BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH VII - 1

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

VII - 1

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

RINGKASAN Setelah tahun anggaran 2015 berakhir, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyiapkan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2015 dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD. Laporan Keuangan SKPD terdiri dari dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penyusunan penyajian Laporan Keuangan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

merupakan perwujudan pertanggungjawaban konstitusional Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah . Laporan Keuangan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015 disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhit dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Laporan Keuangan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Kota Madiun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Kota Madiun sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 kepada DPRD.

1.

NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi Aktiva/Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya dan Pasiva terdiri dari Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek , Kewajiban Jangka Panjang serta Ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas yang di investasikan pada tanggal 31 Desember 2015. Jumlah Aktiva per 31 Desember 2015 sebesar Rp.270.513.543.918,30 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.307.951.801,00; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp.76.564.081.567,30 ; Aset Tetap sebesar Rp.145.983.514.050,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp.47.657.996.500,00. Sedangkan Pasiva sebesar Rp.270.513.543.918,30 terdiri dari atas Kewajiban dan Ekuitas. Ekuita Dana Lancar sebesar Rp.307.951.801,00 dan Ekuitas Dana Diinvestasikan sebesar Rp.270.205.592.117,30.


VII - 2

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Neraca Per 31 Desember 2015 sebagai berikut : 31 Desember 2015 Aset

270.513.543.918,30

Aset lancar

307.951.801,00

Investasi Jangka Panjang

76.564.081.567,30

Aset Tetap

145.983.514.050,00

Aset Lainnya

47.657.996.500,00

TOTAL AKTIVA

270.513.543.918,30

Kewajiban

-

Kewajiban Jangka Pendek

-

Kewajiban Jangka Panjang

-

Ekuitas Dana

270.513.543.918,30

Ekuitas Dana Lancar

307.951.801,00

Ekuitas Dana Yang DiInvestasikan

270.205.592.117,30

Ekuitas Dana Cadangan

-

TOTAL PASIVA

270.513.543.918,30

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD Laporan Realisasi Anggaran SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menggambarkan perbandingan antara anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 dengan realisasinya, meliputi pendapatan dan belanja. Realisasi pendapatan tahun anggaran 2015 sebesar Rp798.231.082.770,00 atau mencapai 104,20% dari anggaran SKPD yang ditetapkan dalam APBD/Perubahan APBD tahun anggaran 2015 sebesar

Rp766.069.042.000,00.

Realisasi

belanja

SKPD

tahun

anggaran

2015

sebesar

Rp79.500.445.658,00 atau mencapai 72,86% dari anggaran SKPD yang ditetapkan dalam APBD/Perubahan APBD tahun anggaran 2015 sebesar Rp109.262.323.000,00. Laporan Realisasi Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 dapat disajikan sebagai berikut: Anggaran

Realisasi

Prosentase

Pendapatan

-

-

-

Pendapatan Asli Daerah

-

-

-

Dana Perimbangan

-

-

-

Lain-lain Pendapatan yang Sah

-

-

-

109.262.323.000,00 79.500.445.658,00

72,86%

Belanja Belanja Tidak Langsung

78.381.307.000,00

49.878.557.008,00

63,64%

Belanja Langsung

30.881.016.000,00

29.621.888.650,00

96,40%


VII - 3

L A P O R A N

3.

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan peranan pelaporan keuangan dan tujuan pelaporan keuangan, indikator pencapaian target kinerja, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, kebijakan akuntansi yang diterapkan, penjelasan pos-pos neraca, laporan realisasi anggaran dan informasi non keuangan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah . Penyajian Neraca yang menyangkut Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual yaitu pengakuan transaksi dicatat pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan kapan kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari kas daerah. Sedangkan penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang mencakup realiasasi pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas yaitu pengakuan transaksi yang dicatat pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari kas daerah. Dalam CaLK juga diungkapkan pula kejadian-kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang dikeluarkan.


VII - 4

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

BAB 1 PENDAHULUAN Era otonomi daerah sekarang ini, SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dihadapkan pada suatu keadaan dimana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada manajemen keuangan yang sehat dengan mengedepankan anggaran kinerja yang berorientasi hasil, transparansi dan akuntabilitas. Setelah tahun anggaran 2015 berakhir, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 295 ayat (1), (2), (3) dan (4) bahwa masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyajikan Laporan Keuangan SKPD tahun anggaran yang berkenaan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran SKPD. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran SKPD berupa Laporan Keuangan SKPD (LK SKPD) Tahun 2015 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan SKPD yang disajikan. 1.1

PERANAN PELAPORAN KEUANGAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN SKPD

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama tahun anggaran 2015. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan : 

Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.



Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama tahun anggaran 2015 sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.


VII - 5

L A P O R A N



K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Transparansi Memberikan informasi keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadannya dan ketaatannya pada peraturan perundang-udangan.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain: 1. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. 2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.

1.2 DASAR PENYUSUNAN 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala SKPD Memberikan informasi bahwa pengelolaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan


VII - 6

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Ringkasan Memberikan informasi mengenai LK Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Bab I Pendahuluan Memberikan informasi mengenai peranan pelaporan keuangan dan tujuan pelaporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dasar hukum penyusunan LK Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bab II Indikator Pencapaian Target Kinerja Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja anggaran SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dicerminkan melalui

indikator keberhasilan

pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan SKPD (RKT) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah baik target kinerja pendapatan maupun target kinerja belanja. Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan pada bab II yang dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan atau diagram. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan mencakup pendapatan dan pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam bagian ini juga faktor penghambat tidak tercapainya indikator target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (force majeur). Bab IV Kebijakan Akuntansi Memberikan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun sebagai entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagai pedoman penyusunan LK Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Bab V Penjelasan Pos-Pos Neraca SKPD Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Bab VI Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran SKPD Memberikan informasi mengenai penjelasan masing-masing pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Bab VII Informasi Non Keuangan Memberikan informasi non keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun yang terjadi selama tahun anggaran 2015 dan kejadian-kejadian lain setelah tanggal neraca. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

VII - 7

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

BAB II TARGET KINERJA ANGGARAN SKPD 2.1. INDIKATOR TARGET KINERJA SKPD Indikator target kinerja SKPD merupakan alat untuk mengukur kinerja SKPD dengan berpedoman kepada orientasi hasil yang akan diperoleh atas pelaksanaan suatu program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan rencana kerja SKPD (Renja SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Rencana Kerja SKPD merupakan tahapan tahapan yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam rencana strategis SKPD. Pada akhirnya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dalam kerangka perwujudan visi dan misi Walikota Madiun yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan SKPD (RKT).

2.2. INDIKATOR TARGET PENDAPATAN SKPD Indikator target pendapatan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 meliputi: Kode Rekening 4 4.1 4.1.2

4.1.2.02 4.1.2.02.01

Pendapatan

Target Kinerja

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Daerah

Kekayaaan

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tanggal 21 April 2011. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 tanggal 21 April 2011 Nomor 1 / C 1.951.409.084,00 1.951.409.084,00

2.3. INDIKATOR TARGET BELANJA SKPD Alokasi belanja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun terdiri dari anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung. Anggaran belanja tidak langsung terdiri dari belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan bagi PNS. Sedangkan alokasi belanja langsung dalam bentuk anggaran belanja Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun yang tertuang dalam rencana kerja tahunan SKPD. Program dan kegiatan yang tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2015 terdiri dari Program dan kegiatan. Indikator target kinerja belanja SKPD sebagaimana tertuang dalam BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH VII - 8

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

rencana kerja tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Target kinerja anggaran tahun 2015. Target Kinerja masimg – masimg program dan kegiatan tahun anggaran 2015 adalah berikut : Kode Rekening 5.1 5.1.1

Belanja BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

5.1.1.01

Belanja Gaji dan Tunjangan

5.1.1.02

Belanja Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.06

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

5.2

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.20.05.01

5.2.1.20.05.01.01

5.2.1.20.05.01.02

Target Kinerja

Program Pelayanan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

 Pembayaran gaji dan tunjangan PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  13 bulan gaji dan tunjangan PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Accres Gaji & Tunjangan seluruh PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Sesuai PP No. 111 Th. 2013 yang dihitung 3% dari Belanja Gaji yang terdiri dari Gaji Pokok + Tunj. Keluarga. Berdasarkan surat BPJS Kesehatan tgl 11 Juni 2014 No. 0565/VII-03/0614 perihal Permohonan Perubahan DPA-SKPD  Iuran Wajib Pemda Tahun 2015  9.183.114.399.000,00  Pembayaran tambahan penghasilan PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  37 PNS  256.300.000,00  Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  110.501.928,00

 Kelancaran tugas- tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan dan Barang, Lembur PNS   Penyediaan benda Perangko, meterai dan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih  Pembayaran Rek. Telepon, Listrik, Air, Pengiriman Paket dan Jasa Tenaga Upahan  Cetak dan Penggadaan dan MaMin Tamu  16.709.888.000,00  Undangan Rapat Koordinasi/Bintek/Sosialisasi dari Kemendagri, Kemenkeu , Kanwil DJPK, BPKP


VII - 9

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

dan BPK Perwakilan Surabaya, DBHCHT, BPJS, BPKAD Propinsi  Rata-rata 3 kali per bulan  Konsultasi insidental  114.445.000,00 5.2.1.20.05.02 5.2.1.20.05.02 .01 5.2.1.20.05.02.02

5.2.1.20.05.02.03

5.2.1.20.05.03 5.2.1.20.05.03.01

5.2.1.20.03.03.78

5.2.1.20.05.05

5.2.1.20.05.05.01

5.2.1.20.05.24

5.2.1.20.05.24.01

5.2.1.20.05.24.02

Program Pemeliharaan Barang Daerah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Praarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kegiatan DED Pembangunan Gudang Pemkot

 Pemeliharan ringan ruang kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  2.000.000,00  Pemeliharaan 1 Unit kendaraan dinas dan 1 unit unit kendaraan operasional BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Jasa servis, suku cadang dan BBM, Gas dan pelumas  Perpanjangan STNK  48.168.000,00  Pemeliharan AC, komputer dan Printer Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  31 Unit AC  34 Unit Komputer  1 Alat Kantor  22 Printer  42.550.000,00

 Pengadaan 2 Buah Mobil System, Peralatan Kantor BPKAD di Gulun.  346.450.000,00  Pembangunan 3(tiga) gudang Pemkot Madiun.  75.000.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kegiatan Penyusunan laporan  Penyusunan Renstra SKPD BPKAD capaian Kinerja da Ikhtisar  20.000.000,00 realisasi kinerja SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah Kegiatan Penghapusan Aset  Penghapusan aset dari catatan buku Daerah inventaris dan neraca melalui proses Jasa Konsultansi Penilai/Appraisal  238.000.000,00

Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kota Madiun

 Sertifikasi tanah milik Pemkot Madiun  100.000.000,00


VII - 10

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

5.2.1.20.05.24.03

Kegiatan Penyelengaraan Asuransi Aset daerah Kota Madiun

 17 bangunan gedung beserta inventaris di dalamnya, 6 bangunan pasar, 124 kendaraan dinas roda 4  2.500.000.000,00

5.2.1.20.05.24.05

Kegiatan Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemkot Madiun Kegiatan Peningkatan Administrasi Barang Daerah Kegiatan Rekonsiliasi Pencatatan Aset dengan Realisasi Belanja Modal

 50 lokasi Prasasti dan 4 lokasi Pagar Pengaman  275.000.000,00  Tertib Administrasi BMD  50.000.000,00  Laporan Rekonsiliasi Aset Daerah dan Belanja Modal Daerah  5.400 buku  100.000.000,00  Penngembangan Sistem Informasi Database Aset Tetap  51.950.000,00  Penyelesaian TPTGR  20.000.000,00

5.2.1.20.05.24.06 5.2.1.20.05.24.07

5.2.1.20.05.24.08

Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan SILAPMATA

5.2.1.20.05.24.09

Kegiatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kegiatan Pemeliharaan Asetaset Milik Daerah Kegiatan Penyusunan RKBMD dan RKPBMD

5.2.1.20.05.24.10 5.2.1.20.05.24.11 5.2.1.20.05.24.16

5.2.1.20.05.24.14

5.2.1.20.05.24.19

Kegiatan Inventarisasi wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kegiatan Pengadaan Aplikasi Persediaan

5.2.1.20.05.24.20

Kegiatan Pendampingan Penatausahaan Aset Daerah

5.2.1.20.05.24.21

Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah

5.2.1.20.05.36

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.2.1.20.05.36.01

5.2.1.20.05.36.02

        

Tanah untuk Jalan Ringroad Timur 19.635.368.000,00 Pemeliharaan Gudang Koci 175.000.000,00 Dokumen RKBMD dan RKPBMD 35 bendel RKBMD dan 35 Bendel RKPBMD 50.000.000,00 50 Wajib Retribusi Kota Madiun 75.000.000,00

   

Aplikasi Persediaan Data Persediaan 51.550.000,00 Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah dan Perda Pengelolaan Barang Daerah  424.600.000,00  Dokumen Kajian Sosial Ekonomi. Legal Opinion dan Pendampingan BPKP  100.000.000,00

 Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  2 Peraturan Walikota  100.000.000,00 Kegiatan Penyusunan DPA  Tersedianya landasan hukum serta dokumen dan DPPA rencana pelaksanaan anggaran  SK Walikota Penetapan Pengelola Keuangan, 35 bendel DPA, 35 bendel DPPA  130.467.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH VII - 11

L A P O R A N

K E U A N G A N

5.2.1.20.05.36.04

5.2.1.20.05.36.05

5.2.1.20.05.36.06

5.2.1.20.05.36.07

5.2.1.20.05.36.08

5.2.1.20.05.36.09

5.2.1.20.05.36.10

5.2.1.20.05.36.14

5.2.1.20.05.36.15

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas SPD dan SP2D Kegiatan Pengelolaan Administrasi Gaji

   

   Kegiatan Penyusunan Data-  data untuk Pemerintah Pusat   Kegiatan Penyusunan  Rancangan Perda tentang APBD   Kegiatan Penyusunan  Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD  Kegiatan Penyusunan  Rancangan Perda tentang Perubahan APBD   Kegiatan Pemeliharaan dan  Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah 

Kegiatan Bintek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

      

5.2.1.20.05.36.19 

5.2.1.20.05.36.20

5.2.1.20.05.36.24

Kegiatan Pendampingan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan gaji Kegiatan Bintek Pendapatan daerah

    

Dokumen Anggaran Kas, SPD dan SP2D 3 jenis dokumen 110.000.000,00 Verifikasi/kompilasi dan penerbitan daftar Gaji Dokumen Admin Gaji Per Triwulan SKPP PNS yang pensiun 134.000.000,00 Berbagai jenis laporan untuk pemerintah pusat Data DAU dan DAK 135.000.000,00 Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang APBD 15 buku salinan Perda dan Perwal 408.608.000,00 Perda dan Perwal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 300 buku 300.000.000,00 Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Perubahan APBD 115 buku salinan Perda dan Perwal 395.106.000,00 Tersedianya Aplikasi Keuangan (termasuk OS) 1 paket Pembelian Aplikasi Keuangan berbasis Akrual termasuk instanlasi 1 paket 75.139.000,00 Bintek Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 37.500.000,00 10 dokumen Laporan Keuangan Semester dan Prognosis Laporan Triwulan 90 buku dan Laporan Semesteran 116 buku 75.000.000,00 Laporan Penerimaan Daerah dari SKPD sesuai dengan Laporan Penerimaan dari Kas Umum Daerah 60 buku rekon pendapatan, 380 buku rekon belanja, 60 rekap, 60 SPJ 92.950.000,00 Permendagri 64 Tahun 2013 sebanyak 34 SKPD 103.104.000,00 Prosentase Penerbitan SP2D tepat waktu 53.000.000,00

 Bendahara Penerimaan dan Perencanaan SKPD sejumlah 40 Orang  47.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH VII - 12

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Kegiatan Rekonsiliasi Data Dana Hibah Pemerintah Kota Madiun

 Jumlah Laporan Dana Hibah  15 Laporan  25.540.000,00

Kegiatan Pengelolaan Arsip Perbendaharaan

    

Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK) Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tertibnya arsip perbendaharaan Arsip SP2D seluruh Kota Madiun 65.000.000,00 2 Dokumen SBU & SBK 310.000.000,00

 Satu Kali Pendampingan Keuangan Daerah  186.000.000,00


Pengelolaan

VII - 13

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2015 tercermin melalui capaian kinerja rencana kerja tahunan dibandingkan dengan rencana anggaran dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Permasalahan yang muncul selama pelaksanaan rencana kerja SKPD dan solusi yang ditempuh SKPD sehingga tujuannya yang diharapkan dapat tercapai. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan tahapan realiasi atau pelaksanaan rencana kerja SKPD yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pada akhirnya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam kerangka perwujudan visi dan misi Walikota Madiun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2014 dapat tercapai.

