KINERJA KEPALA KAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA DI KAMPUNG NDUMA DISTRIK MAPNDUMA KABUPATEN NDUGA
Nola Karunggu Welson.Y.Rompas Femy.M.G.Tulusan
ABSTRACT: Act. 32 of 2004 stated that the village chief has a fundamental duty held government affairs and community development. PP. 72 of 2005 explains, is the task of government affairs, among others, community living arrangements in accordance with the authority of the village. Affairs, among others, is to coordinate the development of participatory village. The purpose of this study was to determine how the village head Nduma performance in governance and rural development. This study used a descriptive-qualitative method. Informants of this study as many as 15 people were taken from the employed several elements of village government officials, BPD / MTT, LPM, PKK leaders / community leaders / traditional / religious., And citizens. The main instrument in this study is a researcher himself, while collecting data using interview techniques and assisted with the observation danstudi dokmentasi. Data analysis was done by using qualitative descriptive analysis-in teractive model ofMilesand Hubernann. The results of the study provide conclusions: (1) Performance Nduma kampug head in the administration of government affairs villages (such as lead organization of village administration, village life setting, rulemaking village, the formation of village social institutions, peace and public order pemerliharaan village, village financial management, and services to the public) is not optimal, but generally are good enough; (2) Performance Nduma village heads in the implementation of rural development / village (ie the coordination and facilitation of development planning, pengkoordinasikan implementation of development programs, and the mobilization and development of community participation in development), also have not been up but has shown good performance. Based on the conclusions, it is recommended suggestion that the performance of the head of the village Nduma in governance and development needs to be improved and enhanced. Uutuk the village heads need to improve knowledge and skills dang governance and development.
Keywords: village head performance, governance and rural development.
asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui
PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
dan/atau dibentuk dalam Sistem Pemerintahan
tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan
Negara Nasional dan berada di kabupaten/kota,
bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain
sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
adalah
yang
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah
yuridiksi,
mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh
berwewenang untuk mengatur dan mengurus
Desa dan kepada kepala desa dapat diberikan
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
penugasan
memiliki
kesatuan
masyarakat
batas-batas
hukum
wilayah
1
ataupun
pendelegasian
dari
pemerintah atau pemerintah
untuk
Kesatuan Republik Indonesia; (2) Partisipasi,
melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.
yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan
Oleh karena itu urusan pemerintahan yang
pemerintahan dan pembangunan desa harus
menjadi kewenangan desa mencakup : urusan
mewujudkan
pemerintahan yang telah ada beradasarkan hak
masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta
asal usul desa; urusan pemerintahan yang
bertanggung jawab terhadap perkembangan
menjadi
yang
kehidupan bersama sebagai sesama warga desa;
diserahkan pengaturan kepada desa; tugas
(3) Otonomi Asli, yang memiliki makna bahwa
pembantuan
pemerintah
kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur
propinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
dan mengurus masyarakat setempat didasarkan
urusan
oleh
pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya
diserahkan
yang terdapat pada masyarakat setempat namun
kewenangan
dari
kabupaten/kota
pemerintah,
pemerintahan
peraturan
daerah
launnya
yang
perundang-undangan
kepada desa.
harus
Landasan mengenai
Desa
pemikiran adalah
pengaturan
peran
aktif
diselenggarakan
masyarakat
dalam
agar
perspektif
administrasi pemerintahan
keanekaragaman,
Kampung Nduma merupakan salah satu
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
Kampung dalam wilayah Distrik Mapnduma
pemberdayaan
Peraturan
Kabupaten Nduga Propinsi Papua. Kampung
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Duma mempunyai luas wilayah 97,56 Ha
menjelaskan landasan pemikiran mengaturan
dansekarang ini mempunyai jumlah penduduk
mengenai
(1)
2.247 jiwa.Dari pengamatan awal (prasurvei)
Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa
yang dilakukan diperoleh gambaran bahwa
istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul
penyelenggaraan
dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat,
pembangunan desa di Kampung ini belum
sehingga penyelenggaraan pemerintahan serta
secara
pelaksanaan
pemerintahan
yang
menghormati sistem nilai yang berlaku pada
kewenangan
pemerintah
masyarakat
pembinaan kehidupan masyarakat,
masyarakat.
desa
tersebut
pembangunan
setempat
yaitu
di
namun
desa
harus
:
harus
tetap
optimal
pemerintahan
berjalan
dan
efektif.
