PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VI

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A.

KERJASAMA ANTAR DAERAH Dalam menyelenggarakan pemerintahan, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga. Kerja sama antar daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, wilayah kewenangan provinsi dalam kerja sama antar daerah adalah: a. Pelaksanaan kerja sama antar provinsi; b. Fasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota; c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama antar kabupaten/kota; d. Pelaporan pelaksanaan kerja sama antar provinsi kepada pemerintah; e. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di provinsi dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah. Kebijakan kerjasama antar daerah yang dilakukan dalam rangka pencapaian misi ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi DIY Tahun 2009 – 2013 adalah dengan menjalin jejaring yang lebih efektif secara teknis antar lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah. Selanjutnya sebagai implementasi kebijakan tersebut upaya pembentukan dan penanganan kerjasama antar daerah Provinsi DIY di tahun anggaran 2011 dilakukan fasilitasi melalui pelaksanaan program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan kegiatan meliputi : 1. Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik 2. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama Dalam Negeri 3. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama Luar Negeri 4. Penyelenggaraan Kerjasama Provinsi DIY-Kyoto Prefecture Realisasi pembentukan jalinan perjanjian kerjasama antar daerah Provinsi DIY dengan daerah lain di dalam negeri pada tahun 2011 sebanyak lima perjanjian kerjasama baru, meliputi:

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

VI - 1

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Tabel 6.1 Daftar Perjanjian Kerjasama Antar Daerah Provinsi DIY Tahun 2011

No

Bidang Kerja Sama

1

Integrasi Tiket Moda Trans Jogja, KA Pramex, dan Batik Solo

2

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kotagede

3

Pengembangan dan Pembangunan Sub Kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta

4

Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi DIY Nomor 30/PK/2009; 40/PERJ/GUB/XII/09 Tentang Bus Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi DIY Nomor 31/PK/2009; 41/PERJ/GUB/XII/09 Tentang Shelter/Halte Bus Milik Pemerintah Kota Yogyakarta

5

Nomor

Tanggal

1/KSP/1/2011 551.2/2011 7/HK/U/D6/2011 DIR 004 3/KSP/IV/2011 3/NKB.YK/2011 155/A/Perj/Bt/2011 6/KSP/VII/2011 08/NKB.YK/2011 156/W&K/VII/2011 2/MOU/HK/ED/2011 63/Perj.YK/2011 40/PERJ/GUB/XII/2011

24-01-2011

64/Perj.YK/2011 41/PERJ/GUB/XII/2011

Jangka Waktu 12 Bulan

11-04-2011

12 Bulan

11-07-2011

12 Bulan

17-12-2011

2 Tahun

17-12-2011

2 Tahun

Pihak-pihak - Pem Prov DIY - Pem Kot Surakarta - PT KAI (Persero) - PT BNI (Persero) Tbk - Pem Prov DIY - PemKot Yogyakarta - Pem Kab Bantul - Pem Prov DIY - PemKot Yogyakarta - Kraton Yogyakarta - PT KAI (Persero) - Pem Prov DIY - PemKot Yogyakarta

- Pem Prov DIY - Pem Kot Yogyakarta

Sumber: BKPM Provinsi DIY Sampai dengan tahun 2011, Pemerintah Provinsi DIY memiliki perjanjian kerjasama dengan daerah lain yang dituangkan dalam 30 perjanjian kerjasama yang masih berlaku, terdiri dari 21 perjanjian kerjasama antar daerah di dalam negeri dan 9 perjanjian kerjasama dengan daerah lain di luar negeri. Adapun secara keseluruhan, rekapitulasi 21 perjanjian kerjasama antar daerah di dalam negeri yang masih berlaku meliputi: 1. Kerjasama integrasi tiket moda Trans Jogja, Kereta Api Pramex dan Batik Solo Trans dengan Kota Surakarta, PT. Kereta Api Indonesia (persero) dan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. 2. Kerjasama pengelolaan kawasan cagar budaya Kotagede dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Bantul . 3. Kerjasama Pengembangan dan Pembangunan Sub Kawasan Stasiun Tugu Yogyakarta dengan Kota Yogyakarta, Kraton Yogyakarta dan PT. Kereta Api Indonesia (KAI). 4. Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kota Yogyakarta Tentang Bus Milik Pemerintah Kota Yogyakarta 5. Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kota Yogyakarta Tentang Shelter/Halte Bus Milik Pemerintah Kota Yogyakarta VI - 2


PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15.

16. 17. 18. 19.

20.

21.

BAB VI

Kerjasama penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan semesta di Provinsi DIY dengan Pemerintah Kota Yogyakarta. Kerjasama penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan semesta di Provinsi DIY dengan Pemerintah Kabupaten Bantul. Kerjasama penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan semesta di Provinsi DIY dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Kerjasama penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan semesta di Provinsi DIY dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Kerjasama penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan semesta di Provinsi DIY dengan Pemerintah Kabupaten Sleman. Kerjasama pembangunan dan pemeliharaan pilar batas daerah dengan Provinsi Jawa Tengah. Kerjasama penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan daerah dengan Provinsi Kalimantan Timur. Perjanjian sewa tanah dan bangunan tempat pengujian beserta alat uji kendaraan bermotor milik Pemerintah Provinsi DIY yang terletak di Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pengelolaan Museum Gunung Api Merapi dengan Pemerintah Kabupaten Sleman. Pelaksanaan program Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP) di wilayah anglomerasi perkotaan Yogyakarta, dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Sleman . Kerjasama pembangunan daerah dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur . Kerjasama persusuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kerjasama penanggulangan bencana alam dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Sleman. MoU tentang pokok-pokok kerjasama antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mou tentang kerjasama pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (MPU), dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah DKI, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Provinsi Lampung. Kerjasama pembangunan daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2011, tidak ada pembentukan baru kesepakatan kerjasama Provinsi DIY dengan daerah lain di luar negeri. Upaya peningkatan perjanjian kerjasama dengan St. Petersburg, Rusia, masih belum terealisasi terkait belum turunnya persetujuan DPRD Provinsi DIY terhadap perjanjian kerjasama tersebut. Meski demikian Pemerintah Provinsi DIY telah memfasilitasi kerjasama pihak ketiga/swasta dalam kerangka sister province DIY dengan daerah lain di luar negeri, yakni: a. Dalam kerangka Sister Province DIY - Kyoto Prefecture: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

VI - 3

BAB VI


1. Persetujuan kerjasama antara Universitas Islam Indonesia (UII) dengan Ritsumeikan University, Kyoto, Jepang. 2. Persetujuan kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ( UMY ) dengan Ritsumeikan University, Kyoto, Jepang. b. Dalam kerangka Sister Province DIY – Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan; berupa kesepakatan kerjasama antara DPRD Provinsi DIY dengan DPRD Gyeongsangbuk-do (Letter of Intent between House of Representative of Yogyakarta Special Region and Gyeongsangbukdo Regional Parliament) Selanjutnya 9 perjanjian kerjasama DIY dengan daerah lain di luar negeri yang masih berlaku sampai dengan tahun 2011 meliputi: 1. Sister Province dengan Kyoto Prefecture, Jepang, meliputi kerjasama bidang seni budaya, pendidikan/iptek, pariwisata, industry serta pertanian (pengembangan kultur jaringan) (MoU Sister Province). 2. Dengan Provinsi Ismailia, Mesir, perjanjian kerjasama meliputi bidang perdagangan, pariwisata, iptek, industri, pendidikan dan kebudayaan (MoU Sister Province). 3. Dengan Negara Bagian California, AS, perjanjian kerjasama meliputi bidang ekonomi perdagangan, pariwisata, industry, pendidikan dan kebudayaan serta pertanian (MoU Sister Province). 4. Dengan Provinsi Tyrol, Republik Austria, perjanjian kerjasama meliputi bidang ekonomi dan perdagangan, industry, pariwisata, kebudayaan serta ilmu pengetahuan (MoU Sister Province). 5. Dengan Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan, meliputi kerjasama bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan/seni, pertanian, pariwisata, perdagangan dan industri (MoU Sister Province). 6. Dengan Chungcheongnam-do, Korea Selatan, meliputi kerjasama bidang administrasi pemerintahan, budaya/seni, iptek, perdagangan dan industri, pariwisata, informasi dan komunikasi , pertanian serta perikanan (MoU Sister Province). 7. Dengan Provinsi Gangwon, Korea Selatan, meliputi kerjasama bidang pariwisata, pertanian, iptek , kebudayaan, pendidikan, olahraga, dan lain-lain (MoU friendly ties cooperation). 8. Dengan Provinsi Chiang Mai, Thailand, meliputi kerjasama bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, pariwisata, pendidikan dan bidang-bidang lain yang disepakati (MoU friendly ties cooperation). 9. Dengan Provinsi St. Petersburg, Rusia, meliputi kerjasama bidang kebijakan ekonomi dan industri, iptek, kebudayaan dan pariwisata (letter of intent / LoI). Pada tahun 2011, disamping pembentukan perjanjian kerjasama baru, upaya penanganan kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang telah dilakukan meliputi : VI - 4



