CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN
Gambar 1. Tampilan Subsite LPSE
PENGUATAN PENGAWASAN
Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2011 – 2014, untuk area perubahan penguatan pengawasan meliputi 4 (empat) sasaran yaitu :
Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara pada Badan POM Dapat dipertahankannya status opini WTP pada Badan POM
Indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah: 1. Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian keuangan negara sesuai dengan aturan yang berlaku 2. Terselenggaranya SPIP di Badan POM 3. Meningkatnya peran APIP dalam mendorong meningkatkan kepatuhan atas pengelolaan keuangan negara 4. Telah dimanfaatkannya setiap output yang dihasilkan 5. Dipertahankannya opini WTP 6. Implementasi Program Anti Korupsi 7. Meningkatnya implementasi e-procurement Barang dan Jasa Badan POM telah melakukan berbagai kegiatan dalam mencapai sasaran tersebut, diantaranya : Capaian Indikator 1
2012
1. Monitoring dan evaluasi anggaran setiap triwulan untuk seluruh unit di Badan POM dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 39 tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan. Laporan tahunan Badan POM merupakan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan dalam kurun 1 tahun. Capaian ini dilaksanakan setiap tahun. 2. Evaluasi SAKIP termasuk LAKIP seluruh unit kerja di lingkungan Badan POM, mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.23.07.11.690 tanggal 13 Juni 2011 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan POM. Sejak tahun 2012 selalu dilakukan evaluasi LAKIP seluruh unit kerja.
1.
2011 2.
Tersusunnya pedoman Integrated Planning dan Budgeting yaitu SOP POM-10 SOP. 02 tentang Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran. Badan POM telah mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran sesuai dengan SOP tersebut Dalam mewujudkan pengelolaan penganggaran yang baik, telah disusun organisasi pengelolaan anggaran antara lain: 1. SK penetapan KPA oleh Eselon I/pejabat yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku; 2. SK penetapan PPK, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima oleh KPA. 3. SK penetapan Bendahara penerima dan Bendahara Pengeluaran oleh Kepala Satuan Kerja.
Capaian Indikator 2
2014
2013
1. Pelaksanaan FGD implementasi SPIP 2. Evaluasi penilaian resiko pada tiap Satuan Kerja
1. Penilaian risiko secara periodik di masing-masing Unit Kerja Pusat dan Balai 2. Pelaksanaan evaluasi hasil mapping SPIP
2012
1. Pembentukan satgas SPIP Satuan Kerja dan mapping lingkungan pengendalian 2. Pelaksanaan diklat SPIP
2011
1. Telah disusun Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.23.08.11.07430 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 2. Sosialisasi SPIP dengan Eselon II Pusat 3. Perencanaan dan penerapan SPIP, meliputi Kerangka acuan kerja perencanaan pelaksanaan SPIP, Sosialisasi SPIP dengan melibatkan Narasumber dari BPKP, Diklat SPIP bagi , Pertemuan/FGD
Capaian Indikator 3
2011
1. 2.
Pembinaan penyusunan laporan keuangan dalam bentuk Pelatihan, Supervisi ke Balai/Balai Besar POM. Monev CAPA Telah disusun Action Plan rekomendasi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Badan POM oleh BPK Melakukan monitoring Tindak Lanjut temuan BPK. Menyusun strategi meraih kembali WTP, dan Forum Group Discussion (FGD) penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK
Capaian Indikator 4
2013
1. Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut status Temuan Hasil Pemeriksaan/Audit tahun 2012. 2. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan realisasinya secara berkala per triwulan di tahun 2013dan dituangkan ke dalam buku report to the nation. Capaian kinerja dan realisasi anggaran pertriwulan dilaporkan kepada Bappenas dan DJA melalui monev online.
2012
1. Melaksanakan evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Status Temuan Hasil Pemeriksaan/Audit tahun 2011. 2. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan realisasinya secara berkala per triwulan di tahun 2012 dan dituangkan ke dalam buku report to the nation. Capaian kinerja dan realisasi anggaran pertriwulan dilaporkan kepada Bappenas dan DJA melalui monev online.
2011
1. Melaksanakan evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut status Temuan Hasil Pemeriksaan/Audit tahun 2010. 2. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan realisasinya secara berkala per triwulan di tahun 2012 dan dituangkan ke dalam buku report to the nation. Capaian kinerja dan realisasi anggaran pertriwulan dilaporkan kepada Bappenas dan DJA melalui monev online.
