BAB I PENDAHULUAN. partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistim pemerintahannya agar tercipta pelayanan publik yang efektif, efisiensi, transparansi dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sesuai dengan amanat undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. Di lingkungan organisasi kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah dan kegiatan kerja oleh setiap pegawai negeri sipil terikat oleh berbagai ketentuan yang telah diatur pemerintah sesuai kedudukan dan peranan pegawai negeri sipil yang merupakan pelaksana pemerintah dalam rangka usaha mencapai tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam mewujudkan hal tersebut peran Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah

1

Universitas Sumatera Utara

dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Tugas Camat adalah melaksanakan kewenangan

pemerintahan

yang

dilimpahkan

oleh

Bupati/Walikota

sesuai

peraturan-peraturan yang berlaku. Sebagai kepala pemerintahan kecamatan akan sangat berpengaruh untuk mewujudkan, mengarahkan sasaran tujuan agar berjalan secara efektif dan efisien terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Susanto dan Koesnadi (2003 : 6), pemimpin adalah orang yang ditetapkan untuk membawa organisasi mencapai cita-citanya melalui mekanisme yang dirasakan paling efektif dan menurut Kartini Kartono (2005 : 33), pemimpin berarti seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian suatu maksud ataupun tujuan berjalan secara efektif dan efisien. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal bahwa Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar

warga

yang

penyelenggaraannya

diwajibkan

oleh

peraturan

perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar pelayanan minimal yang dimaksud adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sesuai upaya meningkatkan kemampuan sistim 2


atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar. Untuk memastikan proses pencapaian tujuan tersebut, maka terlebih dahulu perlu dipikirkan, diperhitungkan dan dipertimbangkan, dengan kata lain segala sesuatunya perlu direncanakan dengan baik dan dibutuhkan seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan organisasi dan dapat memotivasi serta menjaga kualitas hubungan dengan para pegawainya yang salah satunya dapat meningkatkan disiplin kerja pegawainya. Kedisiplinan diartikan jika karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku, peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan penyuluhan bagi karyawan dalam menciptakan tata tertib yang baik pada organisasi tersebut. Dengan tata tertib yang baik, semangat kerja, moral kerja, efisiensi, dan efektivitas kerja pegawai akan meningkat. Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan menumbuhkan disiplin kerja dikalangan pegawai negeri sipil untuk menciptakan keadaan suatu lingkungaan kerja yang tertib, berdaya guna melalui sistem pengaturan yang tepat. Hal ini sejalan dengan sasaran pokok yang dicapai dalam rangka pembinaan pegawai yang dikemukakan oleh Prijodarminto (1999 : 22) ’’Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat dalam kesungguhan dan kegairahan kerja bagi segenap pegawai negeri sipil

untuk

melaksanakan

tugasnya

dan

mencapai

suatu

prestasi

yang

setinggi-tingginya’’. 3


Pada hal kita ketahui bersama pegawai negeri sipil adalah abdi negara dan masyarakat, yang dimana dalam pelaksanaan tugas-tugasnya adalah bersifat pelayanan umum atau public service. Untuk itu mereka harus berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat tanpa memikirkan untung ruginya, karena pegawai negeri sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat telah berjanji untuk mengabdikan diri kepada kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan dan mempunyai tanggung jawab moral yang tinggi dalam pengabdiannya terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Siagian (1991 : 24), kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin satuan kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain terutama bawahannya untuk berfikir, bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangsih nyata dalam pencapain tujuan organisasi. Pendayagunaan aparatur negara berfokus kepada segala sesuatu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban yang menyangkut kegiatan pemerintahan dengan salah satu menciptakan disiplin kerja pegawai negeri sipil untuk menghasilkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien. Permasalahan penerapan disiplin bukanlah hal yang mudah akan tetapi suatu tanggung jawab yang sulit untuk dilaksanakan, karena disiplin berkaitan dengan berbagai segi dan nilai-nilai tingkah laku seseorang yang menyangkut pribadi dan kelompok dalam suatu wadah tertentu. Namun, jika disiplin mampu diterapkan dan dilaksanakan pada pegawai, maka tujuan organisasi dapat dicapai secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. 4