BAB VI

1. Kerjasama antar daerah di dalam negeri, dengan pelaksanaan : a. Forum Koordinasi Kerjasama Kabupaten/Kota se Provinsi DIY; dengan fokus pembahasan perjanjian kerjasama penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan semesta di Provinsi DIY. b. Forum Koordinasi Kerjasama Provinsi DIY – Provinsi Kalimantan Timur; dengan fokus pembahasan action plan kerjasama kedua belah pihak tahun 2011. c. Forum Koordinasi Kerjasama Provinsi DIY – Provinsi Jawa Tengah; fokus pembahasan kerjasama persusuan. d. Forum koordinasi Kerjasama Provinsi DIY – Provinsi Jawa Timur; fokus pembahasan pemasaran kayu hasil hutan rakyat dan mete. 2. Kerjasama antar daerah/pihak ketiga di luar negeri, dengan pelaksanaan: a. Kegiatan Korean Youth Saemaul Volunteer di Desa Karangtalun, Imogiri, Bantul, pada tanggal 18 – 30 Juli 2011; dalam kerangka kerjasama sister province Provinsi DIY dengan Gyeongsangbukdo, Korea Selatan. b. Kegiatan Saemaul International Academy 2011; dalam kerangka kerjasama sister province Provinsi DIY dengan Gyeongsangbukdo, Korea Selatan c. Fasilitasi kunjungan rombongan delegasi DPRD Gyeongsangbukdo ke DIY pada 20 September 2011; yang menghasilkan nota kesepahaman antara DPRD Provinsi DIY dan DPRD Gyeongsangbukdo, Korea Selatan. d. Keikutsertaan dalam “2011 Gangwoon Provincial Program For Local Government Officials of Sisterhood Governments”; dalam kerangka kerjasama persahabatan antara Provinsi DIY dengan Gangwoon, Korea Selatan. e. Pelaksanaan Proyek Integrated Water Resources Management (IWRM); merupakan proyek berkelanjutan (sustainability project) dari pilot plan Proyek Bribin yang telah selesai dan diserahterimakan ke pihak Indonesia sejak tahun 2010. f. Fasilitasi kunjungan tamu-tamu luar negeri di DIY, diantaranya kunjungan ketua parlemen Hongaria, kunjungan delegasi Singapura, kunjungan delegasi pengusaha dari Sabah – Malaysia, kunjungan delegasi Eropa dalam rangka kerjasama Uni Eropa – Indonesia, kunjungan Gubernur dan Anggota Dewan Kyoto Prefecture, dan lain sebagainya. B. 1

KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Kebijakan dan Kegiatan Pelaksanaan Kerja sama dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa kerja sama daerah adalah kesepakatan antar gubenur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

VI - 5

BAB VI


bupati/walikota yang lain dan/atau gubernur atau bupati/walikota dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Peraturan Pemerintah tersebut juga menyebutkan bahwa pihak ketiga adalah departemen/lembaga pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, badan hukum milik daerah, atau yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. Kebijakan kerjasama Provinsi DIY dengan pihak ketiga juga dilakukan dalam rangka pencapaian misi ketiga RPJMD Provinsi DIY Tahun 2009 – 2013 yakni peningkatan kapasitas kebijakan publik yang proporsional dengan melibatkan peranserta swasta, perguruan tinggi dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga juga merupakan salah satu upaya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip yang dianut dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga sama dengan prinsip yang dianut dalam kerja sama antar daerah, yaitu: efisisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum. Selanjutnya sebagai implementasi kebijakan tersebut, upaya pembentukan dan penanganan kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan Pemerintah Provinsi DIY di tahun anggaran 2011 di lakukan fasilitasi melalui pelaksanaan program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan kegiatan : 1. Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik 2. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama Dalam Negeri 3. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama Luar Negeri Pembentukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 terdiri dari 6 kerjasama dengan pihak ketiga di dalam negeri, yakni: Tabel 6.2 Daftar Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga di Provinsi DIY Tahun 2011 No 1

2

Bidang Kerja Sama Pelaksanaan Pencapaian Pengembangan dan Pembangunan kapasitas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Di Prov DIY Pengembangan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Daerah

VI - 6

Naskah kerja sama Kesepakatan Bersama

Perjanjian Kerja Sama

Nomor

Tanggal

2/KSP/II/2011 SKB/5/II/2011/ BNN

2-02-2011

8/PERJ/GUB/IV /2011 13/3/DKBU/YK

20-04-2011


Jangka Waktu 12 Bulan

5 Tahun

Pihak-pihak - Pem Prov DIY - BNN

- PemProv DIY - Bank Indonesia

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN No

Bidang Kerja Sama

3

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses data pada Pemerintah Daerah Prov DIY dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara Penyusunan Kajian Perencanaan Pengembangan Bandar Udara Baru di Wilayah Provinsi DIY Kerja sama Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber daya Berbagai Aspek Pembangunan Usaha, Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) Bagi Korban Erupsi Merapi di Provinsi DIY

4

5

6

Naskah kerja sama Nota Kesepahaman

Nomor

Tanggal

Jangka Waktu -

BAB VI Pihak-pihak

166/NK/XXIII.2/5/2011 4/KSP/V/2011

5-05-2011

Kesepakatan Bersama

5/KSP/V/2011 SP.23/LB.05/2 011/DU

11-05-2011

12 Bulan

- Pem Prov DIY - PT Angkasa Pura 1 (Persero)

Kesepakatan Bersama

7/KSP/VII/201 1 4572/P/HT/20 11 8/KSP/VII/201 1 B.3961KW.VII/BRI/07 /2011

14-07-2011

12 Bulan

- Pem Prov DIY - UGM

28-07-2011

12 Bulan

- Pem Prov DIY - PT BRI (Persero) Tbk

Kesepakatan Bersama

- BPK RI - Pem Prov DIY

Sumber: BKPM Povinsi DIY 2011 Sampai dengan tahun 2011, Pemerintah Provinsi DIY memiliki kerjasama dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam 38 perjanjian kerjasama yang masih berlaku, terdiri dari 35 perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga di dalam negeri dan 3 perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga di luar negeri. Rincian kerjasama dengan pihak ketiga di dalam negeri: 1. Pelaksanaan Pencapaian Pengembangan dan Pembangunan kapasitas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Di DIY dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) 2. Pengembangan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Daerah dengan Bank Indonesia 3. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses data pada Pemerintah Daerah Provinsi DIY dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 4. Penyusunan Kajian Perencanaan Pengembangan Bandar Udara Baru di Wilayah Provinsi DIY dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) 5. Kerja sama Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber daya Berbagai Aspek dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) 6. Pembangunan Usaha, Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) Bagi Korban Erupsi Merapi di Provinsi DIY dengan PT BRI (Persero) Tbk 7. Pelaksanaan Program Kemitraan di Provinsi DIY (amandemen kedua) dengan PT. Pertamina (Persero) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

VI - 7

BAB VI


8. Pengembangan Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Provinsi DIY dengan Universitas Gadjah Mada 9. Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP Provinsi DIY) 10. Pembentukan Lembaga Pengelolaan HKI di provinsi DIY dengan Dirjen HAKI Dep. Hum Ham dan Universitas Islam Indonesia (UII) 11. Penanganan Medis Tahanan dan Nara pidana Korban Penyalahgunaan Narkotika dan atau Psikotropika di LP Narkotika Kelas II A Yogyakarta dengan Dirjen Lapas DepHum dan Ham 12. Pinjam Pakai Tanah Milik PemProv DIY yang terletak di Maguwoharjo Depok Sleman dengan Dirjen Perkeretaapian Dep Hub 13. Pelaksanaan Program Kemitraan di Prov DIY (amandemen kedua) dengan PT Pertamina (Persero) 14. Kerjasama Program penanggulangan Kanker di Provinsi DIY dengan YKI Cab. DIY, BKKBN Prov. DIY; F. Kedokteran UGM; Persi Cab. DIY; PWI Cab Yogyakarta; LPP TVRI Stasiun Yogya; LPP RRI Yogyakarta; PRRSSNI DIY; TP PKK Provinsi DIY 15. Pengembangan laboratorium flora dan fauna di Provinsi DIY dengan Yayasan Gembiraloka 16. Kerjasama penelitian, pengkajian dan pengembangan potensi daerah dalam rangka mewujudkan Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka dengan APTISI Wil. V DIY 17. Pengelolaan system pelayanan angkutan orang di jalan dengan Kendaraan Umum Wilayah Perkotaan dengan Sistem BUY THE SERVICE di Provinsi DIY dengan PT. Jogja Tugu Trans (JTT) 18. Pemberdayaan Masyarakat berbasis Kelautan dengan BKP – AL Rayon Yogyakarta 19. Kerjasama pengelolaan hutan di Kecamatan Playen Kab. Gunungkidul Provinsi DIY dengan UGM; UNY; UII; Atmajaya; UMY;UPN 20. Pengembangan Usaha Mikro, kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) melalui pola penjaminan kredit dengan Bank BPD DIY; PT. Askrindo 21. Pelaksanaan Program Kemitraan di Provinsi DIY dengan PT. Pertamina (Persero) 22. Pengembangan Transportasi Perkotaan di Provinsi DIY dengan Departemen Perhubungan dan UGM 23. Perbaikan Pelayanan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum di wilayah perkotaan Provinsi DIY dengan DPD Organda Provinsi DIY 24. Kerjasama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta pengembangan bisnis Migas di Provinsi DIY dengan PT. Pertamina (Persero) 25. Kerjasama Pencegahan korupsi di Jajaran Pemerintah Provinsi DIY dengan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) 26. Kerjasama dalam Rangka Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dengan DPRD DIY VI - 8



BAB VI

27. Kerjasama dalam Rangka Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dengan Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI 28. Kerjasama Pendirian Telecenter APEC Digital Opportunity Center (ADOC) di Provinsi DIY dengan FTIJ 29. Kerjasama Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Data dan Informasi Lingkungan serta Sumber Daya Wilayah dengan Bakosurtanal dan UGM 30. Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni di Provinsi DIY dengan Rektor ITB 31. Program Lanjutan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PROPERAK) di Provinsi DIY dengan PT. Indofood Sukses makmur 32. Pendirian dan Pengelolaan Bengkel Mobil dengan Bengkel Rally car 33. Pembangunan Pusat Perdagangan Retail antara PD. ANindya dengan PT. KAIDI INDOJAYA 34. Pelaksanaan Adendum Perjanjian Bersama Kontrak Bagi Tempat Usaha dan Kontrak Bagi keuntungan Antara Pemprov DIY dengan PT. Yogya Indah Sejahtera dalam Pembangunan dan Pengelolaan Malioboro Hotel di Jalan Malioboro Yogyakarta 35. Perjanjian Bersama Kontrak bagi tempat Usaha dan Kontrak bagi keuntungan Pembangunan dan Pengelolaan Malioboro Hotel dengan PT. Yogya Indah Sejahtera. Adapun rincian kerjasama dengan pihak ketiga di luar negeri yang masih berlaku sampai dengan tahun 2011: 1. Minutes of Discussion on The Cooperation To Implement The Integrated Water Resources Management ( IWRM ) In The Province Of Yogyakarta Special Region, dengan Institut Teknologi Karlsruhe, Jerman, Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan BATAN (lanjutan dari Proyek Bribin). 2. Letter of intent (pernyataan kehendak) kerjasama promosi investasi dengan International Finance Corporation (IFC). 3. Letter of intent (pernyataan kehendak) bidang pariwisata, jasa pengiriman dan penerbangan dengan HNA Group Co. Ltd., China. 2 2.1

