RENCANA KERJA (RENJA) KATA PENGANTAR

2012

RENCANA KERJA (RENJA) r

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tahun 2012 merupakan dokumen sebagai dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.

Rencana Kinerja Tahunan ini juga merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Stratejik (Renstra) yang akan diwujudkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang berjangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2011–2015. Rencana Kerja (Renja) juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2012 sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi. Selain itu Rencana Kinerja Tahunan ini memuat berbagai program yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul juga memuat tentang indikator-indikator kinerja kegiatan berupa masukan (input), keluaran (outputs) dan hasil (outcome) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengindentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran. Sehingga dengan dokumen rencana kinerja juga merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana stratejik yang telah ditetapkan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem penganggarannya. Pada tahun 2012 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul merencanakan 8 program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 71 kegiatan untuk mencapai 8 sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra), dengan total anggaran sebesar Rp i

2012

RENCANA KERJA (RENJA) r

40.966.266.236,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 19.512.105.900,00 dan belanja langsung sebesar Rp 21.454.160,336,00

Bantul,

Januari 2012

Kepala DPPKAD

Drs. Tri Saktiyana,M.Si Pembina Tk I, IV/b NIP. 19660219 199303 1 005

ii

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………… ii DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………….. iv BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………… I.1 I.2 I.3 I.4

Latar Belakang …………………………………………………………… Maksud dan Tujuan ….………………………………………………… Landasan Hukum …………..……………………………………………. Sistimatika Penulisan ……………………………………………………

BAB II TUGAS, POKOK DAN FUNGSI ………………….……………………………

1 1 3 3 6 7

II.1 Tugas, Pokok dan Fungsi ……………………………………………. II.2 Struktur Organisasi ……………………………………………………. II.3 Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Kerja……….

7 31 34

BAB III RENCANA STRATEJIK ……………………………………………………….

43

III.1 Visi dan Misi ……………………………………………………………. III.2 Tujuan ….………………………………………………………………… III.3 Sasaran …………………………………………………………………… III.4 Strategi dan Kebijakan …………………………………………… III.5 Sasaran dan Target Rencana Strategis (Renstra) ……….. Tahun 2011 s/d 2015

43 45 46 47 48

BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2011 …….

57

IV.1 Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2011 ……………... IV.2 Target Kinerja Tahun 2011 ………………………………………….

62 63

BAB V INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012 ……………….

87

V.1 V.2 V.3

Misi, Sasaran dan Indikator ………………………………………. Sasaran, Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2012 … Anggaran Program dan Kegiatan ………………………………

BAB VI PENUTUP ……………………………………………………………………….

66 72 168 171

iv

v

2012

RENCANA KERJA (RENJA) Rr

BAB I PENDAHULUAN I.1.

LATAR BELAKANG Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input dimaksudkan terutama pada fokus kemaslahatan bagi masyarakat, serta berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi. Sehingga misi dan visi yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 - 2015 dapat terwujud. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pasal 31 disebutkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan ketugasan melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan tugas 1


2012

pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) serta diselaraskan dengan tugas, pokok dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; 3. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) yang disusun oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul digunakan sebagai landasan melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat diwujudkan. Disamping hal tersebut juga sesuai dengan amanat Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Intruksi Presiden tersebut dinyatakan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

2

RENCANA KERJA (RENJA) Rr I.2.

2012

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012 sebagai landasan atau pedoman dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. Adapun yang menjadi tujuan dari disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai pedoman operasional guna melaksanakan berbagai program dan kegiatan-kegiatan, sehingga program dan kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja kegiatan. Indikatorindikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran.

I.3.

LANDASAN HUKUM Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1.

Landasan idiil Pancasila;

2.

Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;

3.

Landasan operasional:

4.

Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

5.

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3

2012

RENCANA KERJA (RENJA) Rr 6.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);

7.

Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

9.

Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan

Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 Tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 13. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Mlik Negara/Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

4

2012


17. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah; 18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11

Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006– 2025; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2007 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 17 Tahun 2011

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2011-2015; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah,

dan

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan Daerah. 25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas

Pokok dan Tatakerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

5


2012

SISTIMATIKA PENULISAN Sistimatika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bantul Tahun 2012 adalah sebagai berikut : BAB I.

PENDAHULUAN Membahas dan menjabarkan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2012.

BAB II

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN BANTUL Membahas dan menjabarkan mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta sumber daya dan sarana prasarana yang ada.

BAB III

RENCANA STRATEJIK Membahas dan menjabarkan mengenai visi dan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset serta pencapaian kinerja dinas pada Tahun 2012.

BAB IV

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA TAHUN 2011 Membahas dan menjabarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka memujudkan

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan, output dan outcome.

BAB VI

PENUTUP Membahas dan menjabarkan mengenai kesimpulan penyusunan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok yang merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan dan harapan Dinas.

6

2012

RENCANA KERJA (RENJA) BAB II TUGAS, POKOK DAN FUNGSI II.1

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pasal 31 ayat (1) disebutkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan ayat (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai

tugas

melaksanakan

urusan

rumah

tangga

Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Sedang dalam ketugasan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul mempunyai fungsi yang diatur dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yaitu sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset;

7

2012

RENCANA KERJA (RENJA)

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset; d. Melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun rincian tugas yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 adalah sebagai berikut : Kepala Dinas mempunyai tugas : a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Sekretariat mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat; d. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis semua bidang; e. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data rencana anggaran dan belanja kegiatan semua bidang; f.

Mengkoordinasikan semua bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dinas;

g. Menyelenggarakan

urusan

umum,

surat-menyurat,

perlengkapan dan rumah tangga, urusan hukum, kepegawaian,

8

2012


gaji pegawai, monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana; h. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan naskah dinas, kepegawaian,

keuangan,

sarana

dan

prasarana,

serta

perpustakaan dinas; i.

Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

j.

Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;

k. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; l.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasn sesuai bidang tugasnya; dan

m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Sub Bagian Umum mempunyai tugas a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Menyiapkan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan dinas; d. Melaksanakan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja; e. Mengelola kebersihan, ketertiban, keamanan ruanh kerja serta lingkungan kerja Dinas; f.

Menyimpan, mendistribusikan dan memelihara barang dinas;

g. Memelihara kendaraan dinas;

9


2012

h. Melaksanakan adminsitrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf di lingkungan Dinas yang akan melakukan perjalanan dinas; i.

Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas;

j.

Menghimpun, menelaah dan mendolumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

k. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai; l.

Melaksanakan administrasi kepegawaian;

m. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; n. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; o. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan q. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Sub Bagian Program mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Menghimpun, menelaah, menganalisis, mengklarifikasi dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program dan kegiatan dinas; d. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan program dan kegiatan dinas; e. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) SKPD;

10

2012

RENCANA KERJA (RENJA) f.

Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Keterangan

penyusunan Pemerintahan

Pertanggungjawaban

bahan

Laporan

Daerah

(LPPD),

Laporan

(LKPJ)

Bupati,

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); g. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang; h. Menginventarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; i.

Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

j.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji pegawai; d. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan sesuai SAP; e. Mengkoordinasikan penyusunan DPA; f.

Melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak;

g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; h. Melaksanakan

administrasi,

inventarisasi,

dan

laporan

pertanggungjawaban pengelolaan aset;

11

2012

RENCANA KERJA (RENJA) i.

Mengusulkan penghapusan BMD;

j.

Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

k. Menginventarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang usahanya; l.


m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan n. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Merumuskan

kebijakan,

pedoman

dan

petunjuk

teknis

pendaftaran, penetapan, pendataan dan pelayanan di bidang pajak daerah sesuai bidangnya; d. Menyelenggarakan

dan

mengkoordinasikan

pendaftaran,

penetapan, pendataan dan pelayanan di bidang pajak daerah; e. Menyelenggarakan pengelolaan pajak daerah; f.

Menyelenggarakan

perencanaan

dan

pengembangan

pendapatan daerah; g. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan realisasi hasil penerimaan pendapatan daerah; h. Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

12

2012



j.



Seksi Pendataaan, Pendaftaran dan Pelayanan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Melaksanakan pengamatan potensi pajak daerah, pendataan objek subjek pajak, penilaian pajak dalam rangka ekstensifikasi pajak daerah; d. Menyiapkan

bahan

koordinasi

penyusunan

data

dasar

pendapatan daerah; e. Menyusun data dasar perkembangan subjek dan objek pajak daerah; f.

Memproses dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada wajib pajak daerah;

g. Menerima dan meneliti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dari wajib pajak daerah beserta dokumen pendukungnya; h. Memproses dan menyampaikan surat peringatan/teguran kepada wajib pajak daerah yang belum mengirimkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)/Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada wajib pajak daerah;

13

2012


Memproses pembetulan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);

j.

Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan sumber-sumber pendapatan

pajak

dan

retribusi

daerah

serta

sumber

pendapatan lain yang sah; k. Melaksanakan validasi data sumber-sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah; l.

Mendokumentasikan berkas layanan pajak daerah;

m. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; n. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; o. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan q. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Melaksanakan verifikasi data subjek dan objek pajak daerah; d. Menyusun data base subjek dan objek pajak daerah;

14


2012

e. Melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan dan ketidaksesuaian data pajak daerah; f.

Melaksanakan koordinasi dan pengolahan data dalam rangka perhitungan perolehan pendapatan asli daerah;

g. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi pengolahan data pendapatan daerah; h. Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak, bagi hasil pajak dan dana perimbangan; i.

Menyiapkan sarana prasarana teknologi informasi;

j.

Menyiapkan bahan koordinasi, sosialisasi, dan sinkronisasi bagi hasil pajak;

k. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; l.

Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

m. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan o. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Seksi Penetapan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Menyiapkan nota perhitungan dan penetapan pajak daerah; d. Menyiapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); e. Memproses dan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

15

2012


Melaksanakan penatausahaan, monitoring, dan evaluasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

g. Melaksanakan legalisasi benda berharga dan objek pajak daerah; h. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; i.


j.


k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan l.

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bidang Penagihan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Merumuskan

kebijakan,

pedoman

dan

petunjuk

teknis

penagihan, piutang, pengurangan/keringanan, keberatan dan banding,

pengendalian

operasional,

pemeriksaan

dan

penindakan di bidang pajak daerah; d. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penagihan, piutang, pengurangan/keringanan, keberatan dan banding, pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah; e. Menindaklanjuti surat pengurangan/keringanan, keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak daerah;

16

2012


Menyelenggarakan

evaluasi

tunggakan

pajak

daerah,

penghapusan piutang, penundaaan pembayaran, angsuran tunggakan, pengurangan/keringanan, keberatan dan banding pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah; g. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian retribusi daerah; h. Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; i.


j.




Seksi Penagihan dan Piutang mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Melaksanakan kegiatan penagihan terhadap pajak daerah; d. Melaksanakan penatausahaan piutang pajak, penundaan pembayaran dan angsuran tunggakan pajak; e. Menyiapkan usulan penghapusan piutang pajak; f.

Menyiapkan surat tagihan pajak daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran;

g. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

17

2012


h. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penagihan pajak daerah; i.


j.




Seksi Keberatan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Memproses

permohonan

pengurangan/keringanan

pajak

daerah; d. Memproses permohonan keberatan dan banding atas materi penetapan pajak daerah; e. Menyiapkan bahan

pertimbangan keputusan terhadap

permohonan pengurangan/keringanan dan

keberatan dan

banding pajak daerah; f.


g. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; h. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

18

2012



j.


Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Menyiapkan bahan koordinasi pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan; d. Memproses

permohonan

pengajuan

restitusi

atau

pengembalian pembayaran pajak daerah; e. Melaksanakan

penelitian

dan

pemeriksaan

kesesuaian

penetapan pajak daerah terhadap objek pajak dan subjek pajak daerah; f.

Melaksanakan

pemeriksaan

pembukuan,

pelaporan

dan

penyetoran pajak dan retribusi daerah; g. Menyusun laporan hasil pemeriksaan subjek dan objek pajak daerah secara berkala; h. Melaksanakan penindakan atas pelanggaran pajak daerah; i.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah;

j.

Melaksanakan intensifikasi pajak daerah;

k. Menyiapkan

bahan

koordinasi

untuk

pelaksanaan,

pemberdayaan dan pengendalian retribusi daerah; l.


m. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

19


2012

n. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan p. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bidang Anggaran mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Merumuskan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; d. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah; e. Mengkoordinasikan penyusunan APBD dan perubahan APBD. f.

Menerbitkan DPA , DPPA-SKPD, dan SPD;

g. Menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ); h. Menyusun manajemen anggaran kas; i.

Mengkoordinasikan penyusunan anggaran rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);

j.




m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan

20

2012

RENCANA KERJA (RENJA) n. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Seksi Perencanaan Anggaran mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Menyiapkan bahan koordinasi dan perencanaan APBD dan perubahan APBD; d. Menyiapkan bahan penyusunan

kebijakan dan pedoman

pelaksanaan APBD; e. Menyiapkan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB); f.

Menyusun APBD dan perubahan APBD;

g. Menyusun standarisasi harga barang dan jasa daerah; h. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; i.


j.




Seksi Pengendalian Anggaran mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;

21

2012


d. Menyiapkan bahan penyusunan manajemen anggaran kas; e. Menyiapkan bahan penerbitan DPA dan DPPA-SKPD; f.

Menyiapkan bahan penerbitan SPD;

g. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); h. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; i.


j.




Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan; d. Menyelenggarakan kebijakan manajemen investasi; e. Menyelenggarakan penerbitan SP2D; f.

Menyelenggarakan pengendalian pencairan APBD;

g. Menyelenggarakan

rekonsiliasi

dan

pelaporan

dana

perimbangan; h. Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; i.


22

RENCANA KERJA (RENJA) j.

2012




Seksi Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas: a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan belanja tidak langsung; d. Melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji; e. Melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan belanja tidak langsung; f.

Melaksanakan pengujian SPM belanja tidak langsung;

g. Memproses penerbitan SP2D belanja tidak langsung; h. Melaksanakan pengendalian pencairan dana belanja tidak langsung; i.

Melaksanakan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh Pasal 21 gaji PNS dan Tabungan Perumahan (Taperum);

j.

Melaksanakan sistem informasi gaji;

k. Memproses penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) bagi pegawai yang pindah dan pensiun; l.

Menyiapkan bahan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dalam pelaksanaan anggaran;

m. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

23


2012

n. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; o. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan q. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Seksi Belanja Langsung mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan belanja langsung d. Melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan belanja langsung; e. Melaksanakan pengujian SPM belanja langsung; f. Memproses penerbitan SP2D belanja langsung; g. Melaksanakan pengendalian pencairan dana belanja langsung; h. Melaksanakan penatausahaan dokumen SP2D belanja langsung; i.


j.




24

2012

RENCANA KERJA (RENJA) m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bidang Akuntansi mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang akuntansi; d. Menyelenggarakan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai SAP; e. Mengkoordinasikan

laporan

keuangan

SKPD

dan

tugas

pembantuan; f.

Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penyusunan neraca.

g. Menyelenggarakan rekonsiliasi bank dan evaluasi realisasi APBD; h. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan selain kas; i.


j.




m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

25

2012

RENCANA KERJA (RENJA) Seksi Pembukuan mempunyai tugas: a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Melaksanakan

penatausahaan

pendapatan,

belanja

dan

pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai SAP; d. Melaksanakan

penelitian

bukti

kas

penerimaan

dan

pengeluaran dari kas daerah; e. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan penyusunan neraca; f.

Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaporan pengelolaan dana tugas pembantuan;

g. Menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; h. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; i.


j.



Seksi Pengolahan Data dan Laporan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Menyiapkan

bahan

penyusunan

kebijakan

akuntansi

pengelolaan keuangan daerah; d. Menyiapkan

bahan

dalam

rangka

penyusunan

laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

26

2012

RENCANA KERJA (RENJA) e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan semesteran; f.

Menyiapkan bahan penyusunan laporan neraca daerah;

g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan alur kas; h. Menyusun

naskah

pengantar

penyampaian

laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; i.

Menyiapkan bahan informasi keuangan daerah;

j.

Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan APBD;

l.


m. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; n. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan p. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Bidang Aset mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Merumuskan kebijakan, pedoman sistem dan prosedur pengelolaan aset

dan petunjuk sistem dan prosedur

penatausahaan persediaan teknis di bidang pengelolaan BMD; d. Menyelenggarakan pengelolaan BMD; e. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pengelolaan BMD; f.

Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pengeloaan BMD;

27

2012

RENCANA KERJA (RENJA) g. Menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya;

h. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; i.


j.



Seksi Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas: a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Melaksanakan inventarisasi dan verifikasi BMD; d. Melaksanakan pengamanan administrasi, fisik dan hukum atas seluruh BMD; e. Menyusun buku induk inventaris dan rekapitulasi BMD; f.

Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan inventarisasi dan mekanisme penghapusan BMD;

g. Mengumpulkan, menyusun, dan mengolah data rencana penghapusan dan pemindahtanganan BMD; h. Menyiapkan

administrasi

pelaksanaan

penghapusan

dan

pemindahtanganan BMD; i.

