00

35.000.000,00

130.000.000

KETERANGAN


LOKASI

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keu SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Kabupaten

Tersusunnya dokumen rencana kerja SKPD


Kabupaten

29.000.000


Kabupaten


Kabupaten

Terlaksananya evaluasi APBDesa tahun 2015, terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa Tahun 2015 serta penatausahaan keuangan desa

30.000.000,00

Bimbingan dan Pelatihan Sisten Akuntansi Keuangan Desa

Kabupaten

Bimbingan teknis bagi PTPKD dan Bendahara Desa

248.805.800,00

Fasilitasi Penatausahaan dan Pelaksanaan APBDesa

Kabupaten

Terlaksananya pelaksanaan APBDesa yang akuntabel dan terlaksananya penatausahaan keuangan desa secara tertib

26.194.200,00

Kabupaten

Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kabupaten Jombang Terlaksananya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah Tersusunnya data Potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jombang Terlaksananya penyusunan dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah Kab. Jombang Terlaksananya pendaerahan PBB

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi SumberSumber Pendapatan Daerah Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten


Kabupaten

Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Kabupaten

Implementasi PBB sebagai Pajak Daerah

Kabupaten


INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM/KEGIATAN

II- 24

13.400.000,00

24.000.000

1.015.404.617,00

45.028.021,00

233.554.433,00 454.828.496,00

1.698.784.433,00

KETERANGAN


PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Penyusunan Analisa Standar Belanja

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

Kabupaten

Terwujudnya update pedoman standar anggaran belanja kegiatan


Kabupaten

380.185.200,00


Kabupaten


Kabupaten


Kabupaten

Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan (Hibah, Bantuan Sosial) pada SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Kabupaten

Tersusunnya Perda APBD dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU fraksi) Tersusunnya perbup tentang penjabaran APBD serta semua aturan pelaksanaannya (DPASKPD, Anggaran Kas) Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU fraksi) secara tepat waktu Tersusunnya Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD serta semua aturan pelaksanaannya (DPA-SKPD, Anggaran Kas) Pelaksanaan penyaluran hibah dan bantuan sosial sesuai prosedur

117.200.000,00

Pemeliharaan dan Pengelolaan Data SIMDA BMD Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

Kabupaten

Terlaksananya langkah-langkah strategis pengembangan pengelolaan aset daerah dan terlaksananya proses penghapusan/penjualan terbatas BMD Lancarnya operasional SIMDA - BMD

225.000.000,00

Pendataan Kembali Aset Daerah/Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah Rekonsiliasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Barang Daerah

Kabupaten

Penyusunan data terpilah identifikasi tanah dan pelaksanaan pengamanan administrative, fisik dan hukum aset tanah Terlaksananya pendataan kembali/inventarisasi barang dengan kepastian jumlah, volume, nilai dan kegunaan Terlaksananya system pelaporan aset/barang yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan


Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

II- 25

17.520.255,00

137.477.150,00

318.477.200,00

115.954.846,00

226.743.450,00

75.000.000,00

75.000.000,00

105.000.000,00

KETERANGAN


PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Manajemen Perbendaharaan Daerah Penyusunan Anggaran Kas dan Pembuatan Surat Penyediaan Dana



LOKASI

INDIKATOR KINERJA

Kabupaten

Anggaran kas SKPD dan SPD untuk setiap tribulan dan PAK, BKU Daerah Kab. Jombang setiap hari kerja, tercetaknya SPM, SP2D dan SP2D Non Anggaran setiap hari kerja dan register SP2D Anggaran dan SP2D Non Anggaran setiap hari kerja Data laporan posisi kas Pemkab. Jombang setiap hari kerja, data rekonsiliasi antar Pemkab. Jombang dan Bank Jatim setiap hari kerja dan laporan dana transfer selama satu tahun anggaran

Kabupaten

90.600.000,00

113.000.000,00

Kabupaten

Meningkatkan pemahaman SKPD tentang Laporan Keuangan

52.000.000,00

Kabupaten

Tersusunnya buku Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

121.760.000,00

Kabupaten

Terpeliharanya program SIMDA Keuangan yang bekerjasama dengan BPKP serta persiapan e-auditing oleh BPK Tersusunnya buku Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

374.261.000,00


52.505.000,00

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis APBD

Kabupaten


Kabupaten

Kabupaten

TOTAL


ANGGARAN (Rp.)

137.243.500,00

25.890.452,00 8.999.766.909,00

II- 26

KETERANGAN


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Keuangan

Daerah

merupakan

perencanaan pembangunan,

daerah

paling

penting

dalam

sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi

keuangan daerah perlu dilakukan kemampuan

komponen

untuk memperoleh

kesadaran mengenai

dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran

untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat.

Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan

melahirkan kebijakan efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro stimulan

terhadap

diharapkan

dapat

memberikan

dorongan

atau

perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam

kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiflier yang lebih besar bagi meningkatnya kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu maka kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistimatis dan terpola. Berdasarkan masalah dan tantangan yang akan dihadapi di bidang keuangan negara sesuai dengan yang tertuang dalam RPJM Nasional tahun 20142018, strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah mengupayakan terwujudnya

optimalisasi

pengeluaran

pemerintah

dengan

memperhatikan

keberlanjutan APBN yang sehat. Untuk itu, stabilitas ekonomi akan terus dijaga melalui

pelaksanaan

sinergi

kebijakan

moneter

yang

berhati-hati,

serta

pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu melaksanakan perbaikan terkait pengelolaan keuangan daerah di antaranya melalui pengelolaan administrasi yang baik dan kebijakan yang tepat di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, belanja daerah, serta pengelolaan aset daerah, dengan melalui beberapa kebijakan yang diarahkan pada :


III- 1


1. Penyeimbangan antara peningkatan alokasi anggaran dan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal melalui peningkatan penerimaan daerah, efisiensi belanja daerah serta merumuskan pembiayaan defisit anggaran; 2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah; 3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah melalui penajaman alokasi anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran serta dengan pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa; 4. Peningkatan pengelolaan pinjaman daerah.

Strategi yang akan dilakukan dalam mencapai arah kebijakan tersebut melalui : 1.

Penetapan kebijakan belanja yang efektif, dan efisien dengan memperhatikan aspek kemampuan dalam menghimpun pendapatan;

2.

Pemantapan pelaksanaan anggaran terpadu (unified budget), penerapan system penganggaran berbasis kinerja (performance based budget), dan penerapan lokasi belanja;

3. Perencanaan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan adil berdasarkan prioritas program pembangunan; 4. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, dan penilaian Pendapatan Asli Daerah untuk menentukan nilai ekonomi (existing value) serta nilai potensi (potential value) Pendapatan Asli Daerah; 5. Optimalisasi pendapatan Daerah dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat; 6. Pengelolaan pembiayaan dan pengendalian resiko yang optimal. 3.2 Tujuan dan Sasaran 3.2.1 Tujuan Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang, perlu ditetapkan tujuan pembangunan ( goal ) yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program dan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.


III- 2


Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang sebagai perwujudan dari pendayagunaan lingkungan Strategis adalah Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan cara : 1.

Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Keuangan Daerah yang lebih berkualitas;

2.

Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntable;

3.

Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas utama dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan setiap tahunnya dapat tercapai dengan baik;

4.

Tersedianya informasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang cepat dan akurat;

5. Tersedianya piranti pendukung pengelolaan keuangan daerah yang memadai. 3.2.2 Sasaran Sasaran ( objective ) merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Sasaran utama pembangunan nasional RPJMN 2010 – 2014 mencakup : 1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera 2. Memperkuat pilar – pilar demokrasi 3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang Berdasarkan

sasaran

utama

pembangunan

nasional

tersebut

pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial tercapainya Indonesia maju, mandiri dan adil. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah – wilayah stategis dan cepat tumbuh, perlu didorong sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah – wilayah tertinggal


III- 3


disekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah. Pendekatan pembangunan ke depan harus dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan, selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian dana alokasi khusus, termasuk jaminan pelayanan publik dan keperintisan. Selanjutnya, mengacu pada 3 (tiga) sasaran pembangunan nasional yang adil dan merata dititik beratkan pada percepatan pembangunan dan pertumbuhan di wilayah – wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih cepat dengan adanya indikator – indikator utama : 1) pertumbuhan ekonomi rata – rata 6,3 – 6,8% pertahun, 2) inflasi rata – rata 4 – 6% pertahun, 3) tingkat pengangguran terbuka 5 – 6% pertahun, 4) tingkat kemiskinan 8 – 10% pertahun. Untuk menjawab berbagai tantangan yang di hadapi oleh bangsa dan Negara di masa mendatang, pembangunan nasional diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional, yaitu : 1) Reformasi birokrasi dan tata kelola, 2) pendidikan, 3) kesehatan, 4) penanggulangan kemiskinan, 5) ketahanan pangan, 6) infrastruktur, 7) iklim investasi dan usaha, 8) energi, 9) lingkungan hidup dan bencana, 10) daerah tertinggal, terdepan dan pascakonflik, dan 11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi. Berdasarkan arah kebijakan dan 11 prioritas pembangunan nasional, maka kebijakan – kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang di arahkan pada upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang hendak di capai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2014 – 2018 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2008 merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah dengan periode lima tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Jombang terpilih. RPJMD dimaksud merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 merupakan


pedoman seluruh Satuan

III- 4


Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2014-2018. Di dalam dokumen RPJMD dinyatakan bahwa tema pembangunan lima tahun kedepan adalah “Menumbuhkan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh berbasis agribisnis”. Tema tersebut direfleksikan melalui visi “Terwujudnya Masyarakat Jombang yang Sejahtera, Agamis dan Berdaya Saing Berbasis Agribisnis Tahun 2013”. Sejalan dengan visi tersebut juga terkandung suatu misi yaitu ”Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif

di

bidang

berkelanjutan

serta

agribisnis ditunjang

pemerintahan yang baik”.

