KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (Suatu Studi Di Desa Kaima Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa)

KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (Suatu Studi Di Desa Kaima Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa) Oleh : Wahyu H. Serkanasa ABSTRAK Kinerja menjadikan tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan yang telah di lakukan, Kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu. Fungsi kegiatan atau pekerjaan yang dimaksud disini ialah pelaksanaan hasil pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya dalam suatu organisasi. Pelaksanaan hasil pekerjaan/prestasi kerja tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka waktu tertentu. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Kinerja pemerintah Desa Kaima Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Kinerja dalam lingkup Pemerintah Desa Kaima Kecamatan Remboken Kab. Minahasa, adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang aparatur dalam melakukan suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat kinerjanya. Kinerja Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi pemerintahan tergantung bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. kinerja tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor kemampuan dan motivasi. Kata Kunci: Kinerja, Meningkatkan,Motivasi PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang di tuangkang melalui perencanaan suatu strategi organisasi. Begitu juga untuk melihat kinerja pemerintah desa kaima dalam meningkatkan pendapatan asli desa Pendapatan Desa dengan melihat dari 2 indikator yaitu Faktor Kemampuan dan Faktor Motivasi. Karena pendapatan asli desa mempunyai peranan penting, dalam penyelengaraan pemerintahan Desa serta pembangunan, di era Reformasi ini Desa di tuntut bukan hanya sekedar menunggu sumber pendapatan Desa yang telah di tetapkan pemerintah tetapi desa diharapkan bisa berinovatif untuk memenuhi kebutuhan Desa sendiri, sehingga dapat mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya. Sehubungan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam di Desa Kaima Kecamatan Remboken Kabupaten minahasa “Kinerja pemerintahan Desa dalam meningkatan Pendapatan Asli Desa yang ada di Desa kaima”. 1 2

Merupakan Skripsi Penulis Mahasiswa Jurusan Pemerintahan FISIP UNSRAT

1

B. Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah Kinerja Pemerintahan Desa dalam Meningkatan pendapatan Asli Desa?

C. Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Kinerja pemerintah Desa Kaima Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritik Untuk menambah referensi terhadap kajian ilmu pemerintahan terkait dengan Kinerja pemerintah desa kaima dalam meningkatakan pendapatan asli di desanya. 2. Manfaat Praktis Adapun manfaat penelitian ini ialah, dapat membuka wawasan keilmuan, Selain itu melalui penelitian ini dapat diambil bahan pembanding maupun rujukan bagi pemerintah Desa, akademisi dan para pihak yang tertarik dengan penelitian ini. TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Kinerja Arti kata kinerja berasal dari taka-kata job performance dan di sebut juga actual performance atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang telah di capai oleh seseorang karyawan. Moeherionto ( 2012: 69) Menurut oxfoord dictionary, kinerja (performance) merupakan suatu tindakan proses atau cara bertindak atau melakukan fungsi organisasi. Moeheriono (dalam Rosyida 2010: 11) Dalam bukunya menyimpulkan pengertian kinerja karyawan atau defisi kinerja atau performance sebagai hasil kinerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, sesuai dengan kewewenangan, tugas dan tanggung jawab masingmasing dalam upaya mencapai tujmuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika. Kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang di tuangkang melalui perencanaan suatu strategi organisasi. Sebenarnya kinerja merupakan suatu konstruk, dimana banyak para ahli yang masih memilki sudut pandang yang berbeda dalam mendefinisikan kinerja, seperti yang di kemukakan oleh Ronnins. Mengemukakan bahwa kinerja sebagai fungsi interaksi anatra

2

kemampuan dan ebility (A) Motivasi atau Motivation (M) dan kesempatan atau opportunity (O), yaitu kenerja = f (AxMxO). Artinya kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi dan kesmpatan. Kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu. Fungsi kegiatan atau pekerjaan yang dimaksud disini ialah pelaksanaan hasil pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya dalam suatu organisasi. Pelaksanaan hasil pekerjaan/prestasi kerja tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka waktu tertentu.( Pabundu Tika. 2006 : 121-122) B. Konsep Pemerintahan Secara etimologi pemerintah dapat di artikan sebagai berikut: Pemerintah berarti melakukan kegiatan menyuruh. Terdiri dari dua unsur rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan. Setelah ditambah awalan”pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus. Setelah ditambah akhiran “-an” menjadi pemerintahan, berarti perbuatan, cara atau perihal. Dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undangundang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan; Kekuasaan Legislatif yang berati kekuasaan membentuk undang-undang; Dan Kekuasaan Yudikatif yang berati kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. Jadi, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan. C. Konsep Desa Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Apa bila membicarakan “desa” di Indonesia, maka sekurang-kurangnya menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian.

