BAB III PEMBAHASAN
A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 1. Gambaran Singkat Perusahaan Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset
daerah
merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kepentingan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantu di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Boyolali. DPPKAD mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. a. VISI “Terwujudnya pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset daerah yang professional, transparan dan akuntabel” Penjelasan dari visi tersebut adalah: 1) Pengelolaan pendapatan mengandung maksud bahwa pendapatan dikelola secara lebih optimal dengan meningkatkan intensifikasi dan
39
40
ekstensifikasi
pendapatan
yang terukur dan
berkualitas serta
penggalian potensi pendapatan yang belum dimanfaatkan. 2) Pengelolaan keuangan yang professional, transparan dan akuntabel mengandung maksud bahwa: Keseluruhan kegiatan dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi
perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah harus mudah diakses oleh stakeholder dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten, berintegritas, dan dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 3) Pengelolaan aset daerah yang profersional mengandung maksud bahwa: Kekayaan Daerah yang berupa dengan berbagai macam suatu saat dapat dinilai dengan uang, dapat dikelola, sehingga mampu mendukung Pemda untuk mendanai seluruh program kegiatan Pemerintah Daerah. 4) Transparan dan Akuntabilitas mengandung makna bahwa: APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya yang
41
dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan dan dalam konteks penyusunan APBD, pergeseran anggaran untuk kode rekening belanja dilakukan secara cermat dan sesuai aturan perundang-undangan pada konteks pengelolaan dana daerah dilakukan secara adil, terukur dan mampu dipertanggungjawabkan dari sisi administratif serta aturan yang berlaku. b. MISI Misi DPPKAD Boyolali dirumuskan sebagai berikut: 1) Meningkatkan efektivitas sumber-sumber pendapatan daerah. 2) Meningkatkan
efektivitas
dan
efisiensi
dalam
pengelolaan
keuangan dan aset daerah. 3) Menerapkan sistem pengelolaan barang milik daerah dan penilaian aset sesuai SAP secara efektif dan transparan. 4) Memantapkan koordinasi perencanaan anggaran dan menjamin likuiditas anggaran daerah. c. Tugas dan fungsi DPPKAD Boyolali Tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten
Boyolali
adalah
melaksanakan
urusan
Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun fungsi dari DPPKAD Boyolali adalah:
42
1) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2) Pengorganisasian dan perencanaan dalam upaya Pengelolan, Pendapatan Akuntansi dan Perbendaharaan serta Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah.
2. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Boyolali Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari: a. Kepala b. Sekretariat, terdiri dari: 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3) Sub Bagian Keuangan c. Bidang Pendaftaran Pendapatan dan Penetapan Pendapatan 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan 2) Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran d. Bidang Pelayanan, Penagihan dan Lain-lain Pendapatan 1) Seksi Pelayanan 2) Seksi Penagihan dan Keberatan 3) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan e. Bidang Anggaran 1) Seksi Anggaran
43
2) Seksi Bina Keuangan f. Bidang Perbendaharaan 1) Seksi Belanja Langsung 2) Seksi Belanja Tidak Langsung 3) Seksi Kas Daerah g. Bidang Aset dan Akuntansi 1) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Aset 2) Seksi Penatausahaan Aset 3) Seksi Akuntansi
3. Deskripsi Jabatan a. Kepala Dinas Kepala DPPKAD mempunyai tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan
pelaksanaan
urusan
pemerintahan
daerah
berdasarkan asas otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. b. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan, barang, urusan umum dan kepergawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.
