KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KAMPUNG KILIARMA DISTRIK AGIMUGA KABUPATEN MIMIKA PROPINSI PAPUA OFIN NIWI LINGAWE PATAR RUMAMPEA SALMIN DENGO ABSTRAK Kebijakan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik; namun dalam kenyataan masih banyak pemerintah desa yang belum dapat mewujudkan kinerja pelayanan publik sesuai yang diharapkan tersebut. Bertolak dari kenyataan itu maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana “Bagaimana kinerja Pemerintah Desa Kampung Kiliarma Distrik Agimuga Kabupaten Mimika dalam pelayanan publik ?” Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Kinerja pemerintah kampung dalam pelayanan public dilihat dari empat indikator yaitu efektivitas, efisiensi, responsivitas dan kualitas pelayanan. Sumber data/responden penelitian adalah semua kepala keluarga di kampung Kiliarma yaitu sebanyak 46 orang KK. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dibantu dengan teknik wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis dekriptif. Hasil penelitian menunjukkan : (1) tingkat efektivitas pelayanan publik masih terkategori sedang dan rendah dilihat dari tingkat kemampuan dalam menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik secara berhasil; (2) tingkat efisiensi pelayanan publik masih terkategori sedang dan rendah dilihat dari kemampuan melaksanakan pelayanan publik secara cepat (waktu), tepat (biaya), dan mudah (prosedur dan mekanisme pelayanan); (3) Tingkat responsivitas pelayanan publik masih terkategori sedang dan rendah dilihat dari tingkat keselarasan program dan kegiatan pelayanan yang ditetapkan/dilaksanakan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat; (4)Tingkat kualitas pelayanan masih terkategori sedang dan rendah dilihat dari kemampuan dalam menyenggaarakan pelayanan publik yang berkualitas dan memuaskan masyarakat dari segi prosedur dan mekanisme pelayanan, persyaratan teknis dan administratif pelayanan, transparansi biaya pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa kinerja pemerintah Kampung Kiliarma Distrik Agimuga Kabupaten Mimika Propinsi Papua masih terkategori rendah sampai sedang dilihat dari indikator efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan kualitas layanan. Bertolak dari kesimpulan hasil penelitian tersebut maka perlu direkomendasikan saran : untuk mewujudkan peningkatan kinerja pemerintah Kampung Kiliarma dalam pelayanan publik, maka perlu dilakukan peningkatan kompetensi aparat pemerintah kampung, peningkatan prasarana dan sarana pelayanan publik, dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik.
Kata Kunci : kinerja, pemerintah desa/kampung, pelayanan publik
ditandai dengan keluarnya undang-undang
PENDAHULUAN Sejak tahun 1999 bangsa Indonesia memasuki
babak
penyelenggaraan
otonomi
baru daerah
pemerintahan daerah yang baru yaitu UU
dalam
Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian
yang
dalam perkembangan selanjutnya diganti
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
sistem Pemerintahan Nasional dan berada di
2004 sebagaimana telah diubah terakhir
kabupaten/kota,
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
dalam UUD Republik Indonesia Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas UU
1945.
Nomor
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah.
sebagaimana
Pemerintahan
Pemerintah
dimaksud
desa
Desa
adalah
dan
Badan
Apabila dicermati, pada dasarnya misi
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
dan tujuan dari kebijakan otonomi daerah
mengurus kepentingan masyarakat setempat
yang diamanatkan dalam undang-undang
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
tersebut adalah : pertama, meningkatkan
setempat yang diakui dan dihormati dalam
kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan
system
kesejahteraan
kedua,
Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau
efektivitas
yang disebut dengan nama lain adalah
pengelolaan sumberdaya lokal/daerah untuk
Kepala Desa dan Parangkat Desa sebagai
kepentingan
unsure penyelenggara pemerintahan desa.
menciptakan
masyarakat;
masyarakat; efisiensi
dan
peningkatan dan
kesejahteraan
ketiga,
untuk
Pemerintahan
Negara
Kesatuan
Dari penegasan peraturan perundang-
memberdayakan dan menciptakan ruang
undangan
bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam
merupakan unit pemerintah terendah yang
proses pemerintahan dan pembangunan.
