Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang

Lampiran

Nomor Tanggal

: Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang : 188.48/ /35.73.408/2016 : 11 Mei 2016

PENDAHULUAN Standar Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan yang prima/berkualitas kepada masyarakat dan disamping itu sebagai tolok ukur dan pedoman baik bagi pemberi pelayanan maupun bagi penerima pelayanan.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna menjamin

penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki Standar Pelayanan Publik sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset. Sebagai pengelola keuangan dan aset di daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merumuskan visi dan misinya sebagai berikut: 

VISI

Terwujudnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Profesional Dan Akuntabel



MISI

Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional Dan Akuntabel

Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

1

 RUANG LINGKUP DAN TUGAS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012

dan Peraturan Walikota

Malang Nomor 65 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Adapun ruang lingkup tugas dan fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat diuraikan sebagai berikut : TUGAS POKOK : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

FUNGSI : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud , Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi : a.

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; c.

pelaksanaan fungsi BUD, meliputi : 1.

penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

2.

pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);

3.

pengendalian pelaksanaan APBD;

4.

pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

5.

pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank pemerintah yang telah ditunjuk;

6.

pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

7.

penyimpanan uang daerah;

8.

penetapan SPD;

9.

pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan investasi; Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

2

10. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 11. penyiapan pelaksanaan pinjaman daerah; 12. pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah; 13. pelaksanaan pengkoordinasian piutang daerah; 14. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 15. penyajian informasi keuangan daerah; 16. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; 17. penunjukan pejabat selaku kuasa BUD. d. penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah; e.

pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

f.

pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak;

g.

penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;

h. pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola, meliputi : 1.

mengusulkan data pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;

2.

pelaksanaan analisis bahan rencana kebutuhan barang milik daerah;

3.

pelaksanaan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;

4.

pelaksanaan analisis pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota;

5.

penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;

6.

penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;

7.

pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

i.

penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

j.

pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

k. pengelolaan pemanfaatan Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang; l.

pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset daerah; Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

3

m. pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah; n. pelaksanaan penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah dan/atau bangunan; o. pemberian dan pencabutan perizinan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya; p. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; q. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; r.

pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya

s.

pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

t.

pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;

u. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah; v. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; w. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); x. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); y.

pelaksanaan

pengukuran

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

dan/atau

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; z.

pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

aa. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; bb. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; cc. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional; dd. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya. Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

4



SUMBER DAYA MANUSIA Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia terutama terkait

kualitasnya merupakan salah satu indikator yang vital didalam penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah di bidang keuangan dan aset daerah. Terkait hal tersebut di atas, berikut ini data sumber daya manusia di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang: Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Pangkat/Gol Jumlah (org) Pembina Utama Muda/ IV c 1 Pembina Tingkat I/ IV b 1 Pembina / IV a 9 Penata Tingkat I / III d 5 Penata / III c 7 Penata Muda Tk I / IIIb 13 Penata Muda / IIIa 10 Pengatur Tk I/ II d 5 Pengatur / II c 6 Pengatur Muda Tk I / II b 7 Pengatur Muda / II a 5 Juru Tk I / Id 0 JUMLAH 69

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Data PNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Menurut Pendidikan Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Jumlah S2

S1

D4

D3

D2

D1

SMA

SMP

SD

9

26

0

5

0

0

29

0

0

69

Sumber : Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, 2015 

SARANA DAN PRASARANA

1)

Gedung perkantoran beralamat di Jalan Tugu Nomor 1 dan Jalan Mayjend Sungkono , Malang. a. UPT Perkantoran Terpadu beralamat di Jalan Mayjend Sungkono, Malang b. Gedung Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah beralamat di Jalan Tugu Nomor 1 Malang, terbagi atas: 

Ruang Kepala Badan



Ruang Sekretaris dan Tata Usaha Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

5



Ruang Sekretariat



Ruang Bidang Pemanfaatan Aset Daerah dan Loket Penerima Pembayaran Retribusi



Ruang Bidang Penatausahaan Aset Daerah



Ruang Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi dan loket-loket pelayanan

2)



Ruang Penyimpanan Arsip BPKAD



Ruang Perforasi Benda-benda berharga

Inventaris kendaraan bermotor dan sarana operasional/dinas : 

Kendaraan bermotor roda 4 ( empat )



Kendaraan bermotor roda 2 ( dua )



Komputer PC



Komputer Noteboook



Printer



Faxcimile;



Scaner;



Meja;



Kursi;



Almari;



Filling cabinet;



Alat Perforator;



Brankas;



Mesin fotocopy;



Handycam dan kamera digital;



Televisi;



Tape compo;



Alat Tulis Kantor


6

A.

STANDAR PELAYANAN



JENIS-JENIS PELAYANAN Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Malang sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang keuangan dan aset serta pengembangan dan pengawasan kelembagaannya, maka berikut ini kondisi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. 1.

Pelayanan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD)

2.

Pelayanan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

3.

Pelayanan Penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

4.

Pelayanan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran SKPD

5.

Pelayanan Verifikasi SPM

6.

Pelayanan Penerbitan SP2D

7.

Pelayanan Gaji dan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran

8.

Pelayanan Pencairan Dana Hibah dan Bansos

9.

Pelayanan Penerimaan Kas

10. Pelayanan Peminjaman Surat Surat Berharga ( BPKB, Sertifikat Tanah, Saham, Deposito) 11. Pelayanan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 12. Pelayanan Pembayaran Retribusi Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang 13. Pelayanan Ijin Baru Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang 14. Pelayanan Ijin Balik Nama Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang 15. Pelayanan Ijin Perpanjangan Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang 16. Pelayanan Surat Keterangan Status Tanah 17. Pelayanan Permintaan Benda Berharga


7

PELAYANAN BIDANG ANGGARAN 1.

PELAYANAN ASISTENSI PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA – SKPD) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka

menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. Standar Pelayanan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA – SKPD) No. 1.

2.

3.

KOMPONEN Dasar Hukum

Persyaratan Pelayanan

Sistem, mekanisme prosedur

URAIAN : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun. c. Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga ( SSH ) yang diterbitkan setiap tahun. d. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang e. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang : a. KUA – PPAS yang telah mendapatkan persetujuan DPRD Kota Malang b. Perubahan KUA – PPAS yang tentang mendapatkan persetujuan DPRD Kota Malang : 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program SKPD membawa dan konsep RKA atau RKA Perubahan disampaikan kepada BPKAD 2. Kepala BPKAD memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Anggaran 3. Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh Sub Bidang Penyusunan Anggaran dan staf melakukan verifikasi 4. Apabila diperlukan untuk penjelasam, Kepala Bidang Anggaran dan/atau Kasub Bidang Penyusunan Anggaran dapat menghubungi atau mengundang Kepala Sub Bagian Penyusunan Program SKPD terkait untuk klarifikasi.


8

5. RKA-SKPD yang sudah benar selanjutnya diinput sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Perubahan APBD Minimal 2 – 3 jam ; Maksimal 2 hari disesuaikan dengan kebutuhan dan Surat Edaran Walikota tentang Penyusunan RKA - SKPD Tidak ada biaya RKA SKPD Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, printer fasilitas telekomunikasi, alat tulis kantor Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran bersama Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Bidang Anggaran , dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Menerima RKA SKPD b. Melakukan pengecekan RKA dengan pagu anggaran SKPD c. Fasilitasi Entry RKA semua SKPD ke dalam aplikasi Kepala Bidang Anggaran , dengan tugas penyelenggaran layanan: Melakukan pengecekan ulang RKA dengan pagu anggaran SKPD setelah dicek oleh Staf dan Kasubid Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

4.

