Jurnal Administrasi Publik
Dampak Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua Di Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua
Wiwie S.Iryanti di bawah bimbingan : 1. Dra. M. S. Pangkey, M.Si 2. Dr. Verry Y. Londa, S.sos, M.Si
ABSTRACT The point of the special autonomy for Papua region which are intended to improve the standard of living in terms of improving the welfare and progress of the people of Papua, the freedom to empower wealth, accelerating economic development and respect for the rights - basic rights of the people of Papua, but in reality the impact of the implementation of the policy for ± 13 years has not been fully felt by the indigenous people of Papua. This study used quantitative methods with sampling done by 5 (five) village 1 (one) villages in the region of East Mimika district of Papua Mimika Provini. The study sample of 100 respondents assign less capable of being taken at random, from 5 villages and 1 sub-district with a number of different respondents Wania village where the village as much as 9 respondents, 15 respondents mware village, village Tipuka were 21, 16 Kaugapu village people, village Hiripau 6 and hometown Pomako 33 people. Making the sample size is determined by the number of residents in each village / urban village. Collecting data on the use of simple linear regression statistical analysis and product moment correlation. Based on the analysis of the data showed: (1) the regression coefficient of the special autonomy impact on the welfare of indigenous Papuans is 0.689 scale. (2) the correlation coefficient of the special autonomy for the welfare of the indigenous people of Papua is 0.345 and the coefficient of determination is 0.119 or 11.9%. Based on these results it can be deduced that the impact of the special autonomy policy on the welfare of indigenous Papuans enough impact on the indigenous Papuans. Based on the conclusions suggest that the performance of the special autonomy be improved in order to give effect to the indigenous people of Papua is not a good standard of living. Keywords: Special Autonomy, Papuans welfare PENDAHULUAN Pada
tahun
2001,
kesejahteraan, kemakmuran, dan pengakuan
Pemerintah
terhadap hak - hak dasar rakyat Papua.
Indonesia mengesahkan UU No. 21 tahun
Kondisi masyarakat Papua dalam bidang
2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi
pendidikan, ekonomi, kebudayaan dan sosial
Papua. Lahirnya otonomi khusus bagi Papua
politik masih memprihatinkan. Malahan,
ini di latar belakangi oleh faktor belum
sebagian di antara mereka masih hidup di
berhasilnya Pemerintah dalam memberikan
zaman batu. Selain itu, persoalan - persoalan
107
Jurnal Administrasi Publik
mendasar seperti pelanggaran hak - hak asasi
pihak sangat jelas bahwa keinginan banyak
manusia
orang Papua adalah kemerdekaan penuh dari
dan
kesejahteraan
pengingkaran masyarakat.
terhadap
Papua
masih
RI,
sebagaimana
di
sampaikan
dalam
belum dapat di selesaikan secara adil dan
kongres Papua II di jayapura (29 mei sampai
bermartabat. Pasal 1 angka 1 UU No. 21
30 juni 2000). Kita menyadari, bahwa kedua
tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi
belah pihak dengan alasannya masing -
Provinsi Papua menyatakan bahwa otonomi
masing jika terus berpegang teguh dengan
khusus adalah kewenangan khusus yang di
pendirian, sikap, dan prinsip termasuk
akui dan di berikan kepada Provinsi Papua
dengan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan
mencapai tujuannya, maka situasi konflik
masyarakat setempat.
akan sulit untuk di hindari dan konflik
Mengapa kepada provinsi Papua,
menggunakan
kekerasan
untuk
tersebut akan berkembang menjadi sangat
harus di berikan status otonomi khusus,
luas
berdasarkan undang – undang No. 21 Tahun
implikasinya. Dalam setiap konflik, korban
2001. Undang – undang ini tidak lahir begitu
yang akan berjatuhan dari kedua belah
saja dalam kevakuman. Ia lahir sebagai suatu
pihak. Undang – undang tentang otonomi
produk sejarah melewati suatu proses sejarah
khusus juga sekaligus membuka ruang bagi
yang panjang dalam konteks dinamika sosial
perbaikan untuk masa depan yang lebih baik,
–
serta membuka ruang untuk perbaikan dalam
politik
dan
keamanan
dari
negara
dan
lebih
dalam
dengan
memperjuangkan
segala
kebangsaan (Nation state) Indonesia. Ia lahir
rangka
dalam konteks penegakan hukum, HAM dan
kesejahteraan,
demokrasi. Undang – undang ini lahir
persamaan
sebagai upaya penyelesaian konflik. Sebagai
mengembangkan jati diri, harga diri, serta
jalan keluar untuk menciptakan win – win
harkat dan martabat sebagai manusia.
