Kinerja Birokrasi Pemerintah Desa Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Oleh : INDRA MEREV WAANI 090813268
Abstrak Pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab dari instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, maupun di desa. Pelaksanaan pelayanan publik ini merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam melakukan kemudahan pada masyrakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya. Dalam penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah, rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dengan memperhatikan kualitas dan pelayanan itu diberikan relatif terjangkau dan mutu pelayanan yang baik. Jadi, dalam pelayanan itu sendiri harus transparansi, partisipasi, dan akuntabilitasi.
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab dari instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, maupun di desa. Pelaksanaan pelayanan publik ini merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam melakukan kemudahan pada masyrakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya. Dalam penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah, rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dengan memperhatikan kualitas dan pelayanan itu diberikan relatif terjangkau
dan mutu pelayanan yang baik. Jadi, dalam pelayanan itu sendiri harus transparansi, partisipasi, dan akuntabilitasi. Pada era reformasi ini, masyarakat terbuka dalam memberikan kritikan pada pemerintah dalam pelayanan publik. Maka dari pada itu pemerintah sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam mencapai tujuan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.
Pada saat ini pelayanan public desa banyak mendapat sorotan dari masyarakat. Dengan adanya kebebasan menyampaikan pendapat ,banyak ditemukan kritikan terhadap kinerja pemerintah,baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hal ini terjadi karna masih rendahnya produktifitas kerja dan disiplin dari aparat desa, serta masi kurangnya sarana kerja yang memadai. Pelayanan yang berkualitas seringkali mengalami kesulitan untuk dapat di capai karna aparat seringkali belum mengetahui dam memahami bagaimana cara memberikan pelayanaan yang baik, hal ini disebabkan oleh masi rendahnya kemampuan professional aparat desa.Dalam melaksanakan kinerja , pihak pemerintah Desa harus terlebih dahulu melihat semua kemungkinan yang ada, baik itu kesempatan ,peluang maupun tantangan serta hambatan yang ada dalam era otonomi ini.serta penyelanggaraan pemerintah haruslah menjawab serta memenuhi kehendak pelanggan yaitu masyarakat di Desa yang memerlukan pelayanan yang optimal agar tercipta satu keadaan yang menggambarkan good governance di Desa Kauneran kecamatan Sonder ini.berdasarkan kondisi di atas maka peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Kinerja Birokrasi Pemerintah Desa Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik” B. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Kinerja Birokrasi Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Kauneran Kecamatan Sonder? BAB II TINJAWAN PUSTAKA A.Konsep Birokrasi
Menurut Max Weber (2003), birokrasi adalah organisasi rasional yang dibentuk untuk memperlancar aktivitas pemerintahan
. selanjutnya manurut Weber ciri poko
pejabat birokrasi adalah seorang yang di angkat, bukan dipilih. Birokrasi menurut Blau dan Meyer (2006) adalah organisasi besar yang merupakan lembaga yang sangat berkuasa yang mempunyai kemampuan yang sangat besar untuk berbuat kebaikan dan keburukan B . Konsep Pemerintah Desa Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dimakani sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud
dalam
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945.Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat
C. Konsep Kinerja Bernardin dan russel (2003) memberikan pengertian kinerja sebagai ‘performances is defined as the record of oatcomesproduce on a specified job fungction or aktifity during time periode. Kinerjaa adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungdi pekerjaan tertentu atau kegiatan dalam kurun waktu tertentu . menurut Gibson (2004) job performance adalah hasil pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi. Sementara menurut Ilias (2003) kinerja adalah penampilan hasil kerja personil ataupun organisasi , penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional ataupun structural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam orgnisasi. Penertian kinerja lainya dikemukakan oleh Payama simantjuntak(2005) yang mengemukakan kinereja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu . kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan kinerja perusahaan atau orgnissasi termasuk kinerja masing-masing indifidu dan kelompok kerja dalam organisasi tersebut.
D.Konsep Pelayanan Publik Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “service” A.S. Moenir (2002:26 27) mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.” Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan. Selanjutnya A.S. Moenir A(2002: 16) menyatakan bahwa proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan. Jadi dapat dikatakan pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Pelayanan publik merupakan salah satu tanggung jawab dari instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, maupun di desa. Pelaksanaan pelayanan publik ini merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam melakukan kemudahan pada masyrakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya.
