Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango
LAKIP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2014
BADAN PUSAT STATISTIK KAB.BONE BOLANGO TAHUN 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014
i
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango
Kata Pengantar Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone Bolango ini dibuat sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengindahkan prinsipprinsip Clean Government dan Good Governance. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja untuk mengetahui kemampuan unitunit kerja, seperti dalam pencapaian visi, misi dan tujuan penyelenggaraan kegiatan dan pekerjaan BPS Kabupaten Bone Bolango. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS Kabupaten Bone Bolango ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah kepada BPS dalam menyelenggarakan perstatistikan, melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta mengembangkan dan membina perstatistikan dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan akuntabilitas kinerja ini juga sebagai masukan bagi BPS dalam mengevaluasi kegiatan BPS Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2014 dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPS terutama
BPS Kabupaten Bone
Bolango. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai dengan penerbitan laporan ini. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa datang, sangat kami harapkan.
Gorontalo, Februari 2014 Kepala BPS Kabupaten Bone Bolango
Ir. Rasjid Masjhur NIP.19641111 199301 1 001
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014
ii
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango
DAFTAR ISI Kata Pengantar
i
Daftar Isi
ii
Ringkasan Eksekutif
iii
Bab I
Bab II
Bab III
Bab IV
Pendahuluan 1.1
Latar Belakang
1
1.2
Kedudukan,Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi
2
1.3
Landasan Hukum
4
Rencana Strategis 2.1
Rencana Strategis
5
2.2
Indikator Kinerja Utama
9
2.3
Rencana Kinerja Tahunan
10
2.4
Anggaran Tahun 2014
12
2.5
Penetapan Kinerja Tahun 2014
13
Akuntabilitas Kinerja 3.1
Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2014
15
3.2
Evaluasi Kegiatan Tahun 2014
17
3.3
Akuntabilitas Keuangan Tahun 2014
19
Penutup 4.1
Tinjauan Umum
23
4.2
Permasalahan dan Kendala
23
4.3
Saran Tindak Lanjut
24
Lampiran-lampiran : 1
Struktur Organisasi
25
2
Rencana Strategis (RS)
26
3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
29
4
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
31
5
Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS)
34
6
Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
36
7
Sumber Daya Manusia (SDM)
38
8
Mailling List Publikasi
39
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014
iii
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango
Ringkasan Eksekutif Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, secara umum memberikan wewenang kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dengan cara Sensus, Survei, dan Kompilasi Produk Administrasi, dan cara lainnya. Hasilnya diumumkan secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan. Visi BPS, yaitu “Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua” yang mengarahkan pembangunan nasional di bidang statistik dengan mengakomodasi proses reformasi yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Misi pembangunan nasional statistik Indonesia mencakup: 1) Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien; 2) Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional; 3) Meningkatkan penerapan standarisasi dalam kegiatan statistik; 4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 5) Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. Sasaran Strategis Pembangunan Statistik, adalah : 1. Tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap, akurat dan tepat waktu guna pelayanan publik; 2. Terwujudnya struktur organisasi BPS yang efektif dan efisien dalam kerangka good governance serta meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja; 3. Meningkatnya kapasitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan statistik; 4. Meningkatnya kerjasama antar lembaga statistik/penelitian dalam negeri; 5. Terwujudnya SSN dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi lembaga; 6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik; Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014
iv
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Statistik meliputi : a) Strategi Bidang Peningkatan Kualitas dan Keragaman Data; b) Strategi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ; c) Strategi Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan SDM serta Penataan Kelembagaan. Guna mencapai sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2014 ditetapkan tiga program utama BPS Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari : 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Neraga (PSPAN) 3) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), Penyelenggaraan program-program tersebut dibiayai Pemerintah Republik Indonesia melalui APBN yang dituangkan ke dalam DIPA BPS Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2014 Nomor : dipa-054.01.2.667498/2014, tanggal 5 Desember 2013 dengan nilai sebesar Rp. 3.713.848.000.- dengan rincian sebagai berikut : a. Pagu Bagian Anggaran Program DMPTTL BPS Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp. 2.624.808.000.- dengan realisasi penggunaan anggaran mencapai Rp. 2.546.654.739.- atau 97.01 persen. b. Pagu Anggaran Program PSPAN sebesar Rp. 668.700.000,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 667.435.600,- atau 99.81 persen. c. Pagu Bagian Anggaran PPIS sebesar Rp.420.340.000.- dengan realisasi penggunaan mencapai Rp. 401.782.540.- atau 95.59 persen. Secara umum tidak ditemui kendala yang berarti dalam melaksanakan programprogram BPS Kabupaten Bone Bolango baik secara teknis maupun administrasi. Hasil evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPS sesuai dengan visi-nya, menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas BPS Kabupaten Bone Bolango menunjukkan tingkat keberhasilan yang relatif baik. Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 100 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014
