RENCANA STRATEGIS “ RENSTRA”
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014-2019
Kata Pengantar
Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat allah SWT, karena berkat dan rahmatnya kami telah berhasil menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi ( Cara mencapai tujuan dan sasaran ) serta Rencana Kerja dan Indikator Capaian Kinerja. Renstra ini disusun berdasarkan ketentuan Pasal 33 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Diktum kedua Inpres RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ). Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman, acuan atau rujukan yang harus dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Struktural, fungsional dan Pegawai dilingkungan Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Padang. Pada kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Aparatur Sipil Negara khususnya Tim penyusun serta dan pihak-pihak terkait” Stakeholder” yang telah memberikan masukan, baik secara langsung pada saat dialog mapun secara tidak langsung sehingga Renstra Bagian Humas dan Protokol ini dapat disusun sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya bahwa Renstra Bagian Humas dan Protokol yang kami susun dengan Tim masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami minta masukan, kritikan dan sarannya yang bersifat membangun demi kelancaran dan kesempurnaan Renstra Bagian Humas dan Protokol ini. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih.
Padang, Juni 2014 Kabag.Humas dan Protokol
Mursalim.AP.Msi. NIP. 19740608 199311 1 001
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Perencanaan memiliki peranan yang penting bagi suatu daerah. Aktivitas pemerintah akan terlaksana dengan lebih baik jika seluruh tahapan proses perencanaan dilaksanakan secara konsekuen. Dibandingkan berbagai konsep perencanaan yang ada, perencanaan strategik masih memiliki kelebihan. Perencanaan strategikmendorong pemikiran ke depan dan menjelaskan arah yang dikehendaki di masa yang akan datang. Barry (1986) menyakini bahwa kinerja organisasi yang menggunakan perencanaan strategik, baik organisasi besar maupun kecil, jauh melampaui organisasi lainnya yang tidak menggunakan perencanaan strategik. Hal ini antara lain karena perencanaan itu didasarkan atas dasar visi dan misi strategik yang jelas. Visi dan misi strategik itu sendiri mampu mengendalikan arah perencanaan yang baik. Bagi pemerintah daerah, perencanaan strategik memiliki peranan yang penting, karena
di
sanalah
terlihat
dengan
jelas
peranan
dari
kepala
daerah,
dalam
mengkoordinasikan semua unit kerja yang ada di daerah. Bagi kebanyakan pemerintah daerah, perencanaan strategik akan membantu dalam menentukan arah masa depan daerahnya (Mercer, 1991). Dengan melaksanakan perencanaan strategik secara benar, para eksekutif daerah dapat meningkatkan kemampuan pejabat-pejabat terasnya dalam mengevaluasi, memilih, dan mengimplementasikan berbagai pendekatan alternatif untuk membiayai dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakatnya. Secara lebih spesifik, dengan konsep perencanaan strategik berarti kita membicarakan hubungan antara lingkungan internal dengan lingkungan eksternal. Konsep ini memberi petunjuk bagaimana menghadapi dan menanggulangi perubahan yang terjadi di linkungan eksternal melalui serangkaian tindakan di lingkungan internal. Lebih dari itu, perencanaan strategik bahkan mampu memberikan petunjuk bagi para eksekutif dalam upaya mempengaruhi dan mengendalikan lingkungan itu dan tidak hanya sekedar memberi reaksi atas perubahan di tingkat eksternal tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan tetap mampu mengendalikan arah perjalanannya menuju sasaran yang dikehendaki. Di tingkat internal, perencanaan strategik mampu menciptakan sinergi dan l’esprit de corp, yaitu semangat korp yang penuh integritas, yang dapat „melicinkan‟ jalan menuju sasaran yang diinginkan. Semangat itu diharapkan akan meningkatkan produktivitas kerja,
sehingga daerah akan mampu memanfaatkan peluang dan mengantisipasi tantangan seoptimal mungkin. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada semakin baiknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan dunia usaha. Yeremias T. Keban, 2005, merumuskan pentingnya rencana strategis bagi suatu organisasi adalah :
Alat yang membantu pimpinan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat ke arah tertentu;
Sebagai kebutuhan yang berarti untuk mencapai perbaikan;
Membantu pimpinan untuk memotivasi pegawai-pegawai dan bekerjasama dengan organisasi lain. Perencanaan strategis adalah suatu proses. Sebagai suatu proses, perencanaan ini
menentukan apa yang dikehendaki suatu organisasi di masa datang dan bagaimana upaya mencapainya. Perencanaan strategis merupakan suatu kerangka berpikir logis dalam menentukan (i) scanning = dimana posisi kita sekarang (where are we now?); (ii) misi = akan kemana kita (where are we going?); (iii) strategi = bagaimana kita menuju ke sana (how do we get there); (iv) program = apakah desain teknis/cetak biru untuk pelaksanaan strategi (what is our blueprint for action?); dan (v) evaluasi = apakah kita sudah berada pada jalan yang benar (what do we know if we are on the track?). Rencana strategis merupakan proses yang mengarahkan pimpinan organisasi dalam mengembangkan visi dan merefleksikan masa depan yang diinginkan. Rencana strategis mampu merubah cara berpikir manajemen, mengalokasikan dan merealokasikan berbagai sumber daya, sementara program sedang berlangsung. Fleksibelitas dan independensi akan menjadi kata kunci untuk pelaksanaan rencana strategis.
1.2.
Landasan Hukum
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan
Pemerintah
Nomor
6
Tahun
2008
tentang
Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud keseluruhan dari rencana strategis adalah untuk membangun dan menjaga keseimbangan antara suatu organisasi dan lingkungan eksternalnya, sehingga sumber daya organisasi diletakkan pada kegunaan yang layak/terbaik dalam memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman (Eadie, 1989). Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD ini adalah : a.
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan induk yang akan dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Padang Tahun selama lima tahun;
b.
Diketahuinya secara obyektif, tajam dan realistis kondisi-kondisi eksternal dan internal, sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan;
c.
Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Bagian Organisasi Setda Kota Padang selama lima tahun;
d.
Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien;
e.
Terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil program kegiatan. Adapun manfaat atau kegunaan rencana strategis adalah sebagai berikut :
a.
Produktivitas : kemampuan pimpinan mengalokasikan sumber daya sedemikian rupa dalam waktu tertentu dan menggunakan input tertentu sehingga dapat berproduksi lebih.
b.
Keuntungan : kemampuan untuk memberi keuntungan lebih, atau melipatgandakan hasil atau menghemat sumber daya.
c.
Efisiensi : penggunaan input tertentu dapat menghasilkan output yang maksimal.
d.
Efektivitas : bahwa penggunaan input tersebut harus mencapai target-terget atau tujuan yang ditetapkan.
e.
Kualitas : mampu menghasilkan ouput yang tepat guna.
f.
Keadilan : bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak mendiskreditkan pihak-pihak tertentu.
g.
Responsivitas : daya tanggap terhadap tuntutan yang ada.
h.
Adaptasi : kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan tinggi.
i.
Akuntabilitas: kemampuan untuk mempertanggung- jawabkan perbuatannya atau keputusannya.