Salah satu faktor dalam menerapkan disiplin kerja tersebut adalah dengan memberikan hukuman/sanksi dan hal ini sangat diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan dan mendidik pegawai supaya mentaati semua peraturan organisasi. Pemberian hukuman harus adil dan tegas terhadap semua pegawai, dengan keadilan dan ketegasan sasaran pemberian hukuman akan tercapai. Peraturan tanpa dibarengi pemberian hukuman/sanksi yang tegas bagi pelanggarnya bukan menjadi alat pendidik bagi pegawai. Demikian halnya dengan Pemerintahan Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Tapanuli Selatan yang salah satu tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat secara maksimal dan salah-satu indikator dalam mewujudkannya dengan meningkatkan disiplin kerja pegawai. Namun pada kenyataannya, disiplin kerja tidak lepas kaitannya dengan bagaimana pimpinan menjalankan perannya sebagai kepala organisasi. Pimpinan dinilai memegang peranan yang penting dan strategis terhadap disiplin kerja pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dari uraian diatas tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ PENGARUH KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN “. 2. Perumusan masalah. Dalam usulan dan rancangan penelitian perlu ditegaskan perumusannya sehingga keseluruhan proses penyajian benar-benar terarah. Untuk itu berdasarkan 5


latar belakang masalah dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana Kepemimpinan Camat di Kantor Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Tapanuli Selatan? 2. Bagaimana pengaruh Kepemimpinan Camat terhadap disiplin kerja pegawai di Kantor kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Tapanuli Selatan?

3. Tujuan Penelitian. Adapun tujuan Penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan Camat di Kantor Kecamatan Barumun tengah. 2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimpinan Camat terhadap disiplin kerja pegawai di Kantor Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Tapanuli Selatan. 4. Manfaat Penelitian. Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : a. Bagi Universitas Sumatera Utara (USU), Khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dalam memperkaya referensi karya ilmiah pada Departemen Ilmu Administrasi Negara. b. Bagi Pemerintahan Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai tambahan informasi mengenai kepemimpinan Camat terhadap disiplin kerja pegawai negeri sipil. c. Bagi penulis sebagai Tambahan informasi ilmiah dalam memperdalam pengetahuan tentang kepemimpinan serta pengembangan dan peningkatan

6


kemampuan berfikir penulis melalui penulisan karya ilmiah ini. 5. Kerangka Teori. Teori diartikan sebagai serangkaian konsep, definisi, proposisi, yang saling berkaitan dan bertujuan memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena. (Singarimbun, 1989 : 48) Mengacu pendapat diatas, maka dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa teori yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian. 5.1. Kepemimpinan a. Pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang berarti seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama–sama melakukan aktifitas tertentu demi pencapaian suatu sasaran dan tujuan. (Kartono, 2005 : 76). Kepemimpinan pada dasarnya mempunyai pokok pengertian sebagai sifat, kemampuan, proses dan atau konsep yang dimiliki oleh seseorang sedemikian rupa sehingga ia diikuti, dipatuhi, dihormati sehingga orang lain bersedia dengan penuh keikhlasan melakukan perbuatan atau kegiatan yang dikehendaki pemimpin tersebut. Pengertian pemimpin yang diutarakan Fairchild (dalam kartini kartono, 2005 : 23) yang menyatakan pemimpin dalam pengertian luas seseorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, menunjukkan, mengorganisasi, atau mengontrol usaha atau upaya orang lain melalui kewenangan, kekuasaan atau posisi.

7


Dan pengertian kepemimpinan menurut Siagian ( 2002 : 62) adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal ini para bawahannya sedekian rupa sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya. Dari pengertian-pengertian luas diatas dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan yang melekat pada diri seseorang pemimpin yang bergantung pada bermacam faktor intern dan ekstern serta esensi kepemimpinan itu adalah kepengikutan. b. Azas dan fungsi Kepemimpinan. Azas atau dasar kepemimpinan merupakan hal yang prinsip karena sangat menentukan kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik tersebut memiliki ciri-ciri, karakteristik, pribadi. Dan pola yang dapat dibedakan dengan tidak baik. Menurut Kartono (2005 : 12) azas kepemimpinan sangat penting karena kepemimpinan akan memproduser hasil yang baik dan bermanfaat atau justru menghasilkan produk yang buruk dalam kaitannya dengan efisiensi organisasi sedangkan fungsi kepemimpinan menjadi penting karena fungsilah yang menjadi indikator apakah kepemimpinan tersebut optimal atau tidak. Selanjutnya Kartono (2005 : 25) menjelaskan bahwa fungsi kepemimpinan adalah sebagai kegiatan memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi, atau membangun motivasi–motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi organisasi yang baik, memberikan supervisi atau pengawasan yang efektif dan membawa para pengikut kepada sasaran yang ingin