Melaksanakan

penatausahaan,

inventarisasi,

verifikasi

penyerahan hasil pengadaaan BMD dari SKPD; j.


k. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;

28

2012

RENCANA KERJA (RENJA) l.


m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan n. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Seksi Penilaian dan Optimalisasi mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Menyiapkan bahan penyusunan tata cara penilaian BMD; d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penilaian, optimalisasi dan pemeliharaan BMD; e. Menyiapkan bahan dalam rangka pengadaan BMD

sesuai

dengan peraturan yang berlaku; f.

Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku;

g. Melaksanakan penatausahaan BMD hasil pengadaan dan penerimaan hibah; h. Melaksanakan

penyimpanan,

penyaluran,

penggunaan,

pemanfaatan, pengawasan serta pelaporan BMD; i.


j.


k. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;

29

RENCANA KERJA (RENJA) l.

2012


m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD), Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dari masing-masing SKPD; d. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan BMD; e. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi sarana prasarana kerja; f.

Menyusun rekapitulasi mutasi BMD dan laporan pengguna barang, serta pemeliharaan BMD dari masing-masing SKPD secara berkala;

g. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada pengurus barang dan penyimpanan barang di SKPD; h. Menyiapkan keputusan tentang pengurus dan penyimpanan barang atau sebutan lainnya; i.


j.


30

2012




m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Berdasarkan tugas, tata kerja dan fungsi sebagaimana telah diuaraikan sebagaimana tersebut diatas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dengan demikian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul mempunyai 2 (dua) peran yaitu selaku Pengguna Anggaran/Barang dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

II.2.

STRUKTUR ORGANISASI Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Bantul

dibentuk

berdasarkan

Peraturan

Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan susunan organisasi yaitu sebagai berikut :

31

2012

RENCANA KERJA (RENJA) 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Program; dan c. Sub Bagian Keuangan dan Aset. 3. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, terdiri atas : a. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pelayanan; b. Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan; dan c. Seksi Penetapan. 4. Bidang Penagihan, terdiri atas : a. Seksi Penagihan dan Piutang; b. Seksi Keberatan; dan c. Seksi

Pengendalian

Operasional,

Pemeriksaan

dan

Penindakan. 5. Bidang Anggaran, terdiri atas : a. Seksi Perencanaan Anggaran; dan b. Seksi Pengendalian Anggaran. 6. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas : a. Seksi Belanja Tidak Langsung; dan b. Seksi Belanja Langsung. 7. Bidang Akuntansi, terdiri atas : a. Seksi Pembukuan; dan b. Seksi Pengolahan Data dan Laporan. 8. Bidang Aset, terdiri atas : a. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan; b. Seksi Penilaian dan Optimalisasi; c. Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian.

32

2012


Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut : Kepala Dinas

Sekretariat

Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pendaftaran dan Penetapan

Seksi Pendataan, Pendaftaraan dan Pelayanan

Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan

Seksi Penetapan

Bidang Penagihan

Sub Bagian Umum

Bidang Perbendaharaan

Bidang Anggaran

Seksi Penagihan dan Piutang

Seksi Perencanaan Anggaran

Seksi Belanja Tidak Langsung

Seksi Keberatan

Seksi Pengendalian Anggaran

Seksi Belanja Langsung

Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan

UPT

Sub Bagian Program

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Bidang Akuntansi

Seksi Pembukuan

Seksi Pengolahan Data dan Laporan

Bidang Aset

Seksi Inventarisasi & Penghapusan

Seksi Penilaian & Optimalisasi

Seksi Pengolahan data dan Pengendalian

33


2012

II.3 SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA KERJA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul merupakan institusi yang dibentuk dengan menggabungkan 3 (tiga) instansi yaitu Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul. Demikian juga untuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul merupakan gabungan dari sumber daya, sarana dan prasarana yang terdapat pada Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul serta terdapat penambahan sumber daya manusia yang berasal dari luar ke 3 (tiga) instansi tersebut dan sarana prasarana melalui pengadaan yang dilaksanakan. Sampai tahun 2012 sebagai gambaran umum kondisi sumber daya manusia, sarana dan prasarana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat sebagai berikut : 1.

Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2012 sebanyak 119 orang. Adapun kondisi kepegawaian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dapat dilihat sebagai berikut : a.

Berdasarkan latar belakang pendidikan terdiri :

34

2012

RENCANA KERJA (RENJA) Tabel I.1 Komposisi PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No

Jenjang Pendidikan

Orang

1

2

3

1

S2

10

2

S1

39

3

Diploma

10

4

SMEA

11

5

SMKTA

4

6

SMK

3

7

SMA

21

8

SMP

4

9

SD

2

Jumlah

104

2. Berdasarkan golongan ruang terdiri : Tabel I.2 Komposisi PNS Berdasarkan Golongan Ruang No

Golongan Ruang

Orang

1

2

3

1

IV/b

1

2

IV/a

3

3

III/d

10

4

III/c

8

35

2012

RENCANA KERJA (RENJA) No

Golongan Ruang

Orang

1

2

3

5

III/b

37

6

III/a

25

7

II/d

8

8

II/c

7

9

II/b

4

10

II/a

8

11

I/d

2

12

I/c

1

13

I/b

1

9

I/a

1

Jumlah

119

3. Berdasarkan pendidikan dan pelatihan penjenjangan Pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan sebanyak 12 pegawai. 4. Jabatan Struktural Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul terdapat 26 jabatan struktural dengan perincian yaitu sebagai berikut : a. Eselon II

sebanyak

1 jabatan struktural

b. Eselon III sebanyak

7 jabatan struktural

c. Eselon IV sebanyak

18 jabatan struktural.

36

2012


Keadaan jabatan struktural pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul ya itu sebagai berikut : Tabel I.3 Keadaan Jabatan Struktural DPPKAD PANGKAT NO

NAMA

NIP

JABATAN

GOL

TMT

196704031994032008

IV/b

5-Mar12

1

Ir. Fenty Yusdayati,M.T

Kepala DPPKAD

2

Ari Purwaningsih, S.E, M.Si

19681109 199008 2 001

IV/a

2-Jan-12

Sekretaris

3

Drs. R. Moelyosubagio, M.Si

19620730 199603 1 002

IV/a

2-Jan-12

Ka. Bidang Perbendaharaan DPPKAD

4

Suyono, S.E

19661120 199403 1 008

IV/a

2-Jan-12

Ka.Bidang Anggaran DPPKAD

5

Sujarwo, S.E

19710827 199703 1 005

III/d

2-Jan-12

Ka. Bidang Aset DPPKAD

6

M . Anas jauhari,S.E

197202121998031011

III/d

2-Jan-12

Ka. Bidang Akuntansi DPPKAD

7

Dian Mutiara Sri Rahmawati, S.H, MM

19691112 199603 2 003

III/d

2-Jan-12

Ka. Bidang Penetapan dan Pendaftaran DPPKAD

8

Drs. Trisna Manurung, M.Si

19711230 199603 1 002

III/c

2-Jan-12

Ka. Bidang Penagihan DPPKAD

9

Andus Sarwana, S.H

19670314 199403 1 009

III/d

2-Jan-12

Kasie Penilaian dan Optimalisasi pada Bid. Aset

10

Ani Suryani, S.E

19700302 199603 2 002

III/d

2-Jan-12

Ka. Sub Bag. Keuangan dan Aset DPPKAD

11

Indrijati, S.E

19680122 199703 2 003

III/d

2-Jan-12

Ka. Sub Bag. Program Sekretariat DPPKAD

12

Niken Iriani, S.IP

19600527 198603 2 007

III/d

2-Jan-12

Kasiei Pengolahan Data dan Pengendalian pada Bidang Aset DPPKAD

13

Arum Bidayati, S.IP, MPA

19691205 199803 2 004

III/d

2-Jan-12

Kasie Belanja Langsung pada Bid. Perbendaharaan

14

Jugo Noor Subarkah, S.E, M.Si

19730826 199903 1 005

III/d

2-Jan-12

Kasie Pengendalian Anggaran pada bidang Anngaran DPPKAD

15

Nurhidayati, S.E

19700306 199503 2 002

III/c

2-Jan-12

Kasie Pembukuan pada Bid. Akuntansi

37

2012


Kasie Pendataan, Pendaftaran, dan Pelayanan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD

16

Ramiyana, S.IP

19680208 199203 1 008

III/c

2-Jan-12

17

R. Surana Nugraha, A.Md

19690329 199303 1 004

III/c

2-Jan-12

Kasie Perencanaan Anggaran pada Bid. Anggaran

18

Yunis Marlina Nasution, S.E, M.Ec.Dev

19740314 199903 2 005

III/d

2-Jan-12

Kasie Belanja Tidak Langsung pada Bid. Perbendaharaan

19

Dewi Nurharjanti, S.E

19720629 200003 2 003

III/c

2-Jan-12

Kasie Inventaris dan Penghapusan pada Bid. Aset

20

Muhammad Baried, S.Sos

19691031 199102 1 001

III/c

2-Jan-12

Kasie Penagihan dan Piutang pada Bidang Penagihan DPPKAD

21

Sugeng Prihatin, S.H

19621217 199003 1 009

III/c

2-Jan-12

Kasie Verifikasi dan Informasi Pendapatan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD

22

Mulyatmi, S.E

19640731 198603 2 001

III/c

2-Jan-12

Ka. Sub Bag. Umum Sekretariat DPPKAD

23

Sri Ambarwati,S.E

19701005 199203 2 011

III/b

1-Agust12

Kasie Pengolahan Data dan Laporan pada Bid. Akuntansi

24

Jonet Rohmanyu, S.E, M.S.E

19690616 199402 1 001

III/b

2-Jan-12

Kasie Keberatan pada Bidang Penagihan DPPKAD

25

Ambar Sutadi, S.H

19730731 199402 1 002

III/b

2-Jan-12

Kepala Seksi Penetapan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan DPPKAD

2-Jan-12

Kasie Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan pada Bidang Penagihan DPPKAD

26

Anggit Nur Hidayat, S.H, M.AP

19780918 199803 1 004

III/b

38

2012


2. Sarana dan Prasarana Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan tahun 2011 sarana dan prasarana yang berupa perlengkapan dan peralatan kantor tersedia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel I.4 Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No

Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah (Unit)

1

Kursi

2

2

Kursi Biro

6

3

Kursi Rapat

189

4

Kursi Busa

3

5

Kursi dengan tangan

5

6

Kursi Kayu

55

7

Kursi Lipat

13

8

Kursi Putar

7

9

Kursi Rotan

120

10

Kursi Busa

7

11

Kursi Spon

6

12

Kursi Spon Tangan

6

13

Kursi Tunggu

8

14

Meja Biro

15

15

Meja 1/2 biro

38

16

Meja bundar

1

17

Meja Counter

2

18

Meja Formulir

4

19

Meja Kayu

100

20

Meja Komputer

40

39

2012



No

Jumlah (Unit)

21

Meja Kursi Tamu

2

22

Meja Tamu

7

23

Meja Rapat

43

24

Meja Telepon

4

25

Mesin Ketik

19

26

Monitor

7

27

Server

4

28

Komputer

42

29

Laptop

11

30

Note Book

2

31

LCD Proyektor

2

32

Lemari Es

3

33

Lemari Kecil

1

34

Mega phone

1

35

AC

6

36

Almari Besi

8

37

Almari Kaca

3

38

Almari Kayu

12

39

Almari Sorok

1

40

Brankas

8

41

Camera

3

42

Handycam

1

43

Cash Box

1

44

Dingklik Panjang

5

45

Dingklik Bundar

2

46

Dispencer

3

47

Faximilie

1

48

Filling Cabinet

30

49

Genset

1

50

Gerenda

1

40

2012


No


Jumlah (Unit)

51

Hub

1

52

Jam Dinding

10

53

Kenap

1

54

Kipas Angin

7

55

Papan Rekap PBB

1

56

Perforator Duduk

1

57

Perforator Tangan

1

58

Power Suplay

2

59

Printer

53

60

Proyektor Light/OHP

1

61

Radio Tape

1

62

Rak Besi

7

63

Rak Kayu

17

64

Rak Kayu Kaca

3

65

Rak Telepon

1

66

Skat Ruangan

4

67

Sound System

1

68

Stabilizer

16

69

Swicth

1

70

Tangga

1

71

Telepon

18

72

Televisi

6

73

Wadrobe

1

74

White Board

6

75

Wireless

3

76

LCD

1

Disamping peralatan dan perlengkapan kantor seperti pada tabel diatas juga tersedia sarana mobilitas bagi Dinas Pengelolaan

41

2012


Keuangan dan Aset Daerah yang berupa kendaraan dinas/operasional yaitu pada tebel dibawah ini :

Tabel I.5 Sarana Mobilitas

No

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah (Unit)

1

Kendaraan Dinas R4

4

2

Kendaraan Dinas R2

42

42

2012


BAB III RENCANA STRATEJIK

III.1. VISI DAN MISI Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagai salah satu institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki 2 (dua) peran yaitu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) selaras dengan ketugasan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 maka visi yang ditetapkan adalah sebagai :

Menjadi Institusi yang Terpercaya dan Handal dalam Tata Kelola Keuangan dan Kekayaan Daerah terbaik se Indonesia

Visi sebagaimana tersebut diatas telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melibatkan seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dan wajib diketahui sehingga dapat menarik komitmen, menggerakkan, menciptakan makna bagi seluruh stakeholder dan pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul pada khususnya serta seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul pada umumnya. Sehingga visi tersebut diharapkan menjadi visi bersama (shared vision)

yang

pada

gilirannya

mampu

mengarahkan

dan

43

2012


menggerakkan seluruh stake holder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk saling berpartisipasi dalam rangka mewujudkan “Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang profesional,

akuntabel,

transparan

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan dan bertumpu pada kepentingan rakyat” serta melalui terwujudnya visi tersebut diharapkan dapat mendukung mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam rangka mewujudkan harapan yang terkandung dalam visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka perlu dirumuskan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan proyeksi kondisi tentang masa depan.

Selaras dengan visi yang telah

dirumuskan bersama, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah merumuskan dan menetapkan misi untuk periode tahun 2011 s/d 2015 yaitu sebagai berikut : 1. Mengembangkan kebijakan dan tata kelola fiscal daerah yang sehat dan lebih reponsif; 2. Mewujudkan manajemen keuangan dan asset daerah yang semakin berkualitas; dan 3. Pemantapan organisasi berbasis manusia yang unggul dalam moral, trampil dan memahami medan kerja. Pernyataan misi sebagaimana tersebut diatas harus diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sehingga seluruh jajaran pegawai di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ikut berperan serta sesuai dengan beban

44

2012


tanggungjawabnya

guna

mewujudkan

harapan-harapan

yang

terkandung dalam visi. III.2. TUJUAN Berpedoman pada visi dan misi sebagaimana tersebut diatas, terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas; 2. Terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; 3. Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah; 4. Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien, efektif, ekonomis dan tepat sasaran; 5. Terwujudnya

penatausahaan

keuangan

yang

akuntabel,

transparan, profesional dan bertanggungjawab; 6. Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif; 7. Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah; dan 8. Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi informasi.

45


2012

III.3. SASARAN Sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan terdapat sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sebagai berikut :

Misi 1 : “mengembangkan kebijakan dan tata kelola fiskal daerah yang sehat dan lebih reponsif”. Sasaran yang akan diwujudkan dari misi ini adalah : 1. Meningkatnya efisiensi, efektifitas dan responbilitas pelayanan publik; 2. Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah.

