KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI DESA PUHJARAK KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2014
THE PERFORMANCE OF VILLAGE GOVERNMENT APPARATUS IN THE EFFORT OF IMPROVING QUALITY OF PUBLIC SERVICES IN PUHJARAK VILLAGE PLEMAHAN SUBDISTRICT KEDIRI YEAR 2014
Ayok Fatnuriawan Universitas Negeri Malang State University of Malang E-mail:
[email protected]
ABSTRAK: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1) tugas dan fungsi pokok aparatur pemerintah desa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, 2) Parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja aparatur pemerintah desa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, 3) Permasalahan kinerja yang dihadapi aparatur pemerintah desa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, 4) Upaya mengatasi permasalahan kinerja yang di hadapi aparatur pemerintah desa dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Hasil penelitian adalah 1) Tugas pokok Aparatur Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik di desa puhjarak pertama, menyediakan pelayanan publik untuk masyarakat dengan mencangkup empat prinsip (pelayanan prima) yaitu: cepat, tepat, akurat, dan berkualitas; kedua, melengkapi fasilitas yang ada; ketiga, kedisiplinan aparat dengan membuat daftar hadir. keempat, menciptakan kedekatan dan kemudahan untuk berhubungan dengan masyarakat. Sedangkan fungsi pokok Aparatur pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik adalah melayani, membimbing, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2) Parameter untuk mengukur kinerja aparatur pemerintah desa dalam meningkatkan mutu pelayanan publik yaitu : pertama, melihat perspektif pemberi layanan yaitu aparat pemerintah desa dan kedua, melihat dari perspektif pengguna jasa yaitu masyarakat. 3) permasalahan kinerja yang dihadapi Aparatur Pemerintah Desa dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Puhjarak, dibagi menjadi dua yaitu
1
2
masalah yang timbul dari internal aparatur pemerintah desa yaitu: pengelolaan potensi desa masih belum optimal; penyusunan kebijakan desa belum mencerminkan tahapan dari proses penyusunan peraturan desa; pembuatan proposal pembangunan belum sempurna; sarana dan prasarana yang masih kurang. Sedangkan untuk masalah yang timbul dari eksternal yaitu dari masyarakat desa Puhjarak adalah sulitnya mengakomodir kepentingan masyarakat yang sangat majemuk; pembengkakan anggaran dana desa; dan sulitnya dalam mengatur pembagian bantuan - bantuan dari pemerintah seperti sembako, jamkesmas serta jamkesda. 4) Upaya mengatasi permasalahan kinerja yang dihadapi aparatur pemerintah desa antara lain: Pertama, dengan cara melaksanakan kebutuhan yang lebih penting dahulu sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi satu persatu. Kedua, dengan meminjam anggaran lain terlebih dahulu dan nanti untuk realisasi program kerja desa dilihat dulu yang sekiranya penting didahulukan. Ketiga, dengan cara menggali dan mengembangkan potensi sumber pendapatan asli desa dan dalam membuat kebijakan APBDes lebih diminimkan lagi agar terjadi keseimbangan. Keempat, meminta bantuan Kepala Dusun untuk mendata anggotanya yang benar-benar memerlukan bantuan dari pemerintah, baik sembako maupun pelayanan kesehatan seperti jamkesmas dan jamkesda karena Kepala Dusun lebih paham kondisi anggotanya. Kelima, dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan meminta pendapat aparat pemerintah desa serta tokoh masyarakat dan dengan merumuskan wewenang yang jelas antara lembaga dengan kebijakan desa. Keenam, Mengikuti pelatihan pembuatan proposal yang diadakan oleh pemerintah Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten dan biasanya juga desa mengadakan study banding ke daerah lain. Ketujuh, telah diupayakan untuk dilengkapi lagi agar lebih optimal dan memadai dalam pelaksanaan pelayanan. Kata Kunci: Kinerja, Aparatur Pemerintah Desa, Pelayanan Publik. Abstrack: The purpose of this study to determine 1) the duties and functions of the principal village government officials in an effort to improve the quality of public services in the Village District of Plemahan Puhjarak Kediri, 2) The parameters used to measure the performance of village government officials in an effort to improve the quality of public services in the village Puhjarak Subdistrict Plemahan Kediri, 3) the performance problems faced by the village government officials in an effort to improve the quality of public services in the Village District of Plemahan Puhjarak Kediri, 4) efforts to overcome the performance problems faced by the village government officials in improving the quality of public services in the Village District of Plemahan Puhjarak Kediri . The results of the study were 1) The main duties of Administrative Village Government in an effort to improve the quality of public services in the village puhjarak first, providing public services to people with covers four principle ( excellent service), namely: fast, precise, accurate, and quality; second,
3
