1. PROFIL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN
Foto dan Alamat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun
Alamat Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun Jalan Semangka Nomor 02 Madiun No. Telp (0351) 476531 Fax (0351) 476076 E-mail :
[email protected]
2. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN
3. NAMA-NAMA PEJABAT STRUKTURAL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN
N A M A, NIP
NO.
PANGKAT/ GOL.
JABATAN
1
Rusdiyanto, SH, M.Hum 19671213 199503 1 003
Pembina Utama Muda / IVc
Kepala BPKAD
2
Agus Hariono, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I/ IVb
Sekretaris BPKAD
3
Sri Wahyuni, S.Sos, MM
Pembina / IVa
Kabid Perbendaharaan
4
Satriyo PH, S.Si
Pembina / IVa
Kabid Anggaran
5
Sidik Muktiaji, AK, MM
Penata TK.I / IIId
Kabid Akutansi dan Aset
6
Nurhidayati
Penata / IIIc
7
Tri Mardiana, S.Stp
Penata / IIIc
8
Herlina Supartiningsih, SE, MM
Pembina / IVa
9
Nasir
Penata / IIIc
10
Irman H W, S.Sos
Penata TK.I / IIId
11
Budi Sutrisno, SE, M.Si
Pembina / IVa
12
Lilis Hartutik, SE, MM
Penata TK.I / IIId
Kasubag Umum dan Keuangan Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian Kasubbid Pelaksanaan Angggaran Kasubbid Pengelolaan Kas Daerah Kasubbid Anggaran Belanja Kasubbid Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Kasubbid Akutansi
13
Windarto, S.Sos
Penata TK.I / IIId
14
RR. Nirma Widyaatuty, ST
Penata / IIIc
Kasubbid Pendayagunaan Aset Kasubbid Penatausahaan Aset
4. DATA PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN
a. Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki
= 21 Orang
Perempuan
= 16 Orang
Jumlah
= 37 Orang
b. Berdasarkan Eselon Eselon II
= 1 Orang
Eselon III
= 4 Orang
Eselon IV
= 9 Orang
Staf PNS
= 22 Orang
Tenaga Kontrak
=
Jumlah
= 37 Orang
1 Orang
c. Berdasarkan Golongan Golongan IV
=
5 Orang
Golongan III
= 21 Orang
Golongan II
=
9 Orang
Golongan I
=
1 Orang
Tenaga Kontrak
=
1 Orang
Jumlah
= 37 Orang
d. Berdasarkan Pendidikan Terakhir S-2
=
7 Orang
S-1/ D-IV
= 12 Orang
D-III
=
SLTA
= 13 Orang
SD
=
Jumlah
= 37 Orang
4 Orang
1 Orang
5. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN
No.
Jabatan
1.
Kepala Badan
Tugas : memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Fungsi : a. penyusunan keuangan
rumusan
kebijakan
teknis
pengelolaan
dan barang milik daerah sesuai peraturan
perundang-undangan
dan
kebijakan
perumusan
kebijakan
yang
telah
ditetapkan Walikota ; b. pelaksanaan pengelolaan
operasional
keuangan daerah sebagai pedoman
pelaksanaan APBD ; c. pelaksanaan
penyusunan
rancangan
APBD
dan
rancangan perubahan APBD ; d. pelaksanaan
penyusunan
laporan
keuangan
daerah
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; e. pelaksanaan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD selaku PPKAD; f.
pelaksanaan penyusunan anggaran kas ;
g. pelaksanaan penetapan SPD selaku BUD ; h. pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); i.
penyaji informasi keuangan daerah ;
j.
pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
k. pelaksanaan penempatan kas daerah, mengelola, dan menatausahakan investasi daerah ; l.
penyiapan
keputusan
Walikota
tentang
penunjukan
pejabat pengelola keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; m. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah ; n. pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan barang milik daerah ; o. pelaksanaan pemberian pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan dan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada
pengelola barang ; p. pelaksanaan pemberian pertimbangan kepada pengelola barang
atas
pengajuan
pemindahtanganan
usul
barang
pemanfaatan
milik
daerah
dan yang
memerlukan persetujuan Walikota ; q. pelaksanaan pemberian pertimbangan kepada pengelola barang
untuk
mengatur
pelaksanaan
penggunaan,
pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah serta pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui Walikota ; r. pelaksanaan koordinasi kepada pengelola barang terkait inventarisasi barang milik daerah ; s. pelaksanaan pencatatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui pengelola barang, serta barang milik daerah yang berada pada pengelola barang ; t. pelaksanaan
pengawasan
dan
pengendalian
atas
pengelolaan barang milik daerah ; u. pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah ; dan v. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. Jabatan 2.