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Kegiatan pembentukan dan penanganan kerjasama luar negeri sangat bergantung pelaksanaannya dengan pihak/mitra yang ada di luar negeri, sehingga sering terjadi kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diperkirakan. 2. Kurangnya prakarsa dari dinas/instansi teknis terkait terhadap kerjasama Provinsi DIY yang telah terjalin sehingga pemanfaatan kerjasama tersebut kurang optimal. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

VI - 9

BAB VI


3. Masih terdapat kerjasama yang stagnan. 4. Belum terlaksananya tindak lanjut statement of intent kerjasama sister province DIY dengan St. Petersburg yang telah disepakati sejak 31 Mei 2010, terkait belum adanya persetujuan dari DPRD Provinsi DIY. 2.2

Solusi 1. Pelaksanaan koordinasi secara lebih intensif dengan pihak mitra kerjasama di luar negeri, dengan bantuan perwakilan-perwakilan resmi Indonesia (KBRI dan KJRI) yang ada di negara bersangkutan. 2. Meningkatkan komunikasi kepada semua pihak terkait (pemda, dinas, masyarakat), pelaksanaan sosialisasi serta penyusunan draft annual exchange program yang digunakan sebagai koridor atau acuan pelaksanaan kegiatan kerjasama pada tahun berikutnya dalam rangka pengembangan program. 3. Pengembangan hubungan ataupun contact person dan secara lebih intensif berkoordinasi dengan kementrian/lembaga terkait/wakil pemerintahan RI di Luar Negeri yang memiliki kemungkinan untuk dapat mengembangkan kerjasama. 4. Pemerintah Provinsi DIY telah menyampaikan surat permohonan percepatan pembahasan persetujuan DPRD Provinsi DIY atas rencana kerjasama sister province DIY – St. Petersburg.

Beberapa catatan penting berdasarkan monitoring dan evaluasi kerjasama antar daerah maupun dengan pihak ketiga Pemerintah Provinsi DIY pada tahun 2011 : 1. Secara umum semua kerjasama dalam negeri di Provinsi DIY sudah sesuai dengan yang diharapkan dan dapat terus dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu kerjasama. 2. Berdasarkan evaluasi kerjasama dengan pihak-pihak di dalam negeri di tahun 2011, jika dilihat dari aspek keselarasan visi, perencanaan serta pelaksanaannya, kegiatan kerjasama dengan nilai tertinggi terkait dengan kerjasama program kemitraan (dengan PT. Pertamina (Persero) ), sedangkan jika ditinjau dari segi implementasi dan dampak, kerjasama dengan skor tertinggi adalah kerjasama implementasi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ( e-procurement ) nasional. 3. Tawaran hibah jembatan penyeberangan bekas pakai dari Osaka Prefecture yang direncanakan pada tahun 2012, terpaksa ditolak karena tidak ada pemerintah kabupaten/kota yang bersedia menerima, sehubungan mahalnya biaya ekspedisi serta pembangunan pondasi jembatan. 4. Terkait dengan hambatan yang muncul dalam implementasi kegiatan kerjasama, komunikasi dan koordinasi antar stakeholders perlu peningkatan lebih lanjut. 5. Peran monitoring dan evaluasi kerjasama mutlak dibutuhkan untuk melihat secara lebih jauh dampak serta kemanfaatan kerjasama tersebut bagi pemerintah serta masyarakat DIY.

VI - 10


PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN C. 1. 1.1

BAB VI

KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH Pemerintahan Umum Fasilitasi dan Koordinasi Penegasan Batas Daerah

Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, kaitannya dengan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, adalah kegiatan penegasan batas daerah. Batas daerah merupakan pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lainnya. Kemudian penegasan batas daerah pada hakekatnya adalah penataan wilayah administrasi pemerintahan dengan tujuan untuk mempermudah koordinasi pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kehidupan masyarakat di wilayahnya. Penegasan batas ini dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan. Secara teknis, kegiatan penegasan batas daerah perlu mengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebab ada wacana yang muncul dalam beberapa kali rapat koordinasi terkait permasalahan perbatasan untuk menjadikan persil tanah di wilayah perbatasan sebagai acuan batas daerah. Dengan demikian dapat dihindari suatu kondisi, misalnya sebuah rumah mempunyai ruang tamu yang masuk wilayah provinsi/kabupaten/kota A, dan dapur yang masuk wilayah provinsi/kabupaten/kota B. Namun demikian, semua keputusan penegasan batas dikembalikan pada kesepakatan diantara Tim Penegasan Batas Daerah itu sendiri. Selain itu, BPN memiliki keahlian untuk menentukan batas daerah secara pasti (fixed boundary) di lapangan dengan sistem referensi tertentu yang digunakan secara nasional. Fakta pelaksanaan penegasan batas daerah saat ini baru sebatas pemasangan tugu-tugu batas dalam jarak tertentu, pengukuran situasi sepanjang garis batas daerah selebar 100 m kekiri dan 100 m kekanan garis batas masih secara umum (general boundary). Letak batas daerah antara tugu-tugu tersebut belum ditetapkan secara pasti yang dalam hal ini sering merupakan batas pemilikan bidang tanah berupa bidang-bidang tanah yang pernah terdaftar dengan hak barat maupun hak-hak yang diatur UU No. 5 Tahun 1960, yang data fisik maupun data yuridisnya tersimpan di BPN. Keahlian dan data-data yang dimiliki BPN di atas juga dapat digunakan untuk keperluan penyelesaian permasalahan perbatasan. Masukan teknis dari BPN akan sangat membantu Pemerintah Provinsi DIY dalam mengambil keputusan untuk mengurai benang kusut permasalahan-permasalahan di wilayah perbatasan. Pada tahun 2011, BPN diikutsertakan dalam kegiatan penegasan batas berupa pelacakan batas dan pengukuran koordinat pilar batas (setelah pilar terpasang) pada beberapa segmen, yakni segmen Sleman – Magelang, segmen Sleman – Klaten, segmen Gunungkidul – Wonogiri, dan penegasan batas Kabupaten Sleman – Bantul tahun 2011 di blok Tambakraman, Tambakbayan dan Santan. Pada segmen Sleman – Magelang, telah dilakukan pelacakan dan pemasangan pilar perapatan pada 28 titik yang bertujuan untuk menegaskan batas Provinsi DIY dan Jateng yang rentan berubah akibat banjir lahar dingin Merapi di Sungai Krasak (banjir lahar dingin Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

VI - 11

BAB VI


dikhawatirkan akan merubah bentuk aliran sungai serta rentan menimbulkan sengketa lahan terkait keberadaan wedi kengser), sekaligus membuat batas-batas pada wilayah kecamatan/desa terluar, yang berbatasan langsung dengan kecamatan/desa di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Perlu diketahui bahwa sebenarnya pemasangan pilar antar kecamatan/desa (atau kelurahan) menjadi domain kabupaten/kota, namun untuk batas wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah pemasangan pilar tetap menjadi domain Pemerintah Provinsi DIY. Kegiatan ini mengikutsertakan BPN Kanwil DIY dan Jateng, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Magelang, baik dalam pelacakan maupun pengukuran koordinat pilar (setelahpilar terpasang). Kemudian segmen Sleman – Klaten dilakukan karena banyak pilar yang rusak akibat erupsi Merapi, sehingga dikhawatirkan batas wilayah akan kabur jika tidak segera ditegaskan kembali. Kegiatan pelacakan dan pemasangan pilar perapatan di segmen Sleman – Klaten dilakukan pada 17 titik,tepatnya di perbatasan antara Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman dan Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang sampai dengan titik terakhir di perbatasan Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman dan Desa Kaliurang, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Kegiatan ini mengikutsertakan BPN Kanwil DIY dan Jateng, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Klaten, baik dalam pelacakan maupun pengukuran koordinat pilar (setelah pilar terpasang). Berikutnya pada segmen Gunungkidul – Wonogiri. Pada segmen Gunungkidul – Wonogiri dilakukan pelacakan dan pemasangan pilar perapatan sebanyak 10 titik, tepatnya pada perbatasan Desa Tancep, Kecamatan Ngawen dengan Desa Jarum, Kecamatan Bayatsampai dengan perbatasan Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Burikan Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Pemasangan pilar perapatan ini dimaksudkan untuk mempertegas wilayah perbatasan Gunungkidul dengan Wonogiri, mengingat masih kurangnya jumlah pilar yang ada di Gunungkidul jika dibandingkan dengan panjang lintasan batas daerahnya yang mencapai ± 94 Km, sementara topografi perbatasan yang berkelok-kelok dan bergunung/berbukit. Kegiatan ini mengikutsertakan BPN Kanwil DIY dan Jateng, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul dan Wonogiri, baik dalam pelacakan maupun pengukuran koordinat pilar (setelah pilar terpasang). Selanjutnya penegasan batas Kabupaten Sleman – Bantul tahun 2011 di blok Tambakraman, Tambakbayan dan Santan. Pada ke tiga blok tersebut telah disepakati untuk dibangun 15 pilar baru berupa 12 pilar perapatan tipe D dan 3 (tiga) pilar baru tipe B, yang diberi nomor Pilar Batas Utama/PBU-0015A, PBU-0018A, serta Pilar Acuan Batas Utama/PABU-003. Kegiatan ini mengikutsertakan BPN Kanwil DIY, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, baik dalam pelacakan maupun pengukuran koordinat pilar (setelah pilar terpasang).BPN Kanwil DIY, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul juga diikutsertakan dalam pelacakan pada 185 pilar yang sebelumnya sudah dibangun oleh Kabupaten Sleman dan VI - 12



BAB VI

Bantul,sehingga secara keseluruhan terdapat 200 pilar batas antara Kabupaten Sleman dengan Bantul. 1.2 Permasalahan dan Solusi 1.2.1 Permasalahan - Biaya operasional terkait penegasan batas wilayah cukup tinggi sehingga dapat menghambat kegiatan penegasan batas di lapangan. 1.2.2 Solusi - Kedepannya perlu dibuat Kerjasama Operasional (KSO) dengan instansi terkait sehingga dapat mendukung operasionalisasi kegiatan penegasan batas di lapangan. 2.

