PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENANGGULANGI MASALAH KEAMANAN DAN KETERTIBAN (Suatu Studi di Desa Darunu Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENANGGULANGI MASALAH KEAMANAN DAN KETERTIBAN (Suatu Studi di Desa Darunu Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa

Abstrak Oleh: Wawan P. Takaredas

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa ,melaksanakan pembangunan desa, pembinanan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.Kepala desa maempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (2) bagian g yaitu membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Penelitian ini mengkaji tentang permasalah keamanan dan ketertiban di Desa Darunu Kecamatan Wori, dimana peran pemerintah desa yang kurang maksimal dalam menanggulangi masalah keamanan dan ketertiban.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sesuai dengan judul. Dari hasil penelitian dilapangan didapai permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa darunu tersebut akibat dari berbagai factor, diantaranya factor minuman alcohol, kurangnya kontroling dari keluarga terhadap anaknya, kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh keluarga dan pemerintah, kurang maksimalnya kontroling oleh pemerintah desa terhadap warganya.

Key words :Pemerinta Desa, Keamanan, Ketertiban

1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pasal 18 Ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah profinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,yang diatur dengan “Undang-Undang”. Jadi secara implicit menurut ketentuan ini sebenarnya pemerintahan desa adalah bagian pemerintahan daerah.Oleh karenanya pemerintahan desa saat ini diatur dalam UndangUndang No 6 Tahun 2014. Menurut ketentuan Undang-Undang tersebut, desa diberi pengertian sebagai berikut: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut degan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang brwenag untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber konflik didaerah dapat dipicu oleh beragam kondisi dibesar-besarkan oleh kelompok tertentu demi kepentingan dan kebutuhan kelompoknya.Akumulasi klaim kepentingan antar pribadi dan kelompok masyarakat didaerah konflik yang tidak mampu diselasaikan secara baik, mengakibatkan perluasan integritas masalaah dari isu yang sebelumnya kecil manjad isu yang besar yang merebak dan menghancurkan sendi-sendi bermasyarakat. Kepala desa maempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (2) bagian g yaitu membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari data yang didapatkan bahwa masih ada permasalahan yang terjadi di desa Darunu mengenai keamanan dan ketertiban. Amanat dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tersebut mengenai kewenagan dan kewajiban kepala Desa, didapatkan kepala desa bersama perangkat Desa belum menjalankan secara maksimal amant dari Undang-Undang tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya itu, Kepala Desa mempunyai wewenag yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapakan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD), mengajukan rancangan peraturan Desa, menetapkan Perturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan mengenai Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan barsama BPD, Membina kehidupan masyarakat desa, Membina perekonomian desa, Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan perturan perundang-undangan, Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peranan dari pada pemerintah desa dalam rangka menjalankan Tugasnya dirasa perlu ditingkatkan lagi agar keamanan dan ketertiban di desa dapat di jaga dengan baik dan masalahmasalah yang sudah teratasi tidak terulangi lagi bahkan jika terjadi kejadian yang serupa,pemerintah dengan tanggap bisa mengatasi dengan cepat dan baik. Permasalahan yang sering terjadi di desa darunu diantaranya sebagai berikut: perkelahian anatara pemuda (paling sering terjadi) yang mengakibatkan perkelahian antara Desa, Perkelahian suami-isttri dan perkelahian orang tua dengan anak,karena adanya faktor minuman keras (MIRAS). Dilahat dari permasalahan yang ada diketahuibahwa kontroling dan proses pembinaan Masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah desa tersa masih kurang. Kontroling yang baik dari peerintah dan proses pembinaan yang baik kepada pemuda dirasa perlu dijalankan dengan baik agar perkelahian antara pemuda dengan sendirinya akan berkurang. Dilihat peranan dari pemerintah belum dijalankan dengan maksimal. Oleh karena itu dengan melihat permasalahan yang ada , Penulias merasa tertarik dalam penulisan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini dengan judul Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Darunu Kecamatan Wori Kabupaten Mnahasa Utara.Desa daruu terlatak di Provinsi Sulawesi Utara. Perumusan Masalah 2