3.1. PENCAPAIAN KINERJA PENDAPATAN SKPD Pencapaian kinerja pendapatan yang dikelola oleh Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD selama Tahun Anggaran 2015 meliputi : Kode

Pencapaian Kinerja Pendapatan SKPD

Rekening 4.1 4.1.2 a

b

c

d

PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Capaian Kinerja Pendapatan Indikator Target Realisasi Pagu target APBD Rp 1.240.650.000,00 Rp1.951.409.084,00 Masalah  Masih terdapat beberapa perijinan pemakaian kekayaan daerah yang mengalami keterlambatan perpanjangan dari KPPT dan transfer kontribusi pihak ketiga ke Kasda yang tidak tepat waktu. Solusi  Melakukan koordinasi dengan KPPT selaku pemroses ijin pemakaian kekayaan daerah sehingga retribusi pemakaian kekayaan daerah yang masa perijinannya berakhir dapat segera diperbaharui dan selanjutnya diterbitkan SKRD , Koordinasi dengan Pihak ketiga (PT KELOLA TAMA PROPERTI, PT BUMI ANUGERAH SANTOSA dan PT INDRACO) Kesimpulan  Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah melampaui anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Pelampaun tersebut disebabkan adanya realisasi yang signifikan Pendapatan Sewa Tanah PP1/Sewa Tanah Reklame sebesar 189,40 % dan Kontribusi tahun ke – 5 berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Madiun dan dan PT INDRACO tentang Pembangunan Dan Pengelolaan Kawasan Hiburan/Wisata, Perdagangan Dan Hotel di Kelurahan Oro-oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Dengan Sistem Bangun Guna Serah. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

VII - 14

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

3.2. PENCAPAIAN KINERJA BELANJA SKPD Pencapaian kinerja belanja di SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari realisasi belanja gaji dan tunjangan serta realisasi belanja tambahan penghasilan bagi PNS. Sedangkan belanja langsung dalam bentuk realisasi belanja program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Realisasi belanja program dan kegiatan yang tersedia anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2015 terdiri dari 6 Program. Pencapaian kinerja belanja SKPD merupakan antara indikator target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya, seberapa besar SKPD mampu merealisasikan program dan kegiatannya dikaitkan dengan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan SKPD.

Pencapaian kinerja belanja SKPD Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut: Kode Rekening

Belanja

5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.1.01

Belanja Gaji dan Tunjangan a

b

c

d

e

5.1.1.02

Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp. 11.944.435.000,00 Rp.9.183.114.399,Keluaran/Output  Pembayaran gaji dan tunjangan 38 PNS di BPKAD  Pembayaran uang duka wafat bagi 26 PNS di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Masalah Dalam Tahun Anggaran 2015 aturan pembayaran uang duka wafat, JKN dan JKK mulai bulan untuk pembayaran dilakukan di Kantor Taspen. Solusi Kekurangan pembayaran uang duka wafat, JKN dan JKK belum bisa direalisasikan Tahun 2015. Kesimpulan  Realisasi belanja gaji dan tunjangan lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dipengaruhi oleh adanya pegawai yang pensiun, pagawai yang mutasi keluar daerah dan alokasi anggaran gaji dan tunjangan untuk CPNS tahun 2014 tidak terealisasi pada Tahun Anggaran 2014 disebabkan tidak adanya formasi penerimaan CPNS peraturan pemerintah tentang monatorium PNS.  Realisasi belanja gaji dan tunjangan sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan keluarga PNS, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan mutasi masuk dan mutasi keluar PNS Belanja Tambahan Penghasilan PNS

a

b

Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp.288.040.000,00 Rp. 256.300.000,00 Keluaran/Output Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sesuai tupoksinya dan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja bagi 38 PNS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH VII - 15

L A P O R A N

K E U A N G A N

c

d e

5.1.1.06

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

di BPKAD. Masalah Penganggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tidak bisa direalisasikan 100 % disebabkan pada Tahun 2015 hanya terjadi penambahan jumlah PNS baru 1 PNS. Solusi Kesimpulan  Realisasi belanja tambahan penghasilan PNS berdasarkan prestasi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.  Realisasi belanja tambahan penghasilan PNS berdasarkan prestasi pembayarannya sangat dipengaruhi oleh kinerja PNS Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

a

b

c d e

d e 5.2

Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp.110.503.000,00 Rp. 110.501.928,00 Keluaran/Output Insentif Pemungutan Retribusi Daerah diberikan secara proporsional sesuai tanggungjawab masing-masing dengan mengedepankan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas. Masalah Solusi Kesimpulan  Realisasi Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.  Realisasi Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pembayarannya sangat dipengaruhi oleh pencapaian kinerja Retribusi Daerah. Solusi Kesimpulan Realisasi belanja Bantuan Sosial disalurkan sesuai dengan peruntukannya. BELANJA LANGSUNG

5.2.1.20.05.01 5.2.1.20.05.01.01 a

b

c d

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp16.709.888.000,00 Rp11.935.636.585,00 Keluaran/Output  Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan dan Barang, Lembur PNS.  Penyediaan benda Perangko, meterai dan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih.  Pembayaran Rek. Telepon, Listrik, Air, Pengiriman Paket, Jasa Tenaga Upahan , Cetak dan Penggandaan dan MaMin Tamu. Masalah Solusi BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

VII - 16

L A P O R A N

K E U A N G A N

e

5.2.1.20.05.01.02 a

b

c d e

5.2.1.20.05.02 5.2.1.20.05.02.01 a

b c d e

5.2.1.20.05.02.02 a

b

c d

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Kesimpulan  Realisasi belanja kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan karena adanya efisiensi atas belanja bahan pakai habis dan belanja jasa kantor , dan Jasa Tenaga Upahan Tahun 2015.  Kelancaran tugas- tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Capaian Kinerja Belanja Indikator Target Realisasi Dana Rp 114.445.000,00 Rp 113.618.530,00 Keluaran/Output  Undangan Rapat Koordinasi/Bintek/Sosialisasi dari Kemendagri, Kemenkeu , Kanwil DJPK, BPKP dan BPK Perwakilan Surabaya, DBHCHT, BPJS, BPKAD Propinsi  Rata-rata 3 kali per bulan  Konsultasi insidental Masalah Solusi Kesimpulan  Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yaitu Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Timur oleh SKPD BPKAD selama tahun 2015.  Realisasi belanja perjalanan dinas telah direalisasi sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Program Pemeliharaan Barang Daerah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 2.000.000,00 Rp 2.000.000,00 Keluaran/Output  Pemeliharaan gedung dan Bangunan di BPKAD Kota Madiun Masalah Solusi Kesimpulan  Realisasi belanja barang dan jasa sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dengan APBD Tahun Anggaran 2015.  Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan di BPKAD berjalan baik dan lancar Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 48.168.000,00 Rp 39.819.403,00 Keluaran/Output Pemeliharaan 1 Unit kendaraan dinas Kepala BPKAD AE 27 BP dan 1 kendaraan operasional AE 322 BP Masalah  Solusi  BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

VII - 17

L A P O R A N

K E U A N G A N

e

5.2.1.20.05.02.03 a

b

c d e

5.2.1.20.05.03 5.2.1.20.05.03.01 a

b c d e

5.2.1.20.05.03.03 a

b c d e

5.2.1.20.05.05

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Kesimpulan  Realisasi belanja barang dan jasa lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan karena adanya efisiensi anggaran.  Pemeliharaan 2 unit kendaraan operasional BPKAD Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 42.550.000,00 Rp 42.550.000,00 Keluaran/Output  Pemeliharaan AC 31 Unit, Pemeliharaan 1 Unit Foto copy, 24 Unit Komputer dan Buah Printer. Masalah Solusi Kesimpulan  Realisasi belanja telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015  Terwujudnya Sarana prasarana Kantor yang mendukung efektifitas tugas dan administrasi di BPKAD. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 346.450.000,00 Rp 342.783.000,00 Keluaran/Output Pengadaan Penambahan Peralatan Kantor BPKAD di Gulun. Masalah Solusi Kesimpulan  Realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan karena adanya efisiensi belanja barang.  Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor berjalan baik dan lancar. Kegiatan DED Pembangunan Gudang Pemkot Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp. 75.000.000,00 Rp.58.650.000 ,00 Keluaran/Output DED Pembangunan Gudang Pemkot Masalah Solusi Kesimpulan  Realisasi belanja telah lebih rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang ditetapkan.  DED Pembangunan Gudang Pemkot berjalan baik dan lancar. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

VII - 18

L A P O R A N

K E U A N G A N

5.2.1.20.05.05.05 a

b

c d e 5.2.1.20.05.24 5.2.1.20.05.24.01 a

b

c d e

5.2.1.20.05.24.02 a

b c

d e

5.2.1.20.05.24.03 a

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp. 20.000.000,00 Rp. 19.550.000,00 Keluaran/Output Tersedianya 7 dokumen yaitu RKT, RKT perubahan, Renja, Renja Perubahan, PK, PK perubahan, laporan kinerja Masalah Solusi Kesimpulan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah Kegiatan Penghapusan Aset Daerah Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 238.000.000,00 Rp 211.846.000,00 Keluaran/Output Penghapusan aset dari catatan Buku Inventaris dan Neraca Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015 Masalah Solusi Kesimpulan  Realisasi belanja telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan  Penghapusan aset dari catatan Buku Inventaris dan Neraca  Tertib Administrasi Aset/Barang Milik Daerah. Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kota Madiun Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 100.000.000,00 Rp 84.602.814,00 Keluaran/Output 21 Bidang dalam proses melengkapi dokumen ke BPN Kota Madiun Masalah Proses pensertifikatan tanah membutuhkan waktu yang lama, dan persyaratan yang mengharuskan dilakukan koordinasi antara BPKAD dengan SKPD dan Kelurahan dan Kantor Pertanahan Kota Madiun. Solusi Koordinasi dengan baik dengan pihak yang terkait. Kesimpulan  Realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan karena adanya efisiensi belanja honorarium panitia pelaksana.  Terlaksananya pengamanan secara legal formal aset tanah milik Pemerintah Kota Madiun  Legalitas Aset milik Pemerintah Kota Madiun Kegiatan Penyelenggaraan Asuransi Aset Daerah Kota Madiun Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 2.500.000.000,00 Rp 2.421.601.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

VII - 19

L A P O R A N

K E U A N G A N

b

c d e

5.2.1.20.05.24.05 a

b

c d e

5.2.1.20.05.24.06 a

b

c d e

5.2.1.20.05.24.07 a

b

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Keluaran/Output 17 bangunan gedung beserta inventaris didalamnya, 6 bangunan pasar, 124 kendaraan dinas roda 4. Masalah Solusi Kesimpulan  Realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan karena adanya efisiensi belanja premi asuransi karena sesuai dengan penawaran penyedia jasa JASINDO.  Terjaminnya Aset Daerah dari timbulnya kerugian Kegiatan Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemkot Madiun Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 275.000.000,00 Rp 271.683.000,00 Keluaran/Output 50 lokasi Prasasti dan 4 lokasi Pagar Pengaman aset milik Pemerintah Kota Madiun. Masalah Solusi Kesimpulan  Realisasi belanja telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015.  Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kota Madiun. Kegiatan Peningkatan Administrasi Barang Daerah Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 50.000.000,00 Rp 49.992.000,00 Keluaran/Output Tertib Administrasi Barang Milik Daerah seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Masalah Solusi Kesimpulan  Realisasi belanja telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015.  Tertib Laporan Mutasi Aset/Barang Milik Daerah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun Kegiatan Rekonsiliasi Pencatatan Aset dengan Realissi Belanja Modal Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 100.000.000,00 Rp 100.000.000,00 Keluaran/Output Laporan Rekonsiliasi Aset Daerah dan Belanja Modal Daerah Bulanan dari seluruh SKPD dan UPTD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun sejumlah 5.400 buku BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

VII - 20

L A P O R A N

K E U A N G A N

c d e

5.2.1.20.05.24.08 a

b

c d e

5.2.1.20.05.24.09 a

b

c d e

5.2.1.20.05.24.10 a

b

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Masalah Solusi Kesimpulan  Realisasi belanja telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015.  Tertib Laporan Mutasi Aset/Barang Milik Daerah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan SILAPMATA Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 51.950.000,00 Rp 51.550.000,00 Keluaran/Output Tersedianya Menu Sistem Informasi Database Laporan realisasi Anggaran Per Rincian Obyek, Laporan Fisik Keuangan dan Laporan Aset Tetap berdasarkan realisasi Belanja Modal Tahun 2015. Masalah Solusi Kesimpulan  Realisasi belanja telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014.  Pengembangan dan Penyempurnaan Database Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aset Tetap dalam SILAPMATA  Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Kegiatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 20.000.000,00 RP.18.800.000,00 Keluaran/Output 2 Dokumen Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan/TPTGR sesuai rekomendasi BPK selama Tahun 2015. Masalah  Solusi  Kesimpulan  Realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan karena adanya efisiensi belanja makanan dan minuman rapat.  Tertib penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah selama Tahun Anggaran 2015.  Pengadaan Aset Eks Kantor Dinas Peternakan dan Kantor Diperindag Kabupaten Madiun tidak terealisasi. Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana 19.635.368.000,00 19.635.368.000,00 Keluaran/Output Tidak terealisasi Pengadaan Tanah BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

VII - 21

L A P O R A N

K E U A N G A N

c d e 5.2.1.20.05.24.11 a

b c d e 5.2.1.20.05.24.16 a

b c d e

5.2.1.20.05.24.17 a

b c d e

5.2.1.20.05.24.19 a

b

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Masalah Masih dalam taraf pembahasan Solusi Kesimpulan Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum tidak terealisasi. Kegiatan Pemeliharaan Aset-aset Milik Daerah Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 175.000.000,00 Rp 174.157.000,00 Keluaran/Output Pemeliharaan Gudang Koci Masalah Solusi Kesimpulan Gudang yang bersih dan layak Kegiatan Penyusunan RKBMD dan RKPBMD Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 50.000.000,00 Rp 49.997.000,00 Keluaran/Output 2(Dua) Jenis Dokumen (35 Dok RKBMD dan 35 Dokumen RKPBMD) Masalah Solusi Kesimpulan Realisasi belanja telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 Kegiatan Inventarisasi Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 75.000.000,00 Rp 72.847.000,00 Keluaran/Output 500 Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaaan Daerah Masalah Tidak semua Wajib Retribusi yang dipanggil menghadiri undangan Solusi Akan diadakan Pemanggilan untuk Kegiatan selanjutnya. Kesimpulan Realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 Kegiatan Aplikasi Persediaan Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 51.550.000,00 Rp 51.325.000,00 Keluaran/Output Tersedianya 1 (satu) Aplikasi Data Persediaan. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

VII - 22

L A P O R A N

K E U A N G A N

c d e

5.2.1.20.05.24.20 a

b

c

d e

5.2.1.20.05.24.21 a

b c

d e

5.2.1.20.05.36 5.2.1.20.05.36.01 a

b

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Masalah Solusi Kesimpulan  Realisasi belanja telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015.  Tersedianya Aplikasi yang memadai. Kegiatan Pendampingan Penatausahaan Aset Daerah Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 424.600.000,00 Rp 396.670.000,00 Keluaran/Output Terlaksananya Pendampingan Penatausahaan Aset Daerah Milik Pemerintah Kota Madiun oleh Pihak Ketiga. Masalah Terjadi Penganggaran dalam belanja Akomodasi terlalu banyak sedangkan dari Tim Pendampingan kehadirannya berkurang namun bisa terlaksana dengan baik. Solusi Kesimpulan Realisasi Anggaran dalam penyerapan lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan . Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 100.000.000,00 Rp 88.400.000,00 Keluaran/Output 3 (Tiga) jenis dokumen kajian. Masalah Kegiatan Pendampingan dalam anggaran Tenaga Ahli tidak bisa terserap meliputi akomodasi jasa tenaga ahli dikarenakan sampai waktu yang ditentukan belum bisa dihadirkan. Solusi Kesimpulan Realisasi Anggaran dalam penyerapan lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan . Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dearah Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 100.000.000,00 Rp 98.150.000.000,00 Keluaran/Output  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)  Subtansi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Tahun 2015 :  Modul I tentang Konsep dan Siklus Akuntansi di Pemerintah Daerah;  Modul II tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

VII - 23

L A P O R A N

K E U A N G A N

 c d e

5.2.1.20.05.36.02 a

b

c d e

5.2.1.20.05.36.04 a

b c d e

5.2.1.20.05.36.05 a

b

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Modul III tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Masalah Solusi Kesimpulan Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam rangka penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada tahun 2015. Kegiatan Penyusunan DPA dan DPPA Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 130.467000,00 Rp 126.887.000,00 Keluaran/Output SK Walikota Penetapan Pengelola Keuangan, 35 bendel DPA SKPD dan 35 bendel DPPA SKPD Masalah Solusi Kesimpulan  Realisasi belanja telah sesuai dari anggaran yang ditetapkan karena adanya efisiensi atas realisasi belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan dan belanja lembur  Terwujudnya landasan hukum serta dokumen pelaksanaan anggaran Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas SPD dan SP2D Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 110.000.000,00 Rp 110.000.000,00 Keluaran/Output Dokumen Anggaran Kas, SPD dan SP2D Masalah Solusi Kesimpulan  Realisasi belanja kegiatan penyusunan dan penerbitan Anggaran Kas, SPD dan SP2D telah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD.  Tersedianya dokumen SPD dan SP2D seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Gaji Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 134.000.000,00 Rp 134.000.000,00 Keluaran/Output  462 dokumen daftar gaji PNS per bulan, gaji 13 dan kenaikan gaji pokok per SKPD se Kota Madiun  120 dokumen daftar kekurangan gaji PNS dari sejumlah SKPD yang mengajukan kekurangan KP/KGB.  Dokumen SKPP PNS, SKPP janda/SKKP duda yang pensiun selama tahun 2015. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

VII - 24

L A P O R A N

K E U A N G A N

c d e

5.2.1.20.05.36.06 a

b c d e

5.2.1.20.05.36.07 a

b

c d e

5.2.1.20.05.36.08 a

b

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Masalah Solusi Kesimpulan  Tersedianya dokumen daftar gaji yang akurat dan tepat waktu  Verifikasi/kompilasi dan penerbitan daftar gaji.  Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan gaji daerah Kegiatan Penyusunan Data-data untuk Pemerintah Pusat Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 135.000.000,00 Rp. 129.241.791,00 Keluaran/Output  15 dokumen yang dikirim kepada Pemerintah Pusat tahun 2015 Masalah Solusi Kesimpulan  Realisasi belanja kegiatan penyusunan data-data untuk pemerintah pusat sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan  Berbagai jenis laporan untuk Pemerintah Pusat  Tersedianya dokumen data untuk Pemerintah Pusat Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 408.608.000,00 Rp 322.155.473,00 Keluaran/Output  Perda No 31 Tahun 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 Tanggal 23 Desember 2014  Perwal No 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015Tanggal 23 Desember 2014.  115 Buku salinan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Masalah Solusi Kesimpulan  Realisasi belanja kegiatan penyusunan rancangan Perda APBD sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.  Tersedianya landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam satu Tahun Anggaran.  Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD berjalan baik dan tepatan waktu. Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 300.000.000,00 Rp 298.711.900,00 Keluaran/Output  Perda No 1 Tahun 2014 Tanggal 15 Juli 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH VII - 25