1.4. Sistimatika Penulisan BAB I PENDAHULUAN, tulisan ini menjelaskan latar belakang mengapa pentingnya suatu renstra pada umumnya, bagi SKPD atau Unit Kerja pada khususnya; maksud dan tujuan; landasan hukum; sistematika penulisan. BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD, memuat deskripsi tentang Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Padang selaku Unit Kerja, dengan menjelaskan tugas pokok dan fungsi Bagian Humas dan Protokol Kota Padang; Sumber daya manusia Aparatur yang dimiliki; Kinerja Pelayanan Bagian Humas dan Protokol Kota Padang; serta Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang diselenggarakan oleh Bagian Humas dan Protokol Kota Padang. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bagian Organisasi; Telahaan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; Telahaan renstra kementerian dan renstra provinsi/kota; serta Penentuan isu-isu strategis. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, memuat dasar pertimbangan perumusan visi, rumusan visi dan rumusan misi beserta penjelasannya; Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD; dan Strategi dan kebijakan. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN BAB VII PENUTUP
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1. Tugas pokok Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Padang
No. 15 tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja, Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehumasan dan keprotokolan serta tugas pembantuan. Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 15 tahun 2012, Bagian Humas dan Protokol mempunyai Fungsi sebagai berikut : a.
Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika.
b.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika.
c.
Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang komunikasi dan informatika.
d.
Melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang hubungan dan penerangan masyarakat, dokumentasi, informasi dan keprotokolan.
e.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Padang
No. 17 tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang, maka Struktur Organisasi Bagian Humas dan Protokol sebagai berikut :
KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG Mursalim,AP.M.Si NIP.19740608 199311 1 001
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Zainis
Pengurus Barang : Rusnima
1. 2. 3. 4. 5.
KASUBAG PUBLIKASI
KASUBAG DOKUMENTASI DAN KOORDINASI KEHUMASAN
KASUBAG PROTOKOL
TAFRIZAL
BUSTAM
WIRDANIS,S.Sos
STAF
STAF
STAF
Ulil Amri Abdi, S.Sos Gusmawati Efirietni Jufri Erlina
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Drs. Warman Aprizon,S.Sos Yurizal Faisal Siregar.S.IP Irwandi Rais Syahril
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nazaruddin Yusdi,S.Sos Vebrinanda.S.Pd.MM Mimi Fahmiyatri.SS Adi Syafiah Mimi Artanti Ardizon
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang. Dengan perubahan tersebut maka tugas pokok dan fungsi Bagian Humas dan Protokol Kota Padang sebagai Berikut :
2.1.1. Kepala Bagian Humas dan Protokol Kepala Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan Bagian Humas dan Protokol berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya kebijakan tugas bagian Humas dan Protokol yang baik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi : a.
Menyusun kebijakan penyelenggaraan Bagian Humas dan Protokol, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai pedoman pelaksanaan tugas tata usaha pimpinan, urusan rumah tangga daerah dan Kepala Daerah, perjalanan dinas dan Protokol sandi telekomunikasi dan keuangan Sekretariat Daerah dengan baik. - Mempelajari peraturan perundang-undangan bagian humas dan protokol. - Mengidentifikasi permasalahan, kendala yang terdapat di bagian humas dan protokol. - Menjabarkan potensi dan kekuatan yang ada di bagian humas dan protokol.
- Mendisain kebijakan humas dan protokol b.
Merumuskan program kerja bagian humas dan protokol berdasarkan peraturan perundang-undangan agar peneyelenggaraan urusan bagian humas dan protokol dapat terukur secara sistematis dan optimal. - Menelaah kebijakan humas dan protokol di bagian humas dan protokol - Memetakan kondisi bagian humas dan protokol yang ada - Mendisain sasaran strategis
c.
Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas bagian humas dan protokol dengan organisasi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya harmonisasi hubungan antar susunan pemerintah kota. - Mendisain tata hubungan kerja - Menelaah rentang kendali tugas - Melakukan koordinasi dengan organisasi terkait
d.
Mengendalikan penyelenggaraan urusan bagian humas dan protokol berdasarkan peraturan
perundang-undangan
sebagai
bentuk
upaya
menjaga
kualitas
penyelenggaraan tugas bagian humas dan protokol. - Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan tugas dilingkup bagian humas dan protokol. - Mengkonsolidasikan pelaksanaan tugas dilingkup bagian humas dan protokol. e.
Membina aparatur dalam penyelenggaraan tugas bagian humas dan protokol sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efektif dan efisien. - Membangun kesepahaman bersama tentang pelaksanaan tugas - Memberikan motivasi kerja - Mendisain pengembangan / bimbingan teknis aparatur dilingkup bagian humas dan protokol.
f.
Mengarahkan penyelenggaraan tugas bagian humas dan protokol berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran. - Menelaah perkembangan pelaksanaan tugas - Mengidentifikasi informasi dan data tentang pelaksanaan tugas - Memberi arahan /petunjuk terkait pelaksanaan tugas dilingkup bagian humas dan protokol
g.
Melaksanakan tugas bagian humas dan protokol berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku demi terwujudnya penyelenggaraan urusan bagian humas dan protokol yang berkualitas. - Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan tugas dilingkup bagian humas dan protokol. - Mengkonsolidasikan pelaksanaan tugas dilingkup bagian humas dan protokol
h.
Mengevaluasi penyelenggaraan tugas bagian humas dan protokol berdasarkan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
guna
mengetahui
keberhasilan
pelaksanaan tugas secara komprehensif. - Menelaah ketidak berhasilan pencapaian target dalam pelaksanaan tugas - Mengidentifikasi pelaksanaan tugas yang mencapai target - Meminta penjelasan teknis terkait pelaksanaan tugas - Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas i.
Melaporkan penyelenggaraan tugas bagian humas dan protokol secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. - Mengiventarisir bahan evaluasi pelaksanaan tugas - Mempelajari data dan informasi terkait pelaksanaan tugas - Mempersiapkan bahan laporan tugas
j.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis. - Menelaah perintah tugas - Mempersiapkan rencana tindak lanjut
2.1.2. Kasubag Publikasi Kepala Sub.Bagian Publikasi mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan Sub bagian publikasi berdasarkan peraturan perundang-undangang yang berlaku demi terwujudnya kebijakan tugas Sub bagian publikasi dengan baik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Sub.Publikasi mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Merencanakan kegiatan Sub bagian publikasi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku agar terwujudnya penyelenggaraan kegiatan daerah dengan baik. - Mempelajari rencana kegiatan tahun lalu - Menyusun konsep rencana kegiatan tahun lalu
- Mengkonsultasikan konsep rencana kegiatan dengan pimpinan untuk mendapatkan pengarahan - Memfinalisasi rencana kegiatan Sub bagian publikasi b.
Membagi tugas kegiatan Sub bagian publikasi kepada bawahan sesuai dengan kompetensi untuk pelaksanaan tugas dengan hasil optimal. - Menjabarkan rencana kegiatan Sub bagian publikasi menjadi tugas-tugas yang harus dilaksanakan bawahan - Menghimpun saran dan masukan dari bawahan - Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan - Menentukan target waktu penyelesaian
c.