Berdasarkan Uraian pada latar belakang di atas maka Pokok permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini dapat di simpulkan atau di rumuskan sebagai berikut: BagaimanaPeranan Pemerintah Desa dalam menangulangi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat di desa darunu kecamatan wori kabupaten minahasa utara.? C Tujuan dan Manfaat Penelitian 1). Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian dapat di kemukakan sebagaia berikut : - Untuk dapat mengetahui Peranan pemrintah Desa dalam menangulangi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat di desa darunu kecamatan wori kabupaten minahasa utara. 2. Manfaat penelitian Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Secara teoritis terlihat diharapakan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang sangat baik atau pemikiran yang positif berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, lebih khusus ilmu Pemerintahan dan kepemimpinan pemerintahan Dearah yang terpusat penelitiannya pada pemerintahan Desa. b. Secara Praktis diharapkan melalui penelitian ini maka akan memberikan manfaat atau berdampak pada proses jalannya perkembangan pemerintahan Desa dan bisa dijadikan sebagai salah satu refrensi bagi pemerintah Desa khususnya Kepala Desa sebagai Kepala pemerintahan Desa. c. Bagi penulis, bermanfaat sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta meningkatkan kemampuan berpikir melalui penulisan karya ilmiah. Dan juga menamba ilmu pengetahuan bagi penulis tentang peranan pemerintah desa dalam menanggulangi masalah keamanan dan ketertiban. d. Untuk melengkapi syarat akademis guna mencapai jenjang sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Uneversitas Sam Ratulangi Manado

3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Peranan Dalam pengertian umum,peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas suatu pekerjaan.Menurut kamus umum bahasa indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.peranan merupakan suatu aspek yang dinamais dari suatu kedudukan. Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang.adalah tentang permasalahan kantibmas,yang mengakibatkan tindak kriminal (pengniayaan,tauran antar kampung,dan pemberontakan para pemuda-pemuda. Ada beberapa langka-langka yang sudah diantisipasi oleh pemerintah dalam hal menanggulangi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu: 1.Perencanaan Perancanaan adalah cara pikir mengenai persoalan dan ekonomi,terutama berorientasi pada masa datang,berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program. 2.Koordinasi Pengertian koordinasi adalah kegiatan mengarahkan,mengintegrasikan,dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.Handoko (2003:195). Berpendapat bahwa koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah(departame-departamen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. B. Konsep Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014, mengatakan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebut bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkat asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata desa sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal tempat tinggal, negri asal, atau tanh leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma, serta maemiliki batas yang jelas menurut Soetarjo dan Yuliati dalam Sadu Wasistiono, M. Irwan Tahir (2007 : 7). Menurut Unang Sunarjo dalam Sadu Wasistiono, M.. Irwan Tahir (2008 : 8) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sanagat kuat, baik karena sekuturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki suusnan pengurus yang dipilih bersama, memilii kekayaan dalam jumblah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Menurut Bintarto dalam Sadu Wasistiono, M. Irwan Tahir (2007 : 8 ) yang memandang desa dari segi geografi, mendefisinikan desa sebagai : suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perbaduan ialah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsure-unsur fisoigrafi, sosial ekonomis, politis dan cultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain. Namun demikian pengertian desa dapat juga dilihat pergaulan hidup, seperti yang dikemukakan oleh Bouman dalam Sadu Wasistono, M. Irwan Tahir (2007 : 8 ) yang mendefisinikan desa sebagai salah 4

satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hamper semuanya saling mengenal, kebenyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatanikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial. C. Konsep Keamanan dan Ketertiaban Masyarakat Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksut (aman) adalah bebas dari bahaya,bebas dari gangguan,tidak mengandung resiko, tentram tidak merasa takut, terlindung atau tersembunyi. Dengan demikian aman bersangkut paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya,gangguan,rasa takut maupun risiko. Menurut Dokrin Polri Tata tentram Kerta Raharja (TTKR) yang di sentir oleh Soebroto Brotodirejo dalam Sadjono (2008:7) aman diartikan mengandung empat unsure pokok, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran, perasaan bebas dari risiko dan perasaan damai lahiriah dan batinah. Keamanan masyarakat berdasarkan surat keputusan Menhankam/Pangab No: Skep/B/66/1972 diartikan, sebagai berikut: Keamanan masyarakat dalam rangka operasi kamtibmas adalah suasana yang menciptakan pada individu manusia dan perasaan masyarakat, sebagai berikut: a. Perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupunpsychis b. Adanya kepastian dan bebas dari kekhwatiran, keragu-raguan dan ketakutan c. Perasaan dilindungi dari segala macam bahaya d. Perasaan kedamaian dan ketenteraman lahiriah dan batinah. Sedangkan dalam Bap I ketentuan Umum pasal 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Polri, pengertian keamanan masyarakat digabung dengan pengertian keamanan masyarakat menjadi keamanan dan ketertiban masyarakat yang artinya: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung ketentuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggran hukum dan bentuk-bentuk ganguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

