Jurnal Administrasi Publik
ANALISIS KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DIKECAMATAN BONE KABUPATEN BONE BOLANGO PROPINSI GORONTALO Olivia F.C. Walangitan
Abstract The quality of public services from government bureaucracy very fall from expectation specially seen by the aspects accountability, responsibility, orientation of services, and effective services. The thing among others showed with still to neglectful service user importance in implementation public services. Based on problem background has been analyzed, then can formulate the problem how performance of government sub district Bone in public services. Based on problem formulation then direction of research to know how performance of government sub district Bone in public services and to identification the determine factors of government’s performance. This research treated and analyzed with use descriptive-analytic technique. Data source or respondent in this research is any civil servant in the sub district Bone office and the peoples, data source took with random sampling until sum the sample in this research 80 peoples. Result data analyzed to give a conclusion that the service unsure from apparatus performance sub district Bone is good but not optimal. Keywords : public service, government’s performance meningkatnya pengetahuan masyaraka, PENDAHULUAN disamping karena tumbuhnya iklim yang
A. Latar Belakang Masalah Salah
satu
misi
dan
tujuan
pembentukan birokrasi pemerintah adalah
lebih
demokratis
dalam
pengelolaan
administrasi publik dewasa ini.
untuk memberikan pelayanan sebaik –
Tuntutan tersebut amat muda
baiknya kepada masyarakat umum (
dipahami mengingat kinerja birokrasi
publik ). Namun hingga sekarang ini
pemerintah
kualitas
pelayanan
selama ini masih jauh dari harapan
publik oleh birokrasi pemerrintah masih
masyarakat. Hasil penelitian Dwiyanto (
merupakan isu yang banyak mengemuka.
2002 ) di beberapa Provinsi menemukan
Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat
bahwa kualitas pelayanan publik oleh
kepada
penyelenggaraan
birokrasi
menyelenggarakan
dalam
pelayanan
publik
pemerintah
untuk
birokrasi pemerintah masih sangat jauh
pelayanan
publik
dari yang diharapakan terutama dilihat
yang berkualitas adalah sejarah dengan Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
dari
aspek–aspek
akuntabilitas,
Jurnal Administrasi Publik
responsvitas, orientasi pada pelayanan,
melalui penempatan elit politik dan elit
dan efektifitas pelayanan. Hal tersebut
birokrasi sebagai variabel yang dominan
anatara lain ditunjukan dengan masih
dalam
sering diabaikan kepentingan pengguna
publik. Elit politik dan birokrasi, dan atau
jasa dalam penyelenggaraan pelayanan
yang dekat dengan mereka, seringkali
publik ; Norma dan criteria playanan
memperoleh perlakuan istimewa dalam
publik masih ditentukan oleh prosedur
penyelenggaraan
dan juklak; masih lemahnya kemampuan
(Dwiyanto dkk, 2002).
penyelenggaraan
pelayanan
pelayanan
publik
birokrasi pemerintah dalam menanggapi
Di tingkat daerah, kondisi seperti
keluhan dari masyarakat pengguna jasa;
itu diperburuk lagi dengan intervensi
keseriusan
pemerintah pusat yang terlalu besar.
pemerintah
menempatkan
kualitas pelayanan sebagai sentral dari
Hasil
perilaku bi rkrasi birokrasi publik masih
menemukan bahwa intervensi pemerintah
amat jauh sebagaimana terlihat dari
pusat yang terlalu besar dimasa lalu telah
kecenderungan energy yang dihabiskan
menyebabkan
birkrasi
dalam
daerah
publik
pemerintah daerah seringkali menjadikan
masih amat terbatas ( Dwiyanto, dkk,
pemenuhan peraturan sebagai tujuan, dan
2002).
bukan sebagai alat untuk meningkatkan
pemerintah
menyelenggarakan
Rendahnya
pelayanan
kualitas
pelayanan
penelitian
Mardiasmo
inisiatif
cenderung
dan
(2002)
prakarsa
mati
sehingga
pelayanan kepada masyarakat.
publik tersebut sangat muda dipahami
Sejak
tahun
1999
bangsa
mingingat birokrasi saat itu menjadi
Indonesia memasuki babak baru dalam
instrument yang efektif bagi penguasa
penyelengaraan otonomi daerah, yang
untuk mempertahankan kekuasaannya.
ditandai dengan keluarnya Undang –
Birokrasi publik lebih menempatkan
undang Pemerintah Daerah yang baru
dirinya lebih sebagai penguasa daripada
yaitu UU Nomor 22 tahun 199 yang
pelayanan
praktis mulai dilaksanakan
masyarakatnya.
sikap dan perilaku penyelenggaraan cendrung
birokrasi dalam
pelayanan
mengabaikan
kepentingan
Akibatnya,
masyarakat.
publik
2000.
