Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI Paparan Sekretaris Jenderal disampaikan dalam rangka Rapat Kerja Nasional Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 30 Januari 2017
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai dengan karakteristik masing-masing institusi Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
• Seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 9 Ayat 2 • Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
MENGAPA HARUS REFORMASI BIROKRASI? Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) birokrasi belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional Kualitas pelayanan publik masih belum memenuhi harapan publik Tumpang tindih Peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara, tidak sesuai dengan kondisi saat ini Praktik manajemen SDM Belum optimal meningkatkan profesionalisme
Sistem pengawasan internal belum mampu berperan sebagai quality assurance
Permasalahan Birokrasi
Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian belum dibangun dengan baik Fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah tumpang tindih, berbenturan, terlalu besar
Pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya didasarkan atas prosedur yang baku dan terstandarisasi Sumber: Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Budaya Kerja
Pola Pikir
TUJUAN REFORMASI BIROKRASI
Profil dan Perilaku Aparatur Negara
Integritas
Produktivitas
Tanggung Jawab
Pelayanan Prima
Sumber: Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
INDIKATOR KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI
Birokrasi yang bersih dan akuntabel
• • • • •
Birokrasi yang efektif dan efisien
• Indeks Reformasi Birokrasi • Indeks Profesionalitas ASN • Indeks e-Government
Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik berkualitas
Opini WTP atas Laporan Keuangan Tingkat Kapabilitas APIP Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Instansi Pemerintah yang Akuntabel Penggunaan e-Procurement terhadap Belanja Pengadaan
• Indeks Integritas Nasional • Survei Kepuasan Masyarakat • Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik
Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
Area Perubahan Reformasi Birokrasi
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Terciptanya budaya kerja positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Mental Aparatur
Pelayanan Publik
Peraturan Perundangundangan
8 AREA PERUBAHAN
Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas kinerja birokrasi
Berbagi sumber daya Berbasis Efisiensi
Tata Laksana
Organisasi
Pengawasan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif.
Sumber daya manusia aparatur
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN
6
TIGA KUNCI “SUKSES” PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 1. KOMITMEN PIMPINAN PTN/ KOPERTIS
3. KETERLIBATAN SECARA AKTIF SEMUA ANGGOTA TIM PELAKSANA
2. PELAKSANAAN MENGIKUTI
SEMUA KETENTUAN
Contoh Beberapa Masalah Birokrasi di PTN Inefisiensi, produktifitas dan kualitas yang rendah.
Resource sharing yang kurang. Proporsi SDM Non-Akademik yang lebih besar. Proporsi dosen yang menjabat yang lebih besar – lebih dari 40%. Proporsi kerja di antara unsur tri dharma yang tidak seimbang: penugasan mengajar yang terlalu tinggi.
AMANAT MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNTUK REFORMASI BIROKRASI DI PTN DAN KOPERTIS (Disampaikan pada Sosialisasi Reformasi Birokrasi pada Tanggal 6 September 2016 di Auditorium, Gedung D Lantai 2, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi)
Membuat dokumentasi rencana aksi Reformasi Birokrasi sesuai dengan delapan area perubahan dan perkembangan capaiannya • Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Perguruan Tinggi Negeri/Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta dengan diketuai oleh Rektor/Direktur/Koordinator
• Membuat Peta Jalan • Menjalankan 8 area perubahan • Menetapkan quick wins
Membangun Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Satuan Kerja Membentuk Unit Layanan Terpadu di seluruh Satuan Kerja
OPERASIONALISASI REFORMASI BIROKRASI
1
Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi harus ada di Rencana Kerja Anggaran PTN dan Kopertis
2
Peningkatan efisiensi dan efektifitas organisasi PTN Isu: organisasi yang terlalu besar (banyak jabatan administratif) dan perlu perampingan organisasi PTN Peningkatan efisiensi dan efektifitas penataan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di PTN
3
Isu: banyak dosen yang menjabat di jabatan administrasi di PTN, maka dosen/peneliti fokus ke tugas Tri Dharma dan kurangi penugasan dosen di luar Tri Dharma
Surat Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
1 2 3
Nomor: 3907/A.A4/KP/2016 3 Oktober 2016
Nomor: 4430/A.A4/KP/2016 3 November 2016
Nomor: 286/A.A4/KP/2017 11 Januari 2016
UNIT KERJA YANG TELAH MEMULAI REFORMASI BIROKRASI*) NO
UNIT KERJA
SK TIM
PETA JALAN
PROGRAM
QUICK WINS
1.
Universitas Sriwijaya
Ada
Ada
8 program
1 program
2.
