IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BEKASI

IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BEKASI DR.Tony Sukasah.,Drs.,MSi, Kepala KPDE dan Arsip Daerah Drs.H.M.Saleh Manaf, Bupati Bekasi [email protected] ABSTRAK Dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi mengoptimalkan pendayagunaan teknologi informasi. Pengembangan sistem manajemen informasi ditujukan untuk kepentingan penyelenggaraan pelayanan publik, peningkatan kinerja, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pejabat publik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif. Rancang bangun manajemen informasi daerah menerapkan strategi sistem terdistribusi. Tujuan dan sasaran strategi ini adalah mempercepat proses arus komunikasi dan distribusi informasi secara terintegrasi di lingkungan satuan kerja pemerintah daerah. Hardware dan Software disesuaikan dengan kebutuhan setiap dinas dan satuan kerja dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang dikelola tenaga yang kompeten dan profesional, sehingga memperbaiki akuntabilitas kinerja dan trannsparansi penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat dapat mengakses data, melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah. Kata Kunci : 1.

PENDAHULUAN

1.1. Pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan implementasi serta pemanfaatannya dalam penyelengaraan pemerintahan yang sangat pesat; 1.2. Sejak tahun 1998 seusai penggantian rezim pemerintahan, komunikasi dan informasi didudukan sebagai salah satu unsur hak azasi manusia, sebagaimana diatur dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Nomor XVII tahun 1998) antara lain disebutkan: Pertama, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan lingkungan sosialnya; Kedua, hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia; Ketiga, hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi; 1.3. Selanjutnya menyangkut partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, Undangundang (Nomor 28 tahun 1999), pada pasal 8 dan 9, antara lain menegaskan bahwa warga masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab dalam pelbagai tahap proses kebijakan pada setiap level penyelenggaraan pemerintahan:

1.4. Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan penyelenggara pemerintahan yang mencakup kegiatan administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi pelayanan publik; 1.5. Kondisi umum administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi pelayanan publik pada saat ini masih menggunakan pola manual sehingga kegiatan penyelenggaraan administrasi berjalan lamban, tidak efisien dan tidak efektif, baik dari segi waktu maupun dalam pencapaian hasil secara optimal; 1.6. Dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi mengoptimalkan pendayagunaan teknologi informasi terutama dalam menyelenggarakan pelayalanan publik, memerlukan suatu sistem manajemen informasi daerah yang terintegrasi, cepat tanggap dan mapu mengeleminasi pelbagai kebutuhan masyarakat 2.

RANCANG INFORMASI

BANGUN

TEKNOLOGI

2.1. Strategi Sistem Terdistribusi Strategi sistem terdistribusi mempertimbangkan kuantitas data dan letak geografis pemrosesnya, pengembangan diarahkan untuk membentuk satu sistem basis data terdistribusi. Hal ini dipilih untuk mempercepat proses arus komunikasi di

Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia 14 ITB, 3-4 Mei 2005

lingkungan satuan kerja pemerintah daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembagunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Data pada satuan kerja (Badan/ Dinas/ Kantor dan Bagian) ada di lokasi masing-masing. Dengan demikian tanggung jawab terhadap data, terletak pada satuan kerja dan atau lokasi yang bersangkutan. Keuntungan dari sistem terdistribusi ini adalah kecepatan akses data yang minimal. Lebih sedikit komunikasi data, berarti lebih sedikit ketergantungan sistem terhadap kualitas jaringan. Komunikasi data hanya dilakukan untuk mengupdate data dengan satu jadual tertentu (misalnya satu kali sehari). Kekurangan sistem terdistribusi ini adalah terjadi duplikasi data dan lemahnya pengawasan terhadap integritas dan konsistensi data. Kekurangan sistem ini akibat adanya duplikasi data yang dapat diterima, dengan keuntungan kecepatan akses yang diperlukan. Untuk menangani lemahnya data, dilakukan pemilahan melalui Database Manajemen Sistem (DBMS) yang mampu melakukan automatic replication. 2.2. Pengembangan jaringan Implementasi sistem informai seperti telah dibahas di atas, memerlukan suatu infrastruktur berupa fasilitas komunikasi data yang terintegrasi, baik antara bagian-bagian di lingkungan satuan kerja maupun antara satuan kerja dengan satuan kerja lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Untuk mengembangkan fasilitas komunikasi data yang sifatnya organik, memerlukan mekanisme kontrol, sehingga dapat menjaga terintegrasinya fasilitas komunikasi data. Mekanisme kontrol fasilitas komunikasi data untuk mendukung SIMDA dituangkan dalam Pola Induk Pengembangan Fasilitas Komunikasi Data. Adapun metodologi yang digunakan dalam penyusunan Pola Induk adalah menganalisa kondisi fasilitas komunikasi saat ini dan menganalisa kebutuhan trafik data dari sistem informasi yang akan dibangun. Penyusunan Pola Induk memperhatikan aspek-aspek reliabilitas, interkoneksi/integrasi, standarisasi, keterkaitan dengan fungsi sebagai “pelayan“ sistem infomasi. 3.