Misi 2 : “mewujudkan manajemen keuangan dan asset daerah yang semakin berkualitas” Sasaran yang akan diwujudkan dari misi ini yaitu sebagai berikut : 1. Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah berkualitas; 2. Meningkatkan efektivitas APBD; 3. Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif; 4. Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif;

Misi 3 : “pemantapan organisasi berbasis manusia yang unggul dalam moral, trampil dan memahami medan kerja” Sasaran yang akan diwujudkan dari misi ini adalah sebagai berikut :

46

2012


1. Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah; 2. Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah;

III.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Dalam

rangka

mewujudkan sasaran yang terkandung dari misi

yang telah ditetapkan

sebagaimana tersebut diatas Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diarahkan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang handal dan terbaik se Indonesian. Melalui visi tersebut dapat mendukung Pemerintah

Kabupaten

Bantul

meraih

opini

Wajar

Tanpa

Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah. Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Mengupayakan terwujudnya system dan prosedure pengelolaan keuangan

dan

asset

daerah

berdasarkan

peraturan

perundangan-undangan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas; 2. Optimalisasi pendapatan daerah; 3. Optimalisasi tata kelola keuangan dan asset daerah yang berkualitas; dan 4. Implementasi Sistem Manajemen Keuangan yang terintegrasi. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya 47


2012

tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kapasitas Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota; 4. Program Pengelolaan Barang Daerah; dan 5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

III.5

SASARAN DAN TARGET RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2011 s/d 2015 Berdasarkan tujuan, sasaran dan kebijakan sebagaimana telah diuraikan diatas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan target sasaran capaian kinerja sebagai indikator dan instrumen pencapaian visi dan misi yaitu sebagai berikut :

VISI : Menjadi institusi yang terpercaya dan handal dalam tata kelola keuangan dan kekayaan daerah, terbaik se Indonesia

48

2012


Misi

Sasaran Strategis

1 Merumuskan kebijakan umum dan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah

2

1

Meningkatnya efisiensi, efektifitas dan responbilitas pelayanan publik

Target

Indikator Kinerja Sasaran 3

1

2

3

4

5

6

Tersedianya jasa komunikasi, penerangan jalan umum dan listrik gedunggedung Pemda Terpenuhinya kebutuhan akan barang-barang cetakan Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan ruang rapat yang repesentatif Terpenuhinya kebutuhan kendaraan siap operasional yang memadai Terpenuhi kebutuhan mebelair

2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

9

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

30

30

30

30

%

100

100

100

100

100

%

100

10

10

10

10

%

100

30

30

30

30

49

2012


Misi

Sasaran Strategis

1

Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah

2

2

Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah berkualitas

3

Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah;

Target


2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

9

1

Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

Buku Peratur an Bupati

3

3

3

3

3

1

Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah

%

21,15

5,41

5

29,17

6,58

%

11,02

11,05

11,3

13,35

13,4

%

10,62

10,64

10,68

12,87

12,93

%

1,91

3,92

3,92

3,25

3,21

Rupiah

878.012.053.000

943.096.041.000

1.004.757.471.000

1.036.663.061.000

1.099.782.492.000

2

3

4

5

Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD Rasio PAD terhadap total pengeluaran APBD Prosentase potensi penerimaan daerah yang dapat digali Jumlah Penerimaan Daerah

50

2012


Misi

Sasaran Strategis

1 Mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Target

Indikator Kinerja Sasaran

2

3

4

Meningkatkan efektivitas APBD

1

5

Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah;

2

3

4

Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun Tersedianya informasi keuangan daerah tahun 2007 s/d tahun 2011 Terlaksananya pengelolaan pelaporan tugas pembantuan ke kanwil tepat waktu Efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas laporan keuangan

2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

9

Perda/ Perbup

6

6

6

6

6

Leafflet /Buku

3

3

3

3

3

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

5

Kelancaran penyaluran belanja PPKD

%

100

100

100

100

100

6

Terlaksananya pengendalian APBD TA 2012

%

100

100

100

100

100

51

2012


Misi

1

Sasaran Strategis

Target


2

3

2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

9

7

Pedoman dalam pengambilan kebijakan untuk perubahan anggaran

%

100

100

100

100

100

8

Pencetakan daftar gaji PNS

%

100

100

100

100

100

9

Tertib administrasi gaji PNS

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

10

11

12

Tertib administrasi bagi PNS Purna Tugas dan mutasi Terwujudnya tertib administrasi atas pengelolaan dan pelaporan potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 Dokumen penerbitan SP2D dengan penelitian SPJ sesuai dengan peraturan

52

2012


Misi

1

Sasaran Strategis

Target


2

3

13

14

15

Kelancaran Pencairan Dana dalam rangka mendukung kegiatankegiatan SKPD Proses penerbitan SP2D Belanja tidak langsung yang sesuai peraturan Kelancaran Pencairan Dana Belanja Tidak Langsung

2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

9

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

16

Pemulihan kerugian daerah

%

100

100

100

100

100

17

Laporan Pajak Penghasilan PNS

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

18

19

Tersedianya data belanja SKPD secara akuntabilitas Kesiapan Pemerintah Daerah guna menerima

53

2012


Misi

Sasaran Strategis

1

Target


2

3

2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

9

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

75

75

75

75

75

pelimpahan PBB P2

20

21

22

6

Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif;

1

Pemahaman akan peraturan PerUU-an Menambah pemahaman dan pengetahuan ttg pengelolaan keuangan dan aset daerah Peningkatan SDM Bendahara pengeluaran dlm mengelola & mempertanggu ngjwbkan anggaran SKPD berdasarkan peraturan UU yg berlaku Peningkatan Pemahaman terhadap aturan yang berlaku

54

2012


Misi

Sasaran Strategis

1

2

7

Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah;

Target


2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

9

2

Pengelolaan Barang Daerah sesuai dengan sisdur

%

100

100

100

100

100

3

Data RKBU, RKPBU, RTBU,RTPBU, Mutasi

Jumlah Barang yang dibutru hkan

4

Aset dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya

Kendaraan Dinas (SKPD)

Kend dinas pinjam pakai (lurah) dihibahkan 75 R2, Eks Dikmennof disewakan Aisyah (SMP Unggulan)

5

Efisiensi Biaya Pemeliharaan

6

Data aset dapat diyakini kebenarannya

1

Peningkatan nilai atas pengelolaan dan pelaporan keuangan Pemkab Bantul

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

Rupiah

WTP

55

2012


Misi

Sasaran Strategis

1

2

8

Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terintegrasi.

Target


1

Kemudahan dan kelancaran entry data barang daerah

2

Terintegrasi sistem penganggaran, penatausahaan dan tersusunnya pertanggungjaw aban dalam bentuk pelaporan pertanggungjaw aban

4

2011

2012

2013

2014

2015

5

6

7

8

9

56


2012

57

2012


BAB I PENDAHULUAN I.1.

LATAR BELAKANG Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input dimaksudkan terutama pada fokus kemaslahatan bagi masyarakat, serta berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi. Sehingga misi dan visi yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 - 2015 dapat terwujud. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pasal 31 disebutkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan ketugasan melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan tugas 1


2012

pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) serta diselaraskan dengan tugas, pokok dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; 3. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) yang disusun oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul digunakan sebagai landasan melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat diwujudkan. Disamping hal tersebut juga sesuai dengan amanat Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Intruksi Presiden tersebut dinyatakan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

2


2012

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012 sebagai landasan atau pedoman dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. Adapun yang menjadi tujuan dari disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai pedoman operasional guna melaksanakan berbagai program dan kegiatan-kegiatan, sehingga program dan kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja kegiatan. Indikatorindikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran.

I.3.

LANDASAN HUKUM Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1.

Landasan idiil Pancasila;

2.

Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;

3.

Landasan operasional:

4.

Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

5.

Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3

2012

RENCANA KERJA (RENJA) Rr 6.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);

7.

Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

9.

Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan

Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 Tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 13. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Mlik Negara/Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

4

2012


17. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah; 18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11

Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006– 2025; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2007 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 17 Tahun 2011

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2011-2015; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah,

dan

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan Daerah. 25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas

Pokok dan Tatakerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

5


2012

SISTIMATIKA PENULISAN Sistimatika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bantul Tahun 2012 adalah sebagai berikut : BAB I.

PENDAHULUAN Membahas dan menjabarkan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2012.

BAB II

TUGAS, POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN BANTUL Membahas dan menjabarkan mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta sumber daya dan sarana prasarana yang ada.

BAB III

RENCANA STRATEJIK Membahas dan menjabarkan mengenai visi dan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset serta pencapaian kinerja dinas pada Tahun 2012.

BAB IV

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA TAHUN 2011 Membahas dan menjabarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka memujudkan

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan, output dan outcome.

BAB VI

PENUTUP Membahas dan menjabarkan mengenai kesimpulan penyusunan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok yang merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan dan harapan Dinas.

6

2012


BAB V INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012

V.1.

MISI, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN Dalam rangka memudahkan pelaksanaan perencanaan dan pengukuran pencapaian kinerja atas program dan kegiatan maka perlu disusun program dan kegiatan per sasaran. Penyusunan ini didasarkan pada tugas, pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah serta wewenang yang dilimpahkan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 tahun 2011 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011. Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012 dapat memberi informasi tentang :

1)

sasaran yang akan dicapai pada tahun ini;

2)

indikator

kinerja sasaran dan rencana capaiannya; 3) program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaian. Melalui Rencana Kinerja juga dapat menjelaskan hubungan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya. Adapun hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

66

2012

RENCANA KERJA (RENJA) Rr VISI : Menjadi institusi yang terpercaya dan handal dalam tata kelola keuangan dan aset daerah terbaik se-Indonesia

Target Misi

Sasaran Strategis


Satuan 2012

1

Merumuskan kebijakan umum dan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah

2

1

2

Meningkatnya efisiensi, efektifitas dan responbilitas pelayanan publik

Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah berkualitas

3

4

5

1

Tersedianya jasa komunikasi, penerangan jalan umum dan listrik gedung-gedung Pemda

%

100

2

Terpenuhinya kebutuhan akan barang-barang cetakan

%

100

3

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

%

100

4

Terpenuhinya kebutuhan ruang rapat yang repesentatif

%

100

5

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan siap operasional yang memadai

%

100

6

Terpenuhi kebutuhan mebelair

%

100

1

Jumlah peraturan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

Buku Peraturan Bupati

3

67

2012


Target Misi

Sasaran Strategis


Satuan 2012

1

Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah

2

3

Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah;

3

5

1

Prosentase kenaikan pajak dan retribusi daerah

%

21,15

2

Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD

%

11,02

%

10,62

%

1,91

Rupiah

878.012.053.000

3 4 5 Mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

4

Rasio PAD terhadap total pengeluaran APBD Prosentase potensi penerimaan daerah yang dapat digali Jumlah Penerimaan Daerah

4

Meningkatkan efektivitas APBD

1

Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun

Perda/Perb up

6

5

Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan daerah;

2

Tersedianya informasi keuangan daerah tahun 2007 s/d tahun 2011

Leafflet/Buk u

3

%

100

%

100

%

100

3 4 5

Terlaksananya pengelolaan pelaporan tugas pembantuan ke kanwil tepat waktu Efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas laporan keuangan Kelancaran penyaluran belanja PPKD

68

2012


Target Misi

Sasaran Strategis


Satuan 2012

1

2

3

6 7 8 9 10

11

12

13

14 15 16

Terlaksananya pengendalian APBD TA 2012 Pedoman dalam pengambilan kebijakan untuk perubahan anggaran Pencetakan daftar gaji PNS Tertib administrasi gaji PNS Tertib administrasi bagi PNS Purna Tugas dan mutasi Terwujudnya tertib administrasi atas pengelolaan dan pelaporan potongan IWP, Taperum dan PPh Ps 21 Dokumen penerbitan SP2D dengan penelitian SPJ sesuai dengan peraturan Kelancaran Pencairan Dana dalam rangka mendukung kegiatankegiatan SKPD Proses penerbitan SP2D Belanja tidak langsung yang sesuai peraturan Kelancaran Pencairan Dana Belanja Tidak Langsung Pemulihan kerugian daerah

4

5

%

100

%

100

% %

100 100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

69

2012


Target Misi

Sasaran Strategis


Satuan 2012

1

2

3

17 18 19 20 21

22

6

Mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah yang komprehensif;

Laporan Pajak Penghasilan PNS Tersedianya data belanja SKPD secara akuntabilitas Kesiapan Pemerintah Daerah guna menerima pelimpahan PBB P2 Pemahaman akan peraturan PerUU-an Menambah pemahaman dan pengetahuan ttg pengelolaan keuangan dan aset daerah Peningkatan SDM Bendahara pengeluaran dlm mengelola & mempertanggungjwbkan anggaran SKPD berdasarkan peraturan UU yg berlaku

4

5

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

1

Peningkatan Pemahaman terhadap aturan yang berlaku

%

75

2

Pengelolaan Barang Daerah sesuai dengan sisdur

%

100

3

Data RKBU, RKPBU, RTBU,RTPBU, Mutasi

Jumlah Barang yang dibutruhkan

70

2012


Target Misi

Sasaran Strategis


Satuan 2012

1

2

3

4 5 6

Aset dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya Efisiensi Biaya Pemeliharaan Data aset dapat diyakini kebenarannya

7

Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah;

1

Peningkatan nilai atas pengelolaan dan pelaporan keuangan Pemkab Bantul

8

Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terintegrasi.

1

Kemudahan dan kelancaran entry data barang daerah

2

Terintegrasi sistem penganggaran, penatausahaan dan tersusunnya pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan pertanggungjawaban

4

5

Kendaraan Dinas (SKPD) Rupiah

WTP

%

%

WTP

100

100

71

2012


Dengan menggunakan Rencana Kinerja yang disusun tersebut diharapkan dapat mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ditemukan kegiatan yang tidak terarah. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul ini merupakan alat yang bermanfaat

untuk

mengukur

apakah

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur keberhasilan dalam mencapati target-target yang ditetapkan sesuai dengan skala prioritas.

V.2.

SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2012 Pada tahun 2012 sebagai implementasi dari Rencana Stratejik (Renstra) tahun 2011-2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul akan melaksanakan kegiatan yang berjumlah 75 sebagai penjabaran dari 8 program dalam rangka mewujudkan 3 (tiga) sasaran.

Adapun alokasi

anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 40.966.266.326,00 terdiri dari yaitu sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 19.512.105.900,00 terdiri dari :  Gaji dan Tunjangan

sebesar Rp 5.461.415.000,00

 Iuran Askes PP28

sebesar Rp 11.618.965.000,00

72

2012

RENCANA KERJA (RENJA) Rr  Biaya Pemungutan PBB sebesar Rp 1.400.000.000,00  Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar

Rp

641.806.900,00  Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

sebesar

Rp

389.919.000,00 2. Belanja Langsung

sebesar Rp 21.454.160.366,00

Dalam rangka melaksanakan Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2012 dengan jumlah 9 (sembilan) program yang dijabarkan pada kegiatan yang berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) telah tersedia anggaran belanja langsung sebesar Rp 21.454.160.366,00. Sedang hubungan antara program, kegiatan beserta anggaran dengan sasaran stratejik sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat yaitu sebagai berikut :

73

2012


SASARAN STRATEGIS

PROGRAM

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsibilitas pelayanan publik

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat-menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

13.031.250,00 9.017.500.000,00 12.500.000,00 67.465.000,00 8.970.000,00 20.765.280,00 354.000.000,00 1.250.000,00 1.127.382.973,00 250.000,00

74

2012


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan jasa keamanan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebelair Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

10.500.000,00 60.507.500,00 195.000.000,00 8.400.000,00 9.780.000,00

3.454.200.000,00 100.000.000,00 400.130.000,00 190.865.000,00 2.000.000,00 16.000.000,00

75

2012


Terwujudnya sistem dan prosedure pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

24.205.000,00

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

60.000.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

93.095.315,00

Terlaksananya optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah Meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Operasional Pajak Daerah Peningkatan Manajemen Investasi Daerah Pengendalian PAD Intensifikasi PPh OP (PPh pasal 21)

361.440.000,00 400.000.000,00 72.600.000,00 135.200.000,00 41.875.000,00

76

2012


Penataan Peraturan Perundang-undangan

Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

100.000.000,00

Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisieni, efektif, ekonomis dan tepat sasaran Meningkatkan efektifitas APBD


Penyusunan Standar Satuan Harga Penyusunan Analisa Standart Belanja (ASB)

31.780.000,00 100.000.000,00

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

158.320.000,00

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

109.300.000,00

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

94.760.000,00

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

63.820.000,00

Penyusunan Laporan Semesteran Penerbitan DPA SKPD

44.870.750,00 63.230.000,00

Penyusunan Anggaran Kas Penerbitan SPD

77

2012


Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D Belanja Langsung

Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penatausahaan kuangan daerah


Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan Anggaran Kas Penerbitan SPD Pencetakan Daftar Gaji Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D Belanja Langsung TP-TGR Penyusunan Neraca Dinas Instansi Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD Pengelolaan Dana Perimbangan

170.293.270,00 78.825.000,00 22.150.000,00 26.110.000,00 121.000.000,00 51.260.000,00 16.500.000,00 117.763.250,00 40.150.000,00 119.300.000,00

78


2012

Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan

24.800.000,00

Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

28.050.000,00

Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Keuangan Daerah

104.265.000,00

Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daerah Penerbitan SKPP Penyusunan SPT Tahunan

38.900.000,00 67.500.000,00

Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daerah Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum, PPh Ps 21 bagi PNS Penerbitan SP2D Belanja Langsung Rekonsiliasi Belanja SKPD

36.150.000,00 164.835.000,00 40.400.000,00 47.340.000,00 41.400.000,00

79

2012


Pengkartuan Data PNS Pengujian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung Penyusunan Standart Operasional Prosedure (SOP) Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung Penyerahan Kewenangan Pengelolaan PBB Pemberantasan Cukai Ilegal

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Pembinaan Bendahara

Penataan Peraturan Perundang-undangan

Regulasi Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

30.000.000,00 47.000.000,00 95.963.750,00 46.450.000,00 1.376.825.000,00 234.281.583,00

36.560.000,00

70.000.000,00

Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif Mewujudkan pengelolaandan penatausahaan aset daerah yang komprehensif

Pengelolaan Barang Daerah

Peningkatan SDM aparatur Pemda

44.300.000,00

80

2012


Perubahan Sisdur Pengelolaan Barang Daerah Penyusunan perencanaan & pelaporan pengelolaan barang Penataan Aset Penghapusan Barang Daerah

43.000.000,00 84.850.000,00 33.035.000,00 40.000.000,00

Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah


Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan


Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

49.482.000,00 655.537.000,00

Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi dan informasi Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terintegrasi


Pengelolaan SIMKEUDA


SIMBADA

154.891.415,00 30.000.000,00

81

2012


Dalam kerangka pengukuran kinerja memuat informasi tentang keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

oleh

instansi/sektor

lain.

Pengukuran

kinerja

dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Adapun indikator kinerja masing-masing kegiatan dari 89 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu sebagai berikut : I.

Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Kegiatan Input

Output

Outcome

Target Kinerja

SDM

6

Dana

Rp

1

Jumlah surat terkirim

2

Jumlah surat masuk

3

Jumlah materai

4

Jumlah perangko

5

Jumlah jasa transaksi

Mendukung pelayanan administrasi perkantoran

Orang 13.031.250,00

1.750 6.000 2.650 50 20

Surat Surat Materai Perangko Dokumen 100%

Kegiatan jasa surat menyurat merupakan kegiatan komunikasi antar Instansi/Dinas/Badan/Kecamatan/Kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul, pemerintah propinsi serta

82

2012


pemerintah pusat

yang pelaksanaannya mengarah pada

administrasi pelayanan internal dan eksternal yang tercatat dalam bentuk surat menyurat sebagai alat komunikasi yang resmi berbentuk arsip yang dinamis dan statis. Melalui kegiatan ini juga secara tidak langsung mendukung terlaksananya transaksi keuangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu melalui penyediaan materai dan buku jasa transaksi keuangan. Melalui jumlah surat terkirim, jumlah surat masuk, jumlah materai, jumlah perangko dan jumlah jasa transaksi merupakan output dari kegiatan ini. Adapun outcome yaitu meningkatnya pelayanan administrasi surat menyurat yang dapat dilihat dari tertibnya arsip surat masuk dan keluar serta terpenuhinya kebutuhan perangko, materai dan jasa transaksi. 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

2

Da na Output

Outcome

Orang

Rp

9.017.500.000,00

1

Tersedianya jasa listrik gedung-gedung Pemda

12

2

Tersedianya jasa listrik penerangan jalan

12

3

Tersedianya komunikasi

12

jasa

Terpenuhi kebutuhan jasa listrik dalam mendukung aktivitas SKPD, penerangan jalan dan jasa komunikasi

Bulan Bulan Bulan

100%

83

2012


Komunikasi antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset

Daerah

Kabupaten

dinas/kantor/badan/kecamatan/instansi

Bantul di

dengan lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bantul maupun dengan pemerintah propinsi/pemerintah pusat dapat dilaksanakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Komunikasi secara tidak langsung antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan jasa telekomunikasi yang disediakan oleh pemberi jasa. Melalui jasa telekomunikasi

tersebut

akan

mempermudah

dan

mempercepat komunikasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan dinas/kantor/badan/kecamatan/instansi Pemerintah

Kabupaten

Bantul,

di

pemerintah

lingkungan propinsi,

pemerintah pusat dan sebagainya. Belanja listrik bagi Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan kebutuhan yang sangat penting, dengan listrik peralatan dan perlengkapan kantor misalnya komputer, printer dapat dioperasikan. Dengan demikian listrik secara tidak langsung sangat mendukung dinas/kantor/badan/kecamatan/instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sehingga roda pemerintah Kabupaten Bantul dapat berjalan dengan lancar. Selain bagi kalangan Pemerintah Kabupaten Bantul listrik juga dibutuhkan dan dirasa manfaatnya oleh masyarakat luas yaitu melalui penerangan jalan pada malam hari. Melalui terbayarnya listrik penerangan jalan, gedung-gedung Pemda Kab. Bantul, Biaya Provisi dan jasa

84

2012


telepon selama 12 (dua belas) bulan kepada pemberi jasa merupakan indicator output. Sedang terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik merupakan outcome dari kegiatan ini. 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

4

Rp 12.500.000,00

Dana Output

Outcome

Orang

Perpanjangan STNK Dinas/Operasional

Kendaraan

R4

4

Unit

R2

42

Unit

Mendukung pelaksanaan pokok dan fungsi

tugas,

100%

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul memiliki kendaraan dinas/operasional baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) yang berjumlah 42 unit. Dari jumlah kendaraan dinas/operasional tersebut terdapat 20 unit kendaraan dinas/operasional yang setiap tahun membutuhkan dana untuk perpanjangan perijinan kendaraan dinas/operasional (STNK) sedangkan yang lain perpanjangan perijinan kendaraan operasional/dinas masih dianggarkan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. Ketepatan waktu dalam perpanjangan perijinan (STNK) kendaraan dinas/operasional

85

2012


secara tidak langsung juga mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran

Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Terpenuhi kebutuhan akan perpanjangan STNK R2/R4 merupakan output dari kegiatan ini, sedang outcomenya terpenuhinya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional R2/R4. 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Indikator Kegiatan Input

SDM Dana

Target Kinerja 37

Orang

Rp 67.465.000,00

Output

Tertib administrasi atas pengelolaan keuangan dan barang

100%

Outcome

Mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi

100%

Arah dari kegiatan ini pada belanja pegawai bertujuan untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembayaran gaji/kekurangan bagi pegawai-pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, kelancaran pencairan dan pelaksanaan bantuan pada Dinas/Instansi/Bagian dan diketahui jumlah barang/inventaris barang yang terdapat pada dinas ini. Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu mewujudkan visi dan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

86

2012


Daerah Kabupaten Bantul dengan terlaksananya kegiatankegiatan dengan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan dari segi keuangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu melaksanakan koordinator pendapatan di 17 kecamatan. Kelancaran pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul merupakan output dari kegiatan ini, sedang terwujudnya tertib administrasi keuangan dan barang merupakan outcome kegiatan ini. 5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

1

Dana

Rp

Output

Terjaga kebersihan kantor

Outcome


Pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

Orang 8.970.000,00 12 bulan 100%

perkantoran

yang

dinamis

membutuhkan suasana dan lingkungan kantor yang bersih yang akan

memberi

kenyamanan

pegawai-pegawai

dalam

menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Melalui kegiatan ini kebersihan kantor dan keindahan kantor sepanjang hari dapat dijaga yang secara tidak langsung akan mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran

87

2012


pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Output dari kegiatan ini adalah terjaganya kebersihan kantor sedangkan outcome adalah meningkatnya kebersihan dan keindahan kantor. 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator Kegiatan Input

SDM Dana

Target Kinerja 2

Orang

Rp

20.765.280,00

Output

Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

12 bulan

Outcome


100%

Pelaksanaan kegiatan perkantoran tidak dapat lepas dari ketersediaan alat-alat tulis kantor seperti buku, bolpoint, tinta printer, kertas dan sebagainya. Tersedianya dan terpenuhinya alat tulis kantor akan menunjang bagi pegawai-pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran merupakan output dari kegiatan ini. Outcome kegiatan ini adalah mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi.

88

2012


7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM Dana

Output

Tersedianya barang cetakan

Outcome


2 Rp

orang 354.000.000,00 21 macam 100%

Melalui kegiatan ini memenuhi kebutuhan akan barang-barang cetakan yang dibutuhkan tidak hanya oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan barang-barang cetakan untuk Dinas/Instansi/Bagian/Kecamatan lainnya seperti karcis retribusi pasar Rp 125,00; karcis retribusi pasar Rp 100,00; karcis retribusi pasar Rp 75,00; karcis retribusi kebersihan Rp 100,00; karcis retribusi kebersihan Rp 200,00; buku kas umum, bend. 26a; lembar disposisi; kartu kendali; blangko surat setoran; blangko surat setoran pajak daerah; kertas berkop DPPKAD; amplop berkop DPPKAD; kertas berkop Garuda; amplop berkop Garuda; piagam penghargaan; stop map batik; kalender dinding tahun 2013; kalender meja tahun 2013; buku kerja dan buku agenda. Selain barang cetakan kegiatan ini menyediakan dana untuk menggandakan surat-surat, dokumen yang penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan barang-barang cetakan

89

2012


sebanyak 21 (dua puluh) macam dan penggandaan sebagai output dari kegiatan ini sedangkan outcome adalah mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi. 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

2

Dana

Rp

Output

Tersedianya kebutuhan listrik dan elektronika

alat

Outcome


Orang 1.250.000,00 100% 100%

Kegiatan ini berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang memadai dengan terpenuhinya kebutuhan akan kabel, batu baterai, lampu sebagai penerangan ruangan kantor dan sebagainya. Tersedianya alat-alat listrik dan elektronika kantor merupakan output dari kegiatan ini, sedangkan outcome adalah mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

90

2012


9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

orang

Dana

Rp

Output

Tersedianya peralatan perlengkapan kantor

dan

Outcome


1.127.382.973,00

13 macam; 149unit 100%

Kegiatan administrasi perkantoran dapat terlaksana dengan didukung antara lain dengan ketersediaan berbagai peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup memadai. Sehingga pegawai-pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul serta SKPD-SKPD lainnya dapat menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawab masing-masing. Kegiatan ini pada tahun 2012 mengadakan berbagai Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 13 macam terdiri dari yaitu sebagai berikut : 1. Generator/genset sebanyak 1 unit; 2. Air Conditioner (AC) sebanyak 6 unit; 3. Kipas angin sebanyak 3 unit; 4. Papan nama beasr sebanyak 1 unit; 5. Papan nama kecil sebanyak 3 unit; 6. Komputer PC sebanyak 78 unit; 7. Note Book sebanyak 10 unit; 8. Printer sebanyak 33 unit;

91

2012


9. Monitor/Display sebanyak 4 unit; 10. Hard Disk Eksternal sebanyak 1 unit; 11. Kamera sebanyak 1 unit; 12. LCD Proyektor sebanyak 6 unit 13. Airpon sebanyak 2 unit. Peralatan dan perlengkapan sebagaimana tersebut diatas diperlukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sendiri dan dinas/instansi lain guna mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi. Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor merupakan output dari kegiatan

ini.

Sedang

outcome

mendukung

kelancaran

pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi, sedangkan outcome adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sendiri dan instansi lainnya. 10) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Kegiatan Input

SDM Dana

Target Kinerja 4

Orang Rp 250.000,00

Output

Tersedianya peralatan rumah tangga

100%

Outcome


100%

Penyediaan peralatan rumah tangga seperti dispenser, cangkir, gelas, piring dan sebagainya secara tidak langsung akan

92

2012


mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran antara lain sebagai sarana dalam menjamu tamu. Melalui kegiatan ini akan memenuhi kebutuhan akan peralatan rumah tangga sebagai outputnya, sedang outcome adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga. 11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

4

Orang

Rp 10.500.000,00

Dana Tersedianya dan terpenuhinya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan Mendukung pelaksanaan tugas, Outcome pokok dan fungsi Output

100% 100%

Melalui kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

diharapkan

semua

pegawai

Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selalu dapat mengikuti perkembangan yang terjadi pada saat ini misalnya melalui berbagai informasi/kabar yang disajikan dalam surat kabar. Selain itu melalui kegiatan ini juga menyajikan pemenuhan kebutuhan akan buku peraturan perundangundangan sebagai media informasi dan pedoman pegawaipegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan keuangan

dan

aset

pada

Dinas/Instansi/Bagian/Kecamatan/Kantor sesuai dengan tugas,

93

2012


pokok serta tata kerja masing-masing bidang dan merupakan nilai-nilai strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan kegiatan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dapat meningkatkan kualitas SDM agar dapat bekerja lebih profesional. Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan akan buku tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta bahan bacaan secara tidak langsung dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul merupakan output dari kegiatan ini. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan pegawai-pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melalui penyediaan buku-buku dan bahan bacaan. 12) Penyediaan Makanan dan Minuman Indikator Kegiatan Input

SDM

Target Kinerja 6

Orang

Rp 60.507.500,00

Dana Output

Tersedianya makan minum rapat dan makan minum tamu

1.047 dus; 1.534 dus

Outcome


100%

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sering menyelenggarakan

rapat

koordinasi

dengan

94

2012


Dinas/Kantor/Kecamatan/Bagian/Instansi lain dan menjamu tamu dari luar daerah untuk study banding. Melalui kegiatan ini tersedia jamuan tamu dan rapat merupakan output dari kegiatan ini sedangkan outcomenya adalah mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi. 13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Indikator Kegiatan Input

SDM

Target Kinerja 30

Dana

Rp

orang 195.000.000,00

Output

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

30 kali

Outcome


100%

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sering menerima undangan-undangan dari pemerintah pusat untuk menghadiri rapat koordinasi, sosialisasi tentang peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan sebagainya. Disamping itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul juga sering melakukan konsultasi ke pemerintah pusat tentang permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka rapat, pertemuan, konsultasi dan kunjungan kerja (kunker) ke pemerintah pusat atau kabupaten lainnya di luar Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta

merupakan

outputnya,

sedangkan

95

2012


tercapainya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, kunjungan kerja (kunker) dan konsultasi ke luar daerah merupakan outcome dari kegiatan ini. 14) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah Indikator Kegiatan Input

SDM

Target Kinerja 140

Dana

Rp

orang 8.400.000,00

Output

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

140 kali

Outcome


100%

Kegiatan ini diperuntukkan memberi fasilitasi bagi pegawaipegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka antara lain menghadiri undangan rapat koordinasi dari pemerintah propinsi, mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, monitoring ke SKPD-SKPD lainnya.

Terlaksananya perjalanan dinas dalam

daerah yang dilaksanakan pegawai-pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan output dari kegiatan ini.

Sedang outcome dari kegiatan ini secara tidak

langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

96

2012


15) Penyedian Jasa Keamanan Indikator Kegiatan Input

SDM

Target Kinerja 1

Dana

orang

Rp

Output

Terjaga keamanan kantor

Outcome


9.780.000,00 12 bulan 100%

Terjaganya keamanan akan memberi kenyamanan pegawaipegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawab masing-masing secara tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi. Hal sebagaimana tersebut merupakan output dan outcome dari kegiatan ini. II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

16) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Indikator Kegiatan Input

SDM

orang

Dana Output

Target Kinerja

Rp

3.045.000.000,00

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional 1

Roda 6

1

unit

97

2012


Outcome

2

Roda 4

6

unit

3

Roda 3

1

unit

4

Roda 2

15

unit


100%

Pada tahun 2012 kegiatan ini akan melaksanakan pengadaan kendaraan dinas/operasional untuk memenuhi kebutuhan beberapa SKPD termasuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kendaraan dinas/operasional yang akan diadakan pada tahun ini sebanyak 23 unit yang terdiri Roda 6 sebanyak 1 unit; Roda 4 sebanyak 4 unit; Roda 3 sebanyak 1 unit; dan Roda 2 sebanyak 15 unit. Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional merupakan output dari kegiatan ini. Sedang

outcome

dari

kegiatan

ini

adalah

mendukung

pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi SKPD. 17) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Indikator Kegiatan Input

SDM Dana

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya ruang rapat Outcome (operation room) BAPPEDA yang representatif Output

Target Kinerja orang Rp 100.000.000,00 100% 100%

98

2012


Kegiatan ini

diperuntukkan penyempurnaan ruang rapat

(operation room) BAPPEDA dengan mengadakan alat-alat studio merupakan outputnya. Sedang outcome tersedianya ruang rapat BAPPEDA yang representatif. 18) Pengadaan Mebelair Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM Dana

Output

Pengadaan Mebelair

Outcome


orang Rp

400.130.000,00 9 macam; 286 unit 100%

Pada tahun 2012 kegiatan ini akan mengadakan 9 macam mebelair dengan jumlah 286 unit, terperinci sebagai berikut : 1. Almari Arsip Kayu sebanyak 13 buah; 2. Almari Arsip Kaca sebanyak 1 buah; 3. Filling Cabinet sebanyak 22 buah; 4. Meja Kerja ½ biro sebanyak 60 buah; 5. Meja Rapat sebanyak 40 buah; 6. Kursi Kerja Pimpinan sebanyak 2 buah; 7. Kursi Kerja sebanyak 45 buah; 8. Kursi Rapat sebanyak 100 buah; dan 9. Sofa/Meja Tamu sebanyak 3 buah. Terlaksananya pengadaan mebelair sebagaimana tersebut diatas merupakan output dari kegiatan ini. Sedang outcome berbentuk

99

2012


terpenuhinya

SKPD-SKPD

akan

beberapa

mebelair

yang

diperlukan. 19) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

46

Dana

orang

Rp

67.465.000,00

Output

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

100%

Outcome


100%

Kendaraan dinas/operasional pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan dalam kondisi yang siap pakai dan tetap baik sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dengan lancar dibutuhkan anggaran yang dialokasikan

untuk

melaksanakan

perawatan/pemeliharaan

kendaraan dinas/operasional antara lain dengan penggantian suku cadang,

penyediaan

bahan

bakar

minyak

dan

pelumas.

