Jurnal Administrasi Publik
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PNS DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PASAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
JUNEIDI POMPAYO Abstract : The discipline policy implementation of PNS how to as set in the PP. 53 years 2010 by the apparatus of subdistrict’s government be expected can realize the effectiveness of the governance subdistrict. However, the fact remains that governance subdistrict not running optimally effective. In connection with this problem it is necessary to research on how the discipline policy implementation of PNS in the employee Pasan subdistrict’s goverment, and what the discipline policy implementation of PNS has been increasing effectiveness of the governance subdistrict. Method used is qualitative method. Data sourch/informant taken from appratus elements/employee of subdistrict’s goverment as much as 9 peoples, and elements in the employee of Pasan subdistrict as much as 6, so that all informants as many as 15 people there. Data collection techniques using interview techniques. While the analysis of the data using qualitative analysis techniques interactive model of Miles and Hubernan. Research results show : (1) the discipline policy implementation of PNS in the apparatus/ employee Pasan subdistrict government is good enough but not maximum views from aspect tribute, appreciation, obedience, and docility employee on the basis of consciousness/conviction to regulation, standard norm or prevailing values; employee's ability to perform tasks and duties according to the rules, norms, standards or values that apply; and willingness and ability to accept and carry out the sanctions for breach of discipline. (2) effectiveness of governance subdistrict not optimal but is good enough views from level of ability and the success of implementing the program/implementation of general governance activities and implementation of regional autonomy matters in the scope of their duties or delegated by the Regents particularly meaningful public service. Based on that research result taken conclusion that PNS have the discipline policy implementation can improve the effectiveness of governance. Based on conclusion research result suggested the need for efforts to improve awareness in the apparatus Pasan subdistrict’s government about the importance of obeying and complying with all the provisions of the disciplinary rules PNS the taska and position. Keywords : the discipline policy implementation, effectiveness government of subdistrict provinsi, kabupaten dan kota itu PENDAHULUAN Negara Indonesia
dibagi
Kesatuan atas
Republik
mempunyai pemerintahan daerah yang
daerah-daerah
diatur dengan undang-undang. Negara
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
Kesatuan
kabupaten
penyelenggaraan
dan
kota,
yang
tiap-tiap
51
Republik
Indonesia
dalam
pemerintahannya
Jurnal Administrasi Publik
menganut
asas
desentralisasi,
tugas umum pemerintahan (PP. No.19
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Tahun 2008).
Kebijakan otonomi daerah dalam
Perubahan kedudukan, tugas pokok
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
dan fungsi kecamatan tersebut diharapkan
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
dapat menciptakan atau meningkatkan
telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
2008,
memberikan
kecamatan. Hal ini dapat terwujud hanya
otonomi yang luas kepada pemerintah
apabila pemerintahan kecamatan didukung
daerah untuk mengurus dan mengelola
oleh tersedianya sumber daya (resources)
berbagai kepentingan dan kesejahteraan
yang cukup/memadai terutama sumber
masyarakat daerah.
daya aparaturnya yang berkualitas.
secara
eksplisit
Implementasi kebijakan otonomi
Manusia merupakan faktor yang
daerah tersebut telah mendorong terjadinya
sangat
perubahan,
organisasi,
baik
secara
struktural,
menentukan
dalam
termasuk
dalam
pemerintah
yang
setiap hal
ini
fungsional maupun kultural dalam tatanan
birokrasi
penyelenggaraan
daerah.
sumberdaya aparaturnya sebagai Pegawai
Salah satu perubahan yang sangat esensial
Negeri Sipil (PNS) . Pegawai Negeri Sipil
yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok
sebagai salah satu unsur kekuatan daya
dan fungsi kecamatan yang sebelumnya
saing bangsa, bahkan sebagai penentu
merupakan
dalam
utamanya, harus memiliki prestasi kerja
berubah
atau kinerja yang tinggi. Oleh karena itu
statusnya menjadi perangkat daerah dalam
reformasi birokrasi yang sedang dilakukan
kerangka
oleh pemerintah selama ini antara lain
rangka
pemerintahan
perangkat
asas
dekonsentrasi,
asas
perangkat
wilayah
desentralisasi.
