BAB I PENDAHULUAN. Penyelenggaraan

BAB I PENDAHULUAN

A.

Kebijakan Umum Peradilan Peradilan Militer merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman (di bawah Mahkamah Agung RI) yang berfungsi menegakkan hukum yang independen, efektif, efisien dan berkeadilan khususnya di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon

terhadap

penyesuaian tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur bahwa “Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun demikian struktur organisasi peradilan

militer

masih

mengacu

Surat

Keputusan Pangab Nomor :

Kep/01/P/I/1984 tanggal 21 Januari 1984 sub lampiran IV dari lampiran “K” tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer. Peradilan Militer dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan

Penyelenggaraan….

2 penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Berdasarkan Perubahan I Keputusan Panglima TNI

Nomor : KEP/6.a/X/2003 tanggal 8 April 2009 dan

Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Daftar Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer, Pengadilan Militer II-09 Bandung berkedudukan di Ibu Kota daerah propinsi Jawa Barat yaitu di Bandung dengan daerah hukum (jurisdiksi) meliputi seluruh daerah di Jawa Barat kecuali Kabupaten/Kota Bekasi dan Depok. Guna melaksanakan visi dan misinya sehingga terwujud badan peradilan yang ideal, Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2013 memiliki program Rencana Kerja Tahunan (RKT) meliputi pembinaan dan pengelolaan/manajemen organisasi serta pengawasan baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial. Program kerja ini diwujudkan meliputi : 1.

Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif

dan berkeadilan. 2.

Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang

dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 3.

Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi

yang jelas dan terukur. 3.

Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang

sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional. 4.

Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung

lingkungan

kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 5.

Mengelola dan

dengan kriteria

membina sumber daya manusia yang kompeten

obyektif,

sehingga tercipta personil peradilan

yang

berintegritas dan profesional. 6.

Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi,

dan jalannya peradilan. 7.

Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

8.

Memiliki manajemen

informasi

yang

menjamin

akun-tabilitas,

kredibilitas, dan transparansi. 9 B.

Modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu.

Visi Dan Misi Visi Pengadilan Militer II-09 Bandung : “Terwujudnya...

3 “Terwujudnya Pengadilan Militer II-09 Bandung yang Agung”. Misi Pengadilan Militer II-09 Bandung : a.

Menjaga kemandirian Pengadilan Militer II-09 Bandung.

b.

Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari

keadilan. c.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan, profesionalisme tenaga teknis

dan non teknis Pengadilan Militer II-09 Bandung. d.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer II-09

Bandung. C.

Rencana dan Strategis Tahun 2010-2014 Dalam rangka menunjang terealisasinya visi dan misi tersebut di atas, maka

Pengadilan Militer II-09 Bandung menentukan rencana strategis sebagai berikut : 1.

Tujuan Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian

Hukum,

Asas

Keterbukaan,

Asas

Proporsionalitas,

Asas

Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (good government) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, Penegakan hukum,

transparansi,

kesetaraan,

daya

tanggap,

wawasan

kedepan,

akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah. Adapun tujuan penyusunan Laporan Tahunan Perkara adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan tugas, terutama pelayanan teknis yudisial maupun non teknis yudisial sehingga dapat diukur tingkat efektifitas dan efisiensi dari langka-langkah yang telah dilaksanakan, sebagai modal menyusun upaya strategis untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan Pengadilan Militer II-09 Bandung secara utuh. Sehingga….

4 Sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam periode tahun 2010-2014 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan uraian sebagai berikut : a.

Kegiatan pelayanan hukum yang berkeadilan.

b.

Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan

perkara pada Pengadilan Militer II-09 Bandung. c.

Kegiatan peningkatan profesionalisme tenaga teknis dan non

teknis Pengadilan Militer II-09 Bandung. d.

Kegiatan peningkatan kredibilitas dan transparansi Pengadilan

Militer II-09 Bandung. e.

Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Militer

II-09 Bandung.

2.

Sasaran Hasil (result) yang diharapkan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi

dalam hal ini Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam waktu yang telah ditentukan (Renstra Tahun 2010 -2014) adalah sebagai berikut : a.

Peningkatan penyelesaian perkara

b.

Peningkatan tertib administrasi perkara

c.

Peningkatan kualitas SDM

d.

Peningkatan kualitas hasil pengawasan pada Pengadilan Militer

II-09 Bandung e.

Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap

peradilan (access to justice) f.

3.

Peningkatan sarana dan prasarana peradilan

Kebijakan dan Program Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi

dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan dan program yaitu : a.

Meningkatkan kualitas mutu pelayanan yang prima kepada

pencari keadilan, b.

Meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan,

c.

Meningkatkan kualitas putusan hakim bagi pencari keadilan.

d.

Mengeluarkan…

5 d.

Mengeluarkan izin pendidikan,

e.

Meningkatkan kualitas mutu pengawasan, pengendalian dan

pembinaan, f.

Melaksanakan penyuluhan hukum intern,

g.

Mengadakan penyuluhan hukum ektern,

h.

Peningkatan jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai,

i.

Penertiban administrasi dan manajemen SDM,

j.

Penertiban administrasi dan manajemen keuangan,

k.

Peningkatan tertib administrasi umum,

l.

Melaksanakan pemeliharaan barang inventaris negara,

m.

Mengadakan barang inventaris negara.

Pelaksanaan kebijakan Renstra di atas, akan diimplementasikan melalui program : a.

Peningkatan sarana pelayanan prima,

b.

Peningkatan sarana akuntabilitas pelayanan hukum,

c.

Peningkatan sarana percepatan pelayan prima,

d.

Pembaharuan radius dan biaya perkara,

e.

Peningkatan output peradilan,

f.

Peningkatan standar pelayanan prima,

g.

Peningkatan kualitas mutu pengawasan, pengendalian dan

pembinaan, h.

Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum bagi aparat

peradilan, i.

Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum bagi prujurit TNI,

j.

Peningkatan jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai,

k.

Penertiban administrasi dan manajemen SDM,

l.

Peningkatan plafon anggaran DIPA Pengadilan Militer II-09

Bandung, m.

Penertiban administrasi dan managemen keuangan,

n.

Peningkatan tertib administrasi umum,

o.

Peningkatan pemanfaatan sarana prasarana peradilan,

p.

Peningkatan sarana dan prasarana peradilan.

6 BAB II STRUKTUR ORGANISASI

A.

Penyusunan Alur Tupoksi. Penyusunan

alur

Tupoksi

mempersiapkan secara sistematis untuk

pada

hakekatnya

kegiatan - kegiatan

adalah yang

suatu akan

proses

dilakukan

mencapai sasaran/tujuan tertentu, yaitu Struktur organisasi pengadilan dalam

lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang ada saat ini masih mendasari Keputusan Pangab Nomor Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984, tentang PokokPokok Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer. dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menetapkan pengurusan bidang organisasi, administrasi dan finansial empat peradilan yang berada dibawah lingkungan Mahkamah Agung RI tetapi sampai saat ini masih dalam pembahasan Struktur Organisasi dan prosedur Peradilan Militer. Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah sebagai berikut : (terlampir).

KADILMIL Kolonel Chk Sugeng Sutrisno,SH,MH

WAKADILMIL Letkol Chk Parman N, SH

KATERA Kapten Chk Sukarto, SH

KATAUD Kapten Chk Dearby T. P., SH

KAURTU TAUD Kasman

KAURDAL TAUD

BAURTU TAUD 1. 2. 3. 4.

KAUR MINU -

-

BAURDAL TAUD

Sertu Cecep Supriyatna Serda Dian Irmawan Ade Suhara Wina Noviani Fatimah, ST

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4.

Siti Mariam Dewi Kurniawati Cahyati Ratnasari Kopda Rudi Setia Bhakti

MAJELIS HAKIM Kol Chk Sugeng Sutrisno, SH, MH Letkol Chk Parman Nainggolan, SH Letkol Chk Edi Purbanus, SH Letkol (Sus) Mirtusin, SH, MH Mayor Chk Sukardiyono, SH Mayor Chk (K) Nanik S, SH, MH Mayor Chk Agus Husin, SH Mayor Chk Yudi P.P., A.Md, SH

BAUR MINU 1. 2. 3.

Sri S Yuana Soebagio Eko Dinno Rinaldy

1. 2.

KAUR MINRADANG -

KAUR DOKPUSTAK -

BAUR MINRADANG

BAUR DOKPUSTAK

Serka Yayat S, S.H Priyadi

POKKIMMIL 1. Letkol Chk Edi Purbanus, SH 2. Letkol (Sus) Mirtusin, SH, MH 3. Mayor Chk Sukardiyono, SH 4. Mayor Chk (K) Nanik S, SH, MH 5. Mayor Chk Agus Husin, SH 6. Mayor Chk Yudi P.P., A.Md, SH

1. 2.

Muzaenab Suparjan

KAUR MINKU

-

BAUR MINKU 1. 2. 3.

Mudhofar Maruf, S.E Taryono, S.E Dani Mujabul Ahyar

7 Keterangan Gambar Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja di suatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer II-09 Bandung disusun sebagai berikut : 1.

2.

Unsur Pimpinan a.

Kepala Pengadilan Militer, disingkat Kadilmil

b.

Wakil Kepala Pengadilan Mliter disingkat Waka dilmil.

Unsur staf/Pembantu Pimpinan -

3.

Unsur staf/Pelayanan -

4.

Kepaniteraan, disingkat Tera.

Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Taud.

Unsur Pelaksana a.

Majelis Hakim.

b.

Kelompok Hakim Militer, disingkat Pokkimmil.

Pembagian tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut : Tugas Pokok : 1.

Kadilmil II-09 Bandung. a.

