RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS TAHUN 2016
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAGIAN HUKUM, TEKNIS, DAN HUPMAS KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016
A. PENDAHULUAN Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kebijakan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Rencana Strategis (Renstra) Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemiliham Umum Tahun 2016 merupakan pedoman serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang disusun dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan kemampuan Sumber Daya Manusia (Pegawai Negeri Sipil/Non PNS) pada Bagian Hukum Teknis, dan Hupmas terutama menyangkut potensi, peluang, tantangan, yang dihadapi dimasa mendatang. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya pada bagian Bagian Hukum Teknis, dan Hupmas. Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum 2015-2019 serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda, visi dan misi Komisi Pemilihan Umum secara Nasional Mengingat hal tersebut, maka semua komponen pada Bagian Hukum Teknis, dan Hupmas Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara harus melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja guna menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2015-2019 yaitu, Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.
Renstra Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Tahun 2016
Page 1
B. Maksud dan Tujuan -
Maksud adalah untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas yang berintegrasi dengan Renstra KPU Tahun 2015-2016 dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas.
-
Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah sebagai wujud komitmen Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas sebagai bagian dari supra sistem KPU secara nasional dalam melaksanakan seluruh tugas-tugas yang telah diamanahkan oleh ketentuan perundang-undangan.
C. Sumber Daya Manusia (Pegawai/Non Pegawai) pada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Rencana Strategis (Renstra) Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Tahun 2016, merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun Anggaran 2016, Renstra tersebut menjadi panduan bagi Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilukada yang sudah ditetapkan oleh ketentuan Perundang-Undangan. Pencapaian sasaran strategis yang dijabarkan dalam Renstra tersebut juga menjadi tanggungjawab bersama oleh seluruh personil kepegawaian pada Bagian Teknis dan Hupmas, selain tanggungjawab dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara kelembagaan. Adapun konfigurasi Sumber Daya Manusia pada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas selaku pelaksana Renstra sebagai berikut : 1. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas 2. Kepala Sub Bagian Hukum 3. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas 4. Staf pada Sub Bagian Hukum 5. Staf pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas Gambaran tekait Konfigurasi Sumber Daya Manuasi pada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini : Tabel IV
I dan Non Pegawai Rekapitulasi JumlahTABEL Pegawai REKAPITULASI PEGAWAI/SDM Berdasarkan Jenis Kelamin BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
NO.
PEGAWAI PNS/NON PNS
JUMLAH
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
1
2
3
4
1
8
3
11
Renstra Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Tahun 2016
Page 2
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah Sumber Daya Manusia (PNS dan Non PNS pada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas sebanyak 11 Orang yang terdiri dari 8 Orang Laki-Laki dan 3 Orang Perempuan. Gambaran jumlah Sumber Daya Manusia pada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini : Diagram I
Jumlah Sumber Daya Manusia (Pegawai dan Non Pegawai) pada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Berdasarkan Jenis Kelamin
Perempuan; 3
Laki - Laki ; 8
Tabel V
Konfigurasi Sumber Daya Manuasia pada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Berdasarkan Jenis/Status Kepegawaian
TABEL II KONFIGURASI PEGAWAI PADA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS BERDASARKAN JENIS PEGAWAI
NO.
JENIS PEGAWAI
JUMLAH
1
2
3
1
PNS ORGANIK
4 ORANG
2
PNS PEMDA
2 ORANG
3
NON PNS
5 ORANG
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Sumber Daya Manuasi pada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas, sebanyak 11 Orang yang terdiri dari 4 Orang PNS Organik KPU, 2 Orang PNS Pemda yang dipekerjakan di KPU, dan 5 Orang Staf Non PNS. Hal tersebut dapat dilihat juga pada diagram di bawah ini : Diagram II.
Konfigurasi SDM pada Bagian Teknis dan Hupmas Berdasarkan Status Kepegawaian Pegawai Organik
Pegawai Pemda
Non PNS 5 Orang
4 Orang
2 Orang
Renstra Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Tahun 2016
KONFIGURASI PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN
Page 3
Tabel VI
Konfigurasi Sumber Daya Manusia pada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Berdasarkan Jenis Pendidikan
TABEL III
KONFIGURASI PEGAWAI PADA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
NO.
TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH
1
2
3
1
SMA
1 Orang
2
D-III
1 Orang
3
STRATA 1
9 Orang
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Sumber Daya Manuasi pada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas, sebanyak 11 Orang yang berdasarkan tingkat pendidikannya terdiri dari 1 Orang berpendidikan terakhir SMA, 1 Orang berpendidikan terakhir DIII, dan 9 Orang berpendidikan terakhir Sarjana (Strata 1). Hal tersebut dapat dilihat juga pada diagram di bawah ini : Diagram III.
Jumlah Sumber Daya Manusia (Pegawai dan Non Pegawai) pada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Berdasarkan Tingkat Pendidikan
SMA; 1
DIII; 1
Strata 1; 9
D. Arah Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Tahun 2016 Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara akan melaksanakan 9 (sembilan) Program/Kegiatan dalam Tahun Anggaran 2016, yang
Renstra Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Tahun 2016
Page 4
mana kesembilan program tersebut memiliki Indikator masing-masing dalam mencapai sasaran strategisnya. Berikut 3 (tiga) sasaran pokok/startegis yang hendak dicapai dan menjadi prioritas: 1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Guna mencapai sasaran strategis tersebut, Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas, khususnya pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas akan melaksanakan 6 (enam) program/kegiatan. Program/kegiatan tersebut, yaitu a. PAW Anggota DPRD Provinsi; b. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilukada; c. Pembentukan PPID; d. Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada; e. Pusat Pendidikan Pemilih; dan f. Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada. Keberhasilan ke enam program/kegiatan dalam mencapai sasaran strategis yang telah dicanangkan tersebut, dapat diukur dengan menggunakan beberapa Indikator Kinerja, Seperti yang digambarkan dalam tabel berikut Ini; Tabel I.