melalui dengan

konsep

pembangunan

prinsip-prinsip

tata

yang kelola

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh

Pemerintah Kabupaten Jombang sampai dengan tahun 2013, secara umum adalah “Meningkatkan akses layanan kepada masyarakat dan peran aktif masyarakat di dalam pembangunan dengan bersendikan pada agama sebagai landasan etika dan moral serta nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan pada kelestarian lingkungan hidup untuk memantapkan ketahanan pangan daerah melalui

perwujudan

kawasan

strategis

dan

cepat

tumbuh

berbasis

agribisnis”. Terkait dengan hal tersebut di atas, salah satu hal yang penting untuk diperhatikan

adalah

terselenggaranya

governance),

transparan,

demokrasi,

pemerintahan dan

dapat

yang

baik

(good

dipertanggungjawabkan

(accountable) serta mendapat legitimasi dari masyarakat. Refleksi dari kondisi tersebut di atas adalah meningkatnya partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam menggali dan menumbuhkembangkan potensi lokal yang bermuara kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta terciptanya iklim yang kondusif

bagi

pembangunan

daerah,

sehingga

mampu

meningkatkan

produktivitas, efektivitas, dan efisiensi untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna.


III- 5


Dalam mewujudkan tujuan suatu oraganisasi diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam suatu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai dalam mewujudkan suatu tujuan perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan dan program. Sasaran yang hendak dicapai di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Jombang adalah Meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan program strategisnya adalah program reformasi birokrasi dan indikator strategis yaitu meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah, melalui : a) Terlaksananya peningkatan kualitas SDM, kelembagaan, tata laksana dan Pelayanan; b) Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran dan peningkatan pelayanan; c)

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);

d) Tercapainya penganggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran; e) Terwujudnya optimalisasi aset daerah; f)

Tercapainya validasi dan akurasi perbendaharaan daerah;

g) Tersusunnya

Laporan

Keuangan

yang

relevan,

andal,

dapat

dibandingkan dan dapat dipahami guna pencapaian opini WTP; h) Terwujudnya tertib administrasi keuangan desa. 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Masukan

: Jumlah Anggaran Rp. 1.829.188.856,00

Sumber Dana : APBD Kabupaten Jombang Keluaran

: Meningkatnya kinerja Pelayanan SKPD dengan capaian 100%

Kegiatan pada program ini antara lain : 1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran


III- 6


Masukan

: Jumlah Dana Rp. 1.783.588.856,00

Sumber Dana

: APBD Kabupaten Jombang

Keluaran

: Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (1 rekening listrik dan 3 line telepon) selama 12 bulan, Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor (jasa pengharum ruangan) selama 12 bulan, Terciptanya kelancaran operasional kegiatan aparatur DPPKAD Kab. Jombang, Terbayarnya pajak kendaraan dinas roda 4 (6 unit) dan roda 2 (43 Unit), Tersedianya jasa

administrasi

keuangan

selama

12

bulan,

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan, Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan, Tersedianya barang cetakan dan biaya penggandaan selama 12 bulan, Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor selama 12 bulan, Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan, Tersedianya peralatan rumah tangga kantor selama 12 bulan, Tersedianya bahan bacaan dan referensi peraturan perundang - undangan selama 12 bulan, Tersedianya logistik kantor bagi kendaraan dinas/operasional kantor (49 unit) dan genzet (1 unit), Tersedianya makanan dan minuman harian staf, rapat dan tamu di DPPKAD Kabupaten Jombang selama 12 bulan,

Terlaksananya

rapat-rapat

koordinasi

dan

konsultasi ke luar daerah dan ke dalam daerah selama 12 bulan Hasil

: Meningkatnya Kinerja Pelayanan SKPD dengan capaian 100%

2. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran


III- 7


Masukan

:

Jumlah Dana Rp. 45.600.000,00

Sumber Dana

:

APBD Kabupaten Jombang

Keluaran

:

Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran di DPPKAD Kab. Jombang untuk 7 (tujuh) orang selama 12 bulan

Hasil

:

Meningkatnya Kinerja Pelayanan SKPD dengan capaian 100%

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Masukan

: Jumlah Anggaran Rp. 394.760.000


: Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD dengan capaian 80%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Tersedianya peralatan gedung kantor, Tersedianya mebeleur kantor

Hasil

:

Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD dengan capaian 80%

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor selama 12 bulan, Rehabilitasi gedung kantor 85%

Hasil

:


3. Pemeliharaan

Rutin/Berkala/Sedang/Berat

Sarana

dan

Prasarana

Gedung Kantor


III- 8


Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Terlaksananya

pemeliharaan

rutin

/

berkala

Perlengkapan gedung kantor 25 unit; Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 13 unit; Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala mebeleur kantor selama 12 bulan Hasil

:


4. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional Kantor Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Terlaksananya

perbaikan

kendaraan

dinas/operasional selama 12 bulan Hasil

:


5. Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Tersedianya Pakaian dinas dan pakaian olahraga DPPKAD Kabupaten Jombang sebanyak 96 stel pakaian

Hasil

:


C. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Masukan

: Jumlah Anggaran Rp. 165.000.000,00


: Meningkatnya kompetensi aparatur dengan capaian rasio aparatur yang memiliki kompetensi sebesar 85%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berkut : 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan


III- 9


Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang undangan bagi aparatur DPPKAD Kab. Jombang (10 orang)

Hasil

:


2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Meningkatnya

kapasitas sumber daya aparatur

DPPKAD Kab. Jombang (96 orang) Meningkatnya kinerja sarana dan prasarana SKPD Hasil

:

dengan capaian 90%

D. PROGRAM PERENCANAAN STRATEGIS DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA SERTA KEUANGAN SKPD Masukan



: Meningkatnya konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Program SKPD 95%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD dengan capaian 1 dokumen 22 buku 100%

Hasil

:

Meningkatnya

konsistensi

Perencanaan

dan

Penganggaran Program SKPD 95% 2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD


III- 10


Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Tersusunnya dokumen Laporan capaian kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) SKPD dengan rencana capaian 1 dokumen 22 buku 100%

Hasil

:

Meningkatnya

konsistensi

Perencanaan

dan

Penganggaran Program SKPD 95% 4. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Tersusunnya dokumen Laporan Keuangan SKPD dengan rencana capaian 1 dokumen 22 buku 100%

Hasil

:

Meningkatnya

konsistensi

Perencanaan

dan

Penganggaran Program SKPD 95% E. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Masukan



: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Desa (302) desa sesuai peraturan PerUU yang berlaku tiap tahunnya (90%)

Dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Terlaksananya

evaluasi

APBDesa

tahun

2015,

terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa

tahun

2015

serta

penatausahaan

keuangan desa untuk 302 desa Hasil

:

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Desa (302) desa sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku tiap tahunnya (90%)

2. Bimbingan dan Pelatihan Sistem Akuntansi Keuangan Desa


III- 11


Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Terlaksananya Bimbingan teknis bagi PTPKD dan Bendahara Desa untuk 302 desa

Hasil

:


3. Fasilitasi Penatausahaan dan Pelaksanaan APBDesa Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Terlaksananya akuntabel

pelaksanaan

dan

APBDesa

terlaksananya

yang

penatausahaan

keuangan desa secara tertib untuk 302 desa Hasil

:


F. PROGRAM

PENINGKATAN

DAN

PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH Masukan



: Tercapainya jumlah PAD pada tahun 2018 sesuai target

(Rp.

301.254.912.030,00) 100% Kegiatannya adalah sebagai berikut : 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Masukan

:

Jumlah Dana Rp. 1.100.000.000,00

Sumber Dana

:


Keluaran

:

Terlaksananya

intensifikasi

dan

ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah di Kab. Jombang selama 12 bulan Hasil

:

Tercapainya jumlah PAD pada tahun 2018 sesuai target (Rp. 301.254.912.030,00) 100%


III- 12


2. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Terlaksananya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan

keuangan

daerah

yang

dengan pajak daerah diikuti oleh

berkaitan

350 WP dari

seluruh kecamatan di Kab. Jombang Tercapainya jumlah PAD pada tahun 2018 sesuai Hasil

:

target (Rp. 301.254.912.030,00) 100%

3. Penyusunan Potensi Pendapatan Asli Daerah Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Tersusunnya data potensi pendapatan asli daerah Kab. Jombang (15%) selama 12 bulan

Hasil

:


4. Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Terlaksananya

penyusunan

dan

pengembangan

sistem informasi pendapatan daerah Kab. Jombang selama 12 bulan (90%) Hasil

:


5. Implementasi PBB sebagai Pajak Daerah Masukan

:

Jumlah Dana Rp. 1.698.784.433,00

Sumber Dana

:


Keluaran

:

Terlaksananya Impementasi PBB sebagai Pajak daerah kab. Jombang selama 12 bulan (640.000 WP)

Hasil

:



III- 13


G. PROGRAM

PENINGKATAN

DAN

PENGEMBANGAN

PERENCANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) Masukan



: Penetapan Perda APBD tepat waktu (100%)

Kegiatannya adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan Analisa Standar Belanja Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Terwujudnya update pedoman standar anggaran belanja kegiatan untuk 61 SKPD

Hasil

:

Penetapan Perda APBD tepat waktu (100%);

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Tersusunnya Perda tentang APBD dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU Fraksi) sebanyak 205 buku

Hasil

:


3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Tersusunnya Perbup tentang Penjabaran APBD serta semua aturan pelaksanaannya

(DPA-SKPD,

Anggaran Kas) sebanyak 580 buku Hasil

:


4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD


III- 14


Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU Fraksi) sebanyak 205 buku

Hasil

:

Penetapan Perda APBD tepat waktu (100%)

5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Tersusunnya Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD serta semua aturan pelaksanaannya (DPASKPD, Anggaran Kas) sebanyak 580 buku

Hasil

:


6. Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan (Hibah, Bantuan Sosial) pada SKPD Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Pelaksanaan penyaluran hibah dan bantuan sosial sesuai prosedur selama 12 bulan

Hasil

H. PROGRAM

:


PENINGKATAN

DAN

PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN

ASET/BARANG MILIK DAERAH Masukan



: Meningkatnya prosentase keakuratan data neraca aset (90%), peningkatan jumlah tanah aset daerah yang telah bersertipikat (673 bidang) dan meningkatnya jumlah pemanfaatan aset daerah guna peningkatan PAD (90%) tahun 2018