daerah,
Camat
menjalankan
tugasnya
pelimpahan
kewenangan
Sebagai dalam
diarahkan
mendapat
kewenangan
mendapatkan yang
dari
peningkatan
Sipil. Salah satu kebijakan dalam upaya
pelimpahan
bermakna
upaya
kapasitas sumberdaya Pegawai Negeri
bupati/walikota. Sebagai perangkat daerah Camat
pada
diwakili
peningkatan kapasitas sumberdaya PNS
urusan
yang
dilakukan
pemerintah
adalah
pelayanan publik . Selain itu Camat
menumbuhkan dan meningkatkan sikap
mengemban tugas penyelenggaraan tugas-
disiplin, yang ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 52
Jurnal Administrasi Publik
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
yang
peraturan
merupakan
disiplin
PNS
Pengamatan
pengganti yang
yang
dilakukan,
khususnya di Kecamatan Pasan Kabupaten
ada
Minahasa Tenggara, nampaknya kebijakan
sebelumnya yaitu PP Nomor 30 Tahun
disiplin PNS tersebut belum sepenuhnya
1980 yang dinilai tidak sesuai lagi dengan
dilaksanakan
situasi dan kondisi saat ini.
oleh sebagian PNS. Hal itu dapat dilihat
Peraturan
dengan
sungguh-sungguh
Disiplin PNS ini merupakan pedoman
dari perilaku sehari-hari PNS
dalam
sehingga
pelaksanaan tugas seperti : terlambat
dapat menjamin terpeliharanya tata tertib
masuk kerja, tidak memanfaatkan waktu
dan kelancaran pelaksanaan tugas serta
kerja efektif secara maksimal, tidak berada
dapat
di kantor pada jam kerja, pulang kantor
menegakkan
mendorong
disiplin,
PNS
untuk
lebih
produktif dan berkinerja tinggi berdasarkan
lebih
sistem karier dan sistem prestasi kerja. PP
ditetapkan,
Nomor
tersebut
menunda pelaksanaan atau penyelesaian
menetapkan sebanyak 17 kewajiban yang
pekerjaan, kurang tertib, tidak atau kurang
harus dilaksanakan dan sebanyak 15
mentaati
larangan yang harus dihindari , dan juga
kurang cermat dalam bekerja, kurang
ketentuan mengenai sanksi/hukuman bagi
maksimal dalam memberikan pelayanan
pelanggaran disiplin.
kepada masyarakat.
53
Tahun
2010
Diantara kewajiban-kewajiban yang
awal
dari
waktu
bekerja
tidak
yang
dalam
maksimal,
prosedur/mekanisme
Implementasi
kebijakan
beberapa yang dapat berpengaruh atau
berdampak
berdampak
kinerja
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
antara lain adalah : melaksanakan tugas
yang menjadi tugas PNS. Dari pengamatan
kedinasan
di
dengan
penuh
pengabdian,
maksimal
disiplin
PNS
terhadap
tidak
kerja,
harus ditaati oleh PNS tersebut ada
langsung
yang
sudah
pada
kecamatan
tidak
Pasan
dapat
maksimalnya
nampaknya
kesadaran dan tanggung jawab; bekerja
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah
dengan
dan
ini belum maksimal berjalan efektif. Hal
bersemangat; masuk kerja dan mentaati
tersebut antara lain dapat dilihat dari
ketentuan jam kerja; mencapai sasaran
pelaksanaan urusan pelayanan kepada
kerja yang ditetapkan; dan melaksanakan
masyarakat yang belum maksimal terutama
pelayanan
dilihat dari kecepatan, ketepatan dan
jujur,
tertib,
cermat,
sebaik-baiknya
kepada
masyarakat.
kualitas 53
pelayanan.