diakui
Menurut ketentuan dalam Undang-
tersebut
dalam
jelas
system
bahwa
Desa
penyelenggaraan
pemerintahan nasional. Ini dapat berarti
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
bahwa
Pemerintahan
dipertegas
organisasi pemerintah terdepan di dalam
kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor
penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh
72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan
karena itu, Pemerintah Desa dituntut untuk
bahwa Desa atau yang disebut dengan nama
dapat meningkatkan kinerjanya di
lain adalah kesatuan masyarakat hukum
penyelenggaraan pelayanan publik sesuai
yang memiliki batas-batas wilayah yang
dengan harapan masyarakat.
berwewenang kepentingan
Daerah,
mengatur
dan
dan
masyarakat
mengurus setempat,
Pemerintah
Desa
merupakan
dalam
Harus diakui bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan
oleh pemerintah terus
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
mengalami pembaharuan, baik dari sisi
setempat yang diakui dan dihormati dalam
paradigma maupun format pelayanan seiring
dengan meningkatnya tuntutan masyarakat
yang
dan perubahan di dalam pemerintah itu
manusia sebagaimana yang diamanatkan
sendiri. Meskipun demikian, pembaharuan
oleh UUD 1945 dapat diterapkan sehingga
dari
masyarakat memperoleh pelayanan sesuai
kedua
memuaskan,
sisi
tersebut
bahkan
belumlah
masyarakat
masih
sering diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya
dan
termaginalisasikan
mampu
mewujudkan
hak
asasi
dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional (UU No.25 Tahun 2009).
dalam
Kehadiran Undang-Undang Pelayanan
kerangka pelayanan (Kurniawan, 2005).
Publik Nomor 25 Tahun 2009 dimaksudkan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
untuk memenuhi kepastian hukum dalam
Tentang Pelayanan Publik juga menyatakan
hubungan
bahwa
penyelenggaraan
penyelenggara dalam pelayanan public;
pelayanan publik masih diperhadapkan pada
terwujudnya batasan dan hubungan yang
kondisi
jelas
dewasa
yang
ini
belum
sesuai
dengan
antara
tentang
masyarakat
hak,
tanggung
dan
jawab,
kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang
kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
yang
bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh
pelayanan
ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya
penyelenggaraan pelayanan publik yang
transformasi nilai yang berdimensi luas serta
layak
dampak berbagai masalah pembangunan
pemerintahan dan korporasi yang baik;
yang kompleks. Sementara itu tatanan baru
terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan
masyarakat diperhadapkan pada harapan dan
publik sesuai dengan peraturan perundang-
tantangan global yang dipicu oleh kemajuan
undangan; dan terwujudnya perlindungan
di bidang ilmu pengetahuan, informasi,
dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam
komunikasi,
dan
penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan
perdagangan. Kondisi seperti ini perlu
demikian dapat dikatakan bahwa kehadiran
disikapi secara bijak melalui langkah-
UU No.25 Tahun 2009 diharapkan akan
langkah kegiatan yang terus menerus dan
dapat
berkesinambungan dalam berbagai aspek
penyelenggara
pembangunan.
terkecuali
transportasi,
Untuk
investasi
itu
diperlukan
konsepsi tentang pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku
terkait
dengan
publik;
sesuai
terwujudnya
dengan
meningkatkan
penyelenggaraan
asas-asas
kinerja
pelayanan
organisasi
sistem
umum
organisasi
publik,
tidak
pemerintah
desa
sebagai institusi pemerintah terdepan atau
yang paling dekat dengan masyarakat dalam
ketidakmampuan
pemerintah
desa
penyelenggaraan pelayanan publik.
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat
Untuk mewujudkan kinerja optimal
secara cepat, tepat, dan mudah baik dari segi
Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan
aktu, biaya maupun prosedur pelayanan.
publik maka harus didukung dengan adanya
Kelemahan kinerja pada aspek responsivitas
sumberdaya
yang
dapat diindikasikan oleh ketidakmampuan
memadai baik secara kuantitas maupun
pemerintah desa dalam menanggapi atau
kualitas,
memenuhi harapan atau tuntutan masyarakat
manusia
serta
aparatur
tersedianya
sarana
dan
prasarana serta fasilitas pelayanan yang
secara
memadai.
