PERANAN KEPALA DISTRIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Suatu Studi di Distrik Bibida Kabupaten Paniai Propinsi Papua Oleh : NICOLAUS YATIPAI Abstrak Terselenggaranya good governanace di wilayah pemerintahan Distrik merupakan prasyarakat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan citacinta bangsa dan Negara. Dalam hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggunjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. perluh diperhatikan pula adanya mekanisme untuk menguasai akutanbilitas pada instansi pemerintah di Distrik dan memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Distrik, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikassi resposbilitas manajerial pada tiap lingkungan organisasi yang tujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Peraturan pemerintah No. 101 Tahun 2000, merumuskan arti good governance sebagai berikut : “emerintahan yang mengembang akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas , teransparansi, pelayana prima ,demokrasi, efektifitas dan efisiensi , supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. a. Latar Belakang Didalam implementasi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 dibidang ketatanegaraan pemerintah Republik Indonesia dinyatakan bahwa pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang pemerintah daerah. Salah satu agenda penting reformasi dan sebagai batu penjuru penyelenggaraa pemerintahan daerah adalah kehadiran Undang-Undang No.32 tahun 2004 . Yaitu penyelenggaraan desentralisasi dan otomoni daerah telah membawah serangkaian perubahan, baik pada tataran filosofi, pola dan fungsi utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun paradigmayang digunakan. Dengan keleluasaan kewenangan yang diberikan kepada setiap daerah otonomi dan diterapkan pola otonomi asimetris, maka format dan isi otonomi daerah akan berbeda antara satu sama lainnya. Refleksi dan keleluasaan kewenangan pemerintahan Distrik/kecamatan telah berubah statusnya menjadi wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, serta perubahan fungsi utama pemerintah daerah yang menjadi fasilitator dan pelayanan masyarakat. Undang-undang 21 tahun 2001 “tentang
otonomi khusus bagi propinsi papua, adalah kewenangan khusus yang diakuai dan memberikan kepada propinsi papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat. Tentang pedoman organisasi Distrik/Kecamatan juga menyebutkan bahwa Kepala Distrik/Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan wewenang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/walikota. Dan juga Kepala Distrik sebagai perangkat Daerah maka, kepala distrik memiliki kewenangan delegatif, yaitu: Distrik dipimpin oleh Kepala Distrik yang
dalam
pelaksanaan
tugasnya
memperoleh
pelimpahan
Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi. Tugas
sebagian
wewenang
dan fungsi Kepala
Distrik sebagai administrator pemerintahan, administrator pembangunan, dan administrator kemasyarakatan. Jelas memainkan peranan yang sangat penting dalam mengkoordinasikan berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakat baik sebagai instansi vertikal maupun instansi-instansi otonomi/dinas-dinas daerah yang ada di wilayah Distrik. Mekanisme koordinasi dalam rangka peranan Kepala Distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Distrik sangat ditentukan oleh unsur itu sendiri. Di lain sisi, Kepala Distrik
sebagai
kepala
wilayah
dalam
menjalankan
tugasnya
dituntut
untuk
mengkoordinasikan seluruh aktivitas instansi terkait diwilayahnya, sementara disisi lain, Kepala Distrik adalah perangkat daerah kabupaten/kota.Tugasnyapelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.kepala distrik memiliki otoritas untuk mengambil kebijakan-kebijakan, baik yang berkaitan dengan implementasi dari pusat atau menciptakan kondisi-kondisi baru yang mendukung kearah tujuan organisasi pemerintahan diwilayahnya sebagai akibat dari tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dalam otonomi khusus propinsi Papua, juga tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagian dari integral yang sangat penting dari sistem pemerintah daerah. Karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi khusus Papua lebih ditinjau pada upaya membangun orgaranisasi efektif
dan
efisien. Semangat reformasi telah mewarnai pemberdayagunaa aparatur
pemerintah dengan tuntutan mewujudkan administrasi pemerintah yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dan mengikut sertakan dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh kepala Distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Distrik serta, dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang
bersih dan mampu menyediakan iklim masyarakat yang konduktif (public goods) dan pelayanan (service) sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. b. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka, yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah : “Bagaimana peranan Kepala Distrik dalam mewujudkan Good Governance di Distrik Bibida Kabupaten Paniai? c.