Capaian Indikator 5 Dalam mempertahankan status opini WTP Badan POM, selama tahun 2011 – 2014 Badan POM telah melakukan kemajuan sebagai berikut: a) Memonitor tindak lanjut hasil temuan
2014
Opini WDP
2013
Opini TMP
2012
Opini WTP
2011
Opini WTP
b) Melakukan review laporan keuangan dan laporan BMN didampingi oleh BPKP yang secara periodic dilakukan setiap tahun. Capaian Indikator 6 Perumusan kebijakan dan program pengawasan dan pemberantasan korupsi dengan perumusan perencanaan program pengendalian gratifikasi, pengaduan masyarakat, whistle blower system, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Penanganan Benturan Kepentingan, dan Zona Integritas.
2014
1. Gratifikasi - Badan POM telah melakukan penandatanganan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi bersama seluruh Kepala Unit Kerja Eselon II Pusat dan Kepala Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia. - Pelaksanaan training of trainer dan workshop Pengendalian Gratifikasi bersama KPK di Jakarta - Penyusunan buku “A to Z serta QA Gratifikasi” dan “Kumpulan Peraturan Anti Korupsi Badan POM’ 2. Pengaduan Masyarakat Seluruh unit organisasi telah mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat dengan data dukung antara lain : - Peraturan Kepala Badan POM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM - Media sosial (facebook dan twitter) 3. Whistle blower system Telah terdapat kebijakan tentang whistle blower system : - Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.6.08.14.5206 tanggal 21 Agustus 2014 tentang whistle blower system dalam pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan POM; - Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.6.09.14.5377 tanggal 2 September 2014 tentang Pembentukan Tim Verifikator dan Tim Penelaah Whistleblowing System dalam Pengadaaan Barang/ Jasa Pemerintah. 4. Internalisasi budaya anti korupsi di Badan POM dengan penandatanganan komitmen penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan POM 5. Dilakukan program percepatan pemberantasan korupsi yang dilaporkan kepada Bappenas/UKP4.
2013
1. Pengaduan Masyarakat, Implementasi penanganan pengaduan masyarakat dengan: Trend pengaduan masyarakat di ULPK menggunakan aplikasi SIMPEL LPK (Sistem Pelaporan Layanan Pengaduan Konsumen) Layanan informasi keracunan oleh Sentra Informasi Keracunan Nasional menggunakan aplikasi SPIMKer Layanan PIONAs Layanan Contact Center Halo BPOM 1500533 2. Penerbitan Buku saku Whistle Blowing System 3. Penanganan Benturan Kepentingan, dengan: -
Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.6.01.13.653 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM
-
Buku saku tentang Benturan Kepentingan tahun 2013
4. Zona integritas Penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional yang mengani pelayanan publik mulai dari pejabat struktural, fungsional tertentu pada unit kerja, hingga seluruh pegawai Badan POM. 5. Internalisasi budaya anti korupsi di Badan POM dengan kampanye anti korupsi pada Hari Anti Korupsi 6. Koordinasi yang aktif terkait pengadaan dengan LKPP dilakukan dengan konsultasi langsung, dengan telepon, surat elektronik, maupun melalui sistem LPSE Badan POM.
2012
Internalisasi budaya anti korupsi di Badan POM dengan lomba pembuatan banner dan spanduk anti korupsi.
1. Identifikasi area/proses pengawasan obat dan makanan rawan korupsi dengan alat
2011
bantu survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada 8 Unit Layanan Publik.
2. Internalisasi budaya anti korupsi di Badan POM dengan pembuatan edaran larangan menerima gratifikasi dan kewajiban melapor 4. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi bidang pengawasan dan pemberantasan korupsi 5. Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (whistle blower system) di Lingkungan Badan POM melalui Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.12.11.10050 tanggal 8 Desember 2011 6. Penggalangan komitmen seluruh pegawai Badan POM telah dilaksanakan dengan pembentukan Zona Integritas di Badan POM pada tahun 2011 di Jakarta
Capaian Indikator 7
2014
1. Dikeluarkannya Surat Edaran Nomor HK.05.02.2.01.14.0209 tahun 2014 tentang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 2. Koordinasi yang aktif terkait pengadaan dengan LKPP
2013
1. Koordinasi yang aktif terkait pengadaan dengan LKPP 2. Implementasi e-procurement (LPSE) barang dan jasa dengan nilai lebih dari 100 juta secara bertahap dilakukan dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor PR.02.03.2.21.02.12.0624 tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui LPSE BPOM RI.
2012
1.
Koordinasi yang aktif terkait pengadaan dengan LKPP
2.
Implementasi e-procurement (LPSE) barang dan jasa untuk seluruh pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2011
1. Menerbitkan pemberitahuan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan POM untuk pengadaan bernilai Rp.1 Milyar ke atas dengan Surat Pemberitahuan Nomor HM.03.01.2.24.08.10.0424 yang salah satu poinnya adalah menyebutkan bahwa paket pelelangan dengan nilai di atas 1 miliar wajib diproses melalui LPSE. 2. Koordinasi yang aktif terkait pengadaan dengan LKPP