hak,
keadilan, dan
untuk
perbaikan perdamaian, membuka
Undang – undang ini juga membuka
situation antara rakyat Papua yang ingin merdeka dan melepaskan diri dari Negara
ruang
Kesatuan RI (NKRI) dan pemerintah RI
kepercayaan rakyat papua yang sangat
yang tetap kokoh teguh mempertahankan
merosot, di akibatkan oleh kekecewaan
integritas dan kedaulatan atas NKRI, di satu
rakyat papua yang sangat merosot, di
108
untuk
membangun
kembali
Jurnal Administrasi Publik
akibatkan oleh kekecewaan mereka sangat
kesenjangan antara daerah Papua dengan
dalam kepada pemerintah RI, dan sebaliknya
daerah lain di Indonesia. Selain itu undang-
membangun
undang otonomi khusus merupakan bentuk
kembali
kepercayaan
pemerintah RI kepada rakyat Papua. UU ini
kepedulian
dan
membuka kesempatan dan sekaligus sebagai
Indonesia
kepada
tantangan untuk pengembangan kapasistas
khususnya
penduduk
dan kapabilitas kepemimpinan
dan
malanesia. Dengan prinsip itu UU otonomi
rangka
khusus memperluas ruang gerak partisipasi
governance,
masyarakat asli Papua dalam segala bidang
manajemen
daerah/local
mengembangkan
dalam
good
demokrasi dan civil society di Provinsi
simpati
pemerintah
masyarakat asli
Papua
Papua
ras
pembangunan.
Papua (suebu, Gubernur Papua).
Mengenai pernyataan di atas tentang
Secara umum sistem pemerintahan
tujuan dari pada kebijakan otonomi khusus
orde baru yang di sebut dengan otonomi
untuk
daerah di percaya akan membawa rakyat
meningkatkan
pada
baik,
kekayaan alam di Provinsi Papua, khususnya
bermartabat, di mana ruang gerak untuk
Kabupaten Mimika dalam penelitian ini
bekerja dan menikmati hasil sendiri lebih
maka penulis mengambil suatu daerah yang
luas tanpa harus tereksploitasi oleh pusat.
dijadikan
Rakyat sepertinya bemafas lega bersama
berjalannya kebijakan otonomi Khusus,
memahami bahwa otonomi daerah itu lebih
daerah ini ialah sebuah kecamatan tetapi saat
baik dari sistem pemerintahan yang lama,
ini di sebut Distrik Mimika Timur (Mapuru
yang lebih. Sedangkan yang dapat mengerti
jaya) yang berada di wilayah pesisir
dengan baik dari substansi otonomi daerah
Kabupaten Mimika sebagai jalur utama pintu
adalah mereka kelas menengah keatas
masuk pintu masuk perdagangan barang dan
meskipun juga setengah - setengah minimal
jasa dengan menggunakan transportasi laut,
kita semua pemah berpikir tentang maksud
karena pelabuhan samudera yang cukup
dari otonomi sesungguhnya.
strategis.
kehidupan
yang
lebih
Otonomi khusus Papua sejatinya di
mengatasi taraf
sebagai
Dengan
kesenjangan hidup,
tempat
sosial,
mengelola
penelitian
demikian,
maka
pertumbuhan penduduk pun terus meningkat
tunjukan untuk mengatasi masalah- masalah
109
Jurnal Administrasi Publik
mengikuti perkembangan arus barang dan
masyarakat asli Papua akan tetapi dampak
jasa yang masuk ke wilayah Timika.
yang di hasilkan belum terjadi sebagaimana
Adapun kondisi riil Distrik Mimika
yang di harapkan oleh semua
Timur (Mapuru Jaya) dengan Luas wilayah
komponen karena nya di perlukan suatu
adalah 1.789 Km2 dengan presentase 9.13%
kajian ilmiah yang dapat mengungkapkan
dari luas keseluruhan Wilayah Kabupaten.