Setelah
1 Januari
dilaksanakan
selama
kurang lebih empat tahun, undang –
aspirasi
dan
undang pemerintahan daerah tersebut,
Selain
itu,
dengan
mempertimbangkan
berbagai
tingginya budaya paternalistic telah ikut
perkembangan yang terjadi, kemudian
memperburuk system pelayanan publik
diganti dengan Undang – undang Nomor
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Jurnal Administrasi Publik
32 tahun 2004. Dalam perkembangan UU
luasnya untuk mengurus dan mengatur
No. 32 Tahun 2004 ini dirubah dengan
semua urusan pemerintah di luar 6 (
ditetapkannya UU No 8 Tahun 2005
enam) bidang urusan pemerintahan yang
tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun
menjadi
2004 tentang Pemerintah Daerah.
Disamping itu, daerah diberi keleluasan
Apabila dicermati, pada dasarnya
urusan
membuat
pemerintah
kebijakan
daerah
pusat.
untuk
misi dan tujuan dari kebijakan otonomi
menangani urusan pemerintahan yang
daerah
diserahkan
tersebut
adalah
:
pertama,
itu,
dalam
rangka
meningkatkan kualitas dan kuantitas
mewujudkan tujuan dibentuknya suatu
pelayanan
daerah, dan tujuan pemberian otonomi
publik
masyarakat
;
efisiensi
dan
ssumber
daya
dan
kesejahteraan
kedua,
menciptakan
daerah
pengelolaan
memberikan
efektivitas loka/
sendiri
terutama
pelayanan
dalam kepada
untuk
masyarakat, sesuai dengan potensi dan
kepentingan peningkatan kesejahteraan
karakteristik masing – masing daerah (
masyarakat,
UU No. 32 tahun 2004 ).
dan
daerah
itu
ketiga,
untuk
memberdayakan dan menciptakan ruang
Keberhasilan pemerintah daerah
bagi masyarakat untuk berpartisipasi
dalam menegembang mandat masyarakat
dalam
berupa penyedian pelayanan publik yang
proses
pemerintahan
dan
pembangunan ( Mardiasmo, 2002).
merupakan harapan seluruh stakeholders
Adanya kebijakan otonomi daerah tersebut
telah
terjadinya
seluruh organisasi pemerintah daerah
perubahan struktural, fungsional dan
yang merupakan perangkatnya dalam
kultural dalam tatanan penyelenggaraan
menyelenggarakan
pemerintahan
sesuai
diharapkan kapabilitas
mendorong
sangat ditentukan oleh keberhasilan dari
daerah, dapat
dan
pemerintah menyelenggarakan yang
sehingga meningkatkan
efektivitas daerah pelayanan
berkualitas
sesuai
birokrasi
dengan
ruang
lingkup
publik tugas
masing – masing. Sementara efektivitas pemberian pelayanan langsung kepada
dalam
masyarakat
publik
kedekatan
harapan
pelayanan
sangat
penyelenggaraan
ditentukan
antara
oleh
organisasi
pelayanan
dan
masyarakat. Hal tesebut memeungkinkan
masyarakat sebagai penerima layanan (
karena sebagaimana diketahui bahwa
Yousa 2002). Sebab itu, Kecamatan
dalam era otonomi daerah sekarang ini
sebagai perangkat daerah kabupaten /kota
daerah mempunyai kewenangan seluas –
yang
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
dekat
dengan
masyarakat
Jurnal Administrasi Publik
diharapakan
kontribusinya
terhadap
yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan
keberhasilan pemerintah daerah dalam
atau yang belum dapat dilaksanakan
menyelenggarakan
Pemerintah Desa atau Kelurahan.
pelayanan
publik
Amanat Undang – undang tentang
yang sesuai dengan harapan seluruh Stakeholders.
