Peranan Majelis Tua-Tua Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( Suatu Studi di Kampung Bungalawang Kec. Tabukan Tengah, Kep

Peranan Majelis Tua-Tua Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( Suatu Studi di Kampung Bungalawang Kec. Tabukan Tengah, Kep. Sangihe)

Oleh : SANDY ALDIS LOMBONAUNG.

ABSTRAK Dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintah desa disebutkan bahwa desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengeluarkan PERDA Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2007 tentang Majelis Tua-Tua Kampung(MTK), dengan tugas pokok dan fungsi yaitu sebagai lembaga legislasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Majelis Tua-tua Kampung (MTK) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bungalawang Kec. Tabukan Tengah, Kab. Sangihe yang dimaksud di dalamnya adalah pelaksanaan 5 TUPOKSI MTK di Kampung Bungalawang, yaitu: menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membentuk panitia pemilihan kepala kampung, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung, menetapkan peraturan kampung bersama kepala kampung, dan melakukan pengawasan terhadap peraturan kampung dan peraturan kepala kampung. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Tupoksi dari MTK seperti partisipasi masyarakat, pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa, pendapatan/ insentif, sistem pemilihan anggota MTK, dan fasilitas operasional. Dari faktor tersebut secara keseluruhan dapat dilihat apakah kinerja MTK di Kampung Bungalawang sudah terlaksana dengan baik atau belum. Kata kunci: Majelis Tua-Tua Kampung, Pemerintahan Desa

BAB I A.

Latar Belakang Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakatnya, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengeluarkan Perda Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2007 tentang Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) yang merupakan nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tentunya memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga legislasi dan wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan

yang

sejajar

dalam

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan,

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan yang mengatur tentang MTK tapi tanpa implementasi yang jelas menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja MTK itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi. Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa kinerja Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) di Desa Bungalawang telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya kembali pengurus Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) pada periode sebelumnya secara keseluruhan sehingga kesimpulan awal yang didapat oleh peneliti bahwa tugas pokok dan fungsi MTK di desa telah dilaksanakan dengan baik ataukah ada faktor lain yang menunjang terpilihnya MTK di Desa Bungalawang sebanyak 2 (dua) periode. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahanpermasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu “Peranan Majelis Tua – Tua Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. B.

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah

adalah bagaimana peranan Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bungalawang Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe ? C. Tujuan Penelitian Penelitian ini berjuan untuk: Mengetahui peranan Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bungalawang Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Sangihe. D.

Kegunaan Penelitian Penelitian ini mempunyai 2 kegunaan yaitu: 1. Kegunaan teoritis 2. Keguanaan Praktis

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A.

Konsep Peranan Peranan berasal dari kata peran, berarti seuatu yang menjadi bagian atau yang

memegang pimpinan yang terutama. Peranan menurut Levinson sebagaimana dikutip Oleh Soejono Soekamto (1982), sebagai berikut: Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dala kehidupan masyarakat. B.

Konsep Majelis Tua - Tua Kampung (MTK) Majelis Tua-Tua Kampung selanjutnya disebut MTK adalah Badan yang

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2000. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka MTK pun telah dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali lewat dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2007 tentang Majelis Tua-Tua Kampung (MTK). Di dalamnya telah diatur mengenai fungsi dan kewenangan MTK untuk menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. MTK sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi. C.

Konsep Pemerintahan Desa Agus Dwiyanto (2002) Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling

sedikit kata ” perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang memiliki ketaatan. Apabila dalam suatu Negara kekuasaan peerintahan, dibagi atau dipisahkan maka terdapat antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif),

sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (legislatif), dan yang melaksanakan peradilan

(disebut

yudikatif).

Pemerintahan

adalah

pelaksanaan

kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, dibidang politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan Negara pada setiap tingkatnya dan merupakan instrument kebijakan Negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dalam masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN A.

Jenis penelelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor (1998)

mendefenisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diambil. B.

Fokus Penelitian Penelitian ini berfokus pada Peranan Majelis Tua-Tua Kampung dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan adalah mekanisme bekerjanya seluruh komponen unsur lembaga pemerintahan kampung sesuai dengan Tugas dan fungsinya masing-masing demi terciptanya kesejahteraan masyarakat di kampung Bungalawang. Peranan MTK adalah pelaksanaan seluruh rangkaian proses tugas pokok dan fungsi MTK sebagaimana ditetapkan dengan Perda Kabupaten kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2000 yang direvisi menjadi Perda Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2007 tentang MTK yang meliputi: 1.

Pelaksanaan Tupoksi, indikator - Menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat - Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Kampung - Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung - Menetapkan peraturan Kampung bersama Kepala Kampung - Mengawasi Pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung

2.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tupoksi, Indikatornya - Masyarakat - Pola hubungan kerja sama dengan pemerintah Kampung

- Insentif/Pendapatan - Rekruitmen - Fasilitas Operasional C.