dan menjawab permasalahan ini maka untuk
Wilayah Distrik Mimika Timur terbagi
terarahnya penelitian ini peneliti membatasi
dalam 6 wilayah yaitu kelurahan Wania,
kajian penelitian ini dengan judul "Dampak
Kampung
Kebijakan
Kaugapu,
kampung
Mware,
kampung Tipuka, kampung Hiripau dan
Otonomi
Khusus
Terhadap
Masyarakat Asli Papua "
kampung Pomako. Dengan jarak dari Ibu
METODOLOGI PENELITIAN
Kota Kabupaten yaitu sejauh 20 km. Jumlah
A. Jenis penelitian
penduduk di Distrik Mimika Timur secara
Penelitian
ini
dirancang
sebagai
keseluruhan jumlah penduduk berdasarkan
suatu penelitian survei. Sesuai dengan tujuan
hasil pendataan sebanyak 12.122 jiwa.
penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh
Menurut sumber data pelaksanaan
kebijakan
otonomi
khusus
terhadap
bidang kemasyarakatan di wilayah distrik
masyarakat asli Papua di sebuah Distrik
Mimika Timur dalam salah satu kegiatannya
Mimika Timur (Mapuru Jaya), maka metode
yaitu kegitan Raskin maka berdasarkan data
yang digunakan adalah metode penelitian
tersebut terdapat jumlah masyarakat Papua
kuantitatif.
Miskin
di
berbagai
kampung
yaitu
B. Populasi & Sampel
Kelurahan wania 112 warga, Kampung
Penelitian ini akan di laksanakan di
Mware 180 warga, Kampung Tipuka 125
Distrik
warga, Kampung Kaugapu 196 warga,
kabupaten Mimika Provinsi Papua, di mana
kampung Hiripau 250 warga, Kampung
kawasan distrik ini berada pada Wilayah
Pomako 450 warga.
pesisir Kabupaten Mimika sebagai jalur
Mencermati fenomena di atas terlihat bahwa
kebijakan
otonomi
utama
khusus
(kecamatan)
pintu
perdagangan
memberikan dampak pada kesejahteraan
110
Mimika
masuk barang
dan
Timur-
pintu
masuk
jasa
dengan
Jurnal Administrasi Publik
menggunakan transportasi laut dan banyak
memberikan pengakuan dan penghormatan
di tempati oleh masyarakat asli Papua.
hak - hak dasar orang asli Papua serta
Populasi penelitian ialah semua
pemberdayaannya
secara
strategis
dan
warga masyarakat Distrik yang berjumlah
mendasar, mengadakan partisipasi rakyat
12.122 jiwa dengan mayoritas suku Kamoro
dalam
dan
pengwasan pemerintahan, membangun dan
Asmat.
Besar
sampel
responden
sebanyak 100 orang
perencanaan,
pelaksanaan
dan
mengarahkan masyarakat untuk mengola kekayaannya
A. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data Instrumen utama yang digunakan
sebagai
kebutuhan
upaya
dasar,dan
memenuhi mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik,.
dalam pengumpulan data ialah kuesioner,
Kedua : "kesejahteraan masyarakat asli
selain itu digunakan teknik wawancara dan
Papua
dokumentasi sebagai instrumen pelengkap.
sebagai
variabel
(konsekuen,output/dipengaruhi)"
Penggunaan instrumen penelitian tersebut
simbolkan
dapat dijelaskan sebagai berikut : Kuesioner,
dengan
operasionalnya
Interview, Studi dokumentasi.
Y,
adalah
dependen yang
di
dengan
definisi
suatu
Tingkat
kepuasan merujuk kepada keadaan individu
B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Dalam penelitian ini dan definisi
atau kelompok, yang dapat di ukur dari
operasional yang di gunakan adalah sebagai
mental, dan spiritual.