3

1. Pengertian Secara Sosiologis Adalah mengambarkan suatu kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal atau menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan menreka relatif homogen, serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pegertian sosiologis tersebut, desa di asosiasikan dengan masyarakat yang hidup sederhana, pada umumnya yang hidup pada sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja pendidikanya relative rendah dan sebagainya. 2. Pengertian Secara Ekonomi Desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan apa yang disediakan alam sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan suatu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam yang dimilikinya adakalanya sangat besar berupa tanah pertanian, hutan. Danau laut dalam batas tertentu dapat memenuhi kebutuhan mereka untuk dapat bertahan hidup. Aktifitas-aktifitas seperti bertani, berburu dan merambah hutan, menangkap ikan, berternak menenun pakaian dan anyamananyaman lainya merupakan bagian dari mereka membangun kehidupan. Batas-batas dalam ekonomi ini kemudian di klaim menjadi milik desa. pihak lain tidak boleh menggunakan, mengambil hasil, apalagi mengambil alih segala sesuatu yang dianggap milik mereka, tanpa izin atau persetujuan warga desa. hubungan ekonomi atau perdagangan dengan pihak lain dalam sistem perekonomian ini acap kali dilakukan secara barter yang saling dibutuhkan.

3. Pengertian Secara Politik Dimana “Desa” sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi pemerintahan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa ditulis dengan huruf awal d besar (“Desa”). sering dirumuskan sebagai “ suatu kesatuan hukum yang berkuasa menyelengarakan suatu pemerintahan sendiri”. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, maka desa mempunyai wewenang dalam lingkungan wilayahnya untuk mengatur dan memutuskan sesuatu sesuai dengan kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan. Oleh sebab itu, untuk membuat kewenangan tersebut harus absah atau legitimate, pemerintah mengaturnya dalam undang-undang. Dari segi istilah, desa sendiri sebutan bagi masyarakat hukum yang ada di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan di daerah-daerah lainya memiliki sebutan sendiri-sendiri seperti Gampong dan menuasah (Aceh), Huta dan Huria (Tapanuli), Nagari (Sumatera Baarat), Marga (Sumatera Selatan) Benua (Kalimantan) kampung (Sulawesi), Negeri (Maluku) dan lain-lain. D. Konsep Pendapatan Asli Desa Desa mempunyai hak otonom dan sebagai konsekuensi logis dari hak otonom, desa harus mempunyai sumber keuangan sendiri.

4

Pendapatan desa adalah sesuatu yang diperoleh oleh desa, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian desa memerlukan sumber pembiayaan untuk mendukung programprogramnya. Pendapatan desa merupakan sumber daya yang sangat vital bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Sumber pendapatan desa adalah sumber asli pendapatan desa dan bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Sedangkan yang dimaksud kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa. Sumber pendapatan desa tersebut timbul karena : a. Tradisi dan atau kebiasaan yang telah melembaga; b. Berdasarkan pelaksanaan tugas-tugas dari pemerintah, kabupaten, dan propinsi. Dalam hubungan ini pemerintah desa diberi kepercayaan oleh pemerintah dan kabupaten untuk mengelola bangunan proyek tertentu yang mendatangkan penghasilan bagi desa, kendatipun proyek tersebut milik pemerintah, kabupaten dan propinsi (tugas pembantuan). c. pada masa orde baru berdasarkan atas asas pelaksanaan tugas pembantuan, pemerintah desa mendapat bantuan pembiayaan dari pemerintah tingkat lebih atas (pemerintah pusat, daerah tingkat I, daerah tingkat II) untuk melaksanakan suatu kegiatan. Uang tersebut digunakan untuk membiayai keperluan dan kepentingan desa yang telah disepakati dalam keputusan desa. Untuk itu setiap tahun Kepala Desa bersamasama BPD menetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD). Karena desa harus membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa atau lebih tegas lagi pengurusan dan pengaturan rumah tangga desa (otonomi desa) maka desa harus mempunyai sumber pendapatan untuk pemeliharaan jalan, jembatan, bangunan desa, sampai upah pamong desa. Desa harus mencari dana sepenuhnya dalam pengertian tanpa dana dari pemerintah. Sumber pendapatan Asli Desa menurut pasal 72 ayat (1) UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdiri atas : Hasil Usaha Desa, Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya dan Partisipasi, Hasil Gotong Royongdan lain – lain pendapatan asli desa yang sah

METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah. Seperti definisi dari creswell (1998) dalam buku Satori dan Komariah (2009:24) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. B. Lokasi Penelitian

5

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Kaima Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa. C. Fokus Penelitian Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu tentang Kinerja Pemerintah Desa Kaima Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. D. Informan Penelitian Setiap penelitiaan ilmiah tentu memerlukan informan penelitian. Oleh karena itu ditentukan informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yaitu : 1. Hukum Tua 2. Sekretaris 3. Bendahara 4. Kepala Jaga II E. Istrumen dan teknik pengumpulan data Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Karena peneliti yang menjadi alat pengumpul data utama. Seperti yang diungkapkan Bogan dan Biglen (1982:27) dalam buku Satori dan komariah(2009:62) bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen kunci. Sedangkan teknik untuk pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Triangulasi, artinya pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu sehingga di peroleh data yang sama. Kegiatan yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut: 1. Observasi Dilakukan melalui 3 tahap seperti yang dijabarkan oleh Spradley (1980) dalam buku satori dan komariah(2009: 121-122) yaitu : a. Observasi Deskriptif, yaitu peneliti tiba dilapangan, mengamati secara menyeluruh situasi objek tertentu sebagai obyek penelitian. b. Observasi Reduksi/terfokus yaitu peneliti melakukan analisis sehingga dapat menentukan observasi. c. observasi terseleksi, yaitu peneliti akan menguraikan fokus yang di temukan sehingga datanya lebih rinci. 2. wawancara Dilakukan dengan wawancara semi strandar, yang menurut paton dalam buku satori dan komariah (2009 :135) adalah wawancara yang bebas dan terpimpin. Artinya wawancara ini mengunakan beberapa pertanyaan pokok atau garis-garis besar yang sudah disiapkan sebelumnya, namun dalam pelaksaanya peneliti dapat bertanya secara bebas, pertanyaannya tidak perlu berurutan dan pemilihan kata-katanya juga tidak baku tetapi dimodifikasi pada saat wawancara berdasarkan situasinya. Alat yang digunakan adalah catatan penulis dan perekam. 3. Dokumentasi Yaitu akan mengumpulkan data-data berupa dokumen tertulis dan gambar-gambar yang ada kaitnya dengan masalh yang diteliti, agar dapat mendukung dan menambah pembuktian suatu kejadian.

6

F. Teknik Analisis Data Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif naratif. Teknik ini menurut Miles Hubermen dalam (buku satori dan komariah 2009-218-220) diterapkan melalui 3 alur Yaitu : a. Reduksi Data Data yang ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Kemudian dipilih hal-hal yang pokok, atau difokuskan pada hal-hal yang penting. Data-data tersebut akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang diteliti. b. Penyajian Data Penyajian data yang digunakan adalah penyajian data dalam bentuk teks naratif. Didalamya penulis akan menyajikan data dalam bentuk uraian kalimat dan bagan mengenai informasi yang telah diperoleh dari informan penelitian. c. Kesimpulan dan Verifikasi Penulis akan menguji semua data yang telah dikumpulkan, kemudian disimpulkan dan dibuat menjadi satu hasil penelitian yang jelas yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan dari awal