v
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango
yang dilakukan BPS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi Misi BPS.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014
vi
BAB I PENDAHULUAN
.1 Latar Belakang Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih merupakan citacita setiap negara. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara baik, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab apabila bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya untuk mewujudkan suatu tata kepemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran antara ketiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Upaya tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain : - TAP MPR No. XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN - UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN - UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik - Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Inti dari peraturan tersebut adalah mengharuskan setiap instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai satu diantara beberapa prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini akan dapat dicapai apabila setiap instansi pemerintah menerapkan Sistem AKIP dengan
membuat
Rencana
Strategis,
Rencana
Kinerja,
Penetapan
Kinerja,
dan
Laporan
Pertanggungjawaban Kinerja. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Pusat Statistik Kabupaten
Bone
Bolango
Tahun
2013,
merupakan
perwujudan
kewajiban
dalam
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2014. Laporan ini juga digunakan sebagai masukan untuk perbaikan kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango di masa yang akan datang. 1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut: 1) Kedudukan Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai instansi pemerintah berwenang menyelenggarakan statistik dasar melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan melalui Berita Resmi Statistik (BRS). BPS dipimpin oleh Kepala BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta mempunyai perwakilan wilayah di daerah yang merupakan instansi vertikal. BPS Kabupaten Bone Bolango adalah instansi vertikal BPS yang berada di Kabupaten Bone Bolango-. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, BPS Kabupaten Bone Bolango menjalankan instruksi dan delegasi kewenangan tugas perstatistikan dari BPS Provinsi Gorontalo untuk wilayah Kabupaten Bone Bolango. BPS Kabupaten Bone Bolango bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait, swasta dan unsur masyarakat di wilayah Kabupaten Bone Bolango dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik dan kaitannya dengan masyarakat untuk meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik, mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN) tingkat nasional dan regional dan mendukung pembangunan.
Dalam kerangka pembinaan ini, BPS melakukan upaya-upaya antara lain meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik dan meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik. 2) Tugas Pokok BPS Kabupaten Bone Bolango bertanggungjawab melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir pada level Kabupaten Bone Bolango. Tugas tersebut adalah untuk mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional maupun regional. 3) Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango menyelenggarakan fungsi : a.
penyelenggaraan statistik dasar;
b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS; c.
fasilitasi pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
d. penyelenggaraan
pembinaan
dan
pelayanan
administrasi
umum di
bidang
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan. 4) Susunan Organisasi Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 001 Tahun 2001 Tanggal 2 Januari 2001, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango, yaitu : 1.
Kepala Kepala BPS Kabupaten Bone Bolango adalah jabatan Eselon IIIa
2.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Eselon IVa
3.
Kepala Seksi Statistik Sosial
Kepala Seksi Statistik Sosial adalah jabatan Eselon IVa 4.
Kepala Seksi Statistik Produksi Kepala Seksi Statistik Produksi adalah jabatan Eselon IVa
5.
Kepala Seksi Statistik Distribusi Kepala Seksi Statistik Distribusi adalah jabatan Eselon IVa
6.
Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis adalah jabatan Eselon IVa
7.
Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik adalah jabatan Eselon IVa
8.
Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) Aparat
BPS
di
tingkat
kecamatan,
bertugas
melaksanakan
dan
mengkoordinasikan kegiatan perstatistikan pada wilayah kecamatan serta deseminasi hasil kegiatan. Secara rinci struktur organisasi BPS Kabupaten Bone Bolango terdapat pada Lampiran 1. 1.3 Landasan Hukum Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pusat Statistik baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menetapkan kedudukan BPS sebagai lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar. BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis 2010-2014 Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik, maka BPS menetapkan rencana strategis Tahun 2010-2014 sebagai acuan bagi seluruh aparat BPS untuk melaksanakan kewajiban sebagai penyedia data dan informasi statistik. Tujuan tersebut selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 20102014 Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), mengharuskan BPS untuk menjaga keterbukaan atau transparansi di bidang pemerintahan dan menyajikan informasi yang obyektif, akurat, tepat waktu, terpercaya, dan lengkap. 1)
Visi Visi BPS Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan visi BPS yaitu “Pelopor Data Statistik
Terpercaya Untuk Semua (The Agent of Trustworthy Statistical Data for All) ”. 2) Misi Misi merupakan penjabaran serta rencana pelaksanaan program dan kegiatan agar mampu mencapai visi yang sudah ditetapkan. Berdasarkan visi BPS, maka misi BPS Kabupaten Bone Bolango mencakup: 1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien. 2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia. 3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak.
