PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA No. ..................................... TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN GOWA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GOWA Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka memenuhi berbagai tuntutan masyarakat maka pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan di Daerah Kabupaten Gowa ;
b. bahwa untuk memantapkan sistim perencanaan dan mekanisme penyusunan agenda pembangunan yang merupakan salah satu siklus pelaksanaan pembangunan yang penting dan strategis perlu disesuaikan dengan penekanan pada aspek partisipasi masyarakat serta reposisi peran pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan; c. bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas maka perlu adanya peraturan yang mengatur tentang partisipasi masyarakat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah; Mengingat
: 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah – daerah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 5. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propensi), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propensi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
1
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomot 41, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4090); 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. 9. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain. 10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 11. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan daerah. 12. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Gowa. (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2001 Nomor 18 Seri D ); 13. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2001 Nomor 30 Seri E) 14. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2001 Nomor 34 Seri D ); 15. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 24 Seri E) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA dan BUPATI GOWA MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN GOWA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Ketentuan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Gowa 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa 3. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa 4. Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Gowa
2
5. Pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan berkeadilan; 6. Pembangunan yang berkelanjutan adalah suatu proses pemanfaatan sumber daya secara optimal antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia sebagai suatu kesatuan yang berkesinambungan dalam pembangunan; 7. Kelembagaan Masyarakat adalah lembaga-lembaga sosial ekonomi masyarakat yang berdiri atau didirikan dengan maksud ikut menggerakkan serta mengambil bahagian dalam pembangunan dan atau pemanfaatan sumber daya daerah; 8. Sumber daya adalah segenap potensi kekayaan daerah yang dapat diolah atau dimamfaatkan dan menjadi bahagian dalam pembangunan; 9. Partisipasi Masyarakat adalah suatu proses keterlibatan masyarakat secara sadar dan nyata dalam serangkaian proses pembangunan mulai dari tingkat perencanaan ( perumusan kebijakan ) hingga pada tingkat pengendalian ( pengawasan dan evaluasi ) program pembangunan; 10. Pemberdayaan Masyarakat adalah segala upaya fasilitas yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah dan melakukan pemecahannya dengan memamfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada; 11. Daya tahan lokal adalah kemampuan keadaan seseorang atau sekelompok orang untuk bertahan hidup dalam lingkungan sosial bersama dan lingkungan alam di sekelilingnya; 12. Badan Publik adalah Pemerintah Daerah, BUMD dan Instansi vertikal di Kabupaten Gowa ; BAB II ASAS,TUJUAN DAN FUNGSI PARTISIPATIF Asas Pasal 2 berdasarkan pada asas-asas sebagai berikut ; 1. Asas kepercayaan ; 2. Asas kepastian hukum; 3. Asas keseimbangan; 4. Asas kecermatan; 5. Asas persamaan; 6. Asas kepentingan umum ; Tujuan Pasal 3 Partisipasi masyarakat bertujuan mewujudkan terselenggaranya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sebagai wujud pelaksanaan demokrasi sesuai kaidah kehidupan berbangsa dan bernegara
dalam rangka pencapaian sasaran otonomi daerah dan atau pembangunan
berkelanjutan;
3
Fungsi Pasal 4 Penyelenggaraan partisipasi berfungsi : 1. Pembinaan
masyarakat dalam pelaksanaan dan atau Pendidikan Politik Masyarakat
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 2. Sebagai wadah aspirasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat; 3. Sebagai wadah bagi masyarakat dalam merumuskan persoalan dan memecahkan masalah pembangunan dan pemerintahan.
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5 1. Setiap warga masyarakat
berhak berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak
langsung dalam proses penyelenggaraan pembangunan ; 2. Partisipasi yang dimaksud ayat (1) dalam pasal ini berlangsung mulai tahap perencanaan perumusan dan
proses pengambilan keputusan sampai tahap pelaksanaan dan
evaluasinya ; 3. Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam pasal ini,
dapat dilakukan
secara individu maupun secara kolektif ; Pasal 6 Setiap penyelenggara badan publik berkewajiban : 1. Menjaga dan membina potensi dan atau kehidupan bersama pada semua aspek sebagai wujud partisipasi dalam rangka peningkatan daya tahan individu dan sosial serta daya tahan lokal; 2. Kewajiban yang dimaksud ayat (1) dalam pasal ini meliputi; pelestarian sumber daya alam dan sumber daya manusia, kesejahteraan umum, ketahanan dan kemandirian lokal, pembangunan berkelanjutan dalam rangka pencapaian sasaran otonomi daerah; 3. Setiap Badan Publik wajib membuka kesempatan seluas-luasnya bagi penyelenggaraan partisipasi masyarakat; 4. Setiap warga masyarakat berkewajiban menghargai dan menjunjung tinggi bentuk-bentuk hak partisipatif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 7 Mekanisme,Prosedur dan Bentuk partisipasi akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati ;
Pasal 8 Pengaturan mekanisme, prosedur dan bentuk partisipasi harus senantiasa memperhatikan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat lokal dan atau masyarakat adat yang ada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Gowa ;
4
BAB IV KELEMBAGAAN MASYARAKAT Pasal 9 Kelembagaan masyarakat terdiri dari : a. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD ); b. Unsur Organisasi Kepemudaan; c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM ); d. Organisasi Masyarakat dan atau Organisasi profesi; e. Dan Kelembagaan lainnya yang ada dimasyarakat; BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Gowa. Disyahkan : Di Sungguminasa Pada Tanggal : 6 Agustus 2004 BUPATI GOWA
DRS. H. HASBULLAH DJABAR, M.Si Di undangkan : Di Sungguminasa Pada Tanggal : ..................................... 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,
DRS. H. SYAFRUDDIN KAIYUM, M.Si. PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA NIP : 170 006 664
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2004 NOMOR ………
5
6