8


dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan. Azas-azas kepemimpinan menurut Kartono (2005 : 28) adalah : a. Kemanusiaan. Mengutamakan sifat-sifat kemanusiaan, yaitu pembimbingan manusia untuk mengembangkan potensi dan kemampuan setiap individu, demi tujuan-tujuan tentang manusia. b. Efisiensi. Efisiensi teknis maupun sosial, berkaitan dengan terbatasnya sumber-sumber materi dan jumlah manusia, atas prinsip penghematan, adanya nilai-nilai ekonomis serta azas-azas manajemen modern. c. Kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih merata, menuju pada taraf kehidupan yang lebih tinggi. Menurut Hendiyat (1998 : 4) fungsi kepemimpinan terbagai atas dua bagian yaitu : 1. Fungsi bertalian dengan tujuan yang hendak dicapai . 2. Fungsi bertalian dengan penciptaan suasana pekerjaan yang sehat dan menyenangkan sambil memeliharanya. Fungsi yang bertalian dengan tujuan yang hendak dicapai antara lain terdiri dari : a. Memikirkan, merumuskan dengan teliti tujuan kelompok serta menjelaskan supaya anggota –anggota selalu dapat menyadari dalam bekerja sama mencapai

9


tujuan itu. b. Memberi motivasi kepada para anggota kelompok serta menjelaskan situasi dengan maksud untuk dapat ditemukan rencana-rencana kegiatan kepemimpinan yang dapat memberi harapan yang baik, dan kepemimpinan yang dapat memberi harapan yang baik, dan kepemimpinan harus sesuai dengan situasi yang nyata karena kepemimpinan yang efektif dalam suatu demokrasi tergantung interaksi dari anggota dalam situasi itu dan juga saran–saran dari anggota akan membantu pemimpin dalam hal membawa anggota dalam satu tujuan. c. Membantu anggota kelompok dalam mengumpulkan keterangan–keterangan yang perlu supaya dapat mengadakan pertimbangan–pertimbangan yang sehat. d. Memberi kepercayaan dan menyerahkan tanggung jawab kepada anggota dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kepada masing-masing demi kepentingan bersama. Fungsi yang bertalian dengan penciptaan suasana pekerjaan yang sehat antara lain : a. Memupuk dan memelihara kesediaan kerjasama di dalam kelompok demi tercapai tujuan bersama.

10


b. Menanamkan dan memupuk perasaan pada masing-masing anggota bahwa mereka termasuk dalam kelompok adalah bagian dari kelompok dan semangat kelompok dapat dibentuk melalui penghargaan terhadap usaha- usahanya dan sifat yang ramah tamah, gembira dari pemimpin akan mempengaruhi anggota-anggota dan mereka pasti akan menirunya. c. Mengusahakan suatu tempat pekerjaan yang menyenangkan baik ruangan, fasilitas, maupun situasi. Menurut Manulang (1995 :23) azas dan fungsi kepemimpinan juga berkaitan dengan tanggung jawab pemimpin

yang dapat disebutkan dalam poin-poin

terperinci, yaitu : a. Menentukan pelaksanaan kerja yang realistis. b. Melengkapi para karyawan dengan sumber dana yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. c. Mengkomunikasikan kepada karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka. d. Memberikan hadiah yang sepadan untuk mendorong prestasi. e. Mendelegasikan wewenang apabila diperlukan dan mengandungkan partisipasi apabila memungkinkan.

