PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Kasus di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014)
NASKAH PUBLIKASI Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai derajat Sarjana S-1 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Disusun oleh: INDRI ASTUTI A220110087
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2015
1
2
ABSTRAK PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Kasus di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014) Indri Astuti, A220110087, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, xxi + 222 halaman (Termasuk Lampiran) Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan cara pengelolaan pendapatan asli desa (PAD) di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo berikut kendala dan solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas datanya dengan triangulasi teknik dan sumber data. Analisis dilakukan dengan model interaktif dari pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Subyek penelitiannya kepala desa, ketua BPD, kepala bidang keuangan, sekretaris desa, petugas teknis pelaksana keuangan desa (PTPKD), dan tokoh masyarakat serta warga masyarakat di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan pendapatan asli Desa Ngombakan dilakukan berasaskan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin dalam hal perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Kendala pengelolaan pendapatan asli Desa Ngombakan meliputi transparansi berupa kurangnya kritikan dan saran dari masyarakat terhadap pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa, akuntabilitas berupa keterlambatan penyerahan laporan pertanggungjawaban kepada pihak yang berhak menerima seperti BPD dan masyarakat, partisipasi berupa rendahnya keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam Musrenbangdes, maupun pembangunan desa, tertib dan disiplin berupa rencana penganggaran tidak sesuai dengan realisasi di lapangan dan petugas PTPKD tidak menyertakan bukti kwitansi pembelian bahan material pembangunan dalam laporan pertanggungjawaban. Solusi untuk mengatasi kendala pengelolaan pendapatan asli Desa Ngombakan meliputi transparansi berupa menyediakan kolom saran kritik pada bagian akhir lembar salinan laporan keuangan selama periode satu tahun terakhir, akuntabilitas berupa memberikan surat peringatan atau teguran kepada petugas PTPKD, partisipasi berupa mengubah jadwal pertemuan yang biasanya dilakukan di siang menjadi malam hari sekitar pukul 20.30 WIB, tertib dan disiplin berupa memberikan saran kepada petugas PTPKD untuk membuat daftar rincian yang mendetail mengenai perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan di desa sehingga anggaran yang digunakan sesuai dengan kenyataan, sedangkan untuk solusi tidak disertakannya bukti kwitansi dalam laporan pertanggungjawaban, petugas PTPKD memberikan kwitansi pengeluaran anggaran yang dialokasikan. Kata kunci: Pengelolaan, Pendapatan Asli Desa (PAD), Pungutan Surakarta, 22 Maret 2015 Penulis
INDRI ASTUTI
PENDAHULUAN Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 2). Dalam Peraturan Bupati Sukoharjo disebutkan bahwa pemerintahan desa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI, sedang pelaksananya adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat 6). Pendapatan asli desa (PAD) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa. Secara lebih khusus disebutkan bahwa PAD terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat 1a). Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) dan kepala desa menetapkan bendahara desa yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa (Pasal 3 ayat 5). Namun pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Masih banyak kasus penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa antara lain yang terjadi di kantor kepala Desa Palur, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pengelolaan pendapatan asli desa yang seharusnya
4
sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, tetapi dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan. Penyimpangan tersebut banyak dilakukan oleh kepala desa, antara lain penyimpangan laporan APBDesa yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Desa. Karena hal tersebut erat hubungannya dengan kurikulum Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Mata Kuliah Pemerintahan Daerah Semester VI, yang bagian meterinya mengenai pemerintahan desa berikut pengelolaan keuangan desa. Kajian mengenai pengelolaan
PAD
juga
terkait
erat
dengan
materi
Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn), khususnya yang disajikan di kelas IX semester ganjil bab dua Standar Kompetensi (SK) adalah memahami pelaksanaan otonomi daerah, sedangkan Kompetensi Dasar (KD) yaitu mendeskripsikan pengertian otonomi daerah dan menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah. Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka dirumuskan permasalahan mengenai bagaimana cara pengelolaan, kendala dan solusi mengatasi kendala pengelolaan pendapatan asli desa (PAD) di Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Untuk memperjelas saat mengumpulkan data yang mengacu dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan cara pengelolaan, mendeskripsikan kendala serta solusi terhadap kendala pengelolaan pendapatan asli desa (PAD) di Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.