Jangka waktu : penyelesaian

5. 6. 7

Biaya / Tarif : Produk Pelayanan : Sarana, prasarana, : dan/atau fasilitas

8

Kompetensi pelaksana

9

Pengawasan : Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 3 (tiga) orang yang terdiri dari : 1. Kepala Bidang Anggaran 2. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 3. Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Jaminan : 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB 2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut E : Efisien : Bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : Bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau

10

11

12

:


9

13

Jaminan keamanan : dan keselamatan pelayanan

14

Evaluasi Kinerja : Pelaksana

2.

rumit A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD b. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Secara periodik dan berkesinambungan

PELAYANAN PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) adalah dokumen yang

memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. DPA SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai; fungsi; program dan kegiatan; anggaran untuk mencapai sasaran tersebut; rencana penarikan dana tiap satuan kerja dan pendapatan yang diperkirakan. Standar Pelayanan

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran No. 1.

2.



URAIAN : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun. c. Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga ( SSH ) yang diterbitkan setiap tahun. d. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang e. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran


10

3.


: dan

Pendapatan Belanja Daerah dan perubahannya yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program SKPD membawa konsep DPA atau DPA Perubahan disampaikan kepada BPKAD 2. Kepala BPKAD memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Anggaran 3. Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh Sub Bidang Penyusunan Anggaran dan staf melakukan verifikasi 4. Apabila diperlukan untuk penjelasan, Kepala Bidang Anggaran dan/atau Kasub Bidang Penyusunan Anggaran dapat menghubungi atau mengundang Kepala Sub Bagian Penyusunan Program SKPD terkait untuk klarifikasi. 5. Pengesahan DPA dan DPPA 6. DPA-SKPD, DPA Perubahan yang sudah benar selanjutnya disampaikan kembali kepada SKPD untuk digandakan 7. Salinan DPA SKPD disampaikan kepada BPKAD, Bagian Pembangunan, Bappeda dan Inspektorat 1. Minimal 2 – 3 jam ; Maksimal 2 hari disesuaikan dengan kebutuhan dan Surat Edaran Walikota tentang Penyusunan DPA - SKPD 2. Sebelum tahun anggaran berjalan DPA SKPD sudah mendapatkan pengesahan dari PPKD Tidak ada biaya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran bersama Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Bidang Anggaran , dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Menerima DPA/DPPA SKPD b. Melakukan pengecekan DPA/DPPA dengan pagu anggaran SKPD dalam penjabaran APBD c. Pemberian paraf DPA/DPPA benar untuk pengesahan DPA/DPPA Kepala Bidang Anggaran , dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Melakukan pengecekan ulang DPA dengan pagu anggaran SKPD setelah dicek oleh Staf dan Kasubid Perencanaan dan Penyusunan Anggaran b. Memberikan paraf untuk pengesahan DPA dan DPPA oleh PPKD Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

4.

Jangka waktu : penyelesaian

5. 6. 7.

Biaya / Tarif : Produk Pelayanan : Sarana, prasarana, : dan/atau fasilitas

8.


9

Pengawasan : Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan

10

:


11

11

12

13

14

3.

Jumlah pelaksana

: 3 (tiga) orang yang terdiri dari : a. Kepala Bidang Anggaran b. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran c. Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Jaminan : 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB 2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut E : Efisien : Bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : Bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan Jaminan keamanan : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan keselamatan Daerah pelayanan - Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD Evaluasi Kinerja : Pelaksana

Secara periodik dan berkesinambungan

PELAYANAN PENYUSUNAN KONSEP NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam

penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah, perlu memberikan dukungan pendanaan kepada beberapa lembaga semi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berada di wilayah Kota Malang dalam bentuk pemberian hibah. Hibah adalah pemberian bantuan uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

12

spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah

Daerah ( NPHD )

yang

sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai : tujuan hibah; jumlah hibah; sumber hibah; penerima hibah; persyaratan hibah; tata cara penyaluran hibah; tata cara penggunaan hibah; tata cara pelaporan dan pemantauan hibah; hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah; dan sanksi. Pihak-pihak tertentu yang diberikan hibah, beserta besarnya sejumlah uang yang dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Malang tentang Pemberian Hibah Daerah Kepada Lembaga Masyarakat Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan. Standar Pelayanan Penyusunan Konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 1.


2.

Persyaratan

URAIAN : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2014 TentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 d. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 e. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang f. Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/59/35.73.112.2015 Tentang Pemberian Hibah Daerah Kepada Lembaga Masyarakat Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 g. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang : Proposal permohonan hibah yang dilampiri :


13

Pelayanan

3.

4. 5. 6. 7.

8.


: dan

Jangka waktu penyelesaian Biaya / Tarif Produk Pelayanan Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

:


:

: : :

a. Rencana penggunaan dana hibah b. Surat keputusan tentang kepengurusan organisasi kemasyarakatan c. Surat keterangan domisili lembaga dan/ atau organisasi kemasyarakatan 1. Proposal beserta lampirannya diterima dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Malang yang kemudian disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Anggaran untuk menindaklanjuti 3. Kepala Bidang Anggaran memberikan disposisi tugas kepada Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran untuk membuat konsep NPHD 4. Konsep NPHD diverifikasi oleh Kepala Bidang Anggaran 5. Kepala Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran menyerahkan konsep NPHD kepada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Malang 6. Penandatanganan NPHD oleh calon penerima hibah 7. Konsep NPHD disampaikan kepada Sekretaris Daerah atau Walikota Malang untuk mendapatkan tanda tangan 8. NPHD yang sudah mendapatkan tanda tangan Sekretaris Daerah atau Walikota disampaikan kembali kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah memerintahkan kepada Kepala Bidang Anggaran untuk diproses lebih lanjut. 10. Kepala Bidang Anggaran mendisposisikan NPHD kepada Kepala Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran untuk menyerahkan NPHD kepada lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan 11. NPHD sudah mendapatkan tanda tangan kedua belah pihak, sebagai dasar pencairan dana hibah a. Proses di BPKAD : 2 hari kerja setelah berkas lengkap b. Proses di Sekretaris Daerah dan Walikota : 10 hari kerja Tidak ada biaya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan tugas penyelenggaraan layanan: a. Mengajukan Surat Keputusan Penerima Hibah untuk tanda tangan Walikota b. Mengajukan tanda tangan NPHD kepada Walikota Kepala Bidang Anggaran bersama Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Membuat draft SK penerima hibah sesuai APBD


14

9 10

11

12

13

b. Mengoreksi draft SK Penerima Hibah c. Mengajukan NPKND kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah d. Mengoreksi konsep NPHD e. Memproses penandatanganan NPHD oleh penerima hibah Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran , dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Membuat draft nota pengajuan konsep naskah dinas kepada Walikota b. Membuat konsep NPHD c. Mencetak NPHD : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pengawasan Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang yang terdiri dari : a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah b. Kepala Bidang Anggaran c. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran d. Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah f. Bendahara Pengeluaran PPKD Jaminan : 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB 2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut E : Efisien : Bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : Bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan Jaminan keamanan :

Program

Peningkatan

dan


Pengembangan

Pengelolaan 15

14

4.

dan keselamatan pelayanan Evaluasi Kinerja : Pelaksana

Keuangan Daerah - Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Secara periodik dan berkesinambungan

PELAYANAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD Pengendalian Anggaran Belanja SKPD dalam hal ini adalah melaksanakan

pengendalian terhadap pengajuan penyerapan yang tertera pada SPM SKPD berdasarkan nama kegiatan, sumber dana, rekening belanja, pagu anggaran sesuai dengan DPASKPD/Penjabaran APBD. Standar Pelayanan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran SKPD No. 1.

2.

3.




dan

URAIAN : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun. c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 d. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang e. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang f. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang : a. Surat permohonan pencairan anggaran dari SKPD b. DPA atau DPPA SKPD c. Surat Perintah Membayar – SPM SKPD : 1. Berkas pencairan anggaran diterima Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Sekretaris Badan dan didisposisikan kepada Kepala Bidang Anggaran 2. Kepala Bidang Anggaran memberikan disposisi kepada Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran 3. Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran dibantu staf


16

4. 5. 6. 7.

8.