Membimbing bawahan dalam setiap hal terutama terkait pelaksanaan kegiatan tata usaha pimpinan, sandi dan telekomunikasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terwujud secara tepat guna dan tepat sasaran. - Menjelaskan tugas yang akan dilaksanakan bawahan - Mengidentifikasi kesulitan yang dialami bawahan - Mengkonsultasikan permasalahan kepada Kepala bagian umum untuk menentukan solusi terbaik - Memberikan arahan kepada bawahan terkait permasalahan yang dialami
d.
Menyelenggarakan kegiatan Sub bagian publikasi yang meliputi mengumpulkan, menghimpun, mengolah data, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tercapainya target kinerja penyelenggaraan kegiatan tata usaha pimpinan, sandi dan telekomunikasi secara optimal. - Mengiventarisir fasilitas Sub bagian publikasi - Mengiventarisir sumber-sumber pendanaan Sub bagian publikasi - Menkonpilasi bahan/ data rencana untuk diserahkan kepada pimpinan
e.
Memeriksa hasil kerja bawahan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sub bagian publikasi berdasarkan akuntabilitas secara optimal. - Mencatat laporan/ hasil kerja yang sudah diterima/ masuk - Mengkonsultasikan laporan/ hasil kerja yang terkumpul dengan kepala bagian umum - Memperbaiki dokumen hasil laporan dari bawahan
f.
Mengevaluasi hasil kegiatan penyelenggaraan Sub bagian publikasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
pelaksanaan tugas secara komfrehensif. - Mempelajari laporan yang sudah diterima/ masuk
guna
mengetahui
keberhasilan
- Mengkompilasi laporan-laporan dari bawahan - Membuat laporan hasil evaluasi g.
Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan Sub bagian publikasi secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan akuntabilitas kinerja. - Menganalisisi laporan yang diterima dari bawahan - Membahas bahan laporan dengan bawahan - Membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas - Mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan - Memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas
h.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan - Mempelajari tugas - Menjalankan tugas - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas
2.1.3. Kepala Sub.Bagian Dokumentasi dan Koordinasi Kehumasan Kepala Sub.Bagian Dokumentasi dan Koordinasi Kehumasan mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan Sub bagian Dokumentasi dan Koordinasi Kehumasan berdasarkan peraturan perundang-undangang yang berlaku demi terwujudnya kebijakan tugas Sub bagian dokumentasi dan koordinasi kehumasan dengan baik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Sub.dokumentasi dan koordinasi kehumasan mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Merencanakan
kegiatan Sub bagian dokumentasi dan koordinasi kehumasan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terwujudnya kebijakan tugas sub bagian dokumetasi dan koordinasi kehumasan daerah dengan baik. - Mempelajari rencana kegiatan tahun lalu - Menyusun konsep rencana kegiatan sub bagian dokumentasi dan koordinasi kehumasan - Mengkonsultasikan konsep rencana kegiatan dengan pimpinan untuk mendapatkan pengarahan - Memfinalisasi rencana kegiatan sub bagian dokumentasi dan koordinasi kehumasan b.
Membagi tugas kegiatan sub bagian dokumentasi dan koordinasi kehumasan kepada bawahan sesuai dengan kompetensi untuk pelaksanaan tugas dengan hasil yang optimal.
- Menjabarkan rencana kegiatan sub bagian dokumentasi dan koordinasi kehumasan menjadi tugas-tugas yang harus dilaksanakan bawahan - Menghimpun saran dan masukan dari bawahan - Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan - Menentukan target waktu penyelesaian c.
Membimbing bawahan dalam setiap hal terutama terkait pelaksanaan kegiatan Dokumentasi dan Koordinasi Kehumasan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terwujud secara tepat guna dan tepat sasaran. - Menjelaskan tugas yang akan dilaksanakan bawahan - Mengidentifikasi kesulitan yang dialami bawahan - Mengkonsultasikan permasalahan kepada kepala bagian humas dan protokol untuk menentukan solusi terbaik - Memberikan arahan kepada bawahan terkait permasalahan yang dialami
d.
Menyelenggarakan kegiatan sub bagian dokumentasi dan koordinasi kehumasan yang meliputi mengumpulkan, menghimpun, mengolah data, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tercapainya target kinerja penyelenggaraan kegiatan dokumentasi dan koordinasi kehumasan secara optimal. - Mengiventarisir fasilitas sub bagian dokumentasi dan koordinasi kehumasan - Mengiventarisir sumber-sumber pendanaan sub bagian dokumentasi dan koordinasi kehumasan - Mengkompilasi bahan/ data rencana untuk diserahkan kepada pimpinan
e.
Memeriksa hasil kerja bawahan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan sub bagian dokumentasi dan koordinasi kehumasan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar terwujudnya kesesuaian pelaksana tugas dengan standar akuntabilitas secara optimal. - Mencatat laporan/ hasil kerja yang sudah diterima/ masuk - Mengkonsultasikan laporan/ hasil kerja yang terkumpul dengan kepala bagian humas dan protokol - Memperbaiki dokumen hasil laporan dari bawahan
f.
Mengevaluasi hasil kegiatan penyelenggaraan sub bagian dokumentasi dan koordinasi kehumasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengetahui keberhasilan pelaksana tugas secara komprehensif. - Mempelajari laporan yang sudah diterima/ masuk - Mengkompilasi laporan-laporan dari bawahan - Membuat laporan hasil evaluasi
g.
Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan sub bagian dokumentasi dan koordinasi kehumasan secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan akuntabilitas kinerja. - Menganalisis laporan yang diterima dari bawahan - Membahas bahan laporan dengan bawahan - Membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas - Mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan - Memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas
h.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan - Mempelajari tugas - Menjalankan tugas - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas
2.1.4. Kepala Sub.Bagian Protokol Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan Sub bagian Protokol berdasarkan peraturan perundang-undangang yang berlaku demi terwujudnya kebijakan tugas Sub bagian protokol dengan baik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Sub.protokol mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Merencanakan kegiatan sub bagian protokol berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku agar terwujudnya penyelenggaraan protokol daerah dengan baik. - Mempelajari rencana kegiatan tahun lalu - Menyusun konsep rencana kegiatan sub bagian protokol - Mengkonsultasikan konsep rencana kegiatan dengan pimpinan untuk mendapatkan pengarahan - Memfinalisasi rencana kegiatan sub bagian protokol
b.
Membagi tugas kegiatan sub bagian protokol kepada bawahan sesuai dengan kompetensi untuk pelaksanaan tugas dengan hasil optimal. - Menjabarkan rencana kegiatan sub bagian protokol menjadi tugas-tugas yang harus dilaksanakan bawahan - Menghimpun saran dan masukan dari bawahan - Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan - Menentukan target waktu penyelesaian
c.
