EVALUASI PENCATATAN DAN PELAPORAN ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA KENDARI Oleh : Dewi Nur Mayasani,SE ABSTRACT This study aims to determine the consistency of Fixed Asset Recording and Reporting on Local Government Finance and Asset Management Agency Regions (BPKAD) Kendari City under PP No. 24 of 2005. The method used is descriptive analysis. Processing and analysis of qualitative data is done interactively which consists of four steps, namely: 1) collection of data, 2) data reduction, 3) Presentation of data, 4) Withdrawal conclusion / verification. The results showed that the activity of recording and reporting of fixed assets is carried out by the Finance and Asset Management Agency Regional Kendari accounting period in 2010-2012 is not in accordance with Regulation PP No. 24 of 2005 on the Government Accounting Standards. This is because the presence of a discrepancy between the records maintained by the presentation contained in the financial statements, in addition to that there is an error in the classification and disclosure activities and the non-realization of fixed assets depreciation on fixed assets and no presentation of Notes to the Financial Statements as on education. Keywords: Recording, Reporting, Fixed Assets I.
PENDAHULUAN
Dalam usia yang relatif muda, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) telah dituntut untuk meningkatkan komitmen dalam pengelolaannya baik dalam rangka penatausahaan, pengamanan, perkuatan, maupun pengamanan terhadap seluruh aset yang cukup besar. Bergulirnya UU No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya khususnya PP No. 15 tahun 2000 tentang pengelolaan dan penanggungjawaban keuangan daerah. Pada dasarnya terdapat ciri yang menonjol dari produk-produk hukum tersebut, yaitu meletakkan landasan hukum dalam bidang administrasi keuangan daerah dan melakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dan pemegang kewenangan perbendaharaan. Pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Namun demikian dengan kewenangan yang luas tersebut, tidaklah berarti Jurnal Akuntansi (JAk)
14
bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Kewenangan tersebut berupa amanah yang harus dipertanggung jawabkan secara akuntabel dan transparan baik kepada masyarakat maupun kepada Pemerintah Pusat yang telah Membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah. Aset merupakan sarana pendukung jalannya sebuah operasi suatu organisasi yang memegang peranan penting khususnya aset tetap. Aset tetap digunakan dalam kegiatan operasional dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Aset tetap pemda sebagai salah satu pos neraca, yang mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran melalui pos beban penyusutan atau beban lain merupakan pos yang memerlukan suatu pengelolan dan kebijakan yang sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 Tentang Standar Pengelolaan Akuntansi Pemerintah baik pengakuan, pengukuran, maupun ketelitian dalam pencatatan akuntansinya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari Merupakan instansi yang berkedudukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) yang merupakan unsur teknis pemerintah kota kendari. Sebagai Badan Umum daerah (BUD) BPKAD Memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan administrasi keuangandaerah. Untuk menciptakan pengelolaan pemerintah yang baik (good governance) BPKD berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan dengan penyajian aset daerah dalam laporan keuangan yang transparan, akuntabel, handal, efisien dan dipublikasikan kepada masyarakat. Sebab barang milik daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang efisien. Reformasi manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini, ditandai dengan perubahan yang sangat mendasar, mulai dari system penganggrannya, hingga pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Permasalahan terkait penatausahaan di lingkungan BPKAD adalah tersebarnya aset serta beragamnya jenis aset yang mana satu satminkal dengan lainnya juga berbeda, sangat tergantung akan sifat tupoksi dari satminkal yang bersangkutan. Selain itu, penyimpanan arsip/dokumen penting perlu diperhatikan, mengingat dalam penatausahaan BMD Kota Kendari terdapat surat-surat penting, seperti sertifikat, berita acara serah terima, dan lainnya yang penting untuk pemanfaatan aset. Selanjutnya, terjadinya perubahan organisasi pada BPKAD Kota Kendari telah membawa konsekuensi terhadap penataan aset di lingkungan BPKD Kota Kendari, baik yang menyangkut data secara fisik, keberadaannya, maupun permasalahan dalam pemanfaatan dan pemindah tanganan sehingga sulit untuk dilakukan pengelolaan BMD Kota Kendari secara tertib dan akuntabel secara administrasi, teknis, dan hukum. Ada juga permasalahan Barang Milik Daerah yang memiliki masa hidup (life cycle) sudah habis atau tidak layak pakai atau penggunaannya
Jurnal Akuntansi (JAk)
15
dinilai sudah tidak efisien lagi. Dalam penatausahaan BPKAD Kota Kendari masih belum terdapat adanya aset yang telah habis masa hidup atau penggunaannya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian atas Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005. II.
TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Akuntansi Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa, fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif tindakan. Akuntansi meliputi beberapa cabang, antara lain akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan akuntansi pemerintahan. Menurut American Insitute of Certificated Public Accounting dalam Sofyan Syafri Harahap (2003:4) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut : “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya”. Sedangkan Accounting Principle Board (APB) Statement nomor 4 dalam Sofyan Syafri Harahap (2003:4) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut : “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang yang mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dasar memilih diantara beberapa alternatif”. Definisi akuntansi dapat juga dirumuskan dari beberapa sudut pandang yaitu dari sudut pemakai dan dari sudut proses kegiatannya. Ditinjau dari sudut pemakainya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai Suatu Disiplin yang menyediakan informasi sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Jika ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan “Suatu Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi”. (Al Haryono Jusup, 2001). Dari definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan. Pada dasarnya akuntansi harus : 1. Mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang diambil. 2. Memperoleh atau menganalisa data yang relevan. 3. Mengubah data menjadikan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Menyatakan Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
Jurnal Akuntansi (JAk)
16
Pengertian Akuntansi Pemerintah Daerah Akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, pengklasifikasian, pembukuan dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah daerah. Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang mempunyai ciri-ciri tersendiri berbeda dengan akuntansi komersial, yaitu : 1. Tidak bertujuan untuk mengukur laba 2. Tidak adanya kepentingan pemilik 3. Adanya akuntansi anggaran Pengertian Akuntansi Pemerintahan Daerah menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual meupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan penggolongan, peringkasan, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Menurut Halim (2007:42) akuntansi keuangan daerah adalah Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda (kabupaten, kota, atau provinsi). Pihak- pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Investor, Analis ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah, Rakyat, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Pusat, Kreditur, dan Donatur. Definisi Akuntansi Sektor Publik menurut Arif (2002:4) adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Akuntansi menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan, dengan demikian output akuntansi adalah informasi keuangan. Informasi keuangan tersebut lebih dikenal dalam bentuk laporan keuangan. Informasi dari akuntansi sektor publik tentu saja digunakan oleh pihak ataupun organisasi sektor publik dalam rangka pengambilan keputusan. Hubungan akuntansi sektor publik dengan akuntansi keuangan daerah tidak dapat dipisahkan karena akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik.Berdasarkan defenisi akuntansi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi keuangan daerah merupakan suatu entitas atau merupakan satuan yang dapat diartikan sebagai satuan organiasasi. Akuntansi yang berkaitan dengan dengan organisasi pemerintahan dikenal dengan akuntansi pemerintahan yang adalah akuntansi sektor publik, karena merupakan satuan organisasi nonprofit. Pengertian Aset Tetap Pengertian Aset sebagaimana dikutip dari Modul Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah, LAN-2007, seperti berikut ini: Asset atau Aset di Indonesiakan secara umum adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai: 1. Nilai ekonomi (economic value), 2. Nilai komersial (commercial value) atau
Jurnal Akuntansi (JAk)
17
3. Nilai tukar (exchange value); yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu perorangan. Aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (Tangible) maupun yang tidak berwujud (Intangible), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan. Aset tetap pada dasarnya merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam keadaan siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Misalnya gedung yang digunakan sebagai tempat melaksanakan kegiatan perusahaan (pabrik, kantordan sebagainya), mesin-mesin yang digunakan untuk berproduksi atau melaksanakan kegiatan perusahaan tertentu dan aktiva lainnya yang sejenis. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 paragraf 5 mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Abdul Halim dan Bambang Supomo (2004) menyatakan bahwa aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki dan digunakan untuk beroperasi dan memiliki masa manfaat dimasa yang akan datang lebih dari satu periode anggaran serta tidak dimaksudkan untuk dijual. Klasifikasi Aset Tetap Aset tetap menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, digolongkan berupa barang persedian dan barang inventaris (barang dengan penggunaannya lebih dari 1 tahun) yang terdiri dari 6 (enam) kelompok yaitu: 1. Tanah; 2. Peralatan dan Mesin; 3. Gedung dan Bangunan; 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan; 5. Aset Tetap Lainnya; dan 6. Konstruksi dalam Pengerjaan. Menurut Mulyadi (2001) penggolongan aktiva tetap terbagi kedalam beberapa bagian yaitu : 1. Lahan, yaitu bidang tanah terhampar yang merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong. 2. Gedung, yaitu bangunan yang berdiri diatas bumi,baik diatas lahan maupun air. 3. Mesin, termasuk peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan. 4. Kendaraan, terdiri dari semua jenis kendaraan seperti alat pengangkutan, truk, mobil, kendaraan roda dua, dan lain-lain. 5. Perabot, terdiri dari perabot kantor, perabot laboratorium yang merupakan isi dari suatu bangunan.