9 10

11

12

melakukan verifikasi anggaran belanja untuk disesuaikan dengan DPA /DPPA – SKPD meliputi : a. Judul program dan kegiatan b. Sumber dana c. Kode rekening d. Plafon/pagu anggaran yang tersedia e. Penggunaan dana disesuaikan dengan kode rekening 4. Berkas yang sudah diverifikasi diteruskan kepada Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi untuk diproses lebih lanjut waktu : 1 (satu) hari kerja

Jangka penyelesaian Biaya / Tarif : Tidak ada biaya Produk Pelayanan : Check list kendali Sarana, prasarana, : Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas dan/atau fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kompetensi : Kepala Bidang Anggaran, dengan tugas penyelenggaraan pelaksana layanan: Mengecek kesesuaian pengajuan pencairan dengan DPA/DPPASKPD setelah dicek oleh Kasubid Administrasi Anggaran Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran bersama Staf Administrasi Anggaran, dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Menerima pengajuan SPM dan kelengkapannya dari SKPD b. Mengecek kesesuaian pengajuan pencairan dengan DPA/DPPA- SKPD c. Menyerahkan SPM yang telah sesuai dengan DPA/DPPA SKPD untuk diteruskan prosesnya ke Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Pengawasan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 3 (tiga) orang yang terdiri dari : a. Kepala Bidang Anggaran b. Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran c. Staf Sub Bidang Administrasi Anggaran Jaminan : 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB 2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C

: Cepat

E

: Efisien

: Bermakna menyelesaiakan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut : Bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu


17

dan biaya yang dikeluarkan masyarakat R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : Bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan Jaminan keamanan : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan keselamatan Daerah pelayanan - Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Evaluasi Kinerja : Secara periodik dan berkesinambungan Pelaksana

13

14

PELAYANAN BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI 1.

PELAYANAN VERIFIKASI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Pencairan anggaran adalah proses tersedianya dana pembiayaan kegiatan yang

dilakukan sesuai rencana operasional atau program kerja. Sebagai sarana untuk pencairan dana tersebut diperlukan surat yakni SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana.

Surat

inilah yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD. SP2D adalah spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM saja. Standar Pelayanan Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) No. 1.


:

URAIAN a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5


18

d.

e.

f.

2.


: a.

b.

3.


c. d. e. : 1. dan

2.

3.

Tahun 2014 Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Surat Perintah Membayar (SPM) UP/GU/TU/LS dan LS Belanja Tidak Langsung yang diterbitkan oleh SKPD melalui aplikasi e-finance Surat Perintah Membayar (SPM) LS untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) yang diterbitkan oleh PPKD melalui aplikasi e-finance Permohonan pencairan dari SKPD Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran Dokumen-dokumen berkas pencairan SKPD mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan melalui aplikasi e-finance dilengkapi berkas pencairan anggaran yang terdiri dari SPM fisik, Permohonan Pencairan, Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan Dokumen-dokumen pencairan yang disampaikan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK-SKPD) / Bendahara Pengeluaran SKPD melalui loket verifikasi Petugas Verifikasi pada loket menerima berkas SPM dan kelengkapannya, meliputi : - Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPM berdasarkan checklist kelengkapan dokumen SPM - Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata cara penulisan dan pengisian, penghitungan nominal dan penghitungan pajak serta kelengkapan tandatangan pada berkas SPM dll - Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada SKPD penerbit SPM dan berkas yang telah diperbaiki dan dilengkapi, dikembalikan ke loket verifikasi untuk dicek ulang. Apabila berkas sdh benar dan lengkap maka petugas verifikasi melaksanakan cek aplikasi e-finance kemudian diteruskan ke Kasubid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas. Berkas lengkap dan benar oleh Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas diverifikasi : - Berkas yang masih terdapat kekeliruan atau tidak dapat diterima, diterbitkan surat penolakan penerbitan SP2D


19

4. 5. 6. 7.

8.

disertai saran perbaikan - Berkas yang sudah diperbaiki, dikembalikan kepada BUD paling lambat 2 hari kerja setelah terbitnya surat penolakan 4. Berkas yang sudah diverifikasi diteruskan kepada Kepala BPKAD untuk dimintakan persetujuan atas pengajuan pencairan - Apabila Kepala BPKAD menolak memberikan persetujuan, maka berkas dikembalikan kepada Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas untuk klarifikasi ke SKPD yang bersangkutan 5. Berkas yang sudah disetujui, dikirimkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D waktu : 2 hari kerja

Jangka penyelesaian Biaya / Tarif : Tidak ada biaya Produk Pelayanan : SPM yang memenuhi persyaratan untuk dapat diterbitkan SP2D Sarana, prasarana, : Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas dan/atau fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kompetensi : Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas pelaksana sebagai petugas verifikasi pada Loket, dengan tugas penyelenggaran layanan : a. Menerima berkas pencairan anggaran yang terdiri dari SPM, Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan Dokumen-dokumen pencairan yang disampaikan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK-SKPD) / Bendahara Pengeluaran SKPD b. Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPM berdasarkan checklist UP/GU/TU dan LS kelengkapan dokumen SPM c. Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata cara penulisan dan pengisian, penghitungan pada SPM dll d. Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada SKPD penerbit SPM e. Menerima pengembalian berkas dari SKPD yang telah diperbaiki dan dilengkapi f. Melakukan pengecekan pada e-finance yang telah dinyatakan lengkap dan benar g. Meneruskan SPM yang sudah dinyatakan lengkap dan diregister ke Ka Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas a. Meneliti kembali kesesuaian dokumen yang terlampir dengan checklist dan hasil verifikasi petugas loket b. Apabila masih ditemukan kesalahan / berkas tidak lengkap maka diterbitkan surat penolakan SPM yang ditandatangani oleh Kasubbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas dan dikembalikan ke SKPD terkait selambat-lambatnya 2 (dua) Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

20

9 10

11

12

13

hari kerja untuk segera diperbaiki/dilengkapi c. Apabila sudah benar maka KaSubid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas melakukan check list pd aplikasi e-finance dan memberikan acc untuk diterbitkan SP2D : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pengawasan Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 8 ( delapan ) orang yang terdiri dari : 1. Kepala Bidang Pernbendaharaan dan Akuntansi 2. Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi; 3. Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi sebagai petugas loket verifikasi ( 6 orang) Jaminan : 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB 2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut E : Efisien : Bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : Bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan Jaminan keamanan : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan keselamatan Daerah pelayanan a. Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan b. Penatausahaan Keuangan PPKD c. Penyusunan dan Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah d. Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

21

e.

14


Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Secara periodik dan berkesinambungan

Informasi

2. PELAYANAN PENERBITAN SP2D Standar Pelayanan Penerbitan SP2D No. 1.


:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

2.

3.



:

a.

:

b. c. d. a.

dan b. c. d. e. f.

URAIAN Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Surat Perintah Membayar (SPM) dari SKPD yang sudah diverifikasi petugas loket dan sudah disetujui Ka Subid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Permohonan pencairan Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran Dokumen-dokumen berkas pencairan Berkas yang sudah disetujui, dikirimkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D Pencataan Register SP2D dan Daftar Penguji Pencetakan SP2D Pengecekan Hasil Cetakan SP2D dan Daftar Penguji Hasil cetakan SP2D yang telah dicek dan dinyatakan clear diteruskan ke Kuasa BUD Penandatanganan SP2D oleh Kuasa BUD


22

g.

4. 5. 6. 7.

8.