pemerintahan
Daerah bahwa
tersebut
Sebagaimana
diketahui
bahwa
mengisyaratkan
kebijakan
otonomi
daerah
merupakan perangkat daerah kabupaten /
sekarang ini, telah terjadi perubahan
kota terdepan dalam menyelenggarakan
mandasar menyangkut kedudukan, tugas
sebagai urusan otonomi daerah dan
pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan
melaksanakan pelayanan publik.
dalam
kalau pada era sebelumnya ( masa
Kinerja
berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1974 ),
dalam
Kecamatan administrasi dalam
Kecamatan
pemerintah
kecamatan
menyelenggarakan
pelayanan
merupakan
wilayah
publik akan sangat ditentukan oleh
pemerintah,
sedangkan
berbagai faktor yang saling terkait,
kebijakan
daerah
terutama oleh tersedianya sumber daya
merupakan
aparatur yang memedai secara kuantitas
wilayah kerja Camat sebagai perangkat
dan kualitas, serta adanya sasaran /
daerah Kabupaten / Kota. Dengan kata
prasarana dan fasilitas pendudkung yang
lain,
tersedia secara memadai. Dari hasil
sekarang
ini
otonomi
Kecamatan
Kecamatan
yang
sebelumnya
merupakan “perangkat wilayah” dalam
pengamatan
rangka
napaknya kondisi kedua faktor tersebut
asas
dekosentrasi,
berubah
di
Kecamatan
Bone
statusnya menjadi ”perangkat daerah”
belum
dalam rangka asas desentralisasi. UU No.
Pemerintah
32 Tahun 2004 jo UU No 8 tahun 2005
didukung
mengamanatkan bahwa Kecamatan di
pegawai yang berstatus PNS, dimana 70
pimpin Camat yang dalam pelaksanaan
%
tugasnya
pelimpahan
SLTA. Sementara itu, sarana dan fasilitas
sebagai wewenang Bupati dan Walikota
/peralatan pendukung pelaksanaaan tugas
untuk
urusan
yang
Camat
Kondisi seperti itu Nampaknya tidak
otonomi
memperoleh
menangani daerah.
sebagian Selain
itu,
tersedia
secara
Kecamatan oleh
diantaranya
tesedia
ini
sebanyak
hanya
masih
memadai,
10
hanya orang
berpendidikan
sangat
minim.
menyelenggarakan tugas – tugas umum
seimbang
pemerintahan yyang antara lain adalah
Kecamatan yang dilayani yaitu sebanyak
melaksanakan
9278 jiwa.
pelayanan
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
masyarakat
dengan
jumlah
penduduk
Jurnal Administrasi Publik
Uraian di atas menunjukan bahwa
kelompok kecil melalui orang per orang.
di satu pihak pemerintah Kecamatan
Penelitian survei yang bersifat dekriptif
sebagai
menurut Arikunto (2000), adalah suatu
perangkat
diharapkan
daerah
dapat
terdepan
menyelenggarakan
penelitian
yang
bertujuan
untuk
pelayanan publik secara prima sesuai
menggambarkan keadaan atau status
dengan harapan, tuntutan dan kebutuhan
fenomena,
masyarakat ; namun di lain pihak faktor –
penelitian nonhipetisi. Oleh karena itu
faktor
dalam
yang
diperlukan
untuk
dan
biasanya
penelitian
merupakan
ini, –
melaksanakan tugas pelayanan seperti
mengembangakan
SDM aparatur serta sarana / fasilitas /
menghimpun data, mengklasifikasi data,
peralatan
tersedia
serta menganalisa dan menafsirkan data,
secara memadai. Bertolak dari kenyataan
akan tetapi tidak melakukan pengujian
tersebut sehingga perlu dilakukan analisis
hipotesi.
pendukung
belum
tentang kinerja pemerintah Kecamatan
kabupaten
Bolango
Propvinsi
konsep,
B. Operasionalisasi Variabel
dalam pelayanan publik di Kecamatan Bone
konsep
peneliti
Variabel yang diteliti dalam studi ini
yaitu
kinerja
pelayanan
publik
Gorontalo.
pemerintah Kecamatan, dan faktor –
METODE PENELITIAN
faktor penentu tingkat kinerja tersebut.
A. Jenis Penelitian
Definisi
Penelitian ini merupakan suatu
operasional
dari
variabel
tersebut
adalah
sebagai
penelitian
penelitian survey yang bersifat deskriptif
berikut:
Suakmat ( (1982) mengatakan bahwa
a.
