RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2017

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2017

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Untuk melaksanakan program kegiatan yang tercantum dalam Rencana strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone,

maka setiap tahunnya perlu disusun

Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran dari Rencana Strategis sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 32

ayat

(2)

yang

berbunyi

“Renja

SKPD

adalahmerupakan

penjabaran dari Renstra-SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

tahun-tahun

sebelumnya”. Oleh karena itu dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah, diperlukan

tahapan-tahapan

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengawasan secara sistematis, sinergis dan komprehensif yang mengarah

pada

pencapaian

visi

dan

misi

Kabupaten

Bone

sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2013-2018. Rencana Kerja (Renja) ini adalah bagian dari perencanaan yang diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dapat maksimal dan menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan,skala prioritas dan penetapan Alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. 2. Maksud dan Tujuan a. Maksud Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kabupaten

Bone

Tahun

2017

adalah

merupakan

dokumen tahunan yang merupakan penjabaran dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2013-2018 dan hubungannya dengan RKPD Kabupaten Bone.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017

1

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ini, adalah untuk mewujudkan sinergis antara perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, dengan SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone. b. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah, sbb: 

Memberi arah dan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen

antara

melaksanakan

pemimpin

tugas

dan

dan

fungsinya

staf,

agar

dengan

penuh

tanggung jawab. 

Mewujudkan Aset

Daerah

visi

Badan

dalam

Pengelolaan

memberikan

Keuangan pelayanan

dan yang

terbuka, optimal dan prima. 3. Landasan Hukum Penyusunan Keuangan

Dan

Rencana Aset

Kerja

Daerah

(Renja)

Kabupaten

Badan Bone

Pengelolaan Tahun

2017

disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sbb: 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone 2005-2025; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone 2013-2018; 7. Peraturan Daerah Kabuapaten Bone Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2017 8. Peraturan Bupati Bone Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


2

9. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2016 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2017.

tentang Daerah

4. Sistematika Penulisan A. Pendahuluan B. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu C. Visi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan D. Dana indikatif dengan prakiraan maju E. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan kegiatan F. PENUTUP. B. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Berdasarkan

hasil

pelaksanaan

program

kegiatan

dalam

renja tahun lalu, maka dapat dibandingkan antara Rencana Kerja Tahun 2016 dengan Realisasi Tahun 2016 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel.1 Target dan Realisasi APBD Kabupaten Bone Tahun 2016 No

Uraian

Target APBD

Realisasi APBD

Capaian

Rencana

Tahun 2016

Tahun 2016

%

Tahun 2017

180.090.245.503 1.

Pendapatan

177.333.582.070

1.540.620.696.554

101.55

173.957.196.500

321.751.879.398

98.43

1.556.919.192.000

101.19

399.668.005.500

Asli Daerah 2.

Dana Perimbangan

3.

1.565.186.413.780 317.965.056.094

Lain-lain Pendapatan DaerahYang sah

2.042.462.821.455 2.060.485.051.944

Jumlah

99.13

2.130.544.394.000

Sumber :Realisasi APBD BPKAD Kab. Bone TA. 2016 Bila dibandingkan antara rencana Pendapatan dalam Renja dengan Realisasi APBD Tahun 2016 yang

mencapai

99,13%, maka

secara otomatis akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada pada SKPD lain.