Membimbing bawahan dalam setiap hal terutama terkait pelaksanaan kegiatan protokol sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terwujud secara tepat guna dan tepat sasaran. - Menjelaskan tugas yang akan dilaksanakan bawahan - Mengidentifikasi kesulitan yang dialami bawahan - Mengkonsultasikan permasalahan kepada kepala bagian humas dan protokol untuk menentukan solusi terbaik - Memberikan arahan kepada bawahan terkait permasalahan yang dialami
d.
Menyelenggarakan kegiatan sub bagian protokol yang meliputi mengumpulkan, menghimpun, mengolah data, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tercapaianya target kinerja penyelengaraan kegiatan protokol secara optimal. - Mengiventarisir fasilitas sub bagian protokol - Meniventarisir sumber-sumber pendanaan sub bagian protokol - Mengkompilasi bahan/ data rencana untuk diserahkan kepada pimpinan
e.
Memeriksa hasil kerja bawahan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan sub bagian protokol berdasarkan ketentuan yang berlaku agar terwujudnya kesesuaian pelaksanaan tugas dengan standar akuntabilitas secara optimal - Mencatat laporan/ hasil kerja yang sudah diterima/ masuk - Mengkonsultasikan laporan/ hasil kerja yang terkumpul dengan kepala bagian humas dan protokol - Memperbaiki dokumen hasil laporan dari bawahan
f.
Mengevaluasi hasil kegiatan penyelenggaraan sub bagian protokol berdasarkan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
guna
mengetahui
keberhasilan
pelaksanaan tugas secara komprehensif. - Mempelajari laporan yang sudah diterima/ masuk - Mengkompilasi laporan-laporan dari bawahan - Membuat laporan hasil evaluasi g.
Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan sub bagian protokol secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan akuntabilitas kinerja. - Menganalisis laporan yang diterima dari bawahan - Membahas bahan laporan dengan bawahan - Membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas - Mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan
- Memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas h.
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan - Mempelajari tugas - Menjalankan tugas - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas
2.2. Sumber Daya SKPD a. Sumber daya Aparatur Pegawai pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Padang berstatus Pegawai Negeri Sipil ( PNS )/ Aparatur Sipil Negara ( ASN ), Tenaga Kerja Kontrak ( TKK ). Jabatan yang ada di Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Padang terdapat dua jenis Jabatan, yaitu Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional. Jabatan Struktural terdiri dari Jabatan Struktural Eselon IIIa dan Eseleon Iva, serta Jabatan Fungsional Umum ( Staf/Pelaksana ). Sedangkan Jabatan Fungsional antara lain Arsiparis dan Pranata Komputer, namun Jabatan Fungsional tersebut belum terakomodir baik status kepegawaian maupun administrasi kepegawaiannya. Komposisi pegawai di Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Padang sampai dengan Tahun 2014 menurut tingkat pendidikan formal sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 No
Nama/NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Pendidikan
1
Mursalim.AP.Msi 19740608 199311 1 001
Pembina/IV.a
Kabag.Humas dan Protokol
S.2
2
Bustam 19600825 198203 1 005
Penata Tk.I/ III.d
Kasubag Dokumentasi dan Koordinasi Kehumasan
D.3
3
Wirdanis.S.Sos 19700816 199403 2 008
Penata Tk.I/ III.d
Kasubag.Protokol
S.1
4
Tafrizal 19640404 198803 1 016
Penata / III.c
Kasubag.Publikasi
SMEA
5
Drs.Warman 19580510 198703 1 006
Pembina/ IV.a
Pelaksana
S.1
6
Aprizon.S.Sos 19620420 198303 1 010
Penata Tk.I/ III.d
Pelaksana
S.1
7
Zainis 19600710 198203 2 004
Penata Muda Tk.I/ III.b
Pelaksana
SMA
8
Nazaruddin
Penata Muda Tk.I/ III.b
Pelaksana
SMA
19600708 198303 1 007 9
Gusmawati 19640818 198503 2 009
Penata Muda Tk.I/ III.b
Pelaksana
SMA
10
Efirietni 19620518 198503 2 004
Penata Muda Tk.I/ III.b
Pelaksana
SMA
11
Jufri 19661201 198603 1 007
Penata Muda Tk.I/ III.b
Pelaksana
SMA
12
Rusnima 19690207 198703 2 001
Penata Muda Tk.I/ III.b
Pelaksana
SMA
13
Yurizal 19660614 199001 1 002
Penata Muda Tk.I/ III.b
Pelaksana
SMA
14
Vebrinanda.S.Pd.MM 19740207 200701 1 005
Penata Muda Tk.I/ III.b
Pelaksana
S.2
15
Mimi Fahmiyatri.S.S 19860119 201001 2 034
Penata Muda Tk.I/ III.b
Pelaksana
S.1
16
Erlina 19621108 198603 2 002
Penata Muda / III.a
Pelaksana
SMA
17
Yusdi.S.Sos 19771206 200501 1 002
Penata Muda / III.a
Pelaksana
S.1
18
Faisal Siregar.S.IP 19810425 200801 1 002
Penata Muda / III.a
Pelaksana
S.1
19
Penata Muda/ III.a
Pelaksana
S.1
Pengatur Muda Tk.I/ II.b
Pelaksana
S.1
21
Ulil Amri Abdi.S.Sos 19 Syahril 19630101 200701 1 010 Adi Syaflian
Tenaga Kontrak
Pelaksana
S.1
22
Irwandi Rais
Tenaga Kontrak
Pelaksana
SMK
23
Mimi Artanti
Tenaga Kontrak
Pelaksana
D.1
24
Ardizon
Tenaga Kontrak
Pelaksana
SMP
20
Dari tabel 2.1 di atas terlihat bahwa pegawai yang telah mendapatkan pendidikan akademik pada perguruan tinggi untuk Sarjana maupun Pascasarjana sebanyak 10 Orang, Diploma I sampai dengan Diploma III sebanyak 2 orang dan sisanya SLTA kebawah sebanyak 12 orang komposisi tersebut cukup baik namun demikian hal tersebut belum sepenuhnya menjamin kompetensi dan profesionalisme sehingga upaya peningkatan SDM harus terus ditingkatkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun manajerial. Disamping itu peningkatan jenjang pendidikan akademik pegawai ke tingkat yang lebih tinggi harus terus dilakukan. Sedangkan komposisi ASN di Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Padang berdasarkan golongan dan ruang pada tabel diatas terlihat bahwa golongan II
sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 17 orang dan golongan IV 2 orang selebihnya pegawai kontrak. Dalam tataran organisasi dan manjemen pemerintah, seyogyanya komposisi jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan III lebih banyak dari PNS golongan II. Hal ini akan mengakibatkan kesulitan dalam jenjang karir PNS yang bersangkutan, namun demikian hal tersebut belum sepenuhnya menjamin kompetensi dan profesionalisme PNS. Untuk itu dimasa datang diperlukan aturan yang lebih selektif tentang pangkat dan golongan ruang PNS, sehingga komposisi pangkat dan golongan ruang PNS ideal dan proposional.