Sekretariat
Tugas : melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan.
Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan
tugas-tugas
pada Sekretariat ; b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ; c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan
perlengkapan ; d. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Badan ; e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan ; f.
pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Badan ; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan. Jabatan 3.
Sub
Tugas
Bagian a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan
Umum
dan
evaluasi
Keuangan
pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian
Umum dan Keuangan ; b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ; c.
melakukan urusan rumah tangga dan keamanan Kantor ;
d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas ; e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan
barang-barang
inventaris
dinas
sesuai
keuangan
dan
pembayaran
Gaji
ketentuan yang berlaku ; f.
melaksanakan
penatausahaan
pertanggungjawaban keuangan ; g. melaksanakan
administrasi
dan
Pegawai. h. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan
penyusunan
dokumen
yang
memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran dan perubahannya di lingkungan Badan ; dan i.
melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
Jabatan 4.
Sub
Tugas :
Bagian a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan
Perencanaan dan
evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian
Kepegawaian
Perencanaan dan Kepegawaian ; b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan;
c.
mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan
penyusunan
dokumen
perencanaan
dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD dan perubahannya di lingkungan Badan ; d. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Badan ; dan e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
Jabatan 5.
Tugas :
Bidang
melaksanakan
sebagian
tugas
Badan
yang
Perbendaharaan
pengelolaan kas daerah dan pelaksanaan anggaran.
meliputi
Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Perbendaharaan ; b. penyiapan anggaran kas ; c. penyiapan SPD ; d. menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ; e. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; f.
pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD ;
g. penyimpanan uang daerah ; h. pelaksanaan
penempatan
uang
daerah
dan
mengelola/menatausahakan investasi daerah ; i.
pelaksanaan
pembayaran
berdasarkan
permintaan
pejabat pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah ; j.
pelaksanaan penelitian kelengkapan, pemutakhiran dan pembuatan daftar gaji seluruh perangkat daerah ;
k. pelaksanaan rekonsiliasi bank atas pencatatan kas daerah dengan pencatatan bank ; l.
pemberian pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi ;
dan m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Jabatan 6.
Seksi
Tugas :
Bidang
Pengelolaan
Kas
a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan
Daerah
evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah ; b. melakukan
penyusunan
petunjuk
teknis
di
bidang
penerimaan dan pengeluaran kas ; c. menyiapkan anggaran kas ; d. menyiapkan SPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; e. melakukan pemantauan dan memverifikasi pelaksanaan pembayaran, penagihan, dan perkembangan kas belanja langsung/tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan ; f.
melakukan
rekonsiliasi
penerimaan
dan
bank
pengeluaran
terhadap kas
pencatatan
daerah
dengan
rekening koran bank tempat menyimpan kas daerah ; g. memberikan petunjuk teknis tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi kepada daerah ; h. melaksanakan pembayaran kewajiban pemerintah daerah atas beban rekening umum kas daerah ; i.
memberikan petunjuk teknis setoran penerimaan kas daerah dari perangkat daerah penghasil ;
j.
melakukan pemantauan pelaksanaan penerimaan APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk ;
k. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyimpanan uang daerah ; l.
melakukan penyiapan bahan pengelolaan utang dan piutang daerah ;
m. melakukan penyiapan bahan penagihan piutang daerah ; n. menyiapkan dan memproses Keputusan Pemberhentian Pembayaran Pegawai Pensiun dan mutasi ; o. melakukan
proses perhitungan
gaji dan
pengujian
kelengkapan administrasi gaji dan tunjangan pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan p. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.
7.
Jabatan
Tugas :
Seksi Pelaksanaan
a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan
Anggaran
evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran ; b. memproses dan meneliti kelengkapan administrasi Surat Perintah Membayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ; c. menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana ; d. melakukan pengarsipan Surat Perintah Pencairan Dana beserta kelengkapannya ; dan e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.
8.
Jabatan
Tugas :
Bidang Anggaran
a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Anggaran ; b. menyiapkan DPA- SKPD dan DPPA- SKPD ; c. penyusunan
petunjuk
teknis
sistem
dan
prosedur
pengelolaan keuangan daerah ; d. pemberian
bimbingan
teknis
pengelolaan
keuangan
daerah ; e. pelaksanaan
monitoring
dan
evaluasi
penyerapan
anggaran perangkat daerah ; f.
dan pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan
Jabatan 9.