5
METODE PENELITIAN Tempat penelitian ini di Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Waktu penelitian dilakukan kurang lebih selama tiga bulan, mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2014. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode interaktif dengan studi kasus, karena dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus. Subyek penelitian ini adalah kepala desa, ketua BPD, kepala bidang keuangan, sekretaris desa dan petugas teknis pelaksana keuangan desa (PTPKD), dan tokoh masyarakat di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Obyek penelitian ini adalah pengelolaan PAD di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Pengelolaan PAD dimaksud meliputi bagaimana cara pengelolaan, kendala, dan cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PAD di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo berdasarkan indikator yang digunakan yaitu secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin dalam hal perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu narasumber (informan), peristiwa, dan dokumen atau arsip. Narasumber atau informan terdiri dari kepala desa, kepala bidang keuangan, PTPKD sekretaris desa, ketua BPD, tokoh masyarakat serta warga Desa Ngombakan. Peristiwa yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah kegiatan atau aktivitas kepala desa, kepala bidang keuangan, PTPKD, sekretaris desa, dan ketua BPD dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola PAD. Dokumen atau arsip yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati
6
Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, Peraturan Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2014, dan Peraturan Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2014. Validitas data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2013:127). Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan beberapa sumber data, yaitu informan atau narasumber, aktivitas, dan dokumen. Informan atau narasumber, seperti kepala desa, kepala bidang keuangan, PTPKD, sekretaris desa, ketua BPD, tokoh masyarakat serta warga Desa Ngombakan. Peristiwa dalam penelitian ini adalah kegiatan atau aktivitas kepala desa, kepala bidang keuangan, PTPKD, sekretaris desa, dan ketua BPD dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola PAD. Serta dokumen yang berupa Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, Peraturan Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2014, dan Peraturan Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2014. Triangulasi teknik dalam
penelitian
ini
wawancara mendalam,
menggunakan
metode
observasi
partisipasif,
dan dokumentasi untuk mendapatkan data
pengelolaan pendapatan asli desa.
7
Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono (1992:15-19), yang berupa tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengumpulan data mengenai pengelolaan PAD melalui wawancara kepada subjek penelitian, observasi pelaksanaan dengan cara mengadakan pengamatan pada saat rapat rutin dibalai desa. Data yang diperoleh selanjutnya diseleksi dan dipilah-pilah secara masalah penelitian. Data yang sudah terseleksi selanjutnya dirangkai dalam suatu analisis sehingga
dapat
diperoleh
gambaran
mengenai
pengelolaan
PAD.
