BAB I PENDAHULUAN. Perubahan paradigma dalam Sistem Pemerintahan dan Penyelenggaraan

Revisi Rencana Strategis 2010-2015 Dinas Kopperindag Kabupaten Sijunjung

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perubahan

paradigma

dalam

Sistem

Pemerintahan

dan

Penyelenggaraan

Pembangunan sebagaimana tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mempedomani PP No. 25 Tahun 2000, memberikan kewenangan yang luas bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagian besar kewenangan yang bersifat operasional dan berhubungan langsung dengan kegiatan masyarakat telah menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota yang bertujuan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), seperti juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyiapkan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1


Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu : a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan, dan b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Dalam pembangunan bidang ekonomi, urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Perindustrian, dan Perdagangan dapat dikatakan ujung tombak perekonomian, karena semua kegiatan pada tiga sektor tersebut pada kenyataannya merupakan aktifitas ekonomi. Berkembangnya kegiatan pada sektor Koperasi, Industri dan Perdagangan dapat memacu kegiatan sektor-sektor ekonomi lainnya seperti investasi, jasa, transportasi dan lain sebagainya. Sedangkan keberadaan Koperasi dan UMKM sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek penting dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha serta penyerapan tenaga kerja. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan Koperasi dan UMKM, industri dan perdagangan di daerah, diperlukan suatu dokumen perencanaan serta sistem pembinaan yang konseptual, terarah dan efektif yang menuntun para aparat pembina bekerja. Oleh karena itu penting adanya suatu pola yang akan dijadikan acuan umum penyusunan

2


program kerja agar kegiatan-kegiatan pembangunan koperasi, industri dan perdagangan dapat lebih berhasil mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Kopperindag) Kabupaten Sijunjung menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung untuk periode 5 (lima) tahun, selanjutnya akan disebut Renstra Dinas Kopperindag. Renstra Dinas Koperindag sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang berisi Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program Prioritas, Kegiatan serta Tolok Ukur Kinerja Keberhasilan Pembangunan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas. Selain itu Renstra Dinas Koperindag merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan adanya Renstra Dinas Kopperindag ini, diharapkan Dinas Koperindag mampu mengoptimalkan peranannya dalam menunjang kegiatan pembangunan secara keseluruhan di Kabupaten Sijunjung.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Kopperindag Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2015 didasarkan pada: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3


3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 12. Peraturan

Pemerintah

Nomor

56

tahun

2001

tentang

Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124 13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

4


15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah 20. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah

5


24. Peraturan

Bersama

Pembangunan

Menteri

Nasional/

Dalam

Kepala

Negeri,

Badan

Menteri

Perencanaan

Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 tahun 2010, Nomor 0199/ M PPN/ 04/2010, Nomor PMK 95/ PMK 07/ 2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 25. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Nomor 6 tahun 2006 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sijunjung tahun 2005-2025 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan dokumen Renstra Dinas Kopperindag ini dimaksudkan untuk dapat memberikan arah kepada Dinas Kopperindag dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperindag ini adalah : a. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 5 (lima) tahun.

6


b. Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi Dinas Kopperindag sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan. c. Sebagai pedoman dan acuan bagi aparat Dinas Kopperindag Kabupaten Sijunjung dalam penyusunan rencana pengembangan yang sifatnya operasional dan rinci. d. Sebagai dasar dalam merencanakan anggaran pada setiap program dan kegiatan tahunan e. Untuk dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan program pembangunan dan tolok ukur evaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan koperasi, industri dan perdagangan. 1.4 Sistematika Penulisan Naskah Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan disusun dengan Sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPPERINDAG 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kopperindag 2.2 Sumber Daya Dinas Kopperindag 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kopperindag 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kopperindag

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

7


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kopperindag 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Propinsi/ Kabupaten/ Kota 3.4 BAB IV

Penentuan Isu-isu Strategis

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Dinas Kopperindag 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kopperindag 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

8


BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPPERINDAG

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Kopperindag Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung No. 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 2.1.1. Tugas Pokok Melaksanakan Perindustrian dan

urusan

pemerintah

daerah

di

bidang

Koperasi,

Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan. 2.1.2. Fungsi Dalam

melaksanakan

tugas,

Dinas

Koperasi,

Perindustrian

dan

Perdagangan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijkan teknis di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

9


c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Kopperindag Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung No. 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ditetapkan bahwa instansi yang menangani pembangunan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung. Struktur organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut: 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat Bagian

Sekretariat

mempunyai

tugas

memberikan

pelayanan

adminisrasi kepada seluruh Satuan Organisasi dalam lingkup Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang meliputi urusan Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan urusan umum yang meliputi tata usaha; b. Kersipan, perlengkapan dan rumah tangga; c. Penyelenggaraan urusan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran pembukuan dan fungsinya; d. Pengkoordinasian perencanaan dan program evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kepegawaian.

10


Bagian sekretariat terdiri dari: a. Sub bagian umum dan kepegawaian b. Sub bagian keuangan c. Sub bagian perencanaan dan monitoring program Sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris

Sub

Bagian

Umum

dan

Kepegawaian

mempunyai

tugas

menyelenggarakan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan organisasi, humas, protokol serta urusan rumah tangga dinas.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi

keuangan,

menyelenggarakan

pembukuan,

laporan

keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas menyiapkan dan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta proposal pengembangan kegiatan berdasarkan urusan yang menjadi

kewenangan

Dinas

Koperasi,

Perindustrian

dan

Perdagangan sesuai dengan skala prioritas dan arahan pimpinan . 3. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas merumuskan kebijakan pembentukan, kelembagaan dan pemberdayaan koperasi serta pemberdayaan UKM.