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5



c d e

Perwal No 17 Tahun 2014 tanggal Tanggal 15 Juli 2014 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013  300 Buku yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Laporan Keuangan Daerah (LKD), Lampiran Laporan Keuangan, Lampiran Neraca. Masalah Solusi Kesimpulan 

5.2.1.20.05.36.09 a

b

c d e

5.2.1.20.05.36.10 a

b

c d e

Tersedianya produk hukum tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.  Realisasi belanja kegiatan penyusunan rancangan Perda APBD lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan karena ada efisiensi belanja Pegawai dan belanja Barang dan Jasa sebesar 2,23 %.  Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berjalan baik dan tepatan waktu. Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 395.106.000,00 Rp 349.615.414,00 Keluaran/Output  Perda No 2 Tahun 2014 Tanggal 2 Oktober 2015 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015  Perwal No 22 Tahun 2015 tanggal Tanggal 19 Agustus 2015 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015  115 Buku salinan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Masalah Solusi Kesimpulan  Realisasi belanja kegiatan penyusunan rancangan Perda APBD sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.  Tersedianya landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran.  Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD berjalan baik dan tepat waktu. Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Daerah Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 75.139.000,00 Rp 68.657.000,00 Keluaran/Output  Tersedianya Aplikasi Keuangan (termasuk OS) 1 paket.  Pembelian Aplikasi Keuangan berbasis Akrual termasuk instanlasi 1 paket. Masalah Solusi Kesimpulan Aplikasi penerapan Akuntansi berbasis Akrual pada tahun 2015 telah siap. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

VII - 26

L A P O R A N

K E U A N G A N

5.2.1.20.05.36.14 a

b c d e

5.2.1.20.05.36.15 a

b

c

d

e

5.2.1.20.05.36.19 a

b c

d

e

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Kegiatan Bintek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 337.500.000,00 Rp 332.400.000,00 Keluaran/Output Bintek Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Masalah Solusi Kesimpulan  Realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan karena adanya efisiensi Belanja Pegawai.  Pelaksanaan Bintek Pengelolaan Keuangan dan Aset terselenggara dengan baik dan lancar. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 75.000.000,00 Rp. 73.830.000,00 Keluaran/Output  10 dokumen Laporan Keuangan Semester dan Prognosis  Laporan Triwulan 90 buku dan Laporan Semesteran 116 buku Masalah  Pengiriman SPJ fungsional pendapatan dan SPJ fungsional belanja masingmasing SKPD tidak tepat waktu Solusi  Menghimbau masing-masing SKPD untuk segera mengirimkan SPJ fungsional per Juni selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2015 Kesimpulan  Realisasi belanja sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.  Laporan Keuangan Semester dan Prognosis Tahun Anggaran 2015 yang memadai Kegiatan Verifikasi & Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 92.950.000,00 Rp.92.774.000,00 Keluaran/Output 60 buku rekonsiliasi pendapatan, 380 buku rekonsiliasi belanja, 60 rekap. Masalah Pengiriman SPJ fungsional pendapatan dan SPJ fungsional belanja ke BPKAD selaku BUD tidak tepat waktu Solusi Menerapkan Punishment kepada seluruh SKPD dengan ketentuan pengajuan SPP/SPM oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun hanya akan diproses untuk diterbitkan SP2D GU/TU/LS/UM oleh BPKAD selaku BUD apabila telah mengirimkan SPJ fungsional belanja per SKPD pada bulan sebelumnya. Kesimpulan  Validitas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dengan Rekening Koran Kas Umum Daerah Per Tanggal yang keluarkan oleh Bank Jatim.  Realisasi belanja telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

VII - 27

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5



5.2.1.20.05.36.20 a

b

c d e

5.2.1.20.05.36.24

b c d e

5.2.1.20.05.36.26

b c d e

5.2.1.20.05.36.27

b

Kegiatan Verifikasi & Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dapat berjalan dengan baik dengan harapan penyusunan laporan pertangungjawaban masing-masing SKPD berjalan tepat waktu. Kegiatan Pendampingan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 103.104.000,00 Rp 102.863.000,00 Keluaran/Output Tersedianya Dokumen Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah Masalah Solusi Kesimpulan Realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan karena adanya efisiensi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp 53.000.000,00 Rp 52.600.000,00 Keluaran/Output Tersedianya Aplikasi Gaji yang memadai Masalah Solusi Kesimpulan Realisasi belanja lebiha rendah dikarenakan adanya efisiensi belanja pegawai dengan anggaran yang ditetapkan Kegiatan Bintek Pendapatan Daerah Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp Rp 43.010.400,00 47.000.000,00 Keluaran/Output Terlaksananya Bintek Pendapatan Daerah. Masalah Solusi Kesimpulan Realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan karena adanya efisiensi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Rekonsiliasi Data Dana Hibah Pemrintah Kota Madiun Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp Rp 24.235.000,00 25.540.000,00 Keluaran/Output : 5 (Lima) Laporan yang dihasilkan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

VII - 28

L A P O R A N

K E U A N G A N

c d e

5.2.1.20.05.36.30

b c d e

5.2.1.20.05.36.31

b c d e

5.2.1.20.05.36.34

b c d e

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Masalah Solusi Kesimpulan Realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan karena adanya efisiensi Belanja Transport. Kegiatan Pengelolaan Arsip Perbendaharaan Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp Rp 65.000.000,00 65.000.000,00 Keluaran/Output Tertanya arsip perbendaharaan 34 SKPD Masalah Solusi Kesimpulan Realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan karena adanya efisiensi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Kegiatan Penyusunan Standart Biaya Umum (SBU) dan Standart Biaya Khusus (SBK) Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp Rp 309.800.000,00 310.000.000,00 Keluaran/Output Tersedianya 2 dokumen standar biaya Masalah Solusi Kesimpulan Realisasi belanja sudah sesuai dari anggaran yang telah ditetapkan Tahun 2015. Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah Capaian Kinerja Belanja Indikator Pagu Anggaran Realisasi Dana Rp Rp 107.787.000,00 186.000.000,00 Keluaran/Output Jumlah Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah Masalah Tenggang waktu dalam penyelesaian Kegiatan Solusi Perencanaan Kegiatan akan diperbaiki pada Tahun 2016. Kesimpulan Realisasi belanja lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan karena adanya efisiensi Belanja Barang dan Jasa, Penggadaan dan Mamin Tamu. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

VII - 29

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1 ENTITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (01) Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggung jawaban keuangan daerah. (02) Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan. (03) Entitas pelaporan keuangan adalah Pemerintah Kota Madiun, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yaitu DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan/Dinas, dan Kantor. Tidak termasuk perusahaan daerah.

4.2 BASIS AKUNTANSI (04) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas modifikasi, yaitu merupakan kombinasi basis kas dengan basis akrual. (05) Basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi penerimaan kas atau pangeluaran kas pada saat uang diterima atau dibayar oleh kas daerah. (06) Basis kas untuk pengakuan pendapatan, dan belanja, pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas. (07) Basis akrual yaitu pengakuan transaksi dan kejadian keuangan dalam periode berjalan pada saat hak dan kewajiban timbul meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisir. (08) Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

4.3 BASIS PENGUKURAN (09) Kas dan setara kas diukur berdasarkan nilai nominalnya. (10) Investasi jangka pendek diukur berdasarkan nilai perolehannya.


VII - 30

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

4.3 BASIS PENGUKURAN (11) Kas dan setara kas diukur berdasarkan nilai nominalnya. (12) Investasi jangka pendek diukur berdasarkan nilai perolehannya. (13) Piutang diukur berdasarkan nilai nominalnya. (14) Persediaan diukur berdasarkan biaya perolehannya apabila diperoleh dengan pembelian, nilai wajar apabila diperoleh dari donasi. (15) Investasi jangka panjang diukur berdasarkan nilai perolehannya. (16) Aktiva tetap diukur berdasarkan nilai perolehannya, apabila penilaian aktiva tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. (17) Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali.

4.4 PENETAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI (18) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2008 meliputi: (19) Kebijakan Akuntansi Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan (20) Kebijakan Akuntansi Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran (21) Kebijakan Akuntansi Nomor 03 Neraca (22) Kebijakan Akuntansi Nomor 04 Laporan Arus Kas (23) Kebijakan Akuntansi Nomor 05 Catatan atas Laporan Keuangan (24) Kebijakan Akuntansi Nomor 06 Akuntansi Pendapatan (25) Kebijakan Akuntansi Nomor 07 Akuntansi Belanja (26) Kebijakan Akuntansi Nomor 08 Akuntansi Pembiayaan (27) Kebijakan Akuntansi Nomor 09 Akuntansi Aset (28) Kebijakan Akuntansi Nomor 10 Akuntansi Kewajiban (29) Kebijakan Akuntansi Nomor 11 Akuntansi Ekuitas Dana (30) Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa (31) Kebijakan Akuntansi Nomor 13 Laporan Keuangan Konsolidasi.


VII - 31

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

BAB 5 PENJELASAN POS-POS NERACA 5.1.

ASET

5.1.1. ASET LANCAR 5.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2015 0,00

Per 31 Desember 2014 0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo bank dan saldo kas tunai yang tidak dapat dipertangungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014. Saldo bank merupakan saldo rekening giro nomor 0051032373 Bendahara Pengeluaran pada Bank Jatim Cabang Madiun yang belum disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Sedangkan saldo kas tunai merupakan saldo kas tunai Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Perincian kas di Bendahara Pengeluaran tersaji pada tabel di bawah ini. No 1 2

Uraian

2015

Bank Jatim Tunai bendahara pengeluaran Jumlah

2014 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Per 31 Desember 2015 0,00

Per 31 Desember 2014

5.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan 0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo kas tunai atas pendapatan yang belum disetorkan ke kas daerah oleh Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014. Perincian kas di Bendahara Penerimaan tersaji pada tabel di bawah ini. No 1

Uraian Tunai bendahara penerimaan Jumlah

2015

2014 0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.2. Piutang Pajak Per 31 Desember 2015


0,00

0,00


VII - 32

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo piutang pajak neto setelah memperhitungkan penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2015 dan 2014. Perincian perubahan piutang pajak per 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Perubahan di tahun 2015

Saldo 1 Januari 2015

Penambahan

Pengurangan

Piutang Pajak

Saldo 31 Desember 2015

Pajak hotel

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak rumah kos

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak restoran

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak hiburan

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak reklame

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak penerangan jalan

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak parkir

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak air tanah

0,00

0,00

0,00

0,00

PBB

0,00

0,00

0,00

0,00

BPHTB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak hotel

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak rumah kos

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak restoran

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak hiburan

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak reklame

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak parkir

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak air tanah

0,00

0,00

0,00

0,00

PBB

0,00

0,00

0,00

0,00

BPHTB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Penyisihan Piutang

Piutang Pajak Neto

0,00

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut :


VII - 33

L A P O R A N

K E U A N G A N

No

Umur

1

0 0 – 1 tahun

2

1 – – 2 tahun Diatas 2 tahun 1

3

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Taksiran Piutang Tak Tertagih

Kualitas Piutang Lancar

1%

Kurang lancar

10%

Macet

50%

t Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur a

piutang pajak per 31 Desember 2015 tersaji dibawah ini. Piutang Pajak 2015

< 1 tahun

> 1 th < 2 th

> 2 Tahun

Jumlah

Pajak hotel

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak rumah kos

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak restoran

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak hiburan

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak reklame

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak parkir

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak air tanah

0,00

0,00

0,00

0,00

PBB

0,00

0,00

0,00

0,00

BPHTB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Penyisihan Piutang 2015 Pajak hotel

1%

10%

50%

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak rumah kos

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak restoran

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak hiburan

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak reklame

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak parkir

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak air tanah

0,00

0,00

0,00

0,00

PBB

0,00

0,00

0,00

0,00

BPHTB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


VII - 34

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Sedangkan perincian perubahan piutang pajak per 31 Desember 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Perubahan di tahun 2014


Penambahan

Pengurangan

Piutang Pajak


Pajak hotel

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak rumah kos

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak restoran

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak hiburan

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak reklame

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak parkir

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak air tanah

0,00

0,00

0,00

0,00

PBB

0,00

0,00

0,00

0,00

BPHTB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak hotel

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak rumah kos

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak restoran

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak hiburan

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak reklame

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak parkir

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak air tanah

0,00

0,00

0,00

0,00

PBB

0,00

0,00

0,00

0,00

BPHTB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Penyisihan Piutang

Piutang Pajak Neto

0,00

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur piutang pajak per 31 Desember 2014 tersaji dibawah ini. Piutang Pajak 2014

< 1 tahun

> 1 th < 2 th

> 2 Tahun

Jumlah

Pajak hotel

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak rumah kos

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak restoran

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak hiburan

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak reklame

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak parkir

0,00

0,00

0,00

0,00


VII - 35

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Pajak air tanah

0,00

0,00

0,00

0,00

PBB

0,00

0,00

0,00

0,00

BPHTB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Penyisihan Piutang 2014 Pajak hotel

1%

10%

50%

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak rumah kos

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak restoran

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak hiburan

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak reklame

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak parkir

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak air tanah

0,00

0,00

0,00

0,00

PBB

0,00

0,00

0,00

0,00

BPHTB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.3. Piutang Retribusi Per 31 Desember 2015


420.480.231,00

491.915.971,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo piutang retribusi neto setelah memperhitungkan penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2015 dan 2014. Perincian perubahan piutang retribusi per 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Perubahan di tahun 2015


Penambahan


Pengurangan

Piutang Retribusi Retribusi pemakaian kekayaan daerah

0,00

0,00

0,00

420.480.231,00

Retribusi jasa usaha

0,00

0,00

0,00

0,00

Retribusi pelayanan pasar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420.480.231,00

Retribusi pemakaian kekayaan daerah

0,00

0,00

0,00

107.297.458,70


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Penyisihan Piutang

Piutang Retribusi Neto

107.297.458,70


VII - 36

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut : No

Umur

1

0 0 – 1 tahun

2


3



1%

Kurang lancar

10%

Macet

50%

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur piutangtretribusi per 31 Desember 2015 tersaji dibawah ini.. a Piutang Retribusi 2015

< 1 tahun

> 1 th < 2 th

> 2 Tahun

Jumlah


0,00

0,00

0,00

107.297.458,70


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1%

10%

50%

0,00

0,00

0,00

107.297.458,70


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Penyisihan Piutang 2015 Retribusi pemakaian kekayaan daerah

Sedangkan perincian perubahan piutang retribusi per 31 Desember 2014 tersaji pada tabel berikut ini. Perubahan di tahun 2014


Penambahan


Pengurangan

Piutang Retribusi Retribusi pemakaian kekayaan daerah

0,00

0,00

0,00

491.915.971,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

491.915.971,00


0,00

0,00

0,00

491.915.971,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Penyisihan Piutang

Piutang Retribusi Neto

491.915.971,00


VII - 37

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur piutang retribusi per 31 Desember 2014 tersaji dibawah ini. Piutang Retribusi 2014

< 1 tahun

> 1 th < 2 th

> 2 Tahun

Jumlah


0,00

0,00

0,00

491.915.971,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

491.915.971,00

Penyisihan Piutang 2014 Retribusi pemakaian kekayaan daerah

1%

10%

50%

0,00

0,00

0,00

97.884.630,10


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.884.630,10

5.1.1.4. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2015


0,00

0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran neto setelah memperhitungkan penyisihan bagian lancar tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2015 dan 2014. Perincian perubahan bagian lancar tagihan penjulan angsuran per 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Perubahan di tahun 2015


Penambahan

Pengurangan

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian lancar tagihan penjualan angsuran


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Penyisihan Bagian lancar tagihan penjualan angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bersih

00,00


VII - 38

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut :

No

Umur

1

0 0 – 1 tahun

2


3



1%

Kurang lancar

10%

Macet

50%

t Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur a

bagian lancar tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2015 tersaji dibawah ini.. Tagihan Penjualan Angsuran 2015 Bagian lancar tagihan penjualan angsuran Penyisihan Piutang 2015 Bagian lancar tagihan penjualan angsuran

< 1 tahun

> 1 th < 2 th

> 2 Tahun

Jumlah

0,00

0,00

0,00

0,00

1%

10%

50%

0,00

0,00

0,00

0,00

Sedangkan perincian perubahan bagian lancar tagihan penjulan angsuran per 31 Desember 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Perubahan di tahun 2014


Penambahan

Pengurangan

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian lancar tagihan penjualan angsuran


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Penyisihan Bagian lancar tagihan penjualan angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bersih

00,00


VII - 39

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang berdasarkan umur bagian lancar tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2014 tersaji dibawah ini.. Tagihan Penjualan Angsuran 2014 Bagian lancar tagihan penjualan angsuran Penyisihan Piutang 2014 Bagian lancar tagihan penjualan angsuran

< 1 tahun

> 1 th < 2 th

> 2 Tahun

Jumlah

0,00

0,00

0,00

0,00

1%

10%

50%

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1.5. Piutang Lain-Lain Per 31 Desember 2015


0,00

0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo lain-lain neto setelah memperhitungkan penyisihan piutang lain-lain per 31 Desember 2015 dan 2014. Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun tidak mempunyai piutang lain-lain. Perincian perubahan piutang lain-lain per 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Perubahan di tahun 2015