Program-program
Jurnal Administrasi Publik
pemerintah kecamatan yang ditetapkan
konsep,
juga
hasil
menganalisis dan menafsirkan data, tetapi
program/kegiatan
tidak melakukan pengujian suatu hipotesis.
belum
dapat
maksimal,
seperti
pemberdayaan
mencapai
masyarakat,
pembinaan
yang disebut definisi konsep dan definisi
Penelitian ini menggunakan metode Menurut
Moleong
(2006),
penelitian
kualitatif
adalah
yang
bermaksud
untuk
penelitian
dan
penelitian biasanya dirumuskan dalam apa
METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Penelitian
metode
fakta
B. Definisi Konsep Fokus Penelitian Cara pengukuran variabel
masyarakat, dan program/kegiatan lainnya.
kualitatif.
menghimpun
operasional. Definisi konsep adalah istilah atau
definisi
yang
digunakan
menggambarkan secara abstrak
untuk tentang
kejadian, keadaan, kelompok atau individu
memahami fenomena tentang apa yang
yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.
dialami oleh subyek penelitian (misalnya
Konsep
menjadi
penelitian
secara holistic, dan dengan cara deskripsi
kebijakan disiplin PNS dan efektivitas
dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
suatu konteks khusus yang alamiah dan
Definisi konsep dari fokus penelitian
dengan memanfaatkan berbagai metode
tersebut adalah sebagai berikut :
alamiah. Menurut Bungin (2010) bahwa
1. Implementasi Kebijakan Disiplin PNS
penelitian kualitatif bertujuan menggali
didefinisikan sebagai pelaksanaan atau
dan membangun suatu preposisi atau
penerapan dari ketentuan mengenai
menjelaskan
realita.
kewajiban dan larangan yang berlaku
Nasution (2001) mengatakan bahwa dalam
bagi PNS serta pelaksanaan ketentuan
penelitian
hukuman disiplin bagi pelanggaran
kualitatif,
dibalik
data
dituangkan
adalah
fokus
perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya),
makna
ini
yang
implementasi
secara deskriptif dalam bentuk laporan dan
disiplin
uraian.
ditetapkan dalam PP. 53 Tahun 2010 Penelitian
umumnya
kualitatif
merupakan
pada
sebagaimana
yang
telah
tentang Disiplin PNS.
penelitian
2. Efektivitas
Penyelenggaraan
nonhipotesis, sehingga dalam langkah
Pemerintahan
penelitiannya tidak perlu merumuskan atau
didefinisikan
menguji hipotesis (Arikunto, 2002). Dalam
keberhasilan pemerintah kecamatan
penelitian ini peneliti mengembangkan
dalam melaksanakan dan mencapai 54
Kecamatan sebagai
tingkat
Jurnal Administrasi Publik
tujuan/sasaran kegiatan
yang
dari
program
telah
dan
yang dikumpulkan adalah data bersifat
ditetapkan
kualitatif
sehubungan dengan pelaksanaan tugas
yang
diperoleh
melalui
wawancara dengan sumber data/informan.
dan fungsi pemerintah kecamatan.
Selain
data
primer
juga
dikumpulkan data sekunder yaitu data
C. Sumber Data (Informan)
yang telah terolah dan tersedia di lokasi
Pada penelitian kualitatif tidak ada sumber data secara acak,
penelitian yaitu kantor Camat Pasan. Data
tetapi menggunakan teknik “purposive”
sekunder yang terkumpul akan berfungsi
atau pengambilan sumber data berdasarkan
sebagai pelengkap data primer.
tujuan atau secara sengaja. Sumber data
E. Teknik Pengumpulan Data
pengambilan
(informan) utama dalam penelitian ini para
Instrumen utama dalam penelitian
aparat pemerintah (PNS) Kecamatan Pasan
kualitatif ialah peneliti sendiri, sedangkan
Kabupaten Minahasa Tenggara; yaitu dari
metode/teknik
22 orang PNS yang ada diambil 9 orang
adalah pengamatan (observasi), wawancara
sebagai informan yaitu : Camat (1 orang),
(interview)
Sekretaris Kecamatan (1 orang), Kepala
Menurut
Seksi (1 orang), dan 6 orang pegawai/staf
penggunaan metode tersebut memiliki
yang diambil secara random/acak. Selain
beberapa
informan tersebut juga diwawancarai 6
menyesuaikan
orang informan di luar pegawai kantor
mudah
Camat, yaitu : unsur UPT Dinas/Badan
kenyataan
Daerah yang ada di wilayah kecamatan (2
menyajikan
orang), kepala desa/hukum tua (2 orang),
hubungan antara peneliti dan responden;
dan tokoh/warga masyarakat (2 orang).