Variabel kinerja pelayanan publik
merupakan
pemerintah Kecamatan didefinisikan
metode peenelitian atau pengumpulan
sebagai tingkat kemampuan dan
data /informasi dari sejumlah unit atau
keberhasilan pemerintah Kecamatan
indvidu dalam waktu ( atau jangka
dalam menyelenggarakan pelayanan
waktu)
kepada masyarakat yang menjadi
pada
umumnya
yang
survey
bersamaan.
Kemudian
Danim ( 2000), mengatakan bahwa survei
ruang
merupakan
efisien,
suatu
metode
untuuk
lingkup
tugasnya
efektif,
responsive,
mengumpulkan data /informasi, baik
transparan,
yang besifat deskriptif, asosiatif maupun
Secara konkrit, kinerja pelayanan
logika
sebab
–
akibat,
mengenai
adil
secara
dan
akuntabel.
publik di maksud diamati dan diukur dari beberapa unsur sebagai berikut:
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Jurnal Administrasi Publik
Prosedur
b.
pelayanan,
Persyaratan
penerima
/pengguna
pelayanan
pelayanan;
Kejelasan
petugas
(masyarakat Kecamatan Bone). Aparatur
pelayanan;
Kedisiplinan
petugas
Kecamatan yang berjumlah 10 orang
pelayanan, Tanggung jawab petugas
semuanya diteteapkan senagai sumber
pelayanan,
Kemampuan
petugas
data ( responden) ; sedangkan aparat desa
pelayanan,
Kecepatan
pelayanan,
diambil sebanyak 30 orang yaitu 5 orang
Keadilan pelayanan; Kesopanan dan
setiap Desa yang ada, sehingga jumlah
keramahan
petugas
pelayanan,
seluruh
Kewajaran
biaya
pelayanan,
kelompok pertama ( aparat ) adalah
Kepastian
jadwal
pelayanan,
sebanyak
sumber
40
data
orang.
/responden
Untuk
sumber
masyarakat
juga
Kenyamanan lingkungan,
data/responden
Variabel faktor – faktor penentu
ditetapkan sebanyak 40 orang yang
kinerja didefinisikan sebagai faktor –
diambil secara random sampling di enam
faktor
desa
yang
turut
berpengaruh
kinerja
pemerintah
Dengan demikian jumlah seluruh sember
Kecamatan dalam pelayanan publik
data ( responden ) dalam penelitian ini
yang meliputi seperti kualitas SDM
sebanyak 80 orang.
menentukan
aparat/pegawai.
Etikakerja
aparat/pegawai dan sarana/prasarana
yang
ada
diKecamatan
D. Instrumen dan Pengempulan Data
dan peralatan pendukung lain – lain.
Bone.
Teknik
Instrumen dan cara pengumpulan data yang dagunakan dala penelitian ini
C. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang dikumpulkan
adalah
sebagai
berikut
:
Daftar
adalah data primer yang besifat kualitatif
pertanyaan ( kuesioner). Wawancara
yang bersumber lansung dari responden,
(interview). Observasi,
dan
HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN
data
sekunder
yang
bersifat
kuantitatif yang bersumber dari dokumen – dokumen tertulis pada kantor Camat Bone. Sumber data primer yaitu terdiri
A. Deskripsi Pelayanan Publik Pemerintah Kecamatan Deskripsi pelayanan publik yang dimaksudkan
disini
dari 2 ( dua) kelompok, yaitu : pertam
penilaian
responden
adalah
penyelenggaraan
para
aparat
penyelenggaraan
DAN
ialah
pelayanan
tanggapan terhadap publik
pelayanan publik ( aparat Kecamatan dan
pemerintah Kecamatan Bone kabupaten
Aparat Desa ); dan kedua adalah para
Gorontal.
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Sesuai
dengan
definisi
Jurnal Administrasi Publik
operasional yang telah disebutkan dalam
dengan
metodologi penelitian pada Bab IV,
mengetahui sejauh mana kesesuaian/
bahwa penyelenggaraan pelayanan publik
kesamaan persyaratan pelayanan dengan
yang dimaksud dilihat pada unsur – unsur
jenis pelayanannya.
pelayanan
3.
yang
harus
ada
dalam
jenis
pelayanannya.
