RENCANA KERJA ( RENJA ) BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2014
BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2013
Kata Pengantar
Rencana Kerja ( Renja ) Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 mempunyai arti strategis karena di dalamnya memuat uraian program dan kegiatan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2013, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2014 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan
Rencana
Kerja
SKPD
Tahun
Lalu,
Tujuan,
Sasaran
yang
menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2014 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.
Lamongan, -i-
Agustus 2013
DAFTAR ISI Halaman Judul Kata Pengantar
………………………………………………….. i
Daftar Isi
………………………………………………….. ii
BAB I PENDAHULUAN
………………………………………………….. 1
I.1 Latar Belakang
…………………………………………………. 1
I.2 Landasan Hukum
…………………………………………………...3
I.3 Maksud dan Tujuan
…………………………………………………. 4
I.4 Sistematika Penulisan
………………………………………………… 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU.. 6 II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
…………………………………………………… 6
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
…………………………………… 9
II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD ……..…… 10 II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ……………..……………… 12 II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……………... 12
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN …………………. 13 III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional … ………………………….. 13 III 2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD ……..…………………… 13 III.3 Program dan Kegiatan …………… …………………………………… 14
BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………. 15 Lampiran
-ii-
BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Bagian Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Setda Kab. Lamongan
mempunyai
arti
yang
strategis
dalam
mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1.
Renja
SKPD
merupakan
dokumen
yang
secara
substansial
penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2.
Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014.
3.
Renja
SKPD
merupakan
salah
satu
instrumen
untuk
evaluasi
pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
-1-
Pada tahun 2014 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 antara lain : 1.
Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2.
Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3.
Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4.
Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan
Kebijakan Strategis tersebut, Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Setda Kabupaten Lamongan (BPKA) menyusun Rencana Kerja Tahun 2014. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2014 merupakan penjabaran tahun ke-5 dari RPJMD 2010-2015.
-2-
. Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.
I.2 Landasan Hukum Adapun yang menjadi Landasan hukum Bagian Bina Pengelolaan Kruangan dan Asset
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dalam
menyusunan Rencana Kerja Tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1.
Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa ;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana
Pembangunan
Daerah
dan
Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 6.
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.
Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
-3-
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 41tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
11.
Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubanhan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12.
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setda Staf Ahli dan Set. DPRD Kab. Lamongan;
13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
tatacara
Penyusunan,
pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 14.
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 tTahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lamongan.
I.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2013, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2014. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2014. -4-
I.4 Sistematika Penulisan Sistematika
Renja
Bagian
Bagian
Bina
Pengelolaan
Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014, meliputi : BAB I PENDAHULUAN BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BAB IV PENUTUP
-5-
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Rencana Kerja Bagian Kesejahteraan Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah penjabaran perencanaan
tahunan
dan
Rencana
Strategis
Bagian
Kesejahteraan
masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujutan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan – tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan selama tahun 2012 dan perkiraan target tahun 2013. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
-6-
A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Adapun capaian analisis kinerja dan rekapitulasi pelaksanaan renja sebagaimana terlampir.
Evaluasi Kegiatan Tahun 2012 Anggaran Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Lamongan tahun 2012 sejumlah Rp. 12.902.000.000,-
(Dua belas Milyar Sembilan ratus dua juta rupiah)
dengan 1 program dan 12 kegiatan. Anggran tersebut terealisasi sebesar Rp. 12.896,688.000,- (Dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), capaian fisik sebesar 100% dan capaian
kinerja keuangan sebesar 99,96 % dengan rincian sebagai
berikut :
-7-
No
Program / Kegiatan
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1
2
3
4
5
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1. Penyediaan jasa administrasi/ teknis kegiatan. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4. Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah
II
III
IV
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 1. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah. 2. Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah. 3. Pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD. Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota. 1. Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. JUMLAH
479.189.800,00
322.236.410,00
67,25
479.189.800,00
322.236.410,00
67,25
109.932.000,00
99,93
110.000.000,00 5.000.000,00
5.000.000,00
100
7.500.000,00
7.494.000,00
99,92
7.500.000,00
7.500.000,00
100
90.000.000,00
89.938.000,00
99,93
286.000.000,00
282.492.000,00
98,87
80.000.000,00
79.793.000,00
99,74
86.000.000,00
85.799.000,00
99,77
120.000.000,00
116.900.000,00
97,42
86.000.000,00
86.000.000,00
100
86.000.000,00
86.000.000,00
100
800.660.410,00
83,29
961.189.800,00
-8-
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok “Melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan,
koordinasi,
pembinaan,
pengendaliaan
dan
pemberian
bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang Kesejahteraan Masyarakat” Penataan kelembagaan dan organisasi Bagian Kesejahteraan masyarakat ditetapkan dengan Perda No 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sektretariat Daerah, Staf Ahli Dan Set. DPRD Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Perda No 02 Tahun 2008 tentang Oraganisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Dan Set.DPRD Kabupaten Lamongan, susunan organisasi dan tata kerja Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut : 1. Kepala Bagian Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Sub Bagian Analisa,Monitoring dan Evaluasi Keuangan Daerah Sub Bagian Bina Asset
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KEPALA BAGIAN KASUBBAG KEUANGAN SETDA
Staf
Staf
K A S U B B A G
KASUBBAG ANALISA MONEV.KEUANGAN
Staf
Staf
-9-
KASUBBAG BINA ASSET
Staf
Staf
Staf
Staf
Staf
II.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD
Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kesejahteraan masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan antara lain : a.