b. Sarana dan Prasarana Kerja Sarana dan Prasarana kerja berupa alat perlengkapan kantor di Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Padang dalam rangka menunjang aktivitas kerja aparatur relatif terpenuhi berdasarkan perbandingan jumlah pegawai dan beban kerja, dan sebagian besar kondisinya masih baik dan layak pakai, serta sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja. Terhitung mulai tahun 2014 Bagian Humas dan Prototkol Sekretariat Daerah Kota Padang saat ini sudah memiliki gedung sendiri yaitu Gedung Balai Kota di kawasan pusat pemerintahan Kota Padang Jalan Bagindo Aziz chan Aia Pacah Padang. Untuk kendaraan Dinas, baik kendaraan dinas jabatan maupun kendaraan dinas operasional relatif terpenuhi, yaitu jabatan eselon IVa (Kepala Sub Bagian) diberikan kendaraan Dinas Jabatan 1 unit sepeda motor/ Roda 2, Jabatan Eselon III a (Kepala Bagian) diberikan kendaraan Dinas Jabatan 1 unit mobil/ roda 4, selain kendaraan dinas jabatan diberikan pula kendaraan dinas operasional untuk yang didasarkan pada beban kerja masing-masing Sub Bagian. Sarana dan Prasarana lainnya berupa alat perlengkapan kantor seperti meja kerja saat ini setiap orang pegawai diberikan meja kursi, sedangkan untuk perlengkapan lainnya seperti komputer, filling kabinet, laptop, notebook masing-masing sub bagian (Eselon IV a) memiliki 1 sampai dengan 2 unit, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti perlengkapan teknologi informasi dan lain sebagainya. Dari seluruh kondisi tersebut memudahkan dalam melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta mobilisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Humas dan Protokol di lingkungan Sekretariat daerah Kota Padang. Untuk lebih jelasnya dibawah ini perincian daftar inventarisasi barang Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Padang sebagai berikut :
Tabel 2.2 Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Barang pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Padang. Tahun No.
Nama Barang/
Merek/
No. Seri
Urut
Jenis Barang
Model
Pabrik
1
2
3
4
1
Meja Rapat
2
Ukuran
Bahan
Pembuatan/ Pembelian
5
6
7
Lokal/Biasa
Menengah
Kayu/Kaca
1986
Meja Telepon
Lokal/Biasa
Kecil
Kayu/Kaca
1998
3
Kursi Tamu
Lokal/Kayu Ukiran
Kayu
2001
4
Kursi Hadap
Fantoni/Berlengan
Standar
Metal/Busa
2001
5
Kursi Putar
Fantoni/Putar Lengan
Besar
Metal/Busa
2001
6
Meja
Gran/1 Biro
Standar
2001
7
Meja Komputer
Lokal/1 Laci
Menengah
8
Meja Komputer
Lokal/1 Laci
Kecil
Kayu Serbuk Kayu Serbuk Kayu
9
Kursi
Chitose/Tanpa Lengan
Standar
Besi/Busa
2003
10
Kursi Putar
Fantoni
Menengah
Besi/Busa
2003
11
Lemari
Lokal/Tegak
Standar
Kayu/Kaca
2005
12
Lemari Kayu
Lokal
Sedang
Kayu/Kaca
2005
13
Lemari Buku
Lokal
Besar
Kayu/Kaca
2005
14
Meja
Lokal/ 1/2 Biro
Standar
Kayu
2006
15
Meja
Lokal/ 1/2 Biro
Standar
Kayu
2006
16
Meja Kerja
Lokal/ 1 Biro
Besar
Kayu
2006
17
Lemari
Lokal/Tegak
Standar
Kayu
2006
18
Lemari Arsip
Lokal/Tegak
Standar
Kayu
2006
19
Lokal 1/2
Menengah
Kayu
2006
20
Lemari Kayu Komputer PC (1 unit)
NOC E 135689
Standar
Fiber
2007
21
Mesin Tik (2 unit)
Olimpia/Manual
Standar
Fiber
2007
22
Kursi Kerja (3 buah)
Hijau
Standar
Metal/Busa
2007
23
Printer
HP Laserjet P. 1020 F
Standar
Fiber
2008
24
Note Book
Acer
Standar
Fiber
2008
25
Laptop (1 unit)
Toshiba
Standar
Metal
2008
26
Komputer SIPKD
LG E 2260
Standar
Fiber
2008
27
Printer
Standar
Fiber
2009
28
Komputer / PC
HP Laserjet P. 1006 F Samsung Sync Master 933
Standar
Fiber
2010
29
Printer
HP Desjet 1050
Standar
Fiber
2010
30
LCD TV
LG 42 LF 20 R
20 R
Fiber
2010
31
Printer
HP Desjet Ink 2060
Standar
Fiber
2012
32
Kursi
Funtura
Standar
2012
33
Meja Kerja
Standar
34
Komputer
Lokal 1/2 Biro Samsung Sync Master SA 10
Besi/Busa Serbuk Kayu
Standar
Fiber
2013
2003 2003
2012
35
Note Book
Asus
36
Printer
Canon MP 237
37
Kelengkapan Kom
38
Note Book
Logitech Acer P3-1713322Y2G06AS W8
39
DVD RW Eksternal
Samsung
Metal
2013
Fiber
2013
Fiber
2013
11,6"
Fiber
2014
Kecil
Fiber
2014
Standar
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Padang merupaka unsur staf pimpinan yang memiliki fungsi Staffing yaitu perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh fungsi operasional ( Dinas Daerah ) dan fungsi penunjang ( Lembaga Teknis Daerah ). Hal tersebut mengandung arti bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun memberikan pelayanan kepada unsur pimpinan, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah. Pada periode 2014-2019 kinerja Bagian Humas dan Protokol Dekretariat daerah Kota Padang dapat digambarkan sebagai berikut : 1.
Terjalinnya kerjasama dan harmonisasi antara pemerintah daerah dengan media massa
2.
Pemberitaan yang berimbang tentan Pemerintah Kota Padang dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan
3.
Terfasilitasinya aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
4.
Terfasilitasinya pimpinan dalam menjalankan tugas pemerintah dan pembangunan
5.
Terlaksananya pelaksanaan tugas dibidang kehumasan, seperti penerbitan majalah, media on line, kerjasama dengan insan/lembaga pers, ekspose kegiatan Pemerintah Kota Padang, pelayanan kepada aparatur dan masyarakat melalui baliho, leaflet, selebaran dan lain sebagainya.
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dari waktu ke waktu, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Padang terus
menghadapi tantangan. Profesionalisme Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Padang kian ditantang dengan hadirnya era digital. Digitalisasi informasi pada akhirnya memaksa semua praktik publik relations makin siap dengan budaya keterbukaan informasi publik yang membuat arus informasi di masyarakat kian tidak terbendung. Dari sisi profesionalismenya Humas dan Protokol Sekretariat daerah Kota Padang sejauh ini belum bisa menandingi Humas di sektor swasta.