merupakan
Urusan
tugas
kampung
dan
seperti
pelayanan
mengindahkan sistem nilai bersama dalam
dan pemberdayaan masyarakat belum dapat
kehidupan berbangsa dan bernegara; dimana
dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah
dalam kaitan ini UUD 1945 menegaskan bahwa
Kampung. Hasil prasurvei juga menunjukkan
negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat
bahwa
hokum
tradisionalnya
Kampung Nduma belum secara optimal berjalan
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
dan memberikan hasil yang efektif. Program-
perkembangan masyarakat dan prinsip Ngara
program pembangunan sarana dan fasilitas
adat
berserta
hak
2
penyelenggaraan
pembangunan
di
umum yang ditetapkan seringkali tidak dapat
ditujukan atau dimaksudkan untuk mengamati
dilaksanakan
dan
dan
mencapai
hasil
yang
diharapkan.
menganalisis
secara
cermat,
dan
menggambarkan suatu fenomena tertentu.
Penyelenggaraan
pemerintahan
dan
Merumuskan/menguji
hipotesis
pembangunan di Kampung Nduma yang belum
(Arikunto, 2006). Oleh karena itu dalam
secara optimal berjalan dan mencapai hasil yang
penelitian ini peneliti mengembangkan konsep
efektif
dan menghimpun fakta atau data akan tetapi
tersebut
mengindikasikan Kepala
setidak-tidaknya masih
rendahnya
Kampung
kinerja
tidak melakukan pengujian suatu hipotesis.
dalam
Fokus penelitian ini ialah kinerja kepala
dan
kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan
pembangunan desa.Akan tetapi sejauh mana
dan pembangunan desa. Definisi operasional
kebenaran asumsi tersebut tentu masih perlu
dari kinerja kepala kampung
penyelenggaraan
Nduma
dapat
pemerintahan
dikaji melalui suatu penelitian.Terdorong untuk
Insrumen utama/kunci (key instrument)
menjawab dan mengkaji asumsi tersebut maka
dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri.
ditetapkan judul penelitian/skripsi “Evaluasi
Sedangkan teknik pengumpulan data yang
Kinerja Kepala Desa Dalam penyelenggaraan
digunakan adalah sebagai berikut:
Pemerintahan dan Pembangunan Desa : Suatu
1. Wawancara (Interview). Wawancara adalah
Studi di Kampung Nduma Distrik Mapnduma
teknik pengumpulan data yang digunakan
Kabupaten Nduga”.
peneliti untuk mendapatkan keteranganketerangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat
METODOLOGI PENELITIAN Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah
untuk
kampung
mengetahui
Duma
kinerja
dalam
memberikan keterangan pada si peneliti
kepala
yang sifatnya mendalam.Wawancara ini
penyelenggaraan
dilakukan secara tidak terstruktur terhadap
pemerintahan dan pembangunan desa, maka metode
tepat
2. Observasi (Observation). Dalam observasi
digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif.
ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-
Seperti dikatakan oleh Arikunto (2006) bahwa
hari orang yang sedang diamati atau yang
penelitian
suatu
digunakan sebagai sumber data peneliti.
untuk
Dengan observasi partisipan ini, maka data
atau
yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam
(2000)
dan sampai mengetahui pada tingkat makna
penelitian
penelitian
yang
dianggap
para informan kunci.
deskriptif-kualitatif yang
menggambarkan
adalah
dimaksudkan suatu
peristiwa.Singarimbun
dan
fenomena Effendy
mengatakan bahwa penelitian yang bersifat
dari setiap perilaku yang nampak.
deskriptif-kualitatif merupakan penelitian yang
3
3. Penelusuran
Dokumentasi.
Penelusuran
mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan
Dokumen yaitu penelusuran data melalui
urusan
dokumen-dokumen yang relevan dengan
kemasyarakatan. Oleh karena itu sebagaimana
masalah yang diteliti dan dikaji yang telah
telah dikemukakan dalam uraian bab metodologi
tersedia di kantor Kepala Kampung Dhuma.
di atas bahwa kinerja Kepala Kampung Nduma
Teknik analisis data yang digunakan
pemerintahan,
pembangunan,
dan
dalam menjalankan tugas dan peranannya dilihat
dalam penelitian ini adalah teknik analisis data
pada
kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Miles
penelitian tentang kinerja Kepala Kampung
dan
yang
Nduma dalam penyelenggaraan pemerintahan
mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis
desa disajikan secara kualitatif berdasarkan hasil
kualitatif
dan
analisis terhadap data yang diperoleh dari para
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,
informan yang diambil dari unsur pemerintah
sehingga datanya sudah jenuh.
desa/kampung
Huberman
(Sugiono
dilakukan
secara
2008)
interaktif
bidang-bidang
itu
tugas
tersebut.
sendiri,
unsur
Permusyaratan Desa/Kampung
Desa/Kampung
Nduma
sacara
berada
wilayah
kecamatan/
Adminitratif
(LPM
Distrik
(BPD atau
Nomor
Kode
dan
PKK),
unsur
organisasi
kemasyarakatan di desa, unsur tokoh/warga
Mapnduma Kabupaten Nduga Provinsi Papua, dengan
Badan
MTT), unsur Lembaga Kemasyarakatan di desa
PEMBAHASAN
dalam
Hasil
masyarakat, dan unsur warga masyarakat.