11


Dalam melaksanakan tugas Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi: a. Merumuskan kebijakan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dan pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan; b. Perumusan pembinaan dan pengawasan KSP dan USP Koperasi; c. Merumuskan kebijakan pemberdayaan koperasi dan d. Merumuskan kebijakan pemberdayaan UKM Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah terdiri dari: a. Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi b. Seksi c. Fasilitasi Pembiayaan d. Seksi Pelayanan Usaha Kecil, Menengah dan USP/ SSP Seksi tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. a. Seksi Kelembagaan Usaha Koperasi, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis lingkup Kelembagan dan Usaha

Koperasi

yang

berkaitan

dengan

pelaksanaan

kegiatan

Kelembagaan dan Usaha Koperasi, sesuai urusan yang menjadi kewenangan seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi. b. Seksi Fasilitasi Pembiayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis lingkup Fasilitasi Pembiayaan yang

12


berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pembiayaan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Fasilitasi Pembiayaan. c. Seksi Pelayanan Usaha Kecil, Menengah dan USP mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis lingkup Seksi Pelayanan Usaha Kecil, Menengah dan USP yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Usaha Kecil, Menengah dan USP, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Pelayanan Usaha Kecil, Menengah dan USP. 4. Bidang Perindustrian Bidang Perindustrian mempunyai tugas merumuskan kebijakan di Bidang Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas bidang Perindustrian mempunyai fungsi berikut: a. Merumuskan kebijakan fasilitasi usaha industri; b. Merumuskan

kebijakan

perlindungan

usaha

industri,

pemasaran,

standarisasi, teknologi, sumber daya manusia, permodalan, lingkungan hidup, kerjasama dan industri; c. Merumuskan kebijakan pembinaan kelembagaan industri dan d. Merumuskan kebijakan informasi industri dan pengawasan industri. Bidang Perindustrian terdiri dari: 1. Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka 2. Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan 3. Seksi Industri Kerajinan Seksi tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

13


•

Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup seksi Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka yang berkitan dengan pelaksanaan kegiatan Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia, dan Aneka.

•

Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis lingkup Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan.

•

Seksi Industri Kerajinan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksaaan teknis lingkup Seksi Industri Kerajinan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Seksi Industri Kerajinan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Industri Kerajinan.

5. Bidang Perdagangan Bidang Perdagangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan di Bidang Perdagangan, Dalam melaksanakan tugas, bidang perdagangan mempunyai fungsi berikut: a. Merumuskan kebijakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan evaluasi usaha perdagangan b. Mengadakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi distribusi dan harga barang

14


c. Merumuskan kebijakan perlindungan konsumen dan kemetrologian dan d. Merumuskan kebijakan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pasar Bidang Perdagangan terdiri dari: a. Seksi Bina Usaha Perdagangan b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi c. Seksi Bina Pasar dan Distribusi Seksi tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. •

Seksi Bina Usaha Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan

kebijaksanaan

teknis

lingkup

seksi

Bina

Usaha

Perdagangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Usaha Perdagangan, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Bina Usaha. •

Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis lingkup Seksi Perlindungan

Konsumen

dan

Metrologi

yang

berkaitan

dengan

pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi. •

Seksi Bina Pasar dan Distribusi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis lingkup Seksi Bina Pasar dan Distribusi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Pasar

15


dan Distribusi, sesuai urusan yang menjadi kewenangan Bina Pasar dan Distribusi. 6. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ditampilkan pada lampiran 1

2.2 Sumber Daya Dinas Kopperindag Sumber daya manusia Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung tahun 2011 terdapat dalam tabel di bawah ini; Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Kopperindag No 1 2 3

Pegawai

Jumlah 40 8 4 52

PNS CPNS Honorer Jumlah

% 77% 15% 8% 100%

PNS CPNS HONORER

Grafik 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Kopperindag Susunan pegawai Dinas Kopperindag berdasarkan : a. Golongan Tabel 2.2. Susunan Pegawai berdasarkan Golongan No 1 2 3

Golongan Golongan IV Golongan III Golongan II

Jumlah PNS 5 23 10

CPNS 2 6

16


4

Golongan I Total

2 40

8

25 20 15 PNS 10

CPNS

5 0 Gol IV

Gol III

Gol II

Gol I

Grafik 2.2. Susunan Pegawai berdasarkan Golongan b. Jabatan Struktural Tabel 2.3. Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural No 1 2 3 4

Eselon Eselon II/b Eselon III/a Eselon III/b Eselon IV/a Jumlah

Eselon II/b

Eselon III/b

Jumlah 1 1 3 12 17

Eselon III/a

Eselon IV/a

Grafik 2.3. Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural c. Tingkat Pendidikan Tabel 2.4. Susunan Pegawai berdasarkan Pendidikan No 1 2 3 4

Pegawai S2 S1 D3 SMA/ Sederajat

Jumlah 2 20 9 20

% 4% 38,5% 17% 38,5%

17


5

SMP/ Sederajat Jumlah

1 52

2% 100%

S2 S1 D3 SMA SMP

Grafik 2.4. Susunan Pegawai berdasarkan Pendidikan d. Perlengkapan Dinas Kopperindag Kabupaten Sijunjung Tabel 2.5. Perlengkapan Dinas Kopperindag No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Nama Barang Mobil Sepeda Motor Meja Kerja Kursi kerja Komputer Laptop Note Book Printer AC Papan Visual Mesin Ketik Filling Cabinet Kayu/besi Kipas Angin Dispenser Meja dan Kusri tamu Timbangan Digital Kursi Rapat Meja Rapat UPS Infocus Kalkulator Lemari Kayu Kursi Besi Lemari Arsip Kamera Digital

Jumlah 2 unit 10 unit 15 unit 42 unit 8 unit 5 unit 6 unit 8 unit 7 unit 1 buah 2 unit 3 unit 1 buah 6 buah 2 set 1 unit 7 unit 1 set 1 buah 1 buah 9 unit 5 buah 6 buah 8 buah 2 buah

18


26 Proyektor Gigital 27 Facsimile 28 Wireless 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kopperindag

1 buah 1 buah 1 unit

Kinerja Pelayanan Dinas Koperindag sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang Pengembangan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Kinerja pelayanan penyelenggaraaan pemerintahan pada masing-msing bidang pada Dinas Kopperindag Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut: 2.3.1