Apabila karena satu atau lain hal Kuasa BUD menolak untuk menandatangani SP2D maka Kuasa BUD dapat menghubungi SKPD yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi dan/atau memberikan saran perbaikan h. SKPD memberikan klarifikasi atau memenuhi perbaikan sesuai saran dari kuasa BUD i. SP2D yang telah ditandatangani oleh Kuasa BUD dipisahkan lembar Daftar Pengujinya sesuai dengan peruntukan masing-masing lembarnya j. Daftar Penguji lembar ke 1 dikirim ke Bank Persepsi untuk kontrol k. SP2D Lembar ke 1,2,3 di stembel oleh BUD dan diberi tanggal pencairan untuk selanjutnya dibawa ke Bank Persepsi untuk pencairan/pemindahbukuan dan validasi l. SP2D lembar ke 4 untuk arsip Bendahara Umum Daerah m. Bank Persepsi input dalam Rekening Koran dan Nota Debet n. BUD entry berdasarkan Rekening Koran dari Bank Persepsi waktu : 2 hari kerja

Jangka penyelesaian Biaya / Tarif : Tidak ada biaya Produk Pelayanan : Surat Perintah Pencairan Dana Sarana, prasarana, : Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas dan/atau fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kompetensi : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan tugas pelaksana penyelenggaraan layanan: Persetujuan atas pencairan anggaran Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Selaku kuasa BUD dalam penerbitan SP2D Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas, Selaku Pembantu Kuasa BUD Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas, dengan tugas penyelenggaran layanan : a. Membuat SP2D; b. Mengisi daftar penguji sesuai SP2D; c. Meregister SP2D; d. Mengajukan tanda tangan SP2D kepada Kuasa BUD e. Memeriksa kebenaran daftar penguji dengan SP2D f. Menyerahkan SP2D Bank Persepsi selaku RKUD; Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas sebagai petugas verifikasi SP2D a. Menverifikasi dan mengecek ulang kesesuaian SP2D yang tercetak dengan SPM yang telah diverifikasi b. Memberi stempel tanggal dan stempel BUD c. Setelah benar dan sesuai diserahkan kembali ke Ka Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas untuk diteruskan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi untuk penandatanganan SP2D Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi selaku Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

23

9 10

11

12

Kuasa BUD a. Menverifikasi ulang kesesuaian SP2D yang disertai Daftar Penguji b. Jika telah diperiksa kebenarannya kemudian menandatangani SP2D c. Menyerahkan kembali SP2D yang sudah ditandatangani ke Staf Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas sebagai petugas pendokumentasian dan pengarsipan SP2D a. Memilah, mendokumentasikan dan mengarsipkan SP2D bersama berkas SPM dan data pendukungnya : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pengawasan Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari : a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ( PPKD) b. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi c. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengeleolaan Kas d. Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas (6 org) e. Bendahara Pengeluaran SKPD Jaminan Pelayanan

:

Jadwal pelayanan setiap hari kerja 1. Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB 2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB 3. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut E : Efisien : Bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : Bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam


24

13

14

3.

memberikan pelayanan Jaminan keamanan : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan keselamatan Daerah pelayanan a. Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan b. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah c. Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah d. Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah e. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Kinerja : Secara periodik dan berkesinambungan Pelaksana PELAYANAN

GAJI

DAN

PENERBITAN

SURAT

KETERANGAN

PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN Gaji adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah yang berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999. Di bagian penjelasan, menegaskan bahwa pada dasarnya setiap pegawai negeri beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya sehingga dengan demikian dapat memusatkan perhatian untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dalam menentukan besarnya gaji diperhatikan kemampuan keuangan negara, selain itu harus pula memperhatikan keadaan tempat di mana pegawai negeri itu dipekerjakan. Selain gaji pokok, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan dan tunjangan lain-lain. Pembayaran gaji pegawai tersebut diberikan kepada setiap awal bulan sebelum yang bersangkutan melaksanakan tugasnya. Rincian pembayaran gaji dimuat dalam sebuah daftar yang disebut dengan Daftar Gaji Induk/bulanan yang dikeluarkan oleh satuan kerja di mana pegawai tersebut gajinya dibayarkan. Standar Pelayanan Gaji dan PenerbitanSurat Keterangan Pemberhentian Pembayaran No. 1.


:

URAIAN a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota


25

2.

3.



Malang Tahun 2013-2018 c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 d. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang e. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang f. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang : Dokumen sumber untuk penyesuaian gaji dan tunjangan dan pembuatan SKPP (Surat Keputusan Mutasi, Kenaikan/Penurunan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Pensiun, Tugas Belajar, Meninggal Dunia, Kelahiran Anak) : Proses Pelaksanaan Perhitungan dan Penyesuaian Gaji dan dan Tunjangan : 1. SKPD mengirimkan berkas permohonan atas Surat Keputusan Mutasi, Kenaikan/Penurunan Pangkat, Kenaikan/Penurunan Gaji Berkala, Pensiun, Tugas Belajar, Akte kelahiran, Akte kematian ke Sekretariat BPKAD 2. Persetujuan / Disposisi dari Kepala BPKAD untuk diproses lebih lanjut 3. Berkas permohonan diverifikasi untuk penyesuaian gaji serta tunjangan 4. Pemrosesan kekurangan gaji, gaji susulan maupun uang duka 5. Data pembaharuan diinput pada database gaji dan tunjangan 6. Bendahara SKPD mengambil persyaratan gaji dan daftar gaji setiap minggu ke-3 tiap bulannya, sebagai dasar pembuatan SPM – Gaji dan Tunjangan 7. Bendahara SKPD membuat SPP dan SPM serta kelengkapan pencairan gaji Proses Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran : 1. SKPD mengirimkan SKPPS (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Sementara) dari SKPD untuk pegawai yang pensiun 2. Disposisi dari kepala BPKAD untuk diproses lebih lanjut; 3. Pengecekan dan Pencatatan Register SKPP ; 4. Pemrosesan dan pencetakan SKPP oleh operator; 5. Persetujuan Penerbitan SKPP oleh Kasubbid Perbendaharaan Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

26

4. 5. 6. 7.

8.

9 10

11

12

dan Pengelolaan Kas, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi 6. Penandatanganan SKPP oleh Kepala BPKAD 7. Penyerahan SKPP kepada Pemohon / SKPD terkait. waktu : 2 hari kerja

Jangka penyelesaian Biaya / Tarif Produk Pelayanan

: Tidak ada biaya : Lembar Persyaratan Gaji dan Daftar Gaji Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Sarana, prasarana, : Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas dan/atau fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kompetensi : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan tugas pelaksana penyelenggaraan layanan: Menandatangani Surat Ketetapan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Mengajukan tandatangan draft SKPP yang telah diverifikasi kepada Kepala BPKAD Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas, dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Mengecek ulang persyaratan gaji dan daftar gaji seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang b. Mengecek ulang kekurangan gaji, gaji susulan, uang duka wafat dan draft SKPP a. Mengecek rekonsiliasi pegawai dengan BKD, PT. TASPEN dan ASKES Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas, dengan tugas penyelenggaran layanan : a. Menerima berkas permohonan gaji dan SKPP b. Memproses perhitungan gaji dan SKPP Pengawasan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 6 (enam) orang yang terdiri dari : a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah b. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi c. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas d. Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas (3 orang) Jaminan : 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB 2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

27

13

14

4.

pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut E : Efisien : Bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : Bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan Jaminan keamanan : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan keselamatan Daerah pelayanan a. Peningkatan Pelayanan Gaji PNS b. Bimtek Pengelolaan Gaji Berbasis Aplikasi Evaluasi Kinerja : Secara periodik dan berkesinambungan Pelaksana PELAYANAN PENCAIRAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Standar Pelayanan Pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial

No. 1.


:

URAIAN a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 e. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah


28

f.

g.

h.

i.

j.

2.


: a.

b. c. d. e. f.

3.


g. : 1. dan 2. 3.

4.

5. 6.

Kota Malang Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/59/35.73.112.2015 Tentang Pemberian Hibah Daerah Kepada Lembaga Masyarakat Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/93/35.73.112/2015 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Proposal permohonan Dana Hibah dan Bantuan Sosial dari Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Surat Permohonan Pencairan Lampiran Peraturan Walikota Malang tentang Penjabaran APBD Surat Keputusan Walikota Malang tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial NPHD ( Nota Perjanjian Hibah Daerah) antara Pemerintah Kota Malang dan Penerima Hibah Surat Perintah Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) LS Hibah dan Bantuan Sosial dari PPKD Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran ( Pakta Integritas, Kesanggupan Mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana) Dokumen-dokumen berkas pencairan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial mengajukan permohonan pencairan dana sesuai NPHD dan Surat Keputusan Hibah dan Bantuan Sosial Persetujuan dari Walikota / Sekretaris Daerah untuk memproses lebih lanjut PPKD menerima berkas pengajuan dari penerima hibah dan bantuan sosial yang sudah didisposisi Walikota / Sekretaris Daerah Kepala Bidang Perbendaharaan & Akuntansi dan Kasubbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas meneruskan untuk diproses lebih lanjut ke Bendahara Pengeluaran PPKD Bendahara Pengeluaran PPKD memverifikasi kelengkapan berkas yang sudah masuk Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan berkas ang sudah


29

4. 5. 6.