Kampung
Sebagaimana telah disebutkan di atas
91.24.2005.Jumlah penduduk Kampung Nduma
bahwa yang dimaksudkan dengan kinerja kepala
sebanyak 225 orang/jiwa yang terdiri dari laki-
desa/kampung Nduma dalam penyelenggaraan
laki 139 orang/jiwa.
pemerintahan desa adalah tingkat keberhasilan
Penyelenggaraan pemerintahan Kampung Nduma
kepala
kampung
sudah mengacu pada ketentuan perundang-
urusan
pemerintahan
undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 32
meliputi : pengaturan kehidupan masyarakat,
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,dan
pelayanan
peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
masyarakat.
tentang Desa. 1. Kinerja
masyarakat,
menyelenggarakan
desa/kampung
dan
yang
pemberdayaan
PP Nomor 72 Tahun 2005 memberikan Kepala
Kampung
Dalam
penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan
Penyelenggaraan Pemerintahan Sesuai
dalam
dengan
ketentuan
urusan pembangunan yang menjadi tugas fungsi yang
dan kewenangan Kepala Desa antara lain adalah
disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004
pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan
dan PP Nomor 72 Tahun 2005 bahwa Kepala
sarana prasarana fasilitas umum desa seperti
Desa atau yang disebut dengan nama lain
jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar
4
desa.
Dalam
menyelenggarakan
melaksanakan urusan
tugas
Tahun
pembangunan
2005,
pasal
63).
Perencanaan
pembangunan secara partisipatif ini disusun
tersebut Kepala Desa mempunyai wewenang
secara
mengkoordinasikan pembangunan desa secara
Pembangunan Jangka Menengah
partisipatif.Yang
dengan
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan
mengkoordinasikan pembangunan desa secara
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)
partisipatif adalah memfasilitasi perencanaan,
yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala
pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan
Desa.Tugas dan fungsi Kepala Desa dalam
pelestarian pembangunan di desa.
perencanaan pembangunan secara partisipatif ini
dimaksud
Selain tugas tersebut, Kepala Desa juga
berjangka
yang
meliputi
Rencana (RPJMD)
adalah mengkoordinasikan atau memfasilitasi.
mempunyai tugas dan kewajiban menggerakkan
Berdasarkan penelitian ini menunjukkan
dan mengembangkan partisipasi masyarakat
bahwa kinerja Kepala Kampung Nduma dalam
dalam pembangunan di desa. Kinerja Kepala
mengkoordinasikan (memfasilitasi) perencanaan
Desa dalam penyelenggaraan urusan di bidang
pembangunan secara partisipatif dengan cukup
pembangunan juga dilihat dari keberhasilannya
baik
dalam
mengkoordinasikan pembangunan desa
optimal.Hal ini terungkap dari hasil wawancara
secara partisipatif, dan menggerakkan partisipasi
dengan para informan baik aparat desa maupun
masyarakat dalam pembangunan desa.
unsur pengurus BPD, LPM, PKK, dan tokoh
Pelaksanaan tugas fungsi Kepala Desa
dan
cukup
efektif
namun
belum
masyarakat.
mengkoordinasikan pembangunan desa secara
Sesuai
dengan
ketentuan
yang
partisipatif dilihat pada dua kegiatan utama dari
disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004
proses pembangunan desa secara partisipatif
dan PP Nomor 72 Tahun 2005 bahwa Kepala
yaitu proses perencanaan program dan proses
Desa atau yang disebut dengan nama lain
pelaksanaan program yang sudah ditetapkan
mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan
dalam perencanaan tersebut.
urusan
Perencanaan
pembangunan,
dan
secara
kemasyarakatan. Oleh karena itu sebagaimana
perencanaan
telah dikemukakan dalam uraian bab metodologi
pembangunan desa yang melibatkan berbagai
di atas bahwa kinerja Kepala Kampung Nduma
unsur masyarakat. Perencanaan pembangunan
dalam menjalankan tugas dan peranannya dilihat
secara partisipatif ini disusun oleh pemerintahan
pada
desa (Kepala Desa dan BPD) dengan melibatkan
penelitian tentang kinerja Kepala Kampung
lembaga kemasyarakatan yang ada di desa
Nduma dalam penyelenggaraan pemerintahan
seperti
PKK, Karang Taruna, dan Lembaga
desa disajikan secara kualitatif berdasarkan hasil
Pemberdayaan Masyarakat atau LPM (PP No,72
analisis terhadap data yang diperoleh dari para
partisipatif
adalah
pembangunan
pemerintahan,
proses
5
bidang-bidang
tugas
tersebut.
