1
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Penerapan sistem Pemerintahan desentralisasi di Negara Indonesia, melahirkan
banyak perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan. Pada era ini Pemerintah Daerah menjadi kunci utama dalam penyelenggaraan Negara. Pemerintah
Daerah
mendapatkan
sebuah
keleluasaan
untuk
menjalankan
Pemerintahannya sendiri, yang disebut Otonomi Daerah. Penerapan kebijakan Otonomi Daerah ini tentu berpengaruh pada penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dengan adanya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah berhak untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang tersebut mendefinisikan bahwa pelayanan publik ialah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk peraturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan,
2
kesehatan, perijinan dan lain sebagainya. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pelayanan
publik
harus
terbuka
atas
informasi
publik,
akuntabel
dalam
penyelenggaraan pelayanan, serta menjungjung tinggi kesamaan hak sebagai upaya mencegah timbulnya tindakkan diskriminasi. Salah satu bidang pelayanan publik yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat ialah pelayanan publik di bidang pendidikan. Pada hakikatnya pendidikan adalah hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk dapat menikmatinya. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran (Munib, 2009:139). Keberadaan pendidikan yang sangat penting tersebut telah diakui dan sekaligus memiliki legalitas yang sangat kuat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 (1) yang menyebutkan bahwa: ”Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Hak memperoleh pendidikan ini diperjelas dengan pasal 31 (2) yang bunyinya: ”Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak terutama pendidikan dasar. Pemerintah Daerah wajib untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan di daerahnya. Sama halnya dengan Pemerintah Kota Denpasar yang telah menyelenggaraakan pelayanan publik bidang pendidikan. Seperti contohnya menyediakan sekolahsekolah untuk kebutuhan pendidikan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih banyak menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang kerap terjadi disetiap
3
tahunnya terkait dengan pendidikan yaitu mengenai pelaksanaan Ujian Nasional yang masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kasus kecurangan yang di informasikan di media massa. Selain itu, pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru, banyak pemberitaan yang muncul mengenai terjadinya jumlah siswa yang berlebihan pada sekolah favorit, isu lain juga banyak beredar mengenai petinggi pemerintah yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi yaitu menaruh “anak titipan” di sekolah-sekolah yang mereka inginkan. Hal ini tentu merupakan tindak kecurangan yang dapat merampas hak-hak peserta didik yang lain. Seperti yang disampaikan oleh Tribun Bali tanggal 16 Juni 2014 dalam artikel yang berjudul “Kena Rp.10 Juta Anggota Dewan Mengaku Malu Terlibat Main Belakang (Titipan Masuk Sekolah Negeri Mulai Ramai)” yaitu : “ …… ada satu jalur penerimaan lagi yang tidak pernah ketinggalan di setiap musim PPDB, yakni jalur titipan alias main belakang. Melalui jalur titipan, siswa yang mendaftar ke sekolah-sekolah negeri (SMP atau SMA) bisa di terima, namun biasanya membayar uang masuk lebih besar dari biaya semestinya, bahkan hingga Rp. 10 juta atau 5 kali lipat dari biaya normal. Seorang wakil rakyat kota denpasar mengungkapkan hal tersebut kepada Tribun Bali. Tahun lalu dirinya dititipi belasan siswa untuk dimasukan ke SMA-SMA negeri di Denpasar. …….”Saya melakukannya karena terpaksa saja, soalnya teman-teman yang lain juga menjalankan praktik serupa. Sebetulnya malu juga menggunakan jalur seperti itu, apalagi kita sering mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pendidikan” tutur anggota dewan tersebut saat ditemui Tribun Bali di kantornya di lantai tiga Gedung DPRD Kota Denpasar, Kamis (12/6) lalu.”