Bidang Koperasi dan UKM. Koperasi yang merupakan wadah/ lembaga ekonomi masyarakat yang berbasis

ekonomi

kerakyatan

dalam

membantu

penumbuhan,

pengembangan dengan memfasilitasi berupa pembinan kelembagaan, fasilitasi pembiayaan, pemberdayaan usaha serta perkuatan permodalan dengan kebijakan yang ditempuh selama 5 (lima) tahun dengan memprogramkan Perkuatan Modal UKM bagi Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Ekonomi Produktif lainnya. 2.3.2

Bidang Perindustrian Pembinaan Industri diarahkan pada pertumbuhan, pengembangan dan pembinaan komoditi andalan Kabupaten Sijunjung yang spesifik yang belum dipunyai oleh daerah lain, di mana tentunya ada kebijakan dan kemauan dari Pemerintah Daerah untuk terfokus pada pembinaan sentrasentra produksi hasil-hasil pertanian, perkebunan dan lain-lain.

2.3.3

Bidang Perdagangan Pelaksanaan kegiatan pembinaan di bidang perdagangan antara lain penyediaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat berupa pembangunan 19


dan rehap pasar disamping penciptaan iklim usaha kondusif dengan melakukan pemantauan sistim distribusi kebutuhan masyarakat, informasi harga,

perlindungan

konsumen

terhadap

Barang

Dalam

Keadaan

Terbungkus (BDKT), tera ulang, peredaran barang dan jasa terutama barang yang banyak dikonsumsi masyarakat, barang yang diatur tata niaganya dan barang yang sudah ditetapkan wajib SNI.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kopperindag Dalam rangka mengantisipasi dan memberikan respon terhadap perkembangan dan memenuhi tuntutan zaman, aspek eksternal (tantangan dan peluang) lebih diperhatikan dibandingkan aspek internal (kekuatan dan kelemahan). Beberapa tantangan atau ancaman dalam pelaksanaan pembangunan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung, diantaranya adalah sebagai berikut ; 2.4.1

Tantangan a. Masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk pembiayaan kredit permodalan pada koperasi dan UMKM b. Sedikitnya informasi dan kurang terjangkaunya teknologi untuk pengolahan bahan-bahan industri c. Kurangnya mutu dan promosi hasil produk IKM d. Tingginya biaya faktor produksi e. Tersebarnya sentra-sentra industri di Kabupaten Sijunjung f. Persaingan dalam mengahadapi era globalisasi dan pasar bebas g. Semakin banyak dan beraneka jenis produk barang yang berada di pasaran

20


h. Pengendalian harga komoditi ekspor berada ditangan beberapa perusahaan 2.4.2

Peluang a. Adanya program ekonomi kerakyatan guna mendukung usaha koperasi dan UMKM b. Banyak IKM yang bersifat padat karya. c. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran arus barang (jalan, jembatan). d. Tersedianya sumberdaya lokal yang memadai e. Berkembangnya teknologi informasi yang memungkinkan percepatan transfer informasi di daerah f. Besarnya potensi dan peluang usaha g. Lancarnya distribusi arus barang ke pasar nagari

21


BAB II ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1.1 Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah a. Rendahnya pemahaman tentang perkoperasian para pengelola koperasi, pengurus maupun anggota koperasi b. Rendahnya partisipasi anggota dalam usaha koperasi c. Rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi dan UKM d. Terbatasnya akses koperasi dan UKM kepada sumber daya produktif terutama kepada permodalan, teknologi serta informasi pasar e. Semakin buruknya citra koperasi ditengah masyarakat karena banyak koperasi tidak aktif, terbelit persoalan hukum 3.1.2

Bidang Perindustrian

a. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki mengenai manajemen usaha b. Sebagian besar pelaku industri yang ada di wilayah Kabupaten Sijunjung ini masih menjadikan industri sebagai usaha sampingan c. Industri masih bersifat pesanan dan produksi musiman, tidak continue/ berkelanjutan d. Industri yang ada belum tersentuh teknologi e. Belum terbentuk organisasi formal di perusahaan

22


f. Belum mempunyai legalitas usaha g. Belum tersedianya sentra produk kerajinan souvenir dan makanan ringan khas Kabupaten Sijunjung

3.1.3

Bidang Perdagangan

a. Sarana dan prasarana pasar tradisional banyak yang sudah rusak, tidak memadai, dan belum tertata dengan baik. b. Manajemen pengelolaan pasar belum berjalan dengan tertib sebagaimana aturan yang berlaku. c. Lemahnya sistem jaringan koleksi dan distribusi karena belum terintegrasinya sistem perdagangan di tiga tingkatan pasar (pengumpul, eceran, dan grosir) serta maraknya berbagai pungutan dan peraturan di tingkat daerah akibat penyelenggaraan otonomi. Masalah ini menyebabkan berkurangnya atau bahkan terbatasnya pilihan pemasaran para produsen ke dalam jaringan pasar dalam negeri yang dampaknya lebih jauh adalah kelesuan untuk peningkatan volume produksinya. d. Kurangnya SDM di bidang perlindungan konsumen dan kemetrologian. e. Masih banyak beredar barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi pembangunan Kabupaten Sijunjung adalah Terwujudnya Nagari madani yang berkualitas, sejahtera dan merata. Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah ada delapan misi pembangunan daerah sebagai berikut: 1. Mewujudkan penataan dan penguatan ekonomi masyarakat