Hasil
informan yang diambil dari unsur pemerintah
Pendapatan dan Belanja (APB) Desa untuk
desa/kampung
itu
dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
Permusyaratan
Desa/Kampung
sendiri,
unsur
Badan
(BPD
atau
Berdasarkan
MTT), unsur Lembaga Kemasyarakatan di desa
wawancara
(LPM
menunjukkanbahwa
dan
PKK),unsur
organisasi
reduksi
dengan
data
hasil
para
informan
kinerja
kepala
kemasyarakatan di desa, unsur tokoh/warga
desa/kampung Nduma dalam menjalankan tugas
masyarakat, dan unsur warga masyarakat.
memimpin
penyelenggaraan
pemerintahan
Sebagaimana telah disebutkan di atas
kampung dapat dilaksanakan dengan cukup baik
bahwa yang dimaksudkan dengan kinerja kepala
namun belum optimal.Semua informan yang
desa/kampung Nduma dalam penyelenggaraan
diwawancarai mengakui bahwa kepala kampung
pemerintahan desa adalah tingkat keberhasilan
Nduma
kepala
kampung
memimpin
urusan
pemerintahan
dalam
menyelenggarakan
dapat
menjalankan
penyelenggaraan
tugas
pemerintahan
yang
kampung namun mereka semua juga mengakui
meliputi : pengaturan kehidupan masyarakat,
masih banyak kelemahan sehingga belum
pelayanan
optimal. Berikut dikemukakan hasil wawancara
masyarakat,
desa/kampung
sudah
dan
pemberdayaan
masyarakat.
dengan beberapa informan :.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
Selain tugas tersebut, Kepala Desa juga
2005, menjelaskan bahwa yang dimaksud
mempunyai tugas dan kewajiban menggerakkan
dengan tugas fungsi Kepala Desa di bidang
dan mengembangkan partisipasi masyarakat
urusan
adalah
dalam pembangunan di desa.Kinerja Kepala
“pengaturan kehidupan masyarakat desa” sesuai
Desa dalam penyelenggaraan urusan di bidang
dengan kewenangan desa seperti pembuatan
pembangunan
peraturan
keberhasilannya dalam
pemerintahan
desa,
antara
lain
pembentukan
lembaga
juga
dari
dilihat
dari
mengkoordinasikan
kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha
pembangunan desa secara partisipatif, dan
Milik Desa, kerja sama antar desa. Dalam
menggerakkan partisipasi masyarakat dalam
melaksanakan tugas fungsi penyelenggaraan
pembangunan desa.
urusan pemerintahan tersebut Kepala Desa
Pelaksanaan tugas fungsi Kepala Desa
mempunyai wewenang antara lain adalah :
mengkoordinasikan pembangunan desa secara
memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
partisipatif dilihat pada dua kegiatan utama dari
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama
proses pembangunan desa secara partisipatif
BPD, mengajukan rancangan peraturan desa,
yaitu proses perencanaan program dan proses
menetapkan
telah
pelaksanaan program yang sudah ditetapkan
BPD,
dalam perencanaan tersebut.
mendapatkan menyusun
peraturan
desa
persetujuan dan
yang
bersama
mengajukan
Anggaran
6
Perencanaan partisipatif
pembangunan
adalah
memfasilitasi
dan
mengkoordinasikan
perencanaan
perencanaan pembangunan di kampung, kinerja
pembangunan desa yang melibatkan berbagai
dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan
unsur masyarakat. Perencanaan pembangunan
pelaksanaan program-program pembangunan di
secara partisipatif ini disusun oleh pemerintahan
kampung, dan kinerja dalam menggerakkan dan
desa (Kepala Desa dan BPD) dengan melibatkan
mengembangkan partisipasi masyarakat dalam
lembaga kemasyarakatan yang ada di desa
pembangunan di kampung. Kepala Kampung
seperti
PKK, Karang Taruna, dan Lembaga
Nduma sudah dapat mengkoordinasikan dengan
Pemberdayaan Masyarakat atau LPM (PP No,72
cukup baik perencanaan pembangunan secara
Tahun
Perencanaan
partisipatif, mengkoordinasikan dengan cukup
pembangunan secara partisipatif ini disusun
baik pelaksanaan program pembangunansecara
secara
partisipatif, dan juga sudah dapat menggerakkan
2005,
proses
secara
pasal
berjangka
yang
63).
meliputi
Pembangunan Jangka Menengah
Rencana (RPJMD)
dan
mengembangkan
dengan
cukup
baik
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan di
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)
kampung.
yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.Tugas dan fungsi Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan secara partisipatif ini
Kesimpulan
adalah mengkoordinasikan atau memfasilitasi.