Dalam menindak lanjuti hal tersebut, perlu adanya lembaga pengawas yang independen, salah satunya Ombudsman Republik Indonesia. Menurut ketentuan UU No. 37 tahun 2008, pada hakikatnya Ombudsman Republik Indonesia merupakan suatu lembaga publik yang bersifat otonom dan berfungsi mengawasi pelaksanaan Pemerintahan, menangani masalah pengaduan masyarakat terhadap instansi-intansi
4
Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sekaligus sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat. Keistimewaan lembaga Ombudsman dari badan pengawasan lainnya ialah tersedianya ruang bagi masyarakat untuk ikut serta mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, melalui laporan masyarakat terkait tindakan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Masyarakat yang ingin menyampaikan laporan kepada Ombudsman, akan dilindungi haknya atas tuntutan yang mungkin diajukan Pemerintah. Dalam pelaksanaan pengawasan pelayanan publik di daerah, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia membentuk badan perwakilan yang tersebar di berbagai Provinsi, salah satunya Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali. Pada tahun ketiga berdirinya lembaga ini di Provinsi Bali, cukup banyak pengaduan terkait dengan bidang pendidikan yang diterima oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali. Selain itu juga di setiap tahunnya Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, selalu membuka posko pengaduan Ujian Nasional dan Penerimaan Peserta Didik Baru. Pada tahun 2013 Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali mendapat pengaduan sebanyak 220 laporan, dimana 24 laporan terkait bidang pendidikan. Sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 182 laporan, dimana 17 laporan pengaduan terkait bidang pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih dalam tentang sejauh mana peranan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi
5
Bali dalam mengawasi pelayanan publik khususnya pada bidang pendidikan di Kota Denpasar. Oleh karena peneliti mengambil judul penelitian yaitu : “Peran Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik” (studi Kasus: Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Kota Denpasar). 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian yaitu : 1) Bagaimana Peran Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Denpasar ? 2) Bagaimana
pengaruh
pengawasan
Perwakilan
Ombudsman
Republik
Indonesia Provinsi Bali ? 1.3
Batasan Masalah Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-April 2015 di Kantor Perwakilan
Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali dan beberapa Instansi terkait. Penelitian ini mengenai peran dari Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali dalam mengawasi pelayanan publik bidang jasa pendidikan di Kota Denpasar. Dimana bidang pendidikan yang dimaksud ialah pelayanan pendidikan yang langsung dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat yaitu terkait dengan pelaksanaan Ujian Nasional dan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan ruang lingkup Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Pendidikan
6
Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di kota Denpasar. Penulis mengambil pengawasan Ombudsman dari tahun 2013 hingga tahun 2014, dalam kurun waktu tersebut dijelaskan langkah-langkah apa saja yang ditempuh oleh Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik bidang jasa pendidikan. Dalam pembahasan juga dijelaskan mengenai hubungan kerjasama yang dijalin oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali dalam melaksanakan pengawasan. Selain itu juga dijelaskan mengenai hambatan yang dialami oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali dalam melaksanakan pengawas. Serta, mendeskripsikan mengenai pengaruh pengawasan Ombudsman terhadap pihak-pihak terkait, dari hal tersebut dapat dilihat sejauh mana keberhasilan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaran pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan. 1.4
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin
dicapai dalam menjawab permasalahan yang diteliti, adalah : 1) Untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan peran Perwakilan Ombudsman
Republik
Indonesia
Provinsi
Bali
dalam
pengawasan
penyelenggaraan pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Denpasar. 2) Mengetahui sejauh mana pengaruh dari pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali.
7
1.5
Manfaat Penelitian Manfaat yang ingin dicapai dan diharapkan dalam penelitian ini ialah : a. Manfaat secara akademis. 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dan masukan permikiran dalam kasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu Administrasi Negara. 2) Penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang hal terkait. b. Manfaat secara praktis 1) Bagi lembaga, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah bahan evaluasi bagi Pemerintah dalam melaksanakan peran sebagai lembaga pengawasan, khususnya di Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali. 2) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sebuah informasi bagi masyarakat umum untuk mengetahui bagaimana peran Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali dalam pengawasan penyelengaraan pelayanan publik. Dan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bentuk pengawasan yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk membantu kinerja Ombudsman. 3) Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan.
8
1.6
Sistematika Penulisan Pada BAB I akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian ini,
masalah yang akan diteliti, batasan dalam penelitian, serta tujuan dan manfaat dalam penelitian ini. Pada BAB II akan memaparkan mengenai teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, serta penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penulisan skripsi ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Manajemen Publik dan Teori Organisasi. Sedangkan konsep yang digunakan ialah Konsep Peran Ombudsman Republik Indonesia, Konsep Pengawasan dan Konsep Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Pada BAB III akan dijelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskritif kualitatif yaitu menjabarkan fenomena dan menganalisis temuan dari penelitian ini, dengan menggunakan teknik sampling snowball sampling. Pada BAB IV akan menjelaskan mengenai sejarah Ombudsman Republik Indonesia yang kemudian dilanjutkan dengan gambaran umum Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali. Serta menjelaskan temuan penelitian dan menganalisa menggunakan teori-teori yang telah ditentukan. Pada BAB V akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil temuan dan memberikan saran yang nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait.
9