Jenis dan Sumber Data

a.

Jenis Data Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data

Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain. b.

Sumber Data 1. Data Primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan narasumber. 2. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait sesuai dengan kebutuhan data dalam penelitian ini.

D.

Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevansi dengan topik penulis, maka

penulis mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1.

Observasi

2.

Interview

3.

Dokumentasi

E.

Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

analisis data deskriptif kualitatif dimana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A.

Keadaan Geografis Secara geografis kampung Bungalawang terletak di wilayah Tabukan Tengah

dengan batas wilayah sebagai berikut: 

Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Miulu.



Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Kuma.



Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Miulu.



Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Bira.

Kampung bungalawang terdiri dari 4 dusun atau lindongan yaitu Lindongan 1 meliputi Lehi, Lindongan 2 meliputi Puntieng, Lindongan 3 meliputi sebagian soa dan Lindongan 4 meliputi sebagian soa sampai dengan Balangseke. Dari ibukota kecamatan Tabukan Tengah pusat kampung berjarak 1 km, sedangkan dari ibukota kabupaten berjarak 20 km dan dan dapat di tempuh dengan kendaraan bermotor sekitar 50 menit sampai 1 jam. B.

Keadaan Demografi Penduduk merupakan unsur terpenting bagi desa yang meliputi jumlah,

pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat (Bintarto, 1983:13). Jumlah penduduk di Desa Bungalawang sampai dengan akhir tahun 2012 adalah 822 jiwa dengan 168 Kepala Keluarga. C.

Gambaran Umum Pemerintahan Desa Bungalawang Desa Bungalawang dibentuk pada tahun 1939 yang merupakan pemekaran dari

desa Kuma. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Majelis Tua-Tua Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Maka selanjutnya dalam pembahasan ini akan dibahas secara terpisah mengenai keadaan pemerintah desa dan Majelis Tua-Tua Kampung (MTK). D.

Pemerintah Desa

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup: a. b.

Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang

diserahkan pengaturannya kepada desa.

c.

Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

Kabupaten/Kota. d.

Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang- undangan

diserahkan kepada desa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. E.

Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) Bungalawang Majelis Tua-tua Kampung merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jalannya pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh MTK. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2000 yang telah direvisi menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 4 Tahun 2007 tentang Majelis Tua-Tua Kampung.

BAB V HASIL PENELITIAN A.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Majelis Tua-Tua Kampung A.1.

Fungsi MTK: Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

runtutan proses menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana tertulis dalam Perda Kabupaten Sangihe Nomor 4 Tahun 2007 tentang MTK pasal 16 adalah sebagai berikut:  Menggali Yang dimaksud dengan menggali adalah seluruh pengurus MTK tidak hanya tinggal diam dan menunggu masyarakat untuk datang memberikan, aspirasi entah itu dalam bentuk usulan atau keluhan, tapi seluruh pengurus MTK proaktif turun ditengah masyarakat kemudian mencari tahu masalah yang sedang berkembang, sekaligus menjelaskan fungsi dan wewenang MTK termasuk didalamnya fungsi menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kemudian MTK meminta agar masyarakat tidak perlu ragu untuk segera menyampaikan semua aspirasi dari masyarakat.

 Menampung Yang dimaksud dengan menampung adalah seluruh pengurus MTK melakukan rapat internal untuk membahas permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat dan juga merangkum segala bentuk aspirasi masyarakat baik itu dalam bentuk usulan atau keluhan yang masing-masing pengurus MTK dapatkan ketika turun langsung ditengah masyarakat.  Menyalurkan Yang dimaksud dengan menyalurkan adalah semua permasalahan, aspirasi dalam bentuk usulan atau keluhan yang telah selesai ditampung dalam rapat internal MTK, kini telah siap dibawa dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh unsur penyelenggara kampung yang didalamnya melibatkan perangkat kampung, MTK dan juga masyarakat. Sedapat mungkin MTK menyampaikan sebagaimana maksud yang diharapkan oleh masyarakat. Namun pihak pemerintah kampung tetap diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Seharusnya MTK dapat menggali, menampung dan menyalurkan puluhan aspirasi yang ada dalam masyarakat namun hanya beberapa saja yang terealisasi. Ini terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh MTK mengenai kedudukan dan fungsinya kepada masyarakat sehingga masyarakat belum sepenuhya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh MTK. Hal ini mengakibatkan kurangnya inisiatif masyarakat untuk menyampaikan dan menyelesaikan permasalahannya kepada pengurus MTK. Maka berdasarkan hasil observasi dan penelitian penulis, dapat diketahui tugas dan wewenang MTK dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum berjalan dengan baik A.2.