Terlaksananya perawatan kendaraan dinas/operasional tersebut merupakan output dari kegiatan ini dengan outcome berupa secara tidak langsung mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi. 20) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Indikator Kegiatan Input

SDM

Target Kinerja 12

Orang

100

2012


Dana

Rp

2.000.000,00

Output

Terpeliharanya mebelair

100%

Outcome


100%

Terpeliharanya mebelair akan memperpanjang manfaat dari mebelair

dalam

rangka

menunjang

pelaksanaan

kegiatan

administrasi perkantoran, disamping itu akan memberi kenyamanan bagi personil-personil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan beban tanggungjawabnya. Terpeliharanya dan terlaksananya

perawatan

mebelair

berpengaruh

terhadap

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan output dan outcome dari kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair. 21) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Target Kinerja SDM Dana

12 Rp

Orang 16.000.000,00

Terpeliharanya mebelair

100%


100%

Kondisi peralatan dan perlengkapan kantor dalam keadaan baik seperti komputer, printer, mesin ketik, kipas angin, AC dan

101

2012


sebagainya yang terdapat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan tersebar di Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Belanja, Bidang Akuntansi, Bidang Pendaftaran dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Bidang Aset secara tidak langsung mendukung terlaksananya tugas, pokok dan fungsi. Melalui kegiatan ini menyediakan anggaran guna melakukan perbaikan

apabila

perlengkapan,

terdapat

sehingga

kerusakan

peralatan

dan

dari

peralatan

perlengkapan

dan dapat

digunakan. Hal tersebut merupakan output dari kegiatan ini, sedangkan terlaksananya perawatan peralatan dan perlengkapan kantor secara tidak langsung dapat mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi pada unit kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan outcomenya. III. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 22) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Indikator Kegiatan Input

SDM Dana

Target Kinerja 60 Rp

orang 24.505.000,00

Output

Terlaksananya sosialisasi peraturanperundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah

100%

Outcome


100%

Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah kerap mengalami perubahan, perubahan tersebut harus diketahui dan dilaksanakan

102

2012


oleh seluruh unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul. Melalui kegiatan ini menfasilitasi terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan

keuangan

daerah

kepada

seluruh

Dinas/Instansi/Bagian/Kecamatan/Badan/Kantor yang merupakan outputnya. Sedangkan outcome dari kegiatan ini mendukung pelaksanaan

tugas,

pokok

dan

fungsi

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 23) Bimbingan Teknis Implemenrasi Peraturan Perundang-undangan Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

25

orang

Dana

Rp 60.000.000,00

Output

Terikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah

100%

Outcome


100%

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul kerap mendapat undangan dari Perguruan Tinggi/Lembaga/Pemerintah

Pusat

yang

menyelenggarakan

kursus-kursus singkat/pelatihan dan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan dianggarkan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan pada tahun ini memberi kesempatan bagi pegawaipegawai di jajaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengikuti berbagai macam bimbingan teknis dan kursus-kursus singkat/pelatihan yang berkaitan dengan 103

2012


pengelolaan keuangan dan aset daerah, dengan harapan dapat meningkatkan

pengetahuan

dan

pemahaman

terhadap

pengelolaan keuangan dan aset daerah. Harapan tersebut merupakan output dan outcome yang akan diwujudkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi.

IV.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

30

Dana

Rp

Orang 93.095.315,00

Output

Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar capaian kinerja DPPKAD

20 laporan

Outcome


100%

Pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

pada

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul secara efektifitas

dan

efisiensi

serta

secara

transparan

dan

bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen merupakan arahan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Berdasarkan arahan kebijakan dan strategi yang ditetapkan melalui program yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan,

104

2012


Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka tujuan yang akan dicapai dari kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi

Kinerja

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul adalah tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara periodik yang dapat diukur dan mampu menggambarkan keberhasilan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan komitmen bersama berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2011-2015, Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2012. Data yang diperoleh untuk indikator ketercapaian output adalah tersedianya sarana dan prasarana kerja tugas, pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam rangka untuk menyusun rencana program kegiatan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan, sedangkan ketercapaian outcome adalah adanya kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan kewenangannya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tersaji dalam bentuk laporan yang menginformasikan tentang capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja. V. Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah 25) Penyusunan Standar Satuan Harga Indikator Kegiatan

Target Kinerja

105

2012


Input

SDM Dana

Tersusunnya Peraturan Bupati Bantul tentang Standart Satuan Harga Barang dan Jasa Terselenggaranya kegiatankegiatan SKPD sesuai dengan Outcome Peraturan Bupati Bantul tentang Standar Satuan Harga Barang & Jasa Output

11 Rp

Orang 31.780.000,00 20 laporan

100%

Dalam rangka untuk mencapai tertib administrasi dan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 maka perlu dilakukan Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa. Harga barang dan jasa yang disusun merupakan batas tertinggi untuk harga setiap jenis barang dan jasa kecuali ditentukan lain oleh Keputusan Bupati Bantul. Sedangkan untuk pelaksanaan pelelangan yang merupakan batas tertinggi adalah nilai keseluruhan barang dan jasa yang dilelangkan berdasarkan perhitungan harga standar. Untuk penyusunan HPS adalah harga saat akan pengadaan dan dengan membandingkan minimal 3 (tiga) harga pasar. Secara berkala standarisasi harga barang dan jasa akan dilakukan evaluasi oleh Tim Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul. Indikator ketercapaian output tersusunnya dan ditetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa serta digandakan peraturan tersebut dalam bentuk buku sebanyak 200 buah. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah didistribusikan buku Peraturan Bupati Bantul tersebut seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang dipakai sebagai

106

2012


pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang pada pada APBD Tahun Anggaran 2013. 26) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Indikator Kegiatan Input

SDM Dana

Output

Target Kinerja 25

Orang

Rp 158.320.000,00

Ditetapkan Raperda Tersusunnya Rancangan Peraturan APBD TA 2013 menjadi Daerah tentang APBD Tahun Anggaran Perda dan digandakan 2013 dan dicetak Perda dalam bentuk sebanyak 150 buku buku.

Terselenggaranya kegiatan-kegiatan Outcome SKPD sesuai dengan sesuai dengan rencana

100%

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul tahun anggaran 2013 mulai dilaksanakan pada triwulan IV. Rancangan peraturan daerah tersebut diharapkan sudah ditetapkan pada akhir triwulan IV tahun 2013 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013. Sehingga pada awal tahun 2013 Peraturan Daerah tersebut sudah dapat menjadi pedoman Dinas/Badan/Instansi/Kantor/Kecamatan/Bagian

dalam

melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang tertuang dalam APBD. Rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul disusun dan dikoordinator oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

107


2012

Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Rancangan peraturan daerah tentang APBD disosialisasikan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah guna menginformasikan tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan APBD. Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD berpedoman pada KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran) yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan DPRD merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama DPRD disampaikan kepada Gubernur DIY untuk dievaluasi agar tercapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD Kabupaten tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh Kabupaten. Gubernur akan menetapkan pernyataan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Kepala Daerah menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul. Indikator ketercapaian output adalah disusun dan ditetapkan rangcangan peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

108

2012


Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 serta sebanyak 150 buku Peraturan Daerah tersebut dicetak. Outcome dari kegiatan ini adalah pedoman/acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tahun anggaran 2013. 27) Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Indikator Kegiatan Input

Output

Target Kinerja

SDM

25

Dana

Rp 109.300.000,00

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 dan dicetak Perbup dalam bentuk buku.

Terselenggaranya kegiatanOutcome kegiatan SKPD sesuai dengan sesuai dengan rencana

Orang

Ditetapkan Raperbup tentang Penjabaran APBD TA 2013 menjadi Perbup dan digandakan sebanyak 150 buku

100%

Setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD mendapat persetujuan bersama oleh DPRD dengan Kepala Daerah maka Kepala Daerah menyiapkan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Seperti halnya rancangan peraturan daerah tentang APBD rancangan ini juga disampaikan kepada Gubernur DIY untuk dievaluasi dalam rangka terciptanya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur. Dengan penetapan pernyataan hasil evaluasi oleh Gubernur maka rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD,

109

2012


Bupati akan menetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada awal triwulan IV dan diharapkan rancangan peraturan kepala daerah tersebut pada akhir triwulan IV ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013. Indikator ketercapaian output adalah tersusunnya dan ditetapkan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran APBD TA 2013 serta sebanyak 150 buku Peraturan Bupati tersebut dicetak. Outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ditetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 menjadi Peraturan Bupati Bantul sebagai pedoman/acuan seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. 28) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2012 Indikator Kegiatan Input

SDM Dana

Output

Target Kinerja 25

Orang

Rp 94.760.000,00

Tersusunnya dan ditetapkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah tentang Perubahan dan digandakan APBD Tahun Anggaran 2012 dan sejumlah 100 buku dicetak Perbup dalam bentuk buku.

110

2012


Terselenggaranya kegiatan-kegiatan SKPD yang mengalami perubahan Outcome 100% sesuai dengan sesuai dengan rencana

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis kegiatan, keadaan daurat dan luar biasa serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD disusun

oleh

PPKD

memuat

pendapatan,

belanja

dan

pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan untuk disampaikan kepada kepala daerah. Rancangan ini juga dibahas untuk mendapat persetujuan bersama oleh DPRD berdasarkan kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD. Rancangan ini juga dievaluasi oleh Gubernur DIY. Setelah Gubernur DIY menetapkan pernyataan hasil evaluasi rancangan ini menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada awal triwulan III dan paling lambat minggu kedua bulan September tahun 2012 rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Bantul telah mendapat persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Indikator output adalah disusun dan ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

111

2012


Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2012 serta dicetaknya buku Peraturan Daerah tersebut sebanyak 100 buku. Kegiatan ini mempunyai outcome yaitu digunakan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sebagai pedoman/acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan. 29) Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2012 Indikator Kegiatan Input

SDM Dana


Orang 63.820.000,00

Tersusunnya dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati dan Output Penjabaran Perubahan APBD Tahun digandakan sejumlah Anggaran 2012 dan dicetak Perbup 100 buku dalam bentuk buku. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan Outcome SKPD sesuai dengan sesuai dengan 100% rencana

Sebagai tindak lanjut peraturan daerah tentang perubahan APBD maka sebagai landasan operasionalnya perlu disusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD. Rencana dari kegiatan ini akan dilaksanakan dengan jadwal yang sama dengan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Indicator ketercapaian output dari kegiatan ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 serta

112

2012


ditetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012. Serta dicetaknya buku Peraturan Buapti Bantul tersebut sebanyak 100 buku. Sedang kegiatan ini mempunyai outcome yaitu digunakan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 sebagai pedoman/acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan. 30) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

Orang

Dana

Rp 170.293.270,00

Tersusunnya dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Output digandakan sejumlah APBD Tahun Anggaran 2011 dan 75 buku dicetak Perda tersebut dalam bentuk buku. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Outcome APBD TA 2011 dan Neraca Akhir per 100% 31 Desember 2011 beserta Laporan Arus Kas TA 2011

Sebagai

bentuk

pertanggungjawaban

pelaksanaan

APBD

Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 maka diwajibkan untuk menyusun

Rancangan

Peraturan

Daerah

tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD hal ini sesuai dengan amanat konstitusi pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 113

2012


Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan PP No 58 Tahun 2005 pasal 101. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan ini juga dibahas untuk mendapat persetujuan bersama dengan DPRD serta dievaluasi oleh Gubernur DIY. Dengan pertimbangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan kepentingan umun dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi Gubernur akan menetapkan pernyataan hasil evaluasi, serta oleh kepala daerah akan ditetapkan

menjadi

Peraturan

Daerah

tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011. Indikator ketercapaian output adalah tersusunnya dokumen rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD TA 2011, ditetapkan dokumen tersebut menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 serta dicetak sebanyak 75 buku 1 dan 75 buku 2. sedangkan

outcome

pertanggungjawaban

adalah

terwujudnya

laporan

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) TA 2011 selama 12 bulan. dan Neraca Akhir tgl 31 Desember 2011 serta Laporan Arus Kas TA 2011.

114

2012


31) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

orang

Dana

Rp

78.825.000,00

Tersusunnya dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Output dan digandakan APBD Tahun Anggaran 2011 dan sejumlah 75 buku dicetak Perbup tersebut dalam bentuk buku. Tersusunnya Laporan Outcome Pertanggungjawaban Pelaksanaan 100% APBD TA 2011

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 dirinci dalam Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran laporan realisasi anggaran. Setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD Rancangan Peraturan

Bupati

Bantul

tentang

penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2011 juga dievaluasi oleh Gubernur DIY untuk mendapatkan penetapan hasil pernyataan evaluasi, berdasarkan penetapan tersebut Bupati Bantul akan menetapkan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertenggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan

Bupati

Bantul

tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011.

115

2012


Indikator ketercapaian output adalah tersusunnya dokumen Peraturan

Bupati

Bantul

tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011, ditetapkan Rancangan tersebut menjadi Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 dan dicetak Peraturan Bupati Bantul tersebut masing-masing 75 unit untuk buku 1 dan buku 2, sedangkan outcome

adalah

terwujudnya

laporan

perhitungan/pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2011. 32) Peningkatan Manajemen Investasi Daerah Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

orang

Dana

Rp

72.600.000,00

Output

Tercapai Pendapatan Bunga Deposito

Rp3.000.000.000,00

Outcome

Tercapainya kontribusi Pendapatan Bunga Deposito terhadap PAD

2,47%

Sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan memanfaatkan uang milik daerah yang sementara belum digunakan dengan cara investasi jangka pendek dalam bentuk deposito ke bank-bank. Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah. Pendapatan dari penempatan deposito berupa bunga deposito

116

2012


dengan tingkat suku bunga deposito tertentu dan jangka waktu dalam menempatkan deposito antara bank yang satu dengan bank yang lain berbeda-beda, dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Indikator ketercapaian output adalah tercapainya pendapatan bunga deposito pada tahun anggaran 2012 dengan target sebesar

Rp

3.000.000.000,00.

Outcome

dari

kegiatan

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah adalah terwujudnya target kontribusi dari bunga deposito terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,47% dari jumalah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 121.593.041.223,75 33) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

Orang

Dana

Output

Rp 361.440.000,00

Tercapai target dana bagi hasil Rp 25.155.351.491,00 PBB

Tercapainya kontribusi dana bagi Outcome hasil PBB terhadap Pendapatan Daerah

Kegiatan

Intensifikasi

dan

2%

Ekstensifikasi

Sumber-sumber

Pendapatan Daerah dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Bantul yang berpeluang memberi kontribusi yang cukup

besar

terhadap

Pendapatan

Daerah

Pemerintah

117

2012


Kabupaten Bantul. Prioritas dari kegiatan ini yaitu pada pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB yang merupakan upaya untuk mewujudkan optimalisasi dalam upaya mencapai target penerimaan Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak pusat yang hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan

desentralisasi.

Kegiatan

ini

meliputi

penyelenggaraan penyuluhan PBB di 17 Kecamatan se Kabupaten Bantul, intensifikasi sampai ke tingkat dusun, melaksanakan bulan panutan pembayaran PBB bagi PNS/Pamong Desa/Tokoh Masyarakat yaitu pada bulan Mei 2012, monitoring secara rutin dan lain-lain. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Bantul dalam membayar PBB sebelum jatuh tempo sehingga tidak terjadi tunggakan pembayaran PBB. Sehingga sampai dengan tanggal 30 September 2012 merupakan jatuh tempo pembayaran PBB, diharapkan PBB sudah terbayar semua oleh masyarakat Bantul. Indikator ketercapaian output adalah tercapai target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Bagi Pajak Bumi dan Bangungan (PBB) sebesar Rp 25.155.351.491,00. Sedang outcome dari kegiatan ini tecapainya kontribusi pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Pajak Bumi dan Bangungan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah sebesar 2%.

118

2012


34) Penerbitan dan Pencermatan DPA SKPD Indikator Kegiatan Input

SDM Dana

Disusun dan diterbitkan DPA/DPPA SKPD Didistribusikan DPA/DPPA SKPD ke Outcome seluruh unit kerja sebagai pedoman melaksanakan kegiatan Output


Orang 63.230.000,00

200 dokumen 61 unit kerja

Setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan paling lama 3 (hari), PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD untuk segera menyusun rancangan DPA/DPPA SKPD yang memuat rincian sasaran yang akan dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta perkiraan pendapatan. Rancangan DPA/DPPA SKPD akan diverifikasi TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), sedangkan pencermatan DPA/DPPA SKPD dilakukan oleh Tim Pencermatan DPA/DPPA. Berdasarkan hasil verifikasi rancangan DPA/DPPA SKPD, PPKD mengesahkan rancangan DPA/DPPA SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah menjadi DPA/DPPA SKPD. DPA/DPPA SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada kepala SKPD sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Proses dan penyiapan DPA SKPD ini juga berlaku untuk

119

2012


Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD). Indikator ketercapaian output adalah dicermati dan disusun DPA/DPPA SKPD sebanyak 200 dokumen, sedangkan outcome adalah didistribusikan DPA/DPPA SKPD ke seluruh unit kerja sebagai pedoman melaksanakan kegiatan-kegiatan. 35) Penyusunan Anggaran Kas Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

11

Dana

Rp

Output

Disusun dan diterbitkan Buku Anggaran Kas

Outcome

Kelancaran terhadap

dan

Orang 22.150.000,00 8 dokumen

pengaturan

1)

Cashinflow

Rp 1.195.345.041.223,75

2)

Cashoutflow

Rp 1.198.030.646.223,74

Salah satu ketugasan dari Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) adalah menyusun Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Bantul yang dipergunakan mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA/DPPA SKPD yang telah disahkan, sehingga dalam anggaran kas ini memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan

kegiatan

dalam

setiap

periode.