23


2. Meningkatkan kecerdasan, keterampilan dan kesehatan serta IMTAQ SDM anak nagari 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta prasarana dasar nagari 4. Pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Sijunjung 5. Mengentasan kemiskinan dan ketertinggalan 6. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, peduli dan berwibawa 7. Mewujudkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 8. Revitalisasi adat dan seni budaya anak nagari Dari sembilan Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung dalam RPJMD salah satunya berhubungan dengan kebijakan pada dinas Kopperindag yaitu Program prioritas pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat. Dalam program prioritas tersebut terdapat beberapa program strategis sebagai berikut: 1. Program optimalisasi produktivitas pangan dan komoditi unggulan pertanian 2. Program pengembangan komoditi unggulan karet, sawit dan kakao 3. Program pengembangan ternak sapi 4. Program pengembangan komoditi jagung yang terintegrasi dengan pakan ternak 5. Program pembangunan kelembagaan distribusi produk pertanian 6. Program pembangunan pasar komoditi unggulan dan pengembangan informasi pasar 7. Program pembangunan sarana dan prasarana pasar 8. Program pengembangan potensi objek wisata 9. Program peningkatan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM Dari beberapa program strategis di atas, tiga diantara program tersebut berhubungan dengan kebijakan dinas Kopperindag yaitu (1) Program pembangunan

24


pasar komoditi unggulan dan pengembangan informasi pasar, (2) Program pembangunan sarana dan prasarana pasar dan (3) Program peningkatan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Renstra Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Sijunjung 3.3.1 Tujuan dan sasaran serta program prioritas yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Kementrian Koperasi dan UKM Tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional melalui : a. Meningkatkan jumlah Koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya. b. Meningkatkan peran dan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional. 2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui: a. Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian. b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM Koperasi dan UMKM. 3. Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UKM melalui Meningkatkan kemampuan Koperasi dan UKM dalam mengembangkan produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.

25


4. Peningkatan Pemasaran Produk Koperasi dan UKM melalui Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk Koperasi dan UKM. 5. Meningkatkan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UMKM melalui Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM. 6. Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui a. Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif. b. Meningkatkan

kesadaran

berwirausaha

sebagai

budaya

dan

mengembangkan kewirausahaan dikalangan masyarakat. 7. Perbaikan Iklim Usaha yang lebih Berpihak kepada Koperasi dan UMKM melalui: a. Meningkatkan kuatitas Layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel. b. Menyediakan peraturan perundang-udangan yang Lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM Sasaran

yang akan dicapai dalam waktu pelaksanaan Renstra

Kementerian Koperasi Dan UKM adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional dengan: a. Meningkatkan Koperasi berkualitas (10%) dan tumbuhnya (5%) jumlah Koperasi aktif secara Nasional. b.

Meningkatnya jumlah Koperasi aktif (55%) yang melaksanakan RAT.

c. Meningkatnya produktifitas UMKM (5%) per tahun.

26


d. Meningkatnya sumbangan UMKM dalam pembentukan PDB (6%) pertahun. e.

Meningkatnya rata-rata jumlah penyerapan tenaga kerja Koperasi dan UMKM sebesar (5%) per tahun.

f. Meningkatnya rata-rata nilai investasi Koperasi dan UMKM sebesar 10% per tahun. g. Meningkatnya nilai ekspor produk UMKM (15%) per tahun. 2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan: a. Meningkatnya jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang mengikuti Diklat. b. Terselenggaranya diklat kewirausahaan bagi para sarjana calon wirausaha. c. Meningkatnya jumlah tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga pendidikan pedesaan. d. Tumbuh dan berkembangnya Lembaga diklat bagi Koperasi dan UMKM. e. Tersedianya model-model praktek terbaik (best practices) internasional bagi pemberdayaan Koperasi. f. Berkembangnya Koperasi dan UMKM dalam penerapan Informasi Teknologi dan teknologi tepat guna. g. Pengembangan kemitraan Koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha melalui Meningkatnya jumlah dan kualitas kemitraan usaha. 3. Daya saing produk Koperasi dan UMKM dengan: a. Meningkatnya penggunaan produk Koperasi dan UMKM dalam negeri.

27


b. Menjaga 65% pangsa pasar Koperasi dan UMKM di bidang bisnis retail. c. Meningkatnya ekspor non migas UMKM sehingga pangsa terhadap ekspor non migas nasional minimal sebesar 20% pertahun. 4. Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM dengan: a. Tumbuh dan berkembangnya trading house di seluruh Provinsi. b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana produksi dan pemasaran. c. Meningkatnya promosi produk Koperasi dan UMKM. d. Meningkatnya jumlah dan kualitas warung retail modern milik Koperasi dan UMKM. e. Memperkuat pemasaran produk Koperasi dan UMKM di sentra-sentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan. f. Mewujudkan Smesco UKM menjadi Icon Industri Kreatif dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM Nasional. 5. Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM dengan: a. Tersedianya SKIM pembiayaan yang mudah, terjangkau dan cepat, dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM. b.

Meningkatnya

jumlah

dan

kualitas

KSP/USP

dan

Lembaga

pembiayaan lainnya. c. Meningkatnya penyelenggaraan, pengembangan dan pengawasan KSP/USP. d. Memperkuat permodalan bagi produk Koperasi dan UMKM di sentrasentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan.

28


6. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM dengan: a. Terselenggaranya penataan birokrasi dan tata ketota pemerintahan yang efektif, efisien dan bertanggung jawab. b. Tersedia dan terlaksananya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan Koperasi dan UMKM. c. Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. d. Tersedianya kajian dasar, kebijakan dan terapan yang prospektif dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM. 7. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UKM baru dengan: a. Terciptanya 5.000 wirausaha baru dan kalangan sarjana. b. Tersedianya

modul-modul

untuk

meningkatkan

kesadaran

berwirausaha. Program Prioritas Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut: 8. Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM Aspek penting dalam peningkatan iklim usaha adalah pengembangan perundang-undangan dan kebijakan yang memudahkan dan berpihak pada tumbuh kembangnya Koperasi dan UMKM secara nasional. Peningkatan kemampuan dan kualitas aparat khususnya di daerah, pengembangan dan dukungan kegiatan kajian terapan seperti OVOP dalam rangka peningkatan nilai