Fungsi MTK: Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

Untuk mencapai tujuan mensejahterahkan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan Kampung, Pemerintah Kampung dan MTK, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat. Dalam pembentukan Kepala Desa, sebelum diadakan pemilihan Kepala Desa, MTK terlebih dahulu membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Panitia-panitia tersebut dapat berasal dari tokoh-tokoh masyarakat, unsur- unsur perangkat desa, maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa, setelah itu anggota MTK

berembuk dan berunding kemudian memutuskan siapa-siapa yang menjadi panitia pemilihan. A.3.

Fungsi MTK: Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

Desa MTK di dalam mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa selalu berkoordinasi dengan panitia pemilihan kepala desa. Di dalam mengusulkan pengangkatan kepala desa, setelah Panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan, MTK berdasarkan berita acara pemilihan yang diberikan oleh ketua panitia pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada pemerintah daerah tentang calon kepala desa yang telah disetujui dan telah memenuhi persyaratan. Setelah mendapat surat keputusan dari pemerintah daerah tentang penetapan calon kepala desa, MTK menginstruksikan kepada panitia pemilihan kepala desa agar melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Hasil dari pemilihan kepala desa tersebut kemudian dilaporkan oleh panitia pemilihan kepala desa kepada MTK. Calon Kepala Desa yang terpilih ditetapkan dengan keputusan MTK berdasarkan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan. Selanjutnya, MTK menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih dan Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan penetapan kepala desa terpilih.

A.4.

Fungsi MTK: Menetapkan Peraturan Kampung Bersama Kepala

Kampung Beberapa tahap atau langkah-langkah yang ditempuh oleh MTK dalam menetapkan Peraturan Desa yaitu menampung usulan-usulan baik yang berasal dari MTK maupun Kepala Desa dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Setelah itu, usulan-usulan tersebut dibahas dan dievaluasi, terhadap hasil evaluasi tersebut kemudian dilakukan penetapan bersama dalam bentuk rancangan untuk selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Desa. Dalam tahap pembentukan Peraturan Desa, gagasan atau usulan-usulan lebih banyak berasal dari Kepala Desa dibandingkan dari pihak MTK. Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan dan wawasan MTK yang dirasa masih minim dan juga karena Kepala Desa yang terpilih sudah lebih mengetahui tentang keadaan dan kondisi desa tersebut. Proses pembuatan Peraturan Desa mulai dari merumuskan peraturan desa

sampai pada tahap menetapkan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah desa, tidak ada kendala ataupun hambatan berarti yang dijumpai. A.5.

Fungsi MTK: Melaksanakan Pengawasan Terhadap Peraturan Desa dan

Peraturan Kepala Desa Di dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan desa, MTK melakukan tindakan-tindakan apabila terdapat peraturan desa yang tidak berjalan di masyarakat. Bentuk tindakan yang dilakukan oleh MTK adalah dengan menegur dan memberikan nasehat, dan kemudian membahas bersama dengan pemerintah desa. Pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan desa di desa Bungalawang tidak hanya melibatkan MTK saja, tetapi juga melibatkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri B.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Majelis

Tua-Tua Kampung (MTK) di Kampung Bungalawang Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya termasuk faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tupoksi MTK. B.1.

Masyarakat Masyarakat

merupakan

faktor

penentu

keberhasilan

MTK

dalam

melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada MTK menjadikan MTK lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi MTK. Memang tidak semua masyarakat mengatakan kinerja MTK baik atau memuaskan. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang kurang puas atau merasakan bahwa kinerja MTK masih kurang baik. Masyarakat, tidak hanya menjadi faktor pendukung tapi juga bisa menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan. B.2.

Pola hubungan kerja sama dengan Pemerintah Kampung

Salah satu faktor yang berpengaruh di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi MTK di Kampung Bungalawang adalah pola hubungan kerja sama terciptanya hubungan yang harmonis antara MTK dengan Pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adannya niat baik untuk saling membantu

dan

saling

mengingatkan

mendukung

jalannya

kinerja

MTK.

Keharmonisan ini disebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai yaitu untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sebagai unsur yang bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, MTK dan Pemerintah Kampung selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antara keduanya. B.3.

Tunjangan/Insentif

Adanya pemberian insentif atau pendapatan juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam memacu kinerja MTK untuk menjadi lebih baik dan merupakan wujud penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap MTK Pemberian insentif yang dinilai belum memadai bagi anggota MTK terkadang menjadi penghambat dalam meningkatkan kinerja. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti diketahui bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah masih sangat minim. Hal inilah yang terkadang membuat anggota menomorduakan tugasnya. Insentif yang diberikan masih jauh untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami sehingga kami masih perlu untuk mencari pekerjaan sampingan. B.4.