Seksi
Bidang
Anggaran Pendapatan Pembiayaan
a. melakukan
penyusunan
perencanaan
program
dan
evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang dan
Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan ; b. melakukan pengumpulan bahan penyusunan APBD,
rancangan APBD, perubahan APBD anggaran pendapatan dan anggaran pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku ; c. melaksanakan pembinaan, pemberian petunjuk teknis penyusunan
RKA-SKPD,
RKPA-SKPD
dalam
rangka
penyusunan APBD, Perubahan APBD untuk pendapatan dan pembiayaan ; d. menyiapkan DPA-SKPD, DPPA-SKPD untuk pendapatan dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; e. melakukan analisa anggaran pendapatan pada SKPD penghasil dan rencana penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan ; f.
menyiapkan Keputusan Walikota tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.
Jabatan 10.
Seksi
Bidang
a. melakukan
Anggaran Belanja
penyusunan
perencanaan
program
dan
evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Anggaran Belanja; b. melakukan pengumpulan bahan penyusunan APBD dan rancangan APBD, perubahan APBD anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai ketentuan yang berlaku ; c. melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis penyusunan
RKA-SKPD,
RKPA-SKPD
dalam
rangka
penyusunan APBD dan perubahan APBD untuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung ; d. menyiapkan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD untuk belanja langsung
maupun
tidak
langsung
sesuai
dengan
ketentuan yang berlaku ; e. menyiapkan bahan perhitungan besaran uang persediaan SKPD ;
f.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.
11.
Jabatan
Tugas
Bidang Akutansi
melaksanakan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan
dan Aset
dan pengeluaran daerah serta melaksanakan pengelolaan administrasi aset daerah. Fungsi a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Akuntansi dan Aset ; b. pelaksanaan pengelolaan akuntansi daerah yang meliputi pencatatan,
pengikhtisaran dan pelaporan keuangan
daerah ; c. penyusunan
petunjuk
teknis
sistem
dan
prosedur
pengelolaan keuangan daerah ; d. penyusunan petunjuk teknis sistem akuntansi keuangan dan aset daerah ; e. pemberian
bimbingan
teknis
pengelolaan
keuangan
daerah dan aset daerah ; f. perumusan
dalam
pelaksanaan
administrasi
aset,
penghapusan dan penyimpanan aset daerah ; g. pelaksanaan penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah ; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Jabatan 12.
Seksi Akutansi
Bidang
Tugas :
a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Akuntansi ; b. melakukan pencatatan secara kronologis setiap transaksi keuangan baik penerimaan, pengeluaran keuangan dan aset daerah ; c. melakukan
verifikasi
terhadap
laporan
pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran ; d. melakukan fungsional
penatausahaan bendahara
pertanggungjawaban
penerimaan
dan
bendahara
pengeluaran ; e. melakukan
rekonsiliasi
laporan
pertanggungjawaban
fungsional bendahara penerimaan dengan penerimaan kas
daerah ; f. melakukan
rekonsiliasi
laporan
pertanggungjawaban
fungsional bendahara pengeluaran dengan pengeluaran kas daerah ; g. menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah ; h. menyusun kebijakan akuntansi ; i. menyusun laporan keuangan secara periodik ; j. menyiapkan rancangan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; k. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan ; l. melaksanakan laporan realisasi penerimaan pendapatan dan pengeluaran daerah ; dan m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Aset.
Jabatan 13.
Seksi
Bidang
Tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan
Penatausahaan
evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang
Aset
Penatausahaan Aset ; b. melakukan
perumusan
kebijakan
administrasi
inventarisasi barang milik daerah ; c. melakukan penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah ; d. melakukan
pengumpulan,
analisa,
dan
penyusunan
laporan inventarisasi barang milik daerah ; e. melakukan penghimpunan, penelitian dan pembuatan laporan rekapitulasi barang daerah yang berada dalam penggunaan perangkat daerah ; f.
melakukan rekonsiliasi realisasi belanja modal pada masing-masing perangkat daerah dengan pencatatan aset tetap pada masing-masing perangkat daerah ;
g. melakukan pengumpulan, analisa, dan pelaporan mutasi barang milik daerah secara periodik sebagai dasar penyesuaian pencatatan pelaporan keuangan daerah ; h. melakukan
perumusan
kebijakan
serta
petunjuk
pelaksanaan sensus barang milik daerah ; i.
melakukan
penyimpanan
dokumen
asli
kepemilikan
barang milik daerah ; j.
melakukan
koordinasi
dalam
rangka
pelaksanaan
pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah ; k. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Aset.