5

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yang suatu penelitian kontekstual menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Mogdan dan tylor (dalam Moleong, 2000;3) merupakan prosedur meneliti yang mengasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. B. Fokus Penelitian Fokus Penelitian ini adalah Peranan pemerintah desa dalam menanggulangi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di desa darunu kecamatan wori kabupaten minahasa utara. C. Informan Agar dapat mengumpulkan informasi dari objek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati dilakukan pemilihan terhadap unsur-unsur Masyarakat yang ada secara purposive sebagai informan.Porposive artinya sampel diambil berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti.Pemilihan didasarkan pada pertimangan bahwa informan memiliki pemahaman tentang fenomena penelitian. Berikut ini informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : a. Pemerintah Desa b. Pemuda Desa c. Golongan Masyarakat D. Teknik Pengumpulan Data Proses pengumpulan data dalam penelitian ini mulah-mula dilakukan dengan menggunakan nara sumber atau informan, yang akan di jadikan objek penelitian. Informan di tetapkan secara sengaja oleh peneliti dalam hubungan ini lasimnya berdasarkan pada kriteria atau pertimbangan tertentu, jadi tidak melalui proses pemilihan sebagai mana dilakukan dalam teknik Random.Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif yaitu obserfasi, wawancara mendalam (in depthth interview). E. Teknik Analisis Data 1. Reduksi data merupakan komponen utama dlam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokuskan, penyederhanakan dan abstaraksi data dari VildNote. Proses ini berlangsung sepanjang penelitian. 2. Penyajian data, merupakan suatu rakitan organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sisitematis. Penarikan kesimpulan, adalah simpulan yang harus diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.Oleh karena itu perlu di lakukan aktifitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penulusuran data.

6

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian Desa darunu dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernam Nestor Zala. Dalam menjalankan tugas sebagai kepala desa darunu bapak Nestor di bantu oleh seorang sekertaris desa dan perangkat desa lainya. Berbagai masalah yang ada dalam bidang pemerrintahan didesa darunu dapat dipicu oleh beragam factor-faktor pendukung yang membuat seseorang tidak memberikan loyalitasnya secara keseluruhan. Contoh dari masalah-masalah dalam bidang pemerintahan diantaranya tidak efektif kegiatan dikantor desa, mobile kantor desa yang tidak memadai, belum efektif penataan, pengelolaan aparat desa dan BPD, kurangnya partisipatif masyarakat dalam membangun desa, dan efektifitas dari pada kader-kader desa yang tidak memadai. Hasil dari pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapati berbagai permasalahan keamanan yang terjadi yaitu, perkelahian antara suami dan istri, perkelahian antara orang tua dengan anak dan paling sering terjadi ialah perkelahian pemuda antar desa.Permasalahan seperti itu terus terjadi hingga pemerintah desa dituntut agar melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di desa, karna masyarakat membutuhkan perlindungan dari pemerintah setepat guna menjaga kelangsungan hidupnya. Informan dalam penelitian ini adalah pemerintah desa, golongan masyrakat, dan pemuda desa.Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ialah sebagai berikut: 1. Nestor Zala adalah tokoh pemerintah yang berstatus sebagai kepala desa darunu menyatakan bahwa permasalahan mengenai keamanan dan ketertiban yang sering terjadi di desa darunu ialah perkelahian antara suami dan istri,perkelahian antara anak dan orang tua yang lebih sering terjadi adalahperkelahian antara pemuda desa, karna adanya factor munuman keras (miras). Menurutnya permasalahan yang kemanan dan ketertiban yang terjadi di desa mulai berkurang dan permasalahan yang datang tersebut bisa ia atasi dengan baik. Permasalahan keamanan dan ketertiban yang ada yang beliu hadapapi dengan menggunakan dua proses penyelesaian. Penylesaian yang pertama diselasaikan secara kekeluargaan dan jika berat bisa diselasaikan secara hukum. Beliau mengatakan bahwa pemerintah sangat bekerja sama dengan masyarakat dalam menangani masalah keamanan dan ketertiban. dikarnakan bhwa tugas pokok dan fungsi dari pada kader-kader des yang tidak ketahui. 2. Meity Yakobus adalah seorang sekertaris desa darunu yang mendapingi kepala desa dalam menjalankan Roda pemerintahan yang ada didesa. Menurut Ia permasalahn yang ada di desa darunu yang paling sering terjadi adalah perkelahian anak muda dikarnakaan factor minuman keras yang telah masuk dikalangan anak muda. Menurutnya permasalahan yang ada hingga saat ini masih dirasakan oleh masyaarakat desa darunu dan seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pada orangtua dari kedua bela pihak 3. Erwin Badoa adalah seorang yang bekerja membantu pemerintah desa dengan jabatan Kepala jaga kepolisian. Ketika dilakukan wawancara ia mengatakan bahwa permasalahan yang ada diantaranya perkelahian antara pemuda. Menurutnya remaja yang selalu berkembang dan Ia merasa tergangu dengan adanya masalah yang ada. Cara yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan masalah ialah secara kekeluargaan dan dengan pembinaan kepda orang yang terlibat dalam masalah dan menurutnya langkah yang diambil oleh pemerintah sudah tepat. Ia mengatakan bahwa pemerintah sangat bekerja sama dengan masyarakat yang ada dengan pengarahan dari pada kader-kader desa. 4. Adnan Wilar seorang pemuda desa. Ia mengatakan bahwa permasalahan yang sering terjadi di desa darunu adalah perkelahian pemuda didalam desa dan juga diluar desa. Ujarnya permasalahan yang terjadi sampai saat ini masih sering terjadi. Dikatakan bahwa pemerintah desa jarag sekali mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. terancam masa depannya. 5. Yendra Salindeho adalah seorang masyarakat. Mengatakan bahwa permasalahan yang sering terjadi ialah kekacauan mabuk yang menimbulkan perkelahian antara pemuda. Ia 7