complementing existing facilities; Third, discipline officers with making a list is present . fourth , creates closeness and ease of getting in touch with the community. While the principal function of the Village Government officials in an effort to improve the quality of public services is to serve, guide, and meet the needs of the community. 2) The parameters for measuring the performance of government officials in the village to improve the quality of public services, namely : First , look at the perspective of service providers are government officials and the second village , seen from the perspective of service users that society. 3) the performance problems faced by the Government Apparatus Village in improving the quality of public services in the Village District of Plemahan Puhjarak Puhjarak Kediri , divided into two, namely internal problems arising from government officials villages namely: management of village potential is still not optimal; rural policy has not reflected the stages of the process of drafting regulations village; of making rudimentary development proposals; infrastructure is still lacking. As for the problems arising from external , from rural communities Puhjarak is difficult to accommodate the interests of society are extremely diverse; swelling of the village budget; and the difficulty in regulating the distribution of aid - government assistance such as food, health card and Jamkesda. 4) Efforts to overcome the performance problems faced by the village government officials, among others: First, by implementing more important needs in advance so that people's needs are met one by one. Second, to borrow another budget first and later to the realization of the work program which if the village seen first important precedence. Third, by digging and develop potential sources of revenue villages and in making policy more APBDes minimized again for a balance. Fourth, ask for the help of the village head to record the members who really need the help of the government, both groceries and health services such as a health and Jamkesda Head Hamlet better understand the conditions of its members. Fifth, first discussed by asking the opinion of village government officials , community leaders and with clear authority to formulate the policy institute with the village. Sixth, Following the proposal development training organized by the village government, District, and district and village are also usually held to a comparative study of other areas. Seventh , has strived to be fitted again to be optimized and adequate in service delivery. Keyword: Performance, Apparatus Village Government, Public Services. Pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan dan perhatian di era otonomi daerah sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 1 ayat (5), dengan landasan pemikiran hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
4
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terbitnya Undang-Undang itu berakibat langsung terhadap penataan aktivitas pemerintahan. Terdapatnya penegasan hak otonomi yang luas di daerah mengharuskan pemerintah daerah menata kembali seluruh format organisasi pemerintahan dan aktivitasnya termasuk didalamnya aktivitas layanan terhadap masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah, secara empiris juga membawa perubahan dan inovasi dari sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan ujung
tombak pemerintahan yang berfungsi sebagai pengayom, pembina,
pelayan, penggerak partisipasi masyarakat dan sub-sistem dalam system penyelenggaraan
pemerintahan
kewenangan untuk mengatur
nasional, sehingga kelurahan memiliki dan mengurus kepentingan masyarakatnya
berdasarkan adat istiadat setempat. Oleh sebab itu hal terpenting dari otonomi desa sebagai daerah otonom adalah layanan terhadap masyarakat desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atau kepentingan
umum. Hal
itu
merupakan hak dari masyarakat desa yang memiliki keabsahan untuk dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah desa agar bisa memperjuangkan kepentingan umum dengan efektif, efisien dan transparan (Sekeretariat Jendral Depnagri, 2001:4). Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 22D ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Hal tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejateraan masyarakat daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Widodo ( 2001:121) mempunyai anggapan bahwa kinerja aparat pemerintah masih relatif rendah dan belum sepenuhnya bisa memenuhi harapan dan pilihan publik, ketika melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab, terutama dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Melihat pentingnya peranan aparat
5
pemerintah tersebut, secara tidak langsung lancar atau tidaknya pembangunan di dalam negeri ini ditentukan oleh bagaimana aparat pemerintah tersebut menjalankan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya. Pembangunan didalam masyarakat desa dapat dilaksanakan dibawah pimpinan Aparatur Pemerintah Desa. Aparatur Pemerintah Desa merupakan unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Aparatur Pemerintah Desa merupakan penyelenggara pemerintahan di desa yang memiliki tugas-tugas pokok. Salah satu tugas pokok Aparatur Pemerintah Desa adalah memberikan pelayanan umum atau publik kepada masyarakat. Pada prinsipnya setiap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintahan senantiasa harus selalu ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan keinginan kliennya atau masyarakat yang ada di bawahnya, akan tetapi kenyataan tidak demikian.untuk memperbaiki mutu pelayanan publik salah satu caranya adalah membenahi apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Banyak dari individu-individu dalam organisasi pemerintah yang salah menafsirkan dimana keluhan dari masyarakat terhadap mutu pelayanan yang diberikan adalah suatu satu peluang untuk memperbaiki keadaan dari yang kurang sempurna menjadi sempurna (Ma’arif, 2005:4). Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang professional, sehingga yang sekarang menjadi tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara professional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif Aparatur Pemerintah Desa di mata warga masyarakatnya.