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (per individu) dan kinerja organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut (Bastian,2001:329). Pegawai adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah. Unsur manusia sebagai pegawai maka tujuan badan (wadah yang telah ditentukan) kemungkinan besar akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Pegawai inilah yang mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengertian kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Definisi kinerja diatas menjelaskan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang ada disuatu organisasi atau instansi pemerintah. Meningkatkan kinerja dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam memaksimalkan suatu kegiatan. Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat, tercapainya tujuan organisasi. Kinerja pegawai tidak dapat dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, sumber daya yang digerakan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan

7

memberikan kontribusi ekonomi” ( Wibowo, 2007:7). Berdasarkan pengertian di atas bahwa hasil yang dicapai oleh seorang aparatur menurut ukuran profesionalisme dalam pekerjaannya diaplikasikan dalam prilaku, kecerdasan dan kemampuan sesuai dengan peranan, kegiatan dan tugas yang telah ditentukan. Pengertian lain menurut Maluyu S.P. Hasibuan bahwa“Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu” (Hasibuan, 2001:34) Pengertian kinerja menurut Hasibuan diatas bahwa untuk mencapai sebuah kinerja, seorang aparatur harus memiliki kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu agar dapat barjalan seperti yang diharapkan. Pendapat lain tentang kinerja, seperti yang dikemukakan oleh Widodo (2006:78) mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang di harapkan. Dari definisi diatas maka dalam melakukan dan menyempurnakan suatu kegiatan harus didasari dengan rasa tanggung jawab agar tercapai hasil seperti yang diharapkan. Kinerja dalam sebuah organisasi merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan tugas organisasi, baik itu dalam lembaga pemerintahan maupun swasta. Kinerja berasal dari bahasa job performance atau actual perpormance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang atau suatu institusi). Kinerja dalam lingkup Pemerintah Desa Kaima Kecamatan Remboken Kab. Minahasa, adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang aparatur dalam melakukan suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat kinerjanya. Kinerja Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Berhasil tidaknya tujuan dan cita-cita dalam organisasi pemerintahan tergantung bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. kinerja tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sebagaimana yang dikemukakan oleh Keith Davis dalam buku Anwar Prabu Mangkunegara. 1) Faktor Kemampuan Ability Secara psikologis, kemampuan ability terdiri dari kemampuan potensi IQ dan kemampuan reality knowledge+skill. Artinya pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ superior, very superior, gifted dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk jabatan dan terampil dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari maka akan mudah menjalankan kinerja maksimal. Untuk mengukur Kinerja Pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa dapat dilihat dari wewenang dimiliki oleh pemerintah desa tersebut. pemerintah desa berarti terdiri dari kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelengara pemerintah desa.Perangkat desa sebagaimana yang dimaksud adalah terdiri dari secretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis, dan perangkat desa yang mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kepala desa mempunyai tugas menyelengarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa Dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas kepala desa berwenang : a. memimpin penyelengaraan pemerintah desa b. mengangkat dan memberhantikan kepala desa

8

c. d. e. f. g. h.

memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa menetapkan peraturan desa menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa mengembangkan sumber pendapatan desa mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa i. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa j. mengembangkan teknologi tepat guna k. mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif l. mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan m. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Berikut wawancara dengan Hukum Tua Desa Kaima: Informan 1 (MT) “Pendapatan desa kaima disini hanya berasal dari pemerintah yaitu dari ADD dan yang lainnya berasal dari swadaya masyarakat. “Kalau masalah Pendapatan asli desa hanya berupa swadaya dari masyarakat desa, jadi berupa iuran yang punggut oleh pemerintah desa melalui kepala jaga.Besaran iuranya hanya 80 ribu per Rumahnya” untuk pembiayaan desa, dan belanja masih banyak yang harus di perbaiki baik dari infrastruktur di mana pembangunan balai desa, kantor desa. dan kalau suprastrukturnya yang masih belum baik masalah jalan desa, gorong-gorong dan masih banyak lagi yang belum optimal. Dan kalau harapan untuk pembangunan desa yang lebih baik tetap ada, cuman harus di dukung dengan keuangan juga. Kalau rencana sudah matang tetapi tidak ada biaya kan tidak bisa. Mengenai sumber daya yang ada, di kaima memang ada danau, keramba juga pelelanggan ikan. Nanti kita musyawarahkan dulu itu semua dengan semua elemen yang ada di desa. saya juga sebagai hukum tua tidak dapat mengambil keputusan sesuka hati saya. Hal serupa juga dikatakan oleh informan 2 yaitu sekretaris desa kaima:

Informan 2 (AS) Hasil Wawancara dengan sekretaris desa kaima “ Untuk pendapatan asli desa kaima hanya berasal dari swadaya masyarakat, ya yang berupa iuran atau pajak desa. Biasanya pemungutanya itu dilakukan 1 kali dalam setahun, tidak banyak kalau tahun 2015 Rp.80.000,- per rumahya. Kami juga tidak mau terlalu memberatkan warga, disinikan pekerjaanya berbeda-beda jadi ya kami sesuaikan saja. Informan 3 (YK) Hasil wawancara dengan bendahara desa kaima mengatakan bahwa

9

“Kalau pendapatan asli desa ya cuman berasal dari iuran desa, itupun jumlahnya hanya kecil Kalau Yang besar dari ADD. Untuk honor kepala jaga, beli peralatan untuk kantor desa dll sedikit terbantu.” (Bendahara Desa Kaima) Dalam proses pengumpulan iuran Desa Berikut adalah wawancara dengan kepala jaga II Desa Kaima: Informan 4 (AM) “Dalam pemungutan iuran biasnya tinggal tunggu komando dari atasan saja, ya kalau di suruh turun lapangan langsung di tagih Kalau pemungutan iuran atau pajak itu perkepala lingkungan. Contoh kalau saya kepala lingkungan II berarti saya bertanggung jawab atas lingkungan II dalam penarikan iuran Desa. Ya kadang kalanya ada kendala yang dihadapi seperti belum ada uangnya pas hari di tagih. Ya kita Tanya bisanya hari apa, nanti kita balik lagi. Kalau sudah terkumpul langsung laporan dan setor ke bendahara desa.” 2. Faktor motivasi Motivation Motivasi diartiakan sebagai suatu sikap attitude pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja situation dilingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif pro terhadap situasi kerjanya akan menunjukan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka berpikir negatif kontra terhadap situasi kerjanya akan menunjukan pada motivasi kerja yang rendah. Situasi yang dimaksud meliputi hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja. Berdasarkan pengertian diatas bahwa suatu kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat berjalannya suatu pencapaian kinerja yang maksimal faktor tersebut meliputi faktor yang berasal dari intern maupun ekstern. Menilai suatu kinerja apakah sudah berjalan dengan yang direncanakan perlu diadakan suatu evaluasi kinerja sebagai mana yang dikemukakan oleh Andrew E. Sikula dalam buku Anwar Prabu Mangkunegara. “Evaluasi kinerja atau penilaian merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian dalam proses penapsiran atau penentuan nilai, kualitas atau status dari beberapa objek orang ataupun sesuatu barang.” (Mangkunegara 2006:69) Dari beberapa pendapat tentang penilaian atau evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk menilai kinerja pegawai dan organisasi. Disamping itu juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja dengan tepat dan memberikan tanggung jawab kepada pegawai atau organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang. Terkait Dengan Kinerja Pemerintah Desa Kaima Kecamatan Remboken Kab. Minahasa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Berikut wawancara dengan hukum tua dan kepala jaga II Desa Kaima: Informan I (MT) Hukum Tua Desa Kaima “Pada awal bulan agustus saya bersama dengan perangkat desa melakukan diskusi tentang permasalahan-permasalahan yang ada di desa kaima dan salah satu masalah yang di hadapai masyarakat desa kaima yaitu mendapatkan air bersih, sehingga hasil dari diskusi tersebut kami sepakat untuk membuat bak penampungan air bersih.