Kopertis Wilayah IV
Ada
Ada
8 program
1 program
3.
Politeknik Negeri Sambas
Ada
Ada
8 program
1 program
4.
Universitas Sumatera Utara
Ada
Draft
12 program (draft)
2 program (draft)
5.
Universitas Padjadjaran
Ada
-
-
-
6.
Universitas Hasanuddin
Ada
-
-
-
7.
Universitas Sam Ratulangi
Ada
-
-
-
8.
Universitas Negeri Jakarta
Ada
-
-
-
9.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Ada
-
-
-
10.
Universitas Tanjungpura
Ada
-
-
-
*) Status
per tanggal 26 Januari 2017
UNIT KERJA YANG TELAH MEMULAI REFORMASI BIROKRASI*) NO
UNIT KERJA
SK TIM
PETA JALAN
PROGRAM
QUICK WINS
11.
Universitas Khairun
Ada
-
-
-
12.
Universitas Diponegoro
Ada
-
-
-
13.
Universitas Lambung Mangkurat
Ada
-
-
-
14.
Politeknik Negeri Samarinda
Ada
-
-
-
15.
Politeknik Negeri Bengkalis
Ada
-
-
-
16.
Kopertis Wilayah III
Ada
-
-
-
17.
Kopertis Wilayah XII
Ada
-
-
-
*) Status
per tanggal 26 Januari 2017
UNIT KERJA YANG BELUM MEMULAI REFORMASI BIROKRASI NO
UNIT KERJA
NO
UNIT KERJA
NO
UNIT KERJA
1.
Universitas Gadjah Mada
13.
Universitas Cendrawasih
25.
Universitas Negeri Medan
2.
Universitas Indonesia
14.
Universitas Jambi
26.
Universitas Negeri Yogyakarta
3.
Universitas Airlangga
15.
Universitas Jenderal Soedirman
27.
Universitas Negeri Padang
4.
Universitas Brawijaya
16.
Universitas Palangkaraya
28.
Universitas Negeri Makassar
5.
Universitas Syiah Kuala
17.
Universitas Jember
29.
Universitas Negeri Semarang
6.
Universitas Pattimura
18.
Universitas Lampung
30.
Universitas Negeri Surabaya
7.
Universitas Udayana
19.
31.
8.
Universitas Nusa Cendana
Universitas Negeri Sebelas Maret
Universitas Pendidikan Indonesia
9.
Universitas Andalas
20.
Universitas Tadulako
32.
Universitas Negeri Manado
10.
Universitas Mulawarman
21.
Universitas Haluoleo
33.
Universitas Negeri Papua
11.
Universitas Mataram
22.
Universitas Bengkulu
34.
Universitas Malikussaleh
12.
Universitas Riau
23.
Universitas Terbuka
35.
Universitas Trunodjoyo Madura
24.
Universitas Negeri Malang
36.
Universitas Negeri Gorontalo
UNIT KERJA YANG BELUM MEMULAI REFORMASI BIROKRASI NO
UNIT KERJA
NO
37.
Universitas Pendidikan Ganesha
48.
38.
Universitas Bangka Belitung
49.
39.
Universitas Borneo Tarakan
40.
Universitas Musamus
41.
Universitas Maritim Raja Ali Haji
42.
Universitas Samudra
43.
Universitas Sulawesi Barat
44.
Universitas Sembilan Belas November Kolaka
45.
Universitas Tidar
46.
Universitas Siliwangi
47.
Universitas Teuku Umar
50. 51. 52.
UNIT KERJA
NO
UNIT KERJA
Universitas Timor
56.
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Institut Seni Indonesia Yogyakarta
57.
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
Institut Seni Indonesia Denpasar
58.
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Institut Seni Indonesia Surakarta
59.
Universitas Singaperbangsa Karawang
Institut Seni Indonesia Padang Panjang
60.
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
61.
Institut Teknologi Sumatera
62.
Institut Teknologi Kalimantan
63.
Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
53.
Institut Teknologi Bandung
54.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
55.
Institut Pertanian Bogor
UNIT KERJA YANG BELUM MEMULAI REFORMASI BIROKRASI NO 64.
UNIT KERJA
NO
UNIT KERJA Politeknik Manufaktur Negeri Bandung
NO
UNIT KERJA
83.
Politeknik Negeri Lhokseumawe
84.
Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
74.
65.
Politeknik Negeri Bandung
75.
Politeknik Negeri Manado
66.
Politeknik Negeri Malang
76.
Politeknik Negeri Ambon
85.
67.
Politeknik Negeri Jakarta
77.