3

Tabel. 2 Target dan Realisasi Belanja BPKAD Kabupaten Bone URAIAN

1. Program Pelayanan Administrasi

Target Tahun 2016

Realisasi

Capaian

dalam Renja

Tahun 2016

%

Rp. 24.786.853.496,-

Rp.24.364.649.091,-

98.30 %

Rp. 21.041.254.496,-

Rp.20.717.518.182,-

98.46 %

Rp. 622.180.000,-

Rp. 568.298.000,-

91.34 %

Rp. 335.000.000,-

Rp. 330.315.000,-

Rp. 297.164.000,Rp. 790.000.000,-

Rp. 285.396.300,Rp. 761.866.609,-

Rp. 1.701.255.000,-

Rp. 1.678.617.200,-

Rp.1.911.800.000,-

Rp.1.862..300.000,-

98.95%

 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Rp. 514.000.000,-

Rp. 508.499.000,-

98.93%

 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Rp. 199.800.000,-

Rp. 199.800.000,-

100.00 %

Rp. 374.500.000,Rp. 157.500.000,Rp. 181.000.000,-

Rp. 374.500.000,Rp. 157.500.000,Rp. 167.848.500,-

100.00% 100.00 % 92.73 %

 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Rp. 225.000.000,-

Rp. 223.974.100,-

99.54%

 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Rp. 155.000.000,-

Rp. 154.965.000,-

99.98 %

Rp. 75.000.000,-

Rp. 75.000.000,-

100.00 %

3. Program peningkatan disiplin aparatur

Rp. 36.000.000,-

Rp. 30.900.000,-

85.83 %

 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Rp. 36.000.000,-

Rp. 30.900.000,-

85.83 %

Rp. 266.125.000,-

Rp. 246.173.400,-

92.50 %

 Pendidikan dan pelatihan formal

Rp. 22.125.000,-

Rp. 22.125.000,-

100.00 %

 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Rp. 40.000.000,-

Rp. 22.600.000,-

56.50 %

 Sosialisasi pajak

Rp. 54.000.000,-

Rp. 53.985.600,-

99.97 %

Rp. 150.000.000,-

Rp. 147.462.800,-

98.31 %

Rp. 412.415.000,-

Rp. 412.415.000,-

97.54 %

 Penyusunan laporan keuangan semester

Rp. 39.130.000,-

Rp. 39.112.500,-

99.96 %

 Penyusunan dan analisis data informasi pembangunan ekonomi

Rp. 56.985.000,-

Rp. 46.877.000,-

82.26 %

 Pengelolaan sistem dan verifikasi surat pertanggungjawaban

Rp. 316.300.000,-

Rp. 316.300.000,-

100.00 %

6. Program Peningkatan Kapasitas

Rp. 276.610.000,-

Rp. 249.040.400,-

90.03 %

 Peningkatan pelaksanaan pengelolaan dana kas daerah oleh BUD

Rp. 276.610.000,-

Rp. 249.040.400,-

Rp. 40.000.000,-

Rp. 36.000.000,-

Perkantoran  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Penyediaan administrasi keuangan  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  Pengelolaan gaji  Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah  Pelaksanaan administrasi perkantoran 2. Program Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

 Pengadaan peralatan gedung kantor  Pengadaan mebeluer  Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

 Rehabilitas sedang/berat rumah dinas

4. Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

 Studi banding aparatur pengelola keuangan daerah 5. Program Peningkatan Pengembanagan

98.60 % 96.04 % 96.44 % 99.51%

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Pengelolaan Keuangan

7. Program peningkatan promosi dan


90.03 % 90.00 %

4

kerjasama investasi

Rp. 40.000.000,-

Rp. 36.000.000,-

90.00 %

Rp. 5.178.630.990,-

Rp. 4.848.286.172,-

93.08 %

Rp.134.532.500,-

Rp.127.813.500,-

95.01 %

Rp.148.637.300,-

Rp.148.637300,-

100.00%

Rp.149.908.000,-

Rp.149.908.000,-

100.00%

Rp.197.340.000,-

Rp.189.882.850,-

96.22 %

Rp.209.220.000,-

Rp.202.841.200,-

96.22 %

Rp.233.894.000,-

Rp.233.336.650,-

96.95 %

Rp.181.566.000,-

Rp.180.610.100,-

99.76 %

Rp.213.634.000,-

Rp.213.634.000,-

100.00%

Rp.128.371.500,.

Rp.114.357.000,.

89.08 %

Rp.294.800.000,-

Rp.287.647.400,-

97.57 %

Rp.98.170.000,-

Rp.97.635.000,-

99.46 %

Rp.195.072.750,-

Rp.194.480.500,-

99.70 %

Rp.105.050.000,-

Rp.103.647.500,-

98.66 %

Rp.116.800.000,-

Rp.116.727.586,-

99.94 %

Rp.198.808.190,-

Rp.198.808.190,-

100.00 %

Rp.441.445.000,-

Rp.411.065.000,-

93.12 %

Rp.161.420.000,-

Rp.156.421.000,-

96.90 %

Rp.50.050.000,-

Rp.31.653.500,-

63.24 %

 Penyunan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal

Rp.100.000.000,-

Rp.98.788.500,-

98,79 %

 Peningkatan manajemen aset/barang daerah

Rp.518.740.000,-

Rp.452.290.946,-

87.19 %

 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

Rp.325.871.000,-

Rp.316.525.250,-

97.13 %

 Penyelenggaraan pameran investasi 8. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  Penyusuna standar harga  Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD  Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD  Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah  Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  Penyusunan dan evaluasi dokumen pelaksanaan APBD  Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Nota Nota Keuangan APBDProgram Penataan  Peningkatan administrasi pelaporan pajak daerah  Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2017  Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2017  Studi Banding Pengelolaan Keuangan Daerah  Peningkatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah  Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah  Pengelolaan Administarsi data Kearsipan Keaungan


