CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2011 – 2014, meliputi 4 (empat) area perubahan :
Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara pada Badan POM
Dapat dipertahankannya status opini WTP pada Badan POM
Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
Dengan Indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah: 1. Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian keuangan negara sesuai dengan aturan yang berlaku 2. Terselenggaranya SPIP di Badan POM 3. Meningkatnya peran APIP dalam mendorong meningkatkan kepatuhan atas pengelolaan keuangan negara 4. Telah dimanfaatkannya setiap output yang dihasilkan 5. Dipertahankannya opini WTP 6. Implementasi Program Anti Korupsi 7. Meningkatnya implementasi e-procurement Barang dan Jasa
Badan POM telah melakukan berbagai kegiatan dalam mencapai sasaran tersebut, diantaranya :
Capaian Indikator 1
2011
1. 2.
3.
Menyusun pedoman Integrated Planning dan Budgeting : Menyusun SOP POM -10 SOP. 02 Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran Perencanaan dan penganggaran Badan POM telah mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran sesuai dengan SOP POM -10 SOP. 02 Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran Dalam mewujudkan pengelolaan penganggaran yang baik, telah disusun organisasi pengelolaan anggaran antara lain: - SK penetapan KPA ditandatangani oleh Eselon I/pejabat yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku; -
SK penetapan PPK, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima ditetapkan oleh KPA.
-
SK penetapan Bendahara penerima dan Bendahara Pengeluaran ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja.
2012
1.
Monev anggaran setiap triwulan untuk seluruh unit di Badan POM dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 39 tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan. Laporan tahunan Badan POM telah memuat hasil seluruh kegiatan Badan POM merupakan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan dalam kurun 1 tahun.
2.
Evaluasi SAKIP termasuk LAKIP seluruh unit kerja di lingkungan Badan POM, yang
mengacu
pada
Surat
Keputusan
Kepala
Badan
POM
Nomor
HK.04.1.23.07.11.690 tanggal 13 Juni 2011 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan POM. Pelaksanaan tahun 2014 sedang dalam proses evaluasi oleh Inspektorat Badan POM.
Capaian Indikator 2
2011
1.
Telah disusun Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.23.08.11.07430 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
2.
Telah dilaksanakan sosialisasi SPIP dengan Eselon II Pusat
3.
Melakukan perencanaan dan penerapan SPIP : Telah dilakukan perencanaan pelaksanaan SPIP meliputi: Kerangka acuan kerja perencanaan pelaksanaan SPIP, Sosialisasi SPIP dengan melibatkan Narasumber dari BPKP, Diklat SPIP bagi , Pertemuan/FGD
2012
1.
Pembentukan satgas SPIP di masing-masing Satuan Kerja dan mapping lingkungan pengendalian
2.
Pelaksanaan diklat SPIP
2013
1.
Telah dilaksanakan penilaian risiko di masing-masing Unit Kerja Pusat dan Balai
2.
2014
Telah dilaksanakan evaluasi hasil mapping SPIP 1. Pelaksanaan FGD implementasi SPIP, Penilaian risiko lanjutan pada masing-masing Satuan Kerja 2. Evaluasi penilaian resiko
Capaian Indikator 3
2011
1.
Melakukan pembinaan terhadap penyusunan laporan keuangan dalam bentuk Pelatihan, Supervisi ke Balai/Balai Besar POM.
2.
Monev CAPA
Telah disusun Action Plan rekomendasi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Badan POM oleh BPK
Melakukan monitoring Tindak Lanjut temuan BPK.
Menyusun strategi meraih kembali WTP, dan
Forum Group Discussion (FGD) penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK
Capaian Indikator 4
2011
1. Melaksanakan evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut. Status Temuan Hasil Pemeriksaan/Audit Dan Tindak Lanjutnya Hasil Pemeriksaan/Audit : BPK-RI / BPKP / APIP Lainnya Posisi Per : 31 Desember 2011. Dari 136 rekomendasi, terdapat 16 rekomendasi yang belum sesuai saran. 2. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan realisasinya Telah dilakukan Evaluasi Kegiatan secara berkala per triwulan dan dituangkan ke dalam buku report to the nation. Capaian kinerja dan realisasi anggaran pertriwulan dilaporkan kepada Bappenas dan DJA melalui monev online.