Kependudukan dan Catatan Sipil

Peran dan fungsi Gubernur dalam hal koordinasi dengan instansi vertikal di daerah pada pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu sebagai penanggungjawab penyelenggaraan administrasi kependudukan skala provinsi. Adapun kegiatan yang memerlukan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah adalah sebagai berikut: a) Terkait dengan keberadaan orang asing pemegang Ijin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Ijin Tinggal Tetap (ITAP). Berkoordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM c.q. Kantor Imigrasi. b) Terkait dengan peristiwa penting pengurusannya yang terlambat lebih dari satu tahun harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri. c) Baik peristiwa perkawinan maupun perceraian yang beragama Islam berkoordinasi dengan Kantor Agama dan Pengadilan Agama. d) Bagi anak atau orang yang tidak diketahui identitas orangnya harus ada berita acara pemeriksaan/surat keterangan dari Kepolisian setempat. 2.1 Permasalahan dan Solusi 2.1.1 Permasalahan 1. Belum adanya kesamaan data Orang Asing pemegang KITAS/KITAP antar instansi yang berwenang, sehingga diperlukan koordinasi data kependudukan orang asing. 2. Adanya beberapa permasalahan di lapangan mengenai administasi kependudukan dan pencatatan sipil. 2.1.2 Solusi 1. Kedepan untuk meningkatkan pelayanan diperlukan adanya pelayanan satu atap yang terpusat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Kantor Imigrasi Provinsi DIY.


VI - 13

BAB VI


2. Untuk sinkronisasi pemecahan masalah diperlukan rapat koordinasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil dengan Pengadilan Agama, Kantor Agama, Kantor Imigrasi, Pengadilan Negeri. D. 1

PEMBINAAN BATAS DAERAH Kebijakan dan Kegiatan

Batas daerah merupakan pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lainnya, dalam hal ini pemisah wilayah administrasi pemerintahan antara Provinsi DIY dan Jawa Tengah. Sesuai dengan Permendagri No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, perbatasan Provinsi DIY dan Jawa Tengah telah ditetapkan melalui Permendagri No. 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Antara Provinsi DIY dengan Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian batas daerah telah memenuhi aspek yuridis dan teknis. Aspek yuridis, yaitu telah ditetapkan legalitas hukum batas daerah melalui Permendagri 19 Tahun 2006 (cakupan wilayah yang berbatasan, koordinat titik batas, posisi pilar batas dan unsur geografis lainnya (sungai, jalan). Sedangkan aspek fisik, di lapangan ditandai dengan pemasangan pilar batas dan teridentifikasinya koordinat posisi pilar batas. Namun demikian, dengan adanya penetapan batas daerah tersebut bukan berarti masalah perbatasan secara otomatis selesai. Pada aspek fisik di lapangan ternyata masih sering timbul permasalahan, seperti dinilai masih kurangnya pilar batas yang diperlukan sebagai tanda batas di lapangan, perubahan batas alam (perubahan aliran sungai) atau perubahan batas buatan seperti jalan di perbatasan. Selain aspek fisik, timbul juga beberapa permasalahan yang terkait dengan aspek non-fisik, seperti dalam aspek ekonomi yaitu berkaitan dengan perebutan sumberdaya ekonomi, baik menyangkut keberadaan SDA di wilayah yang dipersengketakan maupun potensi ekonomi di wilayah yang bersangkutan. Aspek politik berkaitan dengan aspek politik di daerah yang bersangkutan, seperti pemilu dan pemilukada. Aspek sosial berkaitan dgn kecemburuan sosial, isu pendatang dan penduduk asli, serta aspek pemerintahan berkaitan dengan adanya duplikasi pelayanan pemerintahan, jarak ke pusat pelayanan pemerintahan, atau keinginan suatu wilayah untuk bergabung dengan/dilayani oleh pemerintah daerah yang berdekatan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY, untuk menyelesaikan beberapa permasalahan perbatasan di atas adalah membuat daftar inventaris masalah (DIM), kemudian memetakannya mulai dari permasalahan yang paling urgent, serta menindaklanjuti pemecahannya secara kongkrit. Secara garis besar, masalah perbatasan yang terinventarisir dalam DIM dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yakni penegasan batas daerah (terkait dengan aspek fisik); dan fasilitasi penyelesaian masalah perbatasan (terkait dengan aspek non-fisik). Kerjasama dengan instansi vertikal di daerah seperti BPN sangat diperlukan dalam upaya pemecahan masalah yang timbul di perbatasan. Upaya penyelesaian masalah perbatasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

VI - 14


PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN a.

BAB VI

Penegasan Batas Daerah (aspek fisik)

Kegiatan penegasan batas daerah tahun 2011 terbagi atas 4 (empat) segmen wilayah, yakni segmen Sleman – Magelang, segmen Sleman – Klaten, segmen Gunungkidul – Wonogiri, dan penegasan batas Kabupaten Sleman – Bantul tahun 2011 di blok Tambakraman, Tambakbayan dan Santan. Untuk penegasan batas dan pemeliharaan pilar pada segmen-segmen yang merupakan batas Provinsi DIY dan Jawa Tengah diawali dengan rapat koordinasi perbatasan antara Provinsi DIY dan Jawa Tengah. Dengan memperhatikan Mou antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Jawa Tengah No. 120/01359/Ro.I/2010 dan 120/18801/2010 mengenai Pembangunan dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah antara Provinsi DIY dan Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi DIY melakukan penegasan batas dan pemeliharaan pada bagian timur. Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi DIY telah membangun 70 pilar yang terdiri dari 67 pilar perapatan (tipe D) dan 3 (tiga) pilar tipe B, serta memelihara 43 pilar selama tahun 2011, dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama, segmen Sleman – Magelang. Penegasan segmen Sleman – Magelang dilakukan di sepanjang Sungai Krasak yang menjadi batas antara Kabupaten Sleman dengan Magelang. Penegasan batas dimulai dengan kegiatan sosialisasi batas wilayah di Kantor Kecamatan Tempel pada tanggal 4 Maret 2011 dengan mengundang desa dan kecamatan yang berbatasan di wilayah Kabupaten Sleman dan Magelang; kemudian pelacakan pada bulan Maret 2011 terhadap 28 titik; pemasangan pilar perapatan pada tanggal 26 September – 4 November 2011;serta penandatanganan Berita Acara Pemasangan Pilar No. 136/1/XI/2011 tanggal 4 November 2011 oleh Kepala Desa dan Camat masing-masing wilayah yang telah dipasangi pilar perapatan tersebut. Kedua, segmen Sleman – Klaten. Penegasan batas wilayah pada segmen ini berupa pembangunan 17 pilar perapatan dan pemeliharaan 23 pilar (yang terinventarisasi dalam Permendagri No. 19 Tahun 2006) terkait dengan dampak erupsi Merapi tahun 2010 lalu. Kegiatan penegasan batas diawali dengan sosialisasi batas daerah pada tanggal 8 Maret 2011 di Kantor Kecamatan Prambanan dengan mengundang desa dan kecamatan yang berbatasan di wilayah Kabupaten Sleman dan Klaten; pelacakan pada tanggal 9 – 10 Maret 2011, pemasangan pilar sejumlah 17 pilar perapatan dan pemeliharaan 23 pilar pada tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan 25 Juli 2011 (40 hari kalender); serta penandatanganan Berita Acara Pemasangan Pilar No. 136/8/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 oleh Kepala Desa dan Camat masing-masing wilayah yang telah dipasangi pilar perapatan tersebut. Ketiga, segmen Gunungkidul – Wonogiri. Penegasan batas pada segmen ini bertujuan untuk semakin memperjelas batas wilayah dalam Permendagri No. 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi DIY dan Jawa Tengah, mengingat kondisi perbatasan Kabupaten Gunungkidul dengan wilayah Jawa Tengah yang berkelok-kelok dengan kondisi topografi pegunungan/perbukitan. Output dari kegiatan pada segmen ini adalah pemasangan 10 pilar perapatan dan pemeliharaan terhadap 20 pilar batas, yang terinventarisasi dalam Permendagri No. 19 Tahun 2006, yakni pilar No. 176 (PBA-0092) yang terletak di antara Desa Bedoyo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Gebangharjo, Kecamatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