dan (3) metode ini lebih peka dan lebih
Dengan demikian jumlah seluruh informan
dapat menyesuaikan diri dengan banyak
dalam penelitian ini sebanyak 15 orang.
penajaman pengaruh bersama terhadap
pengumpulan
dan
penelaahan
Moleong
metode
jamak; secara
dokumen.
(2006)
keuntungan
apabila
datanya
yaitu
bahwa
:
kualitatif
berhadapan (2)
lebih dengan
metode
langsung
(1)
ini
hakikat
pola-pola nilai yang dihadapi.
D. Jenis Data Jenis data yang dikumpulkan untuk
Berdasarkan pertimbangan hal-hal
dianalisis dalam pelitian ini adalah data
tersebut maka untukmengumpulkan data
primer yaitu data yang diperoleh langsung
dalam penelitian ini digunakan teknik
dari sumber data/informan. Data primer
penelitian sebagai berikut :
55
Jurnal Administrasi Publik
1. Wawancara
(Interview);
yaitu
milah data menjadi satuan-satuan yang
melakukan wawancara atau dialong
dapat
langsung dengan para informan dengan
mencari
menggunakan
wawancara
menemukan apa yang penting dan apa
yang telah dipersiapkan terlebih dahulu,
yang dipelajari, dan memutuskan apa yang
dan diperluas dengan wawancara bebas.
dapat diceritakan kepada orang lain.
Teknik wawancara ini digunakan untuk
Menurut Sieddel (dalam Moleong, 2006),
memperoleh data primer.
proses analisis data kualitatif terdiri dari :
pedoman
2. Pengamatan
(Observasi);
dikelola, dan
mensistesiskan menemukan
data,
pola-pola,
yaitu
(1) mencatat yang menghasilkan catatan
secara
lapangan, (2) mengumpulkan, memilah-
lanagsung terhadap peristiwa/fenomena
milah, mengkasifikasikan, mensintesiskan,
yang terkait dengan fokus penelitian
membuat
yaitu disiplin PNS dan efektivitas
indeksnya, (3) berpikir, dengan jalan
penyelenggaraan pemerintahan. Data
membuat
yang diperoleh melalui observasi ini
mempunyai
akan berfungsi melengkapi data primer
menemukan pola dan hubungan-hubungan,
hasil wawancara.
dan membuat temuan-temuan umum.
melakukan
pengamatan
3. Penelaahan Dokumen; yaitu melakukan pengumpulan
data
dari
penelitian,
disini merupakan data sekunder yang pelengkap
orang
data
itu
mencari
dan
maka
dengan
tujuan
dilakukan
penelitian
aparatur/pegawai
pemerintah
kecamatan Pasan, dan ditambah 6 orang di
F. Teknik Analisis Data analisis
membuat
dengan mengambil informan sebanyak 9
data
primer.
Teknik
kategori
makna,
Sehubungan
Camat Pasan. Data yang dikumpulkan
sebagai
agar
dan
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
dokumen-
dokumen yang telah tersedia di kantor
berfungsi
ikhtisar,
data
luar pegawai pemerintah kecamatan Pasan.
yang
Pengumpulan
digunakan dalam penelitian ini adalah
data
dilakukan
dengan
menggunakan teknik wawancara. Data
analisis data kualitatif. Menurut Bogdan
yang terkumpul dianalisis dengan metode
dan Biklen (dalam Moleong, 2006), bahwa
analisis kualitatif menggunakan teknik
analisis data kualitatif adalah upaya yang
analisis interaktif yang dikembangkan oleh
dilakukan dengan jalan bekerja dengan
Miles dan Hubernan. Hasil penelitian
data, mengorganisasikan data, memilah56
Jurnal Administrasi Publik
mengenai hal-hal tersebut dikemukakan
menghormati,
menghargai
dan
taat
secara berturut-turut berikut ini.