mengatakan bahwa masalah keamanan sampai sat ini masih dirasakan dikarnakan kenakalan remaja ia merasa tidak terganggu dengan adanya kekacauan yang ada dikernakan sudah sering terjadi masalah keamanan dan ketertiban dan ia mengatakan pemerintah desa darunu sudah tepat dalam menyelesaikan masalah yang ada karna diselesaikan secara kekeluargaan, peraturan yang berlaku. 6. Ferens Kantale adalah seorang kepala jaga II .mengatakan bahwa masalah keamanan dan ketertiban yang sering terjadi ialah perkelahian antara anak muda dan ributnya suara motor. Ia mengatakan bahwa masalah keamanan dan ketertiban masih dirasakan hingga saat ini karna anak muda masih mengkonsumsi minuman keras dan ia merasa terganggu dengan adanya masalah yang ada. Ujarnya pemerintah melakukan pembinaan kepada anak muda yang melakukan konfilk dan dirasakan sudah tepat, dan juga pemerintah desa sudah menerapkan Peraturan Desa, dalam hal Denda kepada masyarakat yang membuat kekacauwan . Ia mengatakan bahwa pemerinta desa selalu bekerja sama dengan masyarakat dalam mengawasi anak muda. Menurutnya sebagian kader desa belum menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan harapan pemerintah selalu menyelesaikan tugas yang ada dengan maksimal. 7. Melki kasehung seorang masyarakat Desa Darunu, menurutnya Ia, permasalahanpermasalahan yang sering terjadi di desa darunu, diantaranya ialah perkelahian pemuda desa dan perkelahian antara pemuda antara desa dan Ia mengatakan bahwa masalah ini, sampai saat ini, masih terus dirasakan oleh masyarakat desa. Akibat dari adanya masalah-masalah yang ada, Ia merasa terganngu dan ujarnya pemerintah desa dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah sudah tepat karna kerja sama dengan golongan yang ada di desa. Menurut beliau peranan dari pemerintah desa belumlah maksimal karna masih banyak kader-kader desa yang belum menjalankan tugasnya dengan baik. Ia berharap bahwa permasalahan yang ada, kiranya cepat berakhir agar kiranya masyarakat hidup dengan tenang. B . Pembahasan Hasil Penelitian 1. Faktor-Faktor Yang Menyebapkan Masalah Keamanan dan Ketertiban Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dijelaskan, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di bentuk Badan Pemusyarawatan Desa (BPD).Badan ini berfungsi melindungi berbagai adat istiadat dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Sealain itu,BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelengaran pemerintahan desa. Anggota BPD ialah wakil pendudk desa bersangkutan. Mereka ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Di desa dibentuk juga beberapa lembaga kemasyarakatan.Lembaga kemesyarakatan ditetapkan oleh peraturan desa.Pemebentukannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.Tugas lembaga tersebut adalah membantu pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat desa. Dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti, lewat observasi dan wawancara ditemukan berbagai macam pengeluhan oleh masyarakat menyangkut dengan masalah keamanan dan ketertiban.Berdasarkan hasil penelitian didapati berbagai Faktor-Faktor yang menyebapkan beragam tergantung dari masalah yang terjadi di desa. Faktor-faktor yang dimaksutkan oleh peneliti ialah, adanya factor minuman alcohol, kurangnya kontroling dari keluarga terhadap anaknya,kuranya pembinaan yang dilakukan oleh keluarga terhadap anak, kurang maksimalnya kontroling oleh pemerintah desa terhadap warganya, adanya oknum yang saling mengadu domba satu sama lain yang terjadi diantara pemuda,adanya ketidak cocokan dalam pergaulan dan adanya penyimpanan amarah yang sudah lama dipendam. Peneliti memberikan Contoh mengenai masalah perkelahian yang sering terjadi didesa darunu antara pemuda, biasanya terjadi karna adanya oknumoknum yang mencoba mengadu domba seebagian pemuda agar terjadinya perkelahian, dan yang lebih mempengaruhi adalah karna minuman alcohol. Pengaruh dari pada minuman keras dengan mudah membuat seseorang dengan cepat terpancing emosinya dengan hal-hal yang dibuat oleh orang lain yang tidak sesusai dengan apa yang 8