Berdasarkan temuan temuan dari lembaga pengawasan fungsional yaitu Badan Pemeriksa Keuangan disinyalir masih banyaknya kesalahankesalahan
administrasi
yang
bersumber
dari
kurangnya
SDM
Petugas/Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam memahami Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan.
b.
Berdasarkan Evaluasi dan Monitoring terhadap pelaksanaan pengelolan administrasi
Keuangan
dan
Barang
Daerah
telah
mendapati
permaslahan permasalahan sebagai berikut : 1. Pengelolaan Keuangan. Realisasi pencairan dana yang ada pada masing-masing SKPD dalam tahun anggaran 2013 pada umumnya cukup baik dan lancar, baik pencairan
dana
Belanja
UP/GU
maupun
LS,
namun
dalam
penatausahaan pengelolaan keuangan masih dijumpai : -
Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional kepada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten
Lamongan selaku PPKD masih ada yang melebihi tanggal 10 bulan berikutnya.
-10-
-
Dalam setiap pertanggungjawaban yang dibuat oleh masing – masing Bendahara Pengeluaran masih dijumpai bukti pendukung SPJ perlu penyempurnaan – penyempurnaan (materai sebagian belum ada, tanggal dan tanda tangan serta stempel penyedia barang/toko belum ada, PPTK dan Penerima barang belum tanda tangan)
2. Penatausahaan Gaji PNS Masih ada beberapa SKPD yang dalam melakanakan administrasi gaji masih kurang baik ( buku mutasi pegawai, kartu gaji perorangan, file perorangan,buku penjagaan anggaran belum dikerjakan secara rutin ). 3. Penatausahaan Barang Daerah - Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD telah dilaksanakan, namun demikian belum dilaksanakan secara maksimal. - Kurang adanya koordinasi antara Bendahara Pengeluaran dengan Penyimpan
Barang/Pengurus
Barang
terkait
dengan
adanya
kuitansi/nota atas belanja yang dilakukan. 4. Personal Penatausahaan Keuangan - Terbatasnya jumlah pegawai di beberapa SKPD menyebabkan terbatasnya juga staf yang melaksanakan pekerjaan penatausahaan keuangan. - Belum semua Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan mengusai komputer sehingga kurang dapat melaksanakan tupoksinya. - Tidak semua staf pengelola keuangan mampu mengoperasional komputer dengan baik.
c.
Selalu adanya peraturan/regulasi baru terkait dengan pengelolaan keuangan dan barang daerah sehingga diperlukan sosialisasi agar SKPD dapat segera mengaplikasikannya. -11-
II.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. Di
samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
II.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku yang berkepentingan
akan tetapi tidak ada usulan dari kelompok
masyarakat, LSM, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi dan lain-lainnya.
-12-
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset bSekretariat Daerah Kabupaten Lamongan belum melaksanakan telaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional .
III. 2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD Tujuan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan dengan visi dan misi . Penetapan tujuan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut, Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan tujuan sebagai berikut : “Mewujudkan Peningkatan Sumberdaya Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang milik Daerah” Sasaran Sasaran adalah menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
menetapkan
sasaran
“Meningkatnya
Sumberdaya
Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah.”
-13-
III.3 Program dan Kegiatan Program adalah istrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang
harus
dilakukan
dalam
merealisasikan
program.
Kegiatan
mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaikbaiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Lamongan tahun 20102015
yaitu „Terwujudnya Masyarakat Lamongan yang Sejahtera,
Berkeadilan dan Berdaya Saing”, dan sesuai dengan visi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2010- 2015: “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Menuju Pemerintahan Yang Bersih”, maka Program dan kegiatan pada Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2014 ada 4 program dan 11 kegiatan, sebagaimana tabel terlampir.