7.

8.

lengkap untuk proses pencairan pencairan anggarannya yang terdiri dari SPM, Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan dokumen-dokumen pencairan yang disampaikan oleh Penerima Hibah dan Bantuan Sosial 7. Petugas Verifikasi pada loket PPKD menerima berkas SPM dan kelengkapannya, meliputi : - Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPM berdasarkan checklist kelengkapan dokumen SPM Hibah dan Bantuan Sosial PPKD - Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata cara penulisan dan pengisian, nominal hibah dan Bantuan Sosial pada SPM dll - Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada SKPD penerbit SPM dan berkas yang telah diperbaiki dan dilengkapi, dikembalikan ke loket verifikasi untuk dicek ulang - Berkas lengkap dan benar diteruskan ke Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas 8. Berkas lengkap dan benar dari Petugas verifikasi oleh Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas untuk : - Berkas yang masih terdapat kekeliruan atau tidak dapat diterima, diterbitkan surat penolakan penerbitan SP2D disertai saran perbaikan - Berkas yang sudah diperbaiki, dikembalikan kepada BUD paling lambat 2 hari kerja setelah terbitnya surat penolakan 9. Berkas yang sudah diparaf diteruskan kepada Kepala BPKAD untuk dimintakan persetujuan atas pengajuan pencairan - Apabila Kepala BPKAD menolak memberikan persetujuan, maka berkas dikembalikan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan untuk klarifikasi ke SKPD yang bersangkutan 10. Berkas yang sudah disetujui, dikirimkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D Hibah dan Bantuan Sosial waktu : 5 hari kerja

Jangka penyelesaian Biaya / Tarif Produk Pelayanan

: Tidak ada biaya : - Proposal yang memenuhi persyaratan dapat dibuatkan SPM - SPM yang memenuhi persyaratan untuk dapat diterbitkan SP2D Sarana, prasarana, : Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas dan/atau fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kompetensi : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan tugas pelaksana penyelenggaraan layanan: a. Persetujuan atas pencairan anggaran b. Menandatangani SPM selaku Pengguna Anggaran PPKD Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

30

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan tugas penyelenggaraan layanan: a. Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK- PPKD ) b. Melakukan verifikasi kelengkapan SPM sebelum diberikan ke Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran PPKD Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi a. Memberikan Disposisi untuk pemrosesan lebih lanjut sesuai ketentuan b. Selaku kuasa BUD dalam penerbitan SP2D Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPKD dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Meneliti kembali kesesuaian dokumen yang terlampir dengan checklist dan hasil verifikasi petugas loket b. Apabila masih ditemukan kesalahan / berkas tidak lengkap maka diterbitkan surat penolakan SPM yang ditandatangani oleh Kasubbag Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas dan dikembalikan ke PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja untuk segera diperbaiki/dilengkapi c. Meneruskan berkas yang sudah lengkap ke Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D d. Memberikan Disposisi untuk pemrosesan lebih lanjut sesuai ketentuan dan mengecek kelengkapan dan menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja Bantuan Sosial dan Hibah e. Melakukan verifikasi berkas SPM Belanja Bantuan Sosial dan Hibah f. Memproses lebih lanjut Penerbitan SP2D g. Memeriksa kebenaran daftar penguji dengan SP2D Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD, dengan tugas penyelenggaraan layanan : a. Mengecek kelengkapan berkas yang masuk dari Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial b. Membuat Buku Register Surat Masuk untuk Hibah dan Bantuan Sosial c. Menghimpun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja Bantuan Sosial dan Hibah dari PPTK PPKD untuk diusulkan ke PPK- PPKD untuk dibuatkan SPM d. Membuat Buku Register untuk SPP, SPM Belanja Hibah dan Bantuan Sosial e. Menyerahkan berkas pencairan Hibah dan Bantuan Sosial pada Loket Verifikasi f. Menghubungi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial untuk mencairkan SP2D yang sudah terbit dan meminta kelengkapan Pakta Integritas serta Surat Kesanggupan pertanggungjawaban dari Penerima Hibah dan Bantuan Sosial g. Menata arsip dan memberikan kodefikasi arsip pencairan Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

31

9. 10

11

12

Dana Hibah dan Bantuan Sosial Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas sebagai petugas verifikasi pada Loket, dengan tugas penyelenggaran layanan : a. Menerima berkas pencairan anggaran yang terdiri dari SPM, Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan Dokumen-dokumen pencairan yang disampaikan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD b. Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPM berdasarkan checklist LS Hibah dan Bantuan Sosial dan kelengkapan dokumen SPM c. Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata cara penulisan dan pengisian, penghitungan pada SPM dll d. Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD e. Menerima pengembalian berkas dari PPKD yang telah diperbaiki dan dilengkapi f. Meneruskan SPM yang sudah dinyatakan lengkap dan deregister ke Kepala Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas, dengan tugas penyelenggaran layanan : a. Membuat SP2D; b. Mengisi daftar penguji sesuai SP2D; c. Meregister SP2D; d. Memverifikasi dan mengecek ulang kesesuaian SP2D dengan berkas SPM dan kelengkapannya e. Menyerahkan SP2D Bank Persepsi selaku RKUD; : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pengawasan Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 9 ( Sembilan ) orang yang terdiri dari : 1. Kepala BPKAD 2. Sekretaris BPKAD 3. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi 4. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas 5. Subbag Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi (5 orang). 6. Bendahara Pengeluaran PPKD Jaminan Pelayanan

: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB 2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan pelayanan dengan tepat waktu dan Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

32

13

14

5.

tidak berlarut-larut E : Efisien : Bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : Bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan Jaminan keamanan : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan keselamatan Daerah pelayanan a. Penatausahaan keuangan PPKD b. Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial Evaluasi Kinerja : Secara periodik dan berkesinambungan Pelaksana

PELAYANAN PENERIMAAN KAS Standar Pelayanan Penerimaan Kas

No. 1.


: a.

b.

c.

d.

e.

URAIAN Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur


33

2.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang f. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 g. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang h. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial i. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Persyaratan : a. SKPD ( Surat Ketetapan Pajak Daerah ) Pelayanan b. SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) c. STS (Surat Tanda Setoran) d. NK (Nota Kredit) e. RC (Rekening Koran) f. Dokumen-dokumen Pendukung Penerimaan Kas Sistem, : a. Kepala SKPD / Pengguna Anggaran menerbitkan SKPD / mekanisme dan SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan SKRD prosedur b. Pembayaran Pajak / Retribusi Daerah disertai SKPD / SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan SKRD ke Bank disertai dengan STS c. Bank Persepsi menerbitkan Slip Setoran/Bukti Lain yang sah dan Nota Kredit untuk diserahkan ke Wajib Pajak / Wajib Retribusi, Bendahara Penerimaan SKPD dan BUD d. Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Penerimaan PPKD melakukan entry data pada aplikasi SIPKD e. Petugas Verifikasi pada Loket Penerimaan Kas membandingkan Nota Kredit dan STS dan melakukan entry data pada aplikasi SIPKD f. Petugas Verifikasi pada Loket Penerimaan Kas melaksanakan rekonsiliasi harian dengan Bank Persepsi Jangka waktu : 1 hari kerja penyelesaian Biaya / Tarif : Tidak ada biaya Produk Pelayanan : SPM yang memenuhi persyaratan untuk dapat diterbitkan SP2D Sarana, prasarana, : Sarana : meja, kursi, filling kabinet, almari, komputer, fasilitas dan/atau fasilitas telekomunikasi, stempel Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kompetensi : Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas pelaksana sebagai petugas verifikasi pada Loket Penerimaan Kas , Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