Penambahan

Pengurangan

Piutang Lain-Lain


Bagian lancar investasi dana bergulir

0,00

0,00

0,00

0,00

Bagian lancar tuntutan ganti rugi

0,00

0,00

0,00

0,00

Piutang bagi hasil laba BUMD

0,00

0,00

0,00

0,00

Piutang DBH pajak &SP III

0,00

0,00

0,00

0,00

Piutang Klaim BLUD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

Piutang Klaim BLUD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Penyisihan Piutang

Piutang Lain-Lain Neto

0,00


VII - 40

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) atau NRV. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut: No

Umur

1

0 0 – 1 tahun

2


3



1%

Kurang lancar

10%

Macet

50%

t

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang lain-lain berdasarkan a umur piutang per 31 Desember 2015 tersaji dibawah ini.. Piutang Lain-Lain 2015

< 1 tahun

> 1 th < 2 th

> 2 Tahun

Jumlah


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

Piutang Klaim BLUD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

Piutang Klaim BLUD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Penyisihan Piutang 2015 Bagian lancar investasi dana bergulir

Sedangkan perincian perubahan piutang lain-lain per 31 Desember 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Perubahan di tahun 2014


Penambahan

Pengurangan

Piutang Lain-Lain



0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


VII - 41

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

Piutang Klaim BLUD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

Piutang Klaim BLUD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Penyisihan Piutang

Piutang Lain-Lain Neto

0,00

Berdasarkan klasifikasi umur piutang tersebut, maka besaran penyisihan piutang lain-lain berdasarkan umur piutang per 31 Desember 2014 tersaji dibawah ini. Piutang Lain-Lain 2014

< 1 tahun

> 1 th < 2 th

> 2 Tahun

Jumlah


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

Piutang Klaim BLUD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

Piutang Klaim BLUD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Penyisihan Piutang 2014 Bagian lancar investasi dana bergulir


VII - 42

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

5.1.1.6. Persediaan Per 31 Desember 2015


0,00

214.970,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo persediaan setelah memperhitungkan dengan kondisi barang rusak atau usang atau kedaluwarsa per 31 Desember 2015 dan 2014. Persediaan meliputi persediaan bahan pakai habis, persediaan obat, persediaan suku cadang, persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan persediaan untuk tujuan berjaga-jaga. Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname) dan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenisnya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mempunyai persediaan. Perincian persediaan per 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Hasil Perhitungan Fisik

Persediaan 2015

Rusak/ Kedaluwarsa

Nilai Persediaan 31 Desember 2015

Persediaan Persediaan Bahan pakai habis

214.970,00

0,00

214.970,00

Persediaan Obat-obatan

0,00

0,00

0,00

Persediaan Suku cadang

0,00

0,00

0,00

Persediaan Hewan dan tanaman

0,00

0,00

0,00

214.970,00

0,00

214.970,00

Sedangkan perincian persediaan per 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Hasil Perhitungan Fisik

Persediaan 2015

Rusak/ Kedaluwarsa

Nilai Persediaan 31 Desember 2015

Persediaan Persediaan Bahan pakai habis

0,00

0,00

0,00

Persediaan Obat-obatan

0,00

0,00

0,00

Persediaan Suku cadang

0,00

0,00

0,00

Persediaan Hewan dan tanaman

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


VII - 43

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

5.1.2. INVESTASI 5.1.2.1. Investasi Non Permanen 5.1.2.1.1. Investasi Dana Bergulir Per 31 Desember 2015


0,00

0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo investasi non permanen berupa investasi dana bergulir neto setelah memperhitungkan penyisihan per 31 Desember 2015 dan 2014. Perincian perubahan investasi non permanen berupa investasi dana bergulir per 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Perubahan di tahun 2015 Perolehan dana bergulir Modal dari Pemkot Madiun Modal Pusat dan Provinsi Modal dari Laba Ditahan


Penambahan

Pengurangan


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Penyisihan piutang dana bergulir Dana bergulir

Dana Bergulir Neto

0,00

Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, dana bergulir disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) atau NRV. Dasar yang digunakan untuk menghitung diragukan tertagih adalah kualitas piutang dana bergulir. Kualitas piutang dana bergulir dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi sebagai berikut: No

Umur

1

0 0 – 1 tahun

2


3

Kualitas Dana Bergulir

Taksiran Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Lancar

1%

Kurang lancar

10%

Macet

50%

t Berdasarkan klasifikasi umur dana bergulir tersebut, maka besaran penyisihan taksiran dana bergulir a

diragukan tertagih berdasarkan umur piutang dana bergulir per 31 Desember 2015 tersaji dibawah ini. Piutang Dana Bergulir 2015 Dana bergulir Penyisihan Piutang 2015 Dana bergulir

< 1 tahun

> 1 th < 2 th

> 2 Tahun

0,00

0,00

0,00

1%

10%

50%

0,00

0,00

0,00


Jumlah 0,00

0,00

VII - 44

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Sedangkan perincian perubahan investasi non permanen berupa investasi dana bergulir per 31 Desember 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Perubahan di tahun 2014 Perolehan dana bergulir Modal dari Pemkot Madiun Modal Pusat dan Provinsi Modal dari Laba Ditahan


Penambahan

Pengurangan


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Penyisihan piutang dana bergulir Dana bergulir

Dana Bergulir Neto

0,00

Berdasarkan klasifikasi umur dana bergulir tersebut, maka besaran penyisihan taksiran dana bergulir diragukan tertagih berdasarkan umur piutang dana bergulir per 31 Desember 2014 tersaji dibawah ini. Piutang Dana Bergulir 2014

< 1 tahun

Dana bergulir Penyisihan Piutang 2014 Dana bergulir

> 1 th < 2 th

> 2 Tahun

0,00

0,00

0,00

1%

10%

50%

0,00

0,00

0,00

Jumlah 0,00

0,00

5.1.2.2. Investasi Permanen 5.1.2.2.1. Penyertaan Modal Per 31 Desember 2015


0,00

0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo investasi permanen berupa penyertaan modal per 31 Desember 2015 dan 2014. Perincian perubahan investasi permanen berupa penyertaan modal per 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Perubahan di tahun 2015


Penambahan

Pengurangan

Perolehan


PDAM

0,00

0,00

0,00

0,00

PD BPR Bank Daerah Kota Madiun

0,00

0,00

0,00

0,00

PD. Aneka Usaha

0,00

0,00

0,00

0,00

PT. Bank Jatim

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


VII - 45

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Sedangkan perincian perubahan investasi permanen berupa penyertaan modal per 31 Desember 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Perubahan di tahun 2014


Penambahan


Pengurangan

Perolehan PDAM

0,00

0,00

0,00

0,00

PD BPR Bank Daerah Kota Madiun

0,00

0,00

0,00

0,00

PD. Aneka Usaha

0,00

0,00

0,00

0,00

PT. Bank Jatim

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3 ASET TETAP 5.1.3.1. Aset Tetap Per 31 Desember 2015


58.566.926.202,49

59.133.157.975,24

Jumlah aset tetap merupakan saldo aset tetap milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun setelah memperhitungkan jumlah akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014. Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah telah melakukan

restatement terkait dengan penyajian aset tetap dengan memperhitungkan akumulasi penyusutan. Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun Nomor 11 Akuntansi Aset, bahwa menetapkan bahwa pengeluaran harus dikapitalisir sebagai aset tetap apabila pengeluaran tersebut dialokasikan dalam belanja modal dan nilai minimum sebesar Rp500.000,00 dan disajikan dalam neraca, sedangkan pengeluaran dibawah Rp500.000,00 tidak perlu dicatat dalam neraca tetapi cukup dicatat dalam buku ekstra komtabel. Perincian perubahan aset tetap per 31 Desember 2015 tersaji dibawah ini. Perubahan di tahun 2015


Penambahan


Pengurangan

Biaya Perolehan Tanah Peralatan dan mesin Gedung dan bangunan Jalan, irigasi dan jaringan Aset tetap lainnya Konstruksi dalam pengerjaan

45.718.863.868,0 0,00 0 2.397.921.200,00 342.783.000,00

217.488.000,0 45.501.375.868,00 0 0,00 2.740.704.200,00

13.808.323.870,0 365.798.000,00 0 0,00 0,00

451.110.000,0 13.723.011.870,00 0 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116.000.000,00

0,00

116.000.000,0 0

58.650.000,00


VII - 46

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

61.925.108.938,0 767.231.000,00 0

668.598.000,0 0

62.023.741.938,0 0

2.791.950.962,76 664.864.772,75

0,00

3.456.815.735,51

Akumulasi penyusutan Aset tetap non tanah

58.566.926.202,4 9

Nilai buku neto

Sedangkan perincian perubahan aset tetap per 31 Desember 2014 tersaji dibawah ini. Perubahan di tahun 2014


Penambahan


Pengurangan

Biaya Perolehan Tanah Peralatan dan mesin Gedung dan bangunan Jalan, irigasi dan jaringan Aset tetap lainnya

126.536.415.000, 00

0,00

1.696.688.150,0 0 7.268.130.000,0 11.094.189,000,0 0 0,00 0,00 0 701.233.050,00

Konstruksi dalam pengerjaan

80.817.551.132, 45.718.863.868,0 00 0 0,00 2.397.921.200,00 4.553.995.130,0 13.808.323.870,0 0 0 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116.000.000,00

0,00

0,00

116.000.000,00

138.447.837.050, 8.964.818.150,0 00 0

85.371.546.262, 62.041.108.938,0 00 0

2.192.612.708,22 599.338.254,54

0,00 2.791.950.962,76

Akumulasi penyusutan Penyusutan Aset tetap non tanah Nilai buku neto

59.133.157.975,2 4

5.1.3.1.1. Tanah Per 31 Desember 2015


45.501.375.868,00

45.718.863.868,00

Jumlah aset tetap tanah merupakan saldo aset tetap tanah yang dimilik dan atau dikuasai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014. Perincian saldo awal, mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2015 aset tetap tanah tersaji pada tabel dibawah ini. Perubahan Tanah Tahun 2015

Penambahan

Pengurangan

Saldo Per 1 Januari 2015

Jumlah 45.718.863.868,00

Pengadaan

0,00

0,00

0,00

Hibah

0,00

0,00

0,00

Antar SKPD

0,00

(217.488.000,00)

Reklas antar aset tetap

0,00

217.488.000,0 0 0,00

Koreksi

0,00

0,00

0,00

Penghapusan

0,00

0,00

0,00

0,00

217.488.000,0 0

Saldo Per 31 Desember 2015

0,00

45.501.375.868,0 0


VII - 47

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Sedangkan perincian saldo awal, mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2014 aset tetap tanah tersaji pada tabel dibawah ini. Perubahan Tanah Tahun 2014

Penambahan

Pengurangan


Jumlah 126.536.415.000,00

Pengadaan

0,00

0,00

0,00

Hibah

0,00

492.000.000,00

(492.000.000,00)


0,00

0,00

0,00

Koreksi

0,00

Penghapusan

0,00

)Antar SKPD

0,00

80.325.551.132, 00 (80.325.551.132,00) 0,00 0,00 82.817.551.132, 00


45.718.863.868,00

5.1.3.1.2. Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2015


2.740.704.200,00

2.397.921.200,00

Jumlah aset tetap peralatan dan mesin merupakan saldo aset tetap peralatan dan mesin yang dimilik dan atau dikuasai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014. Perincian saldo awal, mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2015 aset tetap peralatan dan mesin tersaji pada tabel dibawah ini. Perubahan Peralatan & Mesin Tahun 2015

Penambahan

Pengurangan


Jumlah 2.397.921.200,00

Pengadaan

342.783.000,00

0,00

342.783.000,00

Hibah

0,00

0,00

0,00

Antar SKPD

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

Koreksi

0,00

0,00

0,00

Penghapusan

0,00

0,00

0,00

342.783.000,00

0,00


2.740.704.200,00


VII - 48

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Sedangkan perincian saldo awal, mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2014 aset tetap peralatan dan mesin tersaji pada tabel dibawah ini. Perubahan Peralatan & Mesin Tahun 2014

Penambahan

Pengurangan


Jumlah 701.233.050,00

1.226.808.000.0 0 0.00

0,00

1.226.808.000,00

0,00

0,00

Antar SKPD

0,00

0,00

0,00


0.00

0,00

0,00

469.880.150.00

0,00

469.880.150,00

0.00

0,00

0,00

1.696.688.150.0 0

0,00

Pengadaan Hibah

Koreksi Penghapusan


2.397.921.200,00

5.1.3.1.3. Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2015


13.723.011.870,00

13.808.323.870,00

Jumlah aset tetap gedung dan bangunan merupakan saldo aset tetap gedung dan bangunan yang dimilik dan atau dikuasai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014. Perincian saldo awal, mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2015 aset tetap gedung dan bangunan tersaji pada tabel dibawah ini. Perubahan Gedung & Bangunan Tahun 2015

Penambahan

Pengurangan


Jumlah 13.808.323.870,00

Pengadaan Hibah

223.083.000,00

0,00

223.083.000,00

0,00

0,00

0,00

84.065.000,00

(308.395.000,00)


0,00

392.460.000,0 0 0,00

Koreksi

0,00

0,00

0,00

Penghapusan

0,00

0,00

0,00

307.148.000,00

392.460.000,0 0

Antar SKPD


0,00

13.723.011.870,0 0


VII - 49

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Sedangkan perincian saldo awal, mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2014 aset tetap gedung dan bangunan tersaji pada tabel dibawah ini. Perubahan Gedung dan Bangunan Tahun 2014

Penambahan

Pengurangan


Jumlah 11.094.189.000,00

7.138.900.000,0 0 0,00

Pengadaan Hibah Antar SKPD Reklas antar aset tetap Koreksi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116.000.000,00

0,00

116.000.000,00

13.230.000,00

Penghapusan

0,00 7.138.900.000,00

0,00 7.268.130.000,0 0

4.553.995.130,0 0 (4.540.765.130,00 ) 0,00 0,00 4.553.995.130,0 0


13.808.323.870,0 0

5.1.3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2015


0,00

0,00

Jumlah aset tetap jalan, irigasi dan jaringan merupakan saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang dimilik dan atau dikuasai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014. Perincian saldo awal, mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2015 aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tersaji pada tabel dibawah ini. Perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2015

Penambahan

Pengurangan


Jumlah 0,00

Pengadaan

0,00

0,00

0,00

Hibah

0,00

0,00

0,00

Antar SKPD

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

Koreksi

0,00

0,00

0,00

Penghapusan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



0,00

VII - 50

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Sedangkan perincian saldo awal, mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2014 jalan, irigasi dan jaringan tersaji pada tabel dibawah ini. Perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2014

Penambahan

Pengurangan


Jumlah 0,00

Pengadaan

0,00

0,00

0,00

Hibah

0,00

0,00

0,00

Antar SKPD

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

Koreksi

0,00

0,00

0,00

Penghapusan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

5.1.3.1.5. Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2015


0,00

0,00

Jumlah aset tetap lainnya merupakan saldo aset tetap lainnya yang dimilik dan atau dikuasai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014. Perincian saldo awal, mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2015 aset tetap lainnya tersaji pada tabel dibawah ini. Perubahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2015

Penambahan

Pengurangan


Jumlah 0,00

Pengadaan

0,00

0,00

0,00

Hibah

0,00

0,00

0,00

Antar SKPD

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

Koreksi

0,00

0,00

0,00

Penghapusan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



0,00

VII - 51

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Sedangkan perincian saldo awal, mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2014 aset tetap lainnya tersaji pada tabel dibawah ini. Perubahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2014

Penambahan

Pengurangan

Jumlah


0,00

Pengadaan

0,00

0,00

0,00

Hibah

0,00

0,00

0,00

Antar SKPD

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

Koreksi

0,00

0,00

0,00

Penghapusan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

5.1.3.1.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per 31 Desember 2015


58.650.000,00

0,00

Jumlah aset tetap lainnya merupakan saldo aset tetap konstruksi dalam pengerjaan yang dimilik dan atau dikuasai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014. Perincian saldo awal, mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2015 aset tetap konstruksi dalam pengerjaan tersaji pada tabel dibawah ini. Perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2015

Penambahan

Pengurangan


Jumlah 116.000.000,00

Pembangunan Reklas aset tetap

0,00

0,00

-

58.650.000,00

0,00

58.650.000,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

Koreksi


58.650.000,00

Sedangkan perincian saldo awal, mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2014 konstruksi dalam pengerjaan tersaji pada tabel dibawah ini. Perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2014

Penambahan

Pengurangan


Jumlah 116.000.000,00

Pembangunan

0,00

0,00

-

Reklas aset tetap

0,00

(116.000.000,00)

Koreksi

0,00

116.000.000,0 0 0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo Per 31 Desember 2014 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

-

0,00

VII - 52

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

5.1.4. ASET LAINNYA 5.1.4.1. Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2015


0,00

0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah tagihan penjualan angsuran setelah memperhitungkan bagian lancar tagihan penjualan angsuran sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014. Perincian perubahan tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Perubahan di tahun 2015


Penambahan

Pengurangan

Perolehan Tagihan penjualan angsuran


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjulan angsuran

Tagihan Penjualan Neto

Sedangkan perincian perubahan tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Perubahan di tahun 2014


Penambahan

Pengurangan

Perolehan Tagihan penjualan angsuran


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjulan angsuran

Tagihan Penjualan Neto

0,00


VII - 53

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

5.1.4.2. Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TP TGR) Per 31 Desember 2015


0,00

0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi setelah memperhitungkan bagian lancar tuntuan perbendaharaan dang anti rugi sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014. Perincian perubahan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi per 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Perubahan di tahun 2015


Penambahan

Pengurangan

Perolehan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bagian Lancar TP TGR Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi

TP TGR Neto

Sedangkan perincian perubahan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi per 31 Desember 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Perubahan di tahun 2014


Penambahan

Pengurangan

Perolehan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bagian Lancar TP TGR Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi

TP TGR Neto


VII - 54

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

5.1.4.3. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga berupa BOT Per 31 Desember 2015


0,00

0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah kemitraan dengan pihak ketiga barupa bangun guna serah (built in transfer) atau BOT sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014. Perincian perubahan kemitraan dengan pihak ketiga barupa bangun guna serah (built in transfer) atau BOT per 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Perubahan di tahun 2015


Penambahan


Pengurangan

Perolehan BOT PT. Bumi Santosa

0,00

0,00

0,00

0,00

Pasar Raya Sri Ratu Carrefour

0,00

0,00

0,00

0,00

THR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sun City

Sedangkan perincian perubahan kemitraan dengan pihak ketiga barupa bangun guna serah (built in transfer) atau BOT per 31 Desember 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Perubahan di tahun 2014


Penambahan


Pengurangan

Perolehan BOT Pasar Raya Sri Ratu

0,00

0,00

0,00

0,00

Carrefour

0,00

0,00

0,00

0,00

THR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sun City

5.1.4.4. Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2015


182.716.666,67

313.518.333,33

Jumlah aset tidak berwujud merupakan saldo aset tidak berwujud milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun setelah memperhitungkan jumlah akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014. Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Badan Kepegawaian Daerah telah melakukan restatement terkait dengan penyajian aset tidak berwujud dengan memperhitungkan akumulasi amortisasi. Perincian perubahan aset tidak berwujud per 31 Desember 2015 tersaji dibawah ini. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

VII - 55

L A P O R A N

K E U A N G A N

Perubahan di tahun 2015

S K P D


T A H U N

2 0 1 5

Penambahan


Pengurangan

Biaya Perolehan Software Kajian

590.055.000,00

51.325.000,00

0,00

641.380.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

590.055.000,00

51.325.000,00

0,00

641.380.000,00

276.536.666,67

182.126.666,67

0,00

458.663.333,33

0,00

0,00

0,00

0,00

276.536.666.67

182.126.666,67

0,00

458.663.333,33

Akumulasi amortisasi Software Kajian

Nilai buku neto

182.716.666,67

Sedangkan perincian perubahan aset tidak berwujud per 31 Desember 2014 tersaji dibawah ini. Perubahan di tahun 2014



Penambahan

144.555.000,00

445.500.000,00

0,00

590.055.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144.555.000,00

445.500.000,00

0,00

590.055.000,00

95.000.000,00

165.018.333,33

0,00

260.018.333,33

0,00

0,00

0,00

0,00

95.000.000,00

165.018.333,33

0,00

260.018.333,33

Pengurangan

Biaya Perolehan Software Kajian

Akumulasi amortisasi Software Kajian

Nilai buku neto

330.036.666,67

5.1.4.5. Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2015


0,00

0,00

Jumlah aset lain-lain merupakan saldo aset lain-lain berupa reklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain berupa aset tetap yang rusak berat dan tidak dipakai untuk kegiatan operasional pemerintahan. Perincian perubahan aset lain-lain per 31 Desember 2015 tersaji dibawah ini.

Perubahan di tahun 2015


Penambahan

Pengurangan

Biaya Perolehan Aset tetap rusak berat


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


VII - 56

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Sedangkan perincian saldo awal, mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2015 aset lainlain tersaji pada tabel dibawah ini. Perubahan Aset Tetap Rusak Berat Tahun 2014

Penambahan

Pengurangan


Jumlah 0,00

Reklas dari aset tetap

0,00

0,00

0,00

Hibah

0,00

0,00

0,00

Antar SKPD

0,00

0,00

0,00

Koreksi

0,00

0,00

0,00

Penghapusan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

Sedangkan perincian perubahan aset lain-lain per 31 Desember 2014 tersaji dibawah ini. Perubahan di tahun 2014


Penambahan

Pengurangan

Biaya Perolehan Aset tetap rusak berat


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sedangkan perincian saldo awal, mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2014 aset lainlain tersaji pada tabel dibawah ini. Perubahan Aset Tetap Rusak Berat Tahun 2014

Penambahan

Pengurangan


Jumlah 0,00

Reklas dari aset tetap

0,00

0,00

0,00

Hibah

0,00

0,00

0,00

Antar SKPD

0,00

0,00

0,00

Koreksi

0,00

0,00

0,00

Penghapusan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



0,00

VII - 57

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

5.2. KEWAJIBAN 5.2.1. KEWAJIBAN LANCAR 5.2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2015


0,00

0,00

Jumlah utang perhitungan fihak ketiga merupakan saldo utang perhitungan fihak ketiga milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014. Utang perhitungan fihak ketiga meliputi utang IWP, Utang Taperum, Utang Taspen, Utang BPJS, Utang Pajak. Perincian perubahan utang perhitungan fihak ketiga per 31 Desember 2015 tersaji dibawah ini. Perubahan di tahun 2015


Penambahan

Pengurangan

Perolehan


Utang IWP

0,00

0,00

0,00

0,00

Utang Taperum

0,00

0,00

0,00

0,00

Utang Taspen

0,00

0,00

0,00

0,00

Utang BPJS

0,00

0,00

0,00

0,00

Utang Pajak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nilai buku utang

0,00

Sedangkan perincian perubahan utang perhitungan fihak ketiga per 31 Desember 2014 tersaji dibawah ini. Perubahan di tahun 2014


Penambahan

Pengurangan

Perolehan


Utang IWP

0,00

0,00

0,00

0,00

Utang Taperum

0,00

0,00

0,00

0,00

Utang Taspen

0,00

0,00

0,00

0,00

Utang BPJS

0,00

0,00

0,00

0,00

Utang Pajak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nilai buku utang

0,00


VII - 58

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

5.2.1.2. Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2015


763.806.914,00

0,00

Jumlah utang jangka pendek lainnya merupakan saldo utang jangka pendek lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai utang perhitungan fihak ketiga milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014. Perincian perubahan utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2015 tersaji dibawah ini. Perubahan di tahun 2015


Penambahan

Pengurangan

Perolehan Pendapatan diterima dimuka Utang jangka pendek lainnya


763.806.914,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nilai buku utang

0,00

0,00

Sedangkan perincian perubahan utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2014 tersaji dibawah ini. Perubahan di tahun 2014


Penambahan

Pengurangan

Perolehan Utang jangka pendek lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nilai buku utang

Saldo 31 Desember 2014 0,00

0,00

5.3. EKUITAS 5.3.1. EKUITAS Per 31 Desember 2015


31.194.549.574,45

63.025.195.278,90

Jumlah ekuitas merupakan ekuitas akhir milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun perlu melakukan restatement atas penyajian ekuitas yang sebelumnya dibedakan ekuitas dana lancar dan ekuitas dana diinvestasikan. Saldo ekuitas akhir diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.


VII - 59

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

BAB 6 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

6.1. PENDAPATAN LO 6.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH LO Per 31 Desember 2015 Per 31 Desember 2014

6.1.1.1. Pajak Daerah LO

0,00

0,00

Tidak terdapat pendapatan pajak daerah LO tahun 2015 dan tahun 2014. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan pajak daerah. Perincian pendapatan pajak daerah LO tahun 2015 dan tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Tahun 2015

Tahun 2014

Kenaikan (Penuruna)

% Pendapatan

Pajak hotel LO

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak rumah kos LO

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak restoran LO

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak hiburan LO

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak reklame LO

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak penerangan jalanLO Pajak parkir LO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak air tanah LO

0,00

0,00

0,00

0,00

PBB LO

0,00

0,00

0,00

0,00

BPHTB LO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak Daerah LO

6.1.1.2. Retribusi Daerah LO

Per 31 Desember 2015 Per 31 Desember 2014 1.951.409.084,00

1.594.388.565,00

Jumlah tersebut adalah jumlah pendapatan retribusi daerah LO yang telah menjadi hak yang seharusnya diterima sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014. Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, basis akuntansi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan semula basis cash toward accrual menjadi basis akrual. Selain itu, SKPD harus menyajikan laporan operasional komparasi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar dapat menyajikan laporan operasional komparasi perlu menyusun restatement atas laporan operasional tahun 2014 yang sebelumnya belum pernah disusun. Proses penyajian restatement atas laporan operasional tahun 2014


VII - 60

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

diperoleh dengan melakukan mapping atas akun-akun yang tersaji di laporan pendapatan anggaran 2014 dalam akun-akun laporan operasional. Perincian pendapatan retribusi daerah LO tahun 2015 dan tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Retribusi Daerah LO

Pemakaian Kekayaan Daerah LO

Tahun 2015

Tahun 2014

Lebih (Kurang)

% Pendapatan

1

2

3 = 1-2

½ x 100%

1.951.409.084,00

1.594.388.565,00

357.020.519

122,39%

1.951.409.084,00

1.594.388.565,00

357.020.519

122,39%

Pendapatan retribusi daerah LO tahun 2015 sebesar Rp 1.951.409.084,00 apabila dibandingkan dengan pendapatan retribusi daerah LO tahun 2014 sebesar Rp10594.388.565,00 maka pendapatan retribusi daerah LO tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp357.020.519,00 atau lebih rendah sebesar 122,39% dari pedapatan retribusi daerah LO tahun 2014. Penurunan ini ini disebabkan karena pemakaian sendiri gedung/ruangan/aula Diklat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk kegiatan diklat-diklat yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

6.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Per 31 Desember 2015 Per 31 Desember 2014 11.143.325.600,24

9.422.703.367,00

Tidak terdapat pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO tahun 2015 dan Tahun 2015. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perincian pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO tahun 2015 dan tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Bagi Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO

Kenaikan % Pendapatan LO (Penurunan)

Tahun 2015

Tahun 2014

PDAM LO

3.558.478.810,00

2.566.122.200,00

992.356.610,00

138,67%

PD BPR Bank Pasar LO

1.631.463.497,39

1.412.224.787,42

219.238.709,97

115,24%

341.446.292,85

0,00

0,00

0,00

5.611.936.914,22

5.444.356.380,47

167.580.533,75

103,07%

11.143.325.514,4 6

9.422.703.367,00

5.698.969.134,0 0

118,26%

PD Aneka Usaha LO PT. Bank Jatim LO


VII - 61

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

6.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah LO Per 31 Desember 2015 Per 31 Desember 2014 19.017.477.997,76

8.831.860.638,26

Tidak terdapat pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO tahun 2015 dan tahun 2014. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mengelola lainlain pendapatan asli daerah yang sah. Perincian pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah LO tahun 2015 dan tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Lain-Lain PAD Yang Sah LO Jasa Giro Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Pendapatan Lain-lain

Tahun 2015

Tahun 2014

Kenaikan (Penurunan)

% Pendapatan LO

14.917.115.847,22

8.308.845.001,27

0,00

179,53%

120.526.799,58

118.310.821,22

0,00

101,87%

0,00

404.704.815,77

0,00

0,00 214,08%

19.017.477.997,7 8.831.860.638,26 6

6.1.2. PENDAPATAN TRANSFER LO 6.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LO 6.1.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak LO


30.832.580.786,00

Tidak terdapat pendapatan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana bagi hasil pajak LO tahun 2015 dan tahun 2014. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana bagi hasil pajak. Perincian pendapatan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana bagi hasil pajak LO tahun 2015 dan tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Dana Bagi Hasil Pajak LO Bagi Hasil Pajak LO


Tahun 2015

Tahun 2014

40.674.950.433,0 0

30.832.580.786,00

9.842.369.647,0 0

131,92%

40.674.950.433,0 0

30.832.580.786,00

9.842.369.647,0 0

131,92%

6.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Per 31 Desember 2015 Per 31 Desember 2015 23.946.332.783,00

21.419.313.519,00

Tidak terdapat pendapatan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana bagi hasil bukan pajak LO tahun 2015 dan tahun 2014. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana


VII - 62

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

bagi hasil bukan pajak. Perincian pendapatan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana bagi hasil bukan pajak LO tahun 2015 dan tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak LO

Tahun 2015

Tahun 2014

Bagi Hasil Bukan Pajak LO

23.946.332.783,0 0

21.419.313.519,00

2.527.019.264,0 0

111,79,00

23.946.332.783,0 0

21.419.313.519,00

2.527.019.264,0 0

111,79,00

6.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum LO



511.089.913.000,00

Tidak terdapat pendapatan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum LO tahun 2015 dan tahun 2014. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum. Perincian pendapatan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum LO tahun 2015 dan tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Kenaikan % Pendapatan LO (Penurunan)

Dana Alokasi Umum LO

Tahun 2015

Tahun 2014

Dana Alokasi Umum LO

509.817.165.000, 00

511.089.913.000,00

1.272.748.000,0 0

99%

509.817.165.000, 00

511.089.913.000,00

1.272.748.000,0 0

99%

6.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus


31.922.300.000,00

Tidak terdapat pendapatan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana alokasi khusus LO tahun 2015 dan tahun 2014. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana alokasi khusus. Perincian pendapatan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana alokasi khusus LO tahun 2015 dan tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Dana Alokasi Khusus LO Dana Alokasi Khusus LO


Tahun 2015

Tahun 2014

39.864.456.000,0 0

31.922.300.000,00

7.942.156.000,0 0

124,87%

39.864.456.000,0 0

31.922.300.000,00

7.942.156.000,0 0

124,87%


VII - 63

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

6.1.2.1.5. Bagi Hasil Cukai LO

2 0 1 5


9.951.149.437,00

Tidak terdapat pendapatan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana bagi hasil cukai LO tahun 2015 dan tahun 2014. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana bagi hasil cukai. Perincian pendapatan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana bagi hasil cukai LO tahun 2015 dan tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Kenaikan % Pendapatan LO (Penurunan)

Bagi Hasil Cukai LO

Tahun 2015

Tahun 2014

Bagi Hasil Cukai LO

6.859.216.861,00

9.951.149.437,00

(3.091.932.576, 00

68,92%

6.859.216.861,00

9.951.149.437,00

(3.091.932.576, 00

68,92%

6.2.2.2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya LO 6.2.2.2.1. Dana Otonomi Khusus LO Per 31 Desember 2015 Per 31 Desember 2014

6.2.2.2.2 Dana Penyesuaian LO

151.367.873.000,00

111.629.826.000,00

Tidak terdapat pendapatan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat lainnya berupa dana penyesuaian LO tahun 2015 dan tahun 2014. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat lainnya berupa dana penyesuaian. Perincian pendapatan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat lainnya berupa dana penyesuaian LO tahun 2015 dan tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Kenaikan % Pendapatan LO (Penurunan)

Dana Penyesuaian LO

Tahun 2015

Tahun 2014

Dana Penyesuaian LO

151.367.873.000, 00

111.629.826.000,00

39.738.047.090, 00

135,59%

151.367.873.000, 00

111.629.826.000,00

39.738.047.090, 00

135,59%

6.2.2.3. Transfer Pemerintah Propinsi LO 6.2.2.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi LO Per 31 Desember 2015 Per 31 Desember 2014 58.907.047.820,00

62.882.287.004,00

Tidak terdapat pendapatan pendapatan dana transfer dari pemerintah provinsi berupa dana bagi hasil 5.762.025.222,00 pajak dari provinsi LO tahun 2015 dan tahun 2014. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan dana transfer dari pemerintah provinsi berupa dana bagi hasil pajak dari provinsi. Perincian pendapatan pendapatan dana transfer dari pemerintah provinsi berupa dana bagi hasil pajak dari provinsi LO tahun 2015 dan tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

VII - 64

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi LO

Tahun 2015

Tahun 2014


Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi LO

58.907.047.820,0 0

62.882.287.004,00

(3.975.239.184, 00

93,67%

58.907.047.820,0 0

62.882.287.004,00

(3.975.239.184, 00

93,67%

6.2. BEBAN 6.2.1. BEBAN OPERASI 6.2.1.1. Beban Pegawai

Per 31Desember 2015

Per 31Desember 2014

11.531.726.127,00

10.474.004.276,00

Jumlah tersebut adalah jumlah beban pegawai yang seharusnya dibayar sampai dengaan 31 desember 2015 dan 2014. Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, basis akuntansi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan semula basis cash toward accrual menjadi basis akrual. Selain itu, SKPD harus menyajikan laporan operasional komparasi. Badan Kepegawaian Daerah agar dapat menyajikan laporan operasional komparasi perlu menyusun restatement atas laporan operasional tahun 2014 yang sebelumnya belum pernah disusun. Proses penyajian restatement atas laporan operasional tahun 2014 diperoleh dengan melakukan mapping atas akun-akun yang tersaji di laporan realissi anggaran 2014 dalam akun-akun laporan operasional. Perincian beban pegawai tahun 2015 dan tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Beban Pegawai

Beban tidak langsung Beban langsung

Tahun 2015

Tahun 2014

Lebih (Kurang)

% Beban

1

2

3 = 1-2

½ x 100%

9.549.916.327,00

8.764.213.176,00

108,96%

1.981.809.800,00

785.703.151,00 1.709.791.100,00 272.018.700,00

115,09%

11.531.726.127,0 0

10.474.004.276,00

1.057.721.851, 00

110,09%

Apabila dibandingkan beban tidak langsung, jenis beban pegawai tahun 2015 sebesar Rp9.549.916.327,00 dibandingkan dengan beban tidak langsung jenis beban pegawai tahun 2014 sebesar Rp8.764.213.176,00 maka beban tidak langsung jenis beban pegawai tahun 2015 lebih tinggi sebesar Rp785.703.151,00 atau 108,96% lebih tinggi dari beban pegawai tahun 2014. Sedangkan beban langsung jenis beban pegawai tahun 2015 sebesar Rp1.981.809.800,00 dibandingkan dengan realisasi beban langsung jenis beban pegawai tahun 2014 sebesar Rp1.709.791.100,00 maka realisasi beban langsung jenis beban pegawai tahun 2015 lebih rendah sebesar Rp272.018.700,00 atau 115,09% lebih rendah dari beban pegawai tahun 2014.