2012
1. Melaksanakan evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut. Status Temuan Hasil Pemeriksaan/Audit Dan Tindak LanjutnyaHasil Pemeriksaan BPK-RI dari 171 rekomendasi, terdapat rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 126, belum sesuai dan masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 17, dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 28. 2. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan realisasinya Telah dilakukan Evaluasi Kegiatan secara berkala per triwulan dan dituangkan ke dalam buku report to the nation. Capaian kinerja dan realisasi anggaran pertriwulan dilaporkan kepada Bappenas dan DJA melalui monev online.
1. Melaksanakan evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut.
2013
Status Temuan Hasil Pemeriksaan/Audit Dan Tindak Lanjutnya Hasil Pemeriksaan/Audit BPK-RI/BPKP/APIP Lainnya: Sampai dengan tahun 2013, dari 147 rekomendasi, terdapat rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 82, belum sesuai dan masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 33, dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 5. Sebanyak 27 rekomendasi belum ditetapkan statusnya oleh BPK. 2. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan realisasinya Telah dilakukan Evaluasi Kegiatan secara berkala per triwulan dan dituangkan ke dalam buku report to the nation. Capaian kinerja dan realisasi anggaran pertriwulan dilaporkan kepada Bappenas dan DJA melalui monev online.
Capaian Indikator 5 Dalam mencapai sasaran dapat dipertahankannya status opini WTP pada Badan POM, selama tahun 2011 – 2014 Badan POM telah melakukan kemajuan sebagai berikut: a) Memonitor tindak lanjut hasil temuan Opini WTP. dengan paragraf penjelas. Jumlah temuan 13, jumlah saran 27. Temuan yang selesai ditindaklanjuti 8, saran yang selesai ditindaklanjuti 22.
2011
2012
Opini WTP. Jumlah temuan 18, jumlah saran 35. Temuan yang selesai ditindaklanjuti 2, saran yang selesai ditindaklanjuti 5.
2013
Opini TMP. Jumlah temuan 13, jumlah rekomendasi 27. Semua telah ditindaklanjuti namun belum diketahui status akhirnya.
2014
Opini WDP
b) Melakukan review laporan keuangan dan laporan BMN didampingi oleh BPKP dengan hasil berupa surat pernyataan telah direview yang ditandatangani oleh Inspektur (setiap tahun dilakukan).
Capaian Indikator 6 Perumusan kebijakan dan program pengawasan dan pemberantasan korupsi dengan perumusan perencanaan program pengendalian gratifikasi, pengaduan masyarakat, whistle blower system, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Penanganan Benturan Kepentingan, dan Zona Integritas.
2011
1. Identifikasi area/proses pengawasan obat dan makanan rawan korupsi dengan alat bantu survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada 8 Unit Layanan Publik. 2. Internalisasi budaya anti korupsi di Badan POM telah dilakukan dengan pembuatan edaran larangan menerima gratifikasi dan kewajiban melapor 3. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi bidang pengawasan dan pemberantasan korupsi dilakukan melalui Keputusan Kepada Badan POM RI Nomor HK.04.1.242.08.11.07084 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Badan POM, serta penyusunan laporan Kormonev tahun 2011 4. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.12.11.10050 tanggal 8 Desember 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (whistle blower system) di Lingkungan Badan POM 5. Penggalangan komitmen seluruh pegawai Badan POM telah dilaksanakan dengan pembentukan Zona Integritas di Badan POM pada tahun 2011 di Jakarta
2012
Internalisasi budaya anti korupsi di Badan POM telah dilakukan dengan lomba pembuatan banner dan spanduk anti korupsi.