34

9. 10

11

12

dengan tugas penyelenggaran layanan : a. Menerima STS dari Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Penerimaan PPKD dengan dilampiri berkas kelengkapannya (SKPD / SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan SKRD) b. Melaksanakan verifikasi terkait penulisan dan kode rekening belanja pada STS dari Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Penerimaan PPKD dengan dilampiri berkas kelengkapannya (SKPD / SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan SKRD) c. Membubuhkan paraf dan meneruskan ke BUD untuk menandatangani STS d. Mengembalikan STS yang salah kepada SKPD terkait untuk diperbaiki dan dikembalikan kembali e. Melaksanakan Rekonsiliasi Harian dengan Bank Persepsi f. Membandingkan Nota Kredit dan STS dan melakukan entry data pada aplikasi SIPKD g. Membuat laporan Buku Kas Harian, Rekening Koran dan Berita Acara Rekonsiliasi Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas a. Melaksanakan verifikasi kesesuaian terkait penulisan dan kode rekening belanja pada STS dari Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Penerimaan PPKD dengan dilampiri berkas kelengkapannya (SKPD / SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan SKRD) b. Sebagai BUD menandatangani STS c. Mengembalikan STS yang salah kepada SKPD terkait untuk diperbaiki dan dikembalikan kembali d. Melaksanakan Rekonsiliasi Harian dengan Bank Persepsi e. Melakukan pengecekan dan membubuhkan parat laporan harian yaitu laporan Buku Kas Harian, Rekening Koran dan Berita Acara Rekonsiliasi : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pengawasan Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 4 ( Empat ) orang yang terdiri dari : a. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi b. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas c. Staf Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi selaku Petugas Loket Verifikasi Penerimaan Kas (1 orang) d. Staf Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi selaku Bendahara Penerimaan PPKD (1 orang) Jaminan Pelayanan

: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB 2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

35

13

Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut E : Efisien : Bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : Bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan Jaminan keamanan : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan keselamatan Daerah pelayanan - Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolan Kas - Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja - Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapan Asli Daerah

14



6.

PELAYANAN ASISTENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah agar penyusunan Laporan Keuangan menghasilkan laporan yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Disamping itu pula, untuk mempermudah penyajian data dalam proses audit maka diperlukan pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baik secara manual maupun menggunakan Sistim Informasi Keuangan Daerah. Standar Pelayanan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD No. 1.


URAIAN : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan


36

2. 3.

4. 5. 6. 7.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 f. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi g. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang h. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang i. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Persyaratan : a. Dokumen transaksi pendapatan, belanja dan aset SKPD Pelayanan b. Dokumen Draft Laporan Keuangan SKPD Sistem, : 1. SKPD membawa berkas yang terdiri dari dokumen-dokumen mekanisme dan yang menjadi persyaratan asistensi laporan keuangan prosedur 2. Berkas dokumen diajukan dan dikonsultasikan kepada petugas asistensi pendampingan dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari LRA, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), LO 3. Pelaksanaan verifikasi atas kelengkapan dokumen berupa bukti-bukti transaksi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan 4. Pendampingan dalam proses analisa atas transaksi keuangan dan aset sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan SKPD 5. SKPD menyusun dan mengumpulkan Laporan Keuangan yang lengkap dan akuntabel sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Jangka waktu : 3 kali pertemuan masing-masing 2 jam penyelesaian Biaya / Tarif : Tidak ada biaya Produk Pelayanan : Laporan Keuangan SKPD Sarana, prasarana, : Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas dan/atau fasilitas telekomunikasi Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

37

Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi : Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Staf Bidang Akuntansi a. Menerima data sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan SKPD b. Melakukan validasi atas laporan keuangan dan data dari SKPD c. Melakukan rekonsiliasi atas Laporan Realisasi Anggaran, Pengkapitalisasian aset dan neraca serta data pendukung lainnya dari SKPD : Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas

8.


9

Pengawasan Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 3 (tiga) orang yang terdiri dari : a. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi b. Kepala Sub Bidang Akuntansi c. Staf Sub Bidang Akuntansi Jaminan : 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB 2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut E : Efisien : Bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : Bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan Jaminan keamanan : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan keselamatan Daerah pelayanan - Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Evaluasi Kinerja : Secara periodik dan berkesinambungan Pelaksana

10

11

12

13

14


38

PELAYANAN BIDANG ASET DAERAH 1.

PEMANFAATAN

PELAYANAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IJIN PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU YANG DIMILIKI/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG Pemakaian tempat-tempat tertentu yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang adalah pemakaian tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Standar Pelayanan Pembayaran Retribusi Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang

No. KOMPONEN 1. Dasar Hukum

a. b.

c.

d. e. f. g. h.

i.

2.


URAIAN Undang-Undang : Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

a. SPRT : (Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang) b. SK Ijin Pemakaian Tempat-tempat Tertentu yang Dimiliki/Dikuasai oleh Pemerintah Daerah c. SPPT PBB tahun berjalan untuk menentukan tarif SKRD Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

39

3.

Sistem, mekanisme dan prosedur

4.

Jangka waktu penyelesaian Biaya / Tarif

5. 6. 7.

Produk Pelayanan Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

8.


9

Pengawasan Internal Penanganan pengaduan, saran dan masukan Jumlah pelaksana

10

11

12

Jaminan Pelayanan

1. Wajib : Retribusi menyerahkan persyaratan ke Loket Retribusi Sewa Tanah/Retribusi Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dimilki/Dikuasai oleh Pemerintah Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang 2. Petugas Loket meneliti ada atau tidaknya tunggakan. 3. Petugas Loket mencocokkan SPRT dengan SPPT PBB tahun berjalan 4. Petugas mencetak SKRD sebagai dasar pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi 5. SPRT ditarik dan Wajib Retribusi diberi SKRD sebagai bukti pembayaran retribusi 1 hari :kerja Berdasarkan : Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 Bab III ; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8 dan Pasal 9 (terlampir) Surat Ketetapan : Retribusi Daerah (SKRD) Sarana: : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas telekomunikasi, alat tulis kantor Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi : Bidang Pemanfaatan Aset Daerah Kepala Menandatangani SKRD Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah Mengoreksi draft SKRD Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah a. Menerima dan meneliti berkas persyaratan pembayaran b. Membuat SKRD dan mencetak SKRD c. Meregister SKRD pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh pemerintah kota Malang Kepala: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kotak: pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat setiap semester dalam tahun berjalan 3 1. 2. 3. 1.

(tiga) : orang yang terdiri dari : Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah Jadwal : pelayanan setiap hari kerja Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB 2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut E : Efisien : Bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu


40

13

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

14

Evaluasi Kinerja Pelaksana

2.

dan biaya yang dikeluarkan masyarakat R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : Bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang - Perhitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah - Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi Secara : periodik dan berkesinambungan

PELAYANAN IJIN BARU PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU YANG DIMILIKI/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG

Standar

Pelayanan

Ijin

Baru

Pemakaian

Tempat-Tempat

Tertentu

yang

Dimiliki/Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang No. 1.


:

a. b.

c.

d. e. f.

URAIAN Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah


41

g. h. i.

j.

2.

3.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang


: a. Blanko Permohonan Ijin Pemakaian dan Pernyataan Tidak Keberatan Disertifikatkan Atas Nama Pemerintah Kota Malang b. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan c. Fotocopy SPPT PBB dan Bukti Pelunasan PBB tahun berjalan d. Fotocopy Kartu Keluarga e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku f. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar g. Surat Keterangan domisili dari kelurahan setempat h. Meterai Rp 6000 sebanyak 2 lembar


: 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada Walikota dan Malang 2. Walikota Malang memberikan disposisi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memberikan disposisi untuk pemrosesan ijin kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah 4. Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah memerintahkan kepada Sub Bidang Penggunausahaan untuk pemrosesan 5. Pelaksanaan peninjauan lokasi di tempat yang dimaksud untuk diukur oleh Tim Pertimbangan yang terdiri dari : Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Pengawasan Bangunan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Bagian Hukum 6. Pengajuan telaahan staf kepada Walikota dengan dasar hasil pengukuran yang telah dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan sebagai bahan pertimbangan 7. Apabila Walikota setuju atas telaah staf tersebut, maka diterbitkan Surat Ijin Baru Pemakaian Tempat-tempat Tertentu Yang Dimiliki/Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang 8. Apabila Walikota tidak menyetujui, maka diterbitkan surat penolakan yang ditandatangani oleh Walikota Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

42

4. 5.