5

 Pengamanan aset daerah

Rp.158.281.500,-

Rp.116.596.000,-

73.66 %

 Peningkatan pengelolaan administrasi pendapatan daerah

Rp.182.927.250,-

Rp.180.921.500,-

98,90 %

 Pengembangan dan pemeliharaan SIMDA-BMD

Rp.164.434.500,-

Rp.104.505.000,-

63.55 %

 Pemeliharaan dan penghapusan asset

Rp.135.886.000,-

Rp.99.652.000,-

73.34 %

Rp.67.382.000,-

Rp.59.600.000,-

88.45 %

Rp.142.129.000,-

Rp.139.377.800,-

98.06 %

Rp.70.555.000,-

Rp.60.067.400,-

85.14 %

Rp.83.705.500,-

Rp.60.855.500,-

72.70 %

Rp. 308.359.500,-

Rp. 133.036.250,-

43.14 %

Rp.308.359.500,-

Rp.133.036.250,-

43.14 %

Rp. 182.500.000,-

Rp. 132.602.700,-

72.66 %

Rp.182.500.000,-

Rp.132.602.700,-

72.66 %

 Labelisasi asset  Peningkatan pengelolaan administrasi retribusi daerah  Penyusunan daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang/jasa  Penilaian barang milik daerah 9. Penguasaan, pemilikan, penggunaan

dan pemanfaatan tanah  Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 10. Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Intenal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH  Peningkatan plaksanaan TGR

Sumber: SPJ BPKAD Tahun 2016 C. VISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam Renstra BPKAD Tahun 2013-2018 1. Visi

Badan

Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

Daerah,

harus

mengacu pada visi Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 sebagai berikut : “ Terwujudnya Institusi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel ”. Uraian tentang Visi Sebagai berikut : 1. Bersih Bersih adalah aparatur BPKAD yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 2. Transparan Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang dianut oleh BPKAD dalam mempertanggungjawabkan penyusunan anggaran maupun pertanggungjawaban keuangan yang memungkinkan masyarakat

untuk

mengetahui

dan

mendapatkan

akses

informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah


6

3. Akuntabel Akuntabel

adalah

kemampuan

BPKAD

dalam

mempertanggungjawabkan tugas dan kewajiban sebagai institusi sehingga

mampu

memberikan

pelayanan

yang

baik

dan

mencapai dan mempertahankan opini WTP yaitu Laporan Keuangan (LK) yang telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material , Posisi Keuangan ( Neraca ) hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA) , laporan Arus

Kas ( LAK)

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Tujuan / Sasaran Tujuan a. Menciptakan pelayanan kantor yang baik dan menciptakan aparat BPKAD yang berkualitas yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel b. Meningkatkan pendapatan dari hasil pengelolaan asset daerah yang di pertanggungjawabkan c. Menciptakan dan mempertahankan opini WTP d. Meningkatkan PAD. Sasaran a. Penyelenggaran urusan perkantoran dan pelayanan masyarakat b. Tercapainya kenaikan pendapatan daerah dari pengelolaan asset daerah yang professional c. Meningkatnya kualitas pengelolaan asset daerah d. Meningkatnya PAD D. DANA INDIKATIF DENGAN PRAKIRAAN MAJU Rencana program dan kegiatan disusun berdasarkan tupoksi masing-masing bidang dan sub bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 terlampir. E. SUMBER

DANA

YANG

DIBUTUHKAN

UNTUK

MENJALANKAN

PROGRAM KEGIATAN Dalam

melaksanakan

program

dan

kegiatan

diperlukan

sumber dana dari (PAD,DANA BAGI HASIL DAN DAU) untuk : 1. Tahun

2015

dialokasikan

dana

sebesar

Rp 32,337,572,750,-

untuk membiayai 13 ( Tiga belas) program dan 61 kegiatan.


7

2. Sedang

untuk

Tahun 2016

direncanakan

sebesar

Rp

24,786.853.496,- untuk membiayai 10( sepuluh) program dan 55 kegiatan. 3. Sedang

untuk

Tahun 2017

direncanakan

sebesar

Rp

33.500.000.000,- untuk membiayai 10( sembilan) program dan 55 kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 terlampir. F. PENUTUP Rencana Asset

kerja

Daerah

menyusun

(Renja)

Kabupaten

Rencana

Kerja

Badan

Bone

Pengelolaan

disusun

Pemerintah

Keuangan

sebagai

Daerah

bahan

Dan dalam

Kabupaten

Bone

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan

pembangunan

dalam

upaya

meningkatkan

kinerja

Pemerintah yang lebih efektif, efisien dan optimal. Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bone, sangat ditentukan kinerja staf namun juga dipengaruhi oleh peran SKPD terkait dalam menyampaikan informasi, laporan dan data secara akurat dan tepat waktu. Meskipun

disadari,

dokumen

Renja

ini

jauh

dari

kesempurnaan namun dengan niat yang tulus dan tekad yang kuat akan memberi keyakinan untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam renja ini.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BONE