diiginkannya. Kita lihat keadaan yang terjadi pada tahun 2011 mengenai perkelahian yang paling besar terjadi ketika masa kepemmimpinan kepala Desa Darunu Bapak Nestor Zala terjadi perkelahian antara dua desa tersebut merupakan desa yang memiliki mayoritas Agama yang berbeda sehingga mengakibatkan perkelahian antara desa. Kejadian-kejadian seperti itu sangat berdampak buruk bagi warga masyarakat kedua desa tersebut dan desa lain karena mengalami ancaman kepada masyarakat yang ada di desa. 2. Penanggulangan Keamanan Ketertiban Dan Proses Pembinaan Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumblah keluarga.Desa memiliki batas-batas wilayah tertentuserta dikepalai oleh seseorang kepala desa.Masyarakat diwilayah pedasaan memegang erat system persaudaran antarvidu. Dengan demikian, hampir semua orang yang ada didesa tersebut saling mengenal satu sama lainnya. Kehidupan sehari-hari mereka masih tradisional. Pada umumnya masyarakat desa bermata pencarian sebagai petani, nelayan, buruh tani,berladang, dan berternak. Dalam surfei yang dilakukan dan dari hasil yang ada didapat bahwa permasalahan yang ada di desa Darunu sampai saat ini masih dirasakan oleh kalangaan masyarakat yang ada.Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dirasakan perlu dalam pembangunan masyarakat.Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagian warga merasakan bahwa pemerintah desa kurang melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang baik akan melahirkan perkembangan yang pesat daalam proses pembangunan masyarakat di desa karna diketahui bahwa kebanyakan dari pada masyarakat yang ada didesa mempunyai latar belakang pendidikan yang terbatas. Melihat berbagai macam permasalhn yang ada dan dalam penyelesaian masalah yang ada pemerintah desa Darunu menggunakan dua langka penyelesaian yaitu secara kekeluargaan dan secara hukum.Penyelesaian masalah yang dilakukan secara kekeluargaan dilakukan jika masalah yang terjadi tidak terlalu berat dan dengan mendapat kesepakatan dari korban. Dalam penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada dua bela pihak maka diadakan pemanggilan kepada orang tua baik korban maupun pelaku yang melakukan pemukulan .jika korban menyepakati penyelesaian secara kekeluargaan maka pemerintah desa lebih khususnya kepala desa akan menyelesaikan secara kekeluargaan dan untuk pelaku akan menerima sanksi yang akan diberikan kepadanya. Sanksi yang akan diberikan oleh kepala desa bisa berasal dari Peraturan Desa yang ada. Selanjutnya penyelesaian masalah yang dilakukan secara hukum akan diproses sebagaiman aturan yang berlaku. Dalam penyelesaian permasalahan yangdilakukan oleh pemerintah desa,banyak sekali pemuda yang menjadi pelaku dalam masalah keamanan dan ketertiban. Dengan penyelesaian masalah yang dilakukan secara hukum yang berlaku sebagian pemuda desa yang pernah berbuat salah menyadaari akan kesalahan yang diperbuat dan dengan sanksi yang diberikan kepada mereka tidak ada lagi pertikaian yang dilakukan. Akan tetapi sebagian pemuda desa tidak menyadari akan apa yang dilakukan olehnya dan selalu mengulangi permasalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Pemuda yang menyadari akan kesalahan yang pernah diperbuatnya seketika tidak lagi mengulangi perbuatan yang telah dibuatnya dalam hal ini permasalahan yang merugikan dirinya dan juga orang lain. Lain sebaliknya dengan pemuda yang selalu mengulangi tindakan-tindakan yang merugikan dirinya dan juga orang lain, ia merasa apa yang diperbuatnya tidak menjadi masalah yang besar dan dapat diselesaikan dengan mudah. Pemuda yang selalu mengulangi perbuatannya semata-mata tidak pernah sadar dengan apa yang dipebuat olehnya seakan tidak merugikan orang lain dan dirinya. 3. StraTegi Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan dan Ketertiban masyarakat Kepala Desa mengembang tugas kepada usaha-usaha untuk memperlancar kegitan pemerintah dan pembangunan, keberhasilan seorang kepala desa dalam merangkul warga masyarakat dan membina malakukan pembinaan terhadap masyarakat tersebut akan mencerminkan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan dalam pemerintah pembangunan tidak berjalan yang diharapkan khususnya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.Peranan pemerintah desa adalah suatu langka yang diambil oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah keamanan dan ketrtiban 9