Pada kenyataanya, perkembangan Humas dan Protokol Sekretariat daerah memang menghadapi sejumlah kendala. Inilah yang memunculkan stigma bahwa organisasi kehumasan Pemerintah belum berdaya. Ada enam faktor yang menjadikan Humas Pemerintah kurang mampu mengaktualisasikan perannya ditengah dinamika masyarakat dan teknologi. Faktor pertama adalah, kontribusi Humas Pemerintah terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi instansi belum terlihat menonjol. Ditambah lagi, belum maksimalnya peran Humas Pemerintah sebagai fasilitator ruang publik, management function, image building institution, sehingga penyelenggaraan PR tools guna menunjang kegiatan publisitas instansi. Kompleksitas peran seperti inilah yang menuntut Humas Pemerintah kian profesional dalam menjalankan tugasnya. Faktor kedua yang menjadi kendala ialah kegiatan kehumasan Pemerintah yang cenderung parsial, monoton, serta terjebak pada rutinitas. Akibatnya keberadaan Humas Pemerintah belum dirasakan sebagai government publik relations yang punya sensitivitas dan bersikap proaktif dalam menganalisis setiap situasi yang berkembang di masyarakat maupun di Pemerintah. Faktor ketiga yang menjadi kendala adalah belum mampunya Humas Pemerintah menyajikan informasi alternatif bagi publik. Padahal informasi alternatif ini dibutuhkan guna mengimbangi pelbagai isu dan opini publik yang berkembang cepat melalui media massa. Dengan adanya informasi alternatif, publik diharapkan bisa menilai secara berimbang kiprah Pemerintah dalam pembangunan. Faktor keempat adalah belum dimanfaatkannya standar kompetensi Kehumasan sebagai alat ukur dalam merekrut petugas/ pejabat/ staf di bidang kehumasan. Kenyataan ini terjadi di tingkat pusat maupun daerah. Padahal, rekrutmen berbasis kompetensi ini bisa menjadi penentu awal dalam membangun profesionalisme bagi siapapun yang ditugaskan di bidang ini. Faktor kelima adalah belum terwujudnya budaya kerja services dilingkungan kehumasan pemerintah di seluruh Indonesia yang mengacu pada Kode Etik Kehumasan Pemerintah (KEKP) yang sudah diberlakukan sejak 2007 lalu. Pemahaman kode etik yang mumpuni diharapkan bisa mendorong Humas pemerintah kian profesional karena memahami standar etik dalam menjalankan tugasnya. Terlepas sejumlah faktor diatas, masih ada faktor keenam yang menjadikan Kehumasan terkendala dalam menjalankan fungsi manajerialnya. Dengan pengalaman panjangnya dari era ke era, Kehumasan sudah saatnya bisa serta menjalankan fungsi manajemen dengan memperoleh akses langsung dari pengambilan kebijakan.
Keenam faktor diatas merupakan pemicu agar Humas pemerintah bisa mengatualisasikan keberadaan dan perannya. Diperlukan adanya langkah terobosan dalam memajukan kelembagaan humas pemerintah dari semua aspek. Mulai dari aspek kualitas SDM, perilaku dan budaya organisasi kehumasan pemerintah, maupun aspek legitimasi kinerjanya. a.
Tantangan merupakan gambaran kondisi yang dapat dilihat berasal dari eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, bentuk tantangan dapat diidentifikasikan sebagai berikut : -
Sebagai implikasi dari diberlakukannya perundang-undangan bidang kehumasan dan keterbukaan informasi publik akan menuntut konsekwensi pelaksanaan perundang-undangan
tersebut
dalam
konteks
pelayanan
kehumasan
dan
keprotokolan; -
Ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur dan memperkuat kedudukan Walikota Padang sebagai wakil pemerintah di daerah dalam menjalankan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
-
Ditetapkannya peraturan perundangan yang bersifat sektoral yang mengamanatkan pembentukan lembaga, yang pada akhirnya akan berbenturan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan SKPD yang sudah ada, serta akan membebani anggaran daerah;
-
Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokarasi pemerintah
-
Lemahnya tingkat kesadaran stakeholder dan masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
-
Lemahnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
-
Berbagai kebijakan Pemerintah Pusat yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras)
-
Masih maraknya praktek KKN, dan rendahnya mutu pelayanan publik;
-
Kurangnya koordinasi dan integrasi dari SKPD lain terkait dengan kebijakan strategis;
-
Keterbatasan sumberdaya aparatur yang kompeten dibidangnya meskipun dilihat dari strata pendidikan sebagian besar berpendidikan diatas SLTA;
-
Penataan jenjang karier jabatan yang belum berimbang dan tidak sesuai dengan kompetensinya serta melampaui daftar urutan, kepangkatan, hal ini dapat mengganggu kinerja karena akan menjadi sebuah fenomena gunung es dikemudian hari terkait dengan kepegawaian.
b.
Peluang
Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas Bagian Humas dan Protokol. Adapun peluang yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut : - Pelayanan Informasi : Bagian Humas dan Protokol kota Padang dalam hal ini berperan memberikan konsumsi informasi yang berbasis IT dan komunikasi kepada masyarakat melalui berbagai media. Singkatnya seluruh informasi harus dicari, diolah,
dan
didistribusikan oleh Bagian Humas dan Protokol kepada publik. Dengan kondisi ini Bagian Humas dan Protokol kota Padang akan menjadi media centre tentang potensi sumber daya yang dimiliki Kota Padang. - Motivator : Bagian Humas dan Protokol kota Padang dalam hal ini berperan memberikan pengertian, mempengaruhi dan mengajak masyarakat guna melaksanakan program pemerintah kota Padang dalam upaya peningkatan kesejahteraannya. - Fasilitator
: Bagian Humas dan Protokol kota padang dalam hal ini berperan
menjembatani dan menyalurkan aspirasi pada dua atau lebih kepentingan yang berbeda sebagai akibat munculnya pendapat umum
yang multi dimensi dari isu-isu yang
kontroversial yang berkembang dimasyarakat melalui forum komunikasi sosial tertentu seperti dialog interaktif, seminar, lokakarya dan lain-lain. -
Lembaga klarifikasi : Bagian Humas dan Protokol kota Padang dalam hal ini berperan menjelaskan kepada masyarakat persoalan yang sebenarnya tentang berbagai kejadian yang ada terutama kebijakan pemerintah daerah yang harus dijelaskan sejelas-jelasnya kepada masyarakat.