6
Menurut Tjokrowinoto (2001:11), relevansi pemuasan masyarakat atas pelayanan yang disediakan, perilaku aparat pemerintah perlu diperhitungkan kompetensinya dengan mengacu pada dua hal yaitu: pertama, pemerintah harus memberikan pelayanan publik dengan adil, menuntut kemampuan untuk memahami keadaan masyarakat, mengartikulasikan aspirasi dari kebutuhan masyarakat,
lalu
merumuskan
dalam
suatu
kebijakan
kemudian
di
implementasikan; kedua, pemerintah harus mempunyai kompetensi untuk memberdayakan masyarakat sipil agar, dinamika interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dapat mengalami perubahan menjadi hubungan horisontal. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan beberapa hal yang meliputi: Tugas dan fungsi pokok aparatur pemerintah desa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri; Parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja aparatur pemerintah desa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri; permasalahan kinerja yang dihadapi aparatur pemerintah desa; serta upaya mengatasi permasalahan kinerja yang di hadapi aparatur pemerintah desa dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. METODE PENELITIAN Penelitian yang membahas tentang Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik di desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Tahun 2014 dengan menggunakan pendekatan kualitatif,
jenis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Kehadiran peneliti disini sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, menganalisa, menyimpulkan dan melaporkan hasil penelitian. Peneliti disini sebagai instrument utama dimana peneliti terlibat langsung dari keseluruhan proses penelitian. Dalam pengumpulan data pada waktu terjun kelapangan peneliti mengadakan observasi langsung sekaligus wawancara kepada obyek maupun
7
subyek penelitian. Yaitu kepala desa, Sekretris desa,Perangkat desa, BPD, LPMD dan masyarakat desa Puhjarak kecamatan Plemahan kabupaten Kediri. Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti untuk mendapatkan data-data guna menyusun laporan penelitian, tepatnya di desa Puhjarak kecamatan Plemahan kabupaten Kediri. Berdasarkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2010:32) bahwa dalam pemilihan lokasi harus di dasarkan pada pertimbanganpertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan pada
pertimbangan yang telah
dipikirkan yaitu: (1) Desa Puhjarak merupakan salah satu desa yang sangat maju di Kecamatan Plemahan, (2) Masyarakat Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan memiliki kesadaran dalam melakukan kontrol terhadap kinerja Aparatur Desanya, (3) dalam menjalankan tugas-tugasnya pemerintah desa mampu melaksanakan dengan baik. Sumber data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan telaah dokumentasi. Dalam kegiatan analisis dimulai dari tahap reduksi data kemudian penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan. HASIL DAN PEMBAHASAN Tugas dan fungsi pokok Aparatur Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Berdasarkan temuan penelitian dijelaskan bahwa, secara umum Aparatur Pemerintah Desa merupakan alat penyelenggara pemerintahan di desa. Sebagai penyelenggara pemerintahan di desa maka aparatur pemerintah Desa memiliki tugas dan fungsi pokok dalam meningkatkan mutu pelayanan publik. Tugas pokok Aparatur Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik di Desa puhjarak Pertama, menyediakan dan memberikan pelayanan publik untuk masyarakat dengan mencangkup empat prinsip (pelayanan prima) yaitu: cepat, tepat, akurat, dan berkualitas. (a) Cepat disini maksudnya, Pemerintah Desa harus memberikan pelayanan yang cepat karena dalam hal ini masyarakat tidak membutuhkan waktu tunggu yang lama; (b) Tepat maksudnya, ketepatan dalam berbagai aspek yaitu: aspek waktu, biaya prosedur, sasaran, kualitas maupun
8