Kegiatannya adalah sebagai berikut :


III- 15


1. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Tersusunnya

langkah-langkah

pengembangan

pengelolaan

terlaksananya

proses

aset

strategis daerah

dan

penghapusan/penjualan

terbatas BMD (61 SKPD) Hasil

:

Meningkatnya prosentase keakuratan data neraca aset (90%), peningkatan jumlah tanah aset daerah yang

telah

bersertipikat

(673

bidang)

dan

meningkatnya jumlah pemanfaatan aset daerah guna peningkatan PAD (90%) tahun 2018 2. Pemeliharaan dan Pengelolaan Data SIMDA BMD Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Lancarnya operasional SIMDA - BMD

(61

SKPD) Hasil

:


telah

bersertipikat

(673

bidang)

dan

meningkatnya jumlah pemanfaatan aset daerah guna peningkatan PAD (90%) tahun 2018 3. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah Masukan : Jumlah Dana Rp. 225.000.000,00 Sumber Dana

:


Keluaran

:

Penyusunan data terpilah identifikasi tanah dan pelaksanaan pengamanan administratif, fisik dan hukum aset tanah selama 12 bulan


III- 16


Hasil

:


telah

bersertipikat

(673

bidang)

dan

meningkatnya jumlah pemanfaatan aset daerah guna peningkatan PAD (90%) tahun 2018 4. Pendataan Kembali Aset Daerah/Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Terlaksananya

pendataan

kembali/inventarisasi

barang dengan kepastian jumlah, volume, nilai dan kegunaannya untuk 61 SKPD selama 12 bulan Meningkatnya prosentase keakuratan data neraca Hasil

:

aset (90%), peningkatan jumlah tanah aset daerah yang

telah

bersertipikat

(673

bidang)

dan

meningkatnya jumlah pemanfaatan aset daerah guna peningkatan PAD (90%) tahun 2018 5. Rekonsiliasi, Monitoring Dan Evaluasi Administrasi Barang Daerah Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Terlaksananya sistem pelaporan aset/barang yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan untuk 61 SKPD

Hasil

:


telah

bersertipikat

(673

bidang)

dan

meningkatnya jumlah pemanfaatan aset daerah guna peningkatan PAD (90%) tahun 2018


III- 17


I.

PROGRAM

PENINGKATAN

DAN

PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN

MANAJEMEN PERBENDAHARAAN DAERAH Masukan



: Peningkatan pelayanan perbendaharaan dengan terbitnya SPD dan SP2D sesuai perencanaan anggaran kas SKPD dan terkendalinya tingkat likuiditas kas daerah minimal 1 bulan gaji ditambah 10%

Kegiatannya adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan Anggaran Kas dan Pembuatan Surat Penyediaan Dana Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Anggaran Kas SKPD dan SPD untuk setiap tribulan dan PAK, BKU Daerah Kab. Jombang setiap hari kerja, tercetaknya SPM, SP2D dan SP2D Non Anggaran dan register SP2D Anggaran dan SP2D Non Anggaran setiap hari kerja (61 SKPD) Peningkatan

Hasil

:

terbitnya

pelayanan

SPD

dan

perbendaharaan

SP2D

sesuai

dengan

perencanaan

anggaran kas SKPD dan terkendalinya tingkat likuiditas kas daerah minimal 1 bulan gaji ditambah 10% 2. Rekonsiliasi, Monitoring, dan Evaluasi Administrasi Keuangan Daerah Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Data laporan posisi kas Pemkab. Jombang, data rekonsiliasi antar Pemkab. Jombang dan Bank Jatim setiap hari kerja dan laporan dana transfer selama satu tahun anggaran Peningkatan

Hasil

:

pelayanan

terbitnya

SPD

anggaran

kas

dan SKPD

perbendaharaan

SP2D dan

sesuai

dengan

perencanaan

terkendalinya

tingkat

likuiditas kas daerah minimal 1 bulan gaji + 10%


III- 18


J. PROGRAM PENINGKATAN KEUANGAN DAERAH Masukan

DAN

PENGEMBANGAN

PELAPORAN



: Tersusunnya laporan keuangan daerah yang akurat dan memenuhi standar serta penyampaian laporan keuangan daerah yang tepat waktu

Kegiatannya adalah sebagai berikut : 1. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Meningkatkan pemahaman SKPD tentang Laporan Keuangan sebanyak 61 SKPD

Hasil

:

Tersusunnya laporan keuangan daerah yang akurat dan memenuhi standar serta penyampaian laporan keuangan daerah yang tepat waktu

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Tersusunnya

buku

perda

tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (400 buku) Tersusunnya laporan keuangan daerah yang akurat Hasil

:

dan memenuhi standar serta penyampaian laporan keuangan daerah yang tepat waktu

3. Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Terpeliharanya program SIMDA Keuangan yang bekerjasama dgn BPKP serta persiapan e - auditing oleh BPK selama 12 bulan untuk 61 SKPD


III- 19


Hasil

:

Tersusunnya laporan keuangan daerah yang akurat dan memenuhi standar serta penyampaian laporan keuangan daerah yang tepat waktu

4. Penyusunan

Rancangan

Peraturan

KDH

tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Tersusunnya

buku

Perbup

tentang

penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (400 buku) Tersusunnya laporan keuangan daerah yang akurat Hasil

:


5.

Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Tersusunnya buku laporan realisasi APBD semester I dan

prognosis

untuk

menyelaraskan

kebutuhan

perubahan APBD dengan ketersediaan SiLPA yang telah diaudit oleh BPK sebanyak 176 buku Tersusunnya laporan keuangan daerah yang akurat Hasil

:


6.

Sinkronisasi Hasil Audit LKPD Masukan

:


Sumber Dana

:


Keluaran

:

Terlaksananya hasil pemeriksaan LKPD(15 dokumen) Tersusunnya laporan keuangan daerah yang akurat

Hasil

:


Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2016, yaitu :


III- 20


TABEL 3.1 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 NAMA SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah PROGRAM / KEGIATAN KODE

NAMA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2015 LOKASI

TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

CAT. PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

x.xx.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran (80%)

Jombang

12 Bulan

1.829.188.856,00

APBD

x.xx.01.020

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran


Kabupaten

12 bulan

45.600.000,00

APBD

12 bulan

45.600.000,00

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Kabupaten

12 bulan

1.783.588.856,00

APBD

12 bulan

1.818.054.695,00

1.863.654.695,00

x.xx.02.047

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya

x.xx.02.048

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

x.xx.02.049

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

x.xx.03


x.xx.03.006

Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

Terlaksananya pelayanan admionistrasi perkantoran Meningkatnya kinerja aparatur DPPKAD (80%) Tersedianya peralatan gedung kantor dan tersedianya mebeleur kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana kantor Terlaksananya perbaikan kendaraan dinas/operasional Tercukupinya seragam olahraga dan pakaian dinas aparatur (96 orang) Tersedianya pakaian dinas dan pakaian olahraga

x.xx.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur (80%)

x.xx.05.002

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur

Kabupaten

10 orang

35.000.000,00

APBD

10 orang

32.500.000,00

x.xx.05.004

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur DPPKAD Kab. Jombang

Kabupaten

96 orang

130.000.000,00

APBD

96 orang

130.000.000,00

x.xx.01.024 x.xx.02. x.xx.02.046


394.760.000,00

415.437.500,00

Kabupaten

80%

102.000.000,00

APBD

80%

102.000.000,00

Kabupaten

85%

150.475.000,00

APBD

85%

171.152.500,00

Kabupaten

85%

45.585.000,00

APBD

85%

45.585.000,00

Kabupaten

49 unit

96.700.000,00

APBD

49 unit

96.700.000,00

31.000.000,00 Kabupaten

96 orang

31.000.000,00

31.000.000,00 APBD

96 orang

165.000.000,00

III- 21

31.000.000,00 162.500.000,00


PROGRAM / KEGIATAN KODE

x.xx.07

NAMA Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD



TARGET KINERJA

Tercukupinya dokumen Renstra, Renja, Laporan Capaian Kinerja (LAKIP) dan Laporan Keuangan SKPD (22 dokumen) Tersusunnya dokumen rencana kerja SKPD

ANGGARAN (Rp.)

SUMBER DANA

CAT. PENTING


ANGGARAN (Rp.) 74.800.000,00

66.400.000,00

Kabupaten

22 dokumen

13.400.000,00

APBD

22 dokumen

15.800.000,00

Kabupaten

22 dokumen

29.000.000,00

APBD

22 dokumen

35.000.000,00

Kabupaten

22 dokumen

24.000.000,00

APBD

22 dokumen

24.000.000,00

x.xx.07.002

Penyusunan rencana kerja SKPD

x.xx.07.003

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

x.xx.07.004

Penyusunan laporan keuangan SKPD

1.20. 19

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Meningkatnya persentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa terhadap seluruh desa di Kabupaten Jombang (302 desa)

1.20.19.01

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Terlaksananya evaluasi APBDesa tahun 2015, terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa serta penatausahaan keuangan desa

Kabupaten

302 desa

30.000.000,00

APBD

302 desa

24.500.000,00

1.20.19.05

Bimbingan dan Pelatihan Sisten Akuntansi Keuangan Desa

Bintek bagi PTPKD dan bendahara desa

Kabupaten

302 desa

248.805.800,00

APBD

302 desa

246.000.000,00

1.20.19.07

Fasilitasi Penatausahaan dan Pelaksanaan APBDesa

Terlaksananya pelaksanaan APBDesa yang akuntabel serta penatausahaan keuangan desa secara tertib

Kabupaten

302 desa

26.194.200,00

APBD

302 desa

23.928.284,00

1.20. 59


Meningkatnya PAD khususnya Pajak daerah

1.20.59.01

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

1.20.59.02

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

1.20.59.03

Penyusunan potensi pendapatan asli daerah

1.20.59.04

Penyusunan dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah

1.20.59.05

Implementasi PBB sebagai Pajak Daerah



Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di Kabupaten Jombang Terlaksananya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah Tersusunnya data potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Jombang Terlaksananya penyusunan dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah Kab. Jombang Terlaksananya pendaerahan PBB