Tujuan Dan Manfaat Penelitian a. Tujuan penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian, antara lain: 1. Untuk menggambarkan dan menganalisis Peranan Kepala Distrik
dalam
Mewujudkan good governace di Distrik Bibida Kabupaten Paniai. 2. Untuk
menggambarkan
dan
menganalisis
Peranan
Kepala
Distrik
dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Distrik Bibida. b. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini, meliputi dua dimensi yaitu : 1. Manfaat ilmiah Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukkan atau perbandingan bagi yang berminat untuk meneliti topik pembahasan yang berkaitan dengan masalah Peranan Kepala Distrik dalam mewujudkan good governance. Sebagai bahan perbandingan terhadap apa yang didapat dibangku kuliah yang bersifat teori dengan pelaksanaannya 2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbansih terhadap pemerintah Distrik Bibida dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas pemerintah Distrik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana informasi bagi Kepala Distrik dalam pengambilan kebijakan untuk mencapai kepemerintahan yang baik di Distrik Bibida.
METODOLOGI PENELITIAN
a. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian di Distrik Bibida Kabupaten Paniai Propinsi Papua.Distrik Bibida merupakan salah satu Distrik Kota. Distrik Bibida
mempunyai wilayah kerja yang
membawahi lima (5) Kampung yang ada wilayah kerja di Distrik Bibida. b. Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif.Kualitatif dimana data yang diperoleh melalui sumber data, akan dianalisa dan akan dideskripsikan sehingga data-data yang ada menjadi fenomena yang akan diteliti. Deskriptif
adalah usaha untuk
menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta yang ada pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan fenomena-fenomena secara lengkap dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan dan kondisinya. c. Populasi Dan Sampel Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasil diperoleh dari menghitung atau mengukur kualitas maupun kualitatif dari pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap.(Sudjana .N. 1995:5). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Staf Pegawai Kantor Distrik Bibida dan masyarakat di Distrik Bibida. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini,sebagai berikut : Dengan demkian jumlah sampel yang diambil dari penelitian ini adalah berjumlah 30 orang responden. c. Fokus Penelitian Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan perumusan masalah yang diangkat maka, yang menjadi fokus penelitian, yaitu: -Peranan Kepala Distrik dalam mewujudkan good governance terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. d. Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data-data yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian nanti baik data sekunder maupun data primer, maka ditempuh/dijangkau dengan cara-cara, yaitu sebagai berikut: 1.
Data sekunder, dengan cara mendatangi lokasi yang sudah ditetapkan terlebih dahulu sebagai objek penelitian;
2.
Data primer, dengan cara mengadakan
wawancara atau dialog secara langsung
kepada Para Staf Kantor Distrik Bibida dan Masyarakat di Distrik Bibida pada umumnya yang ditentukan sebelumnya sebagai responden. e. Teknik Analisa Data
Analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif
kualitatif,
sedangkan untuk mencari tingkat perbandingan dalam suatu variabel maka dipergunakan teknik analisa presentase. f.
Variabel Dan Definisi Operasional Dalam penelitian ini
terdapat dua variabel yang akan diteliti,yaitu : variabel
independen atau bebas (variabel pengaruh) dan variabel dependen atau terikat (variabel terpengaruh). Yang menjadi variabel independen atau bebas adalah peranan kepala Distrik, sedangkan variabel dependen atau terikat adalah mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Adapun definisi operasional dari variabel-variabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : a.
Peranan Kepala Distrik adalah tercapainya tujuan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Distrik yang dilakukan oleh Kepala Distrik , secara efektif dan efisien.
b.
Mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) adalah pelaksanaan kegiatan disetiap bidang untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efektif dan efisien. HASIL PENELITIAN
a. Hasil penelitian Dalam organisasi manapun termasuk di pemerintahan Distrik, Kepala Distrik memegang peranan yang sangat strategis dan penting.Berhasil atau tidaknya sebuah institusi pemerintahan atau birokrasi publik menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas pemerintahnya. Oleh karena itu, kedudukan pemimpin sangat mendominasi semua aktivitas yang dilakukan dalam instansi pemerintahan atau birokrasi publik. Dalam konteks birokrasi publik kita yang sangat paternalistik, para staf (bawahan) berkerja selalu tergantung kepada pimpinan. Apabila pimpinan tidak memiliki kemampuan manajerial yang baik, maka tugas-tugas yang diemban oleh institusi itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dan dalam kenyataannya tidak sedikit pemimpin birokrasi publik di berbagai tingkatan (level) yang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin yang baik. Akibatnya, Reformasi Birokrasi (RB) tidak bisa terlaksana dengan baik seperti yang diharapkan. Dari berbagai kajian mengenai kepemimpinan pada birokrasi publik, menujukkan masih lemahnya kepemimpinan dalam berbagai level atau tingkatan. Kemampuan manajerial pemimpin pada umumnya masih rendah.Selain itu, kapasitas dan kesadaran pemimpian yang memiliki kewajiban untuk melayani sangat terbatas, bahkan tidak
sedikit malah sebaliknya mereka justru minta dilayani.Kewenangan formal seorang pimpinan kadang dijadikan senjata ampuh untuk menggerakkan bawahan. Akibatnya, staf atau bahawahan bekerja bukan karena kesadarannya sendiri, tetapi karena tekanan atasan, sehingga hubungan antara atasan dan bawahan tidak harmonis. Solidaitas bawahan hanya bersifat semu, penuh dengan kepura-puraan dan keterpaksaan. Padahal, antara atasan (pimpinan) dan staf (bawahan) merupakan satu kesatuan tim kerja yang harus dipeliharan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi. Manajerial tersebut harus tercipta dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.Partisipasi masyarakat sebagai salah satu pilar Good Governance dalam roda pembangunan cukup luas. Tambahan teori Prinsip-prinsip Good Governance, yaitu : 1. Partisipasi adalah Masyarakat Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif/bersifat membangun. 2. Tegaknya Supremasi Hukum Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. 3. Transparansi Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihakpihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh masyarakat. Peduli pada Stakeholder Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. 4. Berorientasi pada Konsensus Tata pemerintahan
yang baik menjembatani
kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakankebijakan dan prosedur-prosedur. Kesetaraan Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. 5. Efektifitas dan Efisiensi
Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga
membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
6. Akuntabilitas Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasiorganisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. 7. Visi Strategis Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif /pandangan tersebut. Salah satu tanggungjawab Kepala Distrik di dalam
organisasi pemerintahan adalah
wujudkan penyelenggaraan pemerintahan Distrik secara efekti dan efisien, yaitu sebuah tindakan yang dilakukan sebagai bentuk adaptasi suatu organisasi terhadap berbagai dinamika kondisi. Dalam era global sekarang ini jika suatu organisasi tidak berkeinginan melakukan adaptasi terhadap keadaan yang ada maka organisasi tersebut akan tertinggal. Salah satu bentuk adaptasi tersebuat tertuang dalam konsep manajemen perubahan.Manajemen perubahan, membicarakan tentan bagian-bagian serta variabel-variabel yang turut untuk diperhatikan dalam rangka menjadi suatu organisasi menjadi organisasi terus bertahan dalam berbagai kondisi serta situasi zaman.Dimana setiap pemimpin dengan kepemilikan visioner agar organisasi yang memimpinnya /dimilikinya mampu bertahan dan berkembang waktu ke waktu. Dengan kata lain sangggup berkompetisi dengan pasar global yang begitu kompetitif. Dan kata pepata di dunia ini tidak ada yang abadi, adapun yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Dan kota roma tidak dibangun dalam satu malam, pemimpin yang bijaksana mengerti benar jika perubahan dan pembangunan hanya dapat dilakukan dengan sabar serta menghargai setiap proses yang berlangsung selama perubahan dikerjakan. b. Kesimpulan 1. Sesuai hasil penelitian dan hasil dari 30 responden yang diwawancarai menyatakan bahwa kinerja pemerintah Distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan Distrik tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. 2. Prinsip akuntabilitas dalam mengimplementasikan pemerintahan Distrik oleh Kepala Distrik masih kurang efisien. Untuk menyerapkan good governance dalam pelaksanaan pemerintahan Distrik oleh Kepala Distrik Masih Transisi dalam aplikasinya. c. Saran
1. Pengukuran kinerja Pemerintah Distrik yang dilaksanakan secara terus menerus dalam berkesinambungan dapat memberikan umpan balik yang penting arti bagi upaya
perbaikan
guna
mencapai
keberhasilan
dalam
penyelenggaraan
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan Distrik di masa yang datang. 2. Untuk
mewujudkan
kepemerintahan
yang
baik
pemerintahan Distrik tidak segampang, untuk itu membutuhkan transparansi dan melibatkanantara stakehorders dan masyarakat umum secara efektif dan efisien.