Dalam
menyelenggarakan
mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
tugas
pokok
skretariat
44
Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan dan pengolahan administrasi umum meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, keprotokolan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan barang. 2) Sub Bagian Keuangan Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan. 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan penyusunan dokumen satuan. c. Bidang Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mempunyai fungsi: 1) Pelaksanaan penetapan Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 2) Pelaksanaan penagihan dan pelaporan Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Bidang Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan membawahi seksi-seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut:
45
1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Seksi ini mempunyai tugas pokok melaksanakan pendaftaran, pendataan, penilaian, dan pemetaan objek dan subjek pajak Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 2) Seksi Penetapan Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Seksi penetapan PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok menetapkan besarnya nilai PBB dan BPHTB, menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan blangko lain yang diperlukan dalam penetapan PBB dan BPHTB. 3) Seksi Penagihan dan Pelaporan Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Seksi ini bertugas untuk melakukan penagihan, penyetoran, penyuluhan, penyisiran tunggakan, membuat target pendapatan, dan membuat laporan realisasi pendapatan Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. d. Bidang Pajak Daerah dan Pendapatan Lain-lain Bidang Pajak Daerah dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas pokok melaksanakan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, pelayanan, penyuluhan, intensifikasi dan ekstensifikasi
46
pajak daerah, melakukan pengurusan dana perimbangan lain-lain pendapatan daerah yang sah, menyusun rencana pendapatan, menghitung realisasi pendpatan serta menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan perundnag-undangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pajak Daerah dan Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi: 1) Pelaksanaan pendataan dan penetapan pajak daerah 2) Pelaksanaan penagihan pajak daerah 3) Pelaksanaan pengurusan dana perimbangan, pendapatan lain-lain dan pengendalian pendapatan. Bidang Pajak Daerah dan Pendapatan Lain-lain membawahi seksiseksi yang mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Seksi pendataan dan penetapan pajak daerah Seksi ini bertugas melaksanakan pendaftaran, pendataan, penilaian, penghitungan, penetapan, penerbitan dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 2) Seksi Penagihan Pajak Daerah Seksi
penagihan
pajak
daerah
mempunyai
tugas
pokok
memverifikasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), menerima, menagih, menyetorkan, melaporkan realisasi pajak daerah. 3) Seksi Dana Perimbangan, Pendapatan Lain-lain dan Pengendalian Pendapatan
47
Seksi ini mempunyai tugas pokok melaksanakan pengurusan dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, menyusun rencana pendapatan daerah, menghitung realisasi pendapatan daerah serta menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah. e. Bidang Anggaran Bidang
anggaran
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengesahan DPA-SKPD/DPA-SKPKD, penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), penyusunan pedoman penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengelolaan belanja hibah, subsidi, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan evaluasi Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bidang anggaran mempunyai fungsi: 1) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2) Pembinaan dan pengelolaan dana bantuan daerah 3) Pelaksanaan evaluasi administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bidang anggaran membawahi seksi-seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Seksi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
48
Seksi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah bertugas untuk melaksanakan penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD). 2) Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Daerah Seksi ini mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan belanja hibah, subsidi, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. 3) Seksi Evaluasi Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Seksi ini mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD dan melaksanakan evaluasi Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyusun analisa standar biaya, dan menyusun standar harga.
49
f. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM), penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembayaran gaji pegawai, pencatatan perkembangan realisasi penerimaan dan pengeluaran pelaksanaan
APBD,
penyusunan
laporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan mempunyai fungsi: 1) Pengelolaan pembukuan dan pelaporan 2) Pengelolaan perbendaharaan; dan pengelolaan kas daerah Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan membawahi seksi-seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut: 1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan Seksi pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pencatatan perkembangan realisasi penerimaan dan pengeluaran
pelaksanaan
APBD,
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
penyusunan
laporan
50
2) Seksi Perbendaharaan Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM), penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembayaran gaji pegawai. 3) Seksi Pengelolaan Kas Daerah Seksi
Pengelolaan
Kas
Daerah
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah. g. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan barang milik daerah, tuntutan ganti rugi, utang piutang dan investasi pemerintah daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi: 1) Pelaksanaan pendataan aset daerah 2) Pengelolaan aset daerah 3) Pengelolaan utang piutang dan investasi pemerintah daerah.
51
B. AKUNTANSI ASET TETAP SKPD KABUPATEN BOYOLALI Akuntansi aset tetap SKPD Kabupaten Boyolali diatur dalam PERBUP Nomor 37 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boyolali. 1. Pihak-pihak Terkait Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain adalah: a. Bendahara Barang atau Pengurus Barang Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara barang/pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen dokumen atas pengelolaan aset tetap. b. Bendahara Pengeluaran Bendahara
pengeluaran
bertugas
untuk
menyiapkan
dan
menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap. c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap. d. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.
52
2. Dokumen Sumber Dokumen sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keungan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan pada Akuntansi Aset Tetap SKPD meliputi: a. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan; b. SP2D LS; c. SPJ d. Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap; e. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset; dan f. Dokumen lain yang dipersamakan. 3. Pencatatan dalam Akuntansi Aset Tetap SKPD Pencatatan transaksi aset dapat dibedakan sesuai dengan sifat dan hal-hal yang sering diperlakukan terhadap aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pencatatan transaksi aset dapat diuraikan sebagai berikut: a. Perolehan Aset Tetap Perolehan aset tetap dapat melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi, atau lainnya. b. Pelepasan Aset Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset tetap maupun akibat proses penjualan aset tetap.