berikut :
C. Teknik Analisis Data
kualitas hidup dari segi materi , fisik,
Pertama : "kebijakan otonomi khusus di
Penelitian ini menggunakan teknik
Distrik Mimika Timur sebagai variabel
analisis data pendekatan kuantitatif dengan
independen (prediktor/mempengaruhi)" yang
menggunakan
di simbolkan dengan X, dengan definisi
deskriptif dan statistik inferensial, yaitu
operasionalnya kebijakan diberikan
pusat
mengurusi meningkatkan
pengaruh
suatu
sebagai berikut :
kewenangan
yang
a. Analisis
adalah
tentang
rumus-rumus
kepada
statistik
statistik
deskriptif
yang
daerah
untuk
digunakan ialah analisis tabel frekuensi
guna
lebih
dan persentase. Teknik analisis ini
daerahnya kemandirian
digunakan
daerahnya,
111
untuk
mengetahui
dan
Jurnal Administrasi Publik
mendeskripsikan implementasi khusus,
dan
tentang
variabel
pemberdayaannya
kebijakan
otonomi
mendasar, mengadakan partisipasi rakyat
variabel
kesejahteraan
dalam
masyarakat asIi Papua. b. Analisis
statistik
parametrik
yang
sederhana dan korelasi sederhana
kebutuhan
lakukan
pedoman.
yaitu:
1)
dan
memenuhi mewujudkan
ini di tujukan kepada keberlangsungan kehidupan
dengan
masyarakat
yang
mendapat
perhatian besar dari pemerintah untuk itu di buatnya keputusan ini yaitu suatu kebijakan
Hasil
yang di rasa mampu membantu membenahi
penelitian akan di deskripsikan dalam 2 kategori,
dasar,
upaya
(distrik) Mimika Timur. Dampak kebijakan
menggunakan daftar pertanyaan yang di sebagai
sebagai
khususnya di daerah Papua di Kecamatan
merupakan hasil wawancara dengan seluruh
persiapkan
dan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik
DAN
Hasil penelitian yang di sajikan nanti
di
pelaksanaan
dan
mengarahkan masyarakat untuk mengola kekayaannya
yang
strategis
pengawasan pemerintahan, membangun dan
HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Variabel Penelitian
kehidupan masyarakat Asli Papua yang
kebijakan Otonomi
mencakup di dalamnya berbagai bentuk
khusus, dan 2) kesejahteraan Masyarakat asli
dampak kebijakan otonomi khusus ini yaitu
Papua 1.
perencanaan,
digunakan ialah analisis regresi linier
responden,
secara
bentuk regulatory , bentuk distributive dan
Deskripsi Kebijakan Otonomi Khusus
bentuk constituent.
Dampak kebijakan otonomi khusus
Distribusi data di atas menunjukan
yang di maksud ialah pengaruh yang kuat
bahwa realisasi daripada kebijakan otonomi
yang mengakibatkan keadaan positif atau
khusus sebagian besar cukup di rasakan oleh
negative mengenai suatu kebijakan otonomi
masyarakat asli papua dan merasa realisasi
khusus di mana adanya kewenangan yang diberikan
pusat
mengurusi meningkatkan
kepada
daerah
untuk
guna
lebih
daerahnya kemandirian
kebijakan
ini
cukup
berdampak
bagi
kehidupan mereka, juga dari pengamatan yang kurang merasakan dampak kebijakan
daerahnya,
otonomi khusus ini ialah di karenakan oleh 2
memberikan pengakuan dan penghormatan
faktor yaitu mereka yang tidak proaktif ikut
hak - hak dasar orang asli Papua serta 112
Jurnal Administrasi Publik
serta dalam mendftarkan diri untuk di data
cukup
oleh pemerintah desa, juga jarang mengikuti
rendah/kurang 10% orang dapat di katakan
kegiatan sosialisasi dari pemerintah atau
kurang sejahtera.
karena kelalaian pemerintah distrik yang
sejahtera
sedangkan
yang
Hasil penelitian tersebut dapat di
tidak peka melihat pertumbuhan penduduk
simpulkan
yang
semakin
masyarakat Asli Papua di lihat dari 10
meningkat. Atas dasar inilah maka dapat di
indikator dari segi materi, fisik, mental dan
simpulkan bahwa sebagian besar masyarakat
spiritual. Menunjukan bahwa masyarakat
Asli Papua cukup merasakan dampak dari
asli Papua ialah dapat di katakan cukup
pada kebijakan otonomi khusus ini.
sejahtera.
2.
