KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

6/13/2012

PM-RB SETJEN DPRRI juni 2012

1

KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI UU NO. 17 TH 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025

PERPRES NO 5 TH 2010 TTG RPJMN 2010-2014

Pembangunan Aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya

Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan Reformasi birokrasi

PERATURAN PRESIDEN No 81/2010 Tentang GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2025 PERATURAN MENPAN DAN RB TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RB : PERMENPAN RB 20/2010 TTG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2010-2014, PERMENPAN RB NO 7 S/D 15 TAHUN 2011 1 s/d 6/13/2012 PM-RB (BUKU SETJEN DPRRI juni9) 2012 2

6/13/2012


3

BUDAYA LAMA

BUDAYA BARU

MENUNGGU PERINTAH – PASIF – MOHON PETUNJUK – MENCARI & MEMILIH AMAN

MELAKUKAN TEROBOSAN – PROAKTIF – PENUH INISIATIF – BERANI AMBIL RESIKO

SIKAP TERTUTUP –‘NURUT’ – MENGHINDARI BEDA PENDAPAT – DISIPLIN MATI

SIKAP TERBUKA – KREATIF – BERANI BERBEDA PENDAPAT – MENCARI ALTERNATIF

Prestasi ‘MEDIOCRE’ (Ala Kadarnya) – CEPAT MERASA PUAS – ACUH – MASA BODOH & TAK PEDULI – ‘RISK AVOIDER’

Prestasi ‘EXCELLENT’ (Unggul) – TIDAK MUDAH PUAS – ‘SELF-ESTEEM’ – RASA MEMILIKI – KEBANGGAAN – ‘RISK TAKER’

KETAKUTAN Pada ATASAN – Mental MINTA DILAYANI

Orientasi Pada PELANGGAN – Mental MELAYANI

MENTAL PEGAWAI – MENTAL PENGUASA – ‘EWUH PAKEWUH’

MENTAL PELAKU BISNIS – MENTAL PENGUSAHA – TERUS TERANG – ‘BUSINESS-LIKE

ORIENTASI KUANTITAS – IJAZAH & SENIORITAS

ORINTASI KUALITAS – KEMAMPUAN & KARYA

‘LIFE-TIME’ EMPLOYMENT’ – KEPATUHAN - KESETIAAN

‘LIFE –TIME EMPLOYABILITY’ – KEBERHASILAN – KOMITMEN

‘FIX JOB DESCRIPTION’ – KEGIATAN RUTIN

FLEXIBLE JOB ASSIGNMENT – PERUBAHAN DAN PEMBARUAN

PENONJOLAN INDIVIDU – KOMPENSASI ‘SAMA RATA’

PRESTASI KELOMPOK – KOMPENSASI – SESUAI KONTRIBUSI

KEPUTUSAN DARI ATAS – ‘TOP-DOWN

KEPUTUSAN BERSAMA – ‘SHARED RESPONSIBILITY’

‘COMMAND & CONTROL’ – ‘ DISTRUST & DISRESPECT’

‘EMPOWERMENT’ – ‘TRUST & RESPECT’

MUDAHNYA PERATURAN DILANGGAR – TANPA SANGSI, TIDAK KONSEKUEN & TEGAS

INTEGRITAS PERATURAN – KONSEKUEN, TEGAR, JUJUR, & ADIL

KEPEMIMPINAN – PERINTAH dan ‘POKOKE’

KEPEMIMPINAN – PANUTAN dan ‘MENDENGARKAN’

6/13/2012


4

Penyusunan anggaran belanja fokus pada keuangan

Perencanaan bisnis-Komprehensif

Sistem perencanaan jangka pendek

Sistem Perencanaan jangka panjang

Ukuran sukses: kinerja keuangan saja

Ukuran sukses: faktor kinerja berimbang

Pengawasan langsung-pada manusia

Pengawasan melekat: “built in” melalui sistem

Sistem pelaporan : “hard copy paper oriented” – time lag

Sistem info : “paperless”- on available basis – real time

Komunikasi terbatas -satu arah

Komunikasi cakupan luas- dua arah

6/13/2012


5

MASYARAKAT/PUBLIK

DPR RI

FUNGSI LEGISLASI, ANGGARAN DAN PENGAWASAN

AP 1 6/13/2012

AP 2

AP 3

AP 4

AP 5

AP 6

AP 7

AP 8


Reformasi Sekretariat Jenderal merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, menghindari sejauh mungkin tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

