BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KATINGAN
NoMoR36 raHutu 2oL6 TENTANG CARA PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PEDOMAN PELAKSANAAN DAN TATA PAJAKDAERAHDANRETRIBUSIDAERAHKEPADAPEMERINTAH DESA/KELURAHANDIKABUPATENKATINGAN ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
BUPATI I{ATINGAN'
Menimbang :
a.
bahwauntukmeningkatkankapasitasPemerintahDesa dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan' pehyanan masyarakat' perlu pembangunan J; melalui dilakukan upaya peningkatan pendapatan Desa Retribusi Penerimaan pana Bagi Hasil Pqiak Daerah Daerah;
b.
bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimal}adimaksud
dalamhurufa,perluditetapkanPeraturanBupatitentang
Mengingat :
1'
PedomanPelaksanaanDanaBagtHasilPajakDaerahDan Retribusi Daerah; tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AO2 Seruyan' Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Kabupaten Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau'
Gunung Mas, Kabupaten Rrlang Pisau' Kabupaten Provinsi Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
2.
Indonesia, Kalimarrtan Tengah (Lembaran Negara Republik Ta}run 2ao2 No*o, 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pusat dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pemerintahan Daerah (Lembararr Negara Republik
IndonesiaTa}run2oa4Nomor126TambahanI,embaran
.f.
Negara Republik Indonesia Nomor aa38); tentang Pqiak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 Negara Republik Daerah dan Relribusi Daerah (Lembaran Irmbaran Indonesia Tatrun 2oo9 Nomor 1o3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);
LZ Tahun zAlL
tentang pembentukan Peraflrran Perundang-undangan (Lembaran
Undang-Undang Nomor
4.
82' Negara Republik Indonesia Tahun 2A1J Nomor tamUafranLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor 523a1;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2AL4 bntang (LembararrNegaraRepubliklndonesiaTahun2ol4Nomor Nomor 7, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Desa
5.
saes); 6.
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, ?ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang NomorgTahunzolstentangPerubahanKeduaAtas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Lembaran Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan tentang
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.
PeraturanPemerintahNomor55Tahun2o0Stentang DanaPerimbangan(LembaranNegaraRepubliklndonesia Tahun 2OO5 Nomor L37, Tambahan I"embaran Negara Repubtik Indonesia Nomor a5751;
8.
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang
Republik Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor L40, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a578h
PeratrrranPemerintahNomor3ETalrun2oo7tentang PembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah,
pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupatenl Kota' {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a737\; 10. Perahrran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pembahan Atas Peraturan Pemerintah NOmor 43 Tahun
zoL4TentangPerafuranPelaksanaanUndang-Undang
Nomor6Tahunzol4TentangDesa(LembaranNegara Republik Indonesia Ta'hun 2015 Nomor 157);
ll.PeraturanDaerahKabupatenKatinganNomorl0Tahun 2AA7 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OOT Nomor
LO);
|2.PeraturanDaerahKabupatenKatinganNomor3Tahun 2oostentangPembagianUrusanPemerintahanyang menjadiKewenanganPemerintahKa.bupatenKatingan
{LembaranDaerahKabupatenKatinganTahun2ooS Nomor 3);
13.
Nomor 11 Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Kabupaten 2011 tentang Kerjasama Antar Desa Di Katingan Tahun Katingan (Lernbaran Daerah Kabupaten 2011 Nomor 1L);
Nomor 1O Tahun L4. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Belanja Daerah 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
(l*mba.ran Kabupaten Xatingan Tahun Anggaran 2016 Nomor 56' Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan 27l,;
Menteri Dalam Negeri Nomor 13O Tahun 2003 Dalam tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
15. Peraturan
Negeri; 16.
2AO7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun dan tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Pemenntah.an Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan
Desa;
113 Tahun 2A14 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Nomor 93 Tahun 2015 18. Peraturan Menteri Keuangan Penyaluran' tentang Penggunaan, Pengalokasian' (Berita Negara Pemantauan a"" Evaluasi Dana Desa Republik Ind'onesia Tahun 2015 Nomor 68a ); MEMUTUSKAN
:
PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PELAKSANAANDANTATACARAPEMBAGIANDANABAGI HASILPAJAKDAERAHDANRETRIBUSIDAERAHKEPADA PEDOMAN
MenetaPkan
PEMERINTAHDESA/KELURAHANDIKABUPATENKATINGAN BAB
T
KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
1.
:
Dana Bagr Hasil Pedoman Pelaksanaan dan Tatan Cara PajakDaerahdanRetribusiDaera}r.adalahpedomanyang pencairan, mengatur tentang penentuan besaran alokasi, Bagi Hasil penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2.
Daerah adalah Kabupaten Katingan;
g.
pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraall urusall pemerintahanolehPemerintahDaerahdanDPRDmenurut prinsip asas otonomi d'an tugas pembantuan dengan dan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem
Negarar"s-*to',,Republiklndonesiasebagaimana
4.