B. Hasil Analisis Data
tahun
per
tahunnya
Deskripsi Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua Kesejahteraan masyarakat asli Papua
bahwa
tingkat
kesejahteraan
Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukan
yang di maksud di sini ialah suatu Tingkat
bahwa
realisasi
dampak
daripada kebijakan otonomi khusus cukup di
kepuasan merujuk kepada keadaan individu
rasakan oleh sebagian masyarakat juga di
atau kelompok, yang dapat di ukur dari
tunjukan oleh masyarakat Asli Papua yang
kualitas hidup dari segi materi, fisik, mental,
cukup sejahtera dan sebagian merasa baik
dan spiritual. Yang di ukur dalam cakupan
dalam realisasi kebijakan otonomi khusus
segi materi ialah rumah, pangan, dan
dan sebagian kecil belum merasakan dampak
sandang, dari segi fisik ialah kesehatan dan
dari pada kebijakan otonomi khusus.
lingkungan, dari segi mental ialah fasilitas
Untuk mengetahui dampak kebijakan
pendidikan dan budaya sedangkan yang
otonomi
termasuk dalam cakupan segi spiritual ialah
khusus
terhadap
kesejahteraan
masyarakat asli Papua maka di lakukan
moral , etika dan keserasian (adaptasi).
analisis data dengan menggunakan teknik
Berdasarkan hasil tabulasi maka di
analisis statistic regresi linier sederhana dan
peroleh gambaran tentang kesejahteraan
korelasi product moment sederhana.
masyarakat Asli Papua. Dari 100 responden
Hasil analisis data menggunakan
yang di teliti ada sebanyak 8 orang atau 8%
analisis regresi linier untuk mengetahui pola
yang dapat di katakan baik/sejahtera, 82
hubungan fungsional dari variable dampak
orang atau sebanyak 82% masyarakat yang 113
Jurnal Administrasi Publik
kebijakan otonomi khusus terhadap variable
tunjukan oleh nilai koefisien determinasi (r²)
kesejahteraan
sebesar 0,1190 Angka ini punya pengaruh
masyarakat
Asli
Papua.
Berdasarkan analisis regresi linier maka di
tertentu
peroleh
kesejahteraan masyarakat asli papua melalui
hubungan
fungsional
variable
sebesar
11,9
%
terhadap
dampak kebijakan otonomi khusus (X)
persamaan regresi
terhadap kesejahteraan
sisanya di tentukan oleh variable lain
masyarakat
Asli
Papua (Y), yaitu sebagai berikut: Ŷ = 30,35
Ŷ = 30,35 + 0,689 X
sebanyak 88,1%
+ 0,689 X
Berdasarkan
perhitungan
uji
Pada persamaan regresi linier ini data
signifikasi di mana 𝛼 = 0,05, n = 100 uji
di ketahui bahwa koefisien arah regresi (b)
satu pihak;dk = 100 – 2 = 98 sehingga di
adalah 0,689 dan koefisien konstanta (a)
peroleh hasil t ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 3,640 dan t table =
adalah 30,35 Jelas bahwa nilai koefisien arah
0,1996 , dengan demikian t ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥
regresi (b) 0,689 bertanda positif ini
t table maka Ho di tolak, hal ini berarti ada
memiliki pengertian bahwa variable dampak
hubungan
kebijakan
rendah yaitu sebanyak 0,345.
otonomi
hubungan
khusus
terhadap
mempunyai kesejahteraan
Sebagaimana
analisis
data
hubungan
tersebut
C. Pembahasan
masyarakat asli Papua. Hasil
walaupun
yang
telah
di
menunjukan
kemukakan di atas bahwa arah kebijakan
bahwa nilai koefisien korelasi (r) sebesar
otonomi khusus untuk wilayah Papua yang
0,345 dengan interprestasi koefisien korelasi
di maksudkan untuk memperbaiki taraf
ini menunjukan bahwa hubungan antara
hidup dalam hal peningkatan kesejahteraan
kebijakan otonomi khusus dan kesejahteraan
dan kemajuan masyarakat Papua, kebebasan
masyarakat hampir sempurna sehingga dapat
untuk memberdayakan kekayaan, percepatan
di maknai bahwa variable kebijakan otonomi
pembangunan ekonomi dan penghormatan
khusus
memiliki
terhadap hak – hak dasar masyarakat papua
terhadap
kesejahteraan
hubungan
dampak
masyarakat
asli
melalui hasil penelitian yang di lakukan
Papua.