10

Dan pada petengahan bulan agustus kami bersama dengan warga membanggun bak penampungan air tersebut di tanah seluas 3x3 m2 dengan lebar 2,5 meter dengan tinggi bak penampungan air 3 meter. Bak penampungan air ini mengambil air dari sumber mata air yang terletak + 200 meter dari arah danau tondano. Dan rancanya pemerintah desa akan memberikan biaya Rp. 30.000,- /bulanya. Dan bak ini selain untuk meringankan masyarakat mendapatkan air bersi, juga nantinya akan menjadi sumber pendapatan asli desa. Rencanya bak penampungan air bersih ini akan di oprasikan pada bulan desember 2015. Mengenai pelaksanaanya di jabarkan oleh Kepala Jaga II Desa Kaima Informan 4 (AM) Untuk bak penampungan air bersih desa kaima dapat menampung 10 m2 air ini akan di alirkan kepada setiap rumah yang ada di 3 jaga pada desa kaima. Untuk setiap masyarakat desa yang mengunakan air milik desa ini rancananya pemerintah desa akan menetapkan biaya sebesar Rp. 30.000,- /bulanya.

B. Pembahasan Dari hasil penelitian di atas penelitian di atas peneliti dapat menarik pembahasan yaitu : 1. Pendapatan Asli Desa Kaima Dari hasil penelitian di atas peneliti mendapati bahwa di desa kaima sumber Pendapatan Asli Desa hanya berasal dari iuran atau pajak Desa. Dan tata cara pemungutanya, Pajak dipungut oleh kepala dusun dibantu oleh perangkat desa sesuai dengan wilayah rayonnya masing-masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh sekertaris desa ke bank BRI terdekat. Besaran iuran yang harus dibayar adalah Rp.80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah). Pada tahun 2015 pemerintah desa terkumpul sebesar Rp.17.440.000,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah Rp. 15.260.000,-

Tabel 5.1. Pendapatan Asli Desa Kaima 3 Tahun Terakhir Tahun Pendapatan Asli Desa Pajak Atau Iuran Desa

2013

2014

Rp.13.080.000,-

Rp.15.260.000,-

2015 Rp.17.400.000,-

Sumber : Data Sekunder Desa Kaima Tahun 2015 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sumber pendapatan desa kaima mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

11

2. Pembiayaan dan Belanja Desa Dalam pembiayaan dan belanja desa bersumber dari pendapatan asli desa dan dari ADD (anggaran Dana Desa). a. b. c. d. e. f. g.

Penghasilan tetap kades dan bendahara desa Tunjangan BPD dan honor kepala jaga Pengadaan barang dan jasa Pengadaan ATK, inventaris kantor desa Dll Biaya seragam kades dan perangkat desa Meliputi biaya rapat dan perjalanan dinas Pembangunan sarana dan prasarana

3. Faktor Penghambat Dalam proses pengumpulan pajak atau iuran desa adakalnya mengalami hambatan, berikut akan di jabarkan dibawah: a. Proses pengumpulan pajak desa Dalam proses pengumpulan pajak desa ada kalanya terhambat, karena belum adanya biaya pada saat dilangsungkan penariakan iuran, sehingga masyarakat akan meminta waktu untuk membayar iuran tersebut. Sehingga proses pengumpulan pajak desa bisa sampai seminggu lamanya. b. Proses penyetoran Dalam proses penyetoran dana desa ada kalanya menemui hambatan karena letak bank berada cukup jauh dari desa. 4. Kinerja Pemerintah Desa Kaima Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Setelah melakukan penelitian tentang bagaimana kinerja pemerintah Desa Kaima kec. Remboken Kab. Minahasa dalam meningkatkan pendapatan asli desa, berikut hasil kerja pemerintah desa kaima dalam meningkatkan pendapatan asli desanya. a. Melakukan Diskusi Awal bulan agustus juli tahun 2015 kepala desa bersama dengan perangkat desa melakukan diskusi dengan topik pembahasan tentang bagaimana mengatasi pemasalahan-permasalahan yang ada di desa kaima. Permasalahan itu diantaranya yang di anggap penting yaitu tentang masalah masyarakat desa kaima yang sulit untuk mendapatkan air bersih, perbaikan kantor desa, dan pembuatan selokan. Setelah dipertimbangkan dan dimusyawarahkan maka di dapat permasalahan yang dianggap paling penting dan harus menjadi prioritas utama yaitu permaslahan masyarkat desa dalam mendapatkan air bersih. Dan pemerintah desa mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga dengan kesepakatan bersama di dapatkan solusi yaitu pembuatan bak penampungan air bersih milik desa. b. Proses Pembuatan Bak Penampungan Air Milik Desa Awal bulan agustus tahun 2015 pemerintah desa bersama masyarakat membuat bak penambungan air yang berdiri di atas tanah seluas 3x3 m2 dengan lebar 2,5 meter dengan tinggi bak penampungan air 3 meter. Bak penampungan air ini mengambil air dari sumber mata air yang terletak + 200 meter dari arah danau tondano.