Kadilmil dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum, yang

berkedudukan pula sebagai Hakim Militer yang disingkat Kimmil, dengan tugas kewajiban sebagai berikut : 1)

Memberikan pertimbangan dan saran kepada Dirjen

Badilmiltun MARI hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya. 2)

Mengkoordinasikan,

mengawasi

dan

memberikan

pengarahan atas penyelenggaraan fungsi-fungsi Dilmil. 3)

Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan

dalam rangka memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Dilmil. 4)

Merencanakan,mempersiapkan

dan

mengatur

pe-

nyelenggaraan penyidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil. 5)

Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka

Dilmil dan para Kimmil sehingga dapat menjamin daya guna dan Keseimbangan…

8 keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmil. 6)

Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, grasi,

kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7)

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmil,

sebagai yang dimaksud dalam pasal 262 Undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. b.

Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan

kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas pembinaan Dilmil kepada Dirjen Badilmiltun MARI. 2.

Waka Dilmil II-09 Bandung a.

Waka Dilmil dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum yang

berkedudukan sebagai Kimmil dengan tugas kewajiban sebagai berikut 1.

Mengkoordinasikan

dan

mengawasi

semua

pekerjaan/kegiatan segenap usaha Dilmil. 2.

Menyampaikan pertimbangan dan saran staf.

3.

Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja

di lingkungan Dilmil. 4.

Mengerjakan tugas khusus dari Kadilmil.

5)

Mewakili

Kadilmil

apabila

Kadilmil

berhalangan

melaksanakan tugas kewajibanya. b.

Waka Dilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan

kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas kewajiban sebagai Waka Dilmil Kepada Kadilmil. 3.

Kepaniteraan a.

Tera dipimpin oleh seorang Pama ahli hukum sebagai Kepala

Tera, disingkat Katera, yang berkedudukan sebagai Panitera, dengan tugas kewajiban sebagai berikut : 1)

Menyelenggarakan

pengurusan

administrasi

perkara

sejak berkas perkara diterima oleh Dilmil. Pada saat ini telah mengacu pada buku II edisi 2007 pedoman teknis administrasi dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang diterbitkan oleh MARI. 2)

Menyelenggarakan…

9 2)

Menyelenggarakan penyimpanan berkas perkara baik

selama perkara-perkara yang bersangkutan masih dalam proses tingkat pertama oleh Dilmil maupun dalam proses kelanjutannya. 3)

Menyiapkan dan meneruskan permohonan banding, grasi,

kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4)

Mengatur

dan

mempersiapkan

penyelenggaraan

persidangan Dilmil. 5)

Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum.

6)

Menyelenggarakan notulen rapat-rapat Dilmil.

7)

Menyelenggarakan pengurusan arsip dan dokumen-

dokumen Dilmil. 8)

Menyelenggarakan Perpustakaan Dilmil.

9)

Mengatur pembagian pekerjaan di antara para Panitera.

10)

Bertindak sebagai Panitera dalam persidangan Dilmil atas

penunjukkan Kadilmil.

b.

11)

Menyelenggarakan urusan administrasi keuangan

12)

Mempersiapkan laporan-laporan Dilmil.

Tera terdiri dari 4 (empat) urusan, yang masing-masing dipimpin

oleh seorang Pama sebagai Kepala Urusan disingkat Kaur, dan berkedudukan sebagai Panitera, sebagai berikut : 1)

Urusan Administasi Perkara dan Persidangan, disingkat

Ur Minradang. 2)

Urusan Administrasi Umum, disingkat Ur Minu.

3)

Urusan Dokumentasi dan Perpustakaan, disingkat Ur.

Dok-pustak. 4) c.

Urusan Administrasi Keuangan, disingkat Ur. Minku.

Katera bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya selaku

Panitera dalam persidangan Dilmil kepada Hakim Ketua yang bersangkutan dan atas pelaksanaan tugas lainnya kepada Kadilmil. 4.

Taud a.

Taud dipimpin oleh seorang Pama Sarjana Hukum, sebagai

Kepala Taud, disingkat Kataud, dengan tugas kewajiban sebagai berikut : 1)

Menyelenggarakan…

10 1)

Menyelenggarakan

surat-menyurat

bagi

Dilmil

yang

meliputi : a)

Mengatur penyelesaian tulisan dinas termasuk

penerimaan dan pengirimannya, b)

Mengatur dan mengawasi pengamanan surat,

c)

Kontrol UKP, KGB Personil yang dalam proses

Dilmiltama, d)

Menggandakan tulisan dinas,

e)

Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum,

f)

Menyelenggarakan dinas caraka,

g)

Menyelenggarakan perpustakaan Dilmil,

h)

Menyelenggarakan

pengurusan

arsip

dan

dokumen-dokumen Dilmil serta mengecek kelengkapan surat kendaraan serta perawatan, i)

Mempersiapkan

laporan-laporan

Dilmil

seperti

bulanan, Tahunan, Program kerja dan LAKIP, j)

Membuat Daftar Bezetting Formasi TNI dan PNS

dan Susunan keluarga (daftar terlampir). 2)

Bertindak sebagai Panitera dalam persidangan Dilmil atas

penunjukkan Kadilmil, 3)

Melaksanakan dinas urusan dalam, termasuk kebersihan

dan keindahan, pengamanan dan pemeliharaan disiplin serta tata tertib, 4)

Menyelenggarakan perawatan personil dan materiil di

lingkungan Dilmil, 5)

Mengatur perumahan dan angkutan untuk keperluan

anggota dan dinas Dilmil, 6)

Mengatur penggunaan perlengkapan/ruangan kerja.

7)

Mengatur penerimaan tamu dan hal-hal yang bersifat

protokoler, 8)

Mengatur dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk

penyelenggaraan upacara, rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pengaturan khusus, yang diadakan Dilmil. b.

Taud terdiri dari 2 (dua) Urusan yang masing-masing dijabat oleh seorang Pama…

11 seorang Pama sebagai Pama Urusan, disingkat Kaur, sebagai berikut :

c.

1)

Urusan Tata Usaha, disingkat Urtu,

2)

Urusan Dalam, disingkat Urdal.

Kataud

bertanggung

jawab

atas

pelaksanaan

tugas

kewajibannya kepada Kadilmil, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Katera.

5.

Majelis a.

Majelis Hakim terdiri dari seorang Hakim Ketua yang serendah-

rendahnya berpangkat Mayor dan 2 (dua) orang hakim anggota yang terdiri dari Kimmil masing-masing serendahnya berpangkat sama serta dibantu oleh Panitera, dengan tugas kewajiban memeriksa dan memutus setiap perkara pidana yang diajukan kepadanya, menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, b.

Susunan Majelis Hakim dalam setiap persidangan ditetapkan

oleh Kadilmil, c.

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Majelis Hakim

menganut asas peradilan bebas, d.

Majelis Hakim bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan

kehakiman menurut peraturan perundang-undangan. 6.

Pok Kimmil a.

Pok Kimmil merupakan wadah dari Hakim Militer pada Dilmil

untuk melaksanakan tugas kewajibannya baik sebagai Hakim pada Dilmil maupun dalam memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi tehnis kepada Kadilmil, b.

Kelompok Hakim Militer pada Dilmil terdiri dari para Kimmil,

c.

Kimmil adalah seorang Pamen Sarjana Hukum dengan tugas

kewajiban sebagai berikut: 1)

Bertindak sebagai Hakim Ketua atau Hakim Anggota

dalam sesuatu persidangan Dilmil atas penunjukkan Kadilmil, 2)

Sebagai Hakim Ketua : a)

Mengetuai sidang Dilmil dalam memeriksa dan

mengadili….

12 mengadili perkara pidana yang diserahkan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, b)

Memberikan pertimbangan mengenai permohonan

grasi yang diajukan terhadap perkara yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang dipimpinnya. d.

Kimmil

bertanggung

jawab

atas

pelaksanaan

kekuasaan

kehakiman sesuai dengan perundang-undangan. e.

Kapasitas Pegawai Dalam organisasi Dilmil II-09 Bandung jumlah pegawai yang ada

sekarang tidak sesuai standard dengan volume pekerjaan dan kapasitas sehingga masih perlu penambahan personel pegawai, yang mana pelaksanaan pekerjaan untuk jenis pekerjaan tertentu sangat besar pengaruhnya terhadap penentuan kebutuhan pegawai, karena seorang pegawai berkewajiban untuk menyelesaikan suatu jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu.

B.

Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya (tupoksi), telah menetapkan Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka untuk mewujudkan adanya reformasi birokrasi di lingkungan peradilan dan sekaligus sebagai acuan (tata laksana) dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan Militer. Standart Operasional Prosedur di Pengadilan Militer II-09 Bandung disusun sebagai berikut :

Standar…..

13

KATAUD

Berkas perkara dari Otmil

Menerima berkas diteruskan ke Kadilmil (1 hari)

KADILMIL Menyerahkan berkas ke Katera utk di Register (1 hari)

KATERA Meneliti kelengkapan berkas (1 hari)

KADILMIL Menunjuk Majelis Hakim (1 hari)

Pendistribusian berkas kepada Majelis (2 hari) MAJELIS HAKIM Mempelajari berkas perkara

Terdakwanya ditahan

Terdakwanya tidak ditahan

Majelis memeriksa & mempelajari berkas Perkara biasa 3 hari Perkara tertentu 3 hari

Majelis memeriksa & mempelajari berkas Perkara biasa 3 hari Perkara tertentu 6 hari

Pelaksanaan sidang sampai putus Perkara biasa 2 bulan Perkara tertentu 3 bulan

Pelaksanaan sidang sampai putus Perkara biasa 3 bulan Perkara tertentu 5 bulan

Minutasi perkara (7/14/30 hari)

Minutasi perkara (7/14/30 hari)

Pendistribusian/mengirimkan salinan put & minutasi ke Papera, Ankum, Otmil dan POM, Terdakwa/PH CATATAN : 1. Untuk perkara Lalin mulai dicatat dalam buku Register sampai dengan putus paling lambat 7 hari sesudah bukti pelanggaran diterima. 2. Untuk perkara tertentu Minutasi putusan dalam tenggang waktu 30 hari. 3. Dilmil/ti yang kondisi geografis/wilayah hukumnya luas, penyelesaian perkara sejak diregister sampai dengan diputus maksimal 6 (enam) bulan.