VI - 15

BAB VI


Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri menuju ke selatan sampai dengan pilar No. 199 (PBA0112) yang terletak di perbatasan Desa Songbanyu, Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Paranggupito, Kecamatan Paranggupito Kabupaten Wonogiri. Kegiatan pemasangan dan pemeliharaan pilar diawali dengan pelacakan pada tanggal 14 – 15 Maret tahun 2011;pemasangan pilar perapatan pada bulan Agustus tahun 2011, mulai dari pilar No. 129A/PBA.0056Byang terletak di perbatasan Desa Tancep, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul dengan Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten sampai dengan pilar No. 136B/PBA.0062B yang terletak di perbatasan Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen dengan Desa Burikan Kecamatan Cawas; serta penandatangan Berita Acara pemasangan Pilar oleh masing-masing Kepala Desa dan Camat yang wilayahnya terpasang pilar perapatan tersebut. Hal penting yang perlu diketahui bahwa kegiatan pemeliharaan pilar harus dilakukan karena dari hasil identifikasi selama ini banyak pilar yang rusak maupun hilang. Keadaan tersebut disebabkan oleh faktor alam seperti longsor yang mengakibatkan patok batas rusak atau hilang tertimbun longsor, maupun akibat tangan jahil manusia (pencurian brastabletdan papan nama yang terbuat dari bahan kuningan yang menjadi identitas pilar) sehingga perlu diganti maupun direhab kembali. Masalah ini terjadi pada sebagian besar pilar yang ada, baik pilar batas provinsi maupun batas kabupaten/kota. Keempat, penegasan batas Kabupaten Sleman – Bantul tahun 2011 di blok Tambakraman, Tambakbayan dan Santan. Sebagai tindak lanjut surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur DIY No. 136/1983/PUMperihal Batas daerah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, perlu diadakan kegiatan pemasangan pilar, penandatanganan berita acara dan pembuatan peta koriodor sebagai syarat penerbitan Permendagri tentang batas wilayah Kabupaten Sleman dengan Bantul.Kegiatan pemasangan pilar dimulai dengan pelacakan tanggal 20 – 21 September 2011 di 15 titik (pada blok Tambakraman, Tambakbayan dan Santan) yang telah disepakati oleh kedua kabupaten; sertapelacakan pada 185 titik batas wilayah Kabupaten Bantul dan Sleman (yang sebelumnya telah terpasang) pada bulan Oktober tahun 2011. Penandatangan Berita Acara Pemasangan Pilar dan pembuatan peta koridor belum dilaksanakan pada tahun anggaran 2011. b.

Fasilitasi Penyelesaian Masalah Perbatasan (aspek non-fisik)

Aspek non-fisik yang timbul di perbatasan, baik itu menyangkut aspek sosialkemasyarakatan, ekonomi, dan politik, biasanya timbul karena kurangnya pemahaman masyarakat setempat tentang batas wilayah, atau dapat juga disebabkan karena kaburnya batas daerah akibat jumlah pilar yang kurang. Pada prinsipnya, semakin banyak pilar semakin baik, batas daerah akan semakin jelas, namun tentunya akan menimbulkan banyak biaya (cost) baik dalam pemasangan maupun pemeliharaannya, sehingga minimal patok pilar dipasang di setiap belokan/kelokan garis batas. Kurangnya pemahaman masyarakat setempat tentang batas wilayah dan kaburnya garis batas wilayah menjadi akar timbulnya VI - 16



BAB VI

permasalahan di wilayah perbatasan yang terkait dengan aspek non-fisik tersebut, dengan uraian sebagai berikut. Pertama, perbedaan persepsi dalam penentuan batas wilayah di Desa Watugajah dengan Desa Kaligayam Klaten. Sengketa perbatasan di Watugajah berupa perbedaan klaim wilayah seluas ± 100 m² (antar pemerintah desa) yang terjadi setelah pembangunan jalan yang tidak tepat pada batas wilayah (karena pertimbangan teknis) oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yang diikuti dengan pembangunan kios-kios di tepi jalan yang memiliki nilai strategis. Tanah yang disengketakan tersebut terdiri atas tanah Sultan Ground untuk kawasan Gunungkidul dan tanah kas desa untuk Kabupaten Klaten. Pembangunan jalan yang tidak tepat pada batas wilayah itu, oleh masyarakat Kaligayam kemudian dipersepsikan telah timbul tanah baru yang tidak bertuan dan diklaim sebagai bagian wilayahnya. Pemerintah Desa Kaligayam bahkan sudah memberlakukan pungutan serta retribusi oleh Pemerintah Desa terhadap kios-kios di pinggir jalan baru tersebut. Hal ini menimbulkan protes dari warga masyarakat di Desa Watugajah. Upaya penyelesaian masalah ini telah dimulai dengan memasukkan klaim wilayah Watugajah ke dalam DIM, pembahasan dalam beberapa rapat koordinasi dengan menghadirkan pihak terkait, termasuk dari BPN Kanwil DIY, BPN Gunungkidul, BPN Kanwil Jawa Tengah dan BPN Klaten dalam rapat koordinasi perbatasan DIY dan Jawa Tengah tanggal 28 – 30 November 2011 di Yogyakarta; kemudian rapat koordinasi serupa secara internal dengan menghadirkan BPN Kanwil DIY, BPN Gunungkidul dan Kepala Desa Watugajah tanggal 7 Desember 2011 di Yogyakarta. Rekonstruksi batas wilayah Desa Watugajah (Gunungkidul) dan Desa Kaligayam (Klaten) dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2012. Kedua, akses jalan Dusun Pasirmendit dan Pasirkadilangu. Dusun Pasirmendit dan Pasirkadilangu merupakan daerah enclave yang berada di sebelah barat Sungai Bogowonto, dan masuk wilayah Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo. Sisi sebelah utara dan barat Pasirmendit berbatasan dengan Desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Sementara sisi selatan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Dusun Pasirmendit dan Pasirkadilangu disebut wilayah enclave karena akses menuju jalan utama (Jalan Raya Sindutan) harus melewati wilayah Desa Jogoboyo, sehingga secara kewilayahan, kedua dusun ini benar-benar terpencil dari wilayah DIY lainnya. Profil masyarakat Dusun Pasirmendit dan Pasirkadilangu sebagian besar berprofesi sebagai petani (termasuk petani tambak udang) dan nelayan. Masalah yang muncul di perbatasan adalah akses jalan di wilayah Desa Jogoboyo yang menuju Jalan Raya Sindutan rusak. Menurut warga Desa Jogoboyo, kerusakan jalan tersebut disebabkan lalu lintas kendaraan pengangkut hasil tambak udang milik warga Dusun Pasirmendit dan Pasirkadilangu, sehingga mestinya warga kedua dusun di wilayah Provinsi DIY itu ikut membantu perbaikan jalan. Padahal, menurut pemilik tambak warga Dusun Pasirmendit dan Pasirkadilangu, mereka sudah membayar sejumlah pungutan saat melewati wilayah Jogoboyo. Upaya penyelesaian masalah ini sudah dilakukan dengan berkoordinasi dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

VI - 17

BAB VI


Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menganggarkan pembangunan jalan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2012. Ketiga,penegasan batas secara fisik pada batas wilayah antar daerah di wilayah Sungai Krasak terdampak erupsi Merapi. Konflik yang timbul saat ini sebenarnya berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) berupa pertambangan pasir. Masalah muncul pasca erupsi Merapi tahun 2010 lalu, di mana muncul aliran sungai baru di sekitar Sungai Krasak yang membawa material pasir. Selama ini, para penambang lebih suka mengambil pasir di wilayah Kabupaten Sleman dengan alasan pungutan retribusi yang lebih murah dan penambang diperbolehkan menggunakan alat berat (pengeruk/bego)untuk menambang pasir. Sementara pungutan retribusi di wilayah Kabupaten Magelang lebih mahal serta pemerintah daerah setempat melarang penggunaan alat-alat berat saat menambang pasir, karena dikhawatirkan akan merusak bentang alam yang ada. Sampai saat ini masih diupayakan sinkronisasi kebijakan penambangan pasir antara kedua kabupaten tersebut, termasuk fasilitasi oleh pihak Provinsi DIY dan Jawa Tengah, dengan melibatkan BPN Kanwil DIY, BPN Kanwil Jawa Tengah, BPN Kabupaten Sleman serta BPN Kabupaten Magelang. 2 2.1

Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Selama ini masih banyak pilar batas daerah, baik itu pilar batas antar provinsi maupun kabupaten/kota, yang rusak karena dicuri brastablet dan papan namanya oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Padahal brastablet dan papan nama merupakan identitas penting bagi pilar. Tanpa ada brastablet dan papan nama, maka pilar hanya merupakan tugu biasa tanpa fungsi yang jelas. 2. Persepsi masyarakat wilayah perbatasan masih sering salah dalam memahami batas wilayah administrasinya, yakni dengan menjadikan bentang alam seperti sungai, dan bentang buatan seperti jalan, sebagai batas wilayah.

2.2

Solusi 1. Mengganti brastablet dan papan namadari bahan marmer, karena bahan kuningan dianggap mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, sehingga sering hilang dicuri. Hal ini sudah dikonsultasikan ke Ditjen PUM, dan sudah mendapat persetujuan. 2. Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang batas daerah pada masyarakat wilayah perbatasan, termasuk menjelaskan pentingnya keberadaan pilar batas daerah. Hal ini selain akan menyamakan persepsi masyarakat wilayah perbatasan tentang batas administrasi masing-masing daerah, juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pilar batas daerah. Dengan demikian keberadaan pilar batas daerah akan ikut terjaga.

