KINERJA KEPALA KAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAMPUNG AROMAREA DISTRIK KOSIWO Oleh : Daud BH. Ayomi Abstrak Kampung sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pekampungan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pekampungan. Pemberdayaan masyarakat peKampungan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan peKampungan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pekampungan bersifat multiaspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pekampungan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional. Kepala Kampung merupakan pimpinan tertinggi di Kampung. Oleh karena itu kepala Kampung bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di Kampung. Selain pemimpin dalam roda pemerintahan, kepala Kampung juga memiliki kinerja penting dalam pembangunan yang ada di Kampung. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pembangunan Kampung menjadi tanggung jawab kepala Kampung dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sehingga maju dan mundurnya suatu Kampung tergantung dari sosok pemimpin yang ada di Kampung tersebut. Salah satu konsep pembangunan fisik yang merangkum nilai-nilai sosial saat ini adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Di Kampung Aromarea terdapat banyak program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung ini sebahagian besar berasal dari PNPM dan dari pihak swasta. Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung ini mencakup pembangunan fisik Kampung dan pembangunan non-fisik yang menitik beratkan pada pembinaan generasi muda dan perbaikan gizi ibu hamil dan balita. Hal di atas senada dengan hasil wawancara saya dengan Bapak Kepala Kampung Aromarea,; “Program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung ini meliputi pembangunan fisik seperti perbaikan rumah rakyat. Sedangkan program pemberdayaan yang bersifat non-fisik antara lain pembinaan generasi muda, perbaikan gizi ibu hamil dan balita” Untuk pembangunan non fisik, khususnya pembinaan generasi muda merupakan program utama kepala Kampung. Dengan mata pencaharian pokok adalah sebagai petani
dan buruh bangunan. Dan sebahagian besar penduduk Kampung melakukan pernikahan dini. Ini dikarenakan selain didukung oleh wilayahnya yang sebagian besar dari luas wilayah Kampung adalah lahan pertanian. Kata Kunci : Kepala Kampung, Pemberdayaan Masyarakat
Pendahuluan Kampung sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pekampungan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pekampungan. Pemberdayaan masyarakat peKampungan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan peKampungan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pekampungan bersifat multiaspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pekampungan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama. Pemberdayaan masyarakat Kampung merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain : 1. Pembangunan Fisik Pembangunan fisik adalah pembangunan dalam prasana produksi yaitu pembangunan atau pemugaran rumah rakyat,dimana penulis menitik beratkan dalam kinerja kepala Kampung dalam melaksanakan pengawasan pemugaran rumah warga. 2. Pembangunan Non Fisik Pembangunan nonfisik contohnya usaha perbaikan kesehatan, dan pendidikan serta pengembangan sosial budaya. Pembangunan fisik dan nonfisik kampung ini perlu dilakukan secara seimbang.Dimana peneliti memfokuskan pada dua program pemberdayaan masyarakat, yakni pembinaan generasi muda dan perbaikan gizi ibu hamil dan balita apakah sudah benar-benar berjalan sesuai aturan kinerja kepala kampung dengan baik atau tidak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang Kampung. Pasal 1 1. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek atau sektor-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil; dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan kemampuan diri mereka. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Sasaran yang dituju adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki keberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung Aromarea Distrik Kosiwo karena berdasarkan kenyataan yang ada hampir 50% masyarakat Kampung Aromarea Distrik Kosiwo berada dalam garis kemiskinan dan tingkat pendidikan yang cenderung masih rendah. Sedangkan Kampung ini telah berhasil meraih piagam penghargaan sebagai Kampung pembayar pajak bumi dan bangunan tercepat. Sangat timpang rasanya jika Kampung Aromarea Distrik Kosiwo sebagai Kampung swadaya dengan masyarakat yang selalu tepat waktu membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Berdasarkan uraian di atas maka penulis meneliti, dengan judul “Kinerja Kepala Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung Aromarea Distrik Kosiwo”. Konsep Kinerja Bernardin dan Russel (dalam Ruky,Teori Kinerja 2002:15) memberikan pengertian atau kinerja sebagai berikut : “performance is defined as the record of
outcomes produced on a specified job function or activity during time period. Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi- fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu. Menurut Gibson, dkk (2003: 355), job performance adalah hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja kefektifan kinerja lainnya. Sementara menurut Ilyas (Kinerja Teori Penilaian dan Penelitian 1999: 99), kinerja adalah penampilan hasil kerja personil maupun dalam suatu organisasi. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi. Pengertian kinerja lainnya dikemukakan oleh Payaman Simanjuntak (Manajemen dan Evaluasi Kinerja 2005:1) yang mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu.Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. Menurut Irawan (Manajemen Konflik, 2002:11), bahwa kinerja (performance) adalah hasil kerja yang bersifat konkret, dapat diamati, dan dapat diukur. Jika kita mengenal tiga macam tujuan, yaitu tujuan organisasi, tujuan unit, dan tujuan pegawai, maka kita juga mengenal tiga macam kinerja, yaitu kinerja organisasi, kinerja unit, dan kinerja pegawai. Berdasarkan beberapa teori tentang kinerja dan prestasi kerja dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja maupun prestasi kerja mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang. Dengan demikian bahwa kinerja maupun prestasi kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang karyawan diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kinerja dapat berupa penampilan individu maupun kelompok kerja personel. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personel yang menduduki jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga pada keseluruhan jajaran personel dalam organisasi. Defenisi Pemerintahan Kampung Dan Kepala Kampung Keberadaan Kampung telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara tradisional dan turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan Kampung. Dalam perkembangannya Kampung kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundangundangan. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten. Menurut Bintarto R (Pengantar Geografi Kampung), pengertian Kampung adalah sebagai berikut : Pengertian Kampung adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur sosial, politis, dan kultural yang terdapat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain Kemudian pengertian Pemerintahan Kampung sendiri, menurut Momon Soetisna Sendjaja dan Sjachran Basan, yaitu : “Pemerintahan Kampung adalah kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung” Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa kepala Kampung mempunyai peranan dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan Kampung. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di Kampung. Seorang kepala Kampung merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya. Di samping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, kepala Kampung juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan di bidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat. Dengan berbagai kenyataan seperti di atas maka dapat dikatakan bahwa tugas dan kewajiban seorang kepala Kampung amatlah berat. Mengingat tugasnya yang berat tersebut maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terutama dalam hal menjalankan serta meningkatkan pembangunan bagi masyarakatnya ia perlu dibantu oleh perangkat Kampung yang lain di samping perlu baginya untuk mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan aparat pemerintah yang ada di atasnya maupun dengan aparat lain yang terkait. Konsep Pemberdayaan Masyarakat 1. Konsep Pemberdayaan Pemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris, power diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Menurut Korten (Pembangunan yang memihak Rakyat, 1992) pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non-material melalui redistribusi modal. Sedangkan Pranarka dan Vidhyandika (Pemberdayaan Kelompok Miskin 1996:56) menjelaskan pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Selain itu menurut Paul,Samuel (Community Participation in Development Projects-The World Bank Exprerince, 1987) pemberdayaan berarti pembagian
kekuasaan yang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Menurut Robert Dahl (Democracy and Its Critics, 1983:50), pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya. Sementara Hulme dan Turner (Sociology of Development:Theories, policies and Practices, 1990:214-215) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan yang berubah antar individu, kelompok dan lembaga. Menurut Talcot Parsons (dalam Prijono, 1996:64-65) kekuatan merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan kekuatan dalam pemberdayaan adalah daya, sehingga pemberdayaan dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan. Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat. Pemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaan powerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan), tidak berdaya, tidak mampu menolong diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan sendiri (Prijono, 1996:54). Selain itu pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk, berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Tipe Dan Dasar Penelitian Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe kualitatif deskriptif yang pada akhirnya akan memberikan gambaran faktual mengenai Kinerja Kepala Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung Aromarea Distrik Kosiwo. Hasil Penelitian Kepala Kampung merupakan pimpinan tertinggi di Kampung. Oleh karena itu kepala Kampung bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di Kampung. Selain pemimpin dalam roda pemerintahan, kepala Kampung juga memiliki kinerja penting dalam pembangunan yang ada di Kampung. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pembangunan Kampung menjadi tanggung jawab kepala Kampung dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Sehingga maju dan mundurnya suatu Kampung tergantung dari sosok pemimpin yang ada di Kampung tersebut. Salah satu konsep pembangunan fisik yang merangkum nilai-nilai sosial saat ini adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Di Kampung Aromarea terdapat banyak program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung ini sebahagian besar berasal dari PNPM dan dari pihak swasta. Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung ini mencakup pembangunan fisik Kampung dan pembangunan non-fisik yang menitik beratkan pada pembinaan generasi muda dan perbaikan gizi ibu hamil dan balita. Untuk melaksanakan tugasnya, pemerintah Kampung membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya, tersedianya fasilitas atau perlengkapan yang tersedia menunjang lancarnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana salah satu faktor itu adalah tersedianya kantor Kampung dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan Kampung dan sebagai tempat dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan, pelaporan, pencatatan, dan berbagai kegiatan lainnya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh ketersedianya fasilitas atau peralatan, misalnya dalam rapat Kampung dan kegiatan penyuluhan pertanian akan berjalan lancar jika tersedianya tempat beserta peralatan tulis menulis misalnya papan tulis (black board), LCD, dan Laptop yang digunakan dalam rapat dan penyuluhan. Contohnya saja saat melakukan penyuluhan pertanian, masyarakat tidak begitu paham dengan apa yang disampaikan oleh penyuluh karena hanya berupa penjelasan saja tanpa menggunakan papan tulis dan LCD sehingga masyarakat tidak begitu paham dan tertarik dalam mengikuti penyuluhan. Hal ini juga berdampak pada program pemberdayaan masyarakat yang lain. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat Kampung, mengatakan: “Dalam pemberdayaan masyarakat, fasilitas sangat dibutuhkan untuk menunjang terselenggaranya kegiatan Kampung dengan baik, contohnya saja saat ada penyuluhan pertanian yang diberikan oleh dinas pertanian daerah, warga kurang tertarik dan paham karena penyampaian hanya seperti orang berpidato. Sehingga warga Kampung kurang tertarik dan memahami. Beda jika menggunakan fasilitas seperti laptop karena bisa langsung dilihat materinya dan bisa ditampilkan jenisjenis hama dan cara pengolahan perkebunan. Jadi fasilitas dan peralatan sangat mempengaruhi dalam pemberdayaan masyarakat”. Olehnya itu, dari data di atas dapat dilihat faktor fasilitas atau peralatan teknologi mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pencapaian pembangunan. Semakin lengkap dan canggih fasilitas atau peralatan teknologi yang tersedia di Kampung akan membuat partisipasi masyarakat akan meningkat, sebaliknya semakin
tidak lengkap fasilitas dan peralatan yang tersedia akan membuat partisipasi masyarakat menurun. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung Aromarea terbagi atas dua, yakni; a. Pembangunan fisik Pembangunan fisik Kampung yakni pembangunan dalam prasarana produksi yaitu pembangunan saluran irigasi tersier yang dananya berasal dari alokasi dana Kampung. b. Pembangunan non fisik Sedangkan pembangunan non fisik penulis fokuskan pada dua program pemberdayaan masyarakat, yakni pembinaan generasi muda dan perbaikan gizi ibu hamil dan balita. Pembinaan generasi muda dilakukan kepala Kampung melalui dua aspek yakni aspek keagamaan dan aspek ekonomi. Sedangkan perbaikan gizi ibu hamil dan balita dilakukan melalui penimbangan rutin yang dilakukan setiap dua kali dalam sebulan di lima posyandu yang ada disetiap dusun. Selain itu, diberi pula makan bubur sehat sebagai gizi tambahan bagi anak yang berumur 8 bulan hingga umur 3 tahun. Pemberian susu bagi ibu hamil dan penyuluhan kesehatan rutin setiap bulan. 2. Kinerja kepala Kampung dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni: a. Kinerja kepala Kampung dalam pembinaan. Pembinaan kehidupan masyarakat Kampung dilakukan oleh kepala Kampung melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang sudah dianut oleh masyarakat Kampung sejak dulu, yakni menumbuhkan kembali semangat gotong royong. Sedangkan kepala Kampung menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari masyarakat sendiri. Kegiatan sehari-hari dilakukan dengan cara bergotong royong, baik itu dalam membersihkan Kampung, melakukan pembangunan Kampung, bahkan dalam membasmi hama tikus dan kegiatan lainnya. Pembinaan juga dilakukan melalui pendekatan keagamaan dengan merayakan hari-hari besar keagamaan,seperti ibadah bersama tiap bulan sekali. Selain kegiatan pembinaan kehidupan juga dilakukan oleh kepala Kampung melalui kegiatan non formal seperti melakukan dialog terbuka kepada warganya. Pembinaan perekonomian Kampung dilakukan oleh kepala Kampung lebih bersifat pada pengelolaan keuangan Kampung dengan seefisien mungkin. Saran 1. Peningkatan kinerja kepala Kampung dalam pemberdayaan masyarakat harus lebih dioptimalkan lagi, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada di
Kampung semakin berkembang dan agar warga masyarakat Kampung lebih berdaya dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan masyarakat. Daftar Pustaka Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan PeKampungan dan Perkotaan, Yogyakarta, Graha Ilmu. Dahl, Robert ,1983. Democracy and Its Critics. New Haven Conn: Yale University Press. Daldjoeni, N dan A. Suyitno. 2004. PeKampungan, Lingkungan dan Pembangunan. Bandung: PT. Alumni Friedmann, John. 1992. Empowerment: The Politics of Alternative Development. Chambridge: Blackwell Publishers. Gibson, 2003. Perilaku Manajemen Organisasi, erlangga. Hulme, David & M. Turner, 1990. Sociology of Development: Theories, Policies and Practices. Hertfordshire: Harvester Whearsheaf. Irawan, 2001. Manajemen Konflik. Salemba John M.Ivancevich. Perilaku dan Manajemen Organisasi, Erlangga Kartasasmita, Ginandjar. 1997. Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES. Korten, David C. 1984. Pembangunan yang Memihak Rakyat. Jakarta : Lembaga Studi Pembangunan. Momon Soetisna Sendjaja, Sjachran Basan, Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Kampung, Bandung, Alumni, 1983, hal. 90. Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Siagian, S.P., Administrasi Pembangungan, Jakarta, Gunung Agung, 1983, hal.69. Soetrisno, Loekman, 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Suharto, Edi. 1997. Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran. Bandung : Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSPSTKS). Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : PT. Refika Aditama. Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media.
Sumaryadi, I Nyoman, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi & Pemberdayaan Masyarakat, Citra Utama, Jakarta. Wahab, Solichin Abdul, dkk., 2002. Masa Depan Otonomi Daerah. Malang: Percetakan SIC. Sumber Lain: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014.
