CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Pada area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik sasaran yang harus dicapai oleh Badan POM meliputi: 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (lebih cepat, lebih aman, lebih mudah dijangkau, lebih murah) dengan indikatornya adalah pelayanan publik murah, terjangkau, cepat dan aman. Untuk mencapai sasaran tersebut, dari tahun 2011 hingga 2014 telah dilaksanakan:
2011
1. Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.08.11.07456 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM 2. PP Nomor 48 tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan POM 3. Menerapkan & mengembangkan e-reg dan e-notifikasi : Analisis kebutuhan sistem e-reg obat, mengembangkan prototipe e-reg, Telah menerapkan notifikasi kosmetik, Pengembangan aplikasi e-registration untuk pangan lowrisk, Pelatihan kepada user e-registration pangan lowrisk bekerjasama dengan GAPMI, Penyusunan rencana payung hukum untuk e-Registration 4. Penerapan single sign on (SSO)
2012
1. Pengembangan
e-registrasi
dan
e-payment
antara
lain
Pengembangan e-reg obat copy, pengembangan sistem e-reg untuk OT low risk, Implementasi notifikasi kosmetik, pengembangan sistem e-payment (link dengan notifikasi kosmetik), percepatan Finalisasi Payung Hukum terkait e-registration,
penerapan Finalisasi e-
Registration pangan lowrisk, Persiapan perencanaan pembangunan ePayment (pangan lowrisk), peningkatan infrastrukur untuk mendukung implementasi e-Registration pada ruang pelayanan publik, penerapan e-reg pangan low risk tahap I. 2. Mengembangkan
metode
keluhan/saran/masukan:
Keluhan
dan
sarana
pelanggan
dapat
penyampaian disampaikan
melalui kotak saran/keluhan, konsultasi langsung maupun via telepon dan e-mail atau ULPK, Terdapat IK Pengaduan Ketidaksesuaian 3. Memperkuat infrastruktur di seluruh unit layanan : Telah melakukan renovasi sarana pelayanan publik, telah melakukan peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik
2013
1. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 39 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM. 2. Sosialisasi dan implementasi Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 39 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM. Melalui implementasi Perka tersebut diharapkan dapat memicu petugas layanan publik untuk melaksanakan tugasnya secara optimal dan profesional. 3. Revisi SOP Penilaian OT, SM dan Kos: -
POM-02.SOP.06 tentang Pendaftaran Notifikasi Kosmetik, Pendaftaran Notifikasi Perubahan (Variasi) Kosmetik dan Pembatalan
Notifikasi
Kosmetik
karena
prosedurnya
disesuaikan dengan PerKa Badan POM No.39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik -
POM-02.SOP.07
tentang Pendaftaran dan Pembatalan
Persetujuan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan karena prosedurnya disesuaikan dengan PerKa Badan POM No.39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik 4. Revisi SOP Penilaian Keamanan Pangan: -
POM.02.SOP.05 tentang Pendaftaran produk pangan karena adanya
penambahan
pendaftarannya
produk pangan high risk yang
dilakukan melalui e-registration, notifikasi
perubahan data produk pangan serta diterapkan sistem epayment 5. Revisi SOP Inspeksi dan Sertifikasi OT, Kosmetik dan Produk Komplemen- POM.03.SOP.04 tentang Penerbitan SKI/SKK NOM/Izin SAS/SKE Obat dan Makanan karena disesuaikan dengan PerKa Badan POM No.27 Tahun 2013 tentang pengawasan pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia dan Perka Badan POM no.28 tahun 2013 tentang pengawasan pemasukan bahan obat, bahan obat tradisional, bahan suplemen kesehatan, dan bahan pangan ke dalam wilayah Indonesia. 6. Menerapkan e-reg dan e-notifikasi secara bertahap, yaitu Implementasi e-Reg obat copy (pra-reg) dan penyempurnaan aplikasi e-reg obat copy (reg), Pengembangan sistem e-reg untuk daftar ulang OT & SM, Implementasi sistem e-reg untuk OT low risk. Implementasi notifikasi kosmetik, Pengembangan sistem notifikasi variasi dan daftar ulang OT, Implementasi sistem e-payment (notifikasi kosmetik), Pengembangan tracking system dan reporting sistem e-reg obat, Pengembangan system e-reg pangan high risk tahap I, Implementasi e-reg pangan lowrisk tahap II (penambahan jenis kategori pangan yang didaftarkan), Uji coba e-payment pendaftaran pangan melalui ereg.
8. Penerapan SKI papperless Penerbitan SKK Non Obat dan Makanan pada e-bpom Badan POM sehingga mendukung efisiensi dan efektivitas sistem NSW sehingga diharapkan pelayanan akan semakin cepat, efisien, efektif dan lebih transparan.