tambah

Produk

Unggulan

Pengembangan

hasil

Kerjasama

29


Internasional Pengembangan model dalam penerapan teknologi dan hasilhasil kajian dan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha Koperasi dan UMKM Pengembangan dan peningkatan kuatitas informasi Koperasi dan UMKM. termasuk pengembangan sistem dan jaringan informasinya. 9. Peningkatan Akses Kepada Sumber Daya Produktif Peningkatan akses kepada sumber daya produktif di antaranya berkaitan secara langsung dengan pembiayaan. OLeh karena itu strategi pengembangannya ditujukan pada penguatan permodalan bagi Koperasi dan UMKM dalam berbagai bentuk skim kredit, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), Dalam hal ini perlu diupayakan solusi penurunan suku bunga pinjaman dan berbagai kemudahan lain, khususnya bagi kredit mikro dan kecil selain aspek dukungan pembiayaan, dalam rangka restrukturisasi usaha perlu dikembangkan berbagai bentuk peningkatan dan atau perbaikan struktur kemampuan usaha yang berkaitan langsung dengan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM, dalam bentuk restrukturisasi manajemen dan kelembagaan usaha, peningkatan produktivitas dan mutu, pemberdayaan lembaga pengembangan bisnis, fasilitasi investasi Koperasi dan UMKM dan pengembangan sistem bisnis. 10. Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM

Peningkatan produksi merupakan mata rantai dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha Koperasi dan UMKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang padu dan berkesinambungan.

30


Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya nano teknologi, yang kaya inovasi produk. Adapun aspek penting dalam pemasaran dan penguatan jaringan usaha ditujukan pada penguasaan pasar dalam negeri dan peningkatan pasar ekspor. 11. Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM

Pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian dari upaya penumbuhan kualitas dan jumlah wirausaha. Dalam hal ini aspek penting dalam pengembangan SDM berkaitan dengan kewirausahaan, perkoperasian, manajerial, keahtian teknis dan keterampitan dasar (live skill). Upaya peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM dilakukan dengan:

a. Pengembangan sistem penumbuhan wirausaha baru dengan cara merumuskan

dan

mengembangkan

kebijakan

mendorong,

mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan

penyuluhan

membudayakan

perkoperasian; kewirausahaan;

memasyarakatkan serta

membentuk

dan dan

mengembangkan Lembaga diklat untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas bisnis, keahlian teknis dan keterampilan dasar (live skill) dan penciptaan wirausaha baru. b. Penerapan standar kompetensi dan sertifikasi SDM pengelola koperasi

jasa

keuangan

dengan

cara

merumuskan

dan

31


mengembangkan kebijakan; meningkatkan keterampilan teknis pengelolaan keuangan dan manajerial. c. Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; Pengembangan wira Koperasi, pengembangan keahlian dan keterampilan teknis (alih teknologi dan inovasi produk/nano-teknotogi) dan peningkatan penerapan manajemen modern. d.

Pengembangan

kelembagaan

diklat

KUMKM

dengan

cara

merumuskan dan mengembangkan kebijakan; revitalisasi dan penumbuhan Lembaga diklat dan inkubator melalui kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi, swasta nasional dan asing. 12. Penguatan Kelembagaan Koperasi Upaya penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM, selain tujukan pada peningkatan kualitas kelembagaan, juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha. Oleh karena itu strategi penguatan kelembagaan, merupakan bentuk penataan kelembagaan baik dalam arti legal formal, maupun peningkatan akuntabilitas pengelolaan kelembagaan Koperasi. Aspek penting dalam pengutan kelembagaan ini berkaitan dengan Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi termasuk dalam hal ini adalah pemeringkatan Koperasi dengan melakukan upaya meningkatkan kualitas kelembagaan

Koperasi

secara

berjenjang

melalui

membangunkan

(awakening), pemberdayaan (empowering), pengembangan (developing),

32


penguatan (strengthening); Penataan administrasi dan evaluasi pemberian badan hukum koperasi; Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemas-KOP); Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan KUMKM; serta Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi. 3.3.2 Tujuan dan Sasaran serta program prioritas yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Kementrian Perindustrian Tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut: 1. Terselesaikannya permasalahan yang menghambat, serta rampungnya program revilitasi, konsolidasi dan restrukturisasi industri yang terkena dampak krisis 2. Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja yang besar 3. Terolahnya potensi sumber daya alam daerah menjadi produk olahan 4. Menguatnya struktur industri, seiring dengan tumbuhnya industri penunjang komponen dan bahan baku industri 5. Semakin meningkatnya daya saing industri berorientasi ekspor 6. Tumbuhnya industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri di masa depan 7. Semakin kuatnya keterkaitan antar skala industri dan seimbangnya sumbangan nilai tambah antara industri besar dan IKM Sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya jumlah industri yang pulih dan kuat

33


2. Bertambahnya investasi di industri-industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja 3. Meningkatnya investasi dan kegiatan pengolahan SDA di daerah sehingga produk SDA tidak dijual dalam kondisi bahan mentah 4. Semakin lengkap dan dalamnya pohon industri 5. Meningkatnya penguasaan pasar luar negeri 6. Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri 7. Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB Program Prioritas Kementerian Perindustrian adalah Revitalisasi industri pupuk dan gula. 3.3.3 Tujuan dan Sasaran serta program prioritas yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Kementrian Perdagangan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi perdagangan luar negeri untuk mengurangi ketergantungan pasar tujuan ekspor ke negara-negara tertentu dan meningkatkan kelancaran arus barang ekspor dan impor. Sasaran yang ingin dicapai adalah: a. Pertumbuhan ekspor non migas b. Diversifikasi pasar ekspor c. Diversifikasi pasar ekspor 2. Perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeri yang berorientasi pada pelayanan publik yang optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah penyederhanan perizinan perdagangan luar negeri