53
c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akumulasi penyusutan merupakan total dari penyusutan suatu aset tetap yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan menjadi pengurang aset tetap dalam neraca dimana harga perolehan aset tetap yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya menjadi nilai buku aset tetap tersebut. Akumulasi penyusutan dan beban penyusutan dicatat setiap akhir periode pelaporan (tahunan).
C. Analisis Data dan Pembahasan Pengelolaan aset tetap yang baik adalah pengelolaan yang dilaksanakan sesuai standar dan prosedur yang berlaku, yaitu yang diatur dalam PP No 71 Tahun 2010. DPPKAD Kabupaten Boyolali telah mengupayakan pengelolaan aset tetap agar sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Berikut adalah hasil wawancara dengan bagian pengelolaan aset tetap DPPKAD Kabupaten Boyolali. 1. Pengakuan Aset Tetap Tahap pertama dalam pengelolaan aset tetap adalah pengakuan aset tetap. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Basis Akrual, aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Secara keseluruhan tidak ada perbedaan antara basis kas menuju akrual dan basis akrual dalam pengakuan aset tetap. Pada basis kas menuju akrual, untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset tetap harus berwujud, mempunyai masa
54
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Kriteria tersebut sama dengan SAP basis akrual. Berikut adalah tabel evaluasi kesesuaian atas pengakuan aset tetap dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Basis Akrual:
55
Tabel 3.1 Evaluasi Pengakuan Aset Tetap DPPKAD Kabupaten Boyolali
PP No. 71 Tahun 2010
Penerapan
Evaluasi
Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi DPPKAD Kabupaten Boyolali mengakui Aset tetap masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diukur dengan handal. diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
Sesuai
Aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Berwujud b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
Sesuai
DPPKAD Kabupaten Boyolali mengakui aset tetap dengan kriteria berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, tidak diperdagangkan, dan digunakan untuk operasional entitas.
56
2. Pengukuran dan Penilaian Awal Aset Tetap Pengukuran dan penilaian awal adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap pengukuran aktiva selanjutnya dan mempengaruhi besarnya nilai yang dicatat dan diakui. Dalam SAP Basis Akrual pengukuran awal aset tetap diukur sebesar biaya perolehan, termasuk semua biaya yang dikeluarkan untuk membawa aktiva tetap ke lokasi dan siap digunakan. Bila aktiva tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aktiva tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aktiva tersebut diperoleh. Secara keseluruhan tidak ada perbedaan yang signifikan dibandingkan SAP Basis Kas Menuju Akrual. Pada SAP basis kas menuju akrual aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, termasuk semua biaya yang dikeluarkan untuk membawa aktiva tetap ke lokasi dan siap digunakan. Penyajian atas evaluasi pengukuran dan penilaian awal aset tetap sebagai berikut:
57
Tabel 3.2 Evaluasi Pengukuran dan Penilaian Awal Aset Tetap DPPKAD Kabupaten Boyolali PP No. 71 Tahun 2010
Penerapan
Evaluasi
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
DPPKAD Kabupaten Boyolali menilai aset tetap berdasarkan biaya perolehan aset tersebut, sampai aset tersebut siap digunakan.
Sesuai
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
DPPKAD Kabupaten Boyolali menilai biaya perolehan asetnya berdasarkan harga belinya dan ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mempersiapkan aset tersebut hingga siap digunakan dalam kegiatan operasonal entitas.
Sesuai
Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
Aset tetap yang diperoleh dari pertukaran aset yang jenis dan fungsinya tidak sama, harga perolehannya dinilai berdasarkan nilai aset lama termasuk jumlah kas atau setara kas yang ditransfer jika ada, atau dengan menggunakan nilai wajar aset baru yang diperoleh.
Sesuai
Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) Aset yang diperoleh dari sumbangan atau donasi harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. dinilai sebesar nilai wajar aset tersebut pada saat perolehannya.