11


f. Menghilangkan hambata-hambatan untuk pelaksanaan pekerjaan yang efektif. g. Menilai pelaksanaan pekerjaan dan mengkomunikasikan hasilnya. h. Menunjukkan perhatian kepada karyawannya. c.Teori Kepemimpinan. Menurut Kartono (2005 : 31) Pada umumnya teori kepemimpinan berusaha untuk

memberikan

penjelasan

dan

interpretasi

mengenai

pemimpin

dan

kepemimpinan dengan mengemukakan beberapa hal, antara lain : a. Latar belakang sejarah pemimpin dan kepemimpinan. Kepemimpinan dibutuhkan manusia disebabkan karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Disatu pihak manusia. Disatu pihak manusia terbatas kemampuannya dan kesempatan untuk memimpin, sedangkan dipihak lain ada orang yang mempunyai kelebihan dan kesempatan untuk memimpin, sedangkan dipihak lain ada orang yang mempunyai kelebihan untuk memimpin. Disinilah timbulnya kebutuhan akan kepemimpinan, yaitu sejak adanya kerja sama antar manusia. b. Sebab munculnya Pemimpin. Mengenai

sebab

munculnya

seorang

pemimpin

para

ahli

telah

12


mengemukakan beberapa teori, dimana antara satu dengan lainnya mempunyai perbedaan. Walaupun demikian terdapat tiga teori yang menonjol dalam menjelaskan munculnya pemimpin, yaitu : 

Teori Genetis Menurut teori ini seorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinan. Dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga.



Teori Sosial Teori ini adalah kebalikan dari teori genetik. Inti dari teori sosial ini adalah setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Menurut teori ini pemimpin itu dipersiapkan dan dibentuk sesuai situasi yang berubah-ubah dan kebutuhan sosialnya.



Teori Ekologis Teori ini adalah sebagai reaksi dari kedua teori diatas. Inti dari teori ini adalah seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan,

13


bakat-bakat ini kemudian dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan dengan tuntutan lingkungan atau ekologisnya. (Kartono, 2005 : 32) d.Gaya dan tipe kepemimpinan Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak dan kepribadian tersendiri yang unik dan khas, sehingga tingkah laku dan gaya yang membedakan dirinya dengan orang lain. Gaya hidupnya ini pasti akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinanya. Menurut Hadari (2004 : 83) bahwa aktifitas kepemimpinan dipilah-pilah maka akan terlihat gaya kepemimpinan dengan polanya masing-masing, gaya kepemimpinan ini gilirannya ternyata merupakan dasar dalam membeda-bedakan atau mengklafikasikan tipe kepemimpinan. Dari berbagai studi tentang kepemimpinan diketahui ada beberapa gaya kepemimpinan yang paling umum dikenal, yaitu : a. Gaya dan tipe kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter itu mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak dan harus dipatuhi. Setiap perintah dan kebijakan ditetapkan tanpa

14


berkonsultasi dengan bawahannya. Pemimpin bergaya dan bertipe otoriter selalu berdiri jauh dari anggota kelompoknya, dan ia senantiasa ingin berkuasa absolut, tunggal pada kondisi dan situasi yang sikap dan prinsipnya yang kaku. Penonjolan diri yang berlebihan sebagai simbol keberadaan organisasi, hingga cenderung bersikap bahwa dirinya dan organisasi adalah identik. Dalam menentukan dan menerapkan disiplin organisasi begitu keras dan menjalankannya dengan sikap yang kaku, pemimpin bergaya dan bertipe ini juga tidak dapat dikritik, bawahannya juga tidak akan mendapat kesempatan untuk memberikan saran maupun pendapat, kalau pemimpin ini sudah mengambil keputusan yang biasanya keputusan itu berbentuk perintah dan bawahan hanya melaksanakannya saja. b. Gaya dan Tipe Paternalistik. Gaya dan tipe kepemimpinan paternalistik merupakan kepemimpin yang bersifat kebapakan, namun bukan tipe ideal dan bukan tipe yang didambakan. Seorang pemimpin paternalistik senang menonjolkan keberadaan dirinya sebagai simbol organisasi dan memperlakukan bawahannya sebagai orang-orang yang belum dewasa, ia tidak akan mendorong kemandirian bawahannya karena tidak ingin mereka berbuat kesalahan, terkait dengan itu maka pemimpin paternalistik akan