kelemahan kinerja pada aspek kualitas
Namun
dari
prasurvei
di
cepat
dan
Sedangkan
Desa/Kampung Kiliarma Distrik Agimuga
layanan
Kabupaten
kondisi
ketidakmampuan pemerintah desa dalam
sumberdaya aparatur pemerintah desa serta
melaksanakan pelayanan yang memuaskan
sarana/prasarana dan fasilitas pelayanan
masyarakat mengenai prosedur pelayanan,
belum terwujud secara memadai. Kondisi
persyaratan
teknik
tersebut telah berdampak pada kinerja yang
pelayanan,
tanggung
tidak maksimal dari Pemerintah Desa dalam
pelayanan,
dan
penyelenggaraan pelayanan publik. Dari
pelayanan.
prasurvei
Mimika
Papua,
menunjukkan
diindikasikan
dan
oleh
administrasi
jawab
waktu
aparat
penyelesaian
kinerja
Beberapa indikasi kelemahan kinerja
Pemerintah Desa Kiliarma dalam pelayanan
pemerintah desa dalam pelayanan publik
publik masih banyak kelemahan baik pada
tersebut menarik untuk dikaji melalui suatu
aspek
efisiensi
penelitian, sehingga dlam rangka penulisan
pelayanan, responsivitas pelayanan, dan
skripsi penulis mengangkat judul penelitian
kualitas layanan. Kelemahan pada aspek
“Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan
efektivitas
Publik
efektivitas
dapat
bahwa
dapat
tepat.
pelayanan,
dindikasikan
oleh
ketidakmampuan pemerintah desa dalam mengembangkan
dan
melaksanakan
program pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintah desa.
Kelemahan
efisiensi
dapat
kinerja
pada
aspek
diindikasikan
oleh
di
Kampung
Kiliarma
Distrik
Agimuga Kabupaten Mimika Papua”. METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian
ini
dirancang
sebagai
suatu jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian
ini
peneliti
mengembangkan
konsep
dan
menghimpun
fakta
yang
c. Responsivitas;
ialah
tingkat
sejauh
berhubungan dengan fenemena yang diamati
mana pemerintah desa/kampung dapat
(yakni peranan aparatur pemerintah dalam
menanggapi dan memenuhi harapan,
penyelenggaraan
keinginan, dan tuntutan masyarakat
pemerintahan),
administrasi tetapi
tidak
melakukan
dalam
pengujian suatu hipotesis.
menyelenggarakan
pelayanan
publik;
B. Definisi Operasional Fokus Penelitian
d. Kualitas layanan; ialah tingkat sejauh mana pemerintah desa/kampung dapat
fokus dalam penelitian ini ialah kinerja pemerintah desa (kampung) dalam
melaksanakan
pelayanan publik, yang secara operasional
memuaskan masyarakat
didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan
prosedur dan mekanisme pelayanan,
pemerintah desa (kampung) Kiliarma dalam
persyaratan teknis dan administratif
menyelenggarakan
kepada
pelayanan,
masyarakat yang menjadi ruang lingkup
pelayanan,
waktu
tugasnya. Kinerja atau tingkat keberhasilan
pelayanan,
tanggung
pemerintah
memberikan pelayanan, dan lain-lain.
pelayanan
dalam
penyelenggaraan
pelayanan publik tersebut diamati melalui
pelayanan
yang dari segi
transparansi
biaya
pennyelesaian jawab
dalam
C. Sumber Data (Responden/Informan)
beberapa indicator, sebagai berikut :
Jenis data yang dikumpulkan dan
a. Efektivitas pelayanan; ialah tingkat
dianalisis dalam penelitian ini ialah data
sejauh mana pemerintah desa/kampung
primer yaitu data yang bersumber langsung
dapat
dari
mengembangkan
melaksanakan
program
dan
para
responden/informan
yang
pelayanan
ditetapkan. Selain itu juga dikumpulkan data
kepada masyarakat sesuai dengan ruang
sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap
lingkup tugasnya;
data primer.
b. Efisiensi pelayanan; ialah tingkat sejauh
Yang menjadi populasi atau subyek
mana pemerintah desa/kampung dapat
penelitian ini adalah warga masyarakat
melaksanakan
Kampung
pelayanan
kepada
Kiliarma
Distrik
Agimuga
masyarakat secara cepat (waktu), tepat
Kabupaten Mimika Propinsi Papua, yang
(biaya), dan mudah (prosedur dan
diwakili
mekanisme pelayanan);
Berdasarkan data, jumlah Kepala Keluarga
oleh
para
Kepala
Keluarga.
yang ada di Kampung Kiliarma adalah
kemudian dijumlahkan dan didusun
sebanyak 46 KK.
dalam daftar Tabulasi Data.