34


3. Peningkatan daya saing ekspor melalui peningkatan kualitas produk ekspor dan peningkatan citra produk ekspor Indonesia di pasar global. Sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Meningkatnya keunggulan komparatif produk ekspor Indonesia di pasar global, yang menunjukkan semakin banyaknya produk-produk dalam negeri yang mampu bersaing di pasar global b. Perbaikan citra produk ekspor Indonesia di pasar global yang pada akhirnya akan mendukung kontinuitas dan pertumbuhan ekspor 4. Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia dalam forum multilateral, regional, bilateral yang penuh tantangan dan kompleksitas. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya intensitas dan kualitas keikutsertaan Indonesia di berbagai forum internasional dan meningkatnya hasil perundingan yang dihasilkan di berbagai forum internasional yang mampu memberi nilai tambah bagi kepentingan nasional. 5. Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri dengan melakukan reformasi birokrasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan dalam negeri di pusat dan di daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah membaiknya layanan perizinan dan non perizinan sektor perdagangan dalam negeri, baik dalam hal jumlah perizinan online maupun dalam hal minimalisasi waktu layanan. 6. Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan ekonomi kreatif melalui fasilitasi promosi dan penciptaan kebijakan perdagangan yang sesuai. Sasaran yang ingin dicapai adalah

35


a. Meningkatnya output sektor perdagangan yang senantiasa tumbuh semakin positif setiap tahunnya b. Meningkatnya kontribusi PDB industri kreatif terhadap PDB nasional, sebagai salah satu alternatif baru pengerak ekonomi nasional 7. Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri sehingga masyarakat terhindar dari produk-produk yang menyebabkan kerugian, membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen serta produsen dalam negeri terhindar dari praktek perdagangan tidak sehat. Sasaran yang ingin dicapai adalah akumulasi jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terbentuk setiap tahunnya 8. Stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok di Indonesia, sehingga daya beli masyarakat terhadap bahan pokok dapat terjaga. Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan kinerja logistik Indonesia. Sasaran yang ingin dicapai adalah: a. Stabilitas harga bahan pokok yang terkendali, sehingga harga tetap terjangkau sesuai kondisi daya beli masyarakat b. Penurunan disparitas harga bahan pokok antarpropinsi, sehingga kelangkaan dan penimbunan bahan pokok dapat diminimasi 9. Penciptaan jaringan distribusi yang efisien melalui penciptaan sarana dan kebijakan distribusi serta layanan logistik yang mendukung dan sinergis. Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan kinerja logistik Indonesia. Program prioritas Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut: 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan;

36


2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan 3. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perdagangan 4. Penelitian dan Pengembangan Perdagangan 5. Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri 6. Peningkatan Perdagangan Luar Negeri 7. Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 8. Pengembangan Ekspor dan 9. Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi. Program Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang sama dengan program prioritas Kementerian Perdagangan adalah program pengembangan dan pengamanan perdagangan dalam negeri dengan dua buah kegiatan yaitu; (1) diklat petugas pengawasan barang dan jasa (PPBJ) dan penyidik pegawai negeri sipil (PNS) bidang perlindungan konsumen, (2) Diklat pengamat tera dan penera

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis 1. Lemahnya kelembagaan koperasi 2. Masih rendahnya peran koperasi dan UMKM dalam mendorong agri bisnis dan agri industri 3. Belum tersedianya sentra produk kerajinan, souvenir dan makanan khas Kabupaten Sijunjung 4. Masih sedikit UMKM yang mengembangan usaha yang berbasis potensi lokal 5. Kurangnya keinginan masyarakat untuk berwirausaha di sektor industri 6. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas produk lokal

37


7. Lemahnya sistem jaringan koneksi dan distribusi karena belum terintegrasinya sistem perdagangan di tiga tingkat pasar (pengumpul, eceran dan grosir) 8. Kurangnya SDM di bidang perlindungan konsumen dan kemetrologian

38


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Kopperindag Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah, serta indikasi daftar program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap dengan mengutamakan kewenangan yang dimiliki di bidang lainnya sesuai dengan prioritas utama. Sebagai acuan dari pelaksanaan pembangunan, maka Rencana Strategis harus menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan. Arah dan apa yang ingin dicapai oleh suatu unit organisasi pada prinsipnya dapat terlihat dari visi dan misi unit yang akan dilaksanakan. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang realistik berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu oleh unit organisasi. Di samping itu visi mengambarkan pandangan jauh ke depan kemana unit kerja akan dibawa pada kondisi yang dinginkan. Visi harus jelas dan mampu menarik komitmen dan mengerakan orang, menciptakan makna bagi kehidupan angota unit kerja/organisasi, menciptakan standar keunggulan, menjembatani keadan sekarang dengan keadan masa depan. Dalam merumuskan visi organisasi hendaknya meliputi aspek-aspek, yaitu: mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh unit kerja/organisasi; memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam unit kerja/organisasi; memiliki orientasi terhadap masa depan sehinga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa

39


depan unit kerja/organisasi; serta menjamin kesinambungan kepemimpinan unit kerja/organisasi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh unit kerja untuk mencapai visi yang telah ditetapkan agar tujuan kerja unit kerja dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyatan misi ini, diharapkan seluruh pegawai unit kerja dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal peran unit kerja secara lebih baik, dan dapat berpartisipasi dalam mendorong keberhasilannya. Dalam merumuskan misi, unit kerja/organisasi telah memperhatikan masukan dari para pihak yang berkepentingan dan memberikan

peluang

untuk

perubahan/penyesuaian

sesuai

dengan

tuntutan

perkembangan lingkungan strategis 4.1.1 Pernyataan Visi Dengan berpedoman hal-hal tersebut di atas maka Visi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung adalah : “Terwujudnya Penataan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Koperasi, Industri dan Perdagangan”

Adapun makna dari visi tersebut adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupeten Sijunjung berusaha sungguh-sungguh memberdayakan usaha koperasi, industri dan perdagangan sebagai pelaku/ subyek perekonomian rakyat sehingga memiliki daya saing, tangguh serta mandiri. Kondisi ini diharapkan memungkinkan Koperasi, Industri dan Perdagangan mempunyai posisi tawar dalam memecahkan masalah dengan bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan sendiri. Jika hal tersebut mendapat dukungan kebijakan publik yang transparan dan bertanggungjawab baik antar pelaku, antar sektoral, antar daerah dan antar gender dengan memfasilitasi UKM dalam menjalankan usahanya dan mengakses sumber-

40


sumber daya produktif, berorientasi pada pengembangan berbasis pasar dengan antisipasi perkembangan ekonomi global dan perlindungan terhadap praktek-praktek usaha curang, dilaksanakan dengan cara lebih menekankan kepada terselenggaranya suatu proses secara sistematik dan berkelanjutan dan mampu memberikan keunggulan kompetitif. Berikutnya koperasi, perindustrian dan perdagangan diharapkan akan dapat ikut serta dalam penumbuhan dan pengembangan potensi ekonomi rakyat sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam perekonomian daerah menuju Kabupaten Sijunjung yang sejahtera yaitu Kabupaten Sijunjung yang memiliki masyarakat yang bekerja keras, sumber daya yang besar dan hidup dalam suasana persaudaraan, harmoni, aman damai serta tentram.