VII - 65

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

6.2.1.2. Beban Barang Jasa Per 31Desember 2015

Per 31Desember 2014

16.778.345.510,00

13.006.313.808,00

Jumlah tersebut adalah jumlah beban barang jasa yang seharusnya dibayar sampai dengaan 31 desember 2015 dan 2014. Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, basis akuntansi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan semula basis cash toward accrual menjadi basis akrual. Selain itu, SKPD harus menyajikan laporan operasional komparasi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar dapat menyajikan laporan operasional komparasi perlu menyusun restatement atas laporan operasional tahun 2014 yang sebelumnya belum pernah disusun. Proses penyajian restatement atas laporan operasional tahun 2014 diperoleh dengan melakukan mapping atas akun-akun yang tersaji di laporan realissi anggaran 2014 dalam akun-akun laporan operasional. Perincian beban barang jasa tahun 2015 dan tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Tahun 2015

Tahun 2014

Lebih (Kurang)

% Beban

1

2

3 = 1-2

½ x 100%

Beban persediaan

0,00

0,00

0,00

-

Beban jasa

0,00

0,00

0,00

-

Beban pemeliharaan

0,00

0,00

0,00

-

Beban perjalanan dinas

0,00

0,00

0,00

-

16.778.345.510,0 13.006.313.808,0 0 0

3.772.031.702,00

129 %

Beban Barang Jasa

Apabila beban barang jasa tahun 2015 sebesar Rp2.939.873.000,00 dibandingkan dengan beban barang jasa tahun 2014 sebesar Rp1.226.939.400,00 maka beban barang jasa tahun 2015 lebih tinggi sebesar Rp1.712.933.600,00 atau 139,61% lebih tinggi dari beban barang jasa tahun anggaran 2014. Penyajian beban barang jasa tahun 2014 bersifat global karena penyajian restatement laporan operasional tahun 2014 belum memisahkan beban barang jasa menjadi beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas.

6.2.1.3. Beban Hibah Per 31Desember 2015

Per 31Desember 2014

0,00

0,00

Tidak terdapat beban hibah yang seharusnya dibayar sampai dengan 31 desember 2015 dan 2014 . Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mengelola dana hibah.


VII - 66

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Perincian beban hibah tahun 2015 dan tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Beban Hibah

Tahun 2015

Tahun 2014

Lebih (Kurang)

% Beban

1

2

3 = 1-2

½ x 100%

0,00

0,00

0,00

00,00%

0,00

0,00

0,00

00,00%

Beban hibah

6.2.1.3. Beban Bantuan Sosial Per 31Desember 2015

Per 31Desember 2014

0,00

0,00

Tidak terdapat beban bantuan sosial yang seharusnya dibayar sampai dengan 31 desember 2015 dan 2014 . Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mengelola dana bantuan sosial. Perincian beban bantuan sosial tahun 2015 dan tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial

Tahun 2015

Tahun 2014

Lebih (Kurang)

% Beban

1

2

3 = 1-2

½ x 100%

0,00

0,00

0,00

00,00%

0,00

0,00

0,00

00,00%

6.2.1.5. Beban Penyisihan Piutang Per 31Desember 2015

Per 31Desember 2014

420.480.231,00

491.915.971,00

Jumlah tersebut adalah jumlah beban penyisihan piutang sampai dengaan 31 desember 2015 dan 2014. Tidak terdapat beban penyisihan piutang sampai dengan 31 desember 2015 dan 2014. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mengelola piutang. Jumlah tersebut adalah jumlah beban penyusutan sampai dengaan 31 desember 2015 dan 2014. Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, basis akuntansi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan semula basis cash toward accrual menjadi basis akrual. Selain itu, SKPD harus menyajikan laporan operasional komparasi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar dapat menyajikan laporan operasional komparasi perlu menyusun restatement atas laporan operasional tahun 2014 yang sebelumnya belum pernah disusun. Proses penyajian restatement atas laporan operasional tahun 2014 diperoleh dengan melakukan mapping dan penyajian kembali atas akun-akun piutang yang seharusnya disajikan penyisihan piutang pada tahun 2014 dalam akun beban penyisihan piutang pada laporan operasional.


VII - 67

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Perincian beban penyisihan piutang tahun 2015 dan tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Beban Penyisihan Piutang Piutang pajak Piutang retribusi

Tahun 2015

Tahun 2014

Lebih (Kurang)

% Beban

1

2

3 = 1-2

½ x 100%

,00

0,00

0,00

0,00

420.480.231,00

491.915.971,00

71.435.740,00

85,47%

420.480.231,00

491.915.971,00

71.435.740,00

85,47%

6.2.1.6. Beban Penyusutan Aset Tetap Per 31Desember 2015

Per 31Desember 2014

671.032.672,75

605.506.154,54

Jumlah tersebut adalah jumlah beban penyusutan aset tetap sampai dengaan 31 desember 2015 dan 2014. Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, basis akuntansi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan semula basis cash toward accrual menjadi basis akrual. Selain itu, SKPD harus menyajikan laporan operasional komparasi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Derah agar dapat menyajikan laporan operasional komparasi perlu menyusun restatement atas laporan operasional tahun 2014 yang sebelumnya belum pernah disusun. Proses penyajian restatement atas laporan operasional tahun 2014 diperoleh dengan melakukan mapping dan penyajian kembali atas akun-akun aset tetap yang seharusnya disusutkan pada tahun 2014 dalam akun beban penyusutan pada laporan operasional. Perincian beban penyusutan tahun 2015 dan tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Tahun 2015

Tahun 2014

Lebih (Kurang)

% Beban

1

2

3 = 1-2

½ x 100%

Peralatan dan mesin

386.532.282,02

325.467.423,81

0,00

118,76%

Gedung dan bangunan

284.500.390,73

280.038.730,73

0,00

101,59,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

671.032.672,75

605.506.154,54

0,00

110,82%

Beban Penyusutan

Jalan, irigasi dan jaringan Aset tetap lainnya

Apabila beban penyusutan tahun 2015 sebesar Rp671.032.672,75 dibandingkan dengan

beban

penyusutan tahun 2014 sebesar Rp605.506.154,54 maka beban penyusutan tahun 2015 lebih tinggi sebesar 65.526.518,2100 atau 110,820% lebih tinggi dari beban penyusutan tahun 2014.


VII - 68

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

6.2.1.7. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per 31Desember 2015

Per 31Desember 2014

182.126.666,67

165.018.333,33

Jumlah tersebut adalah jumlah beban amortisasi aset tidak berwujud sampai dengaan 31 desember 2015 dan 2014. Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, basis akuntansi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan semula basis cash toward accrual menjadi basis akrual. Selain itu, SKPD harus menyajikan laporan operasional komparasi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar dapat menyajikan laporan operasional komparasi perlu menyusun restatement atas laporan operasional tahun 2014 yang sebelumnya belum pernah disusun. Proses penyajian restatement atas laporan operasional tahun 2014 diperoleh dengan melakukan mapping dan penyajian kembali atas akun-akun aset tidak berwujud yang seharusnya diamortisasi pada tahun 2014 dalam akun beban amortisasi pada laporan operasional. Perincian beban amortisasi tahun 2015 dan tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Beban Amortisasi

Software Kajian

Tahun 2015

Tahun 2014

Lebih (Kurang)

% Beban

1

2

3 = 1-2

½ x 100%

182.126.666,67

165.018.333,33

0,00

110,37%

0,00

0,00

0,00

0,00

182.126.666,67

165.018.333,33

0,00

110,37%


VII - 69

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

BAB 7 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

7.1. EKUITAS Per 31 Desember 2015 Per 31 Desember 2014

7.1.1. Ekuitas awal

111.111.595.227,99

51.461.995.096,44

Jumlah tersebut merupakan jumlah ekuitas awal untuk periode yang berakhir 31 desember 2015 dan 2014. Ekuitas awal tersebut merupakan Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, basis akuntansi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan semula basis cash toward accrual menjadi basis akrual. Selain itu, SKPD harus menyajikan laporan operasional komparasi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar dapat menyajikan laporan perubahan ekuitas komparasi perlu menyusun restatement atas laporan perubahan ekuitas tahun 2014 yang sebelumnya belum pernah disusun. Proses penyajian restatement atas laporan perubahan ekuitas tahun 2014 diperoleh dengan melakukan mapping atas akun-akun ekuitas pada neraca 2014 dan retatement atas penyajian laporan operasional tahun 2014 yang berasal dari mapping dari akun-akun laporan realisasi anggaran.

7.1.2. Surplus (Defisit) LO

Per 31 Desember 2015 Per 31 Desember 2014 (27.401.646.303,11)

(22..262.422.665,97)

Jumlah tersebut merupakan jumlah surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir 31 desember 2015 dan 2014. Defisit Lo tersebut diperoleh dari Laporan Operasional Tahun 2015 dan Tahun 2014. Ekuitas awal tersebut merupakan Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, basis akuntansi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan semula basis cash toward accrual menjadi basis akrual. Selain itu, SKPD harus menyajikan laporan operasional komparasi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar dapat menyajikan laporan perubahan ekuitas komparasi perlu menyusun restatement atas laporan perubahan ekuitas tahun 2014 yang sebelumnya belum pernah disusun. Proses penyajian restatement atas laporan perubahan ekuitas tahun 2014 diperoleh dengan melakukan mapping atas akun-akun ekuitas pada neraca 2014 dan retatement atas penyajian laporan operasional tahun 2014 yang berasal dari mapping dari akun-akun laporan realisasi anggaran.


VII - 70

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

7.1.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntasn

2 0 1 5

Per 31 Desember 2015 Per 31 Desember 2014 (2.791.950.962,76)

0,00

Jumlah tersebut merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan untuk periode yang berakhir 31 desember 2015 dan 2014. Tidak terdapat dampak kumulatif perubahan kebijakan atas penyajian kembali neraca tahun 2015 dan tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, basis akuntansi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan semula basis cash toward accrual menjadi basis akrual. Selain itu, SKPD harus menyajikan laporan operasional komparasi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar dapat menyajikan laporan perubahan ekuitas komparasi perlu menyusun restatement atas laporan perubahan ekuitas tahun 2014 yang sebelumnya belum pernah disusun. Proses penyajian restatement atas laporan perubahan ekuitas tahun 2014 diperoleh dengan melakukan mapping atas akun-akun ekuitas pada neraca 2014 dan retatement atas penyajian laporan operasional tahun 2014 yang berasal dari mapping dari akun-akun laporan realisasi anggaran.

7.1.4. Koreksi Nilai Persediaan

Per 31 Desember 2015 Per 31 Desember 2014 0,00

0,00

Jumlah tersebut merupakan koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir 31 desember 2015 dan 2014. Tidak terdapat koreksi nilai persediaan pada neraca tahun 2015 dan atas penyajian kembali neraca tahun tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, basis akuntansi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan semula basis cash toward accrual menjadi basis akrual. Selain itu, SKPD harus menyajikan laporan operasional komparasi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar dapat menyajikan laporan perubahan ekuitas komparasi perlu menyusun restatement atas laporan perubahan ekuitas tahun 2014 yang sebelumnya belum pernah disusun. Proses penyajian restatement atas laporan perubahan ekuitas tahun 2014 diperoleh dengan melakukan mapping atas akun-akun ekuitas pada neraca 2014 dan retatement atas penyajian laporan operasional tahun 2014 yang berasal dari mapping dari akun-akun laporan realisasi anggaran.

7.1.5. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Per 31 Desember 2015 Per 31 Desember 2014 0,00

0,00

Jumlah tersebut merupakan selisih revaluasi aset tetap untuk periode yang berakhir 31 desember 2015 dan 2014. Tidak terdapat selisih revaluasi aset tetap pada neraca tahun 2015 dan atas penyajian kembali neraca tahun tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, basis akuntansi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan semula basis cash toward accrual menjadi basis akrual. Selain itu, SKPD harus menyajikan laporan operasional komparasi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

VII - 71

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

dapat menyajikan laporan perubahan ekuitas komparasi perlu menyusun restatement atas laporan perubahan ekuitas tahun 2014 yang sebelumnya belum pernah disusun. Proses penyajian restatement atas laporan perubahan ekuitas tahun 2014 diperoleh dengan melakukan mapping atas akun-akun ekuitas pada neraca 2014 dan retatement atas penyajian laporan operasional tahun 2014 yang berasal dari mapping dari akun-akun laporan realisasi anggaran. Per 31 Desember 2015 Per 31 Desember 2014

7.1.6. Lain-Lain

(525.883.000,00)

0,00

Jumlah tersebut merupakan lain-lain untuk periode yang berakhir 31 desember 2015 dan 2014. Tidak terdapat lain-lain pada neraca tahun 2015 dan atas penyajian kembali neraca tahun tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, basis akuntansi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan semula basis cash toward accrual menjadi basis akrual. Selain itu, SKPD harus menyajikan laporan operasional komparasi. Badan Pengelolaan Keuangan Keuangan dan Aset Daerah agar dapat menyajikan laporan perubahan ekuitas komparasi perlu menyusun restatement atas laporan perubahan ekuitas tahun 2014 yang sebelumnya belum pernah disusun. Proses penyajian restatement atas laporan perubahan ekuitas tahun 2014 diperoleh dengan melakukan mapping atas akun-akun ekuitas pada neraca 2014 dan retatement atas penyajian laporan operasional tahun 2014 yang berasal dari mapping dari akun-akun laporan realisasi anggaran.

7.1.7. Ekuitas Akhir


63.025.195.278,90

Jumlah tersebut merupakan ekuitas akhir untuk periode yang berakhir 31 desember 2015 dan 2014. Ekuitas akhir merupakan hasil akhir dari penjumlahan ekuitas awal, surplus (defisit) LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan, koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, dan lain lain. Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kota Madiun, basis akuntansi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan semula basis cash toward accrual menjadi basis akrual. Selain itu, SKPD harus menyajikan laporan operasional komparasi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar dapat menyajikan laporan perubahan ekuitas komparasi perlu menyusun restatement atas laporan perubahan ekuitas tahun 2014 yang sebelumnya belum pernah disusun. Proses penyajian restatement atas laporan perubahan ekuitas tahun 2014 diperoleh dengan melakukan mapping atas akun-akun ekuitas pada neraca 2014 dan retatement atas penyajian laporan operasional tahun 2014 yang berasal dari mapping dari akun-akun laporan realisasi anggaran.


VII - 72

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

BAB 8 PENJELASAN POS-POS REALISASI ANGGARAN

8.1. PENDAPATAN 8.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.1.1.1. Pajak Daerah

Anggaran 2015

Realisasi 2014

0,00

0,00

Tidak terdapat realisasi pajak daerah tahun anggaran 2015 dan tidak terdapat anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2015. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mengelola pajak daerah. Perincian realisasi pajak dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Pajak Daerah Ta 2015

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

Pajak hotel

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak rumah kos

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak restoran

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak hiburan

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak reklame

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak parkir

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak air tanah

0,00

0,00

0,00

0,00

PBB

0,00

0,00

0,00

0,00

BPHTB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


VII - 73

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Sedangkan perincian realisasi pajak tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Realisasi 2015

Realisasi 2014

Lebih (Kurang)

% Realisasi

Pajak hotel

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak rumah kos

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak restoran

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak hiburan

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak reklame

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak parkir

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak air tanah

0,00

0,00

0,00

0,00

PBB

0,00

0,00

0,00

0,00

BPHTB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pajak Daerah

8.1.1.2. Retribusi Daerah

Anggaran 2015

Realisasi 2015

1.240.650.000,00

1.951.409.084,00

Realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2015 sebesar Rp1.951.409.084,00 atau 157,29% yang berarti

Rp710.759.084,00 lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar

Rp1.240.650.000,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola adalah retribusi sewa gedung diklat/aula Diklat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Perincian realisasi retribusi daerah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Retribusi Daerah Ta 2015 Pemakaian Kekayaan Daerah

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 2-1

2/1 x 100%

1.240.650.000,00

1.951.409.084,00

710.759.084,0 0

157,29%

1.240.650.000,00

1.951.409.084,00

710.759.084,0 0

157,29%

Sedangkan perincian realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Retribusi Daerah

Pemakaian Kekayaan Daerah

Realisasi 2015

Realisasi 2014

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 1-2

½ x 100%

1.951.409.084,00

1.594.388.565,00

357.020.519,0 0

122,39%

1.951.409.084,00

1.594.388.565,00

357.020.519,0 0


122,39%

VII - 74

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2015 sebesar Rp1.951.409.084,00 apabila dibandingkan dengan realisasi retribusi daerah tahun 2014 sebesar Rp1.594.388.565,00 maka realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2015 mengalami Kenaikan sebesar Rp.357.020.519,00 atau hanya mencapai lebih Tinggi sebesar 122,39%. Penurunan ini ini disebabkan karena pemakaian sendiri gedung/ruangan/aula Diklat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk kegiatan diklat-diklat yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

8.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Anggaran 2015

Realisasi 2015

0,00

0,00

Tidak terdapat realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2015 dan tidak terdapat anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2015. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mengelola hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perincian realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Bagi Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang DipisahkanTa 2015

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

PDAM

0,00

0,00

0,00

0,00

PD BPR Bank Pasar

0,00

0,00

0,00

0,00

PD Aneka Usaha

0,00

0,00

0,00

0,00

PT. Bank Jatim

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sedangkan perincian realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Bagi Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi 2015

Realisasi 2014

Lebih (Kurang)

% Realisasi

PDAM

0,00

0,00

0,00

0,00

PD BPR Bank Pasar

0,00

0,00

0,00

0,00

PD Aneka Usaha

0,00

0,00

0,00

0,00

PT. Bank Jatim

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


VII - 75

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

8.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Anggaran 2015

Realisasi 2015

0,00

0,00

Tidak terdapat realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun anggaran 2015 dan tidak terdapat anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2015. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mengelola lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Perincian realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Lain-Lain PAD Yang Sah Ta 2015

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

Jasa Giro Kas daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

LKK

0,00

0,00

0,00

0,00

Lain-lain Pendapatan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Perincian realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Realisasi 2015

Realisasi 2014

Lebih (Kurang)

% Realisasi

Jasa Giro Kas daerah

0,00

0,00

0,00

0,00

LKK

0,00

0,00

0,00

0,00

Pendapatan lain-lain

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lain-Lain PAD Yang Sah

8.1.2. PENDAPATAN TRANSFER 8.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan 8.1.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Anggaran 2015

Realisasi 2015

0,00

0,00

Tidak terdapat realisasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2015 dan tidak terdapat anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2015. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana bagi hasil pajak. Perincian realisasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana bagi hasil pajak dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini.