Sesuai
58
3. Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditure) Tahap selanjutnya adalah pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure), setelah aset diperoleh maka instansi akan melakukan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan terhadap aset tetap tersebut yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat aset tersebut. Pada basis kas menuju akrual dan basis akrual tidak ada perbedaan yang signifikan terkait tahap Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditure). Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Berikut tabel evaluasi pengeluaran setelah perolehan:
59
Tabel 3.3 Evaluasi Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap DPPKAD Kabupaten Boyolali PP No. 71 Tahun 2010
Penerapan
Evaluasi
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu, produksi, atau peningkatan standar kerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
DPPKAD Kabupaten Boyolali menambahkan pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang memiliki kemungkinan menambah masa manfaat dan manfaat ekonomi bagi aset tersebut.
Sesuai
60
4. Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) terhadap Pengakuan Awal Selanjutnya adalah tahap pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal. DPPKAD Kabupaten Boyolali menggunakan model biaya, dengan mengakui
aset
sebesar
biaya
perolehan
aset
dikurangi
akumulasi
penyusutannya serta akumulasi rugi penurunan nilainya. Terdapat perbedaan antara basis kas menuju akrual dan basis akrual, perbedaan ini timbul karena pada basis kas menuju akrual tidak menghitung penyusutan atau dengan kata lain penyusutan aset tetap tidak diuraikan dalam kerangka konseptual. Sedangkan pada basis akrual, instansi di haruskan menghitung penyusutan pada aset tetapnya. Pada basis akrual, nilai penyusutan untuk masing –masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik
aset
tersebut.
61
Tabel 3.4 Evaluasi Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) terhadap Pengakuan Awal DPPKAD Kabupaten Boyolali PP No. 71 Tahun 2010
Penerapan
Evaluasi
Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak DPPKAD Kabupaten Boyolali tidak melakukan diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset revaluasi terhadap aset tetap. berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin akan dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
Sesuai
Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam aset tetap. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain: a. Metode garis lurus b. Metode saldo menurun ganda c. Metode unit produksi
Sesuai
DPPKAD Kabupaten Boyolali melakukan perhitungan penyusutan pada tahun 2015 ketika diwajibkan menggunakan SAP basis akrual. Sebelum menggunakan SAP basis akrual, Pemerintah Kabupaten Boyolali tidak melakukan perhitungan penyusutan pada aset tetapnya. Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus.
62
5. Penghentian dan Pelepasan (Retirement and Disposal) Tahap terakhir adalah tahap penghentian dan pelepasan aset tetap. Tahap Penghentian pengakuan aktiva tetap sering kali dilakukan ketika aktiva tetap tidak lagi memberikan manfaat ekonomis atau dalam kondisi lain yang memungkinkan aktiva tetap diberhentikan. Secara keseluruhan tidak ada perbedaan antara basis kas menuju akrual dan basis akrual. Berikut tabel evaluasi kesesuaian atas penghentian dan pelepasan aset tetap DPPKAD Kabupaten Boyolali:
63
Tabel 3.5 Evaluasi Penghentian dan Pelepasan (Retirement and disposal) Aset Tetap DPPKAD Kabupaten Boyolali PP No. 71 Tahun 2010
Penerapan
Evaluasi
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.
Terdapat beberapa aset yang sudah tidak digunakan karena masuk dalam kategori aset dalam keadaan rusak berat, namun belum dieliminasi dari neraca karena masih dalam tahap usulan untuk dihapus dari neraca. Aset tetap akan dieliminasi namun dengan ijin Kepala Daerah.