Drs. ANDI FAJARUDDIN, MM Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. 19650915 198603 1 018


8

TABEL 3 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BONE RENCANA TAHUN 2017 KODE

120

120.12005.01

120.12005.01.02

120.12005.01.07

120.12005.01.15

120.12005.01.19

PRGRAM DAN KEGIATAN

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Pengelolaan Gaji

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap pelaksanaan Program dan kegiatan Utama BPKAD Tingkat ketersediaan jasa komunikasi (telepon/fax dan internet) Persentase penyerapan anggaran terhadap pagu anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tingkat ketersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Tingkat terlaksananya pengelolaan gaji

ANGGARAN

Pelaksana / Penanggung Jawab

100%

6,352,901,313

BPKAD

-

100%

22,223,965,313

BPKAD

DAU-APBD

-

100%

668,808,000

BPKAD

210,000,000

DAU-APBD

-

100%

220,500,000

BPKAD

444,605,000

DAU-APBD

-

100%

466,835,250

BPKAD

ANGGARAN

SUMBER DANA

Kec. T. Riattang Barat (Kantor BPKAD Kab. Bone) Kec. T. Riattang Barat (Kantor BPKAD Kab. Bone) Kec. T. Riattang Barat (Kantor BPKAD Kab. Bone)

100%

25,098,001,250

DAU-APBD

100%

1,165,681,250

DAU-APBD

100%

636,960,000

Kec. T. Riattang Barat (Kantor BPKAD Kab. Bone)

100%


100%


SKPD

TARKET KINERJA

TARGET KINERJA

LOKASI

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

9

120.12005.01.23

120.12005.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

120.12005.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

120.12005.02.07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tingkat keikutsertaan Aparat BPKAD dalam kegiatan rutin kordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi Tingkat ketersediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak & penggandaan serta makan minum sesuai rencana kebutuhan Cakupan peningkatan mutu dan kelengkapan sarana dan prasarana aparatur sesuai perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional sesuai rencana kebutuhan Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai kebutuhan

120.12005.02.09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan

120.12005.02.10

Pengadaan Mebeleur

Jumlah pengadaan mebeluer gedung kantor sesuai kebutuhan

120.12005.02.22

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

120.12005.02.24

Pemeliharaan Rutin/berkala

Tingkat ketersediaan kebutuhan rutin peralatan/perlengkapan pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor sesuai rencana kebutuhan Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin

120.12005.01.24

Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah Pelaksanaan Administrasi Perkantoran


100%

775,000,000

DAU-APBD

-

100%

813,750,000

BPKAD


100%

,865,755,000

DAU-APBD

-

100%

1,959,042,750

BPKAD


100%

1,366,600,000

DAU-APBD

100%

1,434,930,000

BPKAD

Kec. T. Riattang Barat (Kantor BPKAD Kab. Bone) Kec. T. Riattang Barat (Kantor BPKAD Kab. Bone) Kec. T. Riattang Barat (Kantor BPKAD Kab. Bone) Kec. T. Riattang Barat (Kantor BPKAD Kab. Bone) Kec. T. Riattang Barat (Kantor BPKAD Kab. Bone)

3 Unit Sepeda Motor

157,500,000

DAU-APBD

-

3 Unit Sepeda Motor

57,000,000

BPKAD

40 Unit

101,000,000

DAU-APBD

-

40 Unit

106,050,000

BPKAD

5 Unit

158,500,000

DAU-APBD

-

5 Unit

166,425,000

BPKAD

35,000,000

DAU-APBD

-

2 Set Sofa

36,750,000

BPKAD

1 Paket

283,500,000

DAU-APBD

-

1 Paket

297,675,000

BPKAD

40 Unit

325,000,000

DAU-APBD

-

40 Unit

341,250,000

BPKAD

Kec. T. Riattang Barat


2 Set Sofa

10

120.12005.02.28

120.12005.02.46

120.12005.05

120.12005.05.03

120.12005.05.06

120.12005.05.16

120.12005.06

120.12005.06.01

Kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Pembangunan Ruang/Gedung Pertemuan

sesuai rencana kebutuhan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Sosialisasi Pajak

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah keikutsertaan aparat BPKAD yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah keikutsertaan aparat pemerintah daerah yang mengikuti sosialisasi pajak Jumlah keikutsertaan aparat pemerintah daerah pelaksanaan studi banding

Studi Banding Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan Jumlah ruang/gedung pertemuan sesuai kebutuhan

Cakupan penyusunan dan penyampaian dokumen perencanaan & laporan capaian kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja BPKAD