305.000.000,00

294.428.284,00

3.447.600.000,00

Kabupaten

80%

Kabupaten

3.612.656.694,00

1.015.404.617,00

APBD

85%

350 WP

45.028.021,00

APBD

350 WP

47.183.755,00

Kabupaten

10%

233.554.433,00

APBD

10%

244.736.045,00

Kabupaten

90%

454.828.496,00

APBD

90%

476.603.788,00

Kabupaten

610.000 WP

1.698.784.433,00

APBD

620.000 WP

III- 22

1.064.017.957,00

1.780.115.149,00



1.20. 60

NAMA Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)


Penyusunan Analisa Standar Belanja

Terwujudnya update pedoman standar anggaran belanja kegiatan

1.20.60.02


Tersusunnya Perda APBD dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU fraksi)

1.20.60.03

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang APBD


1.20.60.05

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan APBD

1.20.60.06

Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Keuangan (Hibah, Bantuan Sosial) pada SKPD

1.20. 61

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah

1.20.61.01

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

1.20.61.02



LOKASI

TARGET KINERJA

Penetapan Perda APBD tepat waktu

1.20.60.01

1.20.60.04

RENCANA TAHUN 2015

Tersusunnya perbup tentang penjabaran APBD serta semua aturan pelaksanaannya (DPA-SKPD, Anggaran Kas) Tersusunnya Perda Perubahan APBD dan semua proses yang terkait (Nota Keuangan, Jawaban Bupati atas PU fraksi) Tersusunnya Perbup tentang Perubahan APBD serta semua aturan pelaksanaannya (DPA-SKPD, Anggaran Kas) Pelaksanaan penyaluran hibah bantuan sosial sesuai prosedur

Lancarnya operasional SIMDA - BMD

SUMBER DANA


1.196.358.101,00

ANGGARAN (Rp.) 1.309.196.917,00

Kabupaten

61 SKPD

17.520.255,00

APBD

61 SKPD

15.225.125,00

Kabupaten

205 buku

380.185.200,00

APBD

205 buku

380.185.200,00

Kabupaten

580 buku

137.477.150,00

APBD

580 buku

150.457.117,00

Kabupaten

205 buku

318.477.200,00

APBD

205 buku

360.709.050,00

Kabupaten

580 buku

115.954.846,00

APBD

580 buku

117.920.425,00

Kabupaten

100%

226.743.450,00

APBD

100%

284.700.000,00

Meningkatnya prosentase keakuratan data neraca aset, peningkatan jumlah tanah aset daerah yang telah bersertipikat, dan meningkatnya jumlah pemanfaatan aset daerah guna peningkatan PAD Terlaksananya langkah-langkah strategis pengembangan pengelolaan aset daerah dan terlaksananya proses penghapusan/penjualan terbatas BMD

ANGGARAN (Rp.)

CAT. PENTING

597.200.000,00

584.500.000,00

Kabupaten

61 SKPD

117.200.000,00

APBD

61 SKPD

115.000.000,00

Kabupaten

61 SKPD

75.000.000,00

APBD

61 SKPD

75.000.000,00

III- 23



NAMA

1.20.61.03


1.20.61.04

Pendataan Kembali Aset Daerah/Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah

1.20.61.05


1.20. 62

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Manajemen Perbendaharaan Daerah

1.20.62.01

Penyusunan Anggaran Kas dan Pembuatan Surat Penyediaan Dana

1.20.17.20


1.20. 63

Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaporan Keuangan Daerah

1.20.63.01

1.20.63.02

1.20.63.03

Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah


INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Penyusunan data terpilah identifikasi tanah dan pelaksanaan pengamanan administrative, fisik dan hukum aset tanah Terlaksananya pendataan kembali/inventarisasi barang dengan kepastian jumlah, volume, nilai dan kegunaan Terlaksananya system pelaporan aset/barang yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan Peningkatan pelayanan perbendaharaan dengan terbitnya SPD dan SP2D sesuai perencanaan anggaran kas SKPD dan terkendalinya tingkat likuiditas kas daerah minimal 1 bulan gaji ditambah 10% Anggaran kas SKPD dan SPD untuk setiap tribulan dan PAK, BKU Daerah Kab. Jombang setiap hari kerja, tercetaknya SPM, SP2D dan SP2D Non Anggaran setiap hari kerja dan register SP2D Anggaran dan SP2D Non Anggaran setiap hari kerja Data laporan posisi kas Pemkab Jombang setiap hari kerja, data rekonsiliasi antar Pemkab. Jombang dan Bank Jatim setiap hari kerja dan laporan dana transfer selama satu tahun anggaran Tersusunnya laporankeuangan daerayang akurat dan memenuhi standar serta penyampaian laporan keuangan daerah yang tepat waktu setiap tahunnya


TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

Kabupaten

200 sertipikat

225.000.000,00

Kabupaten

61 SKPD

Kabupaten

61 SKPD

SUMBER DANA

CAT. PENTING


ANGGARAN (Rp.)