14 a.

Perkara Biasa 1)

Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam (Kataud) Pengadilan

Militer menerima Pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer dan menyerahkan kepada Kadilmil dalam tenggang waktu 1(satu) hari kerja. 2)

Kadilmil mendisposisi berkas perkara kepada Katera untuk diteliti

dalam tenggang waktu 1(satu) hari kerja. 3)

Katera memeriksa Kelengkapan berkas perkara dan Registrasi

dalam tenggang waktu 1 (satu) hari kerja. 4)

Kepala Pengadilan Militer menunjukan Majelis Hakim dan

Panitera, Penyerahan Berkas Perkara kepada Majelis Hakim dalam tenggang waktu 2 (dua) hari kerja. 5)

Penetapan hari

sidang dan

Penetapan Penahanan

(jika

Terdakwa ditahan) dalam tenggang waktu 1 (satu) hari kerja. 6)

Penyerahan Penetapan Hari sidang dan Penetapan Penahanan

kepada Oditur Militer dalam tenggang waktu 1 (satu) hari kerja. 7)

Hakim Ketua sebagai pembaca pertama mempelajari berkas

perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota I dalam tenggang waktu 1 (satu) hari kerja untuk perkara biasa dan 2 (dua) hari kerja untuk perkara tertentu (untuk terdakwanya ditahan perkara biasa 1(satu) hari dan perkara tertentu 1 (satu) hari. 8) Hakim Anggota I selaku pembaca kedua mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota II dalam tenggang waktu 1 (satu) hari kerja untuk perkara biasa dan 2 (dua) hari kerja untuk perkara tertentu (untuk terdakwanya ditahan perkara biasa 1 (satu) hari dan perkara tertentu 1 (satu) hari. 9)

Hakim Anggota II selaku pembaca kedua mempelajari berkas

perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Ketua

dalam

tenggang waktu 1 (satu) hari kerja untuk perkara biasa dan 2 (dua) hari kerja untuk perkara tertentu (untuk terdakwanya ditahan perkara biasa 1 (satu) hari dan perkara tertentu 1 (satu) hari. 10)

Pelaksanaan sidang sampai dengan perkara diputus untuk

perkara biasa yang terdakwanya ditahan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan, untuk perkara tertentu selambatlambatnya paling lama 3 (tiga) bulan. Untuk….

15 11)

Untuk perkara biasa yang terdakwanya tidak ditahan dalam

tenggang waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, dan untuk perkara tertentu dalam tenggang waktu 5 bulan. 12)

Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan

diucapkan pada hari itu juga. 13)

Panitera wajib menyelesaikan Petikan putusan kepada Katera

pada hari itu juga atau dalam tenggang waktu hari kerja berikutnya. 14)

Katera menyampaikan petikan putusan kepada Oditur Militer,

Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam tenggang waktu 1 hari kerja. 15)

Penyelesaian Minutasi perkara selesai dalam tenggang waktu

14 hari kerja. 16)

Khusus Putusan Sela yang bukan putusan akhir Minutasi

diselesaikan dalam tenggang waktu 7 hari kerja. 17)

Terhadap perkara tertentu Minutasi putusan diselesaikan dalam

tenggang waktu 30 hari. 18)

Terhadap perkara desersi yang akan diperiksa dan diputus

secara in absensia, namun Terdakwa hadir di persidangan Majelis Hakim

memutus perkara untuk dikembalikan kepada Oditur Militer

dalam tenggang waktu 1 hari kerja. b.

Prosedur Pengajuan Banding 1)

Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan

atau diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, dalam tenggang waktu 7 hari kerja. 2)

Pemohon banding dapat membuat Memori Banding.

3)

Panitera membuat Akte Permohonan Banding dalam tenggang

waktu 7 hari kerja. 4)

Bagi Terdakwa yang ditahan, pemberitahuan banding kepada

Pengadilan Militer harus disampaikan pada hari itu juga atau dalam tenggang waktu pada hari kerja berikutnya. 5)

Dalam hal terdakwa menyerahkan memori banding, Panitera

membuat Akte menerima Memori Banding dalam tenggang waktu 1 hari. 6)

Membuat Akte Penyerahan Kontra Memori Banding dalam

tenggang waktu 1 hari. 7)

Untuk….

16 7)

Memberitahukan

kepada

Pemohon

dan

Termohon

untuk

mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 1 hari. 8)

Membuat Akte telah mempelajari berkas yang ditandatangani

Panitera dan Pemohon/Termohon dalam tenggang waktu 1 hari. 9)

Mengirimkan berkas perkara ke Dilmilti (Bundel A dan Bundel B)

dalam tenggang waktu 14 hari. 10)

Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada pihak lain dilakukan

dalam tenggang waktu 1 hari kerja setelah pernyataan banding diterima. 11)

Minutasi perkara banding harus diselesaikan oleh Panitera

dalam tenggang waktu

7 hari kerja setelah permohonan banding

diajukan. 12)

Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Militer Tinggi,

dilakukan sejak adanya pernyataan Banding (tanpa harus menunggu Memori Banding), dalam tenggang waktu 14 hari kerja. 13)

Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh Pemohon

sebelum diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Militer dan pihak lainnya pada hari itu juga atau dalam tenggang waktu pada hari kerja berikutnya. 14)

Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy masing-

masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap. c.

Prosedur Pengajuan Kasasi : 1)

Permohonan Kasasi dapat diajukan dalam batas waktu 14 hari

kerja. 2) waktu 3)

Panitera membuat Akte Permohonan Kasasi dalam tenggang 1 hari kerja. Bagi Terdakwa yang ditahan, pemberitahuan kasasi kepada

Mahkamah Agung harus disampaikan pada hari itu juga atau dalam tenggang waktu pada hari kerja berikutnya. 4)

Terdakwa wajib menyerahkan memori kasasi, Panitera membuat

Akte menerima Memori Kasasi dalam tenggang waktu 1 hari. 5)

Membuat Akte Penyerahan Kontra Memori Kasasi dalam

tenggang waktu 1 hari. 6) Memberitahukan….

17 6)

Memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon Kasasi untuk

mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 1 hari (dalam hal tempat tinggal pemohon jauh dari kedudukan Pengadilan Militer Tinggi tenggang waktu 5 hari). 7)


Panitera dan Pemohon/Termohon dalam tenggang waktu 1 hari. 8)

Mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung (Bundel A

dan Bundel B) dalam tenggang waktu 1 hari. 9)

Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada pihak lain dilakukan

dalam tenggang waktu 1 hari kerja setelah pernyataan kasasi diterima. 10)

Pemberitahuan

kasasi

kepada

Mahkamah

Agung

harus

disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, dalam tenggang waktu pada hari kerja berikutnya. 11)

Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung dilakukan

sejak pernyataan Kasasi diterima dalam tenggang waktu 30 hari kerja. 12)

Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak

dilampirkan, maka berkas dinyatakan tidak lengkap. d.

Prosedur Pengajuan Peninjauan Kembali : 1)

Permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh terpidana/ahli

waris/Oditur Militer. 2)

Panitera membuat Akte Permohonan Peninjauan Kembali dalam

tenggang waktu 1 hari kerja. 3)

Bagi Terpidana yang ditahan,

pemberitahuan

Peninjauan

Kembali kepada Mahkamah Agung harus disampaikan pada hari itu juga atau dalam tenggang waktu pada hari kerja berikutnya. 4)

Terpidana

wajib

menyerahkan

alasan-alasan

permohonan

Peninjauan Kembali (Novum), Panitera membuat Akte menerima permohonan Peninjauan Kembali dalam tenggang waktu 1 hari. 5)

Katera melaporkan permohonan Peninjauan Kembali kepada

Kadilmil dalam tenggang waktu 1 hari. 6)

Kadilmilti membuat Penetapan Hakim dalam tenggang waktu

1 hari. 7)

Hakim Ketua membuat penetapan hari sidang dalam tenggang

waktu 1 hari. 8) Memberitahukan…

18 8)

Memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk

mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 1 hari (dalam hal tempat tinggal pemohon jauh dari kedudukan Pengadilan Militer Tinggi tenggang waktu 5 hari). 9)


Panitera dan Pemohon dalam tenggang waktu 1 hari. 10)

Majelis Hakim mempelajari berkas perkara Peninjauan Kembali

dalam tenggang waktu 3 hari. 11)

Pelaksanaan sidang Peninjauan Kembali dan membuat Berita

Acara Pemeriksaan serta Berita Acara Pendapat dalam tenggang waktu 3 hari. 12)

Mengirimkan berkas perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah

Agung dalam tenggang waktu 1 hari. 13)

Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali kepada pihak

lain dilakukan dalam tenggang waktu 1 hari kerja setelah pernyataan Peninjauan Kembali diterima. 14)

Pemberitahuan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung

harus disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, dalam tenggang waktu pada hari kerja berikutnya. 15)

Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung dilakukan

sejak pernyataan Peninjauan Kembali diterima dalam tenggang waktu 30 hari kerja 16)

Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak

dilampirkan, maka berkas dinyatakan tidak lengkap. e.

Prosedur Pengajuan Grasi : 1)

Permohonan Grasi diajukan oleh Terpidana atau Keluarganya

sesuai ketentuan UU Grasi. 2)

Panitera

melaporkan

adanya

permohonan

grasi

kepada

Kadilmilti setelah meneliti kelengkapan persyaratan perkara grasi dalam tenggang waktu 1 hari kerja. 3)

Panitera mempersiapkan surat pengantar permohonan grasi

yang ditujukan kepada Presiden melalui Mahkamah Agung dalam tenggang waktu 1 hari kerja . 4)

Panitera mengirimkan berkas perkara grasi dalam tenggang

waktu 20 hari kerja.

19 BAB III KEADAAN PERKARA

A.