Jurnal Akuntansi (JAk)
18
6. Inventaris (peralatan), peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan, seperti : inventaris kantor, inventaris laboratorium, inventaris gudang, dan lain-lain. 7. Prasarana, perusahaan di Indonesia pada umumnya mengklasi-fikasikan sarana seperti : jalan, jembatan, pagar, dan lain-lain. Sedangkan menurut Meigs, William, Haka dan Better (2001;338) aktiva tetap dapat dibagi atas 3 kelompok besar yaitu: 1. Aktiva berwujud yang dapat dibagi menjadi : a. Aktiva yang disusutkan, seperti gedung, mesin-mesin, dan peralatan kantor. b. Aktiva yang tidak dapat disusutkan, seperti tanah. 2. Aktiva tidak terwujud, seperti paten, hak cipta, merk dagang, goodwill, dan lain-lain. 3. Sumber daya alam, yaitu aktiva tetap yang depresi, misalnya tanah-tanah pertambangan. Dalam PSAP Nomor 07, aset tetap di neraca diklasifikasikan menjadi enam akun sebagaimana dirinci dalam penjelasan berikut ini: 1. Tanah, yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut. 2. Peralatan dan mesin, yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lainalat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan, dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi. 3. Gedung dan bangunan, yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. 4. Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. 5. Aset tetap lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Jurnal Akuntansi (JAk)
19
6. Konstruksi dalam pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Pengakuan Aset Pengakuan (recognition) adalah penentuan kapan suatu transaksi akan dicatat di Neraca sebagai aset, kewajiban dan ekuitas entitas pada suatu saat terrtentu, dan di Laporan Realisasi Anggaran sebagai pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada periode tertentu, sehingga dibutuhkan suatu sistem/basis/dasar akuntansi. Kriteria pengakuan aset tetap menurut IAI ada dua yaitu : 1. Manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos (bagian dari elemen) tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas. 2. Mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, menyatakan bahwa aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan. Oleh karena itu untuk dapat diakui sebagai asset tetap, suatu aset harus berwujud dan mempunyai kriteria (PSAP 07, 2005): a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pemerintah mengakui suatu aset tetap apabila aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Oleh karena itu, apabila belum ada bukti bahwa suatu aset dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas maka aset tetap tersebut belum dapat dicantumkan di neraca. Prinsip pengakuan aset tetap pada saat aset tetap ini dimiliki atau dikuasai berlaku untuk seluruh jenis aset tetap, baik yang diperoleh secara individual atau gabungan, maupun yang diperoleh melalui pembelian, pembangunan swakelola, pertukaran, rampasan, atau dari hibah. Perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS). Atas belanja modal tersebut, pemerintah akan memperoleh aset tetap yang harus disajikan di neraca. Untuk memunculkan aset tetap di neraca dapat dilakukan dengan cara membuat jurnal pendamping (korolari). Jurnal korolari ini merupakan jurnal ikutan untuk setiap transaksi pendapatan, belanja, atau pembiayaan yang mempengaruhi pos-pos neraca. Penilaian Aset Tetap Penilaian adalah suatu proses dari penaksiran jumlah uang yang berarti, yang akan dibebankan kepada aset tetap perusahaan. Menurut Moechtar (2002:37), mengemukakan bahwa pada umumnya aktiva tetap perusahaan dicatat dalam neraca berdasarkan nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi Jurnal Akuntansi (JAk)
20
penyusutannya. Dari laporan keuangan dapatlah dilihat posisi keuangan perusahaan termasuk nilai dari aktiva tetap perusahaan, sedangkan dari laporan rugi-laba dapat dilihat dari hasil kegiatan perusahaan. Berhubungan dengan adanya perubahan harga dari waktu ke waktu, disertai pula dengan peninjauan kembali umur ekonomisnya, maka dikenal ada dua macam penilai kembali (revaluation), yaitu : 1. Devaluation yaitu penilaian kembali Plant and Equipment yang menghasilkan nilai yang lebih rendah dan nilai historis yang tercatat, ini berarti terjadi penurunan nilai fixed assets yang bersangkutan. Penurunan nilai ini dianggap sebagai kerugian perusahaan, dan dibukukan dalam perkiraan Loss on revaluation (rugi revaluasi). 