terhadap peraturan yang berlaku, baik
1. Implementasi Kebijakan Disiplin PNS
yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak
Yang
dimaksudkan
dengan
mengelak
implementasi kebijakan disiplin PNS
(Siswanto, 1998). Singkatnya, disiplin
larangan yang berlaku bagi PNS serta
disiplin
bagi
sebagaimana
dalam
hukuman
pelanggaran
kesanggupan
PNS
untuk
ditentukan
dalam
yang luas; disiplin tidak hanya berarti
adalah
sikap hormat, taat dan patuh terhadap
menaati
aturan,
dijatuhi
norma
yang
standar atau norma tersebut dengan penuh kesadaran dan kesungguhan,
hukuman
serta
disiplin.
kesediaan
menerima
sanksi-
sanksinya bila melanggarnya. Dengan
Secara
teoritis
telah
dikemukakan
bahwa
di
dalam
kehidupan
berorganisasi
disiplin
demikian sekurang-kurangnya ada tiga makna
selalu
pengertian
dihubungkan dengan sikap dan perilaku seseorang
anggota
melaksanakan
menjalankan
tugas
pekerjaan
kewajiban.
Dalam konteks tersebut
disiplin
terkandung
disiplin,
yaitu
dalam :
a)
dan kepatuhan terhadap aturan, standar norma atau nilai-nilai yang berlaku; b)
atau
dan
yang
penghormatan, penghargaan, ketaatan
organisasi
(pegawai/karyawan) dalam menghadapi atau
atau
kesanggupan untuk menjalankan aturan,
kedinasan yang apabila tidak ditaati dilanggar
standar
berlaku, akan tetapi juga merupakan
peraturan
perundang-undangan dan/atau peraturan
atau
standar-standar
bahwa disiplin mengandung makna
kewajiban dan menghindari larangan yang
berarti
Dari pendapat-pendapat tersebut jelas
Disiplin PNS. Dalam PP 53 Tahun 2010 PNS
ini
organisasional (Handoko, 2002).
yang telah ditetapkan
disiplin
organisasi
menjalankan
disiplin
dalam PP. 53 Tahun 2010 tentang
disebutkan
sanksi-
wewenang yang diberikan kepadanya
ketentuan mengenai kewajiban dan
ketentuan
menerima
sanksinya bila ia melanggar tugas dan
adalah pelaksanaan atau penerapan dari
pelaksanaan
untuk
kesanggupan untuk menjalankan tugas dan kewajiban sesuai aturan, norma, standar atau nilai-nilai yang berlaku;
didefinisikan suatu sikap atau perilaku
dan c) kesediaan dan kesanggupan 57
Jurnal Administrasi Publik
untuk
menerima
dan
“Dalam
menjalankan
rangka
menciptakan
dan
sanksi-sanksi atas pelanggaran disiplin.
meningkatkan kesadaran pegawai untuk
Berdasarkan pendapat teoritis tersebut
mentaati
maka dapatlah dikatakan bahwa salah
disiplin PNS seperti yang ditetapkan
satu ukuran dari disiplin PNS adalah
dalam PP.53 Tahun 2010, maka kami
adanya
penghargaan,
terus melakukan pembinaan kepada
ketaatan dan kepatuhan atas dasar
seluruh pegawai pemerintah kecamatan
kesadaran dan keinsyafan (bukan karena
Pasan dengan berbagai cara antara lain
adanya
paksaan)
yang
standar
norma
penghormatan,
(kewajiban
terhadap atau
dan
aturan, nilai-nilai
larangan)
dan
mematuhi
selalu
kebijakan
dilakukan
adalah
memberikan pengarahan pada setiap
yang
kesempatan (terutama pada kegiatan
ditetapkan dalam peraturan perudang-
apel atau rapat dengan para pegawai)”.
undangan yang berlaku.
