BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BOGOR
Dalam penyusunan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor tidak terlepas dari Visi dan Misi Kota Bogor, adapun Visi, Misi Kota Bogor dijadikan rujukan adalah sebagai berikut : 4.1. Visi dan Misi Kota Bogor Kota Bogor memliki Visi : Kota Perdagangan dengan sumberdaya manusia produktif dan pelayanan prima sebagai dari visi di atas di rumuskan misi-misi Kota Bogor. Misi I
: Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.
Misi ini mengandung makna bahwa pembangunan diarahkan kepada peningkatan kemampuan ekonomi rakyat yang memprioritaskan pembangunan ekonomi dalam rangka penaggulangan kemiskinan. Selain itu juga, diarahkan untuk pengembangan sektor jasa agar lebih efesien, produktif dan berdaya saing. Sektor jasa yang perlu diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Kota Bogor kedepan terutama sektor tersier pada jasa perdagangan, hotel dan restoran; jasa angkutan dan komunikasi; jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa lainnya. Misi II
: Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.
Misi ini mengandung makna bahwa Kota Bogor akan diarahkan kepada penampilan kota yang bersih, indah, tertib dan aman, dengan memprioritaskan kepada penanganan masalah transportasi, sampah dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Kualitas dan kuantitas kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga masyarakat kota dapat merasa kenyamanan kotanya.
35-
Misi III
: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan berketrampilan.
Misi ini mengandung makna bahwa pembangunan akan diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat Kota Bogor memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi dengan tetap memiliki kadar keimanan disertai keterampilan yang memadai agar mampu menjadi masyarakat yang mandiri. Misi IV
: Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efesien serta menjungjung tinggi supremasi hukum
Misi ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan kepada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance
dan clean goverment, sehingga
mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dengan disertai penegakkan supremasi hukum.
4.2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor
Menunjuk pada Visi dan Misi Kota Bogor, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor memiliki Visi : LEMBAGA YANG AMANAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH. Dari Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor memiliki makna bahwa : 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor sebagai salah satu badan / lembaga pada Pemerintah Kota Bogor diharapkan mampu memegang kepercayaan (amanah) dan tanggung jawab yang diberikan oleh walikota dan masyarakat, hal ini tercermin dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah. Di mana Badan,
36-
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan Aset Kota Bogor, 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor harus mampu melayani dan berkerja secara profesional, di sisi lain sebagai Pengelola dan sebagai Pengandministrasian di bidang Keuangan dan Aset.
Misi I
: Meningkatkan
profesionalisme
aparatur
lembaga
di
bidang
pengelolaan, keuangan dan aset daerah. Misi ini mengandung makna bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi harus di dukung oleh kualitas sumber daya aparatur yang mampu dan menguasai di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. Misi II
: Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah dalam rangka terciptanya akuntabilitas keuangan daerah.
Misi ini mengandung makna bahwa Badan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di arahkan untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menganut azas berimbang dan transparan, sehingga tercipta akuntabilitas keuangan daerah dan tersedianya data aset daerah.
Misi III
: Meningkatkan sistem dan penyelengaraan tertib administrasi aset/barang daerah.
Misi ini mengandung makna bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan aset daerah di arahkan untuk meningkatkan sistem manajemen aset/barang daerah dan tertatanya tertib administrasi aset/barangdaerah merupakan hal yang krusial dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
37-
4.3.
Tujuan, Sasaran dan Strategis Di dalam Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor yang telah dirumuskan pada bahasan terdahulu isu-isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor yang harus diselesaikan dalam kurun 5 tahun ke depan, yang meliputi peningkatan, pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah. Dengan demikian untuk mengarahkan Visi dan Misi maka secara operasional perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran serta strategisnya yang meliputi kebijakan dan program. Tujuan adalan suatu hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang menggambarkan arah strategis
dan
meletakkan
kerangka
prioritas
pencapaian
misi.
Tujuan
mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi berdasarkan analisis lingkungan serta faktorfaktor penentu keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor. Sebagai penjabaran tujuan, dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam waktu tahunan. Pada kondisi ideal penetapan sasaran akan sangat baik apabila sasaran ditetapkan secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, jangka waktu pencapaiannya jelas. Berorientasi pada hasil (outcome) nyata, serta mengandung prinsip efektif dan efisien dari isu strategis. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan kemudian dirumuskan cara mencapai tujuan dan sasaran (strategis) berupa serangkaian kebijakan dan program. Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya.
38-
Dari uraian tersebut di atas, maka hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapainya (kebijakan dan program) yang akan dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor, diuraikan sebagai berikut : Misi pertama
: Meningkatkan profesionalisme aparatur lembaga di bidang, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Tujuan : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur Sasaran: Meningkatkan kualitas aparatur Kebijakan : Meningkatkan kuantitas dan kuantitas diklat aparatur pengelolaan administrasi keuangan daerah Program : 1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Misi kedua
: Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka terciptanya akuntabilitas keuangan daerah.
Tujuan
: 1. Meningkatkan sistem informasi keuangan daerah yang lebih handal, transparan dan akuntabel. 2. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.
Sasaran
: 1. Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan. 2. Meningkatnya tertib administrasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD Kota Bogor.
Kebijakan
: 1. Merumuskan penetapan pengelolaan keuangan daerah 2. Merumuskan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah.
39-
3. Merumuskan pedoman penyusunan laporan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan daerah. Program
: 1. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
Misi ketiga
: Meningkatkan sistem dan penyelenggaraan tertib administrasi aset/barang daerah.
Tujuan
: 1. Meningkatkan
pelayanan
penatausahaan
dan
penatagunatausahaan aset daerah. 2. Meningkatkan pengelolaan investasi dan aset daerah. Sasaran
: 1. Tertatanya investasi dari aset daerah. 2. Terciptanya tertib administrasi pengelolaan investasi dan aset daerah. 3. Terciptanya sistem informasi pengelolaan barang milik daerah ( BMD ).
Kebijakan
: 1. Merumuskan pengelolaan barang milik daerah ( BMD ). 2. Meningkatkan manajemen aset/barang daerah
Program
: Peningkatan dan pengembangan pengelolaan barang milik daerah ( BMD ).
40-