Berdasarkan gambaran mengenai pengelolaan PAD selanjutnya ditarik kesimpulan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dilakukan berasaskan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin dikaji dari perencanaan,
penganggaran,
penatausahaan,
pelaporan,
pertanggungjawaban sampai pengawasan. Untuk transparansi kegiatan perencanaan,
penganggaran,
penatausahaan,
pelaporan,
pertanggungjawaban sampai pengawasan pengelolaan pendapatan asli Desa Ngombakan sudah dilakukan secara transparan, mulai dari besarnya biaya yang dikenakan, jenis kegiatan yang dikenakan biaya, peruntukan dananya, sampai pada perumusannya diinformasikan atau melibatkan masyarakat. Untuk akuntabilitas kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban
sampai
pengawasan
pengelolaan
pendapatan asli Desa Ngombakan memang dilakukan, hal ini dibuktikan dengan
beberapa
pihak
berwenang
mendapatkan
laporan
pertanggungjawaban yang dilakukan oleh petugas PTPKD. Untuk partisipatif kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sampai pengawasan pengelolaan pendapatan asli Desa
8
Ngombakan sudah memenuhi asas partisipatif, hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengelolaan PAD. Untuk tertib dan disiplin kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sampai pengawasan pengelolaan pendapatan asli Desa Ngombakan sudah memenuhi asas tertib dan disiplin, hal ini dibuktikan dengan pertanggungjawaban yang dilakukan petugas PTPKD sesuai dengan prosedur dan waktu yang telah ditentukan dalam pengelolaan PAD. Kendala pengelolaan pendapatan asli Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo meliputi kendala transparansi berupa kurangnya kritikan dan saran dari masyarakat terhadap pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa. Kendala akuntabilitas berupa keterlambatan penyerahan laporan pertanggungjawaban kepada pihak yang berhak menerima seperti BPD dan masyarakat. Kendala partisipasi berupa rendahnya keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam Musrenbangdes, maupun pembangunan desa. Kendala tertib dan disiplin berupa rencana penganggaran tidak sesuai dengan realisasi di lapangan dan petugas PTPKD tidak menyertakan bukti kwitansi pembelian bahan material pembangunan dalam laporan pertanggungjawaban. Solusi untuk mengatasi kendala pengelolaan pendapatan asli Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo meliputi solusi transparansi berupa menyediakan kolom saran kritik pada bagian akhir lembar salinan laporan keuangan selama periode satu tahun terakhir. Solusi akuntabilitas berupa memberikan surat peringatan atau teguran kepada petugas PTPKD. Solusi partisipasi berupa mengubah jadwal pertemuan yang biasanya dilakukan di siang menjadi malam hari sekitar pukul 20.30 WIB. Solusi tertib dan disiplin berupa memberikan saran kepada petugas PTPKD untuk membuat daftar rincian yang mendetail mengenai perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan di desa sehingga anggaran yang digunakan sesuai dengan kenyataan, sedangkan untuk
solusi
tidak
disertakannya
9
bukti
kwitansi
dalam
laporan
pertanggungjawaban, petugas PTPKD memberikan kwitansi pengeluaran anggaran yang dialokasikan.
KESIMPULAN Pengelolaan pendapatan asli Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dilakukan berdasarkan unsur transparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin. Masing-masing unsur tersebut dikaji mulai tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan. Pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. Pengambilan keputusan yang dilakukan selalu menyertakan warga desa. Kendala pengelolaan pendapatan asli Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo meliputi kendala transparansi berupa kurangnya kritikan dan saran dari masyarakat terhadap pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa, kendala akuntabilitas berupa keterlambatan penyerahan laporan pertanggungjawaban kepada pihak yang berhak menerima seperti BPD dan masyarakat, kendala partisipasi berupa rendahnya keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam Musrenbangdes, maupun pembangunan desa, kendala tertib dan disiplin berupa rencana penganggaran tidak sesuai dengan realisasi di lapangan dan petugas PTPKD tidak menyertakan bukti kwitansi pembelian bahan material pembangunan dalam laporan pertanggungjawaban. Solusi untuk mengatasi kendala pengelolaan pendapatan asli Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo meliputi solusi transparansi berupa menyediakan kolom saran kritik pada bagian akhir lembar salinan laporan keuangan selama periode satu tahun terakhir, solusi akuntabilitas berupa memberikan surat peringatan atau teguran kepada petugas PTPKD, solusi partisipasi berupa mengubah jadwal pertemuan yang biasanya dilakukan di siang menjadi malam hari sekitar pukul 20.30 WIB,
10
solusi tertib dan disiplin berupa memberikan saran kepada petugas PTPKD untuk membuat daftar rincian yang mendetail mengenai perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan di desa sehingga anggaran yang digunakan sesuai dengan kenyataan, sedangkan untuk solusi tidak disertakannya bukti kwitansi dalam laporan pertanggungjawaban, petugas PTPKD memberikan kwitansi pengeluaran anggaran yang dialokasikan.
11
DAFTAR PUSTAKA
Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar teori dan terapannya dalam penelitian edisi 2). Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
12