6

Tujuan Umum Membangun profil dan perilaku :

AP 1

AP 2

AP 3

AP 4

1. Sekretariat Jenderal yang Bersih dan netral.

1. Integritas Tinggi Profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas (kejujuran, kesetiaan, komitmen) 2. Produktivitas Tinggi dan Bertanggung Jawab Program yang inovatif, efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang ada serta ditunjang oleh dedikasi dan etos kerja yang tinggi. 3. Kemampuan Memberikan Dukungan Paripurna kepada DPR RI

Tujuan Khusus

2. Sekretariat Jenderal yang Efisien, Efektif, dan Produktif.

SEKRETARIAT JENDERAL

AP 5

AP 6

AP 7

AP 8

3. Sekretariat Jenderal yang Transparan dan Akuntabel. 4. Supporting System yang Handal dan Profesional

NILAI Religius amanah, Akuntabel, Profesional, Integritas 6/13/2012


7

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

8. PELAYANAN PUBLIK H A S I L

H A S I L

Terbangunnya pola pikir,budaya kerja,komitmen,partisipasi dan perubahan perilaku yang diinginkan

PJ: DAMAYANTI

Pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan Dewan/masyarakat

2. PERUNDANG-UNDANGAN Regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif

PJ: RUDI ROCHMANSYAH

H A S I L

PJ: DJAKA D W 3. ORGANISASI

7. AKUNTABILITAS H A S I L

Organisasi yang tepat fungsi dan ukuran yang disesuaikan dengan karakteristik lembaga legislatif.

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Setjen DPR RI

PJ: RAHAYU SW

PJ: HELMIZAR 6. PENGAWASAN H A S I L

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

PJ: ADIL RUSLI 6/13/2012

5. MANAJEMEN SDM H A S I L

SDM yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

PJ: RUSNIANINGSIH

H A S I L

4. KETATALAKSANAAN Sistim, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

H A S I L

PJ: IGN B RUDIANTO PM-RB SETJEN DPRRI juni 2012

8

 Program ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan DPR RI (Parliament trust building) kepada Sekretariat Jenderal  Program yang mempunyai daya ungkit (key leverage) yang terkait dengan perbaikan pada produk utama (core business)  Hasil perubahan dapat dengan mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh Anggota Dewan  Keluaran atau hasil akhir dari program ini adalah perbaikan business process produk utama (core business)

Merupakan jawaban nyata dari keluhan Anggota DPR terhadap kinerja Sekretariat Jenderal.

6/13/2012


9

Identifikasi terhadap areaarea yang paling kritikal/ bermasalah

Risalah Rapat Pembahasan RUU Skenario Rapat Laporan Singkat • • •

Menyampaikan rancangan pelaksanaan penyelesaian Program Percepatan

Menetapkan 3 sampai 5 Program Percepatan

Mencakup: 1. Data atau fakta yang menjadi latar belakang program percepatan, 2. Hasil akhir yang ingin dicapai, 3. Metode atau pendekatan yang akan digunakan, 4. Rencana pelaksanaan (detail aktivitas dan waktu) 5. Keluaran dari masing-masing program percepatan, penanggungjawab.dan 6. Sumberdaya yang diperlukan.

Bersentuhan Langsung Dengan Kebutuhan peningkatan kinerja Dewan Merupakan Tupoksi Yang Berupa Keluaran/Produk Utama Lembaga/Sekretariat Jenderal Dapat Diselesaikan Dalam Jangka Waktu < 12 Bulan Dan Dengan Menggunakan Sumberdaya Yang Ada PENANGGUNGJAWAB: BAMBANG SN, TATANG SUTHARSA

6/13/2012 9/3/2012

PM-RB SETJEN DPRRI MEI juni 2012

10

1. Penilaian kinerja (Performance review) satuan organisasi 2. Penyusunan profil birokrasi (BLUE PRINT RBI 2005-2025) 3. Penyusunan SOP (standar operasional prosedur/business process) 4. Analisis jabatan (Uraian jabatan) 5. Evaluasi jabatan (Klasifikasi/gradasi, job pricing) 6. Penyusunan standar kompetensi jabatan/individu 7. Analisis kebutuhan SDM aparatur 8. Pengadaan pegawai (rekrutmen dan seleksi/assesment) 9. Penataan pegawai (penempatan dan relokasi) 10. Pola karir dan diklat pegawai 11. Penegakan disiplin 12. Penerapan kode etik 13. Otomatisasi administrasi kepegawaian (e-personnel administration) 14. Penetapan indikator kinerja utama (key performance indicator) 15. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi 6/13/2012