terhadap 100 responden ternyata kebijakan Besar pengaruh atau daya penentu
variable
kebijakan
otonomi
khusus
otonomi khusus cukup memberi dampak
di
114
Jurnal Administrasi Publik
terhadap
kesejahteraan
masyarakat
asli
kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah
papua.
provinsi/kabupaten/kota dan rakyat papua Pembahasan mengenai hasil analis
untuk mengatur dan mengurus sendiri secara
korelasi r- pearson dan regresi linier
kreatif dalam kerangka NKRI. Kewenangan
sederhana berkaitan dengan hasil tersebut
yang lebih
dapat di gambarkan bahwa hubungan antara
mencakup kewenangan untuk mengatur
variable X dan variable Y rendah namun
pemanfaatan kekayaan alam di wilayah
dalam sebuah realita setelah melakukan
provinsi papua sebesar – besarnya bagi
penelitian peneliti menurut tanggapan dari
kemakmuran rakyat papua, memberdayakan
100 responden mengenai kebijakan otonomi
potensi perekonomian , social dan budaya
khusus ini sebagian besar responden tidak
yang di miliki, termasuk di dalamnya
terlalu memahami tentang adanya kebijakan
memberikan peranan yang signifikan bagi
ini,
peneliti
orang asli papua melalui wakil- wakilnya
mengenai tujuan pemberian hak khusus ini
untuk terlibat dalam proses perumusan
maka
kebijakan
setelah
di
jawaban
jelaskan
oleh
responden
mengenai
pemberian hak khusus ini baik bahkan
luas
daerah,
tersebut
berarti
menentukan
pula
strategi
pembangunan dengan tetap menghargai
sangat baik bagi mereka, namun realitanya
Peningkatan
kebutuhan
anggaran
realisasi daripada kebijakan ini belum
pemerintah daerah di provinsi papua harus
sepenuhnya di rasakan oleh masyarakat,
juga
pemerintah dalam hal ini sudah memberi
penyelenggaraan
bantuan dengan membangun tempat tinggal
pelayanan,
layak untuk masyarakat asli yang ada di
pembangunan. Dalam kaitan ini, penataan
Distrik
beberapa
keuangan daerah menjadi penting. Langkah
masyarakat yang tidak mendapati tempat
awal yang harus di lakukan dan sekaligus
tinggal ialah mereka yang tidak terdaftar
merupakan
dalam mendapatkan subsidi dari pemerintah
pengelolaan
(dana Otsus).
melakukan klarifikasi terhadap kewenangan
Mimika
Timur
dan
Otonomi khusus bagi provinsi papua pada
dasarnya
adalah
di
siasati
agar
memperlancar
tugas
dan
pemberdayaan
prasyarat keuangan
dalam daerah
pengelolaan keuangan daerah.
pemberian
115
fungsi dan
penataan adalah
Jurnal Administrasi Publik
Secara makro kondisi perekonomian
selama ini belum sepenuhnya memenuhi
Papua masih jauh tertinggal di banding
rasa
dengan
mendukung
daerah
lainnya
di
Indonesia,
keadilan,
belum
tercapainya
kesejahteraan
khususnya di Jawa. Tingkat kemiskinan
rakyat,
masyarakat papua tergolong sangat tinggi
terwujudnya penegakan hokum dan belum
dan berada di deretan paling bawah di antara
sepenuhnya
termiskin di Indonesia. Kondisi yang sagat
terhadap HAM, 2) pengelolaan pemanfaatan
ironis dengan potensi sumber daya aam yang
hasil kekayaan alam belum di gunakan
begitu melimpah, tanah yang luas namun
secara optimal untuk meningkatkan taraf
sedikit penduduknya (blair dan Philips,
hidup masyarakat asli papua.