kuantitas serta kompetensi petugas; (c) Akurat maksudnya pelayanan tidak boleh salah, harus ada kepastian, kekuatan hukum, tidak meragukan keabsahannya; dan (d) Berkualitas maksudnya tidak seadanya, sesuai dengan keinginan pelanggan, memuaskan, berpihak, dan untuk kepentingan pelanggan atau masyarakat. Kedua, melengkapi fasilitas yang ada. Ketiga, kedisiplinan aparat dengan membuat daftar hadir. Keempat, menciptakan kedekatan dan kemudahan untuk berhubungan dengan masyarakat. Selain memiliki tugas pokok, seluruh Aparatur Pemerintah Desa juga memiliki fungsi pokok dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik di Desa Puhjarak. Fungsi pokok tersebut adalah melayani, membimbing, dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pelayanan publik. Pertama, fungsi melayani maksudnya bahwa sebagai aparatur pemerintah desa wajib melayani kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan publik, misalnya: melayani masyarakat yang akan membuat kartu tanda penduduk (KTP). Aparatur Pemerintah Desa harus melayani masyarakat dengan baik, dengan cara mempermudah proses pembuatan KTP bukan malah dipersulit. Kedua, fungsi membimbing maksudnya bahwa sebagai aparatur pemerintah desa apabila terdapat masyarakat yang membutuhkan bimbingan tentang pelayanan publik maka aparatur pemerintah desa wajib memberikan arahan kepada masyarakat mengenai pelayanan publik tersebut, misalnya: dalam pembuatan kartu keluarga (KK) maka pemerintah Desa wajib memberikan arahan kepada masyarakat mengenai prosedur pembuatan kartu keluarga (KK). Ketiga, memenuhi maksudnya sebagai aparatur pemerintah desa wajib memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pelayanan publik, misalnya: apabila ada masyarakat yang ingin membuat Surat Keterangan, maka aparatur Pemerintah Desa wajib memenuhi dengan cara segera mungkin dibuatkan surat keterangan tersebut. Tugas dan fungsi Aparatur Pemerintah Desa diatas merupakan tugas dan fungsi pokok Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan di Desa. Selain itu untuk meningkatkan tugas dan fungsi kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik, Pemerintah Desa Puhjarak memberikan pelayanan yang meliputi pengelolaan pelayanan di bidang administrasi dan pengelolaan pelayanan di bidang non administrasi. pelayanan di bidang administrasi antara lain mengelola buku-buku: (1) administrasi umum; (2)
9
administrasi penduduk; (3) administrasi keuangan; (4) administrasi BPD; serta (5) administrasi lainnya. Sedangkan, pengelolaan pelayanan yang bersifat non administrasi meliputi: (1) tentang pemberdayaan masyarakat desa Puhjarak, (2) peningkatan sumberdaya manusia melalui pembinaaan dan pelatihan, (3) melaksanakan pembinaan terhadap organaisasi pemuda dan lembaga kemasyarakatan desa. yang semua itu dapat diketahui dari uraian masing-masing tugas aparatur pemerintah Desa. Parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Berdasarkan temuan penelitian dijelaskan bahwa, secara umum parameter untuk mengukur kinerja aparatur pemerintah desa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik yaitu : Pertama, dilihat dari pemberi layanan yaitu aparat pemerintah desa dan yang kedua, dilihat dari perspektif pengguna jasa yaitu masyarakat. Menurut Dwiyanto dalam Harbani (2010:178-180), beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi pelayanan, yaitu (1) Produktivitas; (2) Kualitas Layanan; (3) Responsifitas; (4) Responsibilitas; dan (5) Akuntabilitas. Pemerintah desa Puhjarak kecamatan Plemahan kabupaten Kediri di dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat bisa dikatakan sudah sesuai dengan kriteria diatas. Pertama, dilihat dari perspektif pemberi layanan yaitu: (1) Produktivitas disini maksudnya, seberapa besar layanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting, diwujudkan oleh pemerintah desa dengan melayani, membimbing, dan memenuhi kebutuhan masyarakat seperti surat-menyurat dan progam-progam dari pemerintah lainnya. (2) Kualitas layanan maksudnya, apakah layanan yang diberikan memuaskan atau tidak, diwujudkan dalam pembuatan KTP dan urusan surat-menyurat lainnya dengan layanan tidak lama dan tidak berbelit-belit dalam menanganinya, pemerintah desa juga ramah dan santun, serta pelayanannya selesai tepat waktu sesuai yang dijanjikan. (3) Responsifitas maksudnya, kemampuan Pemerintah Desa untuk mengenali kebutuhan masyarakat, diwujudkan dengan mendahulukan kebutuhan masyarakat yang sekiranya penting, contohnya: dusun Puhrejo minta untuk perbaikan jalan yang berlobang segera