2014
1. BPOM telah melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders contohnya : a. FGD Pelayanan Registrasi Obat dengan melibatkan GP
Farmasi
dan
Manufacturing
International
Group
yang
Pharmaceutical
dilaksanakan
pada
tanggal 6 Juni 2014 dan 4 Maret 2015 b. Revisi Peraturan Pendaftaran
Kepala
Pangan
Badan POM
Olahan
tentang
(FGD
dengan
Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia dan Pelaku Usaha) yang dilaksanakan pada tgl 28 November 2014 c. Revisi Per Ka Badan POM tentang Tata Laksana Pendaftaran
Obat
Tradisional
dan
Suplemen
Kesehatan (telah melalui konsultasi publik dengan Asosiasi
Pengusaha
Suplemen
Kesehatan
Indonesia, GP Jamu, Gabungan Pengusaha Obat Tradisional Asing, dan GP Farmasi pada bulan Agustus dan November 2014) 2. Menerapkan e-reg dan e-notifikasi secara bertahap, yaitu Pengembangan e-reg renewal obat, Implementasi e-reg Obat copy (reg), Pengembangan sistem e-reg untuk registrasi baru OT & SM, Implementasi sistem ereg untuk OT low risk dan registrasi ulang, Implementasi notifikasi kosmetik, Implementasi sistem notifikasi variasi dan daftar ulang. Implementasi sistem e-payment (notifikasi kosmetik), Pengembangan sistem e-reg untuk pendaftaran aplikasi
iklan,
Implementasi
e-Registration,
Uji
e-Payment coba
pada
penerapan
implementasi pendaftaran pangan highrisk melalui eRegistration, Implementasi e-reg pangan high risk tahap I (bulan agustus 2014) dan pengembangan system untuk e-reg highrisk tahap II. 3. Peluncuran
contact
center
HALOBPOM
1500533
bertepatan dengan acara puncak Peringatan HUT Badan POM RI ke-13 tanggal 5 Februari 2014 dalam rangka meningkatkan akses publik terhadap layanan informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan
2015
1. Pada tanggal 11 Februari 2015
sebagai
bagian perkuatan SisPOM maka diwujudkan dengan peluncuran beberapa inovasi terkait penyediaan independen,
informasi valid,
yang
obyektif,
dapat dipercaya,
dan
mudah diakses oleh masyarakat. Beberapa inovasi tersebut antara lain aplikasi "IONI versi mobile”, aplikasi "Ayo Cek Gizi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) versi desktop dan android”, serta aplikasi "E-SiAPIk (Sistem Aplikasi Persetujuan Iklan)”.
Gambar 1. Tampilan e-registration pada website
Gambar 2. Halo BPOM Contact Center
Gambar 3. Tampilan PIONas pada website
Gambar 4. Tampilan aplikasi PJAS pada website
Gambar 5. Tampilan aplikasi Sistem Aplikasi Persetujuan Iklan pada website 2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
2011
1. Diterapkannya sistem ISO 9001:2008 terkait dengan keluhan pelanggan sehingga kinerja dan mutu pelayanan diharapkan akan semakin profesional dan dapat terpenuhinya kepuasan pelanggan. 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan untuk seluruh unit pelayanan publik di Badan POM dan Balai Besar/ Balai POM oleh Inspektorat dengan hasil 69,65 (Baik) 3. Survei IKM yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Humas terhadap unit pelayanan pengaduan konsumen (ULPK ) di Pusat dan Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia, dengan hasil tahun 2011: 60,8 (Baik ) 4. Meningkatnya intensitas KIE kepada masyarakat, baik secara langsung (misalnya KIE kepada ibu-ibu melalui acara berformat talkshow “Badan POM Sahabat Ibu”) maupun secara tidak langsung yang memanfaatkan berbagai media massa dan media luar ruang.
2012
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan untuk seluruh unit pelayanan publik di Badan POM dan Balai Besar/ Balai POM oleh Inspektorat dengan tahun 2012 : 69, 03 (Baik) 2. Survei IKM yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Humas terhadap unit pelayanan pengaduan konsumen (ULPK ) di Pusat dan Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia, dengan hasil tahun 2012 : 68,00 (Baik) 3. Meningkatnya intensitas KIE kepada masyarakat, baik secara langsung (misalnya KIE kepada ibu-ibu melalui acara berformat talkshow “Badan POM Sahabat Ibu”) maupun secara tidak langsung yang memanfaatkan berbagai media massa dan media luar ruang.
2013
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan untuk seluruh unit pelayanan publik di Badan POM dan Balai Besar/ Balai POM oleh Inspektorat dengan tahun 2013 : 68,18 (Baik 2. Survei IKM yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Humas terhadap unit pelayanan pengaduan konsumen (ULPK ) di Pusat dan Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia, dengan hasil tahun 2013 : 70,56 (Sangat Baik) 3. Meningkatnya intensitas KIE kepada masyarakat, baik secara langsung (misalnya KIE kepada ibu-ibu melalui acara berformat talkshow “Badan POM Sahabat Ibu”) maupun secara tidak langsung yang memanfaatkan berbagai media massa dan media luar ruang.
2014
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan untuk seluruh unit pelayanan publik di Badan POM dan Balai Besar/ Balai POM oleh Inspektorat dengan tahun 2014 : 71,18 (Baik) 2. Survei IKM yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Humas terhadap unit pelayanan pengaduan konsumen (ULPK ) di Pusat dan Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia, dengan hasil tahun 2014 : 73,56 (Sangat Baik) 3. Meningkatnya intensitas KIE kepada masyarakat, baik secara langsung (misalnya KIE kepada ibu-ibu melalui acara berformat talkshow “Badan POM Sahabat Ibu”) maupun secara tidak langsung yang memanfaatkan berbagai media massa dan media luar ruang. 4. Survei
kepuasan
pelanggan
yang
dilakukan
oleh
Direktorat Penilaian Keamanan Pangan melalui pihak ketiga tahun 2014 : 68,66 5. Survei
kepuasan
pelanggan
yang
dilakukan
oleh
Direktorat Insert OT, Kos, dan PK melalui pihak ketiga tahun 2014 : 69,029 6. Diselenggarakannya forum komunikasi dengan pelaku usaha di daerah.
Gambar 6. Talkshow saat acara Badan POM Sahabat Ibu
Gambar 7. Forum Komunikasi dengan Pelaku Usaha Daerah