D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data Untuk
mendapatkan
digunakan
instrumen
data dan
2. Pengolahan dan analisis data; dilakukan dengan
maka
teknik
dengan rumus : p = f/n x 100%
1. Kuesioner, yaitu pertanyaan-pertanyaan
Dimana : p = nilai persentase yang
yang diajukan
dicari
kepada para responden/informan.
f = frekuensi data
2. Wawancara, yaitu melakukan dialog atau tanya jawab langsung dengan para
n = total data/sampel 3. Interpretasi hasil analisis data.
reponden informan.
Penyimpulan terhadap hasil analisis
3. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung
distribusi
frekuensi dan persentase, yang dihitung
teknik
pengumpulan data sebagai berikut :
dalam bentuk angket
analisis
terhadap
peristiwa
yang
berkenaan dengan fokus atau variabel
data dan hasil interpretasi data. Pembahasan Hasil Penelitian Hasil
penelitian. 4. Studi Dokumentasi, yaitu melakukan
penelitian
dideskripsikan
di
tentang
yang
telah
atas
memberikan
kinerja
pemerintah
pengumpulan data sekunder atau data
gambaran
yang telah tersedia di kantor Kepala
Kampung Kiliarma dalam pelayanan publik,
Kampung Kiliarma.
khususnya dilihat dari beberapa indikator yang dipakai dalam penelitian ini yaitu
E. Teknik Analisis Data
efektivitas pelayanan, efisiensi pelayanan,
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif. Adapun
langkah-langkah
analisis
1. Penilaian dan Tabulasi Data; yaitu dilakukan dengan memberikan nilai (skor) terhadap jawaban responden pada pertanyaan
pada
kuesioner
pelayanan,
dan
kualitas
pelayanan.
data
adalah sebagai berikut (Arikunto, 2002) :
setiap
responsivitas
Sebagai salah satu indikator kinerja organisasi pelayanan publik maka efektivitas pelayanan pada penelitian ini dilihat dari segi
tingkat
Kampung mengembangkan
kemampuan
pemerintah
Kiliarma
menyusun,
dan
melaksanakan
program dan kegiatan pelayanan kepada
masyarakat yang menjadi ruang lingkup
desa/kampung
tugasnya. Hasil wawancara dengan semua
pelayanan kepada masyarakat secara cepat
kepala keluarga (sebanyak 46 KK) yang ada
(waktu), tepat (biaya), dan mudah (prosedur
di Kampung Kiliarma ternyata diperoleh
dan mekanisme pelayanan). Berdasarkan
gambaran
hasil tabulasi data diperoleh gambaran
mereka
bahwa terhadap
tanggapan/penilaian tingkat
efektivitas
bahwa
Kiliarma
ternyata
melaksanakan
kebanyakan
pelayanan publik oleh pemerintah Kampung
masyarakat
ternyata bervariasi, namun yang lebih
pelayanan publik oleh pemerintah Kampung
dominan
adalah
efektivitas
yang
pelayanan
menilai
responden
tingkat
efisiensi
menilai
tingkat
Kiliarma masih terkategori sedang/cukup
publik
masih
baik yaitu sebanyak 52,17%, dan sebanyak
terkatategori sedang/cukup baik (54,35%)
32,61%
dan yang menilai masih pada kategori
rendah/kurang baik; sedangkan yang menilai
rendah/kurang baik (34,78%), sedangkan
sudah pada kategori tinggi/baik hanya
yang
kategori
15,22% responden. Ini menunjukkan bahwa
tinggi/baik hanya 10,87% responden. Ini
kemampuan pemerintah Kampung Kiliarma
menunjukkan bahwa sebagian besar warga
untuk menyelenggarakan pelayanan kepada
masyarakat
masyarakat secara efisien (dilihat dari segi
menilai
berada
pada
Kampung
Kiliarma
menilai
berpandangan bahwa pemerintah Kampung
kecepatan/waktu,
mereka
kemudahan/prosedur
belum
mengembangkan
mampu
terkategori
ketepatan/biaya, dan
dan
mekanisme
melaksanakan
pelayanan) masih terkategori sedang sampai
program dan kegiatan pelayanan publik
rendah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut
secara efektif. Oleh karena itu ditarik
disimpulkan
kesimpulan
pemerintah
kampung Kiliarma dalam pelayanan publik
kampung Kiliarma dalam pelayanan publik
dilihat dari indikator efisiensi adalah masih
dilihat dari indikator efektivitas masih
terkategori sedang sampai rendah.