PENGEMBANGAN SISTEM OPERASI

PLATFORM

DAN

diperkirakan dapat mendukung SIMDA Kabupaten Bekasi, yaitu: Server besar, server kecil, workstation, engineering server dan engineering workstation. 3.1.1

Server Besar (SB) Adalah sebuah mini atau supermikro komputer yang berbasis RISC, Komputer ini diperlukan untuk jenisjenis proses yang memerlukan transaksi data bervolume besar. 3.1.2 Server Kecil (SK) Sebuah server berbasis PC untuk melayani LAN di satu unit kerja 3.1.3 Workstation (WS) Komputer PC kelas Pentium IV 3.1.4 Engineering Server (ES) Sebuah mini atau supermikro komputer yang berbasis RISC. Komputer ini diperlukan untuk jenis-jenis proses teknis yang memerlukan data bervolume besar. 3.1.5 Engineering Workstation (EWS) Kelas engineering workstation yang berbasis RISC prosessor. Komputer ini diperlukan untuk jenis-jenis proses teknis yang memerlukan kemampuan grafis yang tinggi. Tahapan pengadaan perangkat keras disesuaikan dengan tahapan pengembangan sistem operasi dan perangkat lunak, sebelum sistem tersebut diimplementasikan . 3.2. Database Manajement System (DBMS) dan Development Tools lainnya. Pemilihan DBMS dilakukan berdasarkan hal-hal berikut : 1. Mendukung tipe aplikasi untuk pemrosesan data dengan volume besar 2. Fungsi database modern seperti : referential,integritas domain dan entity,triggers dan procedures, kemampuan object oriented 3. Fungsi distributed database seperti: peer to peer, client/server, automatic replication, two phase commit 4. Interoperabilitas, yaitu kemampuan untuk bekerja dengan produk perangkat lunak lainnya 5. Portabilitas, yaitu dapat dioperasikan pada macam-macam platform perangkat keras 6. Level kemampuan pengguna, semakin canggih suatu DBMS semakin tinggi kemampuan pengguna yang diperlukan

3.1. Sistem komputer Standarisasi sistem komputer dilakukan dengan menggunakan lima kelas komputer yang Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia 15 ITB, 3-4 Mei 2005

4. PROYEKSI SUMBER DAYA MANUSIA Sumber daya manusia dalam rangka pencapaian tujuan organisasi memegang peran penting, sehingga suatu organisasi harus mengubah struktur maupun kebijakan operasionalnya. Dinamika organisasi sangat berpengaruh terhadap sistem informasi yang dikembangkannya. Perubahan kebijakan atau struktur organisasi berdampak terhadap kebutuhan sistem infomasi. Dengan demikian suatu sistim informasi tidak akan pernah statis. Sistem informasi senantiasa berubah, berkembang dan disesuaikan, yang sejalan dengan perubahan kondisi lingkungan organisasi. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, pengelola sistem informasi di lingkungan di lingkungan Pemerintah kabupaten Bekasi pada prinsipnya diarahkan tidak hanya tahu bagaimana menjalankan sistem, akan tetapi harus juga tahu apa yang harus diperbuat pada sistem sehingga informasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan untuk perumusan dan implementasi kebijakan; bahan masukkan pengambilan keputusan pimpinan; sumber informasi meningkatkan kinerja satuan kerja dan bahan informasi untuk memperbaiki, meningkatkan dan mengembangkan pelayanan publik yang ssesuai dengan tuntutan masyarakat. Secara struktural Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah Kabupaten Bekasi merupakan satuan kerja yang ditugaskan untuk mengelola sistem manajemen informasi, harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) secara menyeluruh, yaitu meningkatkan SDM yang ada dalam bidang pengetahuan teknologi informasi untuk semua tingkatan keahlian, dari pengelola sistem yang berada di lingkungan kantornya sendiri maupun pengguna yang berada di Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Sedangkan sebagai administrator sistem manejeman informasi, Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah bertugas melaksanakan pengadministrasian komputer dan pengguna komputer pada jaringan yang dikembangkan pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, yang mencakup antara lain penentuan hak pengguna dalam jaringan, sumber biaya dan lain sebagainya. Sumber daya manusia yang mengelola sistem informasi, kriterianya mencakup empat kelompok bidang keahliah yaitu:

tentang teknologi informasi . Pengelola sistem memiliki persyaratan antara lain; 1. Menjadi sumber rujukan sistem yang ditanganinya 2. Membantu dan secara periodik mengevaluasi unjuk kerja sistem 3. Mengetahui apa yang dilakukan, jika kebutuhan informasi berubah 4. Mendokumentasikan setiap perubahan sistem 5. Dapat mengembangkan sistem dengan mengaplikasikan teknologi baru yang lebih baik 4.2. Pengelola Jaringan (Network Administrator) Penggunaan teknologi jaringan memerlukan jaminan lancarnya komunikasi antar komputer, untuk tujuan itu perlu dibentuk seksi khusus untuk menangani komunikasi data yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, perencanaan dan pengembangan jaringan komunikasi 4.3. Pemrogram (Programmer) Pemrogram dibutuhkan untuk memelihara program aplikasi yang ada dan mengembangkan program untuk permasalahan yang belum dan akan dikembangkan 4.4. Pengelola Pusat Data (Database Administrator) Konsep terpadu (conceptual integrity) dan arsitektur database, adalah kunci keberhasilan suatu implementasi dan pengelolaan database. Database yang sekarang dibuat dari bawah keatas dan terpisah-pisah sehingga strukturnya menjadi sangat spesifik dan hanya diperlukan oleh unit yang bersangkutan. Dengan teknologi informasi yang semakin canggih dan kompleksitas data yang semakin besar maka pengelola pusat data harus dipisahkan menjadi bagian tersendiri. Teknologi jaringan memungkinkan basis data digunakan secara terpadu. Data satu bagian dapat digunakan oleh bagian lainnya, pemeliharaan data menjadi semakin kompleks. Hak akses masing-masing pengguna harus benar-benar diperhatikan jangan sampai ada pengguna yang dapat membuka file atau data yang bukan haknya. Administrasi data, bertugas mengelola data meliputi penentuan hak pengguna dalam suatu sistem, pelaksanaan back up data dan sistem, dan pengarsipan/ dokumentasi data.

4.1. Pengelola Sistem (System Analysis) Merupakan staff profesional yang memiliki keahlian dan megetahui banyak permasalahan Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia 16 ITB, 3-4 Mei 2005

5.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI Pengembangan sistem informasi ditujukan untuk membantu para perumus kebijakan dan pengambil keputusan diberbagai dinas terkait senantiasa didukung dan dilandasi oleh data yang tepat dan akurat. Karena itu, digunakan berbagai hardware dan software yang sesuai dengan kebutuhan setiap dinas dan atau satuan kerja dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sesuai bidang tugasnya. Sampai dengan tahun 2005 sesuai kondisi lingkungan yang dihadapi sejak otonomi diberlakukan efektif pada tahun 2000, maka sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) Kabupaten Bekasi pengelolaanya masih bersifat parsial, dimana antar sub sistem belum terkoneksi sebagai satu kesatuan, sebagaimana tabel dibawah ini:

NO

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tabel 1. Sistem Informasi Yang Sedang Berjalan NAMA DATABASE / SOFTWARE / SIM TAHUN 2

3

Pengolahan Data dan Laporan Hasil CPNSD Software Aplikasi Uji Kompetensi Mutasi Jabatan Sistem Informasi Pemegang Kas Setda Kabupaten Bekasi