masyarakat.Adapun maksut dan tujuan tersebut yaitu pemerintah desa harus mampu mendorong dan mengarahkan warga masyarakatyanya untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di desa darunu kecamatan wori kabupaten minahasa utara.Untuk mewujudkan suatu keberhasilan pembangunan pada warga masyarakat khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,peran pemerintah desa sangat mutlak diperlukan dan sangat menentukan karna pemerintah desa adalah lembaga paling utama bagi masyarakat yang ada didesa darunu.Pemerintah desa sangat berpengaruh dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketrtiban masyarakat karna pemerintah desa merupakan pemegang kekuasaan ditingkaat pemerintahan desa,dan pemerintah desa dapat bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di desa darunu untuk bersama-sama meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat,oleh karna itu pemerintah desa dapat merangkul segala lapisan masyarakat yang ada di desa daruu yang mana segala masukan yang diberikan masyarakat dan diterima langsung oleh masyarakat. a. masalah yang ada kaitannya dengan adat-istiadat masyarakat setempat. Keberhasialan pemerintah desa dalam menjaga dan memilihara keamanan dan ketrtiban masyarakat didesa darunu kecamatan wori kabupaten minahasa utara,maka kita dapat melihat pada indikator-indikator di bawah ini: A. Penyediaan Sumberdaya Manusia Dari pengamatan diatas bahwa unsure keamanan dan ketertiban seperti jumbalah babinsa/binmas yang hanya 1 orang tentunya ini masih sangat kurag dalam menjaga keamanan dan ketrtiban di desa darunu dengan jumblah penduduk 785 jiwa dengan luas wilayah 25htr,tentu ini masih kurang maksimal dalam menjaga keamanan dan ketrtiban di desa darunu.Keberhasilan suatu program pembangunan sangat dibutuhkan oleh sumber daya manusia, demikian pula hanya keberhasilan pelaksanaan pemeliharaan peningkatakan keamanan dan ketrtiban masyarakat di desa darunu kecamatan wori kabupaten minahasa utara. Desa darunu di bawah kordinir oleh kepala desa darunu,karna dengan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk menjaga dan memilihara keamanan dan ketertiban di darunu,maka usaha-usaha yang di tempuh pemerintah desa dapat berjalan dengan lancar,sehingga tercipta keadaaan masyarakat yang aman,tentram, dan tertib adalah sebagai berikut: 1. Rekutmen Rekutmen adalah proses mencari,menemukan,mangajak dan menetapkan sejumblah orang dari dalam maupun luar sebagai calon tenaga kerja dengan karesteristik tertentu seperti yang telah ditetapakan dalam perencanaan sumber daya manusia.Dalam menjalankan tugas dan fungsi menciptakan dan menjaga stabilitas keamanan dan ketrtiban masyarakat pada dasarnya upaya yang dilakukan pemerintah desa darunu untuk membantu dalam memelihara dan menjaga keamanan dan ketertinban masyarakat yaitu dengan disiapakan hansip di setiap jaga/ligkungan. Upaya ini bertujuan untuk mempengaruhi atau menggerakan orang-orang agar mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapakan yaitu dalam rangka menanggulangi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat,agar tercipta keadaan yang aman,tentram, dan tertip sesuai yang telah direncanakan.Adapun mekenisme perekutan hansip di setiap jaga/lingkungan oleh kepala desa,yaitu kepala desa memberikan semua wewenangnya kepada kepala jaga polisi yang ada di desa untuk mengkordinir anggotanya dalam meningkatkan peleyanan untuk menjaga keamanan dan ketrtiban yang ada di desa. 2. Pengembangan Kemampuan Secara structural hansip berada dibawah tanggung jawab kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.Hansip di angkat langsung oleh kepala desa karna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Perangkat desa yang demikian tentunya akan bekerja sama dengan instansi yang terkait dalam memberikan pembinaan dan pelatihan kepada semua hansip yang di angkat oleh kepala Desa Darunu.Istansi terkait yang dimaksud adalah orang-orang lembaga dan atau organisasi pemerintah yang berada di tingkat kecamatan,selain pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas mengurus dan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam wilayah tugasnya yang terdiri atas Babinsa dan Binmas. 10