5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. 3) Tujuan Tujuan 1: Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas Tujuan 2: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang handal, Efektif dan Efisien Tujuan 3: Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Sarana Kerja Tujuan 4: Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan 4) Sasaran Tujuan 1: Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas Mencakup empat sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: a. Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. b. Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. c. Meningkatkan manajemen survei. d. Meningkatkan metodologi sensus dan survei. Tujuan 2: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN Yang Handal, Efektif, dan Efisien Meliputi tiga sasaran strategis yaitu: a. Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik. b. Meningkatkan hubungan dengan pengguna data. c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan Informasi statistik. Tujuan 3: Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Sarana Kerja Dijabarkan dalam tiga sasaran strategis yang meliputi: a. Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik. b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana TIK. c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
Tujuan 4: Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan Dijabarkan dalam empat sasaran strategis yaitu: a. Memperbaiki sumber daya manusia b. Memperbaiki struktur organisasi BPS secara efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan good governance c. Penataan Kelembagaan BPS/reformasi birokrasi d. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS 5) Kebijakan Arah kebijakan penyelenggaraan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi Badan Pusat Statistik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014, sebagai berikut: 1. Meningkatkan penyediaan statistik berkualitas di berbagai tingkat dengan melakukan kegiatan pengumpulan data melalui sensus, survei, dan metode lainnya; 2. Mengembangkan sistem statistik wilayah kecil dan spesifik daerah secara bertahap untuk mendukung otonomi daerah; 3. Meningkatkan kerja sama dengan sumber, produsen, dan pengguna data, dengan memberi apresiasi serta melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) berbagai kegiatan statistik; 4. Meningkatkan jumlah, ragam keterampilan dan kemampuan SDM terutama di daerah dengan mengupayakan penambahan dan melakukan pendidikan, pelatihan serta pembinaan karir pegawai; 5. Melaksanakan manajemen yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, transparan serta bebas KKN melalui sistem pengawasan yang ketat berbasis teknologi informasi yang mutakhir, dengan menciptakan pelayanan prima. 6. Mengefektifkan fungsi Forum Masyarakat Statistik (FMS) dengan memperbanyak pertemuan, diskusi dan kunjungan lapangan. 6) Program-program
Untuk dapat mencapai visi dan misi BPS maka selama periode 2010-2014 telah ditetapkan tiga program, yaitu: 1.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPS;
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Negara (PSPAN)
3.
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS);
Pada tahun 2014 BPS Kabupaten Bone Bolango melaksanakan tiga program utama yang memiliki tujuan sebagai berikut: A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPS
Kegiatan BPS yang selama ini dibiayai dari anggaran rutin selanjutnya akan ditampung pada program yang disebut program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan. Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan kenegaraan dan kepemerintahan di bidang penyediaan data statistik. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga yang selama ini ditampung dalam anggaran rutin yaitu anggaran belanja pegawai dan belanja non pegawai, seperti penyediaan gaji pegawai, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan sebagainya. B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA NEGARA (PSPA) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang ada di BPS. C. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK (PPIS) Menyediakan data statistik dasar secara berkelanjutan yang berkualitas di bidang kesejahteraan rakyat, demografi, ekonomi dan moneter, dan bidang lain yang bersifat sektoral maupun lintas-sektor seperti kependudukan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan lainnya melalui berbagai sensus, survei, studi, dan kompilasi catatan administrasi. Menyediakan statistik wilayah kecil dan spesifik daerah guna mendukung perencanaan pembangunan daerah. Meningkatkan koordinasi instansi pemerintah di bidang statistik
dalam hal penyeragaman konsep, definisi, perumusan indikator, serta hal-hal lainnya guna terciptanya sistem statistik nasional.
2.2. Indikator Kinerja Utama Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango menetapkan indikator kinerja utama tahun 2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagai berikut :
Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (Peraturan Kepala BPS Nomor 58 Tahun 2013)
No. 1.
TUJUAN/SASARAN Meningkatkan
ketersediaan
INDIKATOR KINERJA UTAMA data
dan
1.1.
informasi statistik yang berkualitas
1.1
Tersedianya data dan informasi statistik
Persentase pemasukan dokumen/response rate kegiatan survei statistik
1.1.a
Persentase
pelaksanaan
pencacahan
ekonomi makro yang lengkap, akurat
lapangan statistik ekonomi yang tepat
dan tepat waktu
waktu 1.1.b
Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan statistik perusahaan
1.2
Tersedianya data dan informasi Statistik
1.1.c
Jumlah judul publikasi Statistik Ekonomi
1.2.a
Persentase
pelaksanaan
pencacahan
Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang
lapangan Statistik Sosial dan Kesejahteraan
lengkap, akurat dan tepat waktu
Rakyat yang tepat waktu 1.2.b
Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan Statistik Rumah Tangga
1.2.c
Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
2.
Meningkatkan Pelayanan Prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal,
2.1.
Persentase konsumen yang merasa puas dengan layanan Data BPS
TUJUAN/SASARAN
No.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
efektif dan Efisien
2.1
Meningkatkan hubungan dengan pengguna
2.1.a
data
Banyaknya penyelenggara sosialisasi kegiatan BPS
2.1.b
Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data
2.1.c
Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data
2.2
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi
2.2.a
deseminasi data dan informasi statistik
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Kabupaten Bone Bolango
2.2.b
Jumlah
pengunjung
yang
datang
ke
perpustakaan BPS Kabupaten Bone Bolango 2.2.c
Jumlah instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS
3.