Penyelesaian Perkara Penyelesaian perkara tingkat pertama dilaksanakan sesuai skala prioritas,

dimana perkara yang terdakwanya berada dalam tahanan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berkas perkaranya diterima. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyelesaian perkara melampaui jangka waktu penahanannya. Sesuai Program Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2013 dapat menyelesaikan perkara Kejahatan dan Pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit TNI

yang berpangkat Prajurit Dua sampai dengan

Kapten sebagai berikut : 1.

Perkara Kejahatan

Vol. perkara

a

Sisa perkara Tahun 2012

=

53 perkara

b

Perkara masuk Tahun 2013

= 257 perkara

c

Perkara diputus Tahun 2013

= 286 perkara

d

Perkara yang dilimpahkan ke Dilmil lain Th.2013

=

1 perkara

e

Perkara yang dikembalikan ke Otmil Th.2013

=

1 perkara

f

Sisa perkara tahun 2013

=

22 perkara

Perkara PelangPerkara 2 Perkara Pelanggaran a


=

- perkara

b

Perkara masuk tahun 2013

=

8 perkara

c

Perkara diputus tahun 2013

=

8 perkara

d

Perkara yang dilimpahkan ke Dilmil lain Th.2013

=

- perkara

e


=

- perkara

3

Upaya Hukum a

Perkara banding tahun 2013

=

40 Perkara

b

Perkara Kasasi tahun 2013

=

26 Perkara

c

Perkara Grasi Tahun 2013

=

- Perkara

d

Perkara Peninjauan Kembali tahun 2013

=

1 Perkara

e

Perkara Perlawanan tahun 2013

=

- Perkara

20 Dari sisa perkara kejahatan tahun 2013 dan perkara kejahatan masuk tahun 2013 sejumlah 320 (Tiga ratus dua puluh) Pengadilan Militer II-09 Bandung, dapat menyelesaikan sebanyak 286 (Dua ratus delapan puluh enam) perkara kejahatan, sehingga indikator kinerja utama dalam penyelesaian perkara mencapai 88, 75 %, sedangkan yang berkas yang dikembalikan ke Otmil II-09 Bandung dan dilimpahkan ke Pengadilan Militer lain sebanyak 2 (dua) perkara atau mencapai 0, 63 %. Sisa perkara kejahatan yang belum diputus sebanyak 22 (dua puluh dua) perkara didominasi oleh perkara desersi yang terdakwanya melarikan diri (In Absentia) sehingga harus ditempuh tahapan prosedur penyelesaian perkara sebagaimana Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sedangkan perkara pelanggaran diputus sejumlah 8 (delapan) perkara dari 8 (delapan) perkara yang masuk atau capaian sebesar 100 %. Sebagai upaya untuk meningkatkan pencapaian penyelesaian perkara, dan merupakan Program Kerja Tahun Anggaran 2013, Sidang keliling Pengadilan Militer II-09 Bandung dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu : 1)

Pada tanggal 8 September 2013 sampai dengan 12 September 2013

dilaksanakan persidangan keliling di Garut dengan rencana sidang sebanyak 9 (sembilan) perkara kejahatan dan diputus

5 (lima)

perkara, dengan

anggaran biaya sebesar Rp. 17.250.000,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 2)

Pada tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan 13 Desember 2013

dilaksanakan persidangan keliling di Cirebon dengan rencana sidang sebanyak 8 (delapan) perkara kejahatan dan diputus 5 (lima) perkara, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

B.

Pencapaian Kinerja Penyelesaian Perkara. Adapun pencapaian kinerja penyelesaian perkara kejahatan putus Tahun

Anggaran 2013 dicapai sebesar 110 %, diperoleh dari target Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) perkara sedangkan realisasi perkara kejahatan putus sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) perkara. Sedangkan perkara pelanggaran putus sejumlah 8 (delapan) perkara dari perkara 8 (delapan) perkara yang masuk atau capai sebesar 100 %. Adapun sisa perkara kejahatan saat ini sebanyak 22 (dua puluh dua) perkara merupakan perkara baru dan perkara In Absensia yang akan disidangkan pada bulan Januari 2014.

21 BAB IV PENGAWASAN

A.

Pengawasan Internal Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi managemen yang bertujuan

untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana kerja yang telah digariskan. Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai kawal depan (provost) Mahkamah Agung RI dalam melakukan pengawasan senantiasa berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Tugas pokok Pengadilan Militer II-09 Bandung selain mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam tingkat pertama adalah melakukan pengawasan. Ada tiga hal yang menjadi obyek pengawasan Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan, bidang administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada pencari keadlian, dan bidang perilaku pejabat peradilan (Hakim dan Panitera) untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi Hakim. 1.

Pengadilan Militer II-09 Bandung malakukan pengawasan internal yang

meliputi pengawasan fungsional bidang masing-masing : a. Bidang Manajemen Peradilan. b. Bidang Administrasi Putusan. c. Bidang Administrasi Keuangan. d. Bidang Pelayanan Umum. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah sebagai hakim pengawas terhadap para hakim yang berada dibawah pengawasan Pengadilan Militer II-09 Bandung, Memonitor tentang tingkah laku dan perbuatan para Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial maupun tingkat mental yang baik di jajaran wilayah Pengadilan Militer II-09 Bandung,

Kadilmil

II-09

Bandung

juga

menindaklanjuti

pengaduan

masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat peradilan, dengan mencari informasi, melakukan penelitian dan penelaahan Hakim Pengawas…

22 Hakim Pengawas terhadap

yang

ditunjuk

telah

melakukan

pengawasan

bidang-bidang tugas Pengadilan Militer II-09 Bandung,

yang

kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Katera / Kataud dan staf serta dilaporkan kepada Kadilmil. Dalam rangka pembinaan personil pada hari Senin minggu pertama setiap bulan diadakan jam Komandan guna memberikan pengarahan terhadap anggota mengenai tugas pokok dan disiplin dalam menjalankan tugas serta mengevaluasi program / hasil kerja yang berjalan. Demi tertibnya administrasi perkara, Dilmil II-09 Bandung telah melaksanakan minutasi penjilidan berkas perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan terketik rapi serta membuat himpunan Petikan Putusan, Putusan dan Berita Acara Sidang setiap Triwulan untuk dijadikan dokumen/arsip dan salinan putusan dikirim kepada Papera, Otmil, Ankum dan POM Penyidik (vide pasal 196 ayat (3) Undang-Undanng 31 Tahun 1997) sedangkan himpunan petikan putusan dikirim kepada Dirjen Badilmiltun, Dilmiltama dan Dilmilti II Jakarta pada kesempatan pertama, sedang untuk tertib administrasi keuangan perkara dan persiapan akan dilaksanakannya pemeriksaan keuangan oleh BPK, maka Hakim Pengawas Bidang dan Koordinator Pengawas telah melakukan pemantauan dan pemeriksaan keuangan perkara Pengadilan Militer II-09 Bandung.

2.

Tujuan diadakannya pengawasan adalah : a.

Agar penyelanggaraan tugas sesuai dengan perencaan dan

dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan penilaian apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan dapat di jadikan acuan untuk perencanaan/pengembangan dimasa yang akan datang. b.

Mencegah

sedini

mungkin

terjadinya

In

efisiensi

yang

mengakibatkan pemborosan, kebocoran, atau penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang serta perlengkapan milik Negara sehingga pembinaan aparatur menghasilkan pemerintahan yang besih, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

B.

Pengawasan…

23 B.

Pengawasan Eksternal Hakim Pengawas dan pengamat pada Pengadilan Militer II-09 Bandung

sesuai amanat dari pasal 262 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pada Pengadilan Militer II-09 Bandung pelaksanaan tugas Hakim Wasmat yang dilaksanakan secara administrasi dan konkret dengan cara melakukan kunjungan ke Lemmasmil Cimahi secara berkala tiap akhir Triwulan II dan Triwulan IV atau disesuaikan dengan kebutuhan.

24 BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A.

Sumber Daya Manusia 1.

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Personel Pengadilan II-09 Bandung tahun 2013 sebagai tenaga teknis

yudisial sebanyak 10 (sepuluh) orang adalah sebagai berikut : a. Pokkimmil

:

8 (delapan) orang yaitu : 1) Sugeng Sutrisno,S.H. MH, Kolonel Chk NRP. 1910006941265. 2) Parman Nainggolan, SH Letkol Chk Nrp. 33849. 3) Edi Purbanus, SH Letkol Chk Nrp. 539835 (Kimmil Gol. V). 4) Mirtusin, SH.MH Letkol Sus Nrp. 520881 (Kimmil Gol. V). 5) Sukardiyono, SH Mayor Chk NRP. 591675 (Kimmil Gol. VI). 6)

Nanik Suwarni, SH Mayor Chk (K) NRP. 548707 (Kimmil Gol. VI).

7)

Agus Husin, SH Mayor Chk Nrp. 636562 (Kimmil Gol. VI).

8) Yudi Pranoto A, SH Mayor Chk NRP. 11990019321274 (Kimmil Gol. VI). b.

Panitera

:

2 (dua) orang yaitu : 1)

Kapten Chk Sukarto, SH NRP. 292008-

6871068 2)

Kapten Chk Dearby T Peginusa, SH

NRP. 11030011271278. Dilmil

II-09

Bandung

dalam

melaksanakan

persidangan

telah

membentuk 4 (empat ) tim (A,B,C dan D) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : W2-Mil.02/11/SKEP/XI/2013 tanggal 1 November 2013 tentang Pembentukan Tim Majelis Hakim Yang Bersidang Di Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai berikut :

25 1).

2)

3).

4)

Tim A terdiri dari : -

Kolonel Chk Sugeng Sutrisno, SH.MH Nrp. 1910006941265.

-

Letkol Sus Mirtusin, SH.MH Nrp. 520881.

-

Mayor Chk Agus Husin, SH Nrp. 636562.