Upaya
Untuk menciptakan atau meningkatkan
pimpinan pemerintah kecamatan Pasan
kesadaran PNS untuk mentaati dan
untuk meningkatkan kesadaran pegawai
mematuhi peraturan disiplin PNS maka
dalam mentaati atau mematuhi disiplin
yang perlu dilaksanakan
oleh setiap
PNS adalah meningkatkan pengetahuan
organisasi
dan pemahaman para pegawai terhadap
melakukan
peraturan disiplin PNS itu sendiri,
pemimpin
satuan
pemerintahan pembinaan
adalah
disiplin
bawahannya.
kepada
seluruh
Berdasarkan
hasil
seperti
lain
yang
dinyatakan
dilakukan
oleh
oleh
Sekretaris
kecamatan Pasan (inisial D.F.S, Spd)
wawancara dengan para pegawai kantor
sebagai berikut :
Camat
bahwa
“Salah satu upaya yang dilakukan untuk
rangka
meningkatkan
Pasan
pembinaan menciptakan
menunjukkan
disiplin atau
dalam
meningkatkan
pemahaman
pengetahuan pegawai
dan terhadap
kesadaran pegawai untuk mentaati dan
kebijakan disipin PNS maka ketentuan
mematuhi kebijakan disiplin PNS sudah
mengenai “kewajiban” dan “larangan”
dilakukan dengan cukup efektif bagi
bagi PNS yang ditetapkan pada PP.53
seluruh pegawai pemerintah kecamatan
Tahun 2010 dicetak dan dipampang di
Pasan, seperti yang dinyatakan oleh
salah
Camat Pasan (inisial J.S, SE) sebagai
sehingga mudah dibaca dan dipahami
berikut :
oleh para pegawai pada setiap saat”. 58
satu
ruangan
kantor
Camat
Jurnal Administrasi Publik
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
menjalankan
berbagai upaya yang dilakukan dalam
pelanggaran disiplin.
kesadaran PNS dalam melaksanakan disipin
kecamatan
Pasan
PNS
Sebagaimana telah dikemukakan di atas
pemerintah
tersebut
bahwa secara konsepsional efektivitas
ternyata
penyelenggaraan
cukup efektif dalam menciptakan atau meningkatkan serta
ketaatan
keberhasilan
dan
PNS.
Berikut
dan
pernyataan
dikemukakan
di
atas
PNS
sebagaimana
namun
:
a)
Bupati
Tahun
dan
sebagaimana
pada
teori
efektifitas
telah
diuraian
dalam
dinyatakan bahwa tingkat kemampuan
kewajiban
pemerintah kecamatan dalam menyusun dan
nilai yang berlaku; dan c) kesediaan dan menerima
Pemerintahan
tinjauan pustaka di atas, maka dapatlah
untuk
sesuai aturan, norma, standar atau nilai-
untuk
tentang
organisasi dari Gibson dkk (1998)
standar norma atau nilai-nilai yang
tugas
2004
Mendasari
dasar
kesanggupan
telah
tentang Kecamatan.
kesadaran/keinsyafan terhadap aturan,
b)
yang
Daerah, dan PP. No.19 Tahun 2008
Penghormatan,
atas
sebagaimana
ditetapkan di dalam UU.Nomor 32
belum
penghargaan, ketaatan dan kepatuhan pegawai
umum
atau yang dilimpahkan/diberikan oleh
maksimal, khususnya dilihat dari tiga yaitu
tugas
lingkup tugas pemerintah kecamatan
cukup baik pada pegawai pemerintah Pasan,
dalam
otonomi daerah yang menjadi ruang
yang
sudah dapat diimplementasikan dengan
kesanggupan
sehubungan
pemerintahan dan pelaksanaan urusan
ditetapkan dalam PP.53 Tahun 2010
menjalankan
dari
kecamatan
penyelenggaraan
dapat
menunjukkan bahwa kebijakan tentang
berlaku;
tujuan/sasaran
pemerintah
Keseluruhan hasil wawancara yang
aspek
mencapai
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
diwawancarai :
kecamatan
kecamatan
program dan kegiatan
beberapa staf pegawai yang berhasil
disiplin
pemerintah
Pasan dalam menyusun, melaksanakan
kepatuhan pegawai terhadap peraturan disiplin
pemerintahan
kecamatan didefinisikan sebagai tingkat
pemahaman,
penghayatan
atas
2. Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
rangka menciptakan atau meningkatkan
kebijakan
sanksi-sanksi
melaksanakan
program
dan
kegiatan penyelenggaraan tugas umum
dan 59
Jurnal Administrasi Publik
pemerintahan
dan
penyenggaraan
pemerintahan sebagaimana amanat PP.