2. Appraisal, yaitu penilaian kembali Plant and Equipment yang menghasilkan nilai yang lebih tinggi dari nilai historis yang tecatat. Kenaikan nilai semacam ini tidak boleh dianggap sebagai tambahan owner’s equity (modal sendiri) yang tercatat dalam perkiraan appraisal capital. Metode penilaian investasi jangka panjang dapat dilakukan dengan menggunakan 3 metode (PSAP No. 07, 2005) : 1. Metode Biaya, artinya investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan hasil investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhibesarnya investasi. 2. Metode Ekuitas, artinya investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. 3. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan, artinya investasi dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian kembali adalah sebagai berikut: 1. Nilai reproduksi (reproduction cost) adalah nilai aktiva tetap mesin yang baru. 2. Nilai sehat (sound value) adalah nilai produksi dikurangi dengan penyusutan sampai dengan saat penilaian kembali berdasarkan nilai yang baru (nilai buku setelah penilaian kembali). 3. Persentase keadaan (condition percent) adalah persentasi perbandingan antara nilai sehat dengan nilai produksi. Penyusutan Aset Tetap Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Menurut Henry Simamora (2000:30), penyusutan adalah sistematik jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva sepanjang masa manfaatnya. Istilah sistematik dipakai untuk mengidentifikasi bahwa komputasi penyusutan harus mengikuti model tertentu dan tidak ditentukan secara sembarang. Ada beberapa macam istilah yang digunakan untuk penyusutan diantaranya adalah sebagai berikut:
Jurnal Akuntansi (JAk)
21
a. Depresiasi atau penyusutan, digunakan untuk menunjukkan alokasi harga perolehan aktiva tetap berwujud yang dapat diganti, seperti gedung, mesin, alat-alat dan lain-lain. b. Deplesi, digunakan untuk menunjukkan alokasi harga perolehan aktiva tetap berwujud yang tidak dapat diganti, seperti sumber-sumber alam (westing assets). c. Amortisasi, merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan alokasi harga perolehan aktiva tetap tidak berwujud, seperti merek dagang, goodwill, hak paten dan sebagainya. Dalam paragraf 16 PP 24 Tahun 2005, disebutkan bahwa aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain (PSAP No. 07, 2005): a. Metode garis lurus (straight line method); atau b. Metode saldo menurun ganda (double declining balance method) c. Metode unit produksi (unit of production method) Akuntansi Aset Tetap SKPD/SKPKD Sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang dilaksanakan SKPD dan SKPKD diatur dalam pasal 255 – 258 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu : 1. Prosedur akuntansi dilaksanakan oleh PPK-SKPD (Pejabat Pengelola Keuangan-SKPD) serta pejabat pengurus dan penyimpan barang SKPD. 2. PPK-SKPD membuat bukti memorial berdasarkan bukti transaksi dan /atau kejadian. Bukti memorial tersebut dicatat ke dalam jurnal dan sekurangkurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama aktiva tetap, kode rekening, klasifikasi, nilai tetap, serta tanggal transaksi dan/atau kejadian. 3. Bukti memorial harus dilampiri dengan dokumen-dokumen: Berita acara penerimaan barang Berita acara serah terima barang Berita acara penyelesaian pekerjaan 4. Jurnal tersebut secara periodik diposting ke buku besar rekening yang bersangkutan dan setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD. Fungsi akuntansi SKPKD membuat bukti memorial berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian. Bukti memorial tersebut dicatat ke dalam jurnal dan sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama aktiva tetap, kode rekening, klasifikasi, nilai tetap, serta tanggal transaksi dan/atau kejadian. Bukti memorial harus dilampiri dengan dokumen-dokumen: Berita acara penerimaan barang Surat keputusan penghapusan barang Surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD) Berita acara pemusnahan barang Berita acara serah terima barang Berita acara penilaian Berita acara penyelesaian pekerjaan
Jurnal Akuntansi (JAk)
22
Jurnal tersebut secara periodik diposting ke buku besar rekening yang bersangkutan dan setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD. Kerangka Pikir Skema 1 Paradigma Penelitian Pencatatan dan Pelaporan
Asset Tetap
Penelitian Terdahulu Anwar Ramos (2011) dengan judul “Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara”. Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian menyatakan bahwa pencatatan dan pelaporan aset tetap berdasarkan perolehan, pemeliharaan dan realibilitas, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. III.