11

PROGRAM SPONSOR Sekretaris Jenderal

PMO Deputi Adminsitrasi

8 AREA PERUBAHAN Advisor 1. Deputi PUU 2. Deputi AngWas 3. Deputi Persid & KSAP

AP 2 Rudi Rocmansyah

PM Setyanta Nugraha

AP 3 Rahayu SW

SEKRETARIAT

DP Adil Rusli

CM Rusnianingsih

Bambang SN, Ujianto Singgih P, Lukman Nul Hakim, Sulis Winurini, Dewi Restu, Sony Hendra P, Niken Paramita P

6/13/2012

AP 1 Damayanti

QA Setyarini Tatang Sutharsa,, inonsensius Samsul, Suhartono, Achmad Sani, Asep Saefulah

AP 4 Ig Rudiianto AP 5 Rusnia ningsih AP 6 Adil Rusli AP 7 Helmizar AP 8 Djaka DW

FOCAL POINT 64 KABAG/KASET PM-RB SETJEN DPRRI juni 2012

12

1. Menyusun mekanisme dan prosedur kerja struktur pelaksanaan RB 2. Merumuskan kebijakan strategis yang terkait dengan program dan kegiatan RB 3. Menyempurnakan Rencana Aksi dan Rencana Kerja tahunan RB dan menyempurnakan road map RB 4. Menkoordinasikan seluruh program RB di Sekretariat Jenderal DPR RI 5. Sebagai arbitrase apabila terjadi konflik dalam pelaksanaan program/kegiatan RB 6. Melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, internal maupun eksternal 7. Menyediakan standar PM, kebijakan, prosedur, dan template 8. Mengadakan sosialisasi tentang rencana aksi dan rencana kerja tahunan sesuai roadmap RB serta implementasinya 9. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi rencana aksi dan rencana kerja tahunan dalam road map RB secara berkala 10. Mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan dalam monitoring dan evaluasi serta membuat solusi penyelesaiannya. 6/13/2012


13

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan proram RB di area perubahan yang menjadi tanggungjawabnya 2. Menyusun indikator program keberhasilan 3. Melaksanakan dan mengelola pelaksanaan RB di setiap area perubahan yang menjadi tanggungjawabnya. 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan RB di area perubahan yang menjadi tanggungjawabnya kepada PMO secara berkala. 5. Menindaklanjuti rekomendasi QA 6. Membuat laporan kegiatan pelaksanaan RB secara berkala dan laporan akhir tahun 6/13/2012


14

1. Menyampaikan dan memberikan pemahaman tentang program RB di unit kerjanya. 2. melaksanakan dan mendorong SDM di unit kerjanya untuk melaksanakan program RB 3. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan program RB di unit kerjanya 4. Menyampaikan laporan hambatan dan keberhasilan pelaksanaan program RB di unit kerjanya kepada PMO 5. Mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan PMO dan rapat lain atas permintaan PMO 6/13/2012


15

1. Kejelasan Tujuan 2. Kesadaran akan proses 3. Membangun Kepercayaan 4. Dimulai dari tingkatan paling atas 5. Besarnya Partisipasi 6. Tumbuhnya rasa memiliki 7. Ketersediaan sumber daya 8. Keteraturan 9. Keberlanjutan Komuniskasi

6/13/2012


16

6/13/2012


17

MEKANISME PELAKSANAAN RB DAN PERSETUJUAN TK Usulan RB

KL mengusulkan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan Kepada Kemen PAN dan RB

Kemen PAN dan RB melakukan verifikasi dan validasi lapangan

Kemen PAN dan RB menetapkan Grading Masing-masing jabatan dan menyampaikan kepada KemenKeu

Perhitungan Anggaran

Tim QA & Independen KemenKeu membuat simulasi kebutuhan anggaran untuk Pembayaran tunjangan kinerja

KemenKeu melakukan pendataan utk optimalisasi anggaran

Penetapan dan persetujuan TK

Perpres ditetapkan, TK dibayarkan 6/13/2012 5/29/2012

Kemen PAN dan RB memproses RPerpres ttg TK

KPRBN membahas dan Kemenkeu memutuskan besaran mengirimkan surat TK minta persetujuan DPR PM-RB SETJEN DPRRI juni 2012

18 18

6/13/2012


19

KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Recommend Documents