10
dilaksanakan karena merupakan jalur utama yang sering dilewati masyarakat desa puhjarak sedangkan dusun Babatan minta untuk dibuatkan saluran pembuangan air karena pada saat hujan deras agar tidak mengalami kebanjiran, dalam hal ini kebijakan pemerintah desa mendahulukan hal yang sekiranya penting yaitu dengan memperbaiki jalan yang berlobang dahulu karena merupakan jalan utama yang sering dilewati masyarakat desa puhjarak. (4) Responsibilitas maksudnya, apakah pelaksanaan kegiatan itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan pemerintah desa, diwujudkan dengan penyusunan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan, baik teknis maupun persyaratan administratif, pejabat yang berwenang bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya pelayanan dan tata cara pembayarannya. (5) Akuntabilitas maksudnya, seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pemerintah Desa. pelayanan yang sesuai syarat akuntabilitas pelayanan publik memiliki ciri-ciri yaitu: efektif dan efisien dan kejelasan mengenai prosedur. Efektif dan efisien diwujudkan dengan menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan progam-progam pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu persyaratan pelayanan memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan agar biaya dapat dijangkau oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari progam yang direncanakan di Desa Puhjarak sebagian besar sudah terealisasi dengan baik seperti pembangunan jalan makadam, bedah rumah, pelatihan dalam pembuatan pupuk organik dan kebutuhan surat-menyurat yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sedangkan kejelasan mengenai prosedur diwujudkan dengan mengadakan sosialisasi atau tata cara pelayanan kepada masyarakat, biasanya dihadiri oleh seluruh aparat pemerintah desa mulai RT/RW, BPD, LPMD dan tokoh masyarakat dengan harapan diinformasikan kepada masyarakat tentang prosedur tata cara pelayanan agar masyarakat tidak kebingungan dalam mengurus surat-surat. Kedua, Dilihat dari perspektif pengguna jasa, seperti halnya sebagian besar masyarakat sudah terpenuhi melalui pelayanan yang sudah diberikan, berkurangnya keluhan masyarakat dalam mengurus KTP, Kartu Keluarga, dan surat menyurat lainnya, serta pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Sebagian besar kebutuhan
11
dari masyarakat desa terealisasikan dengan baik, masyarakat memperoleh kemudahan dalam proses pelayanan, ketepatan waktu, sikap aparat yang ramah dan santun, informasi yang terbuka dan produk pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat Desa Puhjarak. Permasalahan kinerja yang dihadapi aparatur pemerintah desa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Permasalahan yang dihadapi oleh Aparatur Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik antara lain : (1) sulitnya mengakomodir kepentingan masyarakat yang sangat majemuk. Misalnya: dusun babatan minta untuk perbaikan jalan yang berlobang segera dilaksanakan karena merupakan jalur utama yang sering dilewati masyarakat desa puhjarak sedangkan dusun puhrejo minta dibuatkan untuk saluran pembuangan air karena pada saat hujan deras agar tidak mengalami kebanjiran, dalam hal ini aparat pemerintah desa merasa kesulitan untuk mengakomodir kepentingan dan tuntutan masyarakat desa puhjarak yang bersifat ego atau kelompok; (2) pembengkakan anggaran dana desa, dikarenakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh desa melebihi pendapatan desa; (3) pengelolaan potensi desa masih belum optimal, dikarenakan pengelolaannya yang masih kurang; (4) sulitnya dalam mengatur pembagian bantuan - bantuan dari pemerintah seperti sembako, jamkesmas serta jamkesda; (5) penyusunan kebijakan desa belum mencerminkan tahapan dari proses penyusunan peraturan desa, dikarenakan kebijakan desa yang disusun masih minim dan belum mencerminkan tahapan dari proses penyusunan peraturan desa. (6) pembuatan proposal pembangunan belum sempurna, dikarenakan belum mahir dalam pembuatannya. (7) masalah kelengkapan sarana dan prasarana yang masih kurang, berakibat menghambat pengarsipan surat.