Binmas/Babinsa sebagai aparat dari istansi POLRIi dan TNI yang diserahi tugas membantu pemerintah desa dalam memelihara dan pembinaan teknis menciptakankeamanan dan ketrtiban masyarakat diwilayah desa darunu.Untuk terciptanya dan menjaga stabilitas keamanan dan ketenteraman masyarakat terutama dalam momen-momen tertentu maka pemerintah desa senantiasa Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis tentang pengembangan kemampuan serta pembinaan hansip di desa darunu sudah dilaksanakan menurut kepala desa darnu bahwa dalam pengembangan kemampuan kan para hanip selalu menekankan pembinaan dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di desa darunu agar kehidupan masyarakat, serta berusaha menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Hal ini bertujuan agar para hansip rasa memiliki,rasa tanggung jawab untuk membantu kepala desa dalam menyelasaikan permasalahan yang diwilayahnya. 4. Cara Mencegah Pengaruh Terhadap Minuman Keras Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah desa ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat desa darunu.Mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti membuat keributan dan kekacauan yang menggangu ketenangan masyarakat lainya. Hal ini disebapkan karna control diri menjadi berkurang karena mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan.Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsinya diluar batas kewajaran, disamping akan menjadi masalah individu yang dapat merugikan diri sendiri,selain itu juga dapat merugikan masyarakat lainnya. Kebiasaan minumminuman keras yang melibihi batas yang wajar dapat menyebapkan sikap seseorang menjadi anti social dan cenderung merugikan kepentingan orang lain. Disisi lain kebiasaan minum-minuman keras secara berlebihan dapat menyebapkan kencaduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman keras. Penyebap tibulnya perilaku minum minuuman keras (MIRAS); Pemerintah desa darunu berhadapan langsung dengan masyarakat untuk tidak bosan memberikan penyuluhan melalui kewengannya.Melalui penindakan. Artinya baik peminum maupun penjual ditindak sesuai dengan peraturan desa yang ada,yaitu Peraturan Desa No 2 Tahun 2014 pada BAP I, pasal 5 Jika kedapatan masyarakat mabuk dijalanan dan membuat keributan,maka pemerintah desa dalam hal ini linmas langsung membawa kekantor desa untuk diproses oleh pemerintah desa,dan dikenakan denda sebesar Rp 250.000 yang sudah disepakati bersama masyarakat. 1. Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga Dan Memilihara Keamanan Dan Ketertiban. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, diperoleh beberapa sumber bahwa upaya yang dilakukan pemerintah desa disetiap jaga/lingkungan di desa darunu sering melakukan penyuluhan dan pengarahan kepada masyarakat ,melalui kegiatan keagamaan misalnya pada waktu selesai ibadah gereja,selain pada itu kegitan penyeluhan dan pengerahan kebanyakan juga dilakukan setelah masyarakat wajib kerja bakti pada hari senin,dilakukan penyuluhan oleh pemerintah desa. Hal ini sanagat berhasil dilaukan pemerintah desa darunu,sehigga lebih dekat dengan masyarakatnya dan kegiatan penuh dapat dukungan dari masyarakat,sehingga terciptanya hubungan dan komunikasi,baik secara langsung antara masyarakat dan pemerintahnya. Hal ini pulah yang menentukan dan menciptakan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di desa darunu dengan tidak terjadi kejadian-kejadian yang menggangu dan meresahkan masyarakat desa darunu kecamatan wori.