15


bersifat terlalu melindungi, itikadnya mungkin baik tetapi prakteknya akan negatif karena ia tidak akan mendorong para bawahannya untuk mengambil resiko disebabkan takut akan timbul dampak negatif pada organisasi. Dalam pemgambilan keputusan pemimpin paternalistik menjadi pusat pengambilan keputusan dimana pelimpahan wewenang untuk mengambil keputusan pada tingkat yang lebih rendah dalam organisasi tidak terjadi. c. Gaya dan Tipe Kepemimpinan Laissez Faire. Gaya dan tipe kepemimpinan ini adalah gaya dan tipe kepemimpinan yang “aneh” dimana seorang pemimpin namun pada praktisnya tidak memimpin, ini dapat dilihat dari gaya kepemimpinan yang santai karena berangkat dari pandangan bahwa organisasi tidak memiliki masalah yang serius dan kalau pun ada selalu dapat ditemukan penyelesaiannya, juga ia tidak senang mengambil resiko dan lebih cenderung pada mempertahankan status quo. Seorang pemimpin yang bergaya dan bertipe ini senang melimpahkan wewenang kepada bawahannya dan lebih menyenangi situasi bahwa para bawahanlah yang mengambil keputusan dan keberadaanya dalam organisasi lebih bersifat suportif. d. Gaya dan Tipe Kepemimpinan Kharismatik.

16


Gaya dan tipe Kepemimpinan Kharismatik memiliki kekuatan energi, daya tarik dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya. Terlepas dari apakah ia berfungsi sebagai pemimpin formal atau informal ia mempunyai daya tarik kuat bagi orang lain sehingga orang lain itu bersedia mengikutinya tanpa selalu biasa menjelaskan apa penyebab kesediaan itu yang dipengaruhi latar belakang biografikal, pendidikan, kekayaan, dan penampilan mungkin ikut berperan, akan tetapi mungkin juga tidak, karena ketidakmampuan para ahli mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang dominan, akhirnya hanya ditekankan bahwa seorang pemimpin yang kharismatik memiliki “kekuatan supranatural” yang tidak dimiliki orang lain. e. Gaya dan Tipe Kepemimpinan Demokratis. Gaya dan tipe kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang berorientasi pada memberikan bimbingan yang efektif kepada para bawahannya. Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahannya, dengan penekanan rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik. Ia rela dan mau melimpahkan wewenang pengambilan keputusan kepada bawahannya sedemikian rupa tanpa kehilangan kendali organisasionalnya, dan tetap bertanggung jawab atas tindakan para

17


bawahanya. Pemimpin demokratis bersifat mendidik dan membina, dalam hal bawahannya berbuat kesalahan dan tidak serta merta bersifat menghukum atau mengambil tindakan punitive. Setelah mengetahui berbagai gaya dan tipe kepemimpinan, maka pertanyaan yang akan timbul adalah : Gaya kepemimpinan yang manakah yang lebih baik? untuk menjawab pertanyaan ini memang sulit, karena tidak ada gaya kepemimpinan yang terbaik untuk semua situasi, adakalanya seorang pemimpin akan bergaya otoriter dalam situasi tertentu walaupun ia sebenarnya adalah pemimpin yang sering bergaya demokratis. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tujuan, pengikut (bawahan), organisasi dan situasi yang ada sehingga tidak ada gaya kepemimpinan yang mutlak baik atau buruk. Oleh karena itu dalam rangka mempersoalkan gaya-gaya kepemimpinan, kita hendaknya jangan beranggapan bahwa seseorang pemimpin harus tetap konsisten untuk mempertahankan gaya kepemimpinannya dalam segala situasi, hal ini justru mungkin akan memperburuk keadaan organisasi yang dipimpinnya, tapi sebaliknya harus bersifat fleksibel, yakni menyesuaikan gayanya sesuai dengan situasi, kondisi dan individu dalam organisasi yang sedang dihadapi.