Penguatan
Teknologi
Informasi
dan
3.1
Komunikasi serta Sarana Kerja
3.1
Meningkatkan kualitas pengolahan data
Website BPS Kabupaten Bone Bolango 3.1.a
dan informasi statistik
4.
Peningkatan kapasitas SDM dan Penataan
Memperbaiki sumber daya manusia
Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Provinsi Gorontalo tepat waktu
3.1.b
Jumlah petugas fungsional pranata komputer
4.1
Persentase pegawai berpendidikan minimal
Kelembagaan
4.1
Persentase data mutakhir yang ditampilkan di
Diploma IV/S1 4.1.a
Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu
Indikator Kinerja Utama dimaksudkan untuk lebih fokus dalam melihat kinerja BPS Kabupaten Bone Bolango, sehingga pengukuran bisa lebih mudah dan didukung fakta pencapaian yang terukur. Untuk memperoleh pengukuran target pencapaian harus didahului oleh data dan informasi yang sesuai kondisi sebenarnya, hal ini sebagai dasar penghitungan realisasi yang telah dicapai. Masing masing indikator kinerja sudah ditentukan unit kerja yang bertanggung jawab atau unit yang dapat menyediakan data dasar penghitungan IKU BPS. Sumber data dan unit kerja
yang memonitor pencapaian target dapat dilihat pada Lampiran 3 IKU sesuai Perka BPS No 41 Tahun 2013.
2.3. Rencana Kinerja Tahunan 2014 Mengacu pada RENSTRA Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango Tahun 20102014, disusun Rencana Kinerja Tahunan BPS Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari tiga program. Untuk melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya khususnya pada tahun 2014 telah disusun perencanaan berbagai kegiatan yang ditetapkan sebagai RKT Tahun 2014. Indikator Kinerja pada masing-masing kegiatan akan dijadikan dasar penghitungan pencapaian Sasaran Strategis. A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) BPS Program ini merupakan program untuk menampung kegiatan BPS Kabupaten Bone Bolango yang selama ini dibiayai dari anggaran rutin. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga yang selama ini ditampung dalam anggaran rutin yaitu anggaran belanja pegawai dan belanja non pegawai. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program DMPTTL adalah : a.
Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan;
b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran; c.
Pelayanan Publik atau Birokrasi;
Anggaran untuk belanja pegawai adalah gaji dan uang makan, sesuai formasi pegawai yang ada. Anggaran untuk belanja non pegawai terdiri dari pengeluaran untuk belanja barang, belanja pemeliharaan barang inventaris/peralatan, dan belanja perjalanan. Secara rinci anggaran belanja non pegawai diarahkan untuk : a.
Belanja barang yang dapat mendukung kebutuhan sehari-hari seperti alat tulis kantor (ATK) dan alat rumah tangga kantor (ARK), langganan daya dan jasa yang terus meningkat sejalan dengan program komputerisasi di daerah, pencetakan publikasi statistik tahunan, serta biaya transpor petugas pengumpulan/kompilasi data statistik di lapangan yang sifatnya rutin.
b. Belanja pemeliharaan barang inventaris/peralatan digunakan untuk pemeliharaan gedung kantor, kendaraan bermotor, peralatan/mesin termasuk komputer, dan sejenisnya. c.
Belanja perjalanan yang diutamakan untuk kegiatan monitoring dan pengawasan lapangan, dan konsultasi.
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Negara (PSPA) Program PSPAN dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang ada di BPS. Program PSPAN BPS Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2014 adalah Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Kantor, Pengadaan AC dan Penambahan Daya Listrik C. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) Program ini dimaksudkan untuk menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data. Program ini dilaksanakan secara terus menerus guna menjamin kesinambungan penyediaan data statistik dasar yang lengkap, akurat, dan tepat waktu. Penyediaan data di bidang sosial budaya, ekonomi, kependudukan, dan lingkungan melalui berbagai sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi semua bidang pembangunan, serta untuk penentuan kebijaksanaan di tingkat regional. Kegiatan program ini meliputi : 1. Survei Bidang Industri; 2. Sensus Pertanian 2013 3. Survei Bidang Pertanian; 4. Survei Bidang Harga Perdagangan; 5. Survei Transportasi; 6. Survei Lembaga Keuangan; 7. Survei Bidang Kependudukan; 8. Survei Bidang Pertambangan; 9. Survei Bidang Sosial Ekonomi;
Untuk lebih jelasnya RKT yang memuat indikator kinerja dan rencana tingkat capaiannya dapat dilihat pada Lampiran 4.
2.4. Anggaran Tahun 2014 Pelaksanaan berbagai program kegiatan BPS Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2014 dibiayai dengan APBN yang dituangkan ke dalam DIPA BPS Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-054.01.2.667498/2014, dengan nilai sebesar Rp. 3.713.848.000,-. Rincian masing-masing program dan jumlah pagu dapat dilihat pada tabel 2. TABEL 2. PAGU ANGGARAN BELANJA BPS KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2013 No.