(Kantor BPKAD Kab. Bone) Kec. T. Riattang Barat (Kantor BPKAD Kab. Bone) Kec. T. Riattang Barat (Kantor BPKAD Kab. Bone) Kec. T. Riattang Barat (Kantor BPKAD Kab. Bone) Kec. T. Riattang Barat (Kantor BPKAD Kab. Bone)

1 Paket

206,100,000

DAU-APBD

-

1 Paket

216,405,000

BPKAD

1 Paket

100,000,000

DAU-APBD

-

1 Paket

105,000,000

BPKAD

100%

344,750,000

DAU-APBD

100%

361,987,500

BPKAD

5 Orang

40,000,000

DAU-APBD

-

5 Orang

42,000,000

BPKAD

Kec. T. Riattang Barat (Kantor BPKAD Kab. Bone) Luar Provinsi

70 Orang

54,750,000

DAU-APBD

-

70 Orang

57,487,500

BPKAD

85 Orang

250,000,000

DAU-APBD

-

85 Orang

250,000,000

BPKAD


100%

450,665,000

DAU-APBD

100%

473,198,250

BPKAD

Lakip TA.2018 ,Renja.TA .2019 RKA TA. 2019 ,DPA

170,000,000

BPKAD



-

11

&DPPA TA.2019 120.12005.06.02

120.12005.06.05

120.12005.06.06

120.12005.07

120.12005.07.03

116.12005.15

116.12005.15.10 109.12005.16

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan dan Analisi Data Informasi Pembangunan Ekonomi Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Pertanggungjawab an Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan pelaksanaan pengelolaan Dana Kas Daerah oleh BUD Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Investasi Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah dokumen laporan keuangan dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD Jumlah desa pengumpulan data informasi pembangunan ekonomi yang tersusun

Kec. T. Riattang Barat (Kantor BPKAD Kab. Bone) Kec. Sibulue

10 Dokumen

44,280,000

DAU-APBD

-

10 Dokumen

88,560,000

BPKAD

20 Desa

56,985,000

DAU-APBD

-

20 Desa

59,834,250

BPKAD

Tingkat pengelolaan sistem dan verivikasi surat pertanggungjawaban


100%

49,400,000

DAU-APBD

-

100%

366,870,000

BPKAD

Cakupan penyusunan laporan keuangan daerah dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD

Kec. T. Riattang Barat (Kantor BPKAD Kab. Bone) Kec. T. Riattang Barat (Kantor BPKAD Kab. Bone)

100%

276,610,000

DAU-APBD

100%

290,440,500

BPKAD

100%

276,610,000

DAU-APBD

100%

290,440,500

BPKAD

Cakupan tingkat promosi dan kerjsama investasi

Kec. T. Riattang Barat

100%

75,000,000

DAU-APBD

100%

78,750,000

BPKAD

Tingkat penyelenggaraan pameran investasi Cakupan tingkat penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam melaksanakan tupoksi BPKAD

Kec. T. Riattang Barat Kec. T. Riattang Barat (Kantor BPKAD Kab. Bone)

100%

75,000,000

DAU-APBD

100%

78,750,000

BPKAD

100%

238,073,000

DAU-APBD

100%

249,976,650

BPKAD

Tingkat pelaksanaan pengelolaan dan kas daerah oleh BUD


-

-

12

109.12005.16.01

120.12005.17

Penataan Penguasaan, Pemilikan , Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

120.12005.17.02

Penyusunan Standar Satuan Harga

120.12005.17.06

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

120.12005.17.07

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

120.12005.17.08

120.12005.17.09

120.12005.17.10

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tingkat penataan, penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah tersusun


100%

38,073,000

DAU-APBD

Cakupan penyusunan dan penyampaian dokumen perencanaan & laporan capaian kinerja dan keuangan daerah dalam melaksanakan tupoksi BPKAD Jumlah dokumen standar harga kabuapten dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD pada tahun anggaran belanja Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang


100%

5,467,800,750

DAU-APBD


70 Dokumen

131,302,500

DAU-APBD

-

80 Dokumen

253,665,000

DAU-APBD


80 Dokumen

173,855,000


80 Dokumen


Kec. T. Riattang Barat (Kantor BPKAD


-

100%

249,976,650

BPKAD

100%

5,741,190,788

BPKAD

70 Dokumen

137,867,625

BPKAD

-

80 Dokumen

266,348,250

BPKAD

DAU-APBD

-

80 Dokumen

182,547,750

BPKAD

193,340,000

DAU-APBD

-

80 Dokumen

203,007,000

BPKAD

80 Dokumen

192,775,000

DAU-APBD

-

80 Dokumen

202,413,750

BPKAD

80 Dokumen

23,644,000

DAU-APBD

-

80 Dokumen

234,826,200

BPKAD

13

120.12005.17.11

120.12005.17.13

120.12005.17.14

120.12005.17.16

120.12005.17.20

120.12005.17.21

tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Pelaksanaan APBD Penyusunan Akuntansi Tugas Pembantuan