18


e. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu fenomena yang timbul disebabkan adanya orang-orang, posisi dalam suatu organisasi dan situasi yang spesifik. Hal-hal inilah (orang-orang, posisi, dan situasi) yang disebut dengan faktor-faktor pengaruh kepemimpinan. (Manulang 1995 : 21) a. Faktor orang. Faktor “orang” dapat mempengaruhi kepemimpinan karena konsentrasi kepemimpinan seringkali memusatkan perhatian kepada pemimpin ataupun ciri-ciri pribadinya. Dahulu orang berangapan bahwa raja ataupun para kaum bangsawan memiliki hak mutlak penguasaan dan kepemimpinannya adalah sesuatu sifat yang diwariskan. Ada beberapa indikasi yang sering dijumpai dalam konteks “orang” di dalam kepemimpinan. Menurut Manullang (1995 : 21) yaitu meliputi indikasi intelegensi, antusiasme, dominasi, kepercayaan diri, partisipasi sosial, dan keseimbangan. b. Faktor posisi. Posisi akan melahirkan peran, dengan memiliki posisi tertentu maka

19


akan ada peranan yang mengikutinya. Apabila kita mengikuti perkataan peranan maka kita bermaksud mengatakan apa yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang tertentu. Ada dua macam sumber harapan tentang peranan yaitu : 1. Harapan pribadi adalah cara-cara orang mengharapkan pemimpin akan berkelakuan dan bertindak. 2. Harapan organisatoris adalah keinginan organisasi terhadap perilaku pemimpin yang biasanya berpedoman pada posisi formal yang diatur di dalam pembagian kerja. 5.2. Disiplin kerja pegawai. Disiplin adalah suatu suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. (Prijodarminto, 1999 : 23) Menurut Hasibuan (2005 : 193) Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pimpinan selalu berusaha agar

20


para bawahannya mempunyai disiplin yang baik. Untuk memelihara dan meningkatkan kedisiplinan yang baik adalah hal yang sulit, karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Bagi pegawai Negeri Sipil ada peraturan pemerintah yang secara tegas mengatur larangan dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Menurut Prijodarminto (1999 : 23), yang dimana disiplin itu mempunyai tiga aspek, Yaitu : 1. Sikap mental (mental attitude), yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran dan pengendalian watak. 2. Pemahaman yang baik mengenai sistem aturan perilaku, norma, kriteria, dan standar yang sedekian rupa, sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran, bahwa ketaatan akan aturan; norma, kriteria dan standar yang merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan. 3. Sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati, untuk mentaati segala hal secara cermat dan tertib.

21


Berbicara masalah disiplin berkaitan dengan unsur perilaku, sikap, dan tingkah laku seseorang. Karena disiplin itu sendiri merupakan wujud dari ketiga bentuk tersebut di dalam tersebut di dalam akvitas yang dilaksanakannya. Dari definisi tersebut, dapat simpulkan bahwa disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang atau pegawai untuk mematuhi dan mentaati segala norma peraturan yang berlaku pada sistim organisasi tersebut. Menurut Hasibuan (2005:194) Hukuman diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan dan mendidik pegawai supaya mentaati semua peraturan organisasi. Pemberian hukuman harus adil dan tegas terhadap semua pegawai. Dengan keadilan dan ketegasan, sasaran pemberian hukuman akan tercapai. Peraturan tanpa dibarengi pemberian hukuman yang tegas bagi pelanggarnya bukan menjadi alat pendidik bagi pegawai. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi. Tanpa adanya dukungan disiplin kerja pegawai yang efektif organisasi akan sulit untuk mewujudkan fokus dan tujuannya. Jadi, kedisiplinan adalah salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai produktifitas yang efektif dan efisien. 5.3. Hubungan kepemimpinan dengan disiplin kerja pegawai. Berjalannya proses penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien maka sangat dibutuhkan disiplin pegawai dalam

22


mewujudkannya, dimana hal ini tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa adanya kepemimpinan Camat sebagai kepala pemerintahan kecamatan. Camat sebagai seseorang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan harus mampu berperan dalam mengawasi, membina, mengarahkan

terhadap disiplin kerja pegawai yang baik dan benar untuk

mendukung kinerja yang unggul dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap masyarakat. Kirannya tidak dapat disangkal bahwa keberhasilan suatu organisasi baik sebagai keseluruhan maupun berbagai kelompok dalam suatu organisai tertentu sangat tergantung pada mutu kepemimpinan yang terdapat didalam organisasi yang bersangkutan. Karena kepemimpinan memainkan peranan yang dominan dan mempunyai kewenangan, kekuasaan dalam keseluruhan upaya untuk menciptakan disiplin kerja pegawai.