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis penelitian Dalam penelitian ini, berangkat dari rumusan masalah dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai,maka jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial. Menurut Bogdan dan Taylor metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa informasi tertulis dan lisan dari seorang dan prilaku yang dapat diamati Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atau gambaran atau objek yang diteliti. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif. Jenis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat atau gambar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian sosial yang saling membentuk kenyataan dengan menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata, gambaran dan catatan dalam tampilan yang apa adanya. B. Fokos penelitian Fukus penelitian ini adalah peran kinerja birokrasi pemerintah Desa Kauneran dalam peningkatan pelayanan publik. Kinerja merupakan tingkat kebarhasilan dalam pencapaian tujuan terutama dalam penyalengaraan pemerintah. Kinerja aparat Desa akan diukur dari produktifitas kerja, ketaatan aparat, dan kedisiplinan. Kemudian
penelitian
ini
juga
dapat
melihat
indicator-indikator
yang
mempengaruhi kinerja aparat Desa yaitu kemempuan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. C. Jenis dan data informan penelitian Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi: 1) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (wawancara) dan responden melalui kuesioner
2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari teknik dokomentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang berkaitan dan dapat mendukung objek yang akan di teliti Untuk mendapatkan data tersebut maka rencana informan penelitian adalah seluruh aparat Desa di Desa kauneran Kecamatan sonder dam masyarakat yang menerima pelayanan dari pemerintah Desa.
D. Teknik pengumpulan data Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan berbagai teknik yaitu sebagai berikut: 1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokuman lainya yang ada hubungan dengan penelitian ini. 2) Studi lapangan , yaitu dengan mengumpulkan data dan fakta secara langsung guna mendapatkan data-data primer, melalui:
Wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab kepada sasaran penelitian untuk memperoleh data yang lebih akurat dari informan.
Pengamatan langsung (obserfasi) yaitu melakukan pengamatan secara langsung kinerja aparat pemerintahan Desa Kauneran serta hal-hal yang mendukung.
E. Analisis data Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu metode kualitatif untuk menanalisis data dengan cara mendeskripsikan yang telah terkumpul sebagimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A.Kinerja Birokrasi Pemerintahan Desa Desa Kauneran sebagai salah satu instansi pemerintah Daerah sesuai dengan
bidang tugasnya melaksanakan urusan pemerintah, dan kemasyarakatan,
berkewajiban juga menyusun rencana pembangunan Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah pembangunan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampuh menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal nasional maupun global. Sejalan dengan tuntutan tersebut diatas , perlu segera di upayakan beberapa langka strategis dan tindakan-tindakan oprasional untuk merealisasikan. Salah satu langka yang perlu dikembangkan saat ini adalah mewujudkan satu pemerintahan yang baik (good governance) yang memiliki elemen dasar transparansi
partisipasi dan
akuntabilitas. Sebagai aplikasi dari uraian diatas , maka perlu dibuat rencana kinerja yang memuat rencana kerja dan kegiatan tahunan yang akan di tuangkan dalam rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJM-DESA) Rencana pembangunan tersebut harus mempunyai kebijakan strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Diera otonomi daerah ini kemampuan pemerintah Desa Kauneran didalam mengelolah seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Desa kauneran kearah yang di inginkan Rencana pembangunan tersebut kemudian wajib di komunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen tersebut untuk memajukan kegiaatan pengelolaan sumber daya diwilayah Desa Kauneran . selanjutnya sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh penegakan hukum dan di terapkanya prinsip-prinsip good governance dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan pemerintahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam usaha meningkatkan kinerja aparaturnya pemerintah menetapkan program menejeman kepegawaian berbasis kinerja. Salah satu peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk tujuan tersebut adalah pendayagunaan aparatur Negara nomor ; PER\09\M.PAN\5\2007 tentang pedoman umum penetapam indicator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah.