11

BAP VI KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Dari keseluruhan uraian dalam skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan gambaran menyeluruh dari hasil pembahasan, yang dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Permasalahan mengenai keamanan diantaranya perkelahian antara suami dan isri, perkelahian antara orang tua dan anak dan perkelahian pemuda antar desa; 2. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa darunu tersebut akibat dari berbagai factor, diantaranya factor minuman alcohol, kurangnya kontroling dari keluarga terhadap anaknya, kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh keluarga dan pemerintah, kurang maksimalnya kontroling oleh pemerintah desa terhadap warganya, adanya oknum yang saling mengadu domba satu sama lain yang terjadi diantara pemuda, dan adanya rasa ketidak cocokan dalam pergaulan dan adanya penyimpanan amarah yang sudah lama di pendam; 3. Efektifitas kader-kader desa yang kurang memadai, dikarnakan tupoksi dari dari pada kaderkader desa yang tidak diketahui, tidak adanya pembinaan dari pemerintah daerah kepada kader-kader desa, tunjangan yang tidak memadai; 4. Dalam menaggulangi masalah keamanan di desa maka, pemerintah desa darunu menggunakan dua langkah penyelesaian yaitu secara kekeluargaan dan secara hukum. Penyelesaian masalah yang dilakukan secara kekeluargaan dilakukan jika masalah yang terjadi tidak terlalu berat dan mendapat persetujuan dari korban dan selanjutnya penyelesaian masalah yang dilakukan secara hukum akan diproses sebagaimana aturan yang berlaku 5. Rekutmen hansip/linmas yang ada,itu adalah langka yang diambil oleh pemerintah desa dalam halnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa darunu. 6. Dengan adanya PERDES yang di buat oleh pemerintah desa yaitu membayar denda sebesar RP 250.000 bagi masyarakat atau pemuda yang mabuk dan membuat kekacauwan, maka sekarang mulai berkurang adanya gangguan keamanan ketertiban masyarakat.

B. Saran Dalam melihat permasalaahan mengenai keamanan dan ketertiban, maka peneliti menyarankan kepada Pemerintah Desa bahwa: 1. Dilakukan proses pembinaan kepada pemuda baik oleh orang tua, lingkungan, pemerintah desa dan juga Gereja; 2. Memotifasi pemuda agar termotifasi untuk menata dan membangun hidup mereka menjadi lebih baik; 3. Pengawasan yang baik oleh oranag tua, lingkungan dan pemerintah desa; 4. Proses pembinaan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa; 5. Pencegahan yang lebih awal akan lebih baik dari pada mengobati seseorang yang sudah terjerat dalam masalah. Dalam mencegah terjadinya masalah keamanan dan ketertiban di desa darunu langkah awal yang perlu dilakukan adalah memperbanyak proses pembinaan kepada pemuda dan memotifasinya. 6. Harus ada peran atau partisipasi dari masyarakat untuk menjaga bersama keamanan dan ketertiban yang ada di desa.

12

DAFTAR PUSTAKA -Bratakusumah S. Deddy, 2004.Otonomi Penyelenggaraan pemerintahan daerah.PT.Gramedia Pustaka Utama.Jakarta. - Burhan Bungin, 2001, Metode Penelitian Sosial :Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif. Airlangga University Press,Surabaya. Soekanto, 2009: 212-213, peranan sosiologi.Suatu pengantar,Edisi Baru,Rajawali,Pers,Jakarta. - Purnomo Setiady Akbar, 2001. Metode penelitian Kualitatif.Bandung Institute. - Irfan Fahmi, 2011, Manajemen Kinerja, Alfabeta, bandung. - Sarundajang, 2005, Sistem Pemerintahan Daerah, Kata Hasta Pustaka, Jakarta. - Maleong, Lexi J, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarta. - Sugiono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Alfabeta,Bandung. - Subagya Joko.1991. Metode Penelitian.PT. Rineka Cipta.Jakarta. - Sadjono, 2008, Hukum Kepolisian, Laksbang Mediatama. - Surya Dhrma, 2011, Manajemen Kinerja, Pustaka Pelajar. Miriam Budiarjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta - Sudarmayani.2003. Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah.Mandar Maju.Bandung - Sadu Wasistiono, M. Irwan Tahir, 2007, Prospek Pengembangan Desa, Fokusmedia - Soekanto soerjono, 2002. Teori peranan.PT.Bumi Aksara.jakarta. - Komarudin. (1994). Esikpedia manajeman.PT.Bumi Aksara.jakarta. - Sadjijano,2008.mengenalhukum kepolisian perspektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administrasi.LAKSABANG MEDIATAMA,Surabaya. Sumber Lain : -

Undang- Undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa Perda Sulawesi Utara No.4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Peraturan Desa Darunu No 2 Tahun 2014 Tentang Kehidupan Masyarakat Desa

13