Program
Pagu (Rp)
(1)
(2)
(3)
1.
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPS
2.624.818.000.-
2.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA (PSPAN)
668.700.000.-
3.
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK (P2IS)
420.340.000.-
J U M L A H
3.713.848.000.-
2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Selama periode 2014 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh BPS Kabupaten Bone Bolango yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Pada tabel 3 ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala BPS Kabupaten Bone Bolango. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur Indikator Kinerja yang akan di evaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 2014 terhadap target.
Tabel 3. Penetapan Kinerja
BPS Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014
Sasaran Strategis
No.
(1) Tujuan I :
1.
Meningkatkan ketersediaan data dan
Indikator Kinerja
Target
(2) Persentase pemasukan dokumen / response
(3)
rate kegiatan survei statistik
informasi statistik yang berkualitas 1.1
100 %
Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
1.1.a
Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan
100 %
statistik ekonomi yang tepat waktu 1.1.b
Persentase pemasukan dokumen / respon rate
100 %
dari kegiatan statistik perusahaan
1.2
Tersedianya data dan informasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
1.1.c
Jumlah judul publikasi Statistik Ekonomi
2
1.2.a
Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan
100 %
statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang tepat Waktu 1.2.b
Persentase pemasukan dokumen / response
100 %
rate dari kegiatan Statistik rumah tangga 1.2.c
Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan
1
Kesejahteraan Rakyat Tujuan II :
2.
Meningkatkan Pelayanan Prima dalam
Persentase Konsumen yang merasa Puas dengan
80 %
layanan Data BPS
rangka mewujudkan SSN yang Andal, Efektif dan Efisien 2.1
Meningkatkan hubungan dengan
2.1.a
pengguna data
Banyaknya penyelenggaran sosialisasi kegiatan
1
BPS 2.1.b
Persentase
konsumen
yang
merasa
puas
80 %
yang
merasa
puas
80 %
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses
100
terhadap akurasi data 2.1.c
Persentase
konsumen
terhadap cakupan data 2.2
Meningkatkan efisiensi
efektifitas
diseminasi
data
dan
2.2.a
dan
data dan informasi statistik melalui website BPS
informasi statistik
Kabupaten 2.2.b
Jumlah
pengunjung
yang
datang
ke
100
Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga lainnya
25
perpustakaan BPS Kabupaten/Kota 2.2.c
yang menerima publikasi BPS Tujuan III :
3.
Persentase data mutakhir yang ditampilkan di
100 %
Sasaran Strategis
No.
(1) Penguatan Teknologi Informasi dan
Indikator Kinerja
Target
(2) Web site BPS Kabupaten Bone Bolango
(3)
Komunikasi serta sarana Kerja 3.1 Meningkatkan kualitas pengolahan
Persentase hasil pengolahan data yang dikirim
data dan informasi statistik
ke BPS Provinsi tepat waktu
Tujuan IV : Peningkatan
4. Kapasitas
SDM
100 %
dan
Persentase pegawai berpendidikan minimal
1
Diploma III
Penataan Kelembangaan 4.1
Memperbaiki
sumber
daya
4.1.a
manusia
Persentase
pegawai
yang
sudah
pernah
100 %
sudah
pernah
100 %
mengikuti diklat prajabatan 4.1.b
Persentase
pejabat
yang
mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon 4.1.c
Jumlah
pegawai yang memangku
jabatan
2
fungsional tertentu 4.2
Meningkatkan
pegawasan
dan
akuntabilitas kinerja aparatur BPS
Penyusunan Renstra, RKT, LAKIP, dan PK
100
yang tepat waktu Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS
75 %
Kabupaten oleh Inspektorat Utama Monitoring Evaluasi ( Monev ) Anggaran
4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik memberi amanat kepada BPS untuk menyelenggarakan statistik dasar dan mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan kepada masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, menetapkan BPS sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang menjalankan kewenangan di bidang statistik dasar baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas
kinerja
BPS
merupakan
perwujudan
kewajiban
BPS
untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik selama satu tahun. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS dilakukan sesuai dengan rencana strategis seperti tertulis pada Bab II. 3.1. Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2014 Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2014 digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Bone Bolango. Secara umum, BPS Kabupaten Bone Bolango berhasil dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya di bidang statistik, hal ini dapat dilihat dari hasil-hasil pengukuran kegiatan yang dimuat pada lampiran laporan ini. Pengukuran terhadap tingkat pencapaian kinerja seluruh program BPS Kabupaten Bone Bolango tahun 2014 menunjukan hasil yang cukup baik yaitu sebesar 100 persen. Rincian pencapaian kinerja secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4. Secara umum tujuan I yaitu meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik berkualitas tercapai 100 persen. Hal ini tercermin dari pemasukan dokumen yang tepat waktu dan jumlah. Kegiatan pada tujuan I antara lain pelaksanaan pencacahan statistik ekonomi, statistik perusahaan, statistik sosial dan statistik kesejahteraan rakyat.