Indikator

120

2012


ketercapaian output adalah terlaksananya penyusunan dan ditetapkan anggaran kas untuk tahun anggaran 2012 serta dicetaknya buku Anggaran Kas sebanyak 8 dokumen, sedangkan outcome adalah kelancaran dan pengaturan cashinflow sebesar Rp

1.195.345.041.223,75

dan

cashoutflow

Rp

1.198.030.646.223,76 seperti yang tertuang dalam APBD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2012. 36) Penerbitan SPD Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

11

Dana

Rp

Orang 26.110.000,00

Output

Disusun dan diterbitkan SPD

150 dokumen

Outcome

Terselenggaranya kegiatankegiatan seluruh unit kerja

61 unit kerja

Dalam rangka terlaksananya manajemen kas yang berdasarkan pada Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Bantul tahun anggaran 2012 yang telah ditetapkan, Kuasa Bendaharan Umum Daerah (Kuasa BUD) mempunyai tugas menyiapkan dan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul setiap triwulan. Surat Penyediaan Dana (SPD) ini ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Surat Penyediaan

121

2012


Dana (SPD) ini merupakan batas tertinggi semua pengeluaran kas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti yang tertuang dalam APBD. Indikator ketercapaian output adalah disusun, ditetapkan dan didistribusikan Surat Penyediaan Dana (SPD) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah sabagai batas pencairan dana setiap triwulan (triwulan I, II,III dan IV) sebanyak 150 dokumen, sedangkan outcome adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

dalam

melaksanakan

kegiatan-kegiatan

dapat

dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan rencana dengan tetap memperhatikan pagu anggaran yang tercantum dalam Surat Penyediaan Dana (SPD) setiap triwulannya. 37) Pencetakan Daftar Gaji Indikator Kegiatan Input

SDM Dana

Tercetaknya daftar gaji seluruh unit kerja Kelancaran penyaluran gaji PNS/CPNS se Kabupaten Bantul Outcome setiap bulan


Orang 121.000.000,00

Output

13 bulan

Jumlah penerimaan PNS/CPNS dalam bentuk gaji yang diterima setiap bulan termasuk gaji ke 13 tercantum dalam Daftar Gaji per unit kerja. Indikator dari kegiatan Pencetakan Daftar Gaji adalah tercetaknya daftar gaji PNS/CPNS setiap bulan sesuai dengan unit kerja. Indikator output dari kegiatan ini adalah dicetaknya daftar 122

2012


gaji termasuk gaji ke 13 bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Sedang outcome dari kegiatan Pencetakan Daftar Gaji adalah kelancaran dalam penyaluran gaji PNS/CPNS setiap bulannya. 38) Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D Belanja Langsung Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

11

Orang

Rp 51,260,000.00

Dana Terlaksananya pengujian dokumen penerbitan SP2D Belanja Langsung Dokumen penerbitan SP2D sesuai Outcome dengan peraturan perundangundangan Output

600 dokumen 100%

Sebelum diterbitkan SP2D Belanja Langsung terlebih dahulu dilaksanakan pengujian atas dokumen berupa SPP/SPM dan kelengkapan lainnya yang diajukan oleh seluruh unit kerja kebenaran

dan

kelengkapan

dokumen

tersebut.

Setelah

dilaksanakan pengujian atas dokumen tersebut dan dianggap benar sesuai dengan aturan yang berlaku maka diterbitkan SP2D Belanja

Langsung.

Terlaksananya

pengujian

terhadap

kelengkapan dokumen penerbitan SP2D belanja langsung yang diajukan oleh seluruh unit kerja sebanyak 600 dokumen merupakan indikator output dari kegiatan ini. Indikator outcome dari kegiatan ini telah diterbitkan SP2D Belanja Langsung sebagai perintah atas pencairan dana/anggaran belanja langsung dengan

123

2012


jumlah

anggaran

belanja

tidak

langsung

sebesar

Rp

317.721.196.960,00 sebanya 55 unit kerja. 39) TP-TGR Indikator Kegiatan Input

SDM

Target Kinerja 11

Rp 16,500,000.00

Dana Output

Orang

Terselesainya kerugian daerah

100%

Outcome Pemulihan kerugian daerah

100%

Kegiatan TP-TGR bertujuan untuk memperlancar pemulihan kerugian daerah akibat kesalahan Bendahara, PNS bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya akibat dari perbuatannya yang secara langsung telah merugikan keuangan daerah maka diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Indikator ketercapaian output adalah terselesainya

kasus dan tercapainya penyelesaian kasus kerugian daerah, sedangkan outcome adalah terlaksananya pemulihan kerugian daerah dengan dikembalikan kerugian daerah ke Kas Daerah. 40) Penyusunan Neraca Dinas/Instansi Indikator Kegiatan Input

SDM

Target Kinerja Orang

124

2012


Dana

Rp

Tersusunnya dokumen neraca SKPD (jurnal, sub buku besar, Output buku besar, LRA, Lap. Pajak, Lap. Rekonsiliasi aset) di Kab. Bantul Terwujudnya efesiensi, Outcome efektivitas dan akuntabilitas laporan keuangan

117.763.250,00

720 neraca dinas

1 tahun

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan masing-masing Dinas/Instansi/Badan/Kecamatan/Bagian/Instansi diwajibkan dan dituntut menyusun laporan keuangan berupa Neraca.

Neraca

yang

disusun

oleh

masing-masing

Dinas/Instansi/Badan/Kecamatan/Bagian/Instansi setiap bulan dengan benar dan akuntabel, dalam rangka untuk mewujudkan Neraca Pemerintah Kabupaten Bantul Konsolidasian. Oleh karena itu perlu dilaksanakan pendampingan dan pencermatan terhadap Laporan Keuangan dari Dinas/Instansi/Bagian/Kantor/Badan yang berupa LRA dan Neraca. Dimana LRA dan Neraca yang disusun oleh

masing-masing

Dinas/Instansi/Badan/Kecamatan/Bagian/Instansi menjadi dasar Neraca Pemerintah Kabupaten Bantul Konsolidasian. Indikator ketercapaian output adalah tersusunnya neraca dinas/instansi se Kabupaten Bantul tahun anggaran 2012 dan Neraca Dinas serta Neraca Kompilasi per 31 Desember 2012 dengan benar dan akuntabel, sedangkan outcome adalah terwujudnya efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

125

2012


41) Pengelolaan Dana Perimbangan Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

Orang

Dana

Rp

119.300.000,00

Output

Kelancaran penerimaan dana perimbangan ke kas daerah

Rp 1.059.910.751.489,00

Outcome

Tersusunnya laporan penerimaan dana perimbangan

1 tahun

Dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bantul yang memberi kontribusi paling besar terhadap pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bantul. Pada tahun ini kontribusi yang diberikan dari Dana Perimbangan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp 1.059.910.751.489,00 dengan jumlah pendapatan daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp 1.195.345.041.223,75. Melalui

kegiatan

Pengelolaan

Dana

Perimbangan

ini

memperlancar penyaluran dana perimbangan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi ke Kas Daerah. Sehingga kegiatankegiatan yang tertuang dalam APBD yang dibiayai dari dana perimbangan dapat terlaksana dengan lancar. Kegiatan ini juga melaporkan dana perimbangan yang telah ditransfer ke rekening kas daerah ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Bentuk pelaporan ini dengan mengirim kembali lembar konfirmasi atas penyaluran transfer ke daerah setiap triwulan paling lambat 10 hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir, melaporkan

penyerapan

penggunaan

dana

perimbangan. 126

2012


Indikator ketercapaian output adalah kelancaran penerimaan Dana Perimbangan ke Kas Daerah, sedangkan outcome adalah tercapainya penyediaan dan penyusunan pelaporan dana perimbangan. 42) Penyusunan SPT Tahunan Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM Dana

Output

Terbitnya SPT Tahunan

Outcome

Terwujudnya Laporan Pajak Penghasilan PNS

Orang Rp

67.500.000,00 13.040 PNS 1 tahun

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku setiap PNS/CPNS diwajibkan untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Sebagai konsekuensi atas NPWP yang dimiliki maka PNS/CPNS mempunyai kewajiban setiap tahunnya untuk melaporkan penghasilan yang diterimanya dalam satu tahun dari bulan Januari s/d bulan Desember ke Kantor Pajak Pratama sesuai dengan domisili. Melalui kegiatan Penyusunan SPT Tahunan ini dibuat dan disusun lampiran 1721-A2 sebagai lampiran pelaporan SPT Tahunan bagi PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang berjumlah 13.040 PNS. Form 1721-A2 ini merupakan bukti bahwa PNS/CPNS telah menerima penghasilan selama satu tahun berupa gaji maupun kekurangan gaji yang diterima setiap bulan sudah dipotong pajak penghasilan sesuai

127

2012


dengan aturan perpajakan yang berlaku. Form 1721-A2 ini direncanakan selesai pada awal Januari 2012 serta sampai berakhirnya

bulan

Januari

2012

Form

1721-A2

sudah

didistribusikan dan diterima oleh masing-masing PNS/CPNS. Indikator ketercapaian output adalah disusun, dibuat, diterbitkan dan diditribusikan SPT Tahunan bagi 13.040 PNS/CPNS Pemerintah Kabupaten Bantul, sedangkan outcome adalah terwujudnya laporan pajak penghasilan PNS/CPNS dari bulan Januari sampai dengan Desember 2011 ke Kantor Pajak Pratama dengan tepat waktu. 43) Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

Orang

Dana

Rp

Hasil rekonsiliasi Satker di Unit Output Akntansi Wilayah (UAW) yang diupdate setiap bulan Terwujudnya tertib administrasi keuangan dengan tersusunnya Outcome Pelaporan Tugas Pembantuan ke Kanwil tepat waktu

24.800.000,00 4 Laporan

100%

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul

guna

mewujudkan

visi

yang

telah

ditetapkan

membutuhkan biaya/dana yang cukup besar, salah satu sumberdana yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah Dana Tugas Pembantuan. Pada tahun 2012 Dana Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bantul

128

2012


sebesar Rp 23.819.809.000,00 sedangkan satuan kerja(satker) yang mengelola dana tersebut berjumlah 7 yaitu sebagai berikut : 

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sebesar Rp 4.129.290.000,00;



Dinas Pertanian dan Kehutanan

sebesar

Rp

3.330.180.000,00 

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaaan Penyuluhan sebesar



Rp 838.039.000,00

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

sebesar

Rp

1.220.000.000,00 

Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan

sebesar

Rp 2.750.000.000,00 

Dinas Kesehatan



Dinas Pekerjaan Umum

sebesar

Rp 2.277.300.000,00

sebesar

Rp

9.275.000.000,00

Melalui kegiatan ini diharapkan pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan dapat berjalan dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tersusunnya Laporan Dana Tugas Pembantuan yang ada di Kabupaten Bantul dan untuk menghindari sanksi penundaan pencairan dana atas keterlambatan pelaporan.

Oleh karena diperlukan adanya

koordinasi dan persamaan persepsi dalam melakukan pelaporan sebagai tanggungjawab keuangan dari pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan dengan tepat waktu. Indikator ketercapaian output adalah terwujudnya laporan sebagai hasil dari rekonsiliasi Satker di unit akuntansi wilayah yang di update setiap bulan dalam

129

2012


bentuk 4 buku laporan, sedangkan outcomenya adalah terlaksananya pengelolaan pelaporan tugas pembantuan ke Kanwil tepat waktu 44) Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Indikator Kegiatan Input

SDM

Target Kinerja 20

Dana

Rp

Tersusunnya kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD dan Output ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Dicetak dan didistribusikan Peraturan Bupati Bantul tentang Outcome kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD

Orang 28.050.000,00

1 Peraturan Bupati

75 buku; 61 unit kerja

Dalam rangka tercapainya daya guna dan hasil guna dari pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

Kabupaten Bantul tahun anggaran 2013 perlu disusun kebijakan dan pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2013. Tersusunnya kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 serta ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bantul tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 yang mengatur serta menjadi acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan berbagai kegiatan seperti yang tercantum dalam Anggaran

130

2012


Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul. Indikator output yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah disusun dan ditetapkan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD TA 2012 menjadi Peraturan Bupati. Sedangkan outcomenya digandakan dan didistribusikan buku Peraturan Bupati Bantul tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 sebanyak 75 buku untuk seluruh SKPD. 45) Operasional Pajak Daerah Indikator Kegiatan Input

SDM Dana

Output

Tercapainya target pajak daerah

Tercapainya prosentase kontribusi Outcome pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah

Target Kinerja 28

Orang

Rp 400.000.000,00 Rp 32.090.346.565,11 26%

Kegiatan operasional pajak daerah merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah. Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu dengan mengadakan sosialisasi tentang pajak air tanah dan pajak restorant, melaksanakan peremajaan data obyek pajak baru, bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan operasi Non Yustisi Pajak Reklame, serta melaksanakan cek lokasi pemasangan reklame di sepanjang jalan. Selain itu kegiatan ini juga mengintensifkan penagihan-penagihan bagi penunggak pajak

131

2012


yang merupakan potensi pendapatan yang perlu digali dan dicapai. Upaya ini diharapkan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir menjadi lebih terkendali dan meningkatkan ketertiban dalam membayar pajak

dapat

terwujud.

pengelolaannya

harus

Namun

selalu

demikian

mengacu

pada

diharapkan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku. Pada tahun ini target pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah adalah sebesar Rp 32.090.346.562,11 yang terinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel V.1 TARGET PAJAK DAERAH TAHUN 2012

NO

JENIS PAJAK DAERAH

TARGET

1

2

3

1

Pajak Hotel

Rp

125.000.000,00

2

Pajak Restoran

Rp

1.263.346.562,11

3

Pajak Hiburan

Rp

200.000.000,00

4

Pajak Reklame

Rp

2.000.000.000,00

5

Pajak Penerangan Jalan

Rp

16.000.000.000,00

6

Pajak Parkir

Rp

30.000.000,00

7

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Rp

350.000.000,00

8

BPHTB

Rp

12.000.000.000,00

132

2012


9

Pajak Sarang Burung Walet

Rp

2.000.000,00

10

Pajak Air Tanah

Rp

120.000.000,00

Rp

32.090.346.565,11

Ju m l a h

Tercapainya target pajak daerah sebagaimana tersebut diatas dan meningkatnya pajak daerah sebesar 5.41% dari tahun 2011 yang akan diwujudkan pada tahun 2012 merupakan indicator output dan outcome dari kegiatan ini. 46) Penyusunan Laporan Semesteran Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

Orang

Dana

Rp

Tersusunnya laporan semester satu dan prognosis semester dua Memudahkan pengambilan Outcome kebijakan untuk Perubahan APBD Output

44.870.750,00 2 laporan; 75 buku

100%

Melalui kegiatan ini mewajibkan setiap kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran, pendapatan dan belanja dengan disertai prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan semester pertama dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dibuat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah

berakhirnya

semester

pertama

tahun

anggaran

berkenaan berakhir, dan dikumpulkan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD paling lama 10 (sepuluh) 133

2012


hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir. Dari laporan semester pertama anggaran pendapatan dan belanja seluruh SKPD oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD menggabungkan dan menyusun laporan tersebut menjadi laporan realisasi semester pertama APBD. Paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun 2012 laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Pada minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran 2012 laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya

disampaikan

kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama ABPD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya serta disampaikan juga kepada DPRD. Atas dasar laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dapat dijadikan acuan untuk melakukan perubahan anggaran. Indikator ketercapaian output tersusunnya laporan realisasi semester pertama APBD TA 2012 dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya, sedangkan outcome adalah sebagai acuan pengambilan kebijakan untuk perubahan APBD Tahun Anggaran 2012. 47) Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keuangan Daerah Indikator Kegiatan Input

SDM Dana


Orang 104.265.000,00

134

2012


Tersusunnya leaflet, buku saku dan buku analisa tentang keuangan daerah Terlaksananya informasi Outcome berbagai keuangan daerah tahun 2007 s/d 2011 Output

3 macam

100%

Dalam era transparansi publik memiliki hak guna memperoleh berbagai informasi termasuk pengelolaan keuangan daerah. Melalui kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keuangan Daerah disusun leaflet, buku analisa dan buku saku yang memuat tentang realisasi pendapatan, belanja dan pembiayan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun 2007 s/d tahun 2011. Diharapkan dari kegiatan ini dapat memberi kemudahan bagi masyarakat atau lembaga yang membutuhkan berbagai informasi tentang anggaran/target

serta

realisasi

pendapatan

dan

belanja

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 s/d 2011. Indikator output dari kegiatan ini adalah disusunnya leaflet, buku saku dan buku analisa tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemudahan masyarakat atau lembaga memperoleh informasi tentang realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari tahun 2007 s/d tahun 2011 merupakan indikator outcome dari kegiatan ini. 48) Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21) Indikator Kegiatan Input

SDM

Target Kinerja 28

Orang

135

2012


Dana Tercapainya target dana bagi hasil PPh OP (PPh pasal 21) ke Kas Daerah Tercapainya kontribusi dana bagi Outcome hasil PPh OP terhadap Pendapatan Daerah Output

Rp

41.875.000,00

Rp

7.491.210.000,00

1%

Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21) merupakan salah satu upaya yang

dilaksanakan

Pemerintah

Kabupaten

Bantul

untuk

mewujudkan optimalisasi dalam mencapai target penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Orang Pribadi dan Pasal 25 untuk Badan yang telah ditentukan secara efektif dan efisiensi guna untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Melalui kegiatan ini akan dilaksanakan sosialisasi penyampaian SPT Tahunan bagi PNS maupun masyarakat dengan bekerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan Kantor Pajak Pratama Bantul antara lain dengan pemasangan baliho yang berisi himbauan penyampaian SPT Tahunan dengan benar dan tepat waktu. Diharapkan kesadaran masyarakat meningkat guna membayar PPh 21 atas penghasilan yang diterima dan dalam menyampaikan laporan dalam bentuk SPT Tahunan dengan benar dan tepat waktu ke Kantor Pajak Pratama Bantul. Besar penghasilan yang tercantum dalam SPT Tahunan tersebut menjadi dasar untuk menghitung jumlah pajak penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25 yang akan berpengaruh terhadap dana bagi hasil PPh 21 yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Indikator output kegiatan ini adalah tercapainya target penerimaan dana bagi hasil PPh 21 ke Kas Daerah sebesar Rp 7.491.210.000,00, sedangkan indikator outcome tercapainya

136

2012


kontribusi sebesar 1% dari dana bagi hasil PPh OP (PPh pasal 21) terhadap total pendapatan daerah. 49) Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

20

Dana

Rp

Terlaksananya kegiatan-kegiatan terlaksana dan dapat Output dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku Pelaksanaan APBD secara tertib Outcome administrasi berdasarkan aturan yang berlaku

Orang 36.150.000,00

100%

100%

Setiap unit kerja atau satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna untuk mewujudkan misi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut serta untuk

mendukung terwujudnya misi Pemerintah Kabupaten

Bantul seperti yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun

2011-2015.