Kedudukan kepala desa di era otonomi
Berdasarkan penelitian ini menunjukkan
daerah sangat strategis dan sangat menentukan
bahwa kinerja Kepala Kampung Nduma dalam
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
mengkoordinasikan (memfasilitasi) perencanaan
Kepala
pembangunan secara partisipatif dengan cukup
kewenangan dan kewajiban menyelenggarakan
baik
urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan
dan
cukup
efektif
namun
belum
Desa
mempunyai
urusan
dengan para informan baik aparat desa maupun
kewenangan desa sebagaimana yang ditetapkan
unsur pengurus BPD, LPM, PKK, dan tokoh
dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
masyarakat.
Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 72 Tahun
kampung Nduma dalam
sesuai
fungsi,
optimal.Hal ini terungkap dari hasil wawancara
Hasil wawancara tentang kinerja kepala
kemasyarakatan
tugas,
dengan
2005 tentang Desa.
penyelenggaraan
Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik
pembangunan desa menunjukkan bahwa kepala
kesimpulan tentang kinerja kepala kampung
kampong Nduma sudah dapat menunjukkan
Nduma
kinerja yang cukup baik namun belum optimal
pemerintahan, dan pembangunan yaitu sebagai
dilihat dari beberapa aspek yaitu : kinerja dalam
berikut :
7
dalam
penyelenggaraan
urusan
1. Kinerja kepala kampung Nduma dalam penyelenggaraan kampung
urusan (seperti
penyelenggaraan
BPD/MTT,
pemerintahan
PKK,
organisasi
masyarakat yang ada di kampung.
memimpin
pemerintahan
LPM,
2. Kinerja kepala kampung Nduma dalam
desa,
penyelenggaraan pembangunan juga masih
pengaturan kehidupan masyarakat desa,
perlu ditingkatkan. Dalam rangka itu kepala
pembuatan peraturan desa, pembentukan
kampung
lembaga
kampung,
kerjasamadan koordinasi lebih baik dengan
pemerliharaan ketenteraman dan ketertiban
semua unsure terutama dengan BPD/MTT,
masyarakat kampung, pengelolaan keuangan
LPM, PKK, organisasi masyarakat, dan
desa, dan pelayanan kepada masyarakat)
tokoh-tokoh masyarakat.
kemasyarakatan
harus
dapat
meningkatkan
adalah belum optimal namun umumnya sudah cukup baik. DAFTAR PUSTAKA
2. Kinerja kepala kampung Nduma dalam penyelenggaraan
pembangunan
Arikunto Suharsimi, 2006, Prosedur Penelitian :
desa/kampung (yaitu pengkoordinasian dan
Suatu
fasilitasi
Cipta, Jakarta.
perencanaan
pengkoordinasikan
pembangunan,
Pendekatan
Praktis,
Rineka
pelaksanaan
programpembangunan, dan
LAN, 2000, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
penggerakkan
Pemerintah, Modul Sosialisasi Sistem
dan pengembangan partisipasi masyarakat
AKIP, LAN-RI, Jakarta.
dalam pembangunan), juga belum maksimal namun sudah menunjukkan kinerja yang
Singarimbun,M. Dan Sofian Effendy, 2000, Metode
cukup baik.
Penelitian Survei, Jakarta, LP3ES.
Saran Beranjak penelitian
di
dari atas
kesimpulan maka
dirasa
Taliziduhu
hasil
Ndraha,
1999,
Pembangunan
Masyarakat, Jakarta, Bina Aksara
perlu
mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :
--------------------------------, 2000, Pembangunan :
1. Kinerja kepala kampung Nduma dalam
Dilema dan Tantangan, Yogyakarta,
penyelenggaraan
pemerintahan
Pustaka Pelajar.
perludiperbaiki dan ditingkatkan. Untuk itu kepala
kampung
perlu
meningkatkan
kemampuan dan pengetahuan di bidang pemerintahan dan pembangunan, dan juga meningkatkan kerja sama dengan semua unsur terkait di kampung terutama dengan
8