12

c. Maksud dan Pengoprasianya Bak penampungan air milik desa ini di maksudkan untuk meringankan masyarakat desa kaima dalam memperoleh air bersih, sekaligus akan menjadi sumber pendapatan asli desa di desa kaima. Dan bak yang dapat menampung 10 m3 air ini akan di alirkan kepada setiap rumah yang ada di 3 jaga pada desa kaima. Untuk setiap masyarakat desa yang mengunakan air milik desa ini rencanya akan di bebankan biaya sebesar Rp. 30.000,- /bulanya. Rencanya bak penampungan air bersih ini akan di oprasikan pada bulan Desember 2015 setelah proses pemasang pipa telah selesai.

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Kaima Kec.Remboken Kab. Minahasa. Peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 1.

pendapatan asli desa di Desa Kaima Kec.Remboken Kab.Minahasa hanya berasal dari Pajak atau iuran yang di punggut pada setiap rumah yang ada di desa oleh pemerintah desa setiap tahunnya. 2. Setiap tahunnya penerimaan pajak Desa atau iuaran Desa mengalami peningkatan dapat dilihat dari jumlah penerimaan pajak desa pada tahun sebelumnya. 3. Untuk meningkatkan pendapatan asli desa kaima pemerintah desa membangun bak penampungan air bersih yang akan dijadikan sebagai sumber pendapatan asli desa kaima. 4. Kinerja pemerintah desa kaima dalam meningkatkan pendapatan asli desa, dapat di simpulkan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. B. Saran 1. Potensi di desa Kaima harus lebih di manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk dapat menambah atau meningkatakan sumber pendapatan asli desa. Lebih banyak melakukan diskusi dengan masyarakat dan perangkat desa untuk menggali pendapat dan permasalahan di desa kaima yang berhubungan dengan pendapatan

DAFTAR PUSTAKA Aan, Komariah (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : ALFABETA Maschab, Mashuri (2013).Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia .Yogjakarta : POLGOV Sudjatmiko Budiman dan Zakaria Yando (2015). Desa Kuat Indonesia Hebat.Yogjakarta: PUSTAKA YUSTISIA Syafiie Kencana Inu (2014). Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT BUMI AKSARA Dwiyanto, A (2009). Reformasi Birokrasi kepemimpinan dan Pelayanan Publik. Yogjakarta : GAVA MEDIA Mangkunegara (2010).Perilaku Dan Budaya Organisasi. Bandung : REFLIKA ADITAMA

13

Satori D. Komariah (2009). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung :ALFABETA Kaelan (2010). Pendidikan Pancasila. Yogjakarta : PARADIGMA Kartohardikoesoemo. (1984).Desa. Jakarta : BALAI PUSTAKA Sjaffudin, ateng. (1991). Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya. Bandung. MANDAR MAJU Surianigrat, Bayu.(1985). Pemerintah Administrasi Desa Dan Kelurahan. Jakarta.AKSARA BARU Widjaya, HAW (2010). Pemerintah Desa Dalam Administrasi Desa Menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979. Bandung.AKSARA BARU Labolo, Muhamad.(2011) Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta.RAJA GRAFINDO PERSADA Hadjon.M, Philipus. (2002). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.Yogjakarta. GAJAH MADA UNIVERSITY PRESS Latif, Yudi. (2009). Negara Paripurna. Jakarta.GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA Dhakidae, D. (2003). Cendikiawan dan Kekuasaan Dalam Orde Baru. Jakarta. GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA Emerson, D.K. (ED) (2001). Indonesia Beyond Suharto : Negara, Ekonomi, Masyarakat Transsisi. Jakarta. GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA DAN THR ASIA FONDATION INDONESIA Widjaja, W. (2003). Otonomi Desa. Jakarta : RAJA GRAFINDO PERSADA Sumber Lainya : Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah N0 43 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Dasar 1945

14