Program

dan

kegiatan

tersebut

diselenggarakan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul menjadi fasilitasi dengan memberi telaah bagi satuan kerja perangkat daerah/unit kerja apabila dalam melaksanakan kegiatan memerlukan suatu kebijakan dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku misalnya Peraturan Bupati Bantul

137

2012


Nomor 75 Tahun 2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul. Keberhasilan dari kegiatan ini dapat diukur dari indikator output yaitu terlaksananya kegiatankegiatan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Bantul sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sedang outcome dari indikator kegiatan ini adalah pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul dapat berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. 50) Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daerah Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

Orang

Dana

Rp

Terfasilitasi dan tersalurnya Output anggaran belanja tidak langsung pada PPKD Pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung (SKPD Outcome penanggungjawab teknis) secara tertib

49.482.000,00 100%

100%

Anggaran belanja tidak langsung pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada tahun 2012 sebesar Rp 78.086.285.428,75 yang terdiri dari yaitu sebagai berikut : 1. Belanja Bunga

sebesar

Rp

2. Belanja Hibah

sebesar

Rp 13.704.351.950,00;

3. Belanja Bantuan Sosial sebesar

120.145.200,00;

Rp 15.278.080.000,00;

138

2012


4. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

sebesar

Rp 1.949.182.600,00;

5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp 43.475.171.500,00 dan 6. Belanja Tidak Terduga sebesar

Rp 3.559.354.279,00.

Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daerah dilaksanakan guna menfasilitasi penyaluran belanja tidak langsung yang

dianggarkan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) kepada penerima dengan jumlah SKPD penanggungjawab teknis belanja tidak langsung sebanyak 14 unit kerja. Tersalurnya belanja sebagaimana tersebut diatas merupakan output dari kegiatan ini. Sedang outcome dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyaluran belanja tidak langsung secara tertib administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku. 51) Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB) Indikator Kegiatan Input

SDM Dana

Tersusunnya buku Analisa Standar Belanja (ASB) Terselenggaranya pelaksanaan Outcome kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku Output


orang 100.000.000,00 100 buku 50%

Rencana kerja dan anggaran unit kerja disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran menengah

139

2012


daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja yang dipakai dalam menyusun rencana kerja dan anggaran unit kerja berdasarkan atas indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisa standart belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Sampai pada tahun ini analisa standar belanja belum digunakan oleh unit kerja dalam membuat rencana kerja dan anggarannya. Pada tahun ini Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB) yang didampingi dengan konsultan yang memiliki keahlian sesuai yang dibutuhkan dalam menyusun analisa tersebut. Dengan tersusunnya peraturan dalam bentuk buku Analisa Standar Belanja (ASB) akan menjadi salah satu acuan bagi satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggarannya. Indikator output dari kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja adalah tersedia program tentang Analisa Standar Belanja (ASB) serta dicetak 100 buku Analisa Standar Belanja. Sedangkan indikator outcome yang akan direalisasikan

pada

kegiatan

ini

adalah

terlaksananya

penyusunan anggaran dalam bentuk rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan menggunakan Analisa Standar Belanja sebagai salah satu acuannya. 52) Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan Indikator Kegiatan Input

SDM

Target Kinerja orang

140

2012


Dana

Rp

49.482.000,00

Terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai dengan Output peraturan perundang-undangan yang berlaku Terbaharui pedoman pelaksanaan pengelolaan Outcome keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul

12 bulan

100%

Guna meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku perlu dilaksanakan pengawasan. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang

APBD

dilaksanakan

oleh

DPRD,

dalam

bentuk

pengawasan bukan memeriksa tetapi pengawasan untuk lebih mengarahkan guna menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut. Sedang kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengedalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya yang merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan

yang

memadai

mengenai

pencapaian

tujuan

pemerintah daerah yang tergambar pada keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas atas program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Pemeriksaan ekstern dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan dan pertanggungjawabkan keuangan daerah, adapun opini yang disampaikan oleh BPK terhadap

hasil

pemeriksaan

sebagai

tolok

ukur

kinerja

141

2012


pemerintah daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah yaitu sebagai berikut : 1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP); 3. Tidak Wajar (TW); dan 4. Tidak Memberikan Pendapat (TM) atau disclaimer. Pada propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah hanya Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan dengan bekerja sama dengan instansi terkait. Harapan yang juga merupakan outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya opini dari hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah seperti halnya yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Indikator output dan outcome yang akan direalisasikan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan dan pelaporan keuangan

Pemerintah

Kabupaten

Bantul

sesuai

dengan

peraturan perundang-undangan dalam rangka terwujudnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 53) Penerbitan SKPP Indikator Kegiatan

Target Kinerja

142

2012


Input

SDM

Orang

Dana

Rp

Terbitnya SKPP bagi PNS purna tugas, mutasi dan sebagainya Terwujudnya tertib administrasi bagi PNS Outcome purna tugas, mutasi dan sebagainya Output

38.900.000,00 600 dokumen

100%

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) diterbitkan dalam rangka menghentikan penerimaan gaji bagi PNS yang purna tugas, mutasi dan sebagainya sesuai dengan Surat Keputusan yang diterima oleh PNS yang bersangkutan. Pelaksanaan

kegiatan

Penerbitan

SKPP

dimaksudkan

mewujudkan tertib adminsitrasi bagi PNS yang purna tugas, mutasi dan sebagainya, sehingga tidak menyebabkan terjadi keterlambatan pembayaran pensiunan bagi PNS yang purna tugas, pembayaran gaji di instansi luar kabupaten Bantul bagi PNS yang mutasi ke luar daerah dan sebagainya. Pada tahun 2012 melalui kegiatan ini akan diterbitkan 600 dokumen SKPP merupakan

output

dari

kegiatan

ini,

dengan

outcome

terwujudnya tertib adminsitrasi bagi PNS yang purna tugas, mutasi dan lain-lain. 54) Pengelolaan dan Pelaporan IWP, Taperum dan PPh Ps. 21 Indikator Kegiatan Input

SDM

Target Kinerja Orang

143

2012


Dana

Rp

40.400.000,00

Terwujudnya penyetoran dan pelaporan potongan IWP, Output Taperum dan PPh Ps 21 dengan tepat waktu Terwujudnya tertib administrasi Outcome pengelolaan dan pelaporan IWP, Taperum dan PPh Ps.21

100%

100%

Sebagai hak PNS/CPNS atas tugas yang telah diemban dan dilaksanakan,

setiap awal bulan PNS/CPNS akan menerima

penghasilan atau gaji sesuai dengan golongan ruang, masa kerja dan jabatannya.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam

daftar gaji maupun kekurangan gaji PNS/CPNS terdapat potongan yaitu sebagai berikut : 1. IWP sebesar 10% dan 2% untuk gaji terusan bagi PNS yang meninggal

dunia

dengan

anggaran

sebesar

Rp

47.640.077.295,00; 2. Pajak Penghasilan (PPh) ps 21 dengan anggaran sebesar Rp 15.729.680.399,00 ; 3. Taperum dengan anggaran sebesar Rp 1.308.000.000,00; dan 4. Asuransi

Kesehatan

(ASKES)

PP

28

sebesar

Rp

11.618.965.000,00 Potongan atas gaji maupun kekurangan gaji sebagaimana tersebut diatas setiap bulan disetor dan dilaporkan ke BAPETARUM, Kantor Pajak Pratama dan PT TASPEN setiap bulan.

144

2012


55) Penerbitan SP2D Belanja Langsung Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

Orang

Dana

Rp 47.340.000,00

Output

Terbitnya SP2D Belanja Langsung

600 dokumen

Outcome

Kelancaran penyaluran anggaran belanja langsung

100%

Kegiatan penerbitan SP2D Belanja Langsung merupakan kegiatan yang diperuntukkan memperlancar pelaksanaan atas kegiatankegiatan pada seluruh SKPD melalui penerbitan SP2D. Setelah melalui tahap pengujian atas kebenaran dan kelengkapan dokumen pengajuan SPP/SPM Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) serta SPP Langsung (LS) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

dengan

mempertimbangkan jumlah dana yang tersedia dalam Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD setiap triwulan dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan, apabila dokumen tersebut dinyatakan benar dan lengkap melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah akan diterbitkan SP2D UP, LS, GU dan TU sesuai dengan pengajuannya.

Kelancaran penerbitan SP2D oleh Kuasa

Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) secara langsung akan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan/Bagian/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul seperti yang

145

2012


tertuang dalam APBD Kabupaten Bantul dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Indikator ketercapaian output adalah terbitnya SP2D UP, GU, TU dan LS, sedangkan outcome adalah mendukung kelancaran

pelaksanaan kegiatan-kegiatan SKPD seperti yang

tercantum dalam APBD Kabupaten Bantul. 56) Rekonsiliasi Belanja SKPD Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

Orang Rp 41.400.000,00

Dana Output

Terbitnya SP2D Belanja Langsung

Outcome

Kelancaran penyaluran anggaran belanja langsung

Tujuan

dilaksanakan

kegiatan

Rekonsiliasi

100%

Belanja

SKPD

tersedianya data belanja langsung maupun belanja tidak langsung pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang akuntabel. Wujud dari kegiatan ini dengan melaksanakan pencocokan realisasi belanja pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja dengan data realisasi

belanja dari Bidang Perbendaharaan. Terlaksananya

rekonsiliasi belanja SKPD merupakan indicator output dari kegiatan ini. Tersedianya data belanja langsung maupun tidak langsung dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja dari segi pertanggungjawaban maupun SP2D yang diterbitkan yang akuntabel merupakan outcome dari kegiatan ini.

146

2012


57) Pengkartuan PNS Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM Dana

Orang Rp

Dibukukan gaji/kekurangan gaji bagi PNS/CPNS yang Output telah diterima dalam kartu gaji PNS Terwujudnya tertib Outcome administrasi pengelolaan gaji PNS/CPNS

30.000.000,00

13.040 PNS

100%

Salah satu syarat terlaksananya pengelolaan gaji PNS/CPNS dengan tertib administrasi yaitu dicatat gaji maupun kekurangan gaji yang diterima PNS/CPNS setiap bulan kedalam Kartu Gaji Pegawai. Dalam Kartu Pegawai tersebut memuat berbagai informasi dalam bentuk data setiap PNS/CPNS antara lain  Jumlah dan nama tunjangan keluarga, Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala,  Semua surat keputusan yang mempengaruhi penerimaan gaji PNS/CPNS antara lain Surat Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat,  Seluruh komponen dalam gaji yang diterima antara lain Gaji Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan, tunjangan pph dan sebagainya. Tercatatnya gaji maupun kekurangan gaji yang diterima setiap bulan oleh seluruh PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah

147

2012


Kabupaten Bantul sebanyak 13.040 dalam kartu gaji pegawai perorangan merupakan indikator output dari kegiatan ini. Sedang

indikator

outcome

adalah

terwujudnya

tertib

administrasi pengelolaan gaji PNS/CPNS. 58) Pengujian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

Orang

Dana

Output

Outcome

Rp

47.000.000,00

Terlaksananya pengujian kelengkapan dokumen penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung Dokumen penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung yang sesuai dengan aturan

100%

100%

Sebelum diterbitkan SP2D Belanja Tidak Langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja

bantuan

sosial,

belanja

bagi

hasil

kepada

propinsi/kabupaten/kota/desa dan belanja tidak terduga, terlebih dahulu dilaksanakan pengujian dokumen berupa SPP/SPM dan kelengkapan lainnya yang diajukan oleh seluruh unit kerja dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tentang kebenaran dan kelengkapan dokumen tersebut. Setelah dilaksanakan pengujian atas dokumen tersebut dan dianggap benar sesuai dengan aturan yang berlaku maka diterbitkan SP2D Belanja Tidak Langsung.

Terlaksananya pengujian

terhadap kelengkapan dokumen penerbitan SP2D belanja tidak

148

2012


langsung yang diajukan oleh seluruh unit kerja serta DPPKAD sebagai SKPD dan PPKD merupakan indikator output dari kegiatan ini. Indikator outcome dari kegiatan ini telah diterbitkan SP2D Belanja Tidak Langsung sebagai perintah atas pencairan dana/anggaran belanja tidak langsung dengan jumlah sebesar Rp 880.309.449.263,75. 59) Penyusunan Standart Operasional (SOP) DPPKAD Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

25

Dana Output

Orang

Rp

Tersusunnya SOP DPPKAD

95.963.750,00 3 bidang

Meningkatnya kualitas Outcome pengelolaan keuangan dan aset daerah

50%

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dalam persepsi umum sebagai perbaikan pelayanan publik dengan kriteria terwujudnya efektif, efisien dan ekonomis atas pelaksanaan birokrasi tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan suatu proses penyelenggaraan adminsitrasi pemerintahan yang mencerminkan suatu birokrasi yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan kriteria. Adapun salah satu aspek yang diperlukan adalah dengan menerapkan standard operating prosedure (SOP) pada

seluruh

proses

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan. Pada tahun ini melalui kegiatan Penyusunan Standart Operasional Prosedure (SOP) akan dilaksanakan

149

2012


indentifikasi, perumusan dan penyusunan Standard Operating Prosedure (SOP) DPPKAD sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi dalam bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah. Indikator output dari kegiatan ini adalah tersusunnya SOP Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah untuk 3 (tiga) bidang. Diharapkan melalui SOP ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah merupakan indikator outcome dari kegiatan ini. 60) Pengelolaan Simkeuda Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

25

Dana

Rp

Orang 154.891.415,00

Output

Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah terintegrasi

100%

Outcome

Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel

50%

Dalam rangka terlaksananya pengelolaan keuangan daerah dari proses

penyusunan/penganggaran

APBD,

penatausahaan

keuangan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan menggunakan program SIMKeuDa (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah), maka dilaksanakan kegiatan Pengelolaan SIMKeuDa. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan kerjasama dengan BPKP Kanwil Yogyakarta dengan melaksanakan pendampingan kepada DPPKAD

dalam

pengelolaan

keuangan

menggunakan program SIMKeuDa.

daerah

dengan

Indikator output dari 150

2012


kegiatan ini adalah terlaksananya pendampingan oleh BPKP dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan program SIMKeuDa. Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel merupakan outcome yang akan diwujudkan dari kegiatan ini. 61) Penyerahan Kewenangan Pengelolaan PBB Indikator Kegiatan Input

SDM Dana

Kesiapan SDM dan administrasi pengelolaan PBB sebagai pajak daerah Pengelolaan PBB sebagai pajak Outcome daerah Output

Target Kinerja Orang Rp

1.376.825.000,00 100% 100%

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dilimpahkan menjadi pajak yang dikelola penh oleh Pemerintah Daerah paling lambat tahun 2013. Dalam rangka persiapan Pemerintah Kabupaten Bantul menerima pelimpahan tersebut pada tahun ini dilaksanakan kegiatan Penyerahan Kewenangan PBB, dengan melakukan penyediaan SDM dan sarana prasarana yang dibutuhkan antara lain mengirim personil untuk mengikuti pelatihan pengelolaan PBB di Kantor Pajak Pratama Bantul. Indikator output dari kegiatan ini adalah tersedianya SDM dan sarana prasarana yang

151

2012


dibutuhkan guna menerima pelimpahan wewenang tersebut, outcome adalah kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2013 mengelola PBB Perkotaan dan Pedesaan. 62) Pemberantasan Cukai Ilegal Indikator Kegiatan Input

SDM Dana

Terlaksananya pemberantasan cukai ilegal Meningkatnya kesadaran Outcome masyarakat agar tidak menggunakan cukai ilegal Output

Target Kinerja Orang Rp

234.281.583,00 100% 100%

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 60/PMK.07/2008 tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau. Kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai dari bagi hasil cukai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 dapat melibatkan dinas-dinas seperti Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian perdagangan dan Koperasi, Badan Lingkunag Hidup, RSU dan Dinas Kesehatan. Sedangkan

152

2012


kegiatan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang dibiayai dari bagi hasil cukai yaitu (1) pembentukan kelembagaan penanganan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan (2) sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pembinaan lingkungan sosial, industri dan kualitas bahan baku. Indikator ketercapaian output adalah terlaksananya sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pembinaan lingkungan sosial, industri & kualitas bahan baku, sedangkan outcome adalah penggunaan dana cukai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 63) Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM Dana

Terlaksananya pengelolaan keuangan sesuai dengan Output peraturan perundang-undangan yang berlaku Terbaharui pedoman pelaksanaan pengelolaan Outcome keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul

Orang Rp

49.482.000,00

12 bulan

100%

Guna meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku perlu dilaksanakan pengawasan. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah

153

2012


tentang

APBD

dilaksanakan

oleh

DPRD,

dalam

bentuk

pengawasan bukan memeriksa tetapi pengawasan untuk lebih mengarahkan guna menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut. Sedang kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengedalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya yang merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan

yang

memadai

mengenai

pencapaian

tujuan

pemerintah daerah yang tergambar pada keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas atas program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Pemeriksaan ekstern dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan dan pertanggungjawabkan keuangan daerah, adapun opini yang disampaikan oleh BPK terhadap

hasil

pemeriksaan

sebagai

tolok

ukur

kinerja

pemerintah daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah yaitu sebagai berikut : 1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP); 3. Tidak Wajar (TW); dan 4. Tidak Memberikan Pendapat (TM) atau disclaimer. Pada propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah hanya Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 154

2012


Bantul melaksanakan kegiatan Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan dengan bekerja sama dengan instansi terkait. Harapan yang juga merupakan outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya opini dari hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah seperti halnya yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Indikator output dan outcome yang akan direalisasikan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan dan pelaporan keuangan

Pemerintah

Kabupaten

Bantul

sesuai

dengan

peraturan perundang-undangan dalam rangka terwujudnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 64) Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

Orang

Dana

Rp

Terbitnya SP2D Belanja Tidak Langsung Kelancaran pencairan atas Outcome beban anggaran belanja tidak langsung

46.450.000,00

Output

4000 SP2D Rp

880.309.449.263,75

Pada tahun 2012 anggaran belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten

Bantul

yang

dianggarkan

sebesar

Rp

880.309.449.263,75 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 802.223.163.835,00 dan Belanja Non Pegawai (Belanja PPKD) sebesar Rp 78.086.285.428,78. Indikator output dari kegiatan ini adalah diterbitkan SP2D Belanja Tidak Langsung dengan outcome

155

2012


kelancaran penyaluran belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai dan belanja PPKD (belanja non pegawai) 65)

Pengendalian PAD Indikator Kegiatan Input

Output

Target Kinerja

SDM

Orang

Dana

Rp

135,200,000.00

Mempercepat pemasukan PAD

Rp

121,593,861,804.75

Outcome Tercapainya target PAD

100%

Sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Syah. Dana perimbangan memiliki peranan yang cukup besar terhadap Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan memberi kontribusi yang besar terhadap APBD Kabupaten Bantul. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah antara lain melalui memobilisasi pendapatan asli daerah. VI.