VII - 76

L A P O R A N

K E U A N G A N

Dana Bagi Hasil Pajak Ta 2015 Bagi Hasil Pajak

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Perincian realisasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak

Realisasi 2015

Realisasi 2014

Lebih (Kurang)

% Realisasi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Anggaran 2015

Realisasi 2015

0,00

0,00

Tidak terdapat realisasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana bagi hasil bukan pajak tahun anggaran 2015 dan tidak terdapat anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2015. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keunagan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana bagi hasil bukan pajak. Perincian realisasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana bagi hasil bukan pajak dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Ta 2015

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

Bagi Hasil Bukan Pajak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Perincian realisasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana bagi hasil bukan pajak tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Realisasi 2015

Realisasi 2014

Lebih (Kurang)

% Realisasi

Bagi Hasil Bukan Pajak

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


VII - 77

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

8.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

2 0 1 5

Anggaran 2015

Realisasi 2015

0,00

0,00

Tidak terdapat realisasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum tahun anggaran 2015 dan tidak terdapat anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2015. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum. Perincian realisasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Dana Alokasi Umum Ta 2015

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

Dana Alokasi Umum

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Perincian realisasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Dana Alokasi Umum

Realisasi 2015

Realisasi 2014

Lebih (Kurang)

% Realisasi

Dana Alokasi Umum

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Anggaran 2015

Realisasi 2015

0,00

0,00

Tidak terdapat realisasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana alokasi khusus tahun anggaran 2015 dan tidak terdapat anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2015. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana alokasi khusus. Perincian realisasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana alokasi khusus dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Dana Alokasi Khusus Ta 2015

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

Dana Alokasi Khusus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


VII - 78

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Perincian realisasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana alokasi khusus tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Dana Alokasi Khusus

Realisasi 2015

Realisasi 2014

Lebih (Kurang)

% Realisasi

Dana Alokasi Khusus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.2.1.5. Bagi Hasil Cukai

Anggaran 2015

Realisasi 2015

0,00

0,00

Tidak terdapat realisasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana bagi hasil cukai tahun anggaran 2015 dan tidak terdapat anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2015. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana bagi hasil cukai. Perincian realisasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana bagi hasil cukai dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Bagi Hasil Cukai Ta 2015

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

Bagi Hasil Cukai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Perincian realisasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana bagi hasil cukai tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Bagi Hasil Cukai

Realisasi 2015

Realisasi 2014

Lebih (Kurang)

% Realisasi

Bagi Hasil Cukai

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.2.2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 8.2.2.2.1. Dana Otonomi Khusus 8.2.2.2.2 Dana Penyesuaian

Anggaran 2015

Realisasi 2015

0,00

0,00

Tidak terdapat realisasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat lainnya berupa dana penyesuaian tahun anggaran 2015 dan tidak terdapat anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2015. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Madiun tidak mengelola BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

VII - 79

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat lainnya berupa dana penyesuaian. Perincian realisasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat lainnya berupa dana penyesuaian dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Dana Penyesuaian Ta 2015

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

Dana Penyesuaian

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Perincian realisasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat lainnya berupa dana penyesuaian tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Dana Penyesuaian

Realisasi 2015

Realisasi 2014

Lebih (Kurang)

% Realisasi

Dana Penyesuaian

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2.2.3. Transfer Pemerintah Propinsi 8.2.2.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Anggaran 2015

Realisasi 2014

0,00

0,00

Tidak terdapat realisasi pendapatan dana transfer dari pemerintah provinsi berupa dana bagi hasil pajak dari provinsi tahun anggaran 2015 dan tidak terdapat anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2015. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keunagan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mengelola pendapatan dana transfer dari pemerintah provinsi berupa dana bagi hasil pajak dari provinsi. Perincian realisasi pendapatan dana transfer dari pemerintah provinsi berupa dana bagi hasil pajak dari provinsi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Ta 2015 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Perincian realisasi pendapatan dana transfer dari pemerintah provinsi berupa dana bagi hasil pajak dari provinsi tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Realisasi 2015

Realisasi 2014

Lebih (Kurang)

% Realisasi

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


VII - 80

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

8.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 8.1.3.1. Pendapatan Dana Hibah Anggaran 2015

Realisasi 2015

0,00

0,00

Tidak terdapat realisasi lain-lain pendapatan yang sah berupa pendapatan dana hibah tahun anggaran 2015 dan tidak terdapat anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2015. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mengelola lain-lain pendapatan yang sah berupa pendapatan dana hibah. Perincian realisasi lain-lain pendapatan yang sah berupa pendapatan dana hibah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Pendapatan Dana Hibah Ta 2015 Pendapatan Dana Hibah

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Perincian realisasi lain-lain pendapatan yang sah berupa pendapatan dana hibah tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Pendapatan Dana Hibah

Realisasi 2015

Realisasi 2014

Lebih (Kurang)

% Realisasi

Pendapatan Dana Hibah

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.3.2. Bantuan Keuangan dari Provinsi Anggaran 2015

Realisasi 2015

0,00

0,00

Tidak terdapat realisasi lain-lain pendapatan yang sah berupa bantuan keuangan dari provinsi tahun anggaran 2015 dan tidak terdapat anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2015. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mengelola lain-lain pendapatan yang sah berupa bantuan keuangan dari provinsi. Perincian realisasi lain-lain pendapatan yang sah berupa bantuan keuangan dari provinsi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Bantuan Keuangan dari Provinsi Ta 2015

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

Bantuan Keuangan dari Provinsi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


VII - 81

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Perincian realisasi lain-lain pendapatan yang sah berupa bantuan keuangan dari provinsi tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Bantuan Keuangan dari Provinsi

Realisasi 2015

Realisasi 2014

Lebih (Kurang)

% Realisasi

Bantuan Keuangan dari Provinsi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2. BELANJA 8.2.1. BELANJA OPERASI 8.2.1.1. Belanja Pegawai

Anggaran 2015

Realisasi 2015

56.631.361.000,00

28.989.712.637,00

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2015 sebesar Rp28.989.712.637,00 atau 81,62%% yang berarti Rp27.641.648.363,00 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp56.631.361.000,00. Belanja pegawai terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Perincian belanja pegawai dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Pegawai Ta 2015

Belanja tidak langsung Belanja langsung

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 2-1

2/1 x 100%

12.342.978.000

9.549.916.327,00

44.288.383.000,0 0 56.631.361.00,00

(2.793.061.673,00 ) 19.439.796.310,00 (24.848.586.690,0 ) 0) 28.989.712.637,00 (27.641.648.363,0 0)

77,37% 43,89 % 81,62%

Realisasi belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai meliputi realisasi belanja gaji dan tunjangan PNS dan tambahan penghasilan PNS di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun yang dibayarkan selama tahun 2015. Realisasi belanja tidak langsung jenis belanja pegawai tahun anggaran 2015 sebesar Rp9.549.916.327,00 atau 77,37% yang berarti lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp12.342.978.000,00. Hal ini disebabkan realiasi belanja gaji gaji tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan hak-hak yang seharusnya diterima oleh PNS di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan belanja langsung jenis belanja pegawai meliputi belanja honorarium dan lembur untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2015 oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Realisasi belanja langsung jenis belanja pegawai tahun anggaran 2015 sebesar Rp28.989.712.637,00 atau 51,19% yang berarti lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp56.631.361.000,00. Penyebab rendahnya realisasi belanja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

VII - 82

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

pegawai disebabkan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya regulasi dari Pemerintah Pusat seperti adanya moratorium pengadaan CPNS sehingga kegiatan pengadaan CPNS tidak dapat direalisasi sesuai yang direncanakan. Sedangkan perincian belanja pegawai tahun anggaran 2015 dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun anggaran 2014 tersaji pada tabel di bawah ini.

Belanja Pegawai

Belanja tidak langsung Belanja langsung

Realisasi 2015

Realisasi 2014

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 1-2

½ x 100%

9.549.916.327,00

8.764.213.176,00

785.703.151,00

108,96%

19.439.796.310,00

1.709.791.100,00

113,69%

28.989.712.637,0 0

2.883.600.614,00

17.730.005.210, 00 26.106.112.023

100,53%

Apabila dibandingkan realisasi belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai tahun anggaran 2015 sebesar Rp9.549.916.327,00 dibandingkan dengan realisasi belanja tidak langsung jenis belanja pegawai tahun anggaran 2014 sebesar Rp8.764.213.176,00 maka realisasi belanja tidak langsung jenis belanja pegawai tahun anggaran 2015 lebih tinggi sebesar Rp785.703.151,00 atau 108,96% lebih tinggi dari realisasi tahun anggaran 2014. Sedangkan realisasi belanja langsung jenis belanja pegawai tahun anggaran 2015 sebesar Rp19.439.796.310,00 dibandingkan dengan realisasi belanja langsung jenis belanja pegawai tahun anggaran 2014 sebesar Rp1.709.791.100,00 maka realisasi belanja langsung jenis belanja pegawai tahun anggaran 2015 lebih tinggi sebesar Rp17.730.005.210,00 atau 113,69% lebih rendah dari realisasi tahun anggaran 2014.

8.2.1.2. Belanja Barang Jasa Anggaran 2015

Realisasi 2015

22.147.924.000,00

16.778.345.510,00

Realisasi belanja langsung jenis belanja barang jasa tahun anggaran 2015 sebesar Rp16.778.345.510,00 atau 75,76% yang berarti Rp5.369.578.490,00 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp22.147.924.000,00. Hal ini disebabkan karena adanya regulisasi dari pemerintah pusat terkait dengan moratorium pegawai sehingga kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan CPNS tidak dapat direalisasi secara maksimal. Perincian belanja barang jasa dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Barang Jasa Ta 2015

Belanja langsung

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 2-1

2/1 x 100%

22.147.924.000,0 16.778.345.510,0 (5.369.578.490 ) 0 0 22.147.924.000,0 16.778.345.510,0 (5.369.578.490 ) 0 0

75,76%


75,76%

VII - 83

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Sedangkan perincian belanja barang jasa tahun anggaran 2015 dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun anggaran 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Realisasi 2015

Realisasi 2014

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 1-2

½ x 100%

16.778.345.510,0 13.007.536.945,00 3.770.808.565,0 0 13.007.536.945,00 3.770.808.565,00 16.778.345.510,0 0 0

128,98%

Belanja Barang Jasa

Belanja langsung

128,98%

Apabila realisasi belanja langsung jenis belanja barang jasa tahun anggaran 2015 sebesar Rp16.778.345.510,00 dibandingkan dengan realisasi belanja langsung jenis belanja barang jasa tahun anggaran 2014 sebesar Rp13.007.536.945,00 maka realisasi belanja langsung jenis belanja barang jasa tahun anggaran 2015 lebih tinggi sebesar Rp3.770.808.565,00 atau 128,98% lebih tinggi dari realisasi tahun anggaran 2014.

8.2.1.3. Belanja Hibah Anggaran 2015

Realisasi 2015

0,00

0,00

Tidak terdapat realisasi belanja hibah tahun anggaran 2015 dan tidak terdapat anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2015. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mengelola belanja hibah. Perincian belanja hibah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Hibah Ta 2015

Belanja tidak langsung

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 2-1

2/1 x 100%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

Sedangkan perincian belanja hibah tahun anggaran 2015 dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun anggaran 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Hibah


Realisasi 2015

Realisasi 2014

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 1-2

½ x 100%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%


VII - 84

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

8.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial Anggaran 2015

Realisasi 2015

0,00

0,00

Tidak terdapat realisasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2015 dan tidak terdapat anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2015. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mengelola belanja bantuan sosial. Perincian belanja bantuan sosial dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Sosial Ta 2015

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 2-1

2/1 x 100%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%


Sedangkan perincian belanja bantuan sosial tahun anggaran 2015 dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun anggaran 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi 2015

Realisasi 2014

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 1-2

½ x 100%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%


8.2.2. BELANJA MODAL

Anggaran 2015

Realisasi 2015

62.041.108.938,00

61.965.091.938,00

Realisasi belanja langsung jenis belanja modal tahun anggaran 2015 sebesar Rp675.841.000,00 atau 3,39% yang berarti Rp19.245.559.000,00 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp19.921.400.000,00. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Perincian belanja modal dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal Ta 2015

Tanah Peralatan dan mesin Gedung dan bangunan Jalan, irigasi dan jaringan Aset tetap lainnya

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 2-1

2/1 x 100%

45.718.863.868,0 2.397.921.200,000

45.501.375.868,00

217.488.000,00

99,52%

2.740.704.200,00

342.783.000,00

114,29%

13.808.323.870,0 0 0,00

13.723.011.870,00

85.312.000,00

99,38%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


VII - 85

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

Aset lainnya Kontruksi dlm pengerjaan

T A H U N

2 0 1 5

0,00

0,00

0,00

0,00

116.000.000,00

0,00

116.000.000,00)

0,00

62.041.108.938,0 0

61.965.091.938,00

(725.948.000,00)

99,87%

Sedangkan perincian belanja modal tahun anggaran 2015 dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun anggaran 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Realisasi 2015

Realisasi 2014

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 1-2

½ x 100%

45.501.375.868,0 0 2.740.704.200,00

45.718.863.868,00

0,00

0,00

2.397.921.200,00

27,94%

13.723.011.870,00

13.803.323.870,00

Jalan, irigasi dan jaringan Aset tetap lainnya

0,00

0,00

(884.025.000,00 ) (6.805.842.000, 00) 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aset lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

Kontruksi dlm pengerjaan

0,00

16.000.000,00

61.965.091.938.0 00,00

62.041.108.938,00

(8.135.367.000, 00)

76,70%

Belanja Modal

Tanah Peralatan dan mesin Gedung dan bangunan

46,65% 0,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja langsung jenis belanja modal tahun 2015 sebesar Rp675.841.000,00 maka realisasi belanja langsung jenis belanja modal tahun 2014 sebesar Rp8.811.208.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp8.135.367.000,00 atau lebih rendah sebesar 76,70% dari realiasasi tahun anggaran 2014.