APBD

150 sertipikat

229.000.000,00

75.000.000,00

APBD

61 SKPD

75.000.000,00

105.000.000,00

APBD

61 SKPD

90.500.000,00

203.600.000,00

205.500.000,00

Kabupaten

61 SKPD

90.600.000,00

APBD

69 SKPD

90.500.000,00

Kabupaten

12 bulan

113.000.000,00

APBD

12 bulan

115.000.000,00

763.659.952,00

860.376.500,00


Kabupaten

61 SKPD

52.000.000,00

APBD

61 SKPD

52.000.000,00

Tersusunnya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten

176 buku

121.760.000,00

APBD

176 buku

122.977.600,00

Terpeliharanya program SIMDA Keuangan yang bekerjasama dengan BPKP serta persiapan e-auditing oleh BPK

Kabupaten

61 SKPD

374.261.000,00

APBD

61 SKPD

444.261.000,00

III- 24


PROGRAM / KEGIATAN KODE 1.20.63.04


NAMA Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1.20.63.05


1.20.63.06


Tersusunnya Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tersusunnya buku laporan realisasi APBD Semeter I dan prognosis untuk menyelaraskan kebutuhan perubahan APBD dengan ketersediaan SiLPA yang telah diaudit oleh BPK Terlaksananya hasil pemeriksaan LKPD


TARGET KINERJA

ANGGARAN (Rp.)

Kabupaten

264 buku

137.243.500,00

Kabupaten

176 buku

Kabupaten

15 dokumen

TOTAL


III- 25

SUMBER DANA

CAT. PENTING


ANGGARAN (Rp.)

APBD

264 buku

138.615.900,00

52.505.000,00

APBD

176 buku

52.505.000,00

25.890.452,00

APBD

15 dokumen

50.017.000,00

8.999.766.909,00

APBD

9.414.050.590,00


BAB IV PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja tahun 2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan satu Tahun kedepan yaitu tahun 2015 dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah dalam melaksanakan koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran demi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik. Rancangan Renja tahun 2015 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan arahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, sehingga program kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur DPPKAD, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rancangan Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.


IV- 1


Harapan kami, semoga Rancangan Renja tahun 2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja sama dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan DPPKAD Kabupaten Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan

yang

telah

ditetapkan

secara

konsisten

dalam

rangka

mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik. Demikian Rancangan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang tahun 2015 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di DPPKAD.

Jombang, 04 Maret 2014 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Dra.ITA TRIWIBAWATI, Ak., M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19680303 199501 2 001


IV- 2


DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. KH. Wahid Hasyim No. 49 Telp. 861684/873331 Fax. 851060

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG Nomor : 188/1338/415.31/2014 TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG Menimbang

: a. Bahwa untuk kelancaran dan terarahnya tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015 dipandang perlu menyusun Rencana Kerja ; b. Bahwa Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan

Aset

Daerah

Kabupaten

Jombang

sebagaimana dimaksud pada huruf a Tahun 2015 perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

: 1.

Undang-undang Keuangan

Nomor

Negara

17

Tahun

(Lembaran

2003

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 2.

Perencanaan Negara

RI

Pembangunan Tahun 2004

Nasional

(Lembaran

Nomor 194, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4421); 3.

Undang-undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk ke dua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke dua atas Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

1 | SK. Rencana Kerja DPPKAD Tahun 2015

4.

Undang-undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 5.

Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kab./Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 11.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kab./Kota;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);


13.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri

Nomor

59

Tahun

2007

tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun

2006

tentang

Pokok-pokok

Pengelolaan

Keuangan Daerah; 16.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.

18.

Peraturan Bupati Jombang Nomor xxx Tahun xxxx tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018;

19.

Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang; 20.

Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.


MEMUTUSKAN : Menetapkan

: KEPUTUSAN

KEPALA

DINAS

PENDAPATAN,

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015.

Pasal 1 Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan: 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang meliputi Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 2. Rencana

Pembangunan Tahunan

Satuan

Kerja Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 3. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 4. Misi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 5. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 6. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. 7. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disingkat menjadi DPPKAD.


Pasal 2 (1). Rancangan Renja tahun 2015 DPPKAD merupakan Rancangan penjabaran dari Renstra DPPKAD Tahun 2014-2018 untuk tahun 2015. (2). Rancangan Renja DPPKAD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala DPPKAD ini.

Pasal 3 (1) Rancangan Renja DPPKAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2)menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan DPPKAD selama tahun 2015. Pasal 4 (1) Rancangan Renja DPPKAD sebagaimana dimaksud Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Renja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan kegiatan BAB IV PENUTUP


Pasal 5 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala DPPKAD ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala DPPKAD.

Pasal 6 Peraturan Kepala DPPKAD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jombang Pada tanggal 08 Oktober 2014

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Drs. EKA SUPRASETYO AP., MM Pembina Tingkat I NIP. 19620825 198611 1 001


ISO 9001 : 2008

DPPKAD MANTAP

KATA PENGANTAR. Rancangann Rencana Kerja (Rancangan Renja) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015

Recommend Documents