6. Hipotesa Berdasarkan kepada perumusan masalah dan kerangka teori yang dipaparkan terdahulu, maka hipotesa dalam penulisan ini “ Bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan Camat terhadap disiplin kerja pegawai di instansi

23


Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Tapanuli Selatan.

7. Definisi konsep Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. ( Singarimbun, 1989 : 34) Adapun tujuan definisi konsep adalah sebagai kerangka berfikir agar tidak terjadi tumpang tindih atas variabel yang menjadi subyek peneliti. Oleh karena itu yang menjadi definisi konsep dalam penelitian ini adalah : 

Kepemimpinan Camat adalah perilaku dan tindakan Camat sebagai kepala pemerintahan kecamatan yang berkedudukan sebagai koordinator Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten sesuai Peraturan Daerah No.5 Tahun 2006, Tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.



Disiplin pegawai yaitu, bagaimana pegawai mematuhi dan mentaati ketentuan yang ada dengan baik maupun bersifat peraturan dan undang- undang yang berlaku sebagaimana peraturan disiplin yang ada ditetapkan pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

24


8. Definisi Operasional. Definisi operasional merupakan semacam petunjuk pelaksana bagaimana caranya suatu variabel (Singarimbun, 1989 : 56), bertujuan untuk mempermudah uraian dari konsep yang ada sudah dirumuskan dalam bentuk indikator–indikator agar lebih memudahkan operasionalisasi dari suatu penelitian. Definisi operasional data penelitian ini terdiri dari 2 variabel, Yaitu : a.Variabel bebas (x) Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah kepemimpinan Camat yaitu kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala wilayah kecamatan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota, sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006, Tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi dalam daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, maka variabel Ini dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut : 

Memberikan Petunjuk dan memberikan penjelasan tentang pembagian kerja pada masing-masing satuan unit organisasi.



Pengawasan, yaitu pengawasan oleh Camat terhadap pekerjaan bawahannya dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

25




Pembinaan, memberikan bimbingan pada bawahan dalam melaksanakan tugas pada masing-masing satuan organisasi.



Pengelolaan Ketatausahaan, melakukan Administrasi Pemerintahan serta menyampaikan laporan dan bertangung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.



Partisipasi, yaitu peranan Camat terhadap pembiayaan, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai ketentuan APBD Kabupaten.

b.Variabel Terikat (y) Kedisiplinan sesuai dengan PP No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian., tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang dimaksud dengan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur tentang kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Dalam pembahasan tersebut disiplin pegawai ini dapat diukur melalui indikator sebagai berikut : 

Masuk dan pulang kantor sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan.



Keluar kantor pada jam kerja atas seizin pimpinan.

26




Menyelenggarakan tugas pemerintahan dengan bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.



Menyelenggarakan pelayanan yang adil dan merata menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.



Melaksanakan tugas kedinasan dengan sungguh–sungguh dan bertanggung jawab.



Melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan sistim kerja yang ditetapkan.



Melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.



Memberikan laporan terhadap hasil kerja yang diperintahkan pimpinan.

9. Sistimatika Penulisan. BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, hipotesa, definisi konsep, definisi operasional, sistematika penulisan.

BAB II

: METODELOGI PENELITIAN Bab ini berisikan bentuk penelitian, lokasi penelitian,

27


populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengukuran skor, teknik analisa data. BAB III

: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Bab ini berisikan data – data atau karakteristik lokasi penelitian.

BAB IV

: PENYAJIAN DATA Bab ini berisikan penyajian data – data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan untuk di analisis.

BAB V

: ANALISA DAN INTERPRETASI Menganalisa data yang disajikan pada bab sebelumnya untuk diinterpretasikan selanjutnya.

BAB VI

: KESIMPULAN DAN SARAN

28


BAB I PENDAHULUAN. partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya

Recommend Documents