Untuk
Kejelasan Petugas Pelayanan
pelayanan publik instansi pemerintah
Kejelasan
petugas
pelayanan
yang meliputi 14 ( empat belas) unsur,
merupakan salah satu unsur penting
yaitu : prosedur petugas palayanan,
untuk
kedisiplinan
pelayanan,
pelayanan publik. Unsur ini menyangkut
kecepatan pelayanan, keadilan mendapat
keberadaan dan kepastian petugas yang
pelayanan, kesopanan dan keramahan
memberikan pelayanan seperti nama,
petugas
jabatan serta kewenangan dan tanggung
petugas
pelayanan,
kewajaran
biaya
pelayanan, kepastian jadwal pelayanan,
jawab.
kenyamanan leingkungan, dan keamanan
4.
responden
(yaitu
40
pengkukuran
kualitas
Kedisiplinan Petugas Pelayanan
pelayanan. Hasil penelitian terdapat 80 orang
dasar
Unsur kedisiplinan menunjukan
orang
kesungguhan petugas Pelayanan dalam
masyarakat penerima pelayanan dan 40
memberikan pelayanan terutama dalam
orang aparata pelayanan) dikemukakan
hal konsistensi waktu kerja yang sesuai
secara berturut – turu berikut ini :
dengan
1.
Tangapan
Prosedur Pelayanan
ketentuan atau
yang
penilaian
berlaku. responden
Unsur prosedur pelayanan dilihat
tentang kedisiplinan petugas pelayanan
tingkat
kemudahan
terhadap
ini dikemukakan.
pelayananyang
diberikan
kepada
dari
masyarakat,
terutama
kesederhanaan
alur
dari
5.
sisi
pelayanan.
Tanggung Jawab Petugas Pelayanan Unsur
ini
menggambarkan
kejelasan wewenang dan tanggung jawab
Tanggapan atau pendapat responden
petugas
terhadap
menyelenggarakan dan menyelesaikan
prosedur
pelayanan
oleh
pelayanan
publik
pemerintah Kecamatan Bone.
pelayanan kepada masyarakat.
2.
6.
Persyaratan Pelayanan Persyaratan
pelayanan
yang
dalam
Kemampuan Petugas Pelayanan Unsur
kemampuan
petugas
dimaksudkan disini ialah persyaratan
menggambarkan
tingkat
teknis dan administrasi yang diperlukan
kecakapan
keterampilan
untuk mendapatkan pelayanan sesuai
dimiliki para petugas pelayanan dalam
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
dan
keahlian, yang
Jurnal Administrasi Publik
memberikan
atau
menyelesaikan
Tanggapan
responden
terhadap
pelayanan kepada masyarakat.
kewajaran biaya yang harus mereka
7.
penuhi untuk mendapatkan pelayanan ini
Kecepatan Pelayanan Kecepatan
pelayanan
dalam
memberikan
menggambarkan
11. Kepastian Biaya Pelayanan
tingkat
Kepastian
responsivitas dari birokrasi publik dalam
menggambarkan
menanggapi kebutuhan dan kepentingan
kesesuaian antara biaya yang dibayarkan
masyarakat. Kecepatan pelayanan ini
oleh masyarakat penerima pelayanan
terlihat dari sejumlah mana target waktu
dengan biaya yang telah ditetapakan
pelayanan dapat dipenuhi sesuai waktu
untuk suatu jenis pelayanan.
yang
12. Kepastian Jadwal Pelayanan
telah
ditentukan
oleh
unit
penyelenggaraan pelayanan publik. 8.
kepastian
menggambarkan
keadilan
pelayanan atau
Unsur kepastian jadwal pelayanan
Keadilan pelayanan Unsur
biaya
pelayanan
apakah
pelaksanaan
waktu pelayanan dengan jadwal waktu
menggambarkan sejauhmana masyarakat
pelayanan
penerima pelayanan mendapat perlakuan
Tanggapan/pendapat responden terhadap
yang sama dan adil dalam pemberian
kepastian jadwal pelayanan ini.
pelayanan tampa membedakan golongan
13. Kenyamanan Lingkungan
ataupun status masyarakat yang dilayani. 9.
Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan Unsur kesopanan dan keramahan
juga turut menentukan kualitas pelayanan publik. Kepuasan masyarakat terhadap sikap
dan
memberikan tingkat
perilaku
petugas
pelayanan
kualitas
dalam
menunjukan
pelayanan
yang
telah
unit
kerja
juga
penyelenggaraan
penting pelayanan
biaya
menggambarkan
dalam publik.
