REFORMASI BIROKRASI DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK RRI

REFORMASI BIROKRASI DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK RRI

Jakarta, 11 Agustus 2015 Disampaikan pada acara : Rapat kerja Tengah Tahun Lembaga Penyiaran RRI Tahun 2015

Esensi Reformasi Birokrasi Sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia

Upaya untuk menata ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan

Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat (level) tertinggi hingga terendah

Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi dan memodernkan berbagai kebijakan

Tujuan dan Sararan Reformasi Birokrasi

reformasi birokrasi

reformasi birokrasi

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Program Reformasi Birokrasi

Menciptakan BIROKRASI BERSIH, & MELAYANI:  bersih dari KKN dan politisasi  kompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban  melayani masyarakat dan dunia usaha/investasi.

4

SASARAN REFORMASI BIROKRASI

Maraknya KKN

8 Area Perubahan

Birokrasi bersih dan akuntabel

Buruknya Pelayanan publik

Birokrasi yang efektif dan efisien

Rendahnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja

Birokrasi yang memiliki yanlik berkualitas 5

Tahapan lima tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi

DYNAMIC GOVERNANCE PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY

2025

RULE BASED BUREAUCRACY

2019 2014

• efektif, efisien dan ekonomis • difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil) • menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik • Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi

CIRI-CIRI PEMERINTAHAN YANG BERBASIS KINERJA  Penyelenggaraan pemerintahan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis  Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcome (hasil) yang dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai hasil dari output dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari masingmasing instansi pemerintah  Seluruh instansi menerapkan manajemen kinerja yang prosesnya didukung oleh teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan data kinerja

 Kinerja setiap individu berkontribusi dalam meujudkan kinerja unit dimana yang bersangkutan berada.

UPAYA PERBAIKAN YANG TELAH DILAKUKAN  Di bidang kelembagaan dilakukan perbaikan organisasi pemerintah dan memperbanyak jabatan fungsional dan perbaikan tatalaksana melalui pemetaan proses bisnis dan penyusunan SOP  Di bidang SDM dilakukan perbaikan sistem perencanaan kebutuhan pegawai dan sistem rekrutmen pegawai maupun rekrutmen untuk pengisian jabatan khususnya untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)  Sistem penilaian kinerja pegawai telah pula diperbaiki dengan menerapkan perjanjian kinerja yang dikenal dengan nama SKP (Sasaran kerja pegawai) dan juga penilaian terhadap prilaku pegawai  Untuk memudahkan pelayanan kepada publik telah pula dibentuk pelayanan-pelayanan terpadu

TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI  Birokrasi yang belum sepenuhnya akuntabel (komitmen untuk pemberantasan korupsi, APIP masih belum optimal, manajemen kinerja, manajemen pembangunan belum dilakukan optimal yang ditandai belum harmonisnya indikator kinerja dengan perencanaan, penganggaran, pelaporan, monev dan pengawasan)  Birokrasi yang masih belum efektif dan efisien (keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan masih rendah, penegakan hukum, pengadaan barang dan jasa, ukuran organisasi masih gemuk dan belum sinergi satu sama lain, manajemen SDM belum berjalan dengan baik, dan budaya efisiensi belum terbangun)

 Pelayanan publik masih belum dapat mewujudkan sebagaimana yang diharapkan masyarakat (proses pemberian ijin masih berbelit, panjang dan belum transparan)

PRINSIP PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI MENERUSKAN DAN MENINGKATKAN LANGKAH-LANGKAH YANG SUDAH BAIK

MEMPERKAYA DENGAN ISU-ISU STRATEGIS BARU

MEMPERBAIKI HAL-HAL YANG MASIH KURANG BAIK MENURUT HASIL PENILAIAN SENDIRI MAUPUN OLEH MASYARAKAT

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

MEMPERBAIKI/ MENYEMPURNAKAN STRATEGI IMPLEMENTASI

MENGOPERASIONAL KAN RPJMD

ROAD MAP Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahu 2015 – 2019

• Memuat secara detil rencana perbaikan terhadap 8 area perubahan dengan memperhatikan sasaran reformasi birokrasi yang ingin dicapai. • Road map harus disusun sesuai dengan karakteristik , permasalahan yang dihadapi dan kemajuan yang telah diperoleh instansi • Road map harus disusun dengan target-target yang terukur (output dan outcomes), waktu yang jelas serta berdampak strategis dan sejalan dengan target-target nasional