12
Upaya mengatasi permasalahan kinerja yang di hadapi Aparatur Pemerintah Desa dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan kinerja yang dihadapi aparatur pemerintah desa dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di Desa Puhjarak antara lain : (1) sulitnya mengakomodir kepentingan masyarakat yang sangat majemuk dengan cara kita sampaikan kepada pihak yang terkait dalam artian musyawarah bersama; memilah-milah kepentingan masyarakat yang satu dengan yang lain; melaksanakan kebutuhan yang lebih penting dahulu sehingga kebutuhan
masyarakat
terpenuhi
satu
persatu.(2)
mengenai
masalah
pembengkakan antara alokasi dana awal dengan meminjam anggaran lain terlebih dahulu dan nanti untuk realisasi program kerja desa dilihat dulu yang sekiranya penting didahulukan, dalam penentuan ini tidak lakukan sepihak akan tetapi dimusyawarahkan dengan seluruh perangkat desa, BPD, RT/RW serta tokoh masyarakat. (3) mengenai pengelolaan potensi desa masih belum optimal dengan cara menggali dan mengembangkan potensi sumber pendapatan asli desa dan dalam membuat kebijakan APBDes lebih diminimkan lagi agar terjadi keseimbangan serta membantu masyarakat dengan meminjamkan modal agar pendapatan masyarakat lebih meningkat dan memperbaiki metode pengalokasian dana desa. (4) mengenai sulitnya dalam mengatur pembagian bantuan-bantuan dari pemerintah seperti sembako, jamkesmas serta jamkesda dengan cara meminta bantuan Kepala Dusun untuk mendata anggotanya yang benar-benar memerlukan bantuan dari pemerintah, baik sembako maupun pelayanan kesehatan seperti jamkesmas dan jamkesda karena Kepala Dusun lebih paham kondisi anggotanya. (5) mengenai penyusunan kebijakan desa belum mencerminkan tahapan dari proses penyusunan peraturan desa dengan cara dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan meminta pendapat aparat pemerintah desa serta tokoh masyarakat dan dengan merumuskan wewenang yang jelas antara lembaga dengan kebijakan desa. (6) Dalam pembuatan proposal pembangunan dengan Mengikuti pelatihan pembuatan proposal yang diadakan oleh pemerintah Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten dan biasanya juga desa mengadakan study banding kedaerah lain. (7)
13
dalam hal sarana dan prasarana telah diupayakan untuk dilengkapi lagi agar lebih optimal dan memadai dalam pelaksanaan pelayanan.
PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Kantor Balai Desa Puhjarak mengenai Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1.
Tugas pokok Aparatur Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik di Desa puhjarak Pertama, menyediakan dan memberikan pelayanan publik untuk masyarakat dengan mencangkup empat prinsip (pelayanan prima) yaitu: cepat, tepat, akurat, dan berkualitas. Kedua, melengkapi fasilitas yang ada. Ketiga, kedisiplinan aparat dengan membuat daftar hadir. Keempat, menciptakan kedekatan dan kemudahan untuk berhubungan dengan masyarakat. Sedangkan fungsi pokok Aparatur Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik di desa Puhjarak adalah melayani, membimbing, dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pelayanan publik.
2.
Parameter untuk mengukur kinerja aparatur pemerintah desa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik yaitu : Pertama, dilihat dari pemberi layanan yaitu aparat pemerintah desa yang meliputi: (1) Produktivitas; (2) Kualitas layanan; (3) Responsivitas; (4) Responsibilitas; (5) Akuntabilitas. Dan yang Kedua, dilihat dari perspektif pengguna jasa, seperti halnya sebagian besar masyarakat sudah terpenuhi melaui pelayanan yang sudah diberikan, berkurangnya keluhan masyarakat serta pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
3.