Unsur ini menggambarkan kondisi sarana dan prasarana playanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikaan rasa
nyaman
kepada
masyarakat
penerima pelayanan. 14. Keamanan Pelayanan Keamanan
10. Kewajaran Biaya Pelayanan
ditetapkan.
Unsur kenyamanan lingkungan
diberikan.
Kewajaran
yang
pelayanan
mengungkapkan sampai sejauh mana
pelayanan
terjaminnya tingkat kemanan lingkungan
keterjangkauan
unit peyelenggaraan pelayanan ataupun
masyarakat atas besarnya biaya yang
sarana
telah ditetapkan oleh unit pelayanan.
,masyarakat penerima pelayanan merasa
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
yang
digunakan,
sehingga
Jurnal Administrasi Publik
tenang untuk mendapatkan pelayanan
Dari hasil analisis data yang
terhadap resiko – resiko yang diakibatkan
diperoleh
dari pelaksanan pelayanan.
pemerintah
B.
Analisis Publik
Kinerja
Pelayanan
gambaran
Kecamatan
di atas telah diperoleh gambaran tentang penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah Kecamatan Bone dilihat dari sebanyak 14 indikator yang merupakan unsur – unsur yang harus ada dalam pelayanan publik instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana
kinerja
Bone
dalam
pelayanan publik berdasrkan data hasil wawancara
Daris Deskrispsi hasil penelitian
tentang
dengan
responden.
Dari
istribusi hasil penelitian tersebut dilihat bahwa 17 orang atau 21,25 % dari 80 responden
yang
diwawancarai
penilaian
mereka
terhadap
yang kinerja
pelayanan publik pemerintah Kecamatan Bone
terkategorikan
“sangat
baik”
kemudia 39 orang atau 48,75 % yang peneilaiannya
terhadap
kinerja
kinerja pemerintah Kecamatan tersebut
terjategorikan “ baik” seterusnya 16
dalam
maka
orang atau 20 % yang peneilaiannya
selanjutnya dilakukan analisis distribusi
berda pada kategori “kurang baik”, dan
frekuensi ( presentase ) yang didasarkan
sisannya 8 orang atau 10 % penilaian
pada hasil tabulasi data ( raw score ).
mereka terhadap kinerja terkategorikan
Adapun
pelayanan
publik,
–
langkah
langkah
yang
“tidak baik”.
ditempatkan dalam analisis ini yaitu
Hasil
analisis
data
diatas
sebagai berikut :
memperlihatkan bahwa lebih dari separuh
(1) Mengetahui rentang ( R ) score
ressponden
tertinggi dengan score terendah. (2) Menetapkan
banyaknya
kelas
interval ( BKi ).
48,75%)
ternyata
mengungkapkan
bahwa
kinerja
pemerintah
Kecamatan
Bone
dalam
pelayanan publik berada pada kategori
(3) Megethui panjang kelas interval ( PKi)
“baik”,
dan
bahkan
21,25%
lainya
mengungkapkan kinerja yang ditunjukan
(4) Menetapkan score untuk tiap –tiap
frekuensi
pemerintah kecamatan terkategori”sangat baik”. Namun demikian masih terdapat
kategori kinerja (5) Menghitung
(
(
banyak
respondenyang mengungkapkan kinerja
responden ) pada setiap kategori
yang
kinerja, kemudian menghitung nilai
kecamatan dalam pelayanan publikmasih
prosentasenya.
kategorikan “kurang baik” (20%), dan
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
ditunjukan
oleh
pemerintah
Jurnal Administrasi Publik
bahkan 10 % lainnya mengungkapkan
1.