Republik dimaksud daram undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun L945; pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah
5.
Bupati adalah BuPati Katingan;
sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
6.DewanPerwakilanRakyatDaerahyangselanjutnya disebutDPRDadatahDewanPerwakilanRakyatDaerah KabuPaten Katingan;
T.KecamatanadalahWilayahKerjaCamatsebagaiPerangkat
8.
Daerah KabuPaten Katingan; yang memiliki Desa adalah kesatuan masyarakat hukum mengatur dan batas-batas wilayah yang berwenang unhrk mengurus kepetrtingan masyarakat setempatn berdasarkan
asalusuldanadatistiadatsetempatyangdiakuidan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RePub1ik Indonesia;
g. pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan PermusyawaratanDesadalammengaturdanmengurus kepenting€rnmasyarakatsetempatberdasarkanasal-usul
danad.atistiadatsetempatyangdia}ruidandihormati
dalam sistem Pemerintatran Negara Kesahran Republik lndonesia;
perangkat Desa 10. pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Desa; sebogai unsur penyelenggara Pemerintahan
ll.BadanPermusyawaratanDesaselanjutrryadisebutBPD
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalampenyelenggaraanpemerintahandesasebagaiunsur penYelenggara Pemerintahan Desa;
L2. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orangpribadiatauBadankepadaDaerahtanpaimbalan iangsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan oleh
berdasarkanPeraturanPerrrndang-undanganyang
membiayai
penyelenggaraa-ll Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
digunakan untuk
adalah 13. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi jasa atau pungutan daerah sebagai pembayaran atas
pemberianizrnbraentuyangkhususdisediakandanfatau
diberikanolehPemerintahDaerahuntukkepentingan orang Pribadi atau Badan;
retribusi adalah bagian dari L4. Bagi hasil pajak daerah darr yang p.i.ri**an hasil peiak daerah dan retribusi daerah tambahan diberikan kepada Pemerintah Desa termasuk Bumi dan Bangunan Perdesaan dan bagr hasil Pqiak Perkotaan; 15.
PajakBumidanBangunanPerdesaaldanPerkotaanyang pajak atas bumi selanjutnya disebut PBB-P2 adalah dan/atau dan/atau bangunan yang dimiliki' dikuasai' kecuali Badan' dimanfaatkan oleh o""g pribadi atau usaha
kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutana-n, dart pertambangan;
L6.
Desa selanjutnya
Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan disebut ApBDes adalatr Anggaran keuangan PemerintaharrDesayangdibahasdarrdisetrrjuibersama Desa oleh Pemerintah pesa dan Badan Permusyawaratan yang ditetapkan dengan Peratrrran Desa;
L7.
standar Pembinaan adalah pemberian pedoman' pengembangan' pelaksanaan, perencarlaarl, penelitian' konsultasi' bimbingan, pendidikan dan petatihan' evaluasi monitoring pengawasan u'mum dan
supervisi,
Desa' pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan BAB II
DAERAH DAN SUMBER DANA BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI DAERAH Pasal 2
(1) Sumber Dana Bagl Hasil Pqiak Daerah dan
Retribusi
DaerahyangmenjadibagranDesaditetapkansebagai berilant:
paiak a. 10 o/s (sePuluh per serattrs) dari penerimaan
b.
daerah; LO Yo (sePuluh per seratus) daerah;
dari penerimaan retribusi
meliputi (21 Peiak Daerah sebagaimana dimaksud ayat {1)'
:
a. Pajak Hotel; b. Pqiak Restoran;
c.
d. e.
t g. h.
i. j.
Pqiak Hiburan; Pajak Reklame; Pqiak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pqiak Air Tanah; dan Bangunan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB); dan Paiak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan Perkotaan Paiak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2)
aYat t1) (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud PadadiPungut huruf b adalah Retribusi Daerah YangPeraturan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan' Pasal 3
bagr hasil retribusi daerah Ketentuan pemberian dana pasal 2 ayat (3) huruf b, yang sebagaim*rr* di*"ksud dalam diatur menurut dikerjasamakan dengan pemerintah desa perjanjian kerjasama' BAB III
PENENTUANBESARANBAGIANDESADARIDANABAGI HASILPAJAKDAERAHDANRETRIBUSIDAERAH Pasal 4
(1)PenentuanbesaranbagianDesadariDanaBagrHasil : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah
a. b.
dan retribusi Asas merata adalah besar bagian pajak daerah yang sarna untuk setiap desa; daerah dibagi Asas adil adalah besar bagran hasil pajak Secaraproposionalberdasarkanrealisasipembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tahun sebelumnya'
t2\BesarnyapenetapanAlokasiBagianDesadariDanaBagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat t u ditetapkan dengan KePutusan BuPati'
(3)PenetapanbesaranalokasiBagianDesadariDanaBagi pada ayat (21' Hasil sebagaimana d'imaksud' kepada pemerintah Desa melalui
disosialisasik; kecamatan.