4.1.2. Pernyataan Misi Dinas Kopperindag Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung menyatakan misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan baik secara internal maupun kepada masyarakat. 2. Meningkatkan dan mengembangkan pembinaan, pengawasan, dan usaha koperasi untuk mampu melaksanakan usaha secara profesional 3. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran masyarakat dalam berkoperasi

41


4. Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing produk-produk UMKM. 5. Mendorong pengembangan industri yang berbasis industri unggulan daerah. 6. Meningkatkan peranan perdagangan dalam negeri dan perlindungan terhadap konsumen. 7. Peningkatan SDM aparatur dan masyarakat 8. Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi

4.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Kopperindag Dalam

rangka

mencapai

visi

dan

misi

Dinas

Koperasi,

Perindustrian

danPerdagangan seperti yang dikemukakan diatas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. 4.2.1 Tujuan Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya yang ada dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi akan dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. 42


Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Peningkatan peranan koperasi dalam perekonomian daerah terutama dalam pengembangan sektor riil. 2. Peningkatan peran UMKM dalam penciptaan lapangan kerja dan pendapatan pelaku usahanya. 3. Peningkatan peranan koperasi dalam menghimpun dan menyediakan dana bagi UMK dan peningkatan kualitas koperasi. 4. Peningkatan populasi usaha industri dan peranan sektor industri dalam perekonomian daerah. 5. Meningkatkan utilitas industri, perkuatan struktur industri, mutu produk yang berakses pasar 6. Peningkatan penguasaan teknologi. 7. Meningkatkan pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen 8. Menjaga ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi barang. 9. Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri. 10. Peningkatan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap perlindungan konsumen.

43


4.2.2 Sasaran Tujuan yang akan diwujudkan tersebut selanjutnya dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung ini menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi koperasi, perindustrian dan perdagangan yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut. Selanjutnya bagian berikut akan menjelaskan dan merinci masing-masing tujuan yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang (2011-2015) beserta sasaran strategis sebagai berikut : 1. Meningkatnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT. 2. Meningkatnya jumlah kelompok usaha yang berintegrasi ke koperasi. 3. Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat dalam UMKM binaan. 4. Meningkatnya pendapatan masyarakat pelaku usaha UMKM binaan. 5. Meningkatnya penumbuhan wirausaha baru. 6. Meningkatnya jumlah anggota koperasi dan UMK dalam mengakses permodalan. 7. Meningkatnya kesehatan/kualitas koperasi dan jumlah koperasi yang aktif 8. Meningkatnya jumlah unit usaha industri unggulan daerah. 9. Meningkatnya industri kecil menjadi industri menengah. 10. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk serta efisiensi biaya produksi. 11. Stabilitas harga kebutuhan bahan pokok. 12. Meningkatnya jumlah usaha perdagangan. 13. Berkurangnya produk yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. 14. Meningkatnya penggunaan UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku.

44


4.3 Strategi dan Kebijakan Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah kebijakan dan program, dimana setiap kebijakan dan program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik kebijakan dan program. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu kebijakan dan program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan konstribusi bagi pencapaian Visi dan Misi organisasi, dimana kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu (satu) tahun dimana kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah strategi sebagai berikut: 1. Memotivasi UMKM untuk menjadi anggota koperasi. 2. Meningkatkan promosi untuk merebut peluang pasar yang tersedia. 3. Melakukan perluasan akses jaringan pasar melalui pola kemitraan. 4. Peningkatan SDM koperasi dan UMKM. 5. Memotivasi pelaku usaha KUKM untuk meningkatkan kualitas usaha. 6. Peningkatan iklim usaha dan kualitas kelembagaan UMKM. 7. Melakukan kerjasama dengan perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya untuk mendapatkan perkuatan modal bagi UMKM. 8. Peningkatan SDM pengurus dan pengawas koperasi, UMKM serta aparat pembina.

45


9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi koperasi dan UMKM serta efisiensi biaya produksi industri UMKM 10. Mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal. 11. Peningkatan pembinaan dan pengawasan di sektor perdagangan 12. Peningkatan tertib ukur di segala bidang. 13. Memanfaatkan teknologi informasi dalam hal promosi dan pemasaran. 14. Meningkatkan akses pasar melalui kegiatan-kegiatan pengembangan di sektor perdagangan. Kebijakan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut : 1. Kebijakan peningkatan akses KUKM untuk pembiayaan usaha. 2. Kebijakan pengembangan KUKM yang berkeunggulan kompetitif 3. Penumbuhan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat. 4. Perbaikan kualitas SDM melalui pemberdayaan dan keberpihakan kepada UMKM. 5. Memperkuat kapasitas kelembagaan ekonomi (termasuk Koperasi dan PKM, Dekopin, Institusi lainnya). 6. Pengembangan lembaga keuangan mikro (KSP/USP) 7. Pemantapan kemitraan usaha. 8. Mengembangkan industri unggulan dan kompetensi inti industri kabupaten. 9. Mengembangkan produk industri yang berkualitas. 10. Peningkatan efektivitas pengawasan perlindungan konsumen. 11. Peningkatan daya saing produk UMKM dan diversifikasi produk serta efisiensi harga produksi 12. Peningkatan kesadaran penerapan produk SNI.