6. 7.

8.

9 10

11

12

Jangka waktu : 21 hari kerja penyelesaian Biaya / Tarif : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 Bab III ; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9 dan 10 (terlampir) Produk Pelayanan : Surat Ijin Baru Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang Sarana, prasarana, : Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas dan/atau fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kompetensi : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pelaksana Paraf Draf SK setelah dikoreksi oleh Kepala Bidang untuk tanda tangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota Malang Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah Koreksi ulang Draf SK dan Paraf Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah a. Verifikasi berkas pengajuan data Aset Pemerintah Kota Malang dan Paraf Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah a. Koreksi ulang Draft SK dan Paraf Kepala Bidang Pengendalian Aset Daerah b. Koreksi ulang Draft SK dan Paraf Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah Verifikasi berkas pengajuan/permohonan dengan data Aset Pemerintah Kota Malang dan Paraf Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah a. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan yang masuk b. Membuat draft SK dan memproses untuk penerbitan SK Pengawasan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah 3. Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah 4. Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah 5. Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah 6. Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah 7. Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah Jaminan Pelayanan

: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB 2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

43

13

14

3.

C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut E : Efisien : Bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : Bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan Jaminan keamanan : a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan keselamatan Keuangan Daerah pelayanan - Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Evaluasi Kinerja : Pelaksana


PELAYANAN IJIN BALIK NAMA PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT TERTENTU YANG DIMILIKI/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG Pelayanan ijin balik nama pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh

pemerintah Kota Malang adalah berupa perubahan status kepemilikan pemakaian tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Standar Pelayanan

Ijin Balik Nama Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang

Dimiliki/Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang No. 1.


:

a. b.

URAIAN Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah


44

c.

d. e. f. g. h. i.

j.

2.

3.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

: a. Surat Keputusan Ijin Pemakaian Asli b. Fotocopy Bukti Pelunasan Retribusi Sewa 5 (lima) tahun terakhir c. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) d. Fotocopy SPPT PBB dan Bukti Pelunasan PBB tahun berjalan e. Fotocopy Kartu Keluarga f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku g. Blangko Permohonan Balik Nama dan Pernyataan h. Bukti Pengalihan Hak Atas Bangunan (Jual Beli, Waris, Hibah) Asli atau fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang i. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar j. Meterai Rp 6000 sebanyak 2 lembar k. Surat Keterangan tidak keberatan di Sertifikatkan oleh Pemerintah Kota Malang l. Berita Acara Penyerahan Tanah dari pemegang Ijin lama kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah (persetujuan) : 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada Walikota dan Malang c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan Bukti Pengalihan Hak Atas Bangunan yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang dan surat ijin pemakaian yang lama 2. Pengetikan surat rekomendasi persetujuan dari Walikota Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

45

4. 5.

6. 7.

8.

9 10

11

12

Jangka penyelesaian Biaya / Tarif

3. Pemrosesan pembuatan SK Ijin Balik Nama 4. SK ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Malang waktu : 21 hari kerja

: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 Bab III ; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9 dan 10 (terlampir) Produk Pelayanan : Surat Ijin Balik Nama Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dimiliki/Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang Sarana, prasarana, : Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas dan/atau fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kompetensi : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pelaksana a. Paraf Draf SK setelah dikoreksi oleh Kepala Bidang untuk tanda tangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota Malang Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah a. Koreksi ulang Draf SK Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah a. Verifikasi berkas pengajuan data Aset Pemerintah Kota Malang dan Paraf Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah a. Koreksi ulang Draft SK dan Paraf Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah a. Koreksi ulang Draft SK dan Paraf Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah a. Verifikasi berkas pengajuan data aset Pemerintah Kota Malang dan Paraf Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah a. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan yang masuk b. Membuat draft SK dan memproses untuk penerbitan SK Pengawasan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 7 (tujuh) orang yang terdiri dari : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah 3. Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah 4. Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah 5. Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah 6. Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah 7. Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah Jaminan : 1 Jadwal pelayanan setiap hari kerja Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

46

13

14

4.

2 Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut E : Efisien : Bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : Bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan Jaminan keamanan : a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan keselamatan Keuangan Daerah pelayanan - Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang Evaluasi Kinerja : Pelaksana

PELAYANAN

IJIN


PERPANJANGAN

PEMAKAIAN

TEMPAT-TEMPAT

TERTENTU YANG DIMILIKI/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG Standar Pelayanan

Ijin

Perpanjangan Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang

Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang No. 1.


:

a. b.

c.

d.

URAIAN Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah


47

e. f. g. h. i.

j.

2.

3.



Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

: a. Surat Keputusan Ijin Pemakaian Asli b. Fotocopy Bukti Pelunasan Retribusi Sewa 5 (lima) tahun terakhir c. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) d. Fotocopy SPPT PBB dan Bukti Pelunasan PBB tahun berjalan e. Fotocopy Kartu Keluarga f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku g. Blangko Permohonan Balik Nama dan Pernyataan h. Bukti Pengalihan Hak Atas Bangunan (Jual Beli, Waris, Hibah) Asli atau fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang i. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar j. Meterai Rp 6000 sebanyak 2 lembar k. Surat Keterangan tidak keberatan di Sertifikatkan oleh Pemerintah Kota Malang : 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada Walikota dan Malang c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan Bukti Pengalihan Hak Atas Bangunan yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang dan surat ijin yang lama 2. Pengetikan surat keputusan yang kemudian diteliti tarif retribusinya oleh kepala sub bidang penggunausahaan yang kemudian diparaf apabila sudah benar 3. Dikoreksi kembali dan diparaf oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Aset untuk diajukan ke Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah 4. Di Bidang Penatausahaan Aset Daerah diverifikasi dengan data aset kota Malang oleh Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah 5. Apabila sudah benar, diajukan kepada Kepala Bidang Penatausahaan untuk diberikan paraf Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

48

4. 5.

6. 7.

8.

9 10

11

Jangka penyelesaian Biaya / Tarif

6. Diteruskan kepada Kepala Bidang Pemanfaatan untuk dikoreksi kembali dan dibuatkan surat pengantar tanda tangan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 7. Disertai dengan surat pengantar melalui Bagian Hukum dilakukan pemrosesan pembuatan SK Ijin Perpanjangan Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang, tanda tangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota Malang waktu : 21 hari kerja

: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 Bab III ; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9 dan 10 (terlampir) Produk Pelayanan : Surat Ijin Perpanjangan Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang Sarana, prasarana, : Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas dan/atau fasilitas telekomunikasi, ATK Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kompetensi : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pelaksana - Paraf Draf SK setelah dikoreksi oleh Kepala Bidang untuk tanda tangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota Malang Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah - Koreksi ulang Draf SK Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah - Verifikasi berkas pengajuan data Aset Pemerintah Kota Malang dan Paraf Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah - Koreksi ulang Draft SK dan Paraf Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah - Koreksi ulang Draft SK dan Paraf Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah - Verifikasi berkas pengajuan data aset Pemerintah Kota Malang dan Paraf Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah a. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan yang masuk b. Membuat draft SK dan memproses untuk penerbitan SK Pengawasan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 7 (tujuh) orang yang terdiri dari : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah 3. Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah 4. Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

49

5. Kepala Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah 6. Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah 7. Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah 12

Jaminan Pelayanan

: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB 2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut E : Efisien : Bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : Bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan

13

Jaminan keamanan : a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan keselamatan Keuangan Daerah pelayanan - Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang - Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang - Pemberian / Pemasangan Papan Himbauan untuk Pengamanan Aset Pemerintah Daerah

14




50

PELAYANAN BIDANG PENATAUSAHAAN ASET 1.

PELAYANAN IJIN SURAT KETERANGAN STATUS TANAH Surat keterangan yang dimaksud dalam hal ini adalah surat keterangan atas tanah

yang dahulu berasal dari aset pelepasan tanah milik pemerintah Kota Malang. Standar Pelayanan Ijin Surat Keterangan Status Tanah No. 1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

8.