BAB IV
PENGELOLAANDANPENGGUNAANDANABAGIHASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 5
PengelolaanbagianDesadariDanaBagiHasilPajakDaerah Desa jawab Kepala dan Retribusi plaerah merupakan tanggung desa' selaku pemegang kelmasaan 1lmum keuangan Pasal 6
(1)AlokasiBagianDesadariDanaBagiHasilPajakDaerahdan Pendapatan Retribusi iaerah dituangkan dalam Anggaran dan Belanja Desa/ Kelurahan;
(2)PengelolaanBagranDesadariDanaBagiHasilPajakDaerah danRetribusiDaerahdilaksanakanolehKepalaDesa;
Dana Bagi (3) Kepala Desa dalam Pengelolaan Bagian Desa dari
uasitPajakDaerahdanRetribusiDaerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Kelurahan' Pasal 7
dan Retribusi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah DaerahdigunakanuntukmembiayaikegiatanPemerintahan Desa,PembangunanDesadanPemberdayaanMasyarakat Desa.
BAB V
MEKANISMEPENCAIRANDANPEI{YALURAN Pasal 8
DanaBagrHasilPajakDaerahdanRetribusiDaerah dianggarkandalamAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah pada setiaP Tahun Anggaran' Pasal 9
Retribusi (1) Pengajuan Dana Bagl Hasil Pajak Daerah dan ditetapkan daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa sesudah dan dalam Peraturan Desa tentang Angaf:an Pendapatan Belanja Desa; Retribusi (2) Pengajuan Dana Bagr Hasil Paiak Daerah dan
DaerahdilakukanolehPemerintahDesadengan mengajukanpermohonankepadaBupatimelaluiCamat; Pajak (3) Pengajuan perrnohonan pencairan dana bagi hasil dengan dan RetriUusi sebagaimana dimaksud pada ayat {21' melamPirkan
a. b.
:
Fotocopy Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Fotocopy Surat Keputusan Bendahara Desa;
c.FotocopySuratKeputusanBupatiKatingantentang
dan Penetapan Alokasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah;
d. e.
FotocoPY Rekening Desa; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
Pasal 10
pasal 8 Penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam bank yang dilaksanakan dengan mekanisme transfer melalui ditunjuk; dimaksud pada ayat (1) {2}Pengambilan dana sebagaimana Surat T\rgas dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan dari Xepata Desa dan rekomendasi Camat'
(1)
BAB VI PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN
Pasal 11
Retribusi penerimaan dan pengeluaran Dana Bagi Hasil Pajak Pendapatan Belanja Desa ( Daerah dianggarkan pada Anggaran
APBDesa)
Pasal 12
PenatausahaanpenerimaandanpengeluaranDanaBagiHasil PajakdanRetribusiDaerahdilaksanakanmenurutketentuan Desa' Keuangan yangmengatur tentang Pedoman Pengeiolaan BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal
13
dan Retribusi Daerah Pertanggungiawaban BaSr Hasil Pajak kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungiawaban adalah APBDesa, sehingga bentuk pertanggungiawabannya pertanggun
g-j
awaban APBDesa
;
BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal L4
(1)BagianPemerintahanSekretariatDaerahKabupaten KatinganmengkoordinasikanpelaksarraandanaBagiHasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa; monitoring (2) Camat berkewajiban melakukan pembinaan' dari hasil dan evaluasi terhadap penggunaan dana bagian pajakdanretribusidaerahyangdiberikankepadaDesa; dan penggunaar] (3) Pengawasan menyangkut pengelolaan
bagiandarihasirp*"r.danretribusidaerahkepadaDesa dilakukan oleh aparat pengawas fungsional' Pasal 15
Pembinaandanpengawasal}Camatsebagaimanadimaksud
dalam Pasal 16 aYat (2) meliPuti : Pajak a. Memfasilitasi administrasi keuangan dana Bagr Hasil dan Retribusi Daerah kePada Desa;
b.MemfasilitasipengelolaankeuangandanaBagrHasilPajak dan Retribusi Daerah kePada Desa;
c. Memfasilitasi peraksanaan d.ana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah kePada Desa;
dan
d. Memfasilitasi penyelenggataan pertanggung pelaporan keuangan dana BaSt Hasil Pajak
jawaban dan dan Retribusi
Daerah kePada Desa. BAB IX PENUTUP
Pasal 16 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' memerintahkan Agar setiap orang mengetahuinya' penen'rpatannya pJrtgurraa.nga-n Peratr-rran Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan' Ditetapkan di Katingan pada tanggal, f 6 - S- ?9116
H. AHMAD YANTENGLIE
Diundangkan di Katingan pada tanggal,
ll - S - |Lolb
-"W
DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NIKODEMOS
2OI6NOMOR BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN
282