Tim B terdiri dari : -

Letkol Chk Parman Nainggolan, SH Nrp. 33849

-

Letkol Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835

-

Mayor Chk Yudi Pranoto A, SH Nrp. 11990019321274

Tim C terdiri dari : -

Letkol Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835

-

Mayor Chk Chk (K) Nanik Sunarni, SH.MH Nrp. 548707

-

Mayor Chk Yudi Pranoto A, SH Nrp. 11990019321274

Tim D terdiri dari : -

Letkol Sus Mirtusin, SH.MH Nrp. 520881

-

Mayor Chk Sukardiyono, SH Nrp. 591675

-

Mayor Chk Agus Husin, SH Nrp. 636562

Dengan demikian Hakim pada Pengadilan Militer II-09 Bandung berjumlah 8 (delapan) orang dan Panitera berjumlah 2 (dua) orang.

2.

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Dalam Tahun 2013 personil Dilmil II-09 Bandung berjumlah 40 (empat

puluh) orang terdiri dari 15 (empat belas) orang Militer dan 15 (lima belas) orang PNS, 2 (dua) orang Pamen BP dan 8 (delapan) orang tenaga kontrak/honorer sesuai Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : W2-Mil.02/01A/PPK/I/2013 s/d Nomor : W2-Mil .02/01-H/PPK/I/2013 tanggal 2 Januari 2013, masing-masing anggota menduduki jabatan sebagai berikut : -

Kadilmil

:

Sugeng Sutrisno, S.H. MH, Kolonel Chk NRP. 1910006941265.

-

Waka Dilmil

:

Parman Nainggolan, SH Letkol Chk Nrp. 33849.

-

Katera

:

Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068

-

Kataud

:

Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278 (merangkap Panitera) -

Bamin Tera ….

26 -

Bamin Tera

:

1) Yayat Sudrajat, SH Serka NRP. 21010218101278. 2) Cecep Supriyatna Sertu NRP. 32940482491173

-

Kaurtu

:

Kasman, Penata Tk.I III/d Nip.195807221983101001 .

-

Ba Urdal

:

Dian Irmawan Sertu Nrp. 21070582611285

-

Taban Taud

:

Rudi S. Bhakti Kopda Nrp. 31990422881079

-

Staf Taud

:

1)

Siti

Mariam

Penata

Muda

Tk.I

III/b

NIP.19590726983102001 2)

Suparjan

Penata

Muda

III/a

NIP.

196611221993011001 3)

Dinno Rinaldy Penata Muda III/a NIP.

197505022006041002 4)

Wina Noviani Fatimah, ST Penata Muda

III/a Nip.1986110120112009 5)

Cahyati Ratnasari Pengatur Tk.I II/d NIP.

978103 111998032002 6)

Ade Suhara Pengatur Tk.I II/d NIP.

196612091988031004 7)

Dani

Mujabul

Ahyar

Pengatur

II/c

NIP.197911282001121003 -

Staf Tera

:

1) Sri Supiyati Yuana Penata Muda Tk.I III/b III/b NIP. 196011041985032002 2)

Muzaenab Penata Muda Tk.I III/b III/b

NIP.196607091991032001 3)

Priyadi

Penata

Muda

III/a

NIP.

197004211992031001 4)

Subagio Eko Saputro Pengatur Tk.I II/d

NIP.196408271998031001 5)

Dewi Kurniawati Pengatur Tk.I II/d NIP.

96807141997012001 -

Staf Keuangan

:

1)

Mudhofar Ma’ruf Penata Muda III/a NIP.

197110191992031002. 2)

Taryono,

SE

Penata

Muda

III/a

27 NIP.197907182009121004

(Penata

laporan

keuangan). -

Pamen Dilmiltama BP : Erwin Kristiono, SH. MH Mayor Sus NRP. 527136 dan Dendi Sutiyoso S. S., SH Mayor Chk NRP. 21940113631072.

-

-

-

Tenaga Pramubakti

Tenaga Satpam

:

:

1)

Siswantoro

2)

Imat Rohimat

3)

Saripudin

4)

Dhani Handayana

1)

Dikdik

2)

Iman Sadarman Humendru.

3)

Yudi Wahyudin

4)

Latfullah sulaeman

Tim Teknologi Informasi Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer II-

09 Bandung Nomor : W2-Mil.02/033/Sprin/I/2014 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Website Pengadilan Militer II-09 Bandung : Penanggung Jawab

Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Kolonel Chk Sugeng Sutrisno, SH, MH

Dewan Pakar

Kelompok Hakim Militer Pengadilan Militer II-09 Bandung

Pimpinan Redaksi

Katera Pengadilan Militer II-09 Bandung Kapten Chk Sukarto, SH

Sekretaris Redaksi

Kataud Pengadilan Militer II-09 Bandung Kapten Chk Dearby T Peginusa, SH

Dewan Redaksi

Seluruh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pengadilan Militer II-09 Bandung

Tim Redaktur Admin Web Portal dan Publikasi Putusan

PNS Wina Noviani Fatimah, ST Serka Yayat Sudrajat, SH PNS Mudhofar Maruf, SE

Admin Sistem Administrasi Perkara dan SIAD Dilmil

PNS Cahyati Ratnasari PNS Dani Mujabul Ahyar Serka Yayat Sudrajat, SH

Admin Sistem Kepegawaian

PNS Dewi Kurniawati PNS Cahyati Ratnasari

Admin Sistem Keamanan

PNS Taryono, SE PNS Sri Supiyati Yuana

Admin Sistem Kearsipan

PNS Wina Noviani Fatimah, ST PNS Muzaenab

Perawatan

PNS Subagyo Eko Saputro PNS Priyadi

28 Jumlah tenaga non teknis tersebut diatas, termasuk tenaga teknis, karena rangkap jabatan.

3.

Pensiun, mutasi, Pendidikan dan Kenaikan Pangkat : a.

Pensiun

:

b.

Mutasi

:

1).

NIHIL.

Berdasarkan Surat Tugas Badilmiltun Nomor : 128/

DJMT.2/Ratgas/XI/2012 tanggal 19 November 2012 tentang pelaksanaan pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atas nama Kapten Chk Sukarto NRP. 2920086871068 dari jabatan Katera Dilmil III-14 Denpasar menjadi Katera Dilmil II-09 Bandung.

2)

Berdasarkan Surat Tugas Badilmiltun Nomor : 05/

DJMT.2/Ratgas/I/2013

tanggal

28

Januari

2013

tentang

pelaksanaan pemberhentian dari dan pengangkat an dalam jabatan di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atas nama Serka (K) Sari Yahayu, SH Nrp. 21000147090780 dari jabatan Baurtu Tera Dilmil III-16 Makasar menjadi Baurtu Tera Dilmil II-09 Bandung.

3).

Berdasarkan Surat Perintah Ka Dilmiltama Nomor :

Sprin/60A/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang pengangkatan LETKOL CHK SUGENG SUTRISNO, SH. MH NRP. 1910006941265 dari jabatan Ps. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung menjadi Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung.

4).


Sprin/103/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 tentang Perintah tugas dan jabatan pokoknya sehari-hari merangkap sebagai Pjs. Kadilmil III-15 Kupang atas nama Letkol Chk Sutrisno, SH Nrp. 569764

5).

Berdasarkan…

29 5).


Sprin/221/IX/2013 tanggal 13 September 2013 tentang perintah pelaksanaan pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atas nama Kapten Chk Dani Subroto Nrp. 2920087370171 dari jabatan Kataud Dilmil II-09 Bandung menjadi Katera Dilmil III-17 Manado.

6).


Sprin/230/IX/2013

tanggal

Pemberhentian dari

18

September

jabatan Anggota

2013

tentang

Pokkimmil

Gol. VI

Pengadilan Militer II-09 Bandung dan Pengangkatan dalam jabatan baru sebagai Anggota Pokkimmil Gol. V Pengadilan Militer III-12 Surabaya An. Mayor Chk MR. Jaelani, SH Nrp. 5222360.

7).


Sprin/241/IX/2013tanggal Pemberhentian

dari

30

jabatan

September Anggota

2013

Pokkimmil

tentang Gol.

VI

Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan Pengangkatan dalam jabatan baru sebagai Anggota Pokkimmil Gol. V Pengadilan Militer II-09 Bandung An. Mayor Chk Sukardiyono, SH Nrp. 591675.

8).

Berdasarkan Surat Perintah Ka Dilmiltama Nomor : Sprin/

268/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dari jabatan Anggota Pokkimmil Gol. VI Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Pengangkatan dalam jabatan baru sebagai Anggota Pokkimmil Gol. V Pengadilan Militer II-09 Bandung An. Mayor Chk (K) Nanik Suwarni, SH.MH Nrp. 548707 dan Mayor Chk Yudi Pranoto A, SH NRP. 11990019321274 dari jabatan Pokkimmil Go. VI Pengadilan Militer Banda Aceh menjadi Anggota Pokkimmil Gol. VI Pengadilan Militer II-09 Bandung.

9).

Berdasarkan….

30 9).


Sprin/280/XI/2013 tangtanggal 6 November 2013 tentang perintah pelaksanaan tugas sebagai Pamen Dilmiltama Bp Dilmil II-09 Bandung

An. Mayor Sus Erwin Kristiono, SH.MH Nrp.

527136 sambil menunggu keputusan definitif, untuk mengikuti cakim.

10).


Sprin/293/XI/2013 tanggal 22 November 2013 tentang perintah pelaksanaan tugas sebagai Pamen Dilmiltama Bp Dilmil II-09 Bandung

Mayor

Chk

Dendi

Sutiyoso.S.S,

SH

NRP.

21940113631072 sambil menunggu keputusan definitif .

c.

Pendidikan dan Latihan : 1).

Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil II-09 Bandung

Nomor : W2-Mil.02/55/Sprin/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang perintah melaksanakan kegiatan Pelatihan Pengadaan barang dan jasa atas nama Sertu Dian Nrp. 21070582611285 dkk 1 (satu) orang yang dilaksanakan sejak tanggal 18 Maret 2013 swampai dengan tanggal 22 Maret 2013 bertempat di Ciater SPA Hotel Jl. Raya CiaterLembang Jabar

2).