bahwa
dan
menyusun,
masih
kinerja
berada pada kategori rendah sampai sedang. Indikator kedua yang dipakai untuk
bahwa
kinerja
pemerintah
Indikator ketiga yang digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik pemerintah
menilai kinerja pelayanan publik pemerintah
kampung
kampung Kiliarma adalah efisiensi. Dalam
responsivitas
pelayanan,
hal ini, efisiensi pelayanan dilihat dari segi
kemampuan
untuk
tingkat
mengembangkan program dan kegiatan
kemampuan
pemerintah
Kiliarma
adalah yaitu
menyusun
tingkat tingkat dan
pelayanan yang selaras dengan kebutuhan
dilihat dari indikator responsivitas masih
dan kepentingan masyarakat setempat; atau
terkategori sedang sampai rendah.
dengan kata lain adalah tingkat kemampuan pemerintah merespon
kampung kebutuhan
masyarakat
Kiliarma dan
dalam
dalam
kepentingan
pelayanan
publik.
Indikator keempat yang dipakai dalam menilai
kinerja
pemerintah
Kampung
Kiliarma dalam pelayanan publik adalah kualitas pelayanan yaitu tingkat kemampuan
Berdasarkan hasil tabulasi dan analisis data
pemerintah
diperoleh gambaran bahwa kebanyakan
menyelenggarakan pelayanan publik yang
(47,83%) masyarakat Kampung Kiliarma
berkualitas dan memuaskan masyarakat dari
yang diwawancarai menilai bahwa tingkat
segi
responsivitas
persyaratan
pelayanan
publik
oleh
Kampung
Kiliarma
prosedur dan mekanisme pelayanan, teknis
dan
administratif
pemerintah Kampung mereka masih berada
pelayanan, transparansi biaya pelayanan,
pada kategori sedang, dan 39,13% menilai
waktu
masih pada kategori rendah; sementara itu
tanggung
yang menilai sudah berada pada kategori
pelayanan. Hasil tabulasi dan analisis data
tinggi
hanya
responden.
ada
Hasil
menunjukkan pemerintah
penyelesaian jawab
pelayanan,
dalam
memberikan
sebanyak
13,04%
menunjukkan
penelitian
tersebut
pelayanan publik oleh pemerintah Kampung
kemampuan
Kiliarma dilihat dari segi prosedur dan
bahwa Kampung
tingkat
kualitas
dalam
mekanisme pelayanan, persyaratan teknis
menyusun dan mengembangkan program
dan administrasi pelayanan, transparansi
dan kegiatan pelayanan publik yang selaras
biaya
dengan
kepentingan
pelayanan, dan tanggung jawab dalam
terkategori
memberikan dan menyelesaikan pelayanan
sedang sampai rendah; dengan kata lain,
menurut kebanyakan (46,65%) responden
kemampuan pemerintan Kampung Kiliarma
masyarakat
dalam merespon kebutuhan dan kepentingan
diwawancarai menilai masih berada pada
masyarakat dalam pelayanan publik masih
kategori sedang, dan 43,48% menilai masih
terkategori
pada kategori rendah/kurang baik; sementara
kebutuhan
masyarakat
setempat
sedang
Kiliarma
bahwa
dan
dan masih
sampai
rendah.
pelayanan,
waktu
kampung
pada
yang
yang
disimpulkan
pemerintah
tinggi/baik hanya ada sebesar 10,87%
Kampung Kiliarma dalam pelayanan publik
responden. Ini jelas menunjukkan bahwa
kinerja
sudah
Kiliarma
Berdasarkan hasil penelitian itu sehingga bahwa
menilai
penyelesaian
kategori
kemampuan pemerintah kampung Kiliarma
faktor yang
dalam menyelenggarakan pelayanan kepada
terhadap
masyarakat secara berkualitas masih berada
Kiliarma dalam pelayanan publik. Dengan
pada kategeori sedang sampai rendah. Oleh
mengetahui faktor-faktor yang berkorelasi
karena itu ditarik kesimpulan bahwa kinerja
atau
pemerintah
pemerintah
kampung
Kiliarma
dalam
berkorelasi atau berpengaruh
kinerja
pemerintah
berpengaruh
terhadap
Kampung
kinerja
Kiliarma
pelayanan
kualitas layanan adalah masih terkategori
ditentukan
sedang sampai rendah.