urusan otonomi daerah secara tepat dan
No.19
tersebut
oleh
sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
pemerintah
Pasan
pada
dapat menunjukkan tingkat fleksibilitas
umumnya sudah cukup efektif.
Para
dan responsivitas organisasi pemerintah
informan
yang
kecamatan.
menyatakan
bahwa
Sedangkan
keberhasilan
mencapai
tingkat
2008
kecamatan
diwawancarai tugas
umum
dan
pemerintahan yang merupakan ruang
sarasan program dan kegiatan yang
lingkup tugas pemerintah kecamatan
telah ditetapkan itu, dapat menunjukkan
tugas-tugas
tingkat produkstivitas dari pemerintah
koordinasi pemerintahan sudah dapat
kecamatan.
dilaksanakan
Menurut PP.19 Tahun 2008 bahwa
namun belum maksimal.
tugas
yang
Keseluruhan hasil wawancara di atas
tugas
menunjukkan
umum
merupakan
tujuan
Tahun
pemerintahan
ruang
lingkup
atribut
dalam
dengan
bidang
cukup
bahwa
efeltif
efektivitas
pemerintah kecamatan adalah tugas-
penyelenggaraan
tugas atribut dalam bidang koordinasi
kecamatan di Kecamatan Pasan dilihat
pemerintahan terhadap seluruh instansi
dari penyelenggaraan tugas-tugas umum
pemerintah
pemerintahan
di
wilayah
penyelenggaraan ketertiban,
kecamatan,
ketenteraman
dan
penyelenggaraan
dan
sebagian urusan otonomi daerah yang
peraturan
menjadi ruang lingkup tugas pemerintah
pembinaan
kecamatan atau yang dilimpahkan oleh
pemerintahan
Bupati terutama yang bermakna urusan
penegakkan
perundang-undangan, penyelenggaraan
pemerintahan
desa/kelurahan, serta pelaksanaan tugas
pelayanan
pemerintahan
lainnya
belum
nampaknya belum maksimal namun
dilaksanakan
oleh
pemerintahan
sudah cukup baik. Dengan kata lain
desa/kelurahan pemerintah
yang
dan/atau lainnya
di
wawancara diperoleh
masyarakat,
instansi
penyelenggaraan
wilayah
Kecamatan Pasan pada umumnya sudah
kecamatan. Berdasarkan
kepada
pemerintahan
di
cukup efektif. Ini dapat berarti bahwa reduksi dengan
data para
gambaran
penyelenggaraan
tugas
hasil
implementasi kebijakan disiplin PNS
informan
sudah
dapat
bahwa
meningkatkan
umum
penyelenggaraan 60
mewujudkan
atau
efektivitas pemerintahan
di
Jurnal Administrasi Publik
kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa
2. Efektivitas
penyelenggaraan
Tenggara, walaupun belum maksimal
pemerintahan kecamatan Pasan belum
sebagaimana yang diharapkan.
optimal namun sudah cukup baik dilihat dari tingkat kemampuan dan
KESIMPULAN DAN SARAN
keberhasilan
A. Kesimpulan
program/kegiatan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
implementasi
melaksanakan
tugas
kebijakan
penyelenggaraan
umum
pemerintahan
dan
aparatur/pegawai
pelaksanaan urusan otonomi daerah
pemerintah kecamatan Pasan, serta untuk
yang menjadi ruang ruang lingkup
mengetahui
tugas atau yang dilimpahkan oleh
disiplin
PNS
pada
apakah
implementasi
kebijakan disiplin PNS itu telah dapat
Bupati
mewujudkan
penyelenggaraan pelayanan kepada
atau
meningkatkan
Pasan.