Program

Pembinaan

dan

Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten/Kota 66) Pembinaan Bendahara Indikator Kegiatan

Target Kinerja

156

2012


Input

SDM

Orang

Dana

Rp

Terlaksananya kegiatan dan fasilitasi pengelolaan keuangan SKPD Meningkatnya SDM pengelola Outcome keuangan pada SKPD Output

36.560.000,00 100% 100%

Kegiatan pembinaan bendahara dilakukan untuk memberikan fasilitasi,

sosialisasi

peraturan

pengelolaan

keuangan,

serta

pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah terutama yang berkaitan dengan penatausahaan belanja untuk mendukung berbagai kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah tersebut. Kegiatan ini sangat penting bagi bendahara pengeluaran karena tugas bendahara pengeluaran secara

administratif

wajib

mempertanggungjawabkan

uang

persediaan/ganti uang kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kegiatan pembinaan bendahara direncanakan dilaksanakan pada setiap awal tahun anggaran dengan mengundang seluruh satuan pengelola keuangan SKPD yang meliputi PPK, PPTK dan Bendahara Pengeluaran. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan berbagai peraturan baru tentang pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi Peratuan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD, Peraturan Bupati Bantul 157

2012


tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa serta aturan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah seperti aturan perpajakan. Secara reguler juga dilakukan pembinaan bendahara untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan penatausahaan belanja SPKD serta mefasilitasi permasalahan penyusunan SPJ yang dihadapi oleh bendahara pengeluaran. Indikator ketercapaian output adalah terlaksananya pembinaan bendaharawan, sedangkan outcome adalah peningkatan SDM Bendahara

Pengeluaran

dalam

mengelola

dan

mempertanggungjawabkan anggaran SKPD berdasarkan peraturan per UU an yang berlaku.

VII. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 67) Regulasi Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah Indikator Kegiatan Input

SDM Dana

Output

Tersusunnya peraturan daerah dan peraturan bupati tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Outcome

Pedoman pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah

Target Kinerja orang Rp 100.000.000,00 3 Peraturan Daerah dan 16 Peraturan Bupati 100%

158

2012


Kegiatan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah ini dimaksudkan untuk meninjau kembali peraturan perundanganundangan yang berlaku saat ini dengan munculnya peraturan perundangan yang baru, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No. 188 tahun 2010 tentang Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Indikator

ketercapaian

output

adalah

penataan

peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan outcome adalah tersusunnya regulasi pajak daerah dan retribusi daerah. 68) Regulasi Peraturan Dearah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM Dana

Tersusunnya peraturan daerah Output tentang pengelolaan keuangan daerah Pedoman pengelolaan keuangan Outcome daerah

orang Rp

70.000.000,00

1 Peraturan Daerah 100%

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bantul diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul. Aturan ini dibuat dengan mendasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam perkembangan pengelolaan keuangan daerah di daerah mengalami perubahan

159

2012


dengan dikeluarkan aturan-aturan yang baru oleh Pemerintah Pusat. Dalam rangka mengikuti perkembangan maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 perlu ditinjau kembali. Melalui kegiatan ini akan dilaksanakan regulasi atas pokok-pokok pengelolaan keuangan di daerah. Adapun yang menjadi indicator output dari kegiatan ini disusun rancangan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007. Sedang ditetapkan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 menjadi Peraturan Daerah menjadi indicator outcome dari kegiatan ini. VIII. Program Pengelolaan Barang Daerah 69) Peningkatan SDM Aparatur Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM

35

Dana Terlaksananya koordinasi dengan Output pengurus barang Meningkatkan pemahaman Outcome pengurus barang terhadap aturan yang berlaku

Rp

orang 44.300.000,00 100% 100%

Pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan

tindakan

terhadap

barang

daerah

yang

meliputi

perencanaan, penentuan, kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi,

pengendalian,

pemeliharaan,

pengamanan,

160

2012


pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya. Maksud diadakan pengelolaan barang/aset milik daerah adalah mengamankan barang milik daerah, menyeragamkan langkahlangkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah dan memberikan jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan barang/aset milik daerah. Sedangkan tujuan pengelolaan barang milik

daerah

adalah

menunjang

kelancaran

pelaksanaan

penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terwujudnya akuntabilitas, terwujudnya ketertiban, efektif dan efisien dalam pengelolaan barang

milik

daerah.

Berdasarkan

maksud

dan

tujuan

pengelolaan barang/aset daerah perlu adanya peningkatan pemahaman yang sama terhadap pengelolaan barang/aset daerah melalui kegiatan Peningkatan SDM Aparatur Pemda dilaksanakan

forum

Pengelola/Pengurus

koordinasi Barang

di

dan

pembinaan

SKPD-SKPD

pada

bagi tingkat

kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan

barang/aset

daerah

yang berlaku.

Indikator

ketercapaian output adalah terlaksananya koordinasi dengan pengurus barang, sedangkan outcome adalah peningkatan pemahaman yang sama terhadap aturan yang berlaku. 70) SIMBADA Indikator Kegiatan Input

SDM Dana

Output

Target Kinerja

Program Aplikasi SIMBADA

Orang Rp

30.000.000,00

dokumen kontrak

161

2012


Kemudahan dan kelancaran Outcome entry data pengelolaan barang daerah

100%

Kegiatan SIMBADA dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka perlu mengembangkan

sistem

informasi

manajemen

yang

komprehensif dan handal sebagai alat atau dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD. Sistem Informasi Manajemen Barang/Aset Daerah berisi database aset yang dimiliki daerah yang bermanfaat untuk memudahkan pendaftaran, pencatatatan dan pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat yang pengadaannya dilaksanakan dengan melihat kemampuan keuangan daerah. Indikator ketercapaian output adalah Program Aplikasi SIMBADA, sedangkan outcome adalah kemudahan dan kelancaran entry data pengelolaan barang daerah. 71) Perubahan SISDUR Pengelolaan Barang Daerah Indikator Kegiatan Input

SDM Dana

Tersusunnya peraturan bupati tentang SISDUR pengelolaan barang daerah Pedoman SKPD dalam mengelola Outcome barang SKPD Output

Target Kinerja orang Rp

43.000.000,00

1 Peraturan Bupati 100%

162

2012


Sebagai salah satu dasar hukum dalam menyusun Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedure Pengelolaan Barang Milik Daerah Mulai diberlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, maka terdapat perubahan terhadap aturan dalam pengelolaan barang milik daerah. Peraturan pengelolaan barang daerah yang berlaku pada Kabupaten Bantul yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedure Pengelolaan Barang Milik Daerah. Melalui kegiatan ini akan dilaksanakan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2008 dengan melengkapi aturan-aturan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati tersebut. Disusun dan ditetapkan pengelolaan barang daerah dalam Peraturan Bupati Bantul serta digandakan peraturan tersebut dalam bentuk buku sebanyak 400 buah merupakan output dari kegiatan ini. Sedangkan output dari kegiatan ini terlaksananya pengelolaan barang SKPD sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedure Pengelolaan Barang Daerah. 72) Penataan Aset Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM Dana

orang Rp

33.035.000,00

163

2012


Output

Digunakan aset daerah sesuai dengan peruntukkannya

100%

Outcome

Terwujudnya pendayagunaan aset daerah

100%

Kegiatan Penataan Aset dilakukan dalam rangka pendayagunaan aset daerah melalui identifikasi dan inventarisasi aset daerah yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai daerah sehingga aset dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu kegiatan Penataan Aset juga mempunyai maksud agar dapat meningkatkan pengelolaan dan pengendalian aset daerah menjadi lebih optimal. Indikator ketercapaian output adalah pendayagunaan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang berupa gedung dan kendaraan, sedangkan outcome aset daerah dapat dimanfaatkan dengan optimal sesuai dengan peruntukannya. 73) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang

Indikator Kegiatan Input

Target Kinerja

SDM Dana

orang Rp

84.850.000,00

Output

Buku RKBMD, RKPBMD, DKBD, DKPBD, Mutasi

5 Macam

Outcome

Buku RKBMD, RKPBMD, DKBD, DKPBD, Mutasi

100%

164

2012


Kegiatan ini terdiri dari Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan

Barang.

Penyusunan

Perencanaan

meliputi

perencanaan kebutuhan barang daerah yang disusun dengan memperhatikan ketersediaan barang yang ada dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang yang dipakai yang disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah serta standar harga. Sedang pelaporan pengelola barang wajib dibuat oleh pengguna/kuasa pengguna barang dalam bentuk laporan barang semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati melalui pengelola. Melalui kegiatan Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang dilaksanakan inventarisasi perencanaan kebutuhan barang masing-masing SKPD (Data RKBU, RKPBU, RTBU, RTPBU, Mutasi) sehingga perencanaan pengadaan barang akan lebih efisien dan efektif serta untuk lebih meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang/aset daerah yang dapat dilihat dari pelaporan dari masing-masing SKPD. Indikator ketercapaian output adalah Buku RKBU, RKPBU, RTBU, RTPBU, Mutasi, sedangkan outcome adalah Data RKBU, RKPBU, RTBU, RTPBU, Mutasi 74) Penghapusan Barang Daerah


Target Kinerja

SDM Dana

orang Rp

40.000.000,00

165

2012


Output

Pendapatan dalam 1 Tahun

Hasil Penjualan Aset

Outcome Efisiensi biaya pemeliharaan

100%

Kegiatan Penghapusan Barang Daerah dilaksanakan untuk mengurangi beban atau efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan terhadap barang/aset daerah, kegiatan ini meliputi : 1. Penghapusan dari daftar barang pengguna/kuasa pengguna, barang

daerah

sudah

tidak

berada

dalam

penguasaan

pengguna/kuasa pengguna yang ditetapkan dengan keputusan pengelola atas nama Bupati 2. Penghapusan dari daftar barang milik daerah, terjadi perubahan kepemilikan, pemusnahan atau karena sebab-sebab lain ditetapkan dengan keputusan Bupati. Penghapusan barang milik daerah dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Bupati Bantul yang bertugas meneliti barang yang rusak,

dokumen

kepemilikan,

administrasi,

penggunaan,

pembiayaan, pemeliharaan perbaikan maupun data lainnya yang dibutuhkan yang dituangkan dalam Berita Acara. Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati Bantul tentang rencana penghapusan barang dengan melampirkan Berita

Acara.

Setelah

mendapatkan

persetujuan

Bupati,

penghapusan ditetapkan dengan surat keputusan pengelola atas nama Bupati Bantul yang berisi cara penjualan. Dengan dihapuskannya barang/aset daerah ini maka akan mengakibatkan berkurang nilai aset/kekayaan yang dimiliki daerah sehingga akan berpengaruh terhadap neraca kekayaan daerah. Indikator 166

2012


ketercapaian output adalah terlaksananya penjualan aset, sedangkan

outcome

adalah

terwujudnya

efisiensi

biaya

pemeliharaan. 75) Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah


Target Kinerja

SDM

orang

Dana

Rp

655.537.000,00

Output

Daftar Inventarisasi Aset

58 SKPD

Outcome

Data Aset Dapat diyakini kebenarannya

100%

Sebagai

salah

satu

syarat

guna

mewujudkan

keberhasilan

manajemen keuangan daerah adalah dimilikinya sistem manajemen aset daerah yang efisiensi dan efektif dengan tetap bertumpu pada peraturan yang berlaku. Aset yang dimiliki oleh daerah akan ditampilkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu pada neraca pemerintah daerah. Oleh karena itu dibutuhkan data aset yang valid dan akurat melalui dengan dilaksanakan penatausahaan aset daerah yang tertib yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Melalui kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Barang Milik Daerah

Pemerintah

Kabupaten

Bantul

untuk

mewujudkan

penatausahaan aset daerah yang tertib dan akurat dengan mencocokkan data antara pihak pemberi kuasa dengan pengguna barang.

167

2012


Output dari kegiatan ini yaitu terwujudnya data inventarisasi aset yang valid dan akurat seluruh SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Sedang outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya data aset daerah yang akuntabel yang akan memberi pengaruh terhadap opini BPK atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

V.3.

ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN Pada tahun 2012 sebagai implementasi dari Rencana Stratejik (Renstra) tahun 2011-2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul akan melaksanakan kegiatan yang berjumlah 75 sebagai penjabaran 8 (delapan) program dalam rangka mewujudkan 3 (tiga) sasaran.

Alokasi

anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

guna

melaksanakan

kegiatan-kegiatan

sebesar

Rp

40.966.266.326,00 terdiri dari yaitu sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 19.512.105.900,00 terdiri dari : 

Gaji dan Tunjangan



Iuran Askes PP 28 sebesar Rp 11.618.965.000,00



Biaya Pemungutan PBB



Insentif Pemungutan Pajak Daerah

sebesar Rp 5.461.415.000,00

sebesar Rp 1.400.000.000,00 sebesar

Rp

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar

Rp

641.806.900,00 

389.919.000,00 2. Belanja Langsung

sebesar Rp 21.454.160.366,00

168


2012

Anggaran belanja langsung diperuntukkan mendukung secara langsung atau tidak langsung terwujudnya visi dan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah dalam bentuk program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran yang tersedia sebesar Rp 10.907.302.003,00 untuk melaksanakan 15 kegiatan.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana anggaran yang tersedia sebesar Rp 4.163.195.000,00 untuk melaksanakan 6 kegiatan.  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur anggaran yang tersedia sebesar Rp 84.205.000,00 untuk melaksanakan 2 kegiatan.  Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan anggaran yang tersedia sebesar Rp 93.095.315,00 untuk melaksanakan 1 kegiatan.  Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah anggaran yang tersedia sebesar Rp 5.069.081.018,00 untuk melaksanakan 44 kegiatan.  Program Pengelolaan Barang Daerah anggaran yang tersedia sebesar Rp 930.722.000,00 untuk melaksanakan 7 kegiatan.

169


2012

Besar anggaran dan indikator dari masing-masing kegiatan telah diuaraikan sebagaimana tersebut diatas.

170

2012

RENCANA KERJA (renja) Rr

BAB VI P E N U T U P Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012 disusun sebagai dokumen yang memiliki fungsi sebagai acuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan sebagai perwujudan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Pada tahun 2012 kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berjumlah 75 kegiatan sebagai penjabaran dari 8 program dengan jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp 40.966.266.326,00 terdiri dari yaitu sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp 19.512.105.900,00

2. Belanja Langsung

Rp 21.454.160.366,00

sebesar

Jumlah anggaran sebagaimana tersebut diatas dimanfaatkan sebaik mungkin guna melaksanakan berbagai kegiatan yang telah diuraikan pada Bab V sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011. Serta diharapkan dapat mendukung mewujudkan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2011 s/d 2015.

171

RENCANA KERJA (RENJA) KATA PENGANTAR

Recommend Documents