Tabel 4. Pencapaian Kinerja BPS Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014
Tingkat Capaian No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Ket 2014
2013
Tujuan I: Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas Persentase pemasukan dokumen / response
1.
100 %
100%
100%
100%
IKU
100 %
100%
100%
100%
IKU
100 %
100%
100%
100%
IKU
2
2
100%
100%
IKU
100 %
100%
100%
100%
IKU
100 %
100%
100%
100%
IKU
1
1
100%
100%
IKU
rate kegiatan survei statistik 1.1.a
Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik ekonomi yang tepat waktu
1.1.b
Persentase pemasukan dokumen / respon rate dari kegiatan statistik perusahaan
1.1.c
Jumlah judul publikasi Statistik Ekonomi
1.2.a
Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang tepat Waktu
1.2.b
Persentase pemasukan dokumen / response rate dari kegiatan Statistik rumah tangga
1.2.c
Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
Tujuan II: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien Persentase Konsumen yang merasa Puas
2.
80 %
80%
100%
100%
IKU
1
1
100%
100%
IKU
80%
80%
100%
100%
IKU
80%
80%
100%
100%
IKU
100
1.079
1079%
100%
IKU
100
151
151%
100%
IKU
dengan layanan Data BPS 2.1.a
Banyaknya penyelenggaran sosialisasi kegiatan BPS
2.1.b
Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data
2.1.c
Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data
2.2.a
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Kabupaten
2.2.b
Jumlah
pengunjung
yang
datang
perpustakaan BPS Kabupaten/Kota
ke
2.2.c
Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga
25
25
100%
100%
IKU
100%
100%
100%
IKU
50%
50%
100%
100%
IKU
lainnya yang menerima publikasi BPS Tujuan III: Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja 3.1
Persentase hasil pengolahan data yang dikirim
100%
ke BPS Provinsi tepat waktu Tujuan IV: Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan Persentase pegawai berpendidikan minimal
4.
Strata I 4.1.a
Persentase
pegawai
yang
sudah
pernah
100%
100%
100%
100%
IKU
sudah
pernah
100%
100%
100%
100%
IKU
2
5
100%
100%
IKU
4
4
100%
100%
IKU
75
60
100%
100%
IKU
12
12
100%
100%
IKU
mengikuti diklat prajabatan 4.1.b
Persentase
pejabat
yang
mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon 4.1.c
Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu
4.2
Penyusunan Renstra, RKT, LAKIP, dan PK yang tepat waktu Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS Kabupaten oleh Inspektorat Utama Monitoring Evaluasi ( Monev ) Anggaran
Capaian tujuan II yaitu meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif dan efisien juga menunjukkan hasil lebih dari 100 persen. Kegiatan ini meliputi pelaksanaan sosialisasi, pelayanan statistik terpadu, pelayanan data melalui web. Dari target yang ditetapkan tahun sebelumnya ternyata jumlah pengunjung PST BPS Kabupaten Bone Bolango tercapai 151 persen. Sosialisasi kegiatan-kegiatan BPS Kabupaten Bone Bolango telah berhasil dilaksanakan dengan tingkat kehadiran undangan mencapai 100 persen. Jumlah pegawai BPS Kabupaten Bone Bolango yang telah menyelesaikan pendidikan ke jenjang S-1 juga mengalami peningkatan pada tahun 2014. Penyusunan LAKIP, Renstra, PK dan RKT BPS Kabupaten Bone Bolango selesai tepat waktu. 3.2. Evaluasi Kegiatan Tahun 2014 Pengukuran terhadap tingkat pencapaian kinerja seluruh program BPS Kabupaten Bone Bolango tahun 2014 menunjukkan hasil yang memuaskan yaitu 100 persen. Evaluasi terhadap
setiap indikator kinerja kegiatan yang ada di BPS Kabupaten Bone Bolango didasarkan atas hasil perhitungan pengukuran kinerja kegiatan seperti tertuang dalam formulir PKK (lampiran 6). A. Evaluasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS menampung kegiatan pelaksanaan belanja pegawai dan non pegawai yang secara langsung memberi peran pada terselenggaranya proses kegiatan perkantoran di BPS Kabupaten Bone Bolango serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang statistik. Kegiatan tersebut meliputi: 1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (5111) dengan realisasi mencapai 95.99 persen. Kegiatan ini meliputi : - belanja gaji pokok PNS (94.09 persen) - belanja tunjangan (90.49 persen) - belanja uang makan (72.67 persen) - belanja tunjangan umum (93.43 persen) 2. Belanja Barang Operasional, realisasi mencapai 94.95 persen. Kegiatan ini meliputi : - belanja keperluan perkantoran (99.78 persen) - penambah daya tahan tubuh (99.78 persen) - pengiriman surat dinas pos pusat (40.66 persen) - belanja honor operasional satker (76.22 persen) - belanja barang operasional lainnya ( 91.29 persen) 3.