METODE PENELITIAN
Jenis data yang gunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Metode analisas data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif (descriptive analysis method) yaitu dengan mendeskriptifkan pencatatan dan pelaporan aset tetap menurut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari yang disesuaikan dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Aktivitas dalam pengolahan dan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif yang terdiri dari empat langkah, yaitu: 1. Pengumpulan data, 2. Reduksi data, 3. Penyajian data, 4. Penarikan kesimpulan/verifikasi.
Jurnal Akuntansi (JAk)
23
IV.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Klasifikasi Aset Tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Berdasarkan daftar aset tetap tahun 2012 yang disajikan di dalam Neraca oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari, diketahui bahwa total aset tetap yang dimiliki senilai Rp 1.590.471.357,-. Total aset tersebut bersumber dari penjumlahan pos-pos aset tetap yang telah diklasifikasikan sebelumnya. Adapun klasifikasi aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari dapat dilihat pada table berikut : Table 1 Klasifikasi Aset Tetap BPKAD Kota Kendari No Kelompok Aset Tahun 2012 1 Tanah 2 Peralatan dan masin Rp 1.569.373.735 3 Gedung dan bangunan Rp 12.917.772 4 Jalan, jaringan dan instalasi Rp 5.168.850 5 Aset tetap lainnya Rp 3.011.000 6 Konstruksi dalam pengerjaan Total Aset Rp 1.590.471.357 Sumber : Diolah, Neraca BPKAD Kota Kendari (2012) Table 4.4 menunjukkan klasifikasi aset tetap yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari, dimana aset tetapnya dikelompokkan kedalam pos-pos sebagai berikut : 1. Tanah 2. Peralatan dan Mesin 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan, irigasi dan Instalasi 5. Aset Tetap Lainnya 6. Konstruksi dalam Pengerjaan Daftar klasifikasi barang di atas menggambarkan bahwa penggolongan aset dilakukan dengan memperhatikan fungsi dari masing-masing pos berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Pencatatan Aset Tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari sebagai suatu entitas pelaporan dan akuntansi dalam upaya menerapkan akuntansi pemerintahan melaksanakan pembiayaan terhadap aset tetap yang bersumber dari R/K Pusat, Uang Muka Operasional dan Kas Dibadan Layanan Umum. Sistem pencatatan yang diterapkan merupakan system pembukuan berpasangan (double entry). Disamping itu pencatatan dan pengakuan terhadap aset tetap menggunakan metode berbasis kas (Chas Basic). Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan dalam PP No 24 Tahun 2005, bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Adapun aset tetap Badan
Jurnal Akuntansi (JAk)
24
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari secara rinci berdasarkan pengamatan terhadap dokumen neraca dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2 Daftar Aset Tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari periode 2010-2012 Nama Rekening Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah Aset Tetap
Saldo Awal Per 31 Des 2010
Penambaha n/Penuruna
-
-
Saldo Awal Per 31 Des 2011
Naik/ Turu n
Penambaha n/Penuruna
-
-
-
(Rp)
(RP)
(Rp)
568.263.500
239.814.600
808.078.100
-
3.457.000
3.457.000
-
1.433.200
-
3.011.000
Saldo Akhir Per 31 Des 2012
Naik/ Turun
-
-
(%)
(RP)
(Rp)
42.20
761.295.635
1.569.373.735
94,21
-
9.460.772
12.917.772
273,67
1.433.200
-
3.735.650
5.168.850
260,65
3.011.000
-
-
3.011.000
-
-
-
-
-
-
-
568.263.500
247.715.800
815.979.300
43,59
774.492.057
1.590.471.357
(%)
94,92
Sumber : Diolah, Neraca BPKAD Kota Kendari tahun 2010-2012 Table 2 di atas menunjukkan adanya pertumbuhan yang terjadi terhadap aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari periode 2010-2012. Setiap komponen aset pada tahun 2011 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 43,59%, sedangkan untuk tahun 2012 kenaikan yang cukup fantastis terjadi pada komponen gedung dan bangunan yaitu sebesar 273,67%, peralatan dan mesin sebesar 94,21%, serta komponen jalan, irigasi dan instalasi sebesar 260,65%. Penyajian Aset Tetap dalam Laporan Keuangan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari menyajikan total aset tetap yang dimiliki di dalam Neraca setiap akhir periode akuntansi berdasarkan nilai perolehannya. Nilai aset tetap yang disajikan merupakan gabungan dari seluruh aset tetap yang dimiliki atau dikuasai. Penyajian aset tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari adalah Sebagai Berikut : Tabel 3 Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari NERACA PEMERINTAH KOTA KENDARI PER 31 DESEMBER 2012, 2011 dan 2010 Uraian ASET ASET LANCAR Kas Di Bendahara Pengeluaran Kas Di Badan Layanan Umum Daerah Pitang Dana bagi Hasil JUMLAH ASET LANCAR