Sesuai
64
Berdasarkan tabel evaluasi tersebut, dapat dilihat bahwa dalam pengelolaan aset tetap yang dituangkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP basis akrual terdapat lima perlakuan pengelolaan aset tetap yaitu pengakuan aset tetap, penilaian aset tetap, pengeluaran setelah perolehan, pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal, dan yang terakhir penghentian dan pelepasan aset tetap. Penulis akan mengevaluasi apakah pengelolaan aset tetap pada DPPKAD Kabupaten Boyolali telah mengelola aset tetapnya sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Setelah melakukan pengamatan dan wawancara langsung oleh staf bagian aset dan staf bagian akuntansi di kantor DPPKAD Kabupaten Boyolali
penulis
membuat
tabel
evaluasi
kesesuaian
penerapan
pengelolaan aset tetap dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 pada tabel 3.1 sampai dengan tabel 3.5. Selain itu, penulis akan membahas mengenai pengelolaan aset tetap pada DPPKAD Kabupaten Boyolali secara singkat sebagai berikut. Penulis akan membahas mengenai pengelolaan aset tetap DPPKAD Kabupaten Boyolali berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010. DPPKAD Kabupaten Boyolali mengakui aset tetap dengan kriteria sebagai berikut: 1. Berwujud 2. Masa manfaat lebih dari 12 bulan atau lebih dari satu tahun 3. Biaya perolehan dapat diukur secara handal 4. Tidak dimaksudkan untuk dijual kembali
65
5. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan. Berdasarkan aspek kuantitatif aset tetap diakui jika: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Jika telah memenuhi aspek kualitatif namun nilainya kurang dari Rp. 1.000.000 maka tidak dicacat dalam neraca namun dicatat dalam daftar aset tetap atau buku inventaris secara terpisah. b. Pengukuran nilai satuan minimum pengeluaran perolehan yang dapat dikapitalisasi untuk gedung dan bangunan, adalah yang sama dengan atau lebih dari Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pengukuran dan penilaian awal aset tetap, DPPKAD Kabupaten Boyolali menilai aset tetap berdasarkan biaya perolehan aset tersebut, sampai aset tersebut siap digunakan. Biaya perolehan aset dinilai berdasarkan harga belinya beserta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mempersiapkan aset tersebut hingga siap digunakan dalam kegiatan entitas. Aset yang diperoleh dari sumbangan atau donasi dinilai sebesar nilai wajar aset tersebut pada saat perolehannya. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap, DPPKAD Kabupaten Boyolali tidak melakukan kapitalisasi terhadap biaya pemeliharaan yang tidak menambah masa manfaat, kapitalisasi aset tetap, mutu produksi, dan peningkatan standar kinerja. Renovasi yang dapat menambah masa manfaat, kapasitas, mutu produksi, dan dapat meningkatkan standar kinerja harus dikapitalisasi. Belanja modal Rp.
66
1.000.000,00 untuk perlatan dan mesin serta gedung dan bangunan yang nilainya diatas Rp. 15.000.000,00 harus dikapitalisasi. Sesuai dengan PERBUP Nomor 40 Tahun 2015, DPPKAD Kabupaten Boyolali melakukan penghitungan penyusutan terhadap aset tetapnya menggunakan metode garis lurus. Aset tetap disusutkan secara tahunan. Aset tetap yang berada pada kondisi rusak berat, atau sudah tidak dapat memberikan manfaat ekonomi seharusnya dieliminasi dari neraca, namun di DPPKAD Kabupaten Boyolali terdapat beberapa aset tetap yang sudah tidak produktif dan masih diakui dalam neraca. Aset tetap yang sudah tidak digunakan akan dihapus setelah usul hapus disetujui oleh Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.
D. TEMUAN Setelah dilakukan pengamatan dan evaluasi pada DPPKAD Kabupaten Boyolali penulis menemukan beberapa temuan sebagai berikut: 1. Kelebihan: DPPKAD Kabupaten Boyolali telah menerapkan pengelolaan aset tetap yang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu: DPPKAD Kabupaten Boyolali mengakui biaya perolehan aset tetapnya pada saat aset tersebut diperkirakan akan memberikan manfaat ekonomi pada masa yang akan datang, dan nilainya dapat diukur secara handal. Secara keseluruhan pengakuan aset tetap pada DPPKAD Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Biaya perolehan suatu aset tetap
67
terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Pengeluaran
setelah
perolehan
(subsequent
expenditure)
pada
Kabupaten Boyolali mencatat aset tetap sebesar biaya perolehan setalah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Biaya yang dikeluarkan setelah perolehan yang dapat menambah masa manfaat, umur ekonomis, kuantitas produksi harus dikapitalisasi.
2. Kekurangan Menurut hasil wawancara dan evaluasi yang penulis lakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Boyolali dalam menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Basis Akrual, DPPKAD Kabupaten Boyolali dalam mengelola aset tetapnya terdapat kekurangan sebagai berikut. Kendala faktor sumber daya manusia dan sistem pencatatan yang baru. Penyusutan dihitung ketika menggunakan basis akrual, sebelumnya yaitu sistem kas menuju akrual tidak menghitung penyusutan aset tetap. Ini berdampak pada kinerja pegawai SKPD Kabupaten Boyolali yang belum maksimal dan masih mengalami kendala dalam pelaporan keuangan, karena belum memahami SAP Basis Akrual khususnya dalam penghitungan penyusutan. Terdapat beberapa aset tetap yang sudah rusak atau tidak
68
produktif tetapi masih diakui dalam neraca. Sehingga beban masih terus dibayarkan dan mengakibatkan pemborosan biaya perawatan.