Rekruitmen/Sistem pemilihan Anggota MTK Sistem

rekruitmen/pemilihan

anggota

MTK

di

Desa

Bungalawang

menggunakan sistem pemilihan langsung oleh tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Orang-orang yang dipilih untuk menduduki jabatan MTK ini merupakan orang yang danggap mampu baik dari segi pendidikan, maupun pengaruhnya dimasyarakat dalam hal ini mampu bekerja sama dan mampu menangkap serta membaca masalah-masalah yang ada di desa. Hal ini menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota MTK. Dalam pemilihan anggota MTK ini tidak dilakukan begitu saja. Tokoh-tokoh masyarakat juga melihat dan menilai orang-orang layak menjadi anggota MTK. Orang-orang yang menjadi anggota MTK sudah memiliki pengetahuan yang lebih dan wawasan yang bagus tentang pemerintahan sehingga orang-orang tersebut mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah desa nantinya. B.5.

Fasilitas Operasional

Fasilitas operasional dapat menjadi faktor berpengaruh demi kelancaran kinerja MTK. Tidak adanya tempat khusus bagi MTK sebagai pusat kegiatan administrasif layaknya lembaga legislatif lainnya. Meskipun MTK hanya bekerja dalam skala desa, hal ini juga menjadi faktor berpengaruh. Selain itu, tidak adanya kendaraan operasional yang bisa digunakan oleh MTK untuk memperlancar, mempermudah dan mempercepat kinerjanya untuk melakukan sosialisasi dan juga melakukan pengawasan peraturan-peraturan desa. Untuk menunjang kinerja anggota MTK, hal lain yang dibutuhkan yaitu sarana dan prasarana seperti tempat atau kantor sebagai pusat kegiatan. Selain itu dibutuhkan juga kendaraan operasional (kendaraan) untuk menunjang sosialisasi peran dan kelancaran kinerja MTK di desa ini.

BAB VI PENUTUP 6.1

Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Bungalawang Kec. Tabukan Tengah Kab. Kepl. Sangihe, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu : 1.

Peranan Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Kampung dikampung Bungalawang sudah sesuai dengan Tupoksi yang diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2007. Namun ada satu tupoksi dari MTK yang tidak berjalan sebagaimana mestinya yakni menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Ini disebabkan karena MTK tidak maksimal dalam melakukan sosialisasi tentang tugas dan fungsinya hingga berdampak pada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh MTK, dan juga mengakibatkan kurangnya inisiatif masyarakat untuk menyampaikan segala permasalahannya kepada pengurus MTK. 2.

Secara Keseluruhan faktor masyarakat, Pola hubungan kerjasama dengan

pemerintah desa, Pendapatan/insentif, Rekruitmen/sistem pemilihan anggota MTK, serta Fasilitas Operasional, sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan sehingga peranan lebih nampak dalam penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan. 6.2

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut : 1.

Majelis Tua-Tua Kampung di kampung Bumgalawang diharapkan melakukan

rapat evaluasi terhadap perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kampung Bungalawang, seperti optimalisasi fungsi menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 2.

Ketua MTK, Sekretaris dan anggota-anggotanya dalam perannya sebagai

penyelenggara pemerintahan kampung harus konsisten terhadap tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Perda Kab. Kepl. Sangihe No. 4 Tahun 2007, agar tidak terpengaruh dengan faktor-faktor yang menghambat kinerja perannya. Dengan begitu proses penyelenggaraan pemerintahan dikampung bungalawang dapat berjalan dengan optimal. DAFTAR PUSTAKA Abdulkarim Aim. 2008, Pendidikan Kewernegaraan, Grafindo Media Pratama, Bandung Abdul Syani. 1987, Sosiologi, Kelompok dan Masalah Sosial, Fajar Agung, Jakarta Ach Wasir Ws. 1999, Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta Amin Ittihad Zainul, M.si. Drs. 2002, Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Terbuka, Jakarta Burhan Bungin Metodologi Penelitian Sosial:Format-format kuantitatif dan Kualitatif 2001 Airlangga University Press Surabaya Hamijoyo, 2007. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi, Yogyakarta, UGM Press Haw Widjaya, 2007 Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia (Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), PT. Grafindo Persada, Jakarta Haw. Widjaya. 2008 Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli dan Utuh. Raja-wali pers, Jakarta Haw. Widjaya. 2004 Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Rajawali Pers, Jakarta LAN dan BPKP, 2000. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta Sarundajang, 2002. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta Taliziduhu Ndraha. 1987. Metodologi Pemerintahan Indonesia. Bina Aksara, Jakarta Wasistiono Sadu. 2007. Prospek Pengembangan Desa. Fokus Media, Bandung Dokumen Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2000 tentang Majelis Tua-Tua Kampung Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2007 tentang Majelis Tua-Tua Kampung