Jurnal Akuntansi (JAk)
2012
938.075.691 938.075.691
2011
2010
28.220.000 9.332.702.948 7.237.424.009 16.598.346.957
-
25
INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Investasi Permanen JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaruingan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP DANA CADANGAN Dana Cadangan JUMLAH DANA CADANGAN ASET LAINNYA Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Bungan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Utang pemerintah Pusat JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Pemerintah Pusat JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) Cadangan Untuk Piutang Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
-
54.223.673.958 54.223.673.958
-
1.569.373.735 12.917.772 5.168.850 3.011.000 1.590.471.357
808.078.100 3.457.000 1.433.200 3.011.000 815.979.300
568.263.500 568.263.500
-
-
-
1.350.507.100 1.350.507.100 3.879.054.148
855.807.100 855.807.100 72.493.807.315
855.807.100 855.807.100 1.424.070.600
-
3.343.908 160.080.720 163.424.628
-
-
480.242.162 480.242.162 643.666.790
-
938.075.691 -
22.065.652.508,17 7.237.424.009
-
-
(163.424.628,72)
-
938.075.691
29.139.651.888,45
-
1.590.471.357
54.223.673.958,58 815.979.300
568.263.500
1.350.507.100
855.807.100
855.807.100
-
(480.242.162,14)
-
2.940.978.457
55.415.218.196,44
1.424.070.600
3.879.054.148 3.879.054.148
84.554.870.084,89 85.198.536.875,75
1.424.070.600 1.424.070.600
Sumber : Neraca Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Tahun 2010-2012
Tabel di atas menunjukkan nilai Aset Tetap bersaldo debet yang disajikan pada kelompok aset setara dengan nilai pos Diinvestasikan Dalam Aset Tetap pada kelompok ekuitas dana investasi yang bersaldo kredit. Format neraca dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian. Pada dasarnya penyajian aset tetap di dalam neraca yang telah diterapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari sesuai dengan dengan petunjuk (contoh/format) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005. Selain disajikan pada neraca, aset tetap juga disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi
Jurnal Akuntansi (JAk)
26
mengenai pembebanan aset tetap pada anggaran, dimana rencana peningkatan program dengan kegiatan pengadaan aset disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi perekonomian daerah. Berikut penyajian aset tetap dalam Laporan Realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2012 : Tabel 4
Laporan Realisaasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari
PEMERINTAH KOTA KENDARI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 No. Urut
1 1.1 1.1.4 2 2.1
Uraian PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah BELANJA
Anggaran 2012
Realisasi 2012
(%)
0,00 0,00 0,00 18.965.728.701,50
482.344.000,00 482.344.000,00 482.344.000,00 15.991.129.923,00
0,00 0,00 0,00 84,32
BELANJA OPERASI
18.205.280.701,50
15.220.373.516,00
83,60
2.1.1
Belanja Pegawai
15.176.397.201,50
12.641.563.916,00
83,30
2.1.2
Belanja Barang
3.028.883.500,00
2.578.809.600,00
85,14
BELANJA MODAL
760.448.000,00
770.756.407,00
101,36
760.448.000,00
761.295.635,00
100,11
Belanja Bangunan dan Gedung Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah PENGELUARAN DAERAH Pemberian Pinjaman Daerah PEMBIAYAAN NETTO
0,00 0,00 0,00 (18.965.728.701,50)
9.460.772,00 0,00 0,00 (15.508.785.923,00)
0,00 0,00 0,00 81,77
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.042.702.948,00 1.042.702.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
(18.965.728.701,50)
(14.466.082.975,00)
76,27
2.2 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 3 3.1 3.1.1 3.1.5 3.2 3.2.4
Belanja Peralatan dan Mesin