2003).
belum
sepenuhnya
sepenuhnya
menampakan
mendukung
penghormatan
Berdasarkan pembahasan di atas Besarnya
pendapatan
di
maka Hasil penelitian ini bermaksud untuk
hasilkan di papua tidak berkorelasi langsung
melibatkan pemerintah bahwa pemerintah
dengan
harus lebih meningkatkan lagi
kinerja
daripada
khusus,
tingkat
pendapatan
yang
kesejahteraan
penduduk
papua
dan karena
kebijakan
otonomi
pengelolaannya yang buruk dan banyak
pemberian status hak dan kewenangan
terjadi kebocoran. Secara teoritik, kegiatan
secara khusus terhadap masyarakat asli
ekstratif di tanah papua sesungguhnya sudah
papua menunjukan adanya perhatian yang
lebih
membawa
besar dari pemerintah, bantuan yang sangat
kemakmuran ekonomi asalkan dapat di
berarti bagi masyarakat papua yang dapat di
kelola dengan baik, jujur dan transparan.
katakan jauh dari pada taraf hidup yang baik,
dari
cukup
untuk
Dalam realitanya jumlah penduduk
Membantu masyarakat yang kurang paham
yang sedikit tidak serta merta berarti bahwa
dengan
penduduk papua khususnya orang asli
mensosialisasikan kepada masyarakat awam
papua, sejahtera. 80 % rumah tangga adalah
papua, membina mengelola dana maupun
rumah tangga yang miskin, beberapa factor
kekayaan alam yang mereka miliki dan
penyebabnya
membuka
penyelenggaraan
antara
lain;
1)
pemerintahan
dan
adanya
mengadakan
pelaksanaan pembangunan di provini papua
116
peluang sarana
kebijakan
bekerja /prasarana
dengan
dengan untuk
Jurnal Administrasi Publik
mengembangkan
usaha
tani
maupun
lebih
peternakan yang di miliki.
meningkatkan
kinerja
kebijakan
otonomi khusus bahkan pemerintah juga
Untuk memprediksikan peningkatan
harus proaktif mengadakan dalam mendata
kesejahteraan masyarakat asli papua sebagai
penduduk di wilayahnya agar pembagian
dampak dari peningkatan kinerja kebijakn
dana
khusus maka dapat di lakukan perhitungan
menciptakan pemerintahan yang baik (good
persamaan
regresi
governance)
progress
memasukan
nilai
pemerintahan
yang
persamaan
regresi
linier.
Dengan
variable
dalam
merata
yang
baik
berkualitas
serta
dari maka
resultnya ialah terciptanya masyarakat yang
Apabila kinerja kebijakan otonomi khusus di
mandiri, berkualitas, sejahtera, makmur dan
tingkatkan sebesar nilai (score) maksimun
adil.
yakni
KESIMPULAN DAN SARAN
maka
analisis
khusus
data.
40,
hasil
X
otonomi
dapat
di
prediksi
peningkatan kesejahteraan masyarakat asli
A. KESIMPULAN
papua yaitu sebagai berikut:
Berdasarkan uraian di atas dan hasil
Ŷ = 30,35 + 0,689 (40) = 57,91 Melalui
penelitian yang telah di kemukakan pada bab
perhitungan
ketepatan
sebelumnya, maka dapatlah di peroleh
prediksi di atas menunjukan bahwa apabila
kesimpulan sebagai berikut:
kinerja kebijakan otonomi khusus dapat di
1. Berdasarkan
tujuan
pemberian
tingkatkan sebesar niai maksimun variable
kewenangan khusus kepada Daerah
tersebut hasil pengamatan (40) dari kondisi
Papua ini sangatlah baik dan dapat
yang ada sekarang, untuk itu di harapkan ada
berdampak
peningkatan keluarga yang di katakana
maksimal bagi kelangsungan hidup
kurang mampu sebesar 57,91 skala, jika di
masyarakat ras malanesia ini namun
hitung
pengukuran
realitanya pelaksanaan kebijakan ini
variable ini (75) maka hasil prediksi
belum sepenuhnya berdampak bagi
meningkat sebanyak 77,22 %. Dengan
masyarakat di Distrik Mimika Timur.
prediksi
dampak
Hal ini di sebabkan oleh tingkat
kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat
kesejahteraan yang masih di bawah rata
asli papua dengan ini maka pemerintah harus
– rata, walaupun dari hasil distribusi
dalam
skala
sebanyak
ideal
77,22
%
117
positif
jika
kinerjanya
Jurnal Administrasi Publik
responden yang tinggi ialah kategori
maka akan lebih meningkatkan lagi
baik/cukup namun realita yang di amati
kesejahteraan masyarakat asli papua,
peneliti dapat di katakan masyarakat
terjadi peningkatan taraf hidup kea rah
yang tinggal di wilayah ini masih belum
yang lebih baik.
sejahtera.