VI - 18



BAB VI

E. 1.

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Bencana Yang terjadi dan Penanggulangannya Kriteria yang dipergunakan sebagai dasar penetapan status bencana didasarkan pada pengertian bencana sesuai Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yakni: “Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”. Secara kuantitatif sampai saat ini belum ada standar baku untuk penetapan status bencana, apakah suatu kejadian ditetapkan sebagai bencana ataukah musibah. Tanggap darurat dilakukan pada saat kejadian meletusnya gunung merapi di Kabupaten sleman dan bencana yang lainnya belum pernah ditetapkan status tanggap darurat oleh Pemerintah Provinsi DIY karena kejadian bencana terjadi di tingkat lokal masing-masing Kabupaten/Kota bukan lintas wilayah. Kegiatan Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh masing-masing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota serta saling berkoordinasi dengan BPBD Provinsi DIY. Tabel 6.3 Frekuensi Kejadian Bencana di DIY Tahun 2010 - 2011 Bantul

Jenis Bencana

Gunungkidul

Kulon Progo

Sleman

Kota Yk

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Banjir Kekeringan Tanah Longsor

0 0 6

1 0 9

0 0 13

0 0 1

9 0 49

8 0 26

0 0 0

3 0 0

5 0 0

15 0 0

Kebakaran Hutan/Lahan

17

1

8

0

1

2

0

1

45

1

Gempa Bumi Angin Epidemi

2 13 5

2 27 0

0 18 0

2 33 0

0 24 1

0 5 0

0 0 0

13 0

0 3 0

0 14 0

Gunung Meletus

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Sumber: BPBD Provinsi DIY


VI - 19

BAB VI


Sumber: BPBD Provinsi DIY Gambar 6.1 Diagram Frekuensi Bencana Kejadian bencana banjir di wilayah Provinsi DIY tahun 2011, di Kota Yogyakarta terjadi di DAS Sungai Winongo, Sungai Gajah Wong dan Sungai Code. Sedangkan untuk Kabupaten Kulon Progo banjir terjadi sekitar Sungai Progo dan daerah resapan di kota Kulon Progo dan untuk Kabupaten Sleman terjadi di Kali Kuning dan sungai yang berhulu di Gunung Merapi disebabkan oleh lahar dingin Gunung Merapi. Jenis banjir yang terjadi merupakan banjir genangan yang terjadi di beberapa titik setiap musim penghujan dan banjir lahar dingin disebabkan oleh material Gunung Merapi yang terbawa arus. Tanah longsor terjadi di daerah perbukitan di wilayah Provinsi DIY dikarenakan hujan yang terus menerus dan kurangnya penopang tanah sehingga mengakibatkan longsor. Bencana ini murni dikarena oleh alam. Di Kabupaten Bantul terjadi di sekitar perbukitan timur Bantul meliputi Piyungan dan Dlingo. Dan kejadiaan tertinggi terdapat di Kabupaten Kulon Progo karena daerahnya berbukit dan tanah yang labil. Pada umumnya bencana kebakaran ini terjadi karena hubungan arus pendek/ konsleting listrik serta kelalaian warga dalam penggunaan api sehingga menyebabkan kebakaran rumah. Frekuensi terbanyak kejadian kebakaran di wilayah Kota Yogyakarta dikarenakan banyaknya pemukiman dan resiko hubungan arus pendek sangat tinggi. Tahun 2011 gempa bumi terjadi di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul masing-masing terjadi dua kali, tepatnya gempa terjadi di pantai selatan Bantul. Gempa bumi ini tidak berdampak secara angsung karena terasa kecil dirasakan di wilayah Kabupaten Bantul. Sedangkan untuk kejadian angin ribut di tahun 2011 umumnya terjadi pada akhir tahun dikarenakan musim hujan mulai tiba, dengan adanya pergantian musim angin cenderung tidak beraturan dan sangat kencang. Akibat dari bencana angin rebut/kencang ini banyak pohon tumbang di sekitar perkotaan serta baliho-baliho yang roboh. VI - 20



BAB VI

Berdasarkan data kejadian bencana Provinsi DIY, dapat diambil kesimpulan bahwa ancaman bencana tertinggi wilayah DIY adalah tanah longsor dan ancaman bencana tertinggi kedua adalah kebakaran dan angin ribut dengan titik rawan bencana meliputi empat wilayah yakni Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul. Bencana tanah longsor tercatat paling banyak terjadi pada bulan Oktober, November dan Desember saat curah hujan mencapai titik tertinggi. Di wilayah Kabupaten Kulon Progo bencana tanah longsor menempati urutan pertama dengan cakupan titik rawan terbanyak yakni meliputi Kulon Progo bagian utara. Topografi bagian utara merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500-1000 meter di atas permukaan laut meliputi Kecamatan Girimulyo, Kokap, Kalibawang, Samigaluh dan sebagian Kecamatan Pengasih. Sedangkan untuk Gunungkidul titik rawan bencana tanah longsor 10 Kecamatan yakni Purwosari, Semin, Gedangsari, Panggang, Nglipar, Ngawen, Playen, Ponjong, Patuk dan Girisubo. 2.

Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Pemerintah Provinsi DIY sudah mengantisipasi timbulnya bencana sesuai dengan sistem manajemen bencana melalui pengembangan regulasi yang memadai, perencanaan dan penganggaran, pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Paradigma penanggulangan bencana sudah dikembangkan dari yang dulu berpola responsiftanggap darurat menjadi lebih ditekankan pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Agar tercapai tujuan yaitu menghindari terjadinya bencana, Pemerintah Provinsi DIY mengembangkan kebijakan penanggulangan bencana yang difokuskan pada: a Mengurangi risiko bencana dengan membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur diseluruh lini secara terencana dan terpadu (pra bencana) - Penguatan Peraturan Perundangan dan Kapasitas Kelembagaan - Prencanaan Partisipatif dan Pengaturan Penanggulangan bencana - Penelitian, Pendidikan, dan Pelatihan - Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dan Para Pemangku Kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Bencana - Pencegahan dan Mitigasi Bencana - Peringatan Dini - Kesiapsiagaan b Membangun ketahanan dan ketangguhan masyarakat dan kelembagaan dalam menanggulangi bencana (tanggap darurat). c Secepatnya memulihkan dan membangun kembali kehidupan masyarakat pasca bencana menjadi lebih baik(pasca bencana). Contoh upaya yang sudah dilaksanakan Perencanaan: - Sudah dilaksanakan identifikasi risiko bencana di Provinsi DIY baik melalui peyusunan peta risiko bencana juga analisis risiko bencana. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

VI - 21

BAB VI


Sudah disusun perencanaan penanggulangan bencana yang bertujuan sebagai pedoman Provinsi DIY dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam bagian dari Rencana Induk Pembangunan Daerah secara terpadu dan terkoordinasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menurunkan risiko bencana di DIY secara signifikan. - Dalam beberapa jenis ancaman sudah disusun rencana kontinjensi bencana yang bertujuan sebagai pedoman penanganan bencana pada saat tanggap darurat bencana yang cepat dan efektif serta sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan (stake holder) yang mengambil peran dalam penyusunan rencana kontijensi Penguatan kapasitas: - Sudah dikembangkan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas bagi masyarakat desa/kelurahan seperti pengembangan desa tangguh, kampung siaga bencana, dll - Sudah dilakukan wajib latih bagi aparat dan masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. - Sudah dilakukan simulasi dan gladi lapang dan gladi posko untuk beberapa jenis ancaman bencana. - Sudah dikembangkan sistem peringatan dini baik yang berisi informasi hulu sampai penjangkauan informasi tersebut sebagai aksi tindak bagi masyarakat yang di identifikasi akan terkena dampak bencana. (ancaman erupsi gunung merapi, tsunami, tanah longsor, epidemi, kekeringan, banjir) - Sudah terbentuk dan melembaga dengan baik forum koordinasi antara para pihak yang bekerja di bidang penanggulangan bencana yaitu Forum PRB baik yang berada di tataran provinsi maupun sampai ke tingkat desa/kelurahan. - Investasi pada pengembangan teknologi informasi baik yang dikelola oleh BPBD melalui Pusdalop PB maupun yang dikelola masyarakat dalam membangun jejaring pengelolaan informasi. - Telah dilakukan diseminasi informasi daerah rawan bencana dan cara-cara pengurangan risiko bencana. - Investasi dalam peralatan dan logistik bencana. - Adanya alokasi tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana baik dari instansi pemerintah provinsi, kebupatan dan kota maupun instansi vertikal yang berada di wilayah Provinsi DIY. Apabila teridentifikasi terdapat potensi bencana yang akan terjadi maka dilakukan tindakan berupa langkah kesiapsiagaan seluruh jajaran aparat pemerintah. Tindakan ini dilakukan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa maupun kerugian harta benda milik masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Selain itu tindakan ini juga akan memudahkan upaya tanggap darurat apabila bencana itu terjadi sehingga peran semua pihak dapat berjalan efektif berdasarkan sistem yang telah dirancang dan disepakati bersama. -

VI - 22



BAB VI

3.

Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi: Jenis dan lokasi bencana alam yang mengancam DIY meliputi: a Bencana alam Gunung Merapi, mengancam wilayah Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sekitar sungai yang berhulu di puncak Merapi; b Bencana longsor dan erosi, terutama mengancam wilayah Kabupaten Kulon Progo bagian utara dan barat serta daerah perbukitan Kabupaten Gunungkidul bagian utara; c Bencana banjir, terutama berpotensi mengancam daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul; d Bencana kekeringan, biasa terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan; e Bencana tsunami, terdapat di daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul; dan Kabupaten Gunungkidul; f Bencana alam akibat angin, biasa terdapat di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan daerah-daerah Kabupaten Sleman bagian utara, serta wilayah perkotaan Yogyakarta; g Bencana alam gempa bumi, berpotensi terjadi di wilayah DIY, baik gempa bumi tektonik maupun volkanik. Gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan kawasan tumbukan lempeng (subduction zone), yaitu di sebelah selatan wilayah DIY (Samudera Indonesia). Di samping itu, secara geologi di wilayah DIY terdapat banyak patahan aktif, seperti Sesar Opak. Gempa tektonik dengan tingkat destruktif tinggi terjadi pada tanggal 27 Mei 2006. Gempa bumi volkanik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan Gunung Merapi yang merupakan gunungapi teraktif di dunia. Resiko tinggi terhadap bencana dapat disebabkan karena ancaman yang tinggi, tingginya kerentanan dan rendahnya kapasitas untuk menanggulangi bencana. Tabel 6.4 Wilayah Kecamatan-kecamatan dengan Risiko Tinggi di Provinsi DIY

Banjir

Tanah Longsor

Tsuna mi

Gempa Bumi

Jenis Bencana

Bantul Bambanglipuro, Jetis, Imogiri, Pandak, Pleret, Sewon, Pundong, Bantul, Kasihan, Piyungan, Banguntapan Kretek, Sanden, Srandakan