Hasil
dalam
masyarakat.
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
terutama
3. Berdasarkan hasil penelitian tersebut
penelitian
memberikan kesimpulan :
ditarik
1. Implementasi kebijakan disiplin PNS
implementasi kebijakan disiplin PNS
(PP.
53
Tahun
aparatur/pegawai
2010)
kesimpulan
bahwa
telah dapat meningkatkan efektivitas
oleh
penyelenggaraan pemerintahan.
pemerintah
kecamatan Pasan telah cukup baik,
B. Saran
namun belum maksimal dilihat dari
Berdasarkan
kesimpulan
tersebut
aspek : penghormatan, penghargaan,
penelitian
ketaatan dan kepatuhan pegawai atas
direkomendasikan
dasar kesadaran/keinsyafan terhadap
berikut :
aturan, standar norma atau nilai-nilai
1. Implementasi kebijakan disiplin PNS
saran
dapat
yaitu sebagai
yang berlaku; kesanggupan untuk
hanya
menjalankan tugas dan kewajiban
optimal apabila ada kesadaran dari
sesuai aturan, norma, standar atau
PNS tentang arti pentingnya disiplin di
nilai-nilai
dalam
yang
berlaku;
dan
c)
dapat
maka
hasil
diwujudkan
melaksanakan
secara
tugas
dan
kesediaan dan kesanggupan untuk
jabatan. Faktor kesadaran ini masih
menerima dan menjalankan sanksi-
perlu
sanksi atas pelanggaran disiplin.
aparatur pemerintah kecamatan Pasan.
61
ditingkatkan
di
kalangan
Jurnal Administrasi Publik
2. Konsistensi penerapan sanksi terhadap
Nasution,
2001,
Metode
pelanggaran disiplin PNS juga sangat
Naturalistik Kualitatif,
penting untuk mewujudkan disiplin di
Tarsito.
kalangan PNS. 3. Untuk
Penelitian Bandung,
Siswanto,Bedjo, 1989, Manajemen Tenaga
mendorong
PNS
mengimplementasikan
Kerja, Bandung, Sinar Baru.
dengan
Sumber Lain :
sungguh-sungguh kebijakan disiplin
Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999
PNS, maka hasil penilaian disiplin
Tentang
harus dijadikan dasar utama dalam
Nomor 8 Tahun 1974 Tentang
menentukan besar tunjangan kinerja
Pokok-Pokok Kepegawaian.
setiap
pegawai,
dan
juga
dalam
Perubahan
Atas
UU
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004
menentukan kenaikan pangkat atau
Tentang
promosi jabatan.
sebagaimana telah beberapa kali
Pemerintahan
Daerah,
DAFTAR PUSTAKA
diubah terakhir dengan UU No.12
Abdulwahab, S, 1992, Pengantar Analisis
Tahun 2008 tentang Perubahan
Kebijaksanaan Negara, Jakarta :
Kedua Atas UU No.32 Tahun 2004.
Rineka Cipta.
Peraturan Pemerintah RI. Nomor 41 Tahun
Arikunto, S, 2002, Prosedur Penelitian,
2007 tentang Organisasi Perangkat
Jakarta : Rineka Cipta.
Daerah.
Bungin, B., 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif,
Jakarta,
Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun
Kencana
2010 Tentang Disiplin Pegawai
Prenada Media Group. Gibson,L.J.
dkk,
1998,
Negeri Sipil. Organisasi,
Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun
Terjemahan, Jakarta, Erlangga. Handoko,H.T.,
2002,
Personalia
dan
2008, tentang Kecamatan.
Manajemen Sumber
Manusia, Yogyakarta
Daya
: BPFE-
UGM. Moleong,
L,
J.,
2006,
Metodologi
Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
62