URAIAN : a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah c. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang d. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Persyaratan : a. Surat Permohonan Pelayanan b. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Pemohon c. Bukti Kepemilikan Tanah Sistem, : 1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Walikota mekanisme dan Malang c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset prosedur Daerah dengan melampirkan persyaratan 2. Verifikasi, penelitian dan pencocokan berkas pengajuan dengan peta aset dan data aset 3. Penyusunan telaah staf kepada Sekretaris Daerah 4. Pembuatan konsep jawaban surat kepada pemohon yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Jangka waktu : 4 hari kerja penyelesaian Biaya / Tarif : Tidak ada biaya Produk Pelayanan : Surat Keterangan Status Tanah Sarana, prasarana, : Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas dan/atau fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kompetensi : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pelaksana - Paraf Draf Surat setelah dikoreksi oleh Kepala Bidang untuk tanda tangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota Malang Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

51

9 10

11

12

13

Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah Koreksi ulang draf surat dan kesesuaian berkas permohonan Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah dan Staf Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah a. Meneliti dan mencocokkan berkas pengajuan dengan data aset dan peta aset b. Membuat konsep surat : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pengawasan Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 4 (empat) orang yang terdiri dari : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah 3. Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah 4. Staf Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah Jaminan : 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB 2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut E : Efisien : Bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan M : Mudah : Bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit A : Aktif : Bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan Jaminan keamanan : dan keselamatan pelayanan

a. Program Peningkatan Aset/Benda Daerah - Monitoring dan Evaluasi Inventaris Aset Milik Daerah - Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Milik Daerah - Pemutakhiran Data Sigma


52

-

Fasilitasi Perencanaan Pengadaan Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Malang Secara periodik dan berkesinambungan

14


2.

PELAYANAN PERMINTAAN BENDA BERHARGA Benda cetakan menjadi benda berharga melalui proses perforasi. Perforasi adalah

suatu tanda lubangan pada barang cetakan berupa huruf dan kode angka yang memberikan pengertian bahwa suatu barang cetakan telah diperiksa dan legal untuk dikeluarkan. Barang cetakan yang dimaksud adalah meliputi retribusi dan surat-surat berharga. Sebagai contoh retribusi adalah karcis parkir, SKRD, Karcis Pasar, Karcis Sampah dll. Sedangkan suratsurat berharga meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kelahiran dan Akta Kematian Standar Pelayanan Permintaan Benda Berharga No. 1.

2.

3.

4.


URAIAN : a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah c. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang d. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/17/35.73.408/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Persyaratan : a. Surat permohonan benda berharga Pelayanan b. Blanko permintaan penomoran benda berharga yang dibutuhkan Sistem, : 1. SKPD mengajukan surat permohonan benda berharga ke mekanisme dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah prosedur 2. Berkas dan surat permohonan diteruskan kepada Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah 3. Benda cetakan dan kelengkapannya diteliti oleh Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah untuk diteruskan kepada petugas perforasi 4. Proses perforasi dan pengecekan ulang nomer perforasi 5. Register Benda berharga Jangka waktu : 2 hari kerja penyelesaian Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

53

5. 6. 7.

8.

9 10

11

12

Biaya / Tarif : Tidak ada biaya Produk Pelayanan : Benda berharga Sarana, prasarana, : Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas dan/atau fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kompetensi : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pelaksana Disposisi surat permohonan benda berharga Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah Disposisi surat permohonan benda berharga kepada kepala sub bidang penyimpanan benda berharga dan aset daerah Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah a. Meneliti surat permohonan dan blanko permintaan benda berharga beserta berkasnya b. Berkas diteruskan kepada petugas perforasi Staf Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah a. Menerima dan meneliti kelengkapannya dan melaksanakan perforasi b. Mengecek penomoran bendel benda berharga c. Membuat register perforasi benda berharga Pengawasan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 4 (empat) orang yang terdiri dari : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah 3. Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah 4. Staf Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah Jaminan Pelayanan

: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB 2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut E : Efisien : Bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

54

M

13

14

7.

: Bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit A : Aktif : Bermakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan Jaminan keamanan : Program Peningkatan Aset/Benda DAerah dan keselamatan - Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Milik Daerah pelayanan Evaluasi Kinerja : Secara periodik dan berkesinambungan Pelaksana PELAYANAN

: Mudah

PEMINJAMAN

SURAT-SURAT

BERHARGA

(BPKB,

SERTIFIKAT TANAH, SAHAM, DEPOSITO) Standar Pelayanan Peminjaman Surat-Surat Berharga (BPKB, Sertifikat Tanah, Saham, Deposito) No. 1.


:

a.

b.

c. d.

e. f.

g.

URAIAN Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang


55

2.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

h. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/14/35.73.408/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Persyaratan : a. Surat Permohonan pinjam surat-surat berharga dari SKPD Pelayanan terkait secara terinci b. Surat Tugas dari SKPD terkait untuk menugaskan staf yang meminjam Surat-Surat Berharga c. Menunjukkan eblek yang bersangkutan sesuai Surat Tugas Sistem, : a. Kepala SKPD mengajukan surat permohonan peminjaman mekanisme dan surat berharga kepada Kepala BPKAD selaku BUD prosedur b. Kepala BPKAD memberikan disposisi untuk memproses lebih lanjut c. Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah menugaskan Kasubbid Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah untuk menindaklanjuti d. Kasubbid Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah menugaskan staf untuk menyiapkan surat berharga dimaksud e. Staf mencari Surat-surat Berharga melalui Data Elektronik untuk melihat kodefikasi f. Staf terkait menghubungi SKPD terkait untuk mengambil Surat Berharga yang sudah disiapkan g. Staf Membuat Register dan Tanda Terima peminjaman Surat-Surat Berharga Jangka waktu : 2 hari kerja penyelesaian Biaya / Tarif : Tidak ada biaya Produk Pelayanan : Surat Berharga yang dipinjam Sarana, prasarana, : Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas dan/atau fasilitas telekomunikasi, stempel, brankas tahan api Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi Kompetensi : Staf Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset pelaksana Daerah sebagai petugas verifikasi pada Loket Penerimaan Kas , dengan tugas penyelenggaran layanan : a. Melaksanakan tugas yang diberikan Kasubbid Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah untuk menindaklanjuti disposisi pimpinan untuk menyiapkan surat-surat berharga b. Melalui Data Elektronik untuk melihat kodefikasi staf mencari Surat-surat Berharga c. Mengambil Surat Berharga yang sudah disiapkan SKPD terkait d. Membuat Register dan Tanda Terima peminjaman SuratSurat Berharga Kepala Sub Bidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah a. melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait yang melakukan peminjaman surat-surat berharga b. Menugaskan staff untuk menindaklanjuti disposisi pimpinan untuk menyiapkan surat-surat berharga Standar Pelayanan Publik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

56

9. 10

11

12

c. Melaksanakan pengendalian peminjaman surat-surat berharga d. Menerima Berita Acara Penyerahan Surat-Surat Berharga dari SKPD terkait Kepala Bidang Penatausahaan Aset Daerah Melaporkan hasil pengendalian Surat-Surat Berharga kepada Kepala BPKAD selaku BUD Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah a. Memberikan disposisi untuk memproses lebih lanjut peminjaman Surat-Surat Berharga dari SKPD b. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Surat-Surat Berharga dengan SKPD Terkait : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pengawasan Internal Penanganan : Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pengaduan, saran setiap semester dalam tahun berjalan dan masukan Jumlah pelaksana : 4 ( Empat ) orang yang terdiri dari : a. Kepala BPKAD b. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi c. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas d. Staf Subbag Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi (1 orang) Jaminan Pelayanan

:

Jadwal pelayanan setiap hari kerja Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C

: Cepat

E

: Efisien

R

: Ramah

M

: Mudah

A

: Aktif

T

: Tepat

: Bermakna menyelesaiakan pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut : Bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat : Bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan : Bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit : Berrmakna bersikap aktif dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat : Bermakna ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan


57

13

14

Jaminan keamanan : dan keselamatan pelayanan Evaluasi Kinerja : Pelaksana

-



58

Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang

Recommend Documents