Yang di maksud dengan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi misi dan rencana strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang di tetapkan. Untuk mengukur kinerja aparat Desa terdapat 3 aspek yang menjadi pedoman yaitu produktifitas kerja ,ketaatan aparat, dan kedisipllinan. 1 .Produktifitas kerja Produktifitas kerja aparat merupakan hubungan antara kwalitas yang dilakukan untuk mencapai hasil dimana produktifitas adalah kekuatan atau kemampuan menghasilkan sesuatu yang bersifat meteril maupun nonmateril yang menggambarkan kemampuan aparatur dalam bekerja. Untuk mewujutkan dan melaksanakan tugas yang di maksud diperlukan aparatur pemerintah Desa yang professional dalam tugasnya. Produktifitas kinerja diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara efisian dan efektif sehingga pada akhirnya sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan yang sudah di tetapkan. Produktifitas pada dasarnya mencakup sikap mental prilaku dan kemampuan yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan dan mempunyai pandangan bahwa kinerja hari ini harus lebi baik dari hari kemarin dan kinerja hari besok harus lebih baik dari prestasi hari ini. Pola prilaku yang demikian akan mendorong agar senantiasa harus berusaha meningkatkan kerja sebagai stimulus untuk selalu berbuat baik Dari hasil penelitian lapangan terungkap bahwa aparat pemerintah Desa kauneran cukup memiliki skil dalam menjalankan tugas-tugasnya . data yang diperoleh menunjukan bahwa menjadi aparat pemerintah cukup menjadi jaminan untuk mampu bekerja optimal . meningkatkan produktifitas kinerja yang tinggi serta meningkatkan profesionalisme dalam bekerja akan selalu terkait dengan ukuran-ukuran atau standar kinerja. Untuk mengukur produktifitas kerja aparat Desa menggunakan beberapa indikator yaitu : sikap mental prolaku aparat pemerintahan, kemampuan serta semangat kerja
2 . Ketaatan dalam peraturan
Sebagai abdi masyarakat aparat pemerintah di tuntut untuk dapat menaati segala peraturan yang berlaku. Ketaatan aparat terhadap aturan akan membantu terlaksana satu pelayanan yang maksimal kepada masyarakat . pada saat ini telah disusun rencana peraturan pemerintah tentang penilaian berbasis kinerja dengan tujuan untuk: a. Memperoleh
gambaran
langsung tentang kinerja seorang aparat
dalam
melaksanakan tugas pokoknya b. Mengidentifikasi hal
yang menyebabkan terhambatnya kinerja baik dalam
individu maupun unit kerja yang lain. Yang dapat di gunakan sebagai input bagi perbaikan
atau
peningkatan
kerja
yang
bersangkutan
sekaligus
bagi
penyempurnaan aspek menejemen dan organisasi dari unit kerja’ c. Memberikan gambaran tentang kinerja instansi dan mencari jalan keluar untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja. d. Untuk mengukur ketaatan aparat terhadap peraturan di gunakan beberapa indicator yaitu ; pengenaan biaya atau tarif pelayanan, ketepatan waktu pelayanan dan prosedur atau tata cara pelayanan 3. Kedisiplinan Kedisiplinan merupakan satu tolak ukur untuk menilai peran kinerja aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas tugasnya khususnya dalam melayani masyarakat. Seorang birokrat yang memiliki kedisiplinan dalam dirinya otmatis akan memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam pekerjaan sehingga mereka mampu menempatkan dirinya sebagai seorang pelayan yang baik terhadap masyarakat yang di layani. Dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional di perlukan adanya aparat desa sebagai abdi masyarakat di perlukan adanya aparat desa sebagai unsure aparat Negara dab
abdi
masyarakat
yang
penuh
kesetiaan
dan
ketaatan
terhadap
pancasila,UUD,Negara dan pemerintah. Untuk pembinaan aparat diperlukan adanya peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban larangan dan sanksi apabila kewajiban dan peratutan tidak ditaati . B. Indikator-indikator yang mendukung kinerja aparat a. Kemampuan Sumber Daya Manusia