Daftar Pustaka Agus Dwiyanto, 2008. Mewujudkan Good Governance, Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University, yogjakarta. Azra, Azyumardi. 2003. Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media. Asry Umar, ( Ktua Koperasi Primer Praja Mukti I. DEPDAGRI ), 2007. UURI No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua. CV.Citra Utama , Jakarta. Albert Wuysang, 2009. Kebijakan Publik, Bahan Ajar. Fisip , Usrat ,Manado. Didi Marzuki, 2006. Bekerja Demi Rakyat. Komunal, Jakarta. C.S. T. Kansi. 2005. Sisitem Pemerintahan Indonesia. PT. Bumi Aksara, Jakarta. Erwan Agus Purwanto dkk 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Gava Media, Jakarata. Gaspersz, Vincent, 2003. Manajemen Bisnis Total - Total Quality Management. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Gronroos, Michael, 1990. Perceived Service Quality Model. Published Ohio University Press, California. F. Rudy. Dwiwibawa (dk). 2008. Siap Jadi Pemimpin? Latihan Dasar Kepemimpinan. Kanisius, Yogjakarta. Haw Widjajah . 2003. Titik Berat Otonomi. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. H. M. H. Utiah, dkk,2009. Bahan Kuliah, Good Governance. Fisip Unsrat. Harbani Pasolong. 2008. Kepemimpinan Birokrasi. CV. Alfabta, Bandung. H. Inu Kencana Syafiie, 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. PT. Refika Aditama, Bandung. Imawan Riswanda. 2002. Desentralisasi, Demokrasi, Pembentukan Good Governance. Makalah, Jakarta. Inu .K. Syafiie . 2011. Etika Pemerintahan. PT Rineka Cipta, Jakarta. Irham Fahmi. 2012. Manajemen Kepemimpinan. Alfa Beta, Bandung. J. Kaloh. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah, suatu solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global. PT Rineka Cipta, Jakarta. Muhlis Madani . 2011. Dimensi Internasional Aktor Dalam proses Perumusan Kebijakan Publik..Graha Ilmu, Yogjakarta. Peter, J.H . 2003. Service Management in Managing The Image. Trisakti University, Jakarta. . Purwoko, Bambang, A., 2000. Asocial Security Highlight in Indonesia: An Economic Perspective. Komunika Jaya Pratama, Jakarta. Margaretha, 2003. Kualitas Pelayanan: Teori dan Aplikasi. Penerbit Mandar Maju, Jakarta. Martul, Shadiqqin, 2004. Implementasi Dimensi Kualitas Pelayanan Konsumen. Penerbit Sinar Grafika,Jakarta.
Murti Sumarni.2005.Metodologi Penelitian Bisnis. CV Andi Offset, Yogyakarta. Marshall Sashkin dkk, 2003. prinsip-prinsip Kepemimpinan. Erlangga,Jakarta. Makmur, 2011. Efektivitas kebijakan Kelembagaan Pengawasan. PT Refika Aditama , Bandung. Malian, S. dan S. Marjuki (editor). 2003. Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. UII Press: Yogyakarta. Nick McCormick 2012. Leadershiep In Action. PT Bhuana Ilmu Populer,Jakarta. Norman, Davis, 1992. Service Management System. Prentice Hall Ohio University Press, USA. Sadu Wasistiono dkk. 2009. Organisasi Kecamatan . Fokusmedia, Bandung. Sedarmayanti, 2003. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik). Upaya Membangun Organisasi Efektif dan efisien Melalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan. Cv. Mandar Maju, Bandung. Semuil Tjiharjadi,dkk, 2007. To Be A Great Leadr. C.v Adni Offset,Yogjakarta. Sadu Wasistiono (dkk) 2002. Menata Ulang Kelembagaan Organisasi Kecamatan . Citra Pindo, Bandung. Sedarmayanti. 2012. Good Governance, “ Kepemerintahan yang baik” bagian pertama edisi refisi. Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan efisiensi melalui restrukturisasi dan pemberdayaan. Cv Mandar maju.Bandung. Sedarmayanti. 2012. Good Governance. “Kepemerintahan yang Baik” bagian kedua edisi revisi. Membangun system manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance. Cv Manda maju, Bandung. Sedarmayanti. 2012. Good Governace.” Kepemerintahan Yang Baik & Good Corporate Governance. “ Tata kelola Perusahan Yang Baik”. Cv. Mandar Maju. Bandung. Tim Redaksi Fokusmedia, 2004, Undang-Undang No. 32 Tentang Pemerintahan Daerah. Fokusmedia, Bandung. Taliziduhu Ndraha,2005. Kybernologi “ Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan. PT Rineka Cipta, Jakarta. Veithzal Rivai (dkk) 2010. Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ramandey Frits. 2005. Pers Dan Otonomi Khusus Di Papua. Aji Jayapura & Foker LSM Papua, the Jayawijaya Intitut, Jakarta.