- Lembaga pemersatu bangsa : Bagian Humas dan Protokol kota Padang dalam hal ini senantiasa berperan menyuarakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan 5 (lima) fungsi strategis ini Bagian Humas dan Protokol kota Padang akan menjadi juru bicara Pemerintah kota Padang yang profesional dan proporsional yang menguasai seluruh kebijakan Pemerintah kota Padang dan berbagai informasi yang diperlukan oleh warga kota Padang.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi harus didukung oleh sumber daya manusia
yang potensial. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menciptakan unit kerja
Pemerintah Bagian Humas dan Protokol yang profesional, selain itu sarana dan prasarana teknologi informasi harus mampu mengikuti perkembangan zaman mengingat peran dan fungsi dari unit kerja ini yang cukup luas dan sangat strategis antara lain : a. Pelayanan Informasi
:
Bagian Humas dan Protokol kota Padang dalam hal ini
berperan memberikan konsumsi informasi yang berbasis IT dan komunikasi kepada masyarakat melalui berbagai media. Singkatnya seluruh informasi harus dicari, diolah, dan didistribusikan oleh Bagian Humas dan Protokol kepada publik. Dengan kondisi ini Bagian Humas dan Protokol kota Padang akan menjadi media centre tentang potensi sumber daya yang dimiliki Kota Padang. b. Motivator : Bagian Humas dan Protokol kota Padang dalam hal ini berperan memberikan pengertian, mempengaruhi dan mengajak masyarakat guna melaksanakan program pemerintah kota Padang dalam upaya peningkatan kesejahteraannya. c. Fasilitator
: Bagian Humas dan Protokol kota padang dalam hal ini berperan
menjembatani dan menyalurkan
aspirasi
pada dua atau lebih kepentingan yang
berbeda sebagai akibat munculnya pendapat umum yang multi dimensi dari isu-isu yang kontroversial yang berkembang dimasyarakat melalui forum komunikasi sosial tertentu seperti dialog interaktif, seminar, lokakarya dan lain-lain. d. Lembaga klarifikasi : Bagian Humas dan Protokol kota Padang dalam hal ini berperan menjelaskan kepada masyarakat persoalan yang sebenarnya tentang berbagai kejadian yang ada terutama kebijakan pemerintah daerah yang harus dijelaskan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. e. Lembaga pemersatu bangsa : Bagian Humas dan Protokol kota Padang dalam hal ini senantiasa berperan menyuarakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan 5 (lima) fungsi strategis ini Bagian Humas dan Protokol kota Padang akan menjadi juru bicara Pemerintah kota Padang yang profesional dan proporsional yang menguasai seluruh kebijakan Pemerintah kota Padang dan berbagai informasi yang diperlukan oleh warga kota Padang.
3.2. Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Padang sejahtera 2019 dengan enam misinya yang disampaikan calon Walikota dan Wakil walikota Padang 2014-2019, Mahyeldi-Emzalmi dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kota Padang, sabtu ( 13/10 ) menurut para politikus Kota Padang dan bisa diterapkan (implementatif). Para anggota Dewan Kota Padang memberikan pujian dan apresiasi mereka terhadap visi Padang sejahtera 2019, yakni “Mewujudkan Kota Padang menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang sejahtera, religius dan berbudaya “ yang disampaikan Mahyeldi. Pencapaian visi tersebut melalui enam misi, yakni (1) Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing;(2) Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat Sumatera;(3) Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;(4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan;(5) Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, asri, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal, serta (6) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan melayani. Sepuluh Program unggulan Mahyeldi-Emzalmi Cawako-Cawawako Padang 2014-2019 adalah : 1.
Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan Trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air.
2.
Menyelenggarakan pendidikan, pesantren ramadhan, kegiatan keagamaan, seni dan budaya yang lebih berkualitas, serta gratis pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua pelajar/ mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin
3.
Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 tahun, serta penataan sistem transportasi kota yang lebih baik.
4.
Merehab 1000 unit rumah tidak layak huni pertahun dan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas/ RSUD serta ambulan gratis bagi warga miskin.
5. Membangun pasar raya padang dalam 2 tahun dan revitalisasi pasar-pasar pembantu. 6.
Meningkatkan dana operasional kecamatan, kelurahan, RT, RW dan garin Masjid/ Mushala 200%.
7. Memberikan santunan kematian 1 juta untuk warga kota padang.
8.
Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 orang wirausahawan baru di kota padang, pengembangan ekonomi kreatif, UMKM, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat petani dan nelayan.
9.
Merevitalisasi objekb wisata kota padang menjadi wisata keluarga dan konvensi yang layak dan ramah.
10. Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS.
3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, menuntun peran Humas dan Protokol dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik. Alokasi anggaran yang dimiliki Humas dan Protokol saat ini perlu dimanfaatkan lebih efisien agar dapat mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Untuk lebih menoptimalkan kembali tugas pokok dan fungsi kiranya perlu dialokasikan penambahan anggaran agar pelayanan informasi dan publikasi dapat dilaksanakan secara maksimal. Seiring dengan lahirnya undangundang tentang keterbukaan informasi publik, dimana Humas dan Protokol merupakan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi ( PPID ), maka diperlukan wadah untuk memfasilitasi dan pelaksanaan fungsi tersebut.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. sedangkan wilayah kawasan wilayah adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah : - Rencana struktur tata ruang - Struktur tata ruang saat ini - Rencana Pola Ruang
- Pola ruang saat ini dan - Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan, suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program.KLHS memuat kajian antara lain : -
Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
-
Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup
-
Kinerja layanan/ jasa ekosistem
-
Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
-
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan
-
Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Isu Strategis menggambarkan suatu kondisi/ situasi/ keadaan yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan isu tersebut, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas. Isu strategis dirumuskan berdasarkan telaahan, dari komponen-komponen hasil analisis SWOT yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Humas dan Protokol dalam hal ini bertugas membantu dan memfasilitasi para pimpinan daerah yang memerlukan tatanan keprotokolan dan kehumasan yang bersinergi dengan baik dalam penyelenggaraannya. Humas dan Protokol merupakan pusat pengendalian pelaksanaan pelayanan informasi publik. Selain memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi, Humas dan Protokol sebagai PPID utama memberikan pembinaan kepada SKPD sebagai PPID pembantu, serta kepada pemerintah kota padang berupa fasilitas administrasi dibidang penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Berdasarkan paparan diatas maka ditentukankanlah isu-isu strategis bagian Humas dan Protokol sebagai Pelayan Informasi, motivasi, Fasilitator, Lembaga Klarifikasi dan Lembaga pemersatu bangsa.
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi SKPD Visi : Terciptanya hubungan yang harmonis antara Pemerintah dan Masyarakat yang bersinergi, saling percaya dan kondusif dan menjadikan Bagian Humas dan Protokol sebagai layanan sumber informasi yang terbaik bagi masyarakat Kota Padang. Misi : - Terciptanya layanan informasi yang akurat bagi seluruh lapisan masyarakat - Menumbuhkan kesadaran pentingnya informasi sebagai ilmu pengetahuan - Terciptanya kerjasama harmonis dengan seluruh insan Pers - Meningkatkan kerjasama dalam penjabaran informasi layanan masyarakat dengan seluruh SKPD - Terciptanya hubungan kerjasama dalam penyebaran informasi baik dengan seluruh Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Provinsi. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya. Melalui tujuan tersebut Bagian Humas dan Protokol kota Padang mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dari Bagian Humas dan Protokol kota Padang yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Memberikan informasi, menyalurkan aspirasi, dan memfasilitasi peralatan teknologi informasi 2. Menyediakan bahan informasi dan komunikasi yang akurat melalui teknologi informasi 3. Membina hubungan yang harmonis dengan mitra kerja 4. Membina, mengembangkan, melestarikan budaya dan kelompok komunikasi sosial 5. Menata, membina, dan mengendalikan media komunikasi dan teknologi informasi
6. Memberdayakan kemampuan personil Sasaran Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Bagian Humas dan Protokol kota Padang dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Meratanya informasi, tersalurnya aspirasi, dan tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi. 2. Tersedianya bahan informasi dan komunikasi dari instansi pemerintah maupun swasta lainnya yang dapat diakses oleh khalayak umum. 3. Terciptanya
saling
pengertian
dengan
media
cetak
dan
elektronik,
BAKOHUMAS, BAPFIDA, Kelompok Masyarakat Peduli Informasi dan Komunikasi
(KEMPIK),
kesenian
tradisional
rakyat,
termasuk
dinas/badan/kantor, serta lembaga komunikasi sosial lainnya. 4. Terbina, berkembang, dan lestarinya budaya dan kelompok komunikasi sosial di tengah-tengah masyarakat. 5. Tertata, terbina, dan terkendalinya media komunikasi dan teknologi informasi di tengah-tengah masyarakat. 6. Terwujudnya personil yang berkualitas di bidang komunikasi dan teknologi informasi pada Bagian Humas dan Protokol kota Padang.