Belanja Jasa, realisasi mencapai (97.92 persen) - belanja langganan listrik (97.92 persen)
4.
Belanja pemeliharaan, realisasi mencapai (83.63 persen) - belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (96.28 persen) - belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (81.34 persen)
5. Belanja Perjalanan, Realisasi mencapai ( 98.34 Persen ) Rata-rata hasil capaian kinerja program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS tahun 2014 mencapai 97.01 persen. B. Evaluasi Program PSPAN
BPS Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2014 mendapat alokasi dana untuk Rahabilitasi dan Perluasan Gedung Kantor, Pengadaan AC dan Penambahan Daya Listrik , Realisasi kegiatan ini mencapai 99.81 Persen C. Evaluasi Program P2IS Pelaksanaan Program P2IS di BPS Kabupaten Bone Bolango mencapai 100 persen yang dirinci menjadi 23 kegiatan, yaitu: 1.
Pengembangan Sistem Informasi Statistik
2.
Pengembangan dan Pemutakhiran Kerangka Sampel Statistik
3.
Sakernas
4.
Susenas Panel
5.
Susenas
6.
Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan Tahun 2014
7.
Statistik Politik dan Keamanan
8.
Sensus Pertanian 2013
9.
Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan dan Struktur Ongkos Usaha Pertanian
10. Survei Perusahaan Hortikultura dan Indikator Pertanian 11. Pengumpulan Data Statistik Perusahaan Peternakan dan RPH 12. Pengumpulan Data Statistik Perusahaan Perikanan dan TPI 13. Survei Perusahaan Kehutanan 14. Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan dan Bulanan 15. Survei Pertambangan 16. Survei Konstruksi 17. Survei Transportasi 18. Data Statistik Keuangan Daerah, BUMD, Lembaga Keuangan 19. Suvei Harga Pedesaan 20. Survei Indeks Kemahalan Konstruksi 21. Analisis Statistik 22. PDRB Triwulanan dan Tahunan Menurut Pengeluaran 23. Penyusunan Neraca Regional
3.3. Akuntabilitas Keuangan 2014 Kegiatan BPS Kabupaten Bone Bolango tahun 2014 dalam penyelenggaraan statistik dilaksanakan melalui tiga program yang bersumber pada APBN, dituangkan ke dalam DIPA BPS
Kabupaten
Bone
Bolango
Tahun
Anggaran
2014
Nomor
:
DIPA
–
054.01.2.667498/2014 dengan Total Anggaran sebesar Rp.3.713.848.000.Rincian penyerapan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut : (1)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) BPS, realisasinya mencapai 97.01 persen;
(2)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (PSPAN), realisasinya mencapai 99.81 persen;
(3)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS), realisasinya sebesar 95.59 persen;
Persentase penyerapan anggaran secara keseluruhan sebesar 95.99 persen (lampiran 5.1). Kinerja masing-masing program dapat dilihat pada tabel 6.
TABEL 5.1 REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN DIRINCI MENURUT PROGRAM BPS KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2014 Realisasi No. (1) 1. 2. 3.
Uraian (2) Program DMPTTL BPS Program PSPAN Program P2IS JUMLAH
Pagu (Rp) (3) 2.624.808.000.668.700.000.420.340.000.2.983.980.000.-
s.d Juni 2013
s.d Desember 2013
(4)
(5)
655.830.355.(39.01 %) 68.131.000.(97.33 %) 853.213.650.(69.22%) 1.577.175.005.(52.85 %)
2.546.454.739.(97.01 %) 667.435.600.(99.81 %) 401.782.540.(95.59 %) 3.615.672.879 (95.99 %)
TABEL 5.2 REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN DIRINCI MENURUT BELANJA BPS KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2014 Realisasi No. (1)
Uraian (2)
Pagu (Rp) (3)
1.
Belanja Pegawai
2.246.742.000.-
2.
Belanja Barang
758.536.000.-
3.
Belanja Modal
708.570.000.-
JUMLAH
3.713.848.000.-
s.d Juni 2013
s.d Desember 2013
(4)
(5)
897.291.104.(37.44%) 173.764.214.(17.45 %) 167.323.100.(24.15%) 1.238.378.418.(30.31 %)
2.188.268.812.(97.40 %) 720.219.667.(94.95 %) 707.184.400.(99.80%) 23.564.949.068.(95.99 %)
TABEL 5.3 REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN DIRINCI MENURUT SUB BAG/SEKSI BPS KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2014 Realisasi (Rp) No.
Sub Bag/Seksi
Pagu (Rp)
(1)
(2)
(3)
1.
2.
3.
4.
5.
I6.