Kualitas SDM Aparatur Sumberdaya
masih terkategorikan “tidak baik”. Ini
manusia adalah daya yang bersumber
dapat
pada manusia yang dapat
memberikan
gambaran
bahwa
berupa
kinerja pemerintah Kecamatan Bone
tenaga ( energy ) ataupun kekuatan (
dalam pelayanan publik pada umumnya
power),
sudah menunjukan kualitas yang baik,
pengetahuan, endapan pengalaman,
namun belum maskimal. Hal ini terlihat
dan lain – lain yang berupa potensi
dari masih adanya sebagian responden
fisik,
yang mengungkapkan kualitas kinerja
berwujud dalam bentuk pendidikan ,
masih kurang baik dan tidak baik.
keterampilan,
Hasil
analisis
data
diatas
yang berupa ide, ilmu
moral,
intelektual
kesehatan
yang
dan
sebagainya ( Zainun, 1993)
emmberikan kesimpulan bahwa dilihat
Hasil
penelitian
tersebut
dari 14 unsur pelayanan yang harus ada
menunjukan frekuensi aparat yang pernah
dalam
mengalami kesulitan dalam menjalankan
pelayanan
publik
instansi
pemerintah, ternyata kinerja pemerintah
tugas
Kecamatan Bone dalam pelayanan publik
penyelesaian
sudah menunjukan tingkat kualitas yang
pelaksanaan tugas, dan yang pernah
baik,
melakukan kesalahan dalam penyelesaian
akan
tetapi
belum
optimal
sebagaimana yang diharapkan. C.
publik
yang
akan
diuraikanberikut ini teridentifikasi dari hasil
wawancara
penyelenggara
dengan
pelayanan
para
publik
di
Kecamatan Bone ( aparat kecamatan dan desa). Dari hasil wawancara tersebut teridentifikasi 3 ( tiga ) faktor yang paling menentukan kinerja pelayanan publik pemerintah Kecamatan Bone, yaitu : kualitas sumberdaya aparatur etos kerja aparatur,
dan
sarana
pendukung. Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
serta
mengambil
keputusan
persoalan
dalam
tugas jumlahnya cukup signifikan. Ini
Faktor – faktor Penentu Kinerja Pelayanan Publik Faktor – faktor penentu kinerja
pelayanan
dalam
fasilitas
dapat menggambarkan kualitas SDM sebagai
aparatur dalam menjalankan
tugas pelayanan publik nempaknya masih lemah. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa belum maksimalnya kinerja pelayanan publik pemerintah Kecamatan Bone sebagai mana terungkap dalam hasil penelitian diatas, disebabkan antaralain oleh masih lemahnya kulitas SDM sebagai aparatur kecmatan tersebut. 2.
Etika Kerja Aparatur Etika
perilaku
kinerja
moral
mengambarkan
seseorang di
dalam
menjelaskan pekerjaan. Dalam konteks
Jurnal Administrasi Publik
birokrasi,
etika
kinerja
digambarkan
sarana dan peralatan pendukung terbatas
sebagai paduan norma bagi aparatur
dan tidak memadai. Hal tersebut dapat
birokrasi
menberikan
dalam
menjelankan
tugas
kepada masyarakat ( Dwiyanto, 2002 ). Hasil
penemuan
indikasi
dalam
kinerja
pelayanan publik pemeintah Kecamatan
tersebut
Bone yang terindikasi belum maksimal
menggambarkan bahwa etika / etos kerj
selama ini juga ada hubungannya atau
(semangat kerja, disiplin kerja, tanggung
disebabkan oleh belum memadainya
jawab ) yang tinggi belum dimiliki oleh
saran dan prasarana pelyanan yang
sebgaian
tersedia.
besar
aparatur
pemerintah
Kecmatan Bone di dalam pemberian pelayanan.
Oleh
karena
itu
dapat
KESIMPULAN DAN SARAN A.
dikatakan bahwa belum masimalnya
Berdasarkan indikator – indikator
kinerja pelayanan publik di Kecamatan tersebut juga disebabkan oleh masih lemahnya
etika/etos
kerja
sebagian
Sarana dan Prasarana Pelayanan Zeithml (dalam Dwiyanto, 2002 )
mengemukakan bahwa kinerja pelayanan publik yang baik tidak terlepas dari tersedianya aspek fisik pelayanan secara memada, seperti
tersedianya
gedung
pelayanan
representif,
fasilitas
yang
pelayanan yang cukup, sert peralatan pendukung
pengukuran
yang memiliki
teknologi
pelayanan
diselesaikan
tepat
tidak
dapat
waktunya
karena
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
pelayanan,
unsur
yaitu
persyaratan
keramahan petugas pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, keyamanan lingkungan pelayanan, dan keamanan pelayanan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Semua unsur pelayanan tersebut pada umumnya dilaksanakan dengan baik dalam pelayanan publik di Kecamatan Bone, namun belum optimal.
efisen terutama dari segi waktu. Menurut
seringkali
14
jawab petugas pelayanan, kesopanan dan
memnyebabkan pelayanan menjadi tidak
pelayanan
yang
kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung
tersedia
pengakuan pegawai, urusan – urusan
publik
pelayanan, kejelasan petugas pelayanan,
Tidak memedainya sarana dan prasarana
sebanyak
prosedur
1.
canggih.
pelayanan
digunakan dalam penelitian ini yang meliputi
aparatur. 3.