Nomor : W2-Mil.02/21/Sprin/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang perintah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Keuangan atas nama Letkol Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 dkk 6

(enam)

orang yang dilaksanakan sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 bertempat di Hotel Horizon Bekasi.

3).


Nomor : W2-Mil.02/22/Sprin/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang perintah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hakim dan Panitera Gabungan diwilayah Hukum Dilmilti I, II dan III atas

nama Letkol…

31 nama Letkol Chk Sugeng Sutrisno, SH.MH Nrp. 1910006941265 dkk 2 (dua) orang yang dilaksanakan sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 bertempat di Hotel Mercury Ancol Jakarta Utara.

4).


Nomor : W2-Mil.02/23/Sprin/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang perintah melaksanakan kegiatan Bimbingan

Teknis

Hakim

Militer guna meningkatkan kemampuan dan integritas Hakim Militer dalam menyelesaikan perkara atas nama Mayor Sus Mirtusin, SH.MH Nrp. 520881 dkk 1 (satu) orang yang dilaksanakan sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan tanggal 5 Juni 2013 bertempat di Hotel Pandanaran Semarang.

5).


Nomor : W2-Mil.02/24/Sprin/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang perintah melaksanakan kegiatan Bimbingan

Teknis Ke-

tatalaksanaan perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer atas nama Sertu Dian Irmawan Nrp. 21070582611285 dkk 1 (satu) orang yang di laksanakanm

sejak

tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal

2013

21

Juni

bertempat di Hotel Ina Garuda Yogyakarta.

6).


Nomor : W2-Mil.02/30/Sprin/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang perintah mengikuti Susbamin Undang TA. 2013 atas nama

Serka Yayat Sudrajat, SH NRP. 2101218101278 yang

dilaksanakan sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013 bertempat di Pusdikkum Jl. Kyai Tapa Grogol Jakarta Barat.

7).


Nomor : W2-Mil.02/31/Sprin/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang perintah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Bimbingan…

32 Bimbingan

Teknis

Panitera

Militer

Guna

meningkatkan

Kemampuan Paniter Militer dalam Pembuatan Berita Acara Sidang dan Minutasi Berkas Perkara yang berkwalitas atas nama Kapten Chk Sukarto, SH NRP. 292000086871068 yang dilaksanakan sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d tanggal 23 Agustus 2013 di Hotel Arjuna Jl. P Mangkubumi No. 44 Yogyakarta.

8).


Nomor : W2-Mil.02/32/Sprin/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang perintah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis SOP dan Keuangan di wilayah Hukum Dilmilti II Jakarta atas nama Letkol Chk Sugeng Sutrisno, SH.MH Nrp. 1910006941265 dkk 2 (dua) orang yang dilaksanakan sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 30 Agustus 2013 di Wina Hotel Kute Denpasar Bali.

9).


Nomor : W2-Mil.02/38/Sprin/IX/2013 tanggal 16 September 2013 tentang

perintah

melaksanakan

kegiatan

Koordinasi

dan

Akuntasi Data SAKPA dan SIMAK - BMN serta Reviu Laporan Keuangan Semester I/TA 2013 Tingkat Koordinasi Wilayah Jawa Barat TA. 2013 atas nama Priyadi PNS.III/B NIP.197004211992031001 dkk 1 (satu) orang yang dilaksanakan sejak tanggal 25 September 2013 s.d tanggal 27 September 2013 di

The

Majesty Jl. Surya Sumantri No. 91 Bandung.

10).


Nomor : W2-Mil.02/42/Sprin/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang perintah mengikuti Binbingan Teknis Sertifikasi atas nama Dino Rinaldo Pns. III/A Nip. 197505022006041002 dkk 1 orang yang dilaksanakan sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 bertempat di Hotel Hprison Bekasi 11).

Berdasarkan…

33 11).


Nomor : W2-Mil.02/44/Sprin/XI/2013 tanggal 6 November 2013 tentang

perintah

melaksanakan

kegiatan

Pelaksanaan

Monitoring dan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam rangka perkembangan sisi informasi Peradilan di wilayah Provinsi Jawa Barat atas nama Serka Yayat Sudrajat, SH Nrp. 21010218101278 yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2013.

12).


Nomor : W2-Mil.02/49/ Sprin/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 tentang perintah Mengikuti Pengarahan dalam

rangka

Pembinaan Pengawasan dan Evaluasi Program Kerja Dilmilti II Jakarta dan jajarannya An. Kolonel Chk Sugeng Sutrisno, SH.MH

Nrp.

1910006941265

dkk

1

(satu)

orang

yang

dilaksanakan sejak tanggal 5 Desember 2013 s/d tanggal 6 Desember 2013 di Jakarta.

13).


Nomor : W2-Mil.02/50/Sprin/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang perintah mrngikuti kegiatan Koordinasi dan Akurasi Data SAKPA

dan

SIMAK-BMN

serta

Persiapan

Penyusunan

Laporan Keuangan Tahun 2013 Tingkat Koordinasi Wilayah Jawa Barat Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 13 Desember 2013 di Gumilang Regency Hotel Jl. Setiabudi Bandung.

d.

Kenaikan pangkat. 1).


Sprin/60/III/2013 tanggal

28 Maret 2013 tentang Perintah

menanggalkan tanda pangkat lama dan selanjutnya

memakai

tanda pangkat baru satu tingkat lebih tinggi TMT 1 April 2013 atas nama

Sutrisno, SH…

34 Sutrisno, SH, dan Edi Purbanus, SH masing-masing dari Pangkat Mayor Chk menjadi Letkol Chk serta Lettu Chk Dani Subroto, SH menjadi Kapten Chk. 2).

Berdasarkan Keputusan Kadilmiltama Nomor : Miltama/

09/KP 04.1/IV/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Dewi Kurniawati Pengatur Tk.I Gol.II/d Nip. 19680714997012001 dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi menjadi Penata Muda Gol. III/a TMT 1 April 2013 TMT 1 April 2013. 3).


Sprin/233/IX/2013

tanggal

27

September

Perintah menanggalkan tanda pangkat lama

2013

tentang

danselanjutnya

memakai tanda pangkat baru satu tingkat lebih tinggi TMT 1 Oktober 2013

atas

nama Sugeng Sutrisno, SH,MH Nrp.

1910006941265 dari pangkat Letkol Chk menjadi Kolonel Chk dan Mirtusin, SH.MH Nrp. 520881 dari pangkat Mayor Sus menjadi Letkol Sus. 4.

Pengisian Jabatan Struktural Sampai saat ini jabatan struktral di Dilmil II-09 Bandung pengisiannya

berdasarkan

Surat

Tugas dari

Dirjen

Badilmiltun maupun

Sprin

dari

Kadilmiltama, namun masih ada beberapa jabatan yang belum terisi secara difinitif yaitu :

B.

-

Kaurminradang

-

Kaurdokpustak,

-

Kaurminku.

-

Kaurdal

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA. Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Militer

ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi aspek kegiatan organisasi yang meliputi kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas lainnya.

Kelancaran…

35 Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya. Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara. Salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntable melalui aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikoordinasi oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, disampaikan secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Dalam rangka tertib administrasi perkara, Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melaksanakan minutasi penjilidan berkas perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan terketik rapi serta membuat himpunan Petikan Putusan, Putusan dan Berita Acara Sidang setiap Triwulan untuk dijadikan dokumen/arsip dan salinan putusan dikirim kepada Papera, Otmil, Ankum dan POM Penyidik vide pasal 196 ayat (3) UU 31 tahun 1997 sedangkan himpunan petikan putusan, Putusan dan Berita Acara Sidang dikirim pertriwulan ke Kadilmiltama Dalam pengelolaan sarana dan prasarana Pengadilan Militer II-09 Bandung akan melaporkan sebagai berikut :

1.

Sarana dan Prasarana Gedung a.

Bangunan Kantor. Kantor

Pengadilan

Militer

II-09

Bandung

yang

semula

menggunakan tanah dan bangunan milik Dephan RI yang berada di Jl. Jawa No. 60 Bandung berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 46f/SEK/KU.01/9/2012 tanggal 28 September 2012 tentang permohonan ijin pindah kantor Pengadilan Militrer II-09 Bandung maka sejak tanggal 15 Oktober 2012 Pengadilan Militrer II-09 Bandung pindah dan menempati kantor baru yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta

No. 745 Bandung…

36 No. 745 Bandung sehingga Sarana dan prasarana gedung yang digunakan saat ini adalah aset tetap barang milik Negara yang terdiri dari tanah, gedung dan bangunan kantor permanen dengan luas tanah + 2.000 M2 adalah milik Mahkamah Agung RI. b.

Rumah dinas. Pengadilan Militer II-09 Bandung belum memiliki rumah dinas

untuk pejabat Kadilmil dan Waka Dilmil II-09 Bandung sehingga saat ini Kadilmil II-09 Bandung masih menempati rumah sewaan yang terletak di Jl. Sukarno Hatta Bandung Dengan biaya dinas sedang Waka Dilmil II-09 Bandung tinggal dirumah sewaan dengan biaya sendiri.

c.

Kendaraan bermotor. Kendaraan dinas yang ada di Dilmil II-09 Bandung pada Tahun

2013, sebanyak 9 (Sembilan) unit yaitu : - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova, tahun 2005, Nopol. B-1400VQ, kondisi baik (89 %). - 1 (satu) unit mobil Grand Livina Nissan , tahun 2011, Nopol.D1837-E, kondisi sangat baik (98 %). - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL Max II, tahun 2005, Nopol. 6037-PDQ, kondisi baik (78 %), - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 CW, tahun 2006, Nopol. –D-6891-D, kondisi baik (78 %), - 1 (satu) unit Honda Megapro Nopol. D-5736-D, tahun 2006, kondisi baik (88 %). - 5 (lima) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 CW, tahun 2008, masing masing Nopol.D-6147-D, D-6148-D, D-6149-D,D6150-D kondisi baik (88 %)

d.