-14-
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Bagian Bina Pengelplaan Keuangan dan Asset Sekretariat daerah kabupaten Lamongan Tahun 2014 ini merupakan rencana
kerja
tahunan
berdasarkan
Renstra
Bagian
Kesejahteraan
Masyarakat 2010 – 2015 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah
Tahun 2014. Rencana
Kerja Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2014 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD
lingkup Sekretariat
Kabupaten Lamongan maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.
Lamongan,
Agustus 2013
Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Setda Kabupaten Lamongan
Drs. S U Y A N T O, M.M Pembina Tingkat I NIP. 19580103 198603 1 018
-15-
PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2012 No. 1.
Uraian Kegiatan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial a) Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial untuk kegiatan : - Fasilitasi Penyaluran bantuan kepada program sanitasi dan kesehatan lingkungan Pondok Pesantren; - Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kepedulian Sosial; - Fasilitasi Penyaluran Bantuan kepada Organisasi Kemasyarakatan lainnya; - Fasilitasi Penyaluran Bantuan Pemberdayaan Kepemudaan, Kesenian dan Keolahragaan; - Fasilitasi Penyaluran Bantuan kepada Pondok Pesantren; - Fasilitasi Penyaluran Bantuan Pembinaan Keagamaan; - Fasilitasi Penyaluran Bantuan Pembangunan Pendidikan LPTQ;
Jumlah Dana
186.000.000,8.819.750,8.819.750,8.819.750,8.819.750,21.944.750,8.819.750,7.371.950,-
2.
- Fasilitasi Penyaluran Bantuan kepada Lembaga 31.928.750,Keagamaan dan tempat-tempat ibadah; - Fasilitasi Penyaluran Bantuan kegiatan Pembinaan 8.819.750,Pendidikan; - Fasilitasi Penyaluran Bantuan kepada 8.819.750,Pemberdayaan Perempuan ; - Fasilitasi Penyaluran Bantuan kepada organisasi 8.819.750,profesi lainnya; - Fasilitasi penyaluran bantuan operasional 8.819.750,penyelenggarana di Ponpes se Kab. Lamongan; - Fasilitasi penyaluran bantuan kepada Ta‟mir Masjid 8.819.750,se Kab. Lamongan ; 18.803.750,- Fasilitasi penyaluran bantuan kegiatan PHBN; - Fasilitasi penyaluran bantuan kepada Modin se Kab. 8.819.750,Lamongan ; - Fasilitasi Penyaluran Bantuan kepada Guru Ngaji se 8.933.450,Kab. Lamongan. Program Belanja Tidak Langsung, terdiri dari kegiatan : a) Belanja Hibah : 330.000.000,1. Belanja Hibah kepada badan/Lembaga/Organisasi 280.000.000,Swasta : - KNPI 100.000.000,- KPU 50.000.000,- PWRI 30.000.000,- DKL 100.000.000,2. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/ 50.000.000,Perorangan : - Dewan Pendidikan 50.000.000,b) Belanja Bantuan Sosial 12.166.000.000,1. Belanja bantuan Sosial kepada Organisasi 2.210.250.000,Kemasyarakatan: 1) Bantuan Kegiatan PHBN 670.000.000,2) Bantuan Kepedulian Sosial 400.000.000,3) Bantuan kepada Organisasi Kemasy lainnya 550.250.000,4) Bantuan PemberdayaanKepemudaan, Kesenian 300.000.000, dan Keolahragaan
-
2–
5) Bantuan Komisi Penanggulangan AIDS 40.000.000,6) Bantuan Kegiatan PHBI 50.000.000,7) Bantuan Transportasi Jamaah Haji 200.000.000,2. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok 9.955.750.000,masyarakat :
1) Bantuan Keuangan kepada badan Amil Zakat 10.000.000,(BAZ) 2) Bantuan kepada Ponpes, madin, dan TPQ/TPA 2.661.500.000,3) Bnuan pembinaan Keagamaan 300.000.000,4) Bantuan pembangunan Pendidikan LPTQ 100.000.000,5) Bantuan Keuangan kepada IPHI 10.000.000,6) Bantuan kepada Lembaga Keagamaan dan 4.182.500.000,Tempat-tempat Ibadah 7) Kegiatan Pembinaan Pendidikan 172.500.000,8) Bantuan kepada Induk Lembaga Pendidikan 20.000.000,Swasta 9) Bantuan kepada Guru Ngaji dan Modin 1.200.00.000,10) Bantuan Ta;mir masjid 816.500.000,11) Bantuan kepada Pemberdayaan Perempuan 147.750.000,12) Bantuan kepada Organisasi Profesi lainnya 85.000.000,13) Bantuan kepada Badan Narkotika Kabupaten 150.000.000,(BNK) 14) Bantuan untuk GOP TKI 100.000.000,-