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Pembahasan Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pencatatan dan pelaporan aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari periode pelaporan tahun 2010 sampai dengan 2012 belum sesuai dengan PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Hal ini dikarenakan terdapatnya ketidaksesuaian antara pencatatan dengan penyajian yang terdapat di dalam laporan keuangan, disamping itu terdapat kesalahan dalam kegiatan penggolongan dan pengungkapan aset tetap serta tidak disajikannya Catatan atas Laporan Keuangan sebagai SKPD. Kekeliruan dalam melakukan pencatatan sangat berpengaruh signifikan terhadap informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan. Akibat kesalahan pencatatan tersebut dapat menyebabkan nilai aktiva tetap menjadi lebih besar
Jurnal Akuntansi (JAk)
27
atau lebih kecil dari nilai sebenarnya di dalam Neraca, sehingga berdampak besar bagi kewajaran penyajian laporan keuangan. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan memiliki pengaruh yang signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan sebelumnya sehingga laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi (PSAP No. 10 Paragraf 6). Sebagai SKPD dan SKPKD serta Bendahara Umum Daerah BPKAD Kota kendari dituntut untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang relevan, akuntabel, dan andal. Untuk itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah sebaiknya melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kegiatan pencatatan dan pelaporannya. IV.
KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pencatatan dan pelaporan aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari periode pembukuan tahun 2010-2012 belum sesuai dengan PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini dikarenakan terdapatnya ketidaksesuaian antara pencatatan yang dilakukan dengan penyajian yang terdapat di dalam laporan keuangan, disamping itu terdapat kesalahan dalam kegiatan penggolongan dan pengungkapan aset tetap serta tidak dilaksanakannya penyusutan terhadap aset tetap dan tidak disajikannya Catatan atas Laporan Keuangan sebagai SKPD. Dari kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah: (1).Bagi pemerintah Kota Kendari khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagai SKPD dan SKPKD sebaiknya lebih teliti dalam melakukan pengelolaan keuangan terutama terhadap aset tetap, dan serta melakukan perbaikan terhadap pelaporan yang telah dibuat khususnya pada aset tetap tahun 2010-2012. Disamping itu pembelajaran dan pelatihan berkelanjutan bagi SDM yang dimiliki terhadap seluruh petugas terkait penatausahaan aset tetap dan peningkatan pemahaman terhadap peraturan pemerintah yang telah ditetapkan sangat penting, guna peningkatan kualitas SDM dan pelaporan keuangan. (2).Bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut, terutama bagi peneliti yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan aset tetap pemerintah daerah yang lebih sempurna. DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim dan Bambang Supomo. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Abdul, Halim,2007, Akuntansi keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik,Edisi III : Salemba Empat, Jakarta. Arif, Bahtiar, 2002, Akuntansi Pemerintahan Edisi I, salemba Empat, Jakarta Anwar Ramos. 2011. Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Asset Tetap Pemerintah Daerah pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara.Kendari :UniversitasHaluoleo. Bastian, Indra,2001, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Edisi I, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta Baridwan, Zaki. 2004. Intermediate Accounting. Edisi 8. Yogyakarta: BPFE. Bastian, Indra, 2006.Sistem Akuntansi Sektor Publik,edisi 2, Salemba Empat, Jakarta. Jurnal Akuntansi (JAk)
28
Departemen Dalam Negeri. 2007, Modul 1 Dasar-Dasar Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah. Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah (Asset Management – Physical). Halim, Abdul, 2002.Akuntansi Keuangan Daerah, edisi pertama, Salemba Empat, Jakarta. Haryono, Yusuf Al. 2003. Dasar-Dasar Akuntansi. Jilid 1, Edisi Keempat. Surabaya: UGM, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bandung: PT. Reflika Aditama Nordiawan, Deddi, 2006. Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 7 Tahun 2005 Tentang Akuntansi Aset Tetap. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ________, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ________, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Syafri, Sofyan Harahap. 2003. Teori Akuntansi. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Persada. Thomas H.Dkk (2001 : 3) http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/24246
Jurnal Akuntansi (JAk)
29