8.2.2.1. Belanja Modal Tanah Anggaran 2015

Realisasi 2015

45.718.863.868,00

45.501.375.868,00

Tidak terdapat realisasi belanja modal tanah tahun anggaran 2015 dan tidak terdapat anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2015. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mempunyai kegiataan pengadaan belanja modal tanah. Perincian belanja modal tanah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal Ta 2015

Tanah

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 2-1

2/1 x 100%

45.718.863.868,0 0 45.718.863.868,0 0

45.501.375.868,00

(217.488.000,00)

99,52%

45.501.375.868,00

(217.488.000,00)

99,52%


VII - 86

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Sedangkan perincian belanja modal tanah tahun anggaran 2015 dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun anggaran 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal

Tanah

Realisasi 2015

Realisasi 2014

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 1-2

½ x 100%

45.501.375.868,00

45.718.863.868,00

99,95%

45.501.375.868,0 0

45.718.863.868,00

217.488.000,0 0 217.488.000,0 0

99,95%

8.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Anggaran 2015

Realisasi 2015

2.397.921.200,00

2.740.704.200,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2015 sebesar Rp2.740.704.200,00 atau 98,94% yang berarti Rp,00 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp2.397.921.200,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak. Perincian belanja modal peralatan dan mesin dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal Ta 2015

Peralatan dan mesin

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 2-1

2/1 x 100%

2.397.921.200,00

2.740.704.200,00

(342.783.000,0 0) 2.740.704.200,00 (342.783.000,0 0)

114,29%

2.397.921.200,00

114,29%

Sedangkan perincian belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2015 dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun anggaran 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal

Peralatan dan mesin

Realisasi 2015

Realisasi 2014

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 1-2

½ x 100%

2.740.704.200,00

2.397.921.200,00

(342.783.000,0 0) 2.397.921.200,00 (342.783.000,0 0)

114,29%

2.740.704.200,00

114,29%

Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja langsung jenis belanja modal peralatan dan mesin tahun 2015 sebesar Rp2.740.704.200,00 maka realisasi belanja langsung jenis belanja modal peralatan dan mesin tahun 2014 sebesar Rp2.397.921.200,00 terjadi penurunan sebesar Rp342.783.000,00 atau lebih rendah sebesar 114,29% dari realisasi tahun anggaran 2014. 8.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Anggaran 2015

Realisasi 2015

13.808.323.870,00

13.723.011.870,00

Tidak terdapat realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2015 dan tidak terdapat anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2015. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mempunyai kegiataan pengadaan belanja modal


VII - 87

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

gedung dan bangunan. Perincian belanja modal gedung dan bangunan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal Ta 2015

Gedung dan bangunan

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 2-1

2/1 x 100%

13.723.011.870,00 (18.392.000,00

99,38%

13.723.011.870,00 (18.392.000,00

99,38%

13.808.323.870,0 0 13.808.323.870,0 0

Sedangkan perincian belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2015 dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun anggaran 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal

Gedung dan bangunan

Realisasi 2015

Realisasi 2014

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 1-2

½ x 100%

13.723.011.870,0 0 13.723.011.870,0 0

13.808.323.870,00

(85.312.000,00)

99,38%

13.808.323.870,00

(85.312.000,00)

99,38%

Pada tahun anggaran 2015 tidak ada realisasi belanja langsung jenis belanja modal gedung dan bangunan Rp.13.723.011.870,00 apabila dibandingkan dengan realisasi belanja langsung jenis belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2014 sebesar Rp13.808.323.870,00 terjadi penurunan sebesar Rp85.312.000,00 dari realisasi tahun anggaran 2014. 8.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Anggaran 2015

Realisasi 2015

0,00

0,00

Tidak terdapat realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2015 dan tidak terdapat anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2015. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mempunyai kegiataan pengadaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Perincian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal Ta 2015

Jalan, irigasi dan jaringan

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 2-1

2/1 x 100%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

Sedangkan perincian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2015 dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun anggaran 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal

Jalan, irigasi dan jaringan

Realisasi 2015

Realisasi 2014

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 1-2

½ x 100%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%


VII - 88

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

8.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Anggaran 2015

Realisasi 2015

0,00

,00

Tidak terdapat realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2015 dan tidak terdapat anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2015. Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun tidak mempunyai kegiataan pengadaan belanja modal aset tetap lainnya. Perincian belanja modal aset tetap lainnya dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal Ta 2015

Aset tetap lainnya

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 2-1

2/1 x 100%

0,00

0,00

0,00 . 0,00 . 0,00 0,00 0,00 ’ 0,00 0 Sedangkan perincian belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2015 dibandingkan 0 0 realisasi anggaran tahun anggaran 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. 0 Lebih 0 Belanja Modal Realisasi 2015 Realisasi 2014 % Realisasi (Kurang)

Aset tetap lainnya

1

2

3 = 1-2

½ x 100%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

dengan

8.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya Anggaran 2015

Realisasi 2015

0,00

0,00

Tidak terdapat realisasi belanja modal aset lainnya tahun anggaran 2015 dan tidak terdapat anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2015. Hal ini disebabkan Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun tidak mempunyai kegiataan pengadaan belanja modal aset lainnya. Perincian belanja modal aset lainnya dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal Ta 2015

Aset lainnya

Anggaran

Realisasi

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 2-1

2/1 x 100%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

Sedangkan perincian belanja modal aset lainnya tahun anggaran 2015 dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun anggaran 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal

Aset lainnya

Realisasi 2015

Realisasi 2014

Lebih (Kurang)

% Realisasi

1

2

3 = 1-2

½ x 100%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%


VII - 89

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

BAB 9 INFORMASI NON KEUANGAN 9.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun. Dalam melaksanakan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9.2 STRUKTUR ORGANISASI 9.2.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Baru Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 04/2013 Tanggal 18 September 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari : a. Unsur Pimpinan

: Kepala Badan ;

b. Unsur Pembantu

: Sekretariat ;

c.

:

Unsur Pelaksana 1.

Bidang Anggaran ;

2.

Bidang Perbendaharaan ;

3.

Bidang Akuntansi ;

4.

Bidang Administrasi Aset ;

d. Kelompok Jabatan Fungsional. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

VII - 90

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Badan mempunyai fungsi : a. penyusunan rumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan Walikota ; b. pelaksanaan perumusan kebijakan operasional pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman pelaksanaan APBD ; c. pelaksanaan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD ; d. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; e. pelaksanaan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD ; f.

pelaksanaan penyusunan anggaran kas ;

g. pelaksanaan penetapan SPD selaku BUD; h. pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ; i.

penyaji informasi keuangan daerah ;

j.

pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ;

k. pelaksanaan penempatan kas daerah, mengelola, dan menatausahakan investasi daerah ; l.

Menyiapkan keputusan Walikota tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

m. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah ; n. pelaksanaan administrasi aset daerah ; o. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan ; p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun dapat dilihat di halaman berikut ini:


VII - 91

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5


VII - 92

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

9.2.2.Tugas Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan dinas meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat; b. pelaksanaan

koordinasi

penyusunan

program

kegiatan

dan

penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ; c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan; d. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Badan; e. pengelolaan administrasi dan pembinaan pegawai dilingkungan Badan; f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Badan; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Sekretariat terdiri dari : (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a.

menyusun perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ; c.

melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas ;

d. melakukan urusan keamanan Kantor ; e.

melakukan

urusan

penyimpanan,

pengendalian

pendistribusian,

tata

usaha

pengadaan,

pengadministrasian

dan

pemeliharaan barang-barang inventaris dinas sesuai ketentuan yang berlaku; f.

menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi umum serta data kegiatan yang berhubungan dengan administrasi umum di lingkungan Badan;

g.

melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.


VII - 93

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

(2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas : a. melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan ; b. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu ; c. melakukan penyiapan dan penghimpunan bahan-bahan untuk keperluan perencanaan dilingkungan Badan; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Keuangan ; b. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ; c. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan RKA SKPD, DPA SKPD, RKPA SKPD dan DPPA SKPD di lingkungan Badan; d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 9.2.3

Tugas Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas perencanaan dan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Anggaran, mempunyai fungsi : a. menyiapkan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD; b. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Bidang Anggaran, terdiri dari : (1) Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai tugas : a. melakukan

penyusunan

perencanaan

program

dan

evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan ; b. melakukan pengumpulan bahan penyusunan APBD, rancangan APBD, perubahan APBD anggaran pendapatan dan anggaran pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku;


VII - 94

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

c. melaksanakan pembinaan, pemberian petunjuk teknis penyusunan RKA SKPD, RKPA SKPD dalam rangka penyusunan APBD, Perubahan APBD untuk pendapatan dan pembiayaan ; d. menyiapkan DPA SKPD, DPPA SKPD untuk pendapatan dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; e. melakukan analisa anggaran pendapatan pada SKPD penghasil, rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; f. menyiapkan keputusan walikota tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran. (2) Seksi Anggaran Belanja mempunyai tugas : a. melakukan

penyusunan

perencanaan

program

dan

evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Anggaran Belanja; b. melakukan pengumpulan bahan penyusunan APBD, rancangan APBD, perubahan APBD anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai ketentuan yang berlaku; c. melaksanakan pembinaan, pemberian petunjuk teknis penyusunan RKA SKPD, RKPA SKPD dalam rangka penyusunan APBD, perubahan APBD untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung ; d. menyiapkan DPA SKPD, DPPA SKPD untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; e. menyiapkan bahan perhitungan besaran uang persediaan SKPD; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

9.2.4

Tugas Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kas daerah dan pelaksanaan anggaran. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi : a. perumusan

kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program dan

evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Perbendaharaan; b. penyiapan anggaran kas; BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

VII - 95

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

c. penyiapan Surat Penyediaan Dana ( SPD ); d. penyiapan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); e. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; f. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; g. penyimpanan uang daerah; h. pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah; i.

pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

j.

pelaksanaan penelitian kelengkapan, pemutakhiran dan pembuatan daftar gaji seluruh SKPD;

k. pemberian pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi; l.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Perbendaharaan, terdiri dari: (1) Seksi Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas : a. melakukan

penyusunan

perencanaan

program

dan

evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan Kas Daerah; b. Melakukan penyusunan petunjuk teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas ; c. Pemantauan dan verifikasi pelaksanaan pembayaran, penagihan, dan perkembangan

kas

belanja

tidak

langsung

dan

pengeluaran

pembiayaan; d. Pemberian petunjuk teknis tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi kepada daerah ; e. Pelaksanaan pembayaran kewajiban pemerintah daerah atas beban rekening umum kas daerah f. Memberikan petunjuk teknis setoran penerimaan kas daerah dari SKPD penghasil ; g. melakukan pemantauan pelaksanaan penerimaan APBD oleh bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk ; h. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyimpanan uang daerah; BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

VII - 96

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

i. melakukan penyiapan bahan pengelolaan utang dan piutang daerah ; j. melakukan penyiapan bahan penagihan piutang daerah ; k. menyiapkan anggaran kas l. menyiapkan SPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; m. menetapkan besaran uang persediaan masing-masing SKPD n. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan. (2) Seksi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas : a. melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pelaksanaan Anggaran ; b. memproses dan menguji kelengkapan administrasi Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas beban belanja tidak langsung ; c. menyiapkan SP2D atas beban belanja tidak langsung ; d. menyiapkan dan memproses Keputusan Pemberhentian Pembayaran Pegawai Pensiun dan mutasi; e. melakukan proses perhitungan gaji dan pengujian kelengkapan administrasi gaji dan tunjangan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku; f. pemantauan dan verifikasi pelaksanaan pembayaran, penagihan dan perkembangan kas; g. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan. 9.2.5

Tugas Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran daerah. Dalam melaksanakan tugas Bidang Akuntansi mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Akuntansi ; b. pelaksanaan pengelolaan akuntansi daerah yang meliputi pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan daerah; c. penyusunan petunjuk teknis sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah ; BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

VII - 97

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

d. penyusunan petunjuk teknis sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem informasi keuangan dan aset daerah ; e. pemberian bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah ; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Bidang Akuntansi terdiri dari : (1) Seksi Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai tugas : a. melakukan

penyusunan

perencanaan

program

dan

evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan ; b. melakukan pencatatan secara kronologis setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah ; c. melakukan

verifikasi

terhadap

pencatatan

penerimaan

dan

pengeluaran kas dengan rekening koran kas umum daerah ; d. melakukan

penelitian

terhadap

laporan

pertanggungjawaban

fungsional bendahara penerimaan ; e. melakukan penatausahaan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan; f. melakukan

rekonsiliasi

laporan

pertanggungjawaban

fungsional

bendahara penerimaan dengan penerimaan kas daerah ; g. menyusun laporan realisasi penerimaan keuangan daerah; h. melakukan

pembinaan

dan

bimbingan

tehnis

akutansi

serta

penyusunan laporan keuangan ; i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi. (2) Seksi Akuntansi Belanja mempunyai tugas : a. melakukan

penyusunan

perencanaan

program

dan

evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Akutansi Belanja ; b. melakukan pencatatan secara kronologis setiap pengeluaran keuangan daerah; c. melakukan verifikasi terhadap pencatatan pengeluaran keuangan daerah dengan pengeluaran keuangan daerah pada rekening koran kas umum daerah; d. melakukan penelitian terhadap

laporan pertanggunganjawaban

fungsional bendahara pengeluaran;


VII - 98

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

e. melakukan penatausahaan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran; f. melaksanakan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran kas daerah; g. menyusun laporan realisasi pengeluaran keuangan daerah ; h. menyusun laporan keuangan secara periodik; i. menyiapkan

rancangan

laporan

keuangan

dalam

rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; j. menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; k. menyusun kebijakan akutansi; l. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi. 9.2.5

Tugas Bidang Administrasi Aset

Bidang Administrasi Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi aset daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Administrasi Aset mempunyai fungsi : a. melakukan

penyusunan

perencanaan

program

dan

evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Administrasi Aset ; b. melakukan perumusan kebijakan administrasi inventarisasi barang daerah ; c. melakukan penyusunan petunjuk teknis sistem informasi aset daerah ; d. melakukan pembinaan penatausahaan barang daerah; e. melakukan

pengumpulan,

analisa,

penyusunan

dan

mensistematisasikan laporan inventarisasi barang daerah ; f. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan aset daerah; g. melakukan penghimpunan, penelitian dan pembuatan laporan Rekapitulasi barang daerah yang berada dalam penggunaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ; h. melakukan

pengumpulan,

analisa,

mutasi

barang

dan

mensistematisasikan laporan akuntansi aset ; i. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan Sensus Barang Daerah ;


VII - 99

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

j. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian aset ; k. melakukan penghimpunan, penelitian dan pembuatan laporan data barang daerah yang dipersiapkan untuk dihapus; l. melakukan penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah ; m. melakukan pemrosesan penghapusan barang daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; n. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan di bidang pemindahtanganan barang daerah ; o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Bidang Administrasi Aset : (1) Seksi Penatausahaan dan Pemindahtanganan Aset Daerah mempunyai tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan

evaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Penatausahaan Aset Daerah ; b. melakukan perumusan kebijakan administrasi inventarisasi barang daerah ; c. melakukan

pengumpulan,

analisa,

penyusunan

dan

mensistematisasikan laporan inventarisasi barang daerah ; d. melakukak

pengumpulan,

analisa,

dan

penyusunan

laporan

inventarisasi barang daerah ; e. melakukan penghimpunan, penelitian dan pembuatan laporan rekapitulasi

barang daerah yang berada dalam penggunaan SKPD ;

f. melakukan rekonsiliasi realisasi belanja modal pada masing-masing SKPD dengan pencatatan aset tetap pada masing-masing SKPD ; g. melakukan

pengumpulan,

analisa,

mutasi

barang

dan

mensistematisasikan laporan akuntansi aset daerah ; h. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan di bidang pemindahtanganan barang daerah ; i. melakukan penghimpunan, penelitian dan pembuatan laporan data barang daerah yang dipersiapkan untuk dihapus; j. melakukan pemrosesan penghapusan barang daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;


VII - 100

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

k. melakukan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan sensus barang daerah; l. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Aset. (2) Seksi Pemanfaatan Aset Daerah mempunyai tugas : a.

melakukan

penyusunan

perencanaan

program

dan

evaluasi

pelaksanaan tugas- tugas pada Seksi Pemanfaatan Aset Daerah ; b. melakukan penyusunan sitem dan prosedur pengelolaan aset daerah; c.

penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

d. menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) pemanfaatan barang daerah dan melakukan pemungutan retribusi pemakaian melakukan daerah ; e.

melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian aset daerah ;

f.

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan di bidang pemanfaatan barang daerah;

g.

melakukan penghimpunan, penelitian dan pembuatan laporan pemanfaatan barang daerah secara periodik;

h. melakukan

penghimpunan,

penelitian

dan

penetapan

status

penggunaan barang daerah; i.

melakukan pemrosesan pemanfaatan barang daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j.

melakukan pemrosesan status penggunaan barang daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k.

melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan aset;

l.

melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Aset.


VII - 101

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

9.3 SUMBER DAYA 9.3.1 Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan Dan Aset Daerah didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 37 orang pegawai dengan jenjang pendidikan S2, SI, D3, SMA, SMP, dan SD. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya karena perubahan SOTK maka pada pertengahan bulan Januari menempati lantai 4 Gedung Graha Bakti Praja Jalan DI. Panjaitan nomor 17. Pada tanggal 28 Desember 2014 telah secara resmi menempati Gedung dan Bangunan Baru di Jalan Semangka Nomor 1 Gulun Kelurahan Kejuron dengan menggunakan fasilitas 6 ruangan yang ditempati masing-masing Bidang dan 2 ruangan untuk ruang Gudang dan ruang Pertemuan. Jumlah pegawai dibandingkan dengan luas ruangan,

ruangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Kota Madiun sudah memenuhi standarisari sarana dan prasarana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007. Sedangkan sarana dan prasarana sebagai alat pendukung kelancaran pelaksanaan

pekerjaan

sudah

cukup

memadai

namun

diperlukan

pemeliharaan dalam rangka mempertahankan sarana dan prasarana kerja tersebut dapat bekerja secara normal.


VII - 102

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Secara terperinci, jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun

menurut jabatan dapat dilihat pada tabel

berikut ini. Tabel 7.1 Pegawai BPKAD Menurut Jabatan Eselon No

Jabatan/Eselon

Jumlah Pegawai

1.

Kepala Badan / Eselon IIb

1 orang

2.

Sekretaris/ Eselon IIIa

1 orang

3.

Kepala Bidang/ Eselon IIIb

4 orang

4.

Kasubbag, Kasi / Eselon IVa

11 orang

5

Staf

21 orang

Jumlah

38 orang

Secara terperinci, jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 7.2 Pegawai BPKAD Jenjang Pendidikan No

Jenjang Pendidikan

Jumlah Pegawai

1.

Pasca Sarjana (S2)

7 orang

2.

Sarjana (S1)

12 orang

3.

Ahli Madya (D3)

4 orang

4.

SMA

13 orang

5.

SMP

0 orang

6.

SD

1 orang

Jumlah

38 orang

Sedangkan jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 7.3 Pegawai BPKAD Menurut Jenis Kelamin No 1. 2.

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah

Jumlah Pegawai 19 orang 19 orang 38 orang


VII - 103

L A P O R A N

K E U A N G A N

S K P D

T A H U N

2 0 1 5

Sedangkan jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun menurut strukutur organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 7.4 Pegawai BPKAD Menurut Jenjang Pendidikan dan Jurusan No

Struktur Organisasi

Jumlah Pegawai

1.

Sekretariat

8 orang

2.

Bidang Anggaran

6 orang

3.

Bidang Perbendaharaan

8 orang

4.

Bidang Akuntansi

8 orang

5.

Bidang Administrasi Aset

8 orang

Jumlah

38 orang

7.3.2 Mutasi Sumber Daya Manusia Selama Tahun 2015 tidak ada promosi pelantikan pejabat struktural dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun. Sedangkan mutasi staf juga tidak ada selama tahun 2015.

7.3.3 Sarana dan Prasarana Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun didukung dengan sarana dan prasarana, baik sarana dan prasarana fisik maupun sarana prasarana non fisik. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah berkantor di Gedung dan Bangunan baru Jalan Semangka Nomor

Gulun Kelurahan Kejuron sejak

tanggal 28 Desember 2014.


VII - 104

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH VII - 1

Recommend Documents