Kesimpulan
2.
Secara keseluruhan (14 unsur ), kinerja
Pemerintah
Bone
dalam
Jurnal Administrasi Publik
3.
pelayanan publik terkategori “baik”,
pengetahuan dan keterampilan
namum belum optimal.
dalam
Terdapat beberapa faktor yang turut
melalui
mempengaruhi
pelatihan ( Diklat) yang relevan
atau
menentukan
pelaksanaan pendidikan
kinerja pemerintah Kecamatan Bone
seperti
dalam pelayanan publik yaitu :
pelatihan
kualitas SDM aparatur, etika kinerja
pemerintahan.
aparatur, kondisi sarana / prasarana, dan
fasilitas
pendukung.
Diklat
aparatur
dan
teknis di
b. Pengembangan
Ketiga
tugas
dan bidang
etika
terutama
kerja
mengenai
faktor tersebut ternyata dominan
semagngat kerja disiplin kerja
menentukan
dan tanggung jawab.
tingkat
kinerja
pemerintah Kecamatan Bone dalam
c. Peningkatan
pelayanan publik ; artinya masih
peralatan
lemahnya ketiga faktor tersebut pada
diperlukan dalam pelaksanaan
penyelenggaraan pelayanan publik
tugas.
menyebabkan
kinerja
pelayanan
2.
publik belum maksimal. B.
Hal
sarana
dan
pendukung
yang
yang juga Penting untuk
meneingkatkan kinerja pemerintah kecamatan dalam pelayanan publik
Saran
adalah peningkatan semangat dan
Mendasari kepada hasil penemuan dapat
kegairahan kerja aparatur melalui
dikemukakan beberapa saran sebagai
pemberian insentif yang wajar atau
berikut :
memadai
dalam
1.
penelitian
ini,
maka
di
luar
gaji
diperoleh dalam setiap bulannya.
Semua unsur yang harus ada dalam pelayanan publik (14 unsur ) seperti
DAFTAR PUSTAKA
disebutkan di atas, pada dasarnya
Syafili,
Inu
Kencana,
2003,
masih perlu ditingkatkan dalam
Administrasi
pelayanan
Cipta, Jakarta. Surakhmat,
publik
yang
pemerintah
publik,
W,
1982,
bolango Provinsi Gorontalo. Dalam
Research, Tarsito, Bandung.
dilakukan adalah : a. Peningkatan aparatur,
Liang
Gie,
Administrasi, kualitas
terutama
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
The
SDM kualitas
Jakarta.
dan
Rineka
Kecamatan Bone kabupaten Bone rangka itu hal – hal yang perlu
Dasar
Ilmu
1992,
Teknik
Ensiklopedi
Gunung
Agung,
Jurnal Administrasi Publik
Thoha, M, 2003, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Raja Grafindo Perseda, Jakarta. Wasistiono, S, “Pola Pendeleggasian Wewenang dan Hubungan Kelembagaan
Organisasi
Kecamatan”,
Pemerintah
Makalah,
Pusat
Kajian Pemerintah STPDN. Yousa, Amri, 2002, “Mengukur dan Mengevluasi Kinerja Organisasi Pemerintah :
Desain Model dan
Penerapan
pada
Kecamatn”.
Makalah Seminar dan Lokakarya Nasional
Menataulang
Kelembagaan
Pemerintah
Kecamatan di Kampus STPDN Jatinangor Jawa Barat 2 – 3 April 2002. Lain – Lain -
Undang – undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
-
Undang – undang No 8 Tahun 2005 Tentang Perunbahan Atas Undang – undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
-
Keputusan Menteri PAN – RI No 63 Tahun
2003
Tentang
Pedoman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik. -
Keputusan Menteri PAN – RI No 25 Tahun
2004
Tentang
Pedoman
Umum Penyusunan Indeks Kepuasan
Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Masyarakat unit Pelayanan Instansi pemerintah.