Pengadaan Bahwa Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2013 tidak

melaksanakan kegiatan Pengadaan gedung dan bangunan kantor.

e.

Pemeliharaan….

37 e.

Pemeliharaan Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam tahun 2013 tidak

mengadakan Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung maupun inventarius lainnya. f.

Penghapusan Pengadilan Militer II-09 Bnadung selama tahun 2013 tidak

melaksana kan penghapusan aset sarana dan prasarana gedung.

2.

Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung a.

Pengadaan Bahwa pada tahun 2013 Pengadilan Militer II-09 Bandung telah

melaksanakan Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebagai berikut : 1)

Pengadaan Pengadaan Pengembangan dan Perawatan

IT dengan total biaya sebesar Rp. 29.382.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) 2)

Pengadaan Aplikasi Sistem Administrasi Perkara Pola

Bindalmil dengan total biaya Rp. 96.635.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). 3)

Pengadaan Pakaian Seragam PDU IV, Pakaian Dinas

Harian (PDH), Olah Raga dan Seragam Pramubakti dengan total biaya sebesar Rp. 40.684.000,- (Empat Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) .

4)

Pengadaan Barang Peralatan Kantor Pengadilan Militer II-

09 Bandung dengan biaya sebesar Rp. 66.649.000,- (Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah). 5)

Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan dengan biaya

sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

b.

Pemeliharaan Bahwa selama tahun 2013 Pengadilan Militer II-09 Bandung

telah melaksanakan :

1)

Perawatan…

38 1)

Perawatan Inventaris Kantor dengan total biaya sebesar

Rp. 26.250.000.- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 2)

Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan dengan total

biaya sebesar Rp. 29.703.380,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah). 3)

Perawatan Kendaraan Roda Dua dengan total biaya

sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah). 4)

Perawatan Kendaraan Roda Dua dengan total biaya

sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

c.

Telepon, Listrik dan Air Pam. Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung

dilengkapi dengan

sarana pesawat telepon sebanyak 2 (dua) buah dengan Nomor : (022) 7335265, untuk ruangan Kadilmil dan Nomor : (022) 7335266 untuk Fek/Telp yang dirasakan

berada di ruang resepsionis, untuk fasilitas listrik

sudah

cukup

hanya

pagu

anggarannya

ditambah.

Sedangkan untuk Air Pengadilan Militer II-09 Bandung menggunakan jet Pam.

d.

Penghapusan Bahwa dalam tahun 2013 Pengadilan Militer II-09 Bandung tidak

melaksanakan penghapusan aset yang berupa Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung. 3.

Pengelolaan Teknologi Informasi. a.

Perangkat Keras. Pengadilan Militer II-09 Bandung telah mengelola Teknologi

Informasi berupa perangkat keras terdiri dari : 1)

Server sebanyak 3 (tiga) Unit yaitu : a)

Server Website dalam keadaan baik

b)

Server Sistem Aplikasi dalam keadaan baik

c)

Server CCTV dalam keadaan baik.

2)

Komputer…

39 2)

Komputer sebanyak 24 (dua puluh empat) unit

dalam

kondisi baik. 3)

CCTV sebanyak 15 (lima belas) Unit dalam keadaan baik

4)

Desk Information sebanyak 2 (dua) Unit dalam keadaan baik

b.

Perangkat Lunak. Semenjak

diberlakukannya

kebijakan

tentang

keterbukaan

informasi di Pengadilan maka telah di buka situs Website pada Pengadilan Militer di media internet termasuk Dilmil II-09 Bandung Sehingga segala informasi yang berkaitan dengan laporan perkara, Putusan Pengadilan hingga penggunaan DIPA sudah mampu di akses melalui Website : http//www. dilmil-bandung.go.id dan Email: [email protected].

Walaupun diakui belum sempurna namun berupaya

dapat memberikan pelayanan informasi bagi publik sesuai amanat keputusan Ketua MARI Nomor : 1-144/KMAlSKl1I2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi. Pengadilan Militer II-09 Bandung telah membangun teknologi informasi terpadu (integrated) yang semuanya terkoneksi real time ke portal website http//www.dilmil-bandung.go.id. yaitu : a. Sistem administrasi perkara/siadilmil, b. Sistem webmin/portal, c. Sistem kepegawaian/esimpegmil, d. Sistem publikasi putusan/pp dilmil, e. Sistem kearsipan/e-arsip dilmil, f.

Sistem plasma dan touchscreen/informasi dilmil; dan

g. Sistem keamanan/siaman dilmil, Pengadilan Militer II-09 Bandung melaksanakan pelatihan terhadap personil sebagai admin sistem aplikasi Teknologi Informasi (IT) bekerja sama (MoU) dengan Unit Sumber Daya Informasi Institut Teknologi Bandung (USDI ITB). Pada Tahun Anggaran 2013, terdapat pula penambahan Sistem Aplikasi Pola Bindalmin (Siad dilmil) dari Dirjen Badilmiltun MARI yang bekerja sama dengan Sys Solusindo.

C.

PENGELOLAAN….

40 C.

PENGELOLAAN KEUANGAN Untuk mendukung kegiatan pada T.A. 2013 Pengadilan Militer II-09 Bandung didukung oleh DIPA dan RKA-KL tahun 2013 yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di lingkungan MARI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

di

seluruh

Indonesia

Tahun

Anggaran

2013,

sedangkan

pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dilakukan secara khusus sesuai prosedur keuangan yang berlaku dengan dukungan 2 (dua) DIPA yaitu : 1.

DIPA No : 005.01.2.663271/2013 tanggal 5 Desember 2012

(Badan Urusan Administrasi) Dengan Pagu sebesar Rp. 3.873.833.000,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), Realisasi sebesar Rp. 3.509.696.037,- (Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah), Sisa sebesar Rp. 364.136.963,- (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus enam puluh tiga rupiah),- sehingga persentase penyerapan Anggaran 2013 mencapai 90,6 %. 2.

DIPA No : 005.05.2.663271/2013 tanggal 5 Desember 2012

(Dirjen Badilmiltun) Dengan pagu sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), Realisasi sebesar Rp. 74.450.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Sisa sebesar Rp. 550.000,(Lima

Ratus

Lima

Puluh

Ribu

Rupiah),

sehingga

persentase

penyerapan Anggaran 2013 mencapai 99,3 %.

D.

PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1.

Administrasi Perkara Untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan yang

berlaku, penyelenggaraan tertib administrasi perkara merupakan bagian dari court of law yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua aparat peradilan. Ciri-ciri court of law adalah pelaksanaan Hukum Acara dan minutasi dengan baik dan benar,

tertib dalam…

41 tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut. Hal ini penting agar peradilan di Indonesia mempunyai kesamaan pola tindak, pola pikir atau dalam istilah peradilan disebut dengan legal frame work and unified legal opinion. Mengingat luas lingkup tugas dan beban berat pekerjaan yang harus dilaksanakan pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan. Oleh karena itu penyelenggaraan administrasi pengadilan dalam undang-undang dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban dibebankan kepada seorang pejabat Panitera. Untuk melaksanakan tertib administrasi di Pengadilan dan dalam rangka penyelenggaraan administrasi peradilan yang seragam, baik dan tertib, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan pola pembinaan dan mengendalian administrasi perkara (Pola bindalmin) yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Surat Keputusan Ketua MA Nomor : KMA/001/SK/I/1991, sampai saat ini Pengadilan Militer II-09 Bandung masih menggunakan surat keputusan tersebut. 2.

Administrasi Umum Kesekretariatan juga unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah

dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung, dalam pelaksanaannya tugas sehari-hari dikoordinasikan dengan Katera. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut Kesekretariatan Pengadilan Militer II-09 Bandung mempunyai tugas kewajiban sebagai kelengkapan sarana tata usaha Kepegawaian Pengadilan Militer II-09 Bandung yang meliputi : a.

Mendata dan mengisi Buku Induk Pegawai/Register Pegawai

sesuai dengan ketentuan SE BAKN Bo.08/SE/1983 dan Juklak Tata Usaha Kepegawaian. b.

Mendata dan mengisi Buku Kendali seperti Kenaikan pangkat,

Kenaikan gaji berkala dan pensiun serta selanjutnya di kirimkan kepada Dilmiltama untuk prosesnya. c.

Kartu data pegawai.

d.

Menyelenggarakan Statistik Pegawai.

e.

Daftar…

42 e.

Daftar Penilian Pelaksanaan Pekerja (DP 3) yang Pelaksanaan

pengisian serta penelitiannya dilaksanakan secara berkesinambungan serta penilaian dalam membuat hal-hal yang menonjol baik yang positif maupun negatif yang mempengaruhi kader nilai DP3,

disimpan oleh

pejabat penilai sebagai dasar penilaian. f.

Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Memudahkan pegawai golongan II dan III, disimpan oleh pejabat

penilai sebagai dasar penilaian, serta mengupayakan kesejahteraan pada pegawai dan mendorong peningkatan gairah kerja pegawai. g.

Menyelenggarakan Surat-Menyurat yang meliputi : 1)

Mengatur

penyelesaian

tulisan

dinas

termasuk

penerimaan dan pengiriman;

h.

2)

Mengatur dan Mengawasi Pengamanan Surat;

3)

Menggandakan tulisan dinas;

4)

Menyelenggarakan dinas Caraka;

Melaksanakan dinas urusan dalam, termasuk kebersihan dan

keindahan, pengamanan dan pemeliharaan disiplin serta tata tertib; i.

Menyelenggarakan perawatan personil dan materiil;

j.

Membuat Laporan hasil Inventaris seperti Daftar Inventarsi

Ruangan, (DIR) Daftar Inventaris Lain (DIL), Laporan Kondisi Barang (LKB). k.

Menyelengarakan Perpustakaan secara tertib dan teratur;

l.

Mengatur perumahan dan angkutan untuk keperluan anggota

dan dinas.; m.