Permasalahan kinerja yang dihadapi Aparatur Pemerintah Desa dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Puhjarak, dapat dibagi menjadi dua yaitu masalah yang timbul dari internal aparatur pemerintah desa yaitu: pengelolaan potensi desa masih belum optimal; penyusunan kebijakan desa belum mencerminkan
14
tahapan dari proses penyusunan peraturan desa; pembuatan proposal pembangunan belum sempurna; sarana dan prasarana yang masih kurang. Sedangkan untuk masalah yang timbul dari eksternal yaitu dari masyarakat desa Puhjarak adalah sulitnya mengakomodir kepentingan masyarakat yang sangat majemuk; pembengkakan anggaran dana desa; dan sulitnya dalam mengatur pembagian bantuan - bantuan dari pemerintah seperti sembako, jamkesmas serta jamkesda. 4.
Upaya mengatasi permasalahan kinerja yang dihadapi aparatur pemerintah desa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan publik di desa Puhjarak antara lain: (1) sulitnya mengakomodir kepentingan masyarakat yang sangat majemuk dengan cara melaksanakan kebutuhan yang lebih penting dahulu sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi satu persatu.(2) mengenai masalah pembengkakan antara alokasi dana awal dengan meminjam anggaran lain terlebih dahulu dan nanti untuk realisasi program kerja desa dilihat dulu yang sekiranya penting didahulukan, dalam penentuan ini tidak lakukan sepihak akan tetapi dimusyawarahkan dengan seluruh perangkat desa, BPD, RT/RW serta tokoh masyarakat. (3) mengenai pengelolaan potensi desa masih belum optimal dengan cara menggali dan mengembangkan potensi sumber pendapatan asli desa dan dalam membuat kebijakan APBDes lebih diminimkan lagi agar terjadi keseimbangan serta membantu masyarakat dengan meminjamkan modal agar pendapatan masyarakat lebih meningkat dan memperbaiki metode pengalokasian dana desa. (4) mengenai sulitnya dalam mengatur pembagian bantuan-bantuan dari pemerintah seperti sembako, jamkesmas serta jamkesda dengan cara meminta bantuan Kepala Dusun untuk mendata anggotanya yang benar-benar memerlukan bantuan dari pemerintah, baik sembako maupun pelayanan kesehatan seperti jamkesmas dan jamkesda karena Kepala Dusun lebih paham kondisi anggotanya. (5) mengenai penyusunan kebijakan desa belum mencerminkan tahapan
dari
proses
penyusunan
peraturan
desa
dengan
cara
dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan meminta pendapat aparat pemerintah desa serta tokoh masyarakat dan dengan merumuskan wewenang yang jelas antara lembaga dengan kebijakan desa. (6) Dalam pembuatan
15
proposal pembangunan dengan Mengikuti pelatihan pembuatan proposal yang diadakan oleh pemerintah Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten dan biasanya juga desa mengadakan study banding kedaerah lain. (7) dalam hal sarana dan prasarana telah diupayakan untuk dilengkapi lagi agar lebih optimal dan memadai dalam pelaksanaan pelayanan. Saran Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang diajukan sebagai berikut. Bagi Pemerintah desa Puhjarak kecamatan Plemahan kabupaten Kediri, Pemerintah desa harus dapat meningkatkan kualitas dari hasil pelayanan publik agar dapat memberikan kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain bertugas memberi pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tugas formal dari pemerintah desa, hendaknya aparat pemerintah desa juga dapat menjaga perilakunya dalam kehidupan sehari-hari karena itu juga akan menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat. Bagi Masyarakat, Masyarakat hendaknya tidak menilai Pemerintah desa dari luarnya saja tetapi harus lebih menghargai apa yang telah di upayakan oleh pemerintah yang telah dilakukan kepada masyarakatnya. Bagi Peneliti Selanjutnya, Peneliti hendaknya apabila meneliti hal yang sama dengan penelitian ini diharapkan variabel yang ingin diteliti lebih diperluas lagi dan dalam pengambilan data lebih ditingkatkan metode-metode yang digunakan, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai landasan atau literatur untuk penelitian lebih lanjut. DAFTAR RUJUKAN Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika. Departemen Dalam Negeri. 2001. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Otonomi Daerah. Jakarta: Sekretariat Jendral Depnagri. Widodo, Joko. 2001. Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendikia. Tjokrowinoto, Moelyarto. 2001. Birokrasi dalam Polemik. Jakarta: Pustaka Belajar.