peningkatkan kinerja pemerintah Kampung
menunjukkan bahwa dilihat dari indikator kinerja yang dipakai dalam penelitian ini yaitu efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan kualitas layanan ternyata kinerja pemerintah Kampung Kiliarma dalam pelayanan publik masih berada pada kategori rendah sampai sedang. Ini Kampung
artinya Kiliarma
melaksanakan efektivitas,
bahwa pemerintah belum
mampu
menunjukkan
tingkat
efisiensi,
responsivitas
dan
kualitas yang baik/tinggi dalam pelayanan publik;
dengan
Kampung
kata
Kiliarma
lain,
pemerintah
belum
mampu
maka
dalam
pelayanan publik dilihat dari indikator
Keseluruhan hasil penelitian tersebut
publik,
Kampung
strategi
akan
dan
dapat
kebijakan
Kiliarma dalam pelayanan publik. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditarik
kesimpulan
pemerintah
bahwa
Kampung
Kiliarma
kinerja Distrik
Agimuga Kabupaten Mimika Propinsi Papua masih terkategori rendah sampai sedang dilihat dari indikator efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan kualitas layanan. B. Saran Bertitik tolak dari kesimpulan hasil penelitian
tersebut
maka
dapatlah
menyelenggarakan pelayanan publik yang
direkomendasikan beberapa saran sebagai
efektif, efisien, responsif dan berkualitas.
berikut :
Rendahnya
kinerja
pemerintah
1. Kinerja pemerintah Kampung Kiliarma
Kampung Kiliarma dalam pelayanan publik
dalam pelayanan publik perlu dilakukan
sebagaimana yang ditunjukkan oleh hasil
upaya-upaya peningkatannya baik pada
penelitian ini perlu dikaji lebih jauh faktor-
aspek
faktor
responsivitas
penyebabnya.
Oleh
karena
itu,
diperlukan penelitian lebih lanjut tentang
pelayanan.
efektivitas, maupun
efisiensi, kualitas
2. Untuk mewujudkan peningkatan kinerja pemerintah Kampung Kiliarma dalam pelayanan publik, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : a. Peningkatan
kompetensi
aparat
pemerintah kampung melalui pelatihan; b. Peningkatan
prasarana
dan
sarana
pelayanan public yang representatif dan memadai
seperti
kantor
kepala
kampung, peralatan kantor, dan fasilitas pelayanan lainnya. c. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah kabupaten perlu dilakukan secara intensif kepala semua aparat pemerintah kampung.
DAFTAR PUSTAKA Arikunto, S. 2000, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis, Rineka Cipta, Jakarta. Dwiyanto, A, dkk. 2002, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta. Dunn W.N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, terjemahan, UGMPress, Yogyakarta. Echols J. dan Hasan Shadilly, 2002, Kamus Inggiris-Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Keban, Y.T. 2008, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, dan Isu, Gava Media, Yogyakarta.
Kurniawan, A. 2005, Transformasi Pelayanan Publik, PT.Pembaharuan, Yogyakarta. LAN dan BPKP, 2000, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Modul Sosialisasi Sistem AKIP, LAN-RI, Jakarta. Lukman, S. 2000, Manajemen Kualitas Pelayanan Publik, STIA-LAN Press, Jakarta. Moenir, H. 2002, Manajemen Pelayanan Umum, Bumi Aksara, Jakarta. Nugroho R.D. 2003, Reinventing Pembangunan, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta. Pamudji, S. 1996, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. Rusli, B. 2013, Kebijakan Publik : Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif, Hakim Publishing, Bandung. Sinambela,P. dkk. 2007, Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi, Bumi Aksara, Jakarta. Singarimbun M. dan Sofian Effendy, 2002, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta. Siswanto, 1998, Administrasi Pemerintahan Desa, PT. Armico, Bandung. Sudarmanto, 2009, Kinerja dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Wibowo, 2007, Manajemen Kinerja,Rajawali Press, Jakarta.
Syafi, I.K. dkk, 2004, Birokrasi Pemerintahan Indonesia, Mandar Maju, Bandung. Yousa, A. 2002, “Mengukur dan Mengevaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah : Desain Model dan Penerapan pada Kecamatan”, Makalah, STPDN Jatinogor Jawa Barat.
Sumber Lain : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