Jabatan 14.
Seksi
Bidang
Tugas : a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan
Pendayagunaan
evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang
Aset
Pendayagunaan Aset ; b. melakukan
koordinasi
dalam
rangka
pelaksanaan
pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah; c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota ; d. meneliti dokumen usulan penggunaan dan pemanfaatan dari pengguna barang, sebagai bahan pertimbangan oleh pejabat
penatausahaan
barang
dalam
pengaturan
pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah ; e. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah ; f.
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan di bidang pemindahtanganan barang daerah ;
g. melakukan penghimpunan, penelitian dan pembuatan laporan data barang daerah yang dipersiapkan untuk dihapus ; h. melakukan
pemrosesan
pemindahtanganan
barang
penghapusan daerah
dan
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan ; i.
melakukan
perumusan
kebijakan
serta
petunjuk
pelaksanaan sensus barang daerah ; dan
j. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Aset.
6. PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017 NO 1.
PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN 1 2
2.
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah
3 4 5
3.
4.
5.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana apatur Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6
Penyediaan jasa. Peralatan dan Perlengkapan kantor Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung dan bangunan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala Sarana Prasarana Kantor Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
7
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
8
Penyusunan Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan DPA dan DPPA Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Belanja Pegawai Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Anggaran Verifikasi dan Rekonsilisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Pendampingan sistem informasi Pengelolaan keuangan Daerah Kegiatan Bimbtek Pengelolaan Keuangan daerah Kegiatan Penyusunan Standar biaya umum dan atandar biaya khusus Kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran Penyusunan LKPD Kota Madiun Pendampingan Pengelolaan Keuangan daerah Rekonsiliasi Penyusunan laporan keuangan bulanan SKPD
9 10 11
12 13
14
15
16 17 18
19 20 21 22
ANGGARAN (Rp) 24.843.763.000 24.543.763.000 300.000.000 235.000.000 125.000.0000 55.000.000 55.000.000 100.000.000 100.000.000
35.000.000 35.000.000
2.789.168.000 100.000.000 165.508.000 375.625.000 192.922.000
384.295.000 65.739.000
56.476.000
118.650.000
150.000.000 260.000.000 150.000.000
110.000.000 216.442.000 353.800.000 89.711.000
6.
7.
Program Peningkatan dan pengembangan penatausahaan keuangan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
Jumlah Anggaran
23 Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas SPD dan SP2D 24 Pengelolaan Administrasi Gaji 25 Kegiatan Rekonsiliasi Data Dana Hibah Pemkot Madiun 26 Kegiatan Pengelolaan Arsip Perbendaharaan 27 Penyusunan Data-data Pemerintah Pusat 28 Belanja Cetak dan Pengadaan 29 Penghapusan Aset Daerah 30 Pensertifikatan Tanah Milik Pemkot Madiun 31 Penyelenggaraan Asuransi Aset Daerah Kota Madiun 32 Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemkot Madiun 33 Rekonsiliasi Pencatatan Aset dengan Realisasi Belanja Modal 34 Kegiatan Inventarisasi WR pemanfaatan aset milik daerah 35 Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah 36 Pemeliharaan Aset-aset Milik Daerah 37 Pemeliharaan aplikasi persediaan 38 Kegiatan Pendampingan Penatausahaan Aset daerah 39 Kegiatan Penyusunan RKBMD dan RKPBMD 40 Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Aseh Daerah 41 Penyusunan Sistem Informasi Geografis (SIG) 42 Bimtek Pengelolaan barang milik daerah
416.042.000 130.000.000 119.000.000 40.000.000 84.000.000 43.042.000 2.500.000 5.299.602.000 190.000.000 115.000.000 3.945.402.000 175.000.000 150.000.000 30.000.000 20.000.000
45.000.000 40.000.000 207.000.000 75.000.000 93.000.000 46.300.000 167.900.000 55.726.292.000
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MADIUN
RUSDIYANTO, SH, M.Hum Pembina Utama Muda NIP. 19671213 199503 1 003