Tata Usaha
Statistik Sosial
Statistik Produksi
Statistik Distribusi
Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik JUMLAH
1.751.290.000.-
80.705.000.-
276.599.000.-
13.850.000.-
49.186.000.-
1.060.000.-
2.983.980.000.-
s.d Juni 2013
s.d Desember 2013
(4)
(5)
723.965.306.(41,34%)
1.557.019.088.-
1.271.000.(1,22%)
72.635.800.-
850.217.650.(80,11%)
266.328.240.-
760.000.(2,79%)
13.766.000.-
965.000.(2,48%)
49.052.500.-
0.(0%)
700.000.-
1.577.179.084.-
2.747.777.043
(52,85%)
(92,08%)
(88,91%)
(83,83%)
(98,16%)
(90,37%)
(93,36%)
(66,04%)
TABEL 6. AKUNTABILITAS KEUANGAN TERHADAP HASIL CAPAIAN KINERJA PROGRAM
No
Nama Program
(1)
(2)
Daya Serap
Hasil Capaian
Anggaran
Kinerja
Program (%)
Program (%)
(3)
(4)
Keterangan
(5) - uang makan tidak dapat diserap
karena absensi pegawai
Dukungan Manajemen 1
dan Pelaksanaan Tugas
seluruhnya
97.01
100
Teknis Lainnya BPS
- Gaji tidak dapat diserap karena adanya pegawai yg pensiun, tugas belajar dan pindah
Program Peningkatan 2
Sarana dan Prasarana
Biaya Retensi Pengawasan 99.81
100
Aparatur Negara
Konsultan Pengawas belanja operasional tidak
Penyediaan dan 3
Pelayanan Informasi
Tidak Dimintakan oleh
95.59
100
Statistik
terserap seluruhnya karena adanya revisi anggaran di pertengahan Tahun.
Rata-rata seluruh program
95.99
100
BAB IV PENUTUP
4.1 Tinjauan Umum Akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Bone Bolango merupakan perwujudan kewajiban BPS untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan dalam APBN. Laporan tersebut secara periodik setipa tahun harus dilaporkan. Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS dituangkan dalam Rencana strategis tahun 2010 - 2014, yang terdiri dari enam sasaran yang meliputi tiga program. Sesuai dengan visi-nya, BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya, dicerminkan dari keberhasilannya menyediakan data statistik yang objective, up to date, reliable, complete, dan on time, serta user friendly, yang juga dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia swasta, dan masyarakat. Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas BPS Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan visi-nya, menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas BPS Kabupaten Bone Bolango menunjukkan tingkat keberhasilan yang optimal. Keberhasilan ini tercermin dari pencapaian kinerja sasaran sebesar 100 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. 4.2 Permasalahan dan Kendala Utama Meskipun program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih memerlukan beberapa langkah perbaikan. Secara umum, beberapa penyebab atau kendala yang mengakibatkan tidak maksimalnya pencapaian target sasaran, tujuan dan waktu yang ditetapkan, diantaranya adalah: a.
Tidak adanya SDM yang memiliki disiplin ilmu akuntansi pada Subbag TU
b. Minimnya kegiatan asistensi administrasi dan keuangan oleh BPS Provinsi Gorontalo. c.
Kebutuhan data dan informasi oleh berbagai konsumen data dirasakan semakin cepat (bulanan, triwulanan, semesteran) dan luas cakupannya. Pada beberapa data yang bersifat
strategis, antara lain:
perkembangan kinerja ekonomi, tingkat pengangguran dan
penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor kegiatan sehingga dibutuhkan sedini mungkin dan mampu mencakup wilayah terkecil (small area statistics). d. Terbatasnya waktu pengumpulan data dan faktor kesulitan lapangan untuk memperoleh data merupakan dampak dari perkembangan kehidupan sosial ekonomi khususnya di Kabupaten Bone Bolango. Hal tersebut berdampak langsung antara lain terhadap target pemasukan data dari lapangan. e.
Konsistensi data, baik antar data maupun antar waktu, masih perlu diperhatikan. Temuan di lapangan oleh pihak pengguna data dan pengamatan serta analisis oleh mereka penting untuk disikapi secara profesional oleh BPS dan jajarannya sampai tingkat daerah.
4.3 Saran dan Tindak Lanjut a.
Mengoptimalkan sumber daya manusia dengan melakukan peningkatan kemampuan staf diantaranya mengikuti asistensi, pelatihan dan seminar. Disamping itu perlu memberi kesempatan tugas belajar pada jalur formal seperti melanjutkan pendidikan jenjang S1, S2 dan S3 guna pencapaian peningkatan mutu.
b. Menambah jumlah staf berbasis pendidikan D3 Akuntansi yang dapat membantu perbaikan sistem administrasi dan keuangan untuk ditempatkan di BPS Kabupaten Bone Bolango. c.
Menyempurnakan mekanisme pengajuan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Fisik (RKF), antara lain melakukan pembahasan substansial secara intern di tingkat eselon II dan eselon I sudah dapat disusun RKA berdasarkan prioritas, urgensi, dan pembiayaan.
d. Mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada konsumen, antara lain melakukan sinkronisasi dan ketepatan waktu dari setiap unit kerja terkait sebagai produsen data dan publikasi.