2004

Sistem Informasi Anggaran Daerah Sistem Informasi Verifikasi Perbendaharaan

2004 dan

2004 2004

2004

Sistem Informasi dan Dokumentasi Hukum

2004

Program Komputer MAPATDA

2004

Database Wajib Pajak

2004

Program Aplikasi Pra APBD

2004

Laporan Kegiatan APBD Tahun 2004

2004

Website Kabupaten Bekasi Database Bekasi Dalam Angka dan Selayang Pandang

2004

13 14 15 16 17 18 19

Aplikasi GIS PDP3D

2004

Data Statistik Pertanian

2004

Database Pendaftaran Perusahaan

2004

Informasi Data Ketenagakerjaan

2004

Informasi Kesehatan

2004

Implementasi SIMDA di 6 Unit Kerja

2004

20

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

12

Multimedia Interaktif Kabupaten Bekasi

Kawasan

Pantura

2004

2004 2004

Bertitik tolak dari kondisi tersebut secara bertahap pemerintah Kabupaten Bekasi tengah membangun sistem manajemen informasi yang terintegrasi, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2. Sistem Informasi Manajemen Daerah Yang Sedang Dibangun NAMA DATABASE TAHUN NO PENGELOLA / SOFTWARE / SIM PEMBUATAN Pembuatan Sistem 1 Pengelolaan BKD 2005 Keuangan BKD Implementasi 2 Program software Aplikasi Uji BKD 2005 Kompetensi Mutasi Jabatan 3 Database Keluarga Kependudukan 2005 Pengembangan 4 Sistem Informasi Manajemen 2005 Sumberdaya BPM Pembangunan Usaha Kesejahteraan Sosial Secara Sistematis 5 Kabupaten Bekasi Dalam Angka dan Bapeda 2005 Selayang Pandang berbasis Web Database inventaris 6 kendaraan dinas roda Perlengakapan 2005 4 dan 2 Pengelolaan Sistem 7 Kesehatan 2005 Informasi Kesehatan 8 Pengadaan SIM Kesehatan 2005 Rumah Sakit Sistem Informasi 9 Manajemen Bangunan 2005 Pelayanan Dinas Komputerisasi 10 2005 Pembukuan dan Dipenda Pelaporan Database 11 Pendidikan 2005 Kependidikan Sistem Informasi 12 Permukiman 2005 Geografi Database jalan 13 Permukiman 2005 lingkungan 14 Komputerisasi data Tenaga Kerja 2005 tenaga kerja asing 15 Multimedia Interaktif PDE 2005 Sektor Pertanian Pengelolaan Website 16 Pemerintah PDE 2005 Kabupaten Bekasi Multimedia Interaktif bidang pendidikan, 17 2005 bidang sosial, bidang PDE ketenagakerjaan dan bidang kependudukan

Selanjutnya dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang telematika sesuai Inpres No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government (E-Gov); Pemerintah Kabupaten Bekasi secara bertahap tergah melakukan persiapan yang meliputi: 5.1. Pembuatan Rancang Bangun Instalasi Jaringan komputer yang meliputi ruang lingkup

Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia 17 ITB, 3-4 Mei 2005

secara LAN (Local Area Network) yang merupakan sistem yang terintegrasi secara WAN (Wide Area Network) sebagaimana tertuang dalam tabel berikut: TABEL 3. Rencana Kegiatan Instalasi Jaringan Komputer di Kabupaten Bekasi NO KEGIATAN STATUS KET Tahap 1 Sudah - 75 titik di dilaksanakan gedung kantor • Instalasi Penarikan Bupati Kabel Data dan 1 - 50 titik di Pemasangan Modular gedung dinas Face Plate Tahap 2 • Instalasi jaringan komputer di gedung kantor bupati a Penyiapan peralatan backbone fibre optic b Penyiapan perlengkapan sentral dan distribusi c Penyiapan peralatan network d Penyiapan raised floor di ruang server e Penyiapan perlengkapan server f Penyiapan perlengkapan client/stasiun kerja g Pekerjaan instalasi h Pelatihan

2

5.2.

5.3.

Pengajuan Anggaran

Mempersiapkan Pola Induk Pengembangan Teknologi Informasi yang mengacu pada kebutuhan Kabupaten Bekasi untuk periode 5 tahun ke depan Mempersiapkan Sumber Daya Manusia, baik di Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah maupun di satuan kerja lainnya dalam penguasaan kemampuan mengapresiakan teknologi sistem informasi, serta kesiapan para pengguna jasa informasi, berupa komitment dan partisipasi aktifnya terhadap sistem yang tersedia, sebagaimana tabel dibawah ini:

7

SIM-KESEHATAN

1

1

1

1

8

SIM-KERJA

1

1

1

1

9

SIM-LINDUKBANG

1

1

1

1

10

SIM-SOS

1

1

1

1

11

SIM-MUKIM

1

1

1

1

12

SIM-HUBUNG

1

1

1

1

13

SIM-TARU

1

1

1

1

14

SIM-WASBANG

1

1

1

1

15

SIM-BIN_GA

1

1

1

1

16

SIM-PAS

1

1

1

1

17

SIM-DUK

1

1

1

1

18

SIM-MAPATDA

1

1

1

1

19

SIM-PUSLAHTA

1

1

1

1

20

SIM-LINMAS

1

1

1

1

21

SIM-PAMKA

1

1

1

1

22

SIM-POL_PP

1

1

1

1

23

SIM-WISATA

1

1

1

1

24

SIM-RUMAH SAKIT

1

1

1

1

25

SIM-WILCAM

1

1

1

1

26

SIMKEUDA/SIEPATDA

1

1

1

1

27

SIM-RENBANG

1

1

1

1

28

SIM-PEG

1

1

1

1

29

SIM-KASDA

1

1

1

1

30

SIM-KAP

1

1

1

1

31

SIM-HUMAS

1

1

1

1

32

SIM-AKIP/LAKIP

1

1

1

1

33

SIEDA

1

1

1

1

34

SIM-PEMDES

1

1

1

1

35

PROFIDA

1

1

1

1

36

SIM-AGAMA

1

1

1

1

JUMLAH

38

38

38

38

Keterangan : SA : System Analyst NwA : Network Administrator P : Programmer DbA : Database Administrator

Tabel 4. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

NO

Nama SIM

Jumlah Kebutuhan Sumber Daya Manusia SA

NwA

P

DbA

1

SIMDA

3

3

3

3

2

SJDI

1

1

1

1

3

SIM-PERINDAGKOP

1

1

1

1

4

SIM-PERTANI

1

1

1

1

5

SIM-NAKIN

1

1

1

1

6

SIM-DIK

1

1

1

1

Secara keseluruhan rancang bangun instalasi jaringan komputer didisain agar mampu memfasilitasi informasi dari seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, dengan rincian sebagai berikut: 1. Kantor Bupati sebagai pusat pengendali jaringan komputer Kabupaten Bekasi, sedangkan satuan kerja di sekitarnya seperti Sekretariat Daerah, Dinas-dinas, Bawasda, Bapeda, Kantor dan lain sebagainya sebagai remote area. Database dan aplikasi sistem software terpusat di gedung kantor Bupati,

Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia 18 ITB, 3-4 Mei 2005

dilengkapi dengan server sebagai pusat pemrosesan data dan pusat penyimpanan data. Dinas-dinas akan menggunakan instalasi tanpa server dengan dihubungkan oleh fiber optic ker server di kantor Bupati (diagram terlampir) 2. Secara struktural pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dikoordinasikan Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah, dengan tugas pokoknya antara lain: 1. Melakukan pengendalian jaringan dan membantu Bupati menyelenggarakan kebijakan pemerintahan dalam melaksanakan pengolahan, pengumpulan, penyebarluasan, pemeliharaan, penyiapan data dan informasi yang diperlukan, sebagai pusat data dan informasi elektronik di daerah, sedangkan fungsinya meliputi penyusunan program dan kegiatan kantor dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi administrasi keuangan, umum, kepegawaian dan perencanaan kegiatan. 3. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai lingkup tugasnya. 4. Pengolahan data dan informasi mulai dari pengumpulan hingga analisa data. 5. Penyebarluasan data dan informasi kepada masyarakat. 6. Penyiapan data dan informasi untuk seluruh instansi. 7. Pelaksanaan riset dan penilaian atas halhal baru yang berkaitan dengan pusat data dan informasi. 8. Pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak. 9. Peningkatan SDM dalam bidang pengetahuan teknologi informasi untuk semua tingkatan keahlian (System Analysis, Network Administrator, Programer, maupun User) 10. Penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan atau pada setiap pelaksanaan kegiatan kantor.

System yang terintegrasi. Dengan sistem yang terintegrasi, para perumus kebijakan dan pengambil keputusan dapat mengkaji suatu permasalahan secara komprehensif yang didukung berbagai informasi yang relevan dan tersedia secara utuh. Selain itu tingkat kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada masyarakat senantiasa akan mencapai sasaran. Sistem manajemen informasi yang terintegrasi akan memperbaiki akuntabilitas dan membangun transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan proses pelayanan publik, karena dengan didukung jaringan komunikasi dan informasi yang komprehensif aparat dan warga masyarakat mampu mengakses data, melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja setiap satuan kerja dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai penyelenggara pemerintahan.

Lampiran: Desain Rancang Bangun Instalasi Jaringan Komputer

Syste m

Peralat an

Lantai

Fibre Serv er

Wall Wall

Lantai UTP Cable UTP Cable Clien Fibre Wall

Wall

Lantai

UTP Cable Client Wall

Wall

Lantai I

UTP Cable Clien UTP Cable

6.

PENUTUP Pengembangan sistem informasi akan mendorong terjadinya perubahan dari pola Sistem manajemen database yang terkoneksi secara parsial menuju pola Decision Suport

Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia 19 ITB, 3-4 Mei 2005