120.12005.17.28

Pengamanan Aset Daerah

120.12005.17.32

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD

Kab. Bone)


80 Dokumen

174,816,000

DAU-APBD

-

80 Dokumen

183,556,800

BPKAD

Tingkat penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD Tingkat keikutsertaan Aparat pemerintah daerah dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD Tingkat manajemen aset/barang daerah dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD Jumlah dokumen pelaksanaan APBD yang disusun dan dievaluasi dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD Tingkat penyusunan akuntansi tugas pembantu dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD Tingkat pengamanan aset daerah dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD


100%

227,134,000

DAU-APBD

-

100%

238,490,700

BPKAD


75 Orang

278,371,500

DAU-APBD

-

75 Orang

292,290,075

BPKAD

100%

439,781,500

DAU-APBD

-

100%

461,770,575

BPKAD

140 Dokumen

276,528,500

DAU-APBD

-

140 Dokumen

290,354,925

BPKAD

100%

24,926,000

DAU-APBD

-

100%

26,172,300

BPKAD

100%

146,266,000

DAU-APBD

-

100%

153,579,300

BPKAD

98,170,000

DAU-APBD

-

70 Dokumen

103,078,500

BPKAD

Jumlah dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Nota Nota Keuangan APBD dalam



70 Dokumen

14

120.12005.17.34

Nota Nota Keuangan APBD Pengembangan dan Pemeliharaan SIMDA

120.12005.17.35

Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah

120.12005.17.38

Labelisasi Aset Barang Daerah

120.12005.17.41

Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/Jasa

120.12005.17.42

Bimbingan Teknis Implementasi tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah

120.12005.17.43

120.12005.17.45

120.12005.17.46

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2018

pelaksanaan tupoksi BPKAD Tingkat pengembangan dan pemeliharaan SIMDA dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD Tingkat Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD Tingkat pelaksanaan labelisasi aset barang daerah dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD Tingkat penyusunan daftar kebutuhan dan pemeilharaan barang/jasa dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD Jumlah keikutsertaan aparat pemerintah daerah yang mengikuti Bintek implemtasi tentang pengelolaan barang milik daerah Tingkat Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD 2018 dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD TA. 2018 dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD

Kec. T. Riattang Barat (Kantor BPKAD Kab. Bone) Kec. T. Riattang Barat (Kantor BPKAD Kab. Bone) Kec. T. Riattang Barat (Kantor BPKAD Kab. Bone) Kec. T. Riattang Barat (Kantor BPKAD Kab. Bone)

100%

46,376,500

DAU-APBD

-

100%

46,376,500

BPKAD

100%

127,716,000

DAU-APBD

-

100%

134,101,800

BPKAD

100%

67,382,000

DAU-APBD

-

100%

70,751,100

BPKAD

100%

104,345,000

DAU-APBD

-

100%

109,562,250

BPKAD


140 Orang

79,045,000

DAU-APBD

-

140 Orang

82,997,250

BPKAD


100%

172,072,750

DAU-APBD

-

100%

180,676,388

BPKAD


80 Dokumen

105,050,000

DAU-APBD

-

80 Dokumen

110,302,500

BPKAD


80 Dokumen

116,800,000

DAU-APBD

-

80 Dokumen

122,640,000

BPKAD


15

120.12005.17.47

Penilaian Barang Milik Daerah

120.12005.17.49

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah Peningkatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Administrasi data Kearsipan Keuangan

120.12005.17.50

120.12005.17.52

120.12005.17.64

Pengelolaan Sistem dan Verifikasi Surat Perintah Bayar

120.12005.17.65

Peningkatan Pelaporan Administrasi Keuangan daerah

120.12005.17.66

Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

120.12005.17.67

Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggujawaban Pelaksanaan

Tingkat penilaian barang milik daerah dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD Jumlah dokumen rancanganperaturan daerah tentang barang milik daerah dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD Tingkat pengelolaan dan pemelihraan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD


100%

119,825,500

DAU-APBD

-

100%

125,816,775

BPKAD

80 Dokumen

137,350,000

DAU-APBD

-

80 Dokumen

144,217,500

BPKAD


100%

411,445,000

DAU-APBD

-

100%

432,017,250

BPKAD

Tingkat pengelolaan administrasi data kearsipan keuangan dalam melaksanakan tupoksi BPKAD Tingkat pengelolaan sistem dan verivikasi surat perintah bayar dalam melaksanakan tupoksi BPKAD Tingkat manajemen pelaporan administrasi keuangan daerah dalam melaksanakan tupoksi BPKAD Tingkat manajemen pengelolaan keuangan daerah dalam melaksanakan tupoksi BPKAD Tingkat pembinaan dan pelaporan penyusunan laporan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tupoksi BPKAD