Dalam konteks pemerintah Daerah dituntut adanya keterbukaan akuntabilitas ketanggapan dan kreatifitas dari segenap aparat pemerintahan sampai yang ada di Desa. Pada masa sekarang sangat diperlukan kemampuan birokrat dan sumber daya aparatur untuk memberikan tanggapan dan respons terhadap berbagai tantangan secara akurat bijaksana adil dan efektif. Ini mengarah pada satu konsepsi bahwa kemempuan yang di miliki seseorang ditunjukan dengan kesanggupanya sesuai dengan tingkat pengetahuan dan ketrampilanya yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalamannya. b. Sarana dan Prasarana Sarana pelayanan adalah segala jenis peralatan,perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama atau membantu dalam pelaksanaan pekerjaan . peran sarana pelayanan sangat penting disamping peran unsur manusia sendiri. Salah satu juga yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan publik adalah faktor sarana pelayanan karena dengan adanya sarana pelayanan yang lengkap jenis dan fungsinya otomatis membuat pelayanan kepada masyarakat lebih efisien dan efektif. Sarana pelayanan yang memadai ditandai dengan jumlahnya yang mencukupi dan kondisi yang baik dan memadai , sedangkan sarana yang buruk ditandai dengan jumlah yang tidak mencukupi dan kondisi yang buruk. Dari hasil pengamatan yang dilakukan diketahui masih kurangnya sarana dan prasarana seperti yang terdapat di kantor desa contohnya meja dan kursi yang sudah rusak, mesin tik yang masih saling pinjam serta kondisi kantor desa yang masih kurang memadai . hal ini tentunya apabila di biarkan berlarut larut akan berdampak pada peran kinerja birokrasi pemerintahan desa dalam upaya memberikan dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Bab VI PENUTUP A. Kesimpulan 1) Dari hasil
penelitian dan pembahasan tentang peran birokrasi dalam upaya
peningkatan pelayanan publik , penulis dapat menyimpulkan bahwa aparat pemerintahan desa telah berupaya untuk terus menigkatkan kinerjanya terhadap pelayanan terhadap masyarakat , hal ini terlihat dari tiga aspek yang menjadi indikator dalam pedoman kinerja aparat, Produktifitas aparat sudah cukup baik dimanan hal ini ditunjukan dengan adanya komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelengaraan pemerintah , serta responsibilitas yang baik dimana hal ini di lihat dari kemampuan sikap dan kedisiplinan yang di tunjukan kepada masyarakat. 2) Kemempuan SDM adalah faktor yang sangat mempengaruhi kinerja aparat masalah kwalitas SDM pemerintah Desa merupakan masalah yang penting dalam pelaksanaan pemerintahan di desa oleh karna itu peningkatan SDM merupakan hal yang sangat mendesak yang harus dilakukan.dari hasil penelitian di lapangan aparat pemerintah
desa masih menunjukan
rendahnya kualitas. Serta sarana dan
prasarana di kantor desa yang belum memadai yang menjadi aspek penting dalam upaya peningkatan kerja terlebi khusus dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
B . Saran
1) Agar kedepanya pihak aparat Desa lebih meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas terlebih khusus dalam pelayanan terhadap masyarakat di butuhkan adanya pembinaan bagi aparat Desa untuk mendukung terciptanya aparat Desa yang professional dan bertanggung jawab serta memiliki kepekaan sosial dan mampuh memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat. 2) Pihak Desa di harapkan lebih proaktif dalam mengupayakan peningkatan terhadap pelayanan publik . dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat di harapkan untuk lebih menanamkan nilai nilai professional akuntabilitas responsibilitas pada pelayanan yang di berikan terhadap masyarakat. DAFTAR PUSTAKA Agus dharma, 2003 manajemen supervise Blau,Peter.m. dan Meyer 2000 birokrasi dalam masyarakat modern Dwiyanto,agus 2003 Revormasi Birokrasi Publik di Indonesia Dr.HM,ismail MH,MSi ETIKA BIROKRASI Hasibuan 2001 menejemen sumber daya manusia Hardijanto Reformasi birokrasi di Indonesia Edy soepriadi 2001 pembedayaan aparat desa Lonsdale (1994) , Pelayanan Publik. Mohtar politik,birokrasi dan pembangunan Fanar Syukuri Agus, 2010. Standar Pelayanan Publik Pemerintah Daerah,Indonesia Quality Reserch Agency (IQRA). Kreasi Wacana. Tangerang, Banten. Lukman. 2000.’’Manajemen Kualitas Pelayanan’’. Jakarta : STIALAN UUNo.32 tahung 2004 tentang pemerintahan Payama simanjuntak 2005 manajemen dan evaluasi kinerja Perturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Syafiie Kencana Inu, 2004.Birokrasi Pemerintahan Indonesia.Bandung, Mandar Maju. Usman, Husaini. 1995. Metode Penelitian Sosial. Bumi Aksara. Jakarta Wasistiono Sadu dan Tahir Irawan, 2006.Prospek Pengembangan Desa
Sumber Lain
Asas Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Unsur-Unsur Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public PP 72 tahun 2005 tentang pemerintahan Desa Peraturan Desa kauneran no 1 tahun 2010 tentang RENCANAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