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. No
Sasaran strategis
1
2
1
Indikator Kinerja
Target
3
4
Prosentase proses PAW Anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan dengan 5 hari kerja
100,00%
Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek pemilukada
2 Jenis Kegiatan
Meningkatnya Kualitas dukungan teknis Jumlah Kabupaten/Kota yang telah membentuk dalam Pemilu Legislatif, Pemilu PPID Presiden dan Wakil Presiden serta Jumlah data serta dokumen pemilu, pemilu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala presiden dan wakil presiden serta pemilukada Daerah Jumlah Kegiatan pendidikan pemilih Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan pemilukada
1 Kegiatan 2 Jenis Kegiatan 1 Kegiatan 3 Kegiatan
2. Meningkatnya Kualitas Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
Renstra Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Tahun 2016
Page 5
Meningkatnya Kualitas Pertimbangan/Opini Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum. Guna mencapai sasaran strategis tersebut, Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas, khususnya
pada
Sub
Bagian
Hukum
akan
melaksanakan
2
(dua)
program/kegiatan. Program/kegiatan tersebut, yaitu a. Advokasi Sengketa Hukum b. Layanan Administrasi Kepemiluan Keberhasilan ke dua program/kegiatan dalam mencapai sasaran strategis yang telah dicanangkan tersebut dapat diukur dengan menggunakan beberapa Indikator Kinerja, Seperti yang digambarkan dalam tabel di bawah Ini : Tabel II.
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Meningkatnya Kualitas Pertimbangan/Opini Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum. No
Sasaran strategis
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
4
Persentase sengketa hukum yang yang dimenangkan
87,00%
1
meningkatnya kualitas rencangan peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundangundangan meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum
persentase peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang undangan
90,00%
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Guna mencapai sasaran strategis tersebut, Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas, khususnya pada Sub Bagian Hukum akan melaksanakan program/kegiatan berupa Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu dan Pemilukada. Keberhasilan program/kegiatan tersebut dalam mencapai sasaran strategis yang telah dicanangkan dapat diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja, Seperti yang digambarkan dalam tabel di bawah Ini : Tabel III.
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum No
Sasaran strategis
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
4
1
meningkatnya kualitas pelayanan, terlaksananya penyediaan dan dan penyajian pengelolaan dokumentasi dan informasi dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir hukum
Renstra Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Tahun 2016
100,00%
Page 6
E. Potensi Tantangan Implementasi Rencana Strategis yang telah disusun, diakui terdapat tantangan baik dari Internal maupun Eksternal Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas. Berdasarkan pengalaman selama ini, dapat diinventarisir potensi-potensi yang dapat menjadi tantangan dalam melaksanakan program-program kegiatan yang tertuang dalam Renstra Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Tahun 2016. Potensi tantangan tersebut sebagai berikut : 1. Secara Personil, Sumber Daya Manusia pada Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas masih kurang; 2. Sumber Daya Manusia yang ada pada Bagian Teknis, dan Hupmas masih minim pengalaman dalam hal Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi; 3. Minimnya Pengetahuan dalam melakukan telah regulasi-regulasi yang ada; 4. Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia pada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas dalam hal Inisiator dan Konseptor; 5. Minimnya kerja sama antar bagian lingkup Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; 6. Masih rendahnya kepatuhan terhadap jam kerja 7. Terbentuknya kabupaten DOB yang sangat memungkinkan memiliki pengalaman yang masih minim terhadap tugas-tugas teknis kepemiluan; 8. Secara geografis, beberapa kabupaten/kota merupakan wilayah kepulauan yang cukup mempengaruhi intensitas koordinasi; 9. Masih banyaknya KPU Kabupaten/Kota yang kurang memiliki kepedulian terhadap informasi dan atau perintah dari KPU tingkatan di atasnya
Renstra Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Tahun 2016
Page 7
F. Penutup Rencana Strategis Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah dokumen perencanaan kegiatan untuk satu tahun anggaran 2016 dan merupakan panduan bagi Pimpinan dalam menentukan rencana strategik dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran yang ingin dicapai dan dapat bersinergi dengan Rencana Strategis yang dikeluarkan oleh KPU secara nasional. Rencana strategis ini berisi tentang maksud dan tujuan, sasaran kinerja, indikator kinerja, dan program-program kegiatan yang terangkum dalam matriks kinerja serta menjadi prioritas kebijakan pimpinan selama satu tahun kedepan. Rencana Strategis ini merupakan komitmen bersama seluruh elemen KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan lebih khusus bagi Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diemban dan berorientasi pada peningkatan kinerja sebagai gambaran visi dan misi KPU secara kelembagaan. Rencana Strategis ini tidak akan berarti apapun apabila tidak ditindaklanjuti dan atau tidak dijadikan acuan oleh seluruh unti/sub bagian dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berbasis kinerja serta diperlukannya peran pimpinan dalam memonitoring setiap pelaksanaan program yang dijabarkan dalam Rencana strategis ini. Demikian dokumen Rencana Strategis pada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Tahun 2016 ini disusun, semoga Rencana Strategis ini dapat menjadi panduan dalam melaksanakan Tupoksi, sehingga sasaran strategis yang hendak dicapai dapat terwujud.
Kendari, 7 Januari 2016 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
Ttd
Renstra Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Tahun 2016
Page 8
Hajiruddin B, S.Sos NIP. 19600501 198203 1 015
Renstra Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Tahun 2016
Page 9