D.
2. Walaupun
melihat
kinerja
SARAN
otonomi
Berdasarkan kesimpulan dari hasil –
khusus ±13 tahun sudah cukup di
hasil dalam penelitian ini maka dapat di
rasakan masyarakat namu realitanya
kemukakan beberapa saran kepada pihak –
sebagian
pihak
masyarakat
masih
merasa
terkait
(implementor)
daripada
kekurangan, walaupun ada bantuan
kebijakan otonomi khusus, yaitu sebagai
pemerintah yaitu penyediaan tempat
berikut:
tinggal namun taraf kehidupan belum
1. Responsive
dari
pada
pemerintah
baik seperti pangan, sandang, fasilitas
setempat sangat di butuhkan dalam
pendidikan, fasilitas kesehatan. dsb.
penyelenggaraan
3. Berdasarkan analisis regresi linier dan
kinerja
otonomi
khusus yang menjadikan masyarakat
korelasi product moment menunjukan
yang mandiri dan sejahtera.
bahwa kebijakan otonomi khusus cukup
2. Dengan
adaya
perhatian
khusus
berdampak positif dalam artian bahwa
daripada pemerintah pusat terhadap
±8% masyarakat dapat di katakan
masyarakat asli papua maka pemerintah
sejahtera, 82% cukup sejahtera, di ukur
setempat lebih meningkatkan kordinasi
berdasarkan
kesejahteraan
dengan instansi BPS Kota mimika,
yaitu memiliki rumah, sandang dan
dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan
papan tercukupi, bahkan secara fisik
instansi terkait lainya.
indikator
(kesehatan,
lingkungan),
mental
3. Pengelolaan
pendapatan
daerah
(pendidikan, budaya) serta spiritual
hendaknya di kelola dengan baik, jujur
(moral, etika). Dengan demikian Jika
dan transparan agar dampaknya di
pelaksanaannya
rasakan langsung oleh masyarakat asli
kebijakan
otonomi
khusus lebih baik atau kinerjanya
Papua.
maksimal (efektif dan efisien, responsif)
118
Jurnal Administrasi Publik
4. Pemerintah maksimal
provinsi lagi
papua
dalam
lebih
http://alsaindonesia.org/site/otonomi-
penyusunan
khusus-papua-sudahkah-
strategi dasar dalam pembangunan,
berimplikasi-terhadap-kesejahteraan-
melakukan pengawasan dan monitoring
dan-kemakmuran-rakyat-papua/
kinerja kebijakan otonomi khusus.
Riduawan,2008.
Bandung; Alfabeta
Nest: Allen and Unwin
Soebu, Barnabas.2008. otonomi
Badan Statistik Papua, “suku Bangsa Asli Urutan
Abjad”
Sumber dari lembaga pemerintahan Undang-undang Republik Indonesia No.21
FRAME%20WEB%202005/PENDU
Tahun
DUK/SUKU%20BANGSA%20ASL
khusus Bagi Provinsi Papua
I%PAPUA%20MENURUT%MENU RUT%20URUTAN%20ABJAD.hm Edi Suharto, Kebijakan SosiaI sebagai kebijakan publik, Bandung: Alfabeta Iva Rachmawati, Papua simpuI Jamrud Khatulistiwa, Yogyakarta; ASW AJA Keban.Yeremias., Enam dimensi strategis administrasi publik konsep, Teori, Dan Isu, Y ogyakarta; Gava Media Kamus Saku IImiah Populer edisi 6, Jakarta; GAMA Mudhar, Ahmad. 2011. Otonomi khusus
terhadap
sudahkah
berimplikasi
kesejahteraan
kemamkmuran
rakyat
khusus
Papua, Masa
http://www.Papua.go.id/bps/LEFT%
papua;
teknik
Sugiyono, 2008, statistika untuk penelitian,
Australian Policy Handbook, Crows
Menurut
dan
menyusun tesis, Bandung; Alfabeta
DAFTAR PUSTAKA Brigman, peter dan Glyn davis (2004), The
Papua
Metode
dan papua
119
2001
Tentang
Otonomi