68.
Politeknik Negeri Semarang
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
86.
Politeknik Negeri Kupang
69.
Politeknik Negeri Medan
70.
Politeknik Negeri Sriwijaya
71.
Politeknik Negeri Bali
72.
Politeknik Negeri Padang
73.
Politeknik Negeri Ujung Pandang
78.
Politeknik Negeri Bandar Lampung
87.
Politeknik Pertanian Negeri Kupang
79.
Politeknik Negeri Pontianak
88.
80.
Politeknik Negeri Jember
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
81.
Politeknik Negeri Banjarmasin
89.
Politeknik Perikanan Negeri Tual
82.
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
90.
Politeknik Media Kreatif Negeri Jakarta
UNIT KERJA YANG BELUM MEMULAI REFORMASI BIROKRASI NO 91.
UNIT KERJA Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
92.
Politeknik Negeri Batam
93.
Politeknik Negeri Nusa Utara
94.
Politeknik Negeri Balikpapan
95.
Politeknik Negeri Madiun
96.
Politeknik Negeri Madura
97.
Politeknik Negeri Fakfak
98.
Politeknik Negeri Banyuwangi
99.
Politeknik Maritim Negeri Indonesia
100
Politeknik Negeri Ketapang
101
Politeknik Negeri Tanah Laut
NO
UNIT KERJA
NO
UNIT KERJA
102
Politeknik Negeri Subang
109
Kopertis Wilayah I
103
Politeknik Negeri Indramayu
110
Kopertis Wilayah II
104
Politeknik Negeri Cilacap
111
Kopertis Wilayah V
105
Akademi Komunitas Negeri Pacitan
112
Kopertis Wilayah VI
113
Kopertis Wilayah VII
114
Kopertis Wilayah VIII
115
Kopertis Wilayah IX
116
Kopertis Wilayah X
117
Kopertis Wilayah XI
118
Kopertis Wilayah XIII
119
Kopertis Wilayah XIV
106
Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
107
Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
108
Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong
SANKSI BAGI UNIT KERJA YANG TIDAK MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI (Surat Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Nomor 286/A.A4/KP/2017 Tanggal 11 Januari 2017) • Pelaksanaan agenda reformasi harus dilaksanakan dan dilaporkan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya akhir Maret 2017
• Apabila batas waktu tersebut terlewati, maka Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akan: • menunda pembayaran tunjangan kinerja, • menunda pengajuan revisi atas pengajuan remunerasi PTN BLU, • menunda bantuan pendanaan PTN BH, atau pemberian hibah lainnya.
PENCAPAIAN INDEKS REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN RISTEKDIKTI TAHUN 2015 DAN 2016 No A
1 2 3 4 5 6 7 8 B 1 2 3
Komponen Penilaian Pengungkit Manajemen Perubahan Penataan Peraturan Perundang-undangan Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan Tatalaksana Penataan Sistem Manajemen SDM Penguatan Akuntabilitas Penguatan Pengawasan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sub Total Komponen Pengungkit Hasil Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN Kualitas Pelayanan Publik Sub Total Komponen Hasil
Maks
2015
2016 (sementara)
Target 2017
5,00 5,00 6,00 5,00 15,00 6,00 12,00 6,00 60,00
1,41 1,66 2,48 3,21 12,36 4,35 5,11 3,83 34,41
2,17 1,66 2,66 3,34 12,61 4,83 5,81 4,24 37,32
2,85 1,85 2,90 3,50 12,80 5,00 6,85 5,00 40,75
20,00 10,00 10,00 40,00
14,43 7,87 7,18 29,48
13,82 7,62 7,46 28,90
13,90 7,80 8,00 29,70
Indeks Reformasi Birokrasi 100,00
*) Selain
63,89
66,22
itu target tahun 2017 adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
70,45*)
GRAFIKS INDEKS REFORMASI BIROKRASI Indeks Reformasi Birokrasi
63.89
2015
66.22
2016
Hasil Penilaian Sementara
70.45
2017
76.84
2018
81.42
2019
Target: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Target Pencapaian
CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
1 2 3 4
Pusat Informasi dan Pelayanan Terpadu dan Call Center 1500661 Peringkat 3 Nasional atas Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai Kemenristekdikti
Peta Proses Bisnis Unit Organisasi
5 6 7 8
Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan Whistleblowing System
Standar Kompetensi Jabatan dan Assesmen Kompetensi Pegawai
Diterbitkan 125 Peraturan Menteri dari rencana 79 Peraturan Menteri
Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SiMonev)
Terima Kasih
SEKRETARIAT TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