Mengatur penggunaaan perlengkapan ruangan kerja;

n.

mengatur penerimaan tamu dan hal-hal yang bersifat protokoler;

o.

Mengusulkan penghapusan barang milik Negara;

p.

Menanggapi dan memecahkan masalah yang timbul;

q.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas;

r.

Mematuhi dan mentaati segala peraturan serta melaksanakan

perintah dari atasan langsung maupun pimpinan; s.

Mengatur

penyelenggaraan

dan

menyiapkan

upacara,

rapat,

hal-hal

pertemuan

yang

perlu

untuk

dan

lain-lain

yang

memerlukan pengaturan khusus yang diadakan Dilmil II-09 Bandung. 3.

Perpustakaan…

43 3.

Perpustakaan. Pengadilanm Militer II-09 Bandung mengelola buku-buku perpustakaan

yang bersumber dari Mahkamah Agung RI, Mabes TNI, Badan Pembinaan Hukum TNI, Komisi Yudiasial dan dari intansi lain yang terkait dengan masalah hukum. Pengelolaan administrasi Perpustakaan telah dilaksanakan dengan tertib sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan perundanganundangan yang berlaku. Dalam Tahun 2013 Pengadilan Militer II-09 Bandung telah

menerima

beberapa buku

yang berasal

dari

Pengadaan

Buku

Perpustakaan dan bersasal dari berbagai instansi terkait telah dikelola dengan tertib dan telah dimasukkan dalam daftar buku pustaka.

44 BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A.

Kesimpulan Pada pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2013 ini, kami sampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan hal-hal menonjol, hambatan-hambatan, solusi, kesimpulan dan saran yang akan kami uraikan sebagai berikut : 1.

Pengadilan Militer II-09 Bandung dan wilayah hukumnya hingga

saat ini masih menggunakan struktur organisasi sebagaimana surat keputusan Pangab Nomor : KEP/01/P/1/1984 tanggal 20 Januari 1984 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Mahkamah Militer. 2.

Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya (Tupoksi) telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam rangka untuk mewujudkan adanya reformasi birokrasi di lingkungan peradilan dan sekaligus menjadi acuan dalam penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. 3.

Penyelesaian perkara dalam tahun 2013 Pengadilan Militer II-09

Bandung berhasil menyelesaikan perkara kejahatan sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) perkara dan perkara pelanggaran sebanyak 8 (delapan) perkara sehingga melebihi target yang telah ditentukan. 4.

Pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum di

lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung telah dilaksanakan dengan tertib walaupun masih terdapat kekurangan dan perlu penyempurnaan. 5.

Pengelolaan

keuangan

yang

terdiri

dari

perencanaan,

pelaksaan, dan pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan tepat waktu. 6.

Personel Dilmil II-09 Bandung sampai saat ini baik Militer

maupun PNS masih sangat kurang dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab yang harus di emban sesuai dengan jumlah perkara yang ada.

7.

Pengadilan….

45 7.

Pengadilan Militer II-09 Bandung belum memiliki rumah dinas

untuk pejabat Kadilmil dan Waka Dilmil II-09 Bandung sehingga sampai saat ini Kadilmil II-09 Bandung masih menempati rumah sewaan yang terletak di Jl. Sukarno Hatta Waka Dilmil II-09

Bandung Dengan biaya dinas sedang

Bandung tinggal dirumah sewaan dengan biaya

sendiri. 8.

Hambatan. Pada pelaksanaan Program Kerja dan DIPA Tahun Anggaran

2013 terdapat beberapa hambatan sebagai berikut : a)

Personel. Personel satuan Pengadilan Militer II-09 Bandung masih

sangat kurang dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk setiap bulannya, sehingga perlu penambahan personi baik Militer maupun PNS. b)

Pokkimmil. Pokkimmil di Pengadilan Militer II-09 Bandung saat ini

hanya ada dua Majelis termasuk di dalamnya Kadilmil dan Waka Dilmil. Hal ini sangat menyulitkan dalam tugas, apabila ada acara sidang yang sudah di Tapsidkan mendadak ada undangan atau kegiatan lain sehingga sidang harus di tunda. c)

Panitera. Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung yang ada saat

ini hanya 2 (dua) orang, dimana fungsi panitera di rangkap dengan jabatan Struktural Kataud dan Katera. Seharusnya dapat ditambah 2 (dua) orang Pama untuk menduduki jabatan Kaurdopustak dan Kaurtu yang bisa merangkap sebagai Panitera. d)

Struktur Organisasi. Struktur organisasi Pengadilan Militer II-09 Bandung

masih menggunakan Keputusan Pangab Nomor: Kep/01/P/I/ 1984 tanggal 20 Janurai Tahun 1984 dari Mabes TNI dengan sebutan Mahkamah Militer Agung sehingga uraian tugas dan tanggungjawab

organisasi

berbeda

dengan

Pengadilan

lingkungan pengadilan lain yang telah satu atap dengan MARI. Untuk….

46 Untuk pengembangan karir PNS sangat sulit karena terbatasnya jabatan yang bisa di duduki oleh PNS. e)

Sarana dan Prasarana. -

Fasilitas kendaraan roda 4 (empat) yang ada,

hanya dapat digunakan sebagai kendaraan dinas Kadilmil dan Waka Dilmil sedang kendaraan untuk operasional kantor belum ada sehingga apabila ada kegiatan-kegiatan anggota dan Dharmayukti maupun kegiatan kantor lainnya menggunakan mobil dinas Kadilmil atau Waka Dilmil maka sangat mengganggu kelancaran dalam pelaksanaan tugas. -

Kurangnya staf khusus yang mengelola website di

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang hanya tersedia 1 (satu) orang sehingga tidak memadai dan belum disetujuinya honor untuk web admin masuk dalam DIPA Pengadilan Militer II-09 Bandung sehingga informasi yang ditampilkan belum maksimal. e)

Solusi. Dalam rangka mengatasi berbagai persoalan pada

pelaksanaan Program Kerja dan DIPA termin waktu Tahun Anggaran 2013 di Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melaksanakan beberapa langkah dalam mengatasi berbagai kendala dan keterbatasan yang ada dengan rangkap tugas dan tanggungjawab personel serta dengan mengaplikasikan Tugas dan

kewenangan

sebagaimana

Kep

Pangab

nomor

:

Kep/01/P/I/1984 dengan beban tugas pengadilan satu atap di bawah MA RI. Hal

tersebut

tentunya

dengan

melihat

berbagai

keterbatasan dan kekurangan yang ada, semaksimal mungkin Pengadilan Militer II-09 Bandung dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dengan baik dan tepat waktu.

B.

Rekomendasi ….

47

B.

Rekomendasi 1.

Perangkat Lunak Pengendali. Untuk Perangkat Lunak Pengendali Organisasi mohon di tetapkan, setidaknya sebagai acuan dasar awal untuk menyusun uraian tugas dan tanggung jawab jabatan sehingga terdapat kejelasan Organisasi dan Prosedur sementara yang diberlakukan sampai terbentuknya Organisasi dan Prosedur tetap Pengadilan Militer. Hal ini sangat kami butuhkan dalam perencanaan organisasi dan kejelasan penataan proses pembagian tugas dan tanggung jawab. Kep Pangab No Kep 01 tahun 1984 yang saat ini kami pakai sebagai dasar bila dikaitkan dengan tuntutan tugas dan tanggung jawab Pengadilan satu atap

di bawah

Mahkamah

Agung

terutama

kepaniteraan dan

kesekretariatan tentunya harus mengalami banyak penyesuaian

2.

Kondisi Personel. Dengan kondisi Pengadilan Militer II-09 Bandung saat ini, terutama

dalam mendukung tugas pokok dan teknis penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-09 Bandung kami sarankan hal-hal sebagai berikut : -

Mohon dapatnya pengadaan rumah dinas bagi pejabat Kadilmil

dan Waka Dilmil II-09 Bandung dikarenakan Kadilmil II-09 Bandung sampai saat ini masih menempati rumah sewaan yang terletak di Jl. Sukarno Hatta Bandung Dengan biaya dinas sedang Waka Dilmil II-09 Bandung tinggal dirumah sewaan dengan biaya sendiri dikarenakan Rumah dinas milik Babinkum TNI yang terletak di Jl. Raja Mantri Tengah I Nomor 4 Buah Batu Bandung, bersamaan dengan perpindahan kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung ke kantor baru yang terletak di Jl. Sukarno Hatta No. 745 Bandung sehingga gedung kantor lama yang terletak di Jl. Jawa No. 60 Bandung berserta rumah dinasnya telah dikembalikan kepada Babinkum TNI. -

Guna mendukung kelancaran penyelesaian perkara dan tugas

Pengadilan Militer II-09 Bandung, mohon penambahan Majelis Hakim,

Panitera….

48 Panitera, personil Militer Bintara dan Tamtama minimal sebanyak 4 (empat) orang sebagai Pengawal sidang, 2 (dua) orang supir, 2 (dua) orang tenaga IT dan beberapa orang tenaga Staf Administrasi. -

Tersedianya Tenaga tehnik Informatika (IT) yang berkwalifikasi

Sarjana Komputer dan staf khusus yang mengelola website untuk mendukung keterbukaan informasi tiap-tiap Pengadilan.

Demikian laporan pelaksanaan Program Kerja dan Tugas Pengadilan Militer II09 Bandung Tahun Anggaran 2013 yang kami susun sebagai pertanggung jawaban atas Penetapan Kinerja dan DIPA Tahun Anggaran 2013 yang terealisasi dalam program kerja dan anggaran Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun Anggaran 2013 dengan berbagai kendala dan persoalan yang kami hadapi dan telah kami sampaikan dalam saran di atas, mohon satuan atas dapat merespon dan memberikan solusi sebaik-baiknya.

Bandung, 31 Desember 2013 Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung

Cap/Ttd.

Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H. Kolonel Chk Nrp. 1910006941265

BAB I PENDAHULUAN. Penyelenggaraan

Recommend Documents