4.1. Strategi dan Kebijakan Strategi merupakan suatu cara untuk merespon isu strategis yang dihadapi atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan Memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, maka Bagian Humas dan Protokol menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut: 1. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, lembaga pemerintah, dan swasta terkait dengan penyediaan informasi berbasis IT. 2. Mengumpulkan materi informasi dan komunikasi yang aktual, ciptakan daya tarik, dan sebarkan secara merata. 3. Mewajibkan setiap personil mengikuti diklat komunikasi dan teknologi informasi. 4. Melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien. 5. Mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang ada.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No
Indikator
Kondis i Kinerja Pada awal Periode RPJM D Tahun 0 (3)
Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Terkirimnya surat-surat perkantoran dan tersedianya materai
90%
4.500.000
4.500.000
4.700.000
5.000.000
5.500.000
6.000.000
2.
Tersedianya biaya telepon,internet dan web hosting
90%
5.250.000
5.250.000
5.500.000
5.750.000
6.000.000
6.000.000
3.
Terbayarnya perpanjangan STNK kendaraan dinas roda 4 dan roda 2
100%
8.300.000
8.300.000
8.500.000
9.000.000
9.500.000
9.500.000
4.
Tersedianya peralatan kerja yang layak pakai
100%
5.000.000
5.000.000
5.200.000
5.500.000
5.700.000
5.700.000
5.
Tersedianya alat-alat tulis kantor yang diperlukan
100%
15.328.000
15.328.000
15.350.000
15.400.000
15.500.000
15.500.000
6.
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
100%
16.450.000
16.450.000
16.500.000
16.700.000
17.000.000
17.000.000
7.
Terpenuhinya kebutuhan berupa alat-alat listrik
100%
4.917.500
4.917.500
4.950.000
5.000.000
5.500.000
5.500.000
8.
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor seperti komputer,printer,HT,Camera,Lap top dan mesintik lainnya
100%
112.930.000
110.000.000
110.000.000
120.000.000
125.000.000
125.000.000
9.
Terpenuhinya minat baca aparatur
100%
246.775.000
246.775.000
255.000.000
260.000.000
260.000.000
260.000.000
10.
Tersedianya makan dan minum tamu humas dan protokol
100%
17.535.000
20.000.000
20.000.000
21.000.000
25.000.000
25.000.000
11.
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100%
162.934.000
170.000.000
170.000.000
175.000.000
180.000.000
180.000.000
12.
Terlengkapinya alat kebersihan kantor Terbayarnya gaji honorer tiap bulannya
100%
2.000.000
2.500.000
2.500.000
2.800.000
3.000.000
3.000.000
100%
57.000.000
70.000.000
70.000.000
75.000.000
80.000.000
80.000.000
350.000.000
350.000.000
400.000.000
400.000.000
13.
(9)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.
Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas/Operasional
100%
292.960.000
300.000.000
15.
Lancarnya pelayanan kendaraan dinas
100%
34.962.700
250.000.000
100%
10.000.000
10.000.000
250.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.
Terlaksananya disiplin berpakaian dinas oleh PNS Humas dan Protokol
15.000.000
15.000.000
16.000.000
16.000.000
17.
Terlaksananya Rehab gedung kantor
100%
185.000.000
185.000.000
100%
10.000.000
100%
15.000.000
100%
972.305.000
972.305.000
975.000.000
980.000.000
1.000.000.00 0
1.000.000.00 0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan 18.
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
10.000.000
10.000.000
10.000.000
15.000.000
15.000.000
Program Perencanaan Pengembangan daerah 19.
20.
Tersedianya Renstra Bagian Humas dan Protokol Pengembangan wawasan kebangsaan Terselenggaranya acara dan upacara
15.000.000
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 21.
Terlaksananya liputan kegiatan Pemko,dialog,interaktif TV,radio,pariwara
100%
819.516.100
1.200.000.000
1.200.000.00 0
1.250.000.00 0
1.300.000.00 0
1.300.000.00 0
22.
Terlaksananya Pengembangan Komunikasi,informasi dan media massa
100%
32.000.000
32.000.000
32.500.000
33.500.000
35.000.000
35.000.000
23.
Tercetaknya buku kebijakan strategis Pemko,terpasangnya spanduk dan billboard,tersebarnya leaflet
100%
177.100.000
400.000.000
400.000.000
425.000.000
450.000.000
450.000.000
24.
Tersedianya wadah media center
100%
31.528.000
35.000.000
35.000.000
37.000.000
40.000.000
40.000.000
25.
Terdokumentasikannya kegiatan Pemko Padang
100%
171.000.000
171.000.000
173.000.000
174.000.000
175.000.000
175.000.000
26.
Tercapainya penyampaian informasi Pemko Padang kepada seluruh SKPD/instansi pemerintah dan masyarakat
100%
200.000.000
200.000.000
250.000.000
250.000.000
250.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
30.000.000
30.000.000
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Media Kehumasan 27.
Terlaksananya pemberdayaan dan perlindungan media kehumasan
100%
10.757.500
BAB VI PENUTUP Rencana Strategis Bagian Humas dan Protokol Kota Padang Tahun 2014-2019 merupakan dasar bagi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Humas dan Protokol Kota Padang. Rencana Strategis ( Renstra ) memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan kebijakan yang dilaksanakan secara operasional melalui kebijakan program dan kegiatan. Muatan rencana strategis terbatas pada pelaksanaan tugas desentralisasi Pemerintahan Daerah yang termaktub di dalam APBD Kota Padang Tahun 2014, yang ditetapkan dengan peraturan daerah oleh DPRD Kota Padang. Penyusunan rencana strategis ini dilakukan melalui proses partisipatif yang melibatkan seluruh unsur pejabat struktural Bagian Humas dan Protokol Kota Padang. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan di Bagian Humas dan Protokol sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Akhirnya, diharapkan Rencana Strategis Bagian Humas dan Protokol Kota Padang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dan masyarakat yang tidak gagap akan teknologi informasi.
Padang, Juni 2014 Kabag Humas dan Protokol
Mursalim.AP.Msi NIP.19740608 199311 1 001