Gunungkidul Nglipar

Dlingo, Imogiri, Pleret, Piyungan

Patuk, Gedang Sari, Ngawen, Nglipar, Semin, Ponjong

Pandak, Srandakan, Sanden, Kretek, Sewon, Jetis, Imogiri

Kabupaten/Kota Kulon Progo

Sleman Berbah

Yogyakarta Kotagede, Mergangsan, Mantrijeron

Temon, Galur, Panjatan, Wates Kokap, Pengasih, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang Temon, Galur, Lendah, Wates, Panjatan

Prambanan

Danurejan, Tegalrejo, Gedong-tengen


VI - 23

BAB VI Jenis Bencana


Gunungkidul

Sleman Pakem, Cangkringan, Turi

Erupsi Gunung

Bantul

Kabupaten/Kota Kulon Progo

Kekeringan

Panggang, Paliyan, Sapto Sari, Rongkop, Tepus, Ponjong, Nglipar

Angin Ribut

Sewon, Banguntapan, Kasihan

Tanjung Sari

Ngemplak, Kalasan, Depok, Gamping

Kotagede, Kraton, Umbulharjo, Mergangsan, Wirobrajan, Ngampilan, Jetis, Gedong-tengen, Paku Alaman Semua Kecamatan

Sumber: BPBD Provinsi DIY Selain itu berdasarkan penilaian potensi terjadinya bencana berdasarkan jenis ancamannya sebagai berikut: 6

5

Kemungkinan Kejadian (likelihood)

Epidemi DBD

Yogyakarta

Tanah Longsor 4

Banjir

3

Kekeringan

Gempa Bumi Tsunami

2

Banjir Tanah Longsor

Gempa bumi

Erupsi Gunung Api

Erupsi Gunung Api

Epidemi DBD

Kekeringan

1

Deman Berdarah Angin Ribut Angin Ribut

0 0

1

Tsunami 2

3

4

Dampak (consequences)

Sumber: BPBD Provinsi DIY Gambar 6.2 Potensi Terjadinya Bencana Berdasarkan Jenis Ancamannya VI - 24


PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 4.

BAB VI

Permasalahan dan Solusi Permasalahan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana diantaranya: a. Belum tersedianya gedung perkantoran yang memadai khususnya di BPBD. Di awal pembentukan BPBD Provinsi DIY, aktivitas kegiatan perkantoran meminjam salah satu ruangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi DIY, setelah berjalan dua bulan BPBD Provinsi DIY pindah tempat, sekretariat berada di Pusat Pengendalian Operasi sedangkan bidang-bidang meminjam salah satu ruangan di Pusat Informasi Pengkajian Pengembangan Bangunan (PIP2B) Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY, dengan belum adanya gedung yang tetap tersebut cukup menggangu kinerja organisasi, karena karyawan merasa belum memiliki kantor, dan fasilitas yang ada juga jauh dari memadai untuk sebuah organisasi. b. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM BPBD Provinsi DIY. Jumlah SDM yang ada di BPBD Provinsi DIY sebanyak 42 orang, selain itu juga diperlukan pegawai dengan latar belakang pendidikan geografi dan geodesi yang saat ini belum ada, sedangkan dari sisi kuantitas juga masih kurang memadai, dari analisa kebutuhan pegawai yang dibutuhkan sebanyak 80 orang pegawai, namun saat ini baru ada 42 orang pegawai, sehingga masih kurang 38 orang pegawai. c. Kurangnya koordinasi sumber daya lintas sektor. Dalam penanganan bencana perlu adanya koordinasi lintas sektor, namun yang terjadi saat ini koordinasi tersebut belum berjalan secara efektif, hal ini terjadi karena masing-masing sektor memiliki Departemen sendiri-sendiri sehingga kebijakan masing-masing departemen sering berbeda-beda dalam penanggulangan bencana, disamping itu sebelum adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah fungsi koordinasi dalam penanggulangan bencana juga belum jelas, sehingga masing-masing sektor berjalan sendiri-sendiri. d. Kurangnya pemahaman Standar Sistem Manajemen Keadaan Darurat (SSMKD) dari masing-masing sektor. Sistem Manajemen Keadaan Darurat belum dipahami semua sektor, hal ini karena system tersebut relatif baru dan sosialisasinya belum dilakukan secara merata kesemua sektor. e. Adanya ego sektoral dalam penanganan bencana. Masing-masing institusi pada saat terjadi bencana merasa bahwa institusinyalah yang paling diperlukan dan merasa yang paling berwenang dalam penanggulangan bencana, kondisi yang demikian ini menyebabkan sulitnya koordinasi.

F.

PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada hakekatnya adalah Pangkalan TNI AU yang asal muasalnya adalah kegiatan untuk pelatihan Sekolah Penerbangan TNI-AU dengan pendidikan Akademi Angkatan Udara (AAU) untuk pendidikan penerbang. Aset kepemilikannya adalah TNI – AU. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

VI - 25

BAB VI


Dalam perkembangannya Pemerintah membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pertahanan/Panglima Angkatan Bersenjata RI, Menteri Perhubungan RI dan Menteri Keuangan No.KEP/30/IX/1975,KM393/S/PHB/75 dan KEP.927a/MK/IV/8/1975 tanggal 21 Agustus 1975 tentang Dasar-dasar Penggunaan Bersama Pangkalan/ Pelabuhan Udara. Surat Persetujuan Bersama antara TNI AU dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No. Perjama/04/VI/1994 dan No. SKEP/151/XI/1994 tanggal 2 November 1994 tentang Penggunaan Sebagian Areal Tanah Pangkalan TNI-AU Adisutjipto Yogyakarta untuk Pengembangan dan/atau Pembangunan Bandar Udara beserta fasilitasnya yang selanjutnya disempurnakan dengan Surat Persetujuan Bersama antara TNI AU dan Ditjen Perhubungan Udara No. SPB/5/XII/2001 dan No. AU/4261/KUM.135/2001 tanggal 12 Desember 2001 tentang Penyempurnaan Surat Persetujuan Bersama Tahun 1994. Maka kemudian menjadi Bandara Adisutjipto mejadi Bandara Enclave Sipil (penerbangan komersial/sipil berada di bandara militer). Berita Acara nomor : BA/09/VII/1995 dan nomor : AP.I.84/LB.20.1/95 KC I-B tanggal 18 Agustus 1995 tentang Penetapan/Pemasangan tanda batas/Patok beserta pengukuran atas penggunaan tanah milik Pengkalan TNI AU Adi Sutjipto untuk pengembangan/pembangunan Bandara beserta fasilitasnya. Pengembangan Bandar Udara Adisutjipto dengan menggunakan sebagian areal tanah pangkalan TNI-AU untuk enclave sipil dengan kegiatan : a. b. c. d. e. f. g. h.

Leveling dan pengerasan grass strip seluas 30.000 m2 Pekerjaan Drainage seluas 2.000 m2 Leveling dan pengerasan shoulder seluas 50.000 m2 Pembuatan pagar ring I sebelah selatan, utara dan timur landasan pacu (termasuk pintu gerbang) seluas 4.000 m Pembangunan pos jaga 3 unit Pembangunan pagar wiremesh 1.641,48 m Pembangunan pintu 2 buah Pembangunan portal pengaman 3 buah.

Pada tanggal 1 April 1992, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1992, manajemen penyelenggaraan penerbangan sipil Bandar Udara Adisutjipto secara resmi masuk ke dalam pengelolaan Perum Angkasa Pura I dan mulai tanggal 2 Januari 1993 statusnya dirubah mejadi PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Adisutjipto sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992. Batas wilayah kepemilikan asset pengelolaan manajemen PT. Angkasa Pura I (Persero) meliputi kawasan pengelolaan bandara sampai sebelah selatan rel kereta api.

VI - 26



BAB VI

Pengembangan Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta: a. Sehubungan dengan pengembangan Bandar Udara “Enclave Sipil” Adisutjipto Yogyakarta berdasarkan Surat Gubernur DIY No. 553/4716 tanggal 29 November 2006 perihal rencana Induk Bandar Udara Internasional Adisutjipto,Yogyakarta; dan Surat Bupati Sleman No. 645/2194 tanggal 8 Oktober 2007 perihal Rekomendasi Rencana Induk Bandar Udara Internasional Adisutjipto,Yogyakarta. b. Departemen Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Bandar Udara Adisutjipto,Yogyakarta, tanggal 10 Oktober 2008. c. Rencana Pengembangan Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta, antara lain perpanjangan landas pacu dari 2.200 m menjadi 2.500 m, pembangunan taxiway, perluasan apron menjadi 49.418 m2 dan perluasan terminal penumpang. d. Untuk penyelenggaraan kegiatan pengembangan bandara tersebut dibutuhkan lahan seluas kurang lebih 123,15 ha yang terdiri dari : 74,92 ha lahan milik TNI AU, 33,57 ha lahan milik PT. Angkasa Pura I (Persero) dan 3,55 ha lahan milik Pemerintah Provinsi DIY sehingga masih diperlukan lahan untuk pengembangan kurang lebih 11,11 ha yang akan dipergunakan untuk perpanjangan landas pacu yang telah dibagi dengan rincian jenis penggunaan sebagai berikut : L1 = L4 = L7 = 1.

45.500 m2, 5.050 m2, lahan PAPI,

L2 = L5 = L8 =

22.000 m2, 3.290 m2, 16.520 m2,

L3 = L6 = L9 =

4.260 m2, 5.650 m2, 8.890 m2.