AREA PERUBAHAN 1

2

MENTAL APARATUR

PENGAWASAN

TATALAKSANA

5

SDM ASN

6

7

8

3

AKUNTABILITAS

PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

4

KELEMBAGAAN

PELAYANAN PUBLIK

HASIL YANG DIHARAPKAN DARI PERBAIKAN AREA-AREA PERUBAHAN NO

AREA PERUBAHAN

HASIL YANG DIHARAPKAN

1

Mental/Perilaku Aparatur

 Meningkatnya penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode prilaku pegawai termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan  Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah  Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat

2

Pengawasan

 Meningkatnya sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis  Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN  Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi  Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur

3

Akuntabilitas

 Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi  Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan dan profesional  Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja nasional  Meningkatnya akuntabilitas aparatur

HASIL YANG DIHARAPKAN DARI AREA-AREA PERUBAHAN NO

AREA PERUBAHAN

HASIL YANG DIHARAPKAN

4

Kelembagaan

 Meningkatnya ketepatan fungsi, ketepatan ukuran dan sinergi kelembagaan kementerian/LPNK/LNS  Menurunya tumpang tindih tugas dan fungi antar instansi  Meningkatnya sinergitas antara instansi pemerintah pusat dan daerah  Meningkatnya sinergitas penguatan kelembagaan masing-masing bidang pembangunan  Meningkatnya kinerja aparatur

5

Tatalaksana

 Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, tepat, terukur, sedehana, transparan, partisipatif, dan berbasis teknologi informasi  Meningkatnya kualitas tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah  Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik  Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal  Meningkatnya kualitas pelayanan

6

SDM Aparatur Sipil Negara  Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM ASN yang berbasis merit  Meningkatnya jumlah instansi ysng mampu menerapkan manajemen kinerja individu  Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk kader penerus (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di lingkungannya  Meningkatnya jumlah instansi yang mampu mewujudkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi di lingkungannya  Meningkatnya penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan  Meningkatnya profesionalitas SDM ASN

HASIL YANG DIHARAPKAN DARI AREA-AREA PERUBAHAN

NO AREA PERUBAHAN 7

Peraturan Perundangundangan

8

Pelayanan publik

HASIL YANG DIHARAPKAN Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim yang kondusif bagi publik  Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik  Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat  Meningkatnya profesionalitas aparatur

ARAH KEBIJAKAN

KAMI ADALAH PELAYAN RAKYAT SIAP MENGABDI SEPENUH HATI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi www.menpan.go.id

DNA baru setelah Reformasi Birokrasi Dilayani

Melayani

Orientasi proses

Orientasi outcome

Menunggu

Menjemput

Tidak kompeten

Kompeten

Rumit

Sederhana

Koruptif

Bersih 18

Arah pelayanan publik Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara • Kami Adalah Pelayan Rakyat, Siap Melayani Sepenuh Hati; • Era Birokrasi Priyayi Berakhir, Era Birokrasi Melayani Dimulai; • Melayani Sepenuh Hati, Inovasi Tiada Henti; • Mewujudkan Birokrasi Bersih, Kompeten dan Melayani; • Melayani Sepenuh Hati, Mengayomi Setiap Hari, Melindungi Tanpa Henti.

MANFAAT DAN DAMPAK REVOLUSI MENTAL

• Manfaatnya adalah terbangunnya pola pikir, pola sikap dan pola tindak pegawai yang melayani, mengayomi dan melindungi rakyat; KEPUASAN & KEPERCAYAAN MASYARAKAT

• Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kinerja birokrasi, serta pelayanan yang memuaskan sehingga tumbuhnya kepercayaan dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah.

TERIMAKASIH

21