46


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Dinas Kopperindag Kabupaten Sijunjung, dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung serta arah kebijakan dan strategi Dinas Kopperindag Kabupaten Sijunjung, maka dilakukan program-program Dinas Kopperindag terdiri dari lima program, yaitu; 5.1 Program Pelayanan ADM Perkantoran Program ini mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kopperindag, dengan kegiatan sebagai berikut: 5.1.1

Penunjang operasional administrasi perkantoran

5.1.2

Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

Sasaran dari pelaksanaan program ini adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah terlaksananya kelancaran

operasional

administrasi

perkantoran

dan

tersedianya

penunjang

operasional jasa perkantoran. 5.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kopperindag, dengan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Sasarannya adalah terciptanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah terlaksananya sarana dan prasarana kantor.

47


5.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kopperindag, dengan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Sasarannya adalah terciptanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah tersedianya tenaga terampil untuk penunjang kegiatan. 5.4 Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kopperindag, dengan kegiatan penyusunan laporan kinerja dan keuangan. Sasarannya adalah terciptanya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Outcome yang diharapkan adalah terlaksananya laporan kinerja dan keuangan. 5.5 Program Penyusunan Rencana Strategis Kegiatannya adalah penyusunan rencana strategis SKPD 2011-2015 sasarannya adalah terciptanya rencana strategis Dinas Kopperindag. Outcomenya adalah tersedianya dokumen rencana strategis Dinas Kopperindag tahun 2011-2015 5.6 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program ini mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kopperindag, dengan kegiatan sebagai berikut: 5.6.1

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD

5.6.2

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

48


Sasaran dari pelaksanaan program ini adalah terciptanya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM. Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya keterampilan SDM teknis pengelolaan keuangan dan manajerial koperasi dan UMKM yang pencapaiannya diukur dengan persentase jumlah koperasi dan UMKM yang menerima manfaat dari pelatihan yang dilakukan guna menunjang kegiatan kelancaran tugas yang dilakukannya. Serta meningkatnya kreatifitas bisnis, keahlian teknis dan keterampilan dasar (live skill) dan penciptaan wirausaha baru. 5.7 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program ini bertujuan untuk menurunkan kemacetan pinjaman yang telah diterima koperasi dan UMKM serta peningkatan promosi produk usaha koperasi dan UMKM yang baik dengan kegiatan sebagai berikut: 5.7.1

Promosi dan pemasaran produk daerah

5.7.2

Penilaian klasifikasi kesehatan terhadap koperasi KSP/ UESP

5.7.3

Monitoring dana UKM, KUT dan kredit lainnya

5.7.4

Memfasilitasi sertifikasi hak atas tanah UKM

5.7.5

Pembangunan gedung display produk daerah Sasaran dari pelaksanaan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi

usaha mikro kecil menengah adalah terciptanya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM yang memadai dan lancar, peningkatan akses usaha koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif. Outcome yang diharapkan adalah peningkatan permodalan dan pengawasannya serta terfasilitasinya pemasaran produk UMKM.

49


5.8 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program ini bertujuan untuk peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan kegiatan sebagai berikut: 5.8.1

Pengembangan dan pemeriksaan koperasi dan persiapan RAT

5.8.2

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian dan pemberdayaan kelembagaan Dekopinda

sasaran dari program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi adalah terciptanya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Outcome yang diharapkan dari program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi adalah meningkatnya koperasi yang yang melaksanakan RAT dan meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi. 5.9 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program ini dilakukan untuk peningkatan pemberdayaan perlindungan konumen melalui sosialisasi dan peningkatan tertib ukur alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) melalui pengawasan barang beredar dan peningkatan jumlah alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera dan tera ulang. Kegiatan yang ada pada program ini adalah: 5.9.1

Perlindungan konsumen dan pengawasan barang/ jasa yang beredar di pasar

5.9.2

Tera ulang dan pengawasan kemetrologi Sasaran dari program ini adalah meningkatnya perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan. Outcome yang diharapkan dari Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan adalah meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen dan jumlah masyarakat yang memahami perlindungan konsumen serta terpenuhinya pelayanan perdagangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pengawasannya.

50


5.10 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Program ini bertujuan pengembangan sarana distribusi melalui pembangunan dan pengembangan pasar tradisional dalam rangka percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan perdagangan dan memperluas jaringan distribusi barang. Kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut: 5.10.1 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pasar 5.10.2 Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pasar 5.10.3 Monitoring harga dan operasi pasar bahan kebutuhan pokok dan strategis 5.10.4 Pengawasan dan penertipan SIUP dan TDP Sasaran dari program ini adalah terciptanya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dan Outcome yang diharapkan dari program peningkatan efifiensi perdagangan dalam negeri adalah meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdaganan dan kegiatan pengawasannya. 5.11 Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut: 5.11.1 Diklat Petugas Pengawasan Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang perlindungan konsumen 5.11.2 Diklat Pengamat Tera dan Penera Sasarannya adalah meningkatnya pengembangan dan pengamanan perdagangan dalam negeri dan Outcome yang diharapkan dari program ini adalah Meningkatnya SDM perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan kemetrologian. 5.12 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program ini bertujuan untuk lebih mengembangkan industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Sijunjung juga membuat peta panduan untuk pengembangan

51


industri dimasa yang akan datang sehingga diharapkan pengembangan industri kedepan lebih terarah, dengan kegiatan sebagai berikut: 5.12.1 Penerapan dan konvensi GKM 5.12.2 Pembinaan dan pengembangan IKM 5.12.3 Pemberdayaan kelembagaan dekranasda Kabupaten Sijunjung Sasaran dari program ini adalah terciptanya pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Keseluruhan rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada periode 2011-2015, disajikan pada lampiran 2

52


BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2015 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2011-2015), sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperindag Tahun 2011-2015 disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Kopperindag untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksaan Renstra Dinas dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya. Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2011-2015.

53

BAB I PENDAHULUAN. Perubahan paradigma dalam Sistem Pemerintahan dan Penyelenggaraan

Recommend Documents