2013
1. Pengaduan Masyarakat Seluruh unit organisasi telah mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat dengan data dukung antara lain : -
Trend pengaduan masyarakat di ULPK menggunakan aplikasi SIMPEL LPK (Sistem Pelaporan Layanan Pengaduan Konsumen)
-
Layanan informasi keracunan oleh Sentra Informasi Keracunan Nasional menggunakan aplikasi SPIMKer
-
Layanan PIONAs
-
Layanan Contact Center Halo BPOM 1500533
2. Penerbitan Buku saku Whistle Blowing System
3. Penanganan Benturan Kepentingan -
Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.6.01.13.653 Tahun 2013
tentang
Pedoman
Penanganan
Benturan
Kepentingan
di
Lingkungan Badan POM -
Buku saku tentang Benturan Kepentingan tahun 2013
4. Zona integritas -
Penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional yang mengani pelayanan publik telah dilakukan secara bertahap mulai dari pejabat struktural, fungsional tertentu pada unit kerja, hingga seluruh pegawai Badan POM.
5. Internalisasi budaya anti korupsi di Badan POM telah dilakukan dengan kampanye anti korupsi pada Hari Anti Korupsi 6. Koordinasi yang aktif terkait pengadaan dengan LKPP dilakukan dengan konsultasi langsung, dengan telepon, surat elektronik, maupun melalui sistem LPSE Badan POM
2014
1. Gratifikasi -
Badan POM telah melakukan penandatanganan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi bersama seluruh Kepala Unit Kerja Eselon II Pusat dan Kepala Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia.
-
Telah dilakukan training of trainer dan workshop Pengendalian Gratifikasi bersama KPK di Jakarta pada tahun 2014
-
Dilakukan Penyusunan buku “A to Z serta QA Gratifikasi” dan “Kumpulan Peraturan Anti Korupsi Badan POM’ pada tahun 2014
2. Pengaduan Masyarakat Seluruh unit organisasi telah mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat dengan data dukung antara lain : - Peraturan Kepala Badan POM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM - Media sosial (facecook dan twitter) 3. Whistle blower system Telah terdapat kebijakan tentang whistle blower system dibuktikan dengan :
- Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.6.08.14.5206 tanggal 21 Agustus 2014 tentang whistle blower system dalam pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Lingungan Badan POM; - Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.6.09.14.5377 tanggal 2 September 2014 tentang Pembentukan Tim Verifikator dan Tim Penelaah Whistleblowing System dalam Pengadaaan Barang/ Jasa Pemerintah. 4. Internalisasi budaya anti korupsi di Badan POM telah dilakukan dengan penandatanganan komitmen penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan POM 5. Dilakukan program percepatan pemberantasan korupsi yang dilaporkan kepada Bappenas/UKP4.
Capaian Indikator 7
2011
1.
Menerbitkan pemberitahuan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan POM untuk pengadaan
bernilai
Rp.1
Milyar
ke
atas
dengan
Surat
Pemberitahuan
Nomor
HM.03.01.2.24.08.10.0424 yang salah satu poinnya adalah menyebutkan bahwa paket pelelangan dengan nilai di atas 1 miliar wajib diproses melalui LPSE. 2.
Koordinasi yang aktif terkait pengadaan dengan LKPP dilakukan dengan konsultasi langsung, dengan telepon, surat elektronik, maupun melalui sistem LPSE Badan POM
2012
1.
Koordinasi yang aktif terkait pengadaan dengan LKPP dilakukan dengan konsultasi langsung, dengan telepon, surat elektronik, maupun melalui sistem LPSE Badan POM
2.
Implementasi e-procurement (LPSE) barang dan jasa untuk seluruh pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor: PR. 02.03.2.21.02.12.0624 tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui LPSE Badan POM
2013
1. Koordinasi yang aktif terkait pengadaan dengan LKPP dilakukan dengan konsultasi langsung, dengan telepon, surat elektronik, maupun melalui sistem LPSE Badan POM 2. Implementasi e-procurement (LPSE) barang dan jasa dengan nilai lebih dari 100 juta secara bertahap dilakukan dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor PR.02.03.2.21.02.12.0624 tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui LPSE Badan POM RI
2014
1. Surat Edaran Nomor HK.05.02.2.01.14.0209 tahun 2014 tentang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan 2. Koordinasi yang aktif terkait pengadaan dengan LKPP dilakukan dengan konsultasi langsung, dengan telepon, surat elektronik, maupun melalui sistem LPSE Badan POM 3. .
Gambar 1. Tampilan Subsite LPSE