100%

50,050,000

DAU-APBD

-

100%

60,060,000

BPKAD


100%

195,072,750

DAU-APBD

-

100%

234,087,300

BPKAD


100%

242,927,250

DAU-APBD

-

100%

242,927,250

BPKAD


100%

360,004,000

DAU-APBD

-

100%

360,004,000

BPKAD


100%

225,725,000

DAU-APBD

-

100%

225,725,000

BPKAD


16

APBD 120.12005.17.68

Pelaporan Aset

Jumlah dokumen laporan aset dalam pelaksanaan tupoksi BPKAD

120.12005.20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengedalian Pelakasanaan Kebijakan KDH

120.12005.20.09

Peningkatan Pelaksanaan TGR

Cakupan Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan daerah, jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) pertahun, Rasio penyelesaian tindak lanjut tehadap temuan BPK-RI sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan Jumlah kasus berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pelaksanaan pengawasan internal secara bekala

Kec. T. Riattang Barat (Kantor BPKAD Kab. Bone) Pada seluruh SKPD, kecamtan, Desa & Sekolah tersebar di 27 Kecamatan Pada seluruh SKPD, kecamtan, Desa & Sekolah tersebar di 27 Kecamatan

Total

25 Laporan

72,039,000

DAU-APBD

WTP-PP 12 Kasus

182,500,000

DAU-APBD

12 Kasus

182,500,000

DAU-APBD

33,500,000,000

-

-

25 Laporan

72,039,000

BPKAD

WTP-PP 12 Kasus

191,625,000

BPKAD

12 Kasus

191,625,000

BPKAD

44,077,704,513

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BONE

Drs. ANDI FAJARUDDIN, MM Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. 19650915 198603 1 018


17


18

Tabel 4 Belanja Pada BPKAD Kabupaten Bone Tahun 2015, 2016 dan 2017 No

URAIAN

Realisasi

Realisasi

Rencana Tahun

Tahun 2015

Tahun 2016

2017

Program pelayanan Administrasi Perkantoran -

Penyediaan jasa surat menyurat

-

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

-

-

-

21,577,348,25

20,975,971,000

23,073,568,100

593,180,000

652,498,000

210,000 ,000

231,000,000

278,164,000

305,980,400

740,000,000

814,000,000

1,513,065,000

1,664.371,500

-

52,377,600

0

Penyediaan jasa administrasi keuangan

-

15,000,000

490,100,000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

203,500,000

-

Pengelola Gaji

-

Rapat-rapat koordinasi dan

289,039,250

konsultasi keluar daerah

660,000,000

-

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

1,318,930,000

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -

Pengadaan kendaraan dinas /operasional

-

jabatan/dinas -

60,000,000

-

Pengadaan Meubiler

-

Pemeliharaan rutin/berkala

-

164,000,000

180,400,000

228,960,000

157,500,000

173,250,000

75,000,000

171,000,000

188,100,000

160,000,000

176,000,000

201,150,000

221,265,000

75,000,000

82,500,000

182,500,000

Pemeliharaan rutin/berkala

115,000,000

kendaraan dinas operasional Pemeliharaan rutin/berkala

198,650,000

peralatan gedung kantor -

30,000,000

gedung kantor

-

134,090,000

135,650,000

Pengadaan peralatan gedung kantor

-

121,900,000

Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas

-

-

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

-

47,616,000

Pengadaan perlengkapan rumah

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah

230,000,000

Dinas -

Pengadaan fasilitas aset

70,000,000

Program peningkatan disiplin aparatur -

Pengadaan pakaian khusus hari-

39,600,000 36,000,000

39,600,000

23,600,000

hari Tertentu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur -

23,800,000

Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan

-

Sosialisasi pajak

-

Pendidikan dan Pelatihan Formal

38,511,000

35,200,000

22,125,000

24,337,500

41,980,000

46,178,000

-

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan

32,000,000

35,570,000


18

keuangan -

Penyusunan laporan keuangan

308,600,000

339,460,000

276,610,000

304,271,000

30,602,500

33,662,750

10,330,000

11,363,000

75,205,000

82,725,500

135,752,000

149,327,200

107,530,000

118,283,000

261,600,000

semesteran -

Penelitian dan verifikasi surat pertanggung jawaban

Program peningkatan Kapasitas

221,255,000

pengelolaan Keuangan Daerah -

Peningkatan pelaksanaan pengelolaan dana kas daerah oleh BUD

30,652,500

Program Pengembangan data / Informasi -

Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi

Program perbaikan sistem administrasi

50,050,000

kearsipan -

Pengelolaan administrasi kearsipan

75,500,000

Program pengembangan komunikasi , informasi dan media massa -

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

336,473,500

Informasi Program penataan penguasaan,pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah -

122,786,000

195,302,400

214,832,640

Penataan, penguasaan pemilikan ,

195,340,000

195,446,600

214,991,260

penggunaan dan pemanfaatan

195,730,000 202,085,600

222,294,160

189,457,200

208,402,920

181,467,200

199,613,920

160,302,700

176,332,970

190,490,000

209,539,000

371,720,000

408,892,000

68,664,000

75,530,400

176,620,000

194,283,540

244,125,000

268,537,500

48,270,000

53,097,000

111,590,000

122,749,000

tanah Program peningkatan dan pengembangan

215,240,000

pengelolaan keuangan Daerah -

Penyusunan standar satuan

190,620,000

harga -

Penyusunan ranperda tentang

182,056,000

APBD -

Penyusunan ranperda KDH tentang penjabaran APBD

-

178,121,000

Penyusunan ranperda tentang perubahan APBD

-

Penyusunan ranper KDH tentang penjabaran perubahan APBD

-

Penyusunan ranperda tentang

190,500,000

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD -

Penyusunan ranper KDH

385,570,000

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Program Penyusunan sistem informasi

116,005,000

pengelolaan keuangan daerah -

Penyusunan sistem informasi

176,621,400

pengelolaan keuangan daerah (Akuntansi) -

291,955,000

Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah(anggaran)

77,627,500


19

-

-

Sosialisasi Paket Regulasi Tentang

120,000,000

226,508,000

249,158,800

Pengelolaan Keuangan Daerah

230,800,000

237,871,000

261,658,100

234,800,000

258,280,000

24,926,000

27,418,600

126,746,000

139,420,600

177,927,250

195,719,975

73,170.000

80,487,000

194,450,000

213,895,000

119,196,000

131,115,600

Bimbingan Teknis Implementasi

28,750,000

Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah -

aset/barang daerah -

185,000,000

Revaluasi / Apraisal Aset / Barang Daerah

-

138,506,500

Peningkatan manajemen

86,470,000

Intensifikasi dan Ekstensiikasi

324,373,600

sumber-sumber pendapatan daerah -

113,361,500

Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Pelaksanaan APBD

-

Penyusunan akuntansi tugas

150,000,000

pembantuan (TP) -

Pengamanan aset daerah

-

Peningkatan Pengelolaan

209,229,000 -

Administrasi Pendapatan Daerah -

72,960,000

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara dan Nota

161,796,000

Keuangan APBD -

Monitoring dan Evaluasi Aplikasi SIMBADA

-

195,000,000

67,382,000

74,120,200

73,796,000

81,175,600

83,486,000

Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah

-

-

Pembangunan Jaringan Sistem

102,240,000

Informasi Keuangan Daerah -

Inventarisasi Aset Milik

60,310,000

66,341,000

593,122,750

Pemerintah Daerah

-

-

Labelisasi Aset Barang Daerah

-

Coffe Morning Peningkatan dan

176,621,400

Pengembangan Pengelolaan

107,129,000

117,841,900

145,072,750

159,580,025

71,250,000

78,375,000

91,300,000

100,430,000

Keuangan Daerah -

Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah

-

Penyusunan Daftar Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang/Jasa

-

Bimbingan Teknis Implementasi

89,950,000

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah -

98,800,000

Peningkatan Pengelolaan Administrasi Retribusi Daerah

287,300,000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH -

-

82,594,050 275,000,000

150,000,000

165,000,000

386,445,000

425,089,500

125,300,000

137,830,000

50,050,000

55,055,000

Peningkatan Administrasi Pelaporan Pajak Daerah

-

75,085,500 250,000,000

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

-

Tahun 2016 -

Penyusunan Peraturan

Rancangan KDH

tentang

Penjabaran APBD Tahun 2016 -

Penilaian Barang Milik Daerah


20

-

Studi

Banding

Pengelolaan

50,050,000

Keuangan Daerah -

Penyusunan

Rancangan

Peraturan Daerah tentang Barang

-

Milik Daerah -

Peningkatan

Pengelolaan

56,985,000

62,683,500

332,288,000

365,516,800

182,500,000

200,750,000

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem

Informasi

Pengelolaan

Keuangan Daerah -

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

-

Pengelolaan

administrasi

data

336,473,500

kearsipan keuangan

Program Pengembangan Data/Informasi -

Penyusunan dan Analisis Data Informasi

Perencanaan

Pembangunan Ekonomi Program

Penataan

287,300,000

Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah -

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan

dan

Pemanfaatan

Tanah Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH -

Peningkatan Pelaksanaan TGR


21

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2017

Recommend Documents