Jenis Kawasan Khusus yang Menjadi Kewenangan Provinsi DIY Kawasan yang dimaksud adalah lahan tanah yang berada di sebelah utara rel kereta api yang peruntukannya dipakai untuk beberapa kegiatan oleh berbagai pihak, antara lain: a. Jalur kereta api beserta dengan stasiunnya, luas 210 m2 b. Perkantoran dan Rumah Dinas Kanwil Hukum dan HAM, luas 764 m2 c. Tanah dan bangunan yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, luas 1.066 m2 d. Tanah dan bangunan yang dikelola oleh Dinas Sosial Prov. DIY, luas 210 m2 e. Rumah Dinas Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta, luas 1.230 m2 f. Kantor Pos Cabang Airport, luas 544 m2 g. Tanah Sultan Ground, luas 5.868 m2 dan 689 m2 h. Tanah Milik Pemprov DIY seluas : 24.296 m2 dengan perincian sebagai berikut: • Persil no.191, luas = 12.994 m2 • Persil no.166, luas = 5.800 m2 • Persil no.156, luas = 1.400 m2 • Persil no.183, luas = 548 m2 • Persil no.185, luas = 219 m2 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

VI - 27

BAB VI


• Persil no.186, luas = • Persil no.P1, luas = 2

820 m2 2.515 m2

Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) dan Dasar Hukum Penetapannya Status Kepemilikan Kawasan Khusus Penetapannya berdasarkan prinsip “kerjasama” yaitu:

VI - 28

a.

Kerjasama antara PT. Angkasa Pura I (Persero) dengan Pemerintah Provinsi DIY, berdasarkan Keputusan Gubernur No. 138/KEP/2005 tanggal 28 September 2005 tentang Persetujuan Kerjasama Pengelolaan Lahan Parkir dan Pelayanan Parkir di Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi DIY yang terletak disebelah utara rel kereta api. Isi Perjanjian Kerjasama: • Luas tanah = 11.657,70 m2. • Bangunan Fasilitas Umum: Shelter 12 m2, Pos jaga 2 buah (8 m2), Lampu Penerangan Jalan 9 buah (single) dan 8 buah (double), Bangunan Ruang Tunggu 99 m2, Kamar Mandi/WC 45 m2.

b.

Kerjasama antara PT. (Persero) Angkasa Pura I, Pemerintah Provinsi DIY dan PT. Kereta Api Indonesia untuk pengelolaan Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta yang dilengkapi fasilitas antar moda transportasi, No. KEP.21/TK00/2005, No. 4/KSP/III/2005 dan No. 13/HK/REN2005, tanggal 23 Maret 2005.

c.

Kerjasama antara TNI-AU dengan Pemerintah Provinsi DIY No. NKB/16/IX/2003 dan No. 119/3334 tanggal 3 September 2003 tentang Pengembangan Landasan TNI AU Gading Gunung Kidul untuk memindahkan sebagian latihan sekolah penerbangan TNI_AU dilapangan terbang Gading sehingga Adisutjipto dapat digunakan lebih optimal untuk penerbangan sipil.

d.

Kesepakatan bersama Nomor KB/4/I/2011 antara TNI AU Nomor: AU/833/KUM/18/I/2011, Dirjen Perhubungan Udara Nomor: SP.06/HK.09.01/2011/DU, PT. Angkasa Pura I (Persero), PT. Angkasa Pura II (Persero) Nomor: PJJ.04.07.01/00/01/2011/010. Tentang Pengaturan Penggunaan Bersama Pangkalan Udara dan Bandar Udara.

e.

Keputusan Gubernur Prov. DIY nomor. 62.1/KEP/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Penyewaan Tanah Milik Daerah yang terletak di Tlukan Maguwoharjo, Depok, Sleman kepada PT. Angkasa Pura I (Persero).

f.

Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara DISHUBKOMINFO Prov. DIY dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor: 593/1676, Nomor: AP.I.108/KB.03.02/2011/GMI-B tanggal 1 Agustus 2011.


PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 3.

Sumber Anggaran a. Kerjasama antara PT. Angkasa Pura I (Persero), Pemerintah Provinsi DIY dan PT. KAI 1). Pembangunan Underpass Tahap I, sumber dana PT. Angkasa Pura I (Persero) senilai Rp13.142.630.000,2). Pembuatan Shelter Terminal Lanjutan Seluas 700 m2 dan Pemasangan Ekskalator 2 (dua) unit di Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta, sumber dana PT. Angkasa Pura I (Persero) senilai Rp3.885.019.000,3). Pengaspalan Jalan Masuk dan Jalur Trans Jogja di Area Parkir Bandara Adisutjipto, sumber dana APBD Pemerintah Provinsi DIY senilai Rp229.413.600,3). Relokasi dan Pembangunan Rumah Dinas Hukum dan HAM, sumber dana APBD Pemerintah Provinsi DIY senilai Rp3.606.339.750,4). Relokasi dan Pembangunan Rumah Dinas Bea Cukai, sumber APBD Pemerintah Provinsi DIY senilai Rp767.265.726,5). Pembangunan Masjid Bandara Adisutjipto, sumber dana APBD Pemerintah Provinsi DIY senilai Rp1.376.703.811,6) Pembangunan Taxiway sisi selatan yang dilaksanakan oleh pihak Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta (tahun 2011) . b.

4. 4.1

BAB VI

Pengembangan Bandar Udara Adisutjipto terkait dengan antisipasi perpanjangan landas pacu dari 2.200 m menjadi 2.500 m : 1). Pembebasan Lahan Tanah 1/3 bagian luas L2 yaitu 10.080 m2 (termasuk bangunan dan pepohonan diatas tanah), sumber dana APBD Pemprov DIY senilai Rp6.986.147.899,2). Pembangunan Box Culvert dan Pengurugan Sisi Udara untuk di Sungai Kuning untuk pembangunan Taxiway Paralel Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta, sumber dana APBN Departemen Perhubungan senilai Rp42.242.187.166,3). Pembuatan Taxiway Paralel Sisi Timur Termasuk Marking Tahap I di Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta sumber dana APBN Kementerian Perhubungan senilai Rp6.109.054.130,4) Pembuatan Taxiway Paralel Sisi Timur Termasuk Marking Tahap II di Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta sumber dana APBN Kementerian Perhubungan senilai Rp30.866.172.824,-

Permasalahan dan solusi Permasalahan a. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi DIY, TNI AU, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, PT. Angkasa Pura I (Persero) tentang Pengembangan Bandar Udara Adisutjipto Yogyakarta dan Landas Pacu TNI AU


VI - 29

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Gading, belum ditandatangani dan para pihak masih melakukan pembahasan terhadap hal-hal yang menjadi pokok kesepakatan bersama

b. Perubahan/Revisi KM.51 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, belum dapat ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Hal tersebut disebabkan terkait belum adanya kesepakatan bersama antara Pihak Pemerintah Provinsi DIY, TNI AU, PT. Angkasa Pura I (Persero) dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dimana mengatur tentang substansi terhadap perubahan yang ada di KM.51 Tahun 2008 yang perlu dilakukan revisi dan penyesuaian. c.

Proses ruislagh /tukar menukar BMN/BMD antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan RI berupa tanah dan bangunan yang berada di Kawasan Parkir Bandar Udara Adisutjipto dengan tanah dan bangunan yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi DIY di Desa Kalitirto, Kabupaten Sleman dan di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, masih dalam proses pengurusan Berita Acara serah terima di Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Hukum dan HAM RI masih dalam proses penyelesaian dokumen kepemilikan / sertifikat atas barang tukar menukar.

d. Relokasi Pembangunan Kantor Pos Cabang Bandara Adisutjipto sumber dana APBD Pemprov DIY senilai Rp700.777.000,- . Dan untuk proses ruislagh / tukar menukar BMN/BMD masih dalam proses pengajuan ijin pelaksanaan tukar menukar di Kementerian Negara BUMN, sedangkan pembangunan Kantor Pos telah selesai di tahun 2011. e. Pengelolaan Lahan Parkir Bandara (Utara Rel KA) milik Pemerintah Provinsi DIY belum seluruhnya dapat disewakan. Pada tahap I yang disewakan baru seluas 19.335,4 m2 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DIY Nomor. 62.1/KEP/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Penyewaan Tanah Milik Daerah yang terletak di Tlukan Maguwoharjo, Depok, Sleman kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) yang didalamnya tercantum luasan yang disewakan kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) pada tahap I seluas 19.335,4 m2 dengan harga per meter persegi/bulan sebesar Rp1.625,-. sewa parkir dimulai bulan Agustus 2011 dengan jangka waktu selama 2 tahun. Tindak lanjut dari Keputusan Gubernur DIY tersebut berupa Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Dishubkominfo Provinsi DIY dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor: 593/1676, Nomor: AP.I.108/KB.03.02/2011/GMI-B tanggal 1 Agustus 2011. f.

Penjagaan Pintu Perlintasan Bandara Adisutjipto Selama ini petugas penjagaan adalah PNS Dishubkominfo Provinsi DIY, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38/2007, penjagaan pintu perlintasan

VI - 30



BAB VI

bukan termasuk kewenangan provinsi, sehingga biaya operasional tidak dapat dibebankan kepada APBD Pemerintah Provinsi DIY. Solusi : Ada penyerahan kewenangan penjagaan pintu perlintasan kepada Pemerintah Provinsi DIY. 4.2

Solusi a. Perlu segera ada kesepakatan terhadap hal-hal yang menjadi pokok kesepakatan dengan melakukan koordinasi dan pembahasan para pihak secara lebih intens sehingga kesepakatan bersama dapat segera ditandatangani. Dalam waktu dekat akan segera dilakukan proses serah terima aset dari dari Kementerian Perhubungan RI ke Pemerintah Provinsi DIY dan selanjutnya dari Pemerintah Provinsi DIY ke TNI AU. b. Perlu segera menyelesaikan kesepakatan bersama sebagai dasar/acuan dalam hal Gubernur DIY memberikan Rekomendasi Rencana Induk Bandara Adi Sucipto Yogyakarta, sebagai syarat pertimbangan Menteri Perhubungan untuk menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Bandara Adi Sucipto Yogyakarta (Revisi KM.51 Tahun 2008). c.

Melalui koordinasi yang lebih intens untuk proses tukar menukar dengan pihak Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Bea Cukai dan pihak Kementerian Hukum dan HAM RI serta pihak-pihak lain yang terkait.

d. Melakukan Koordinasi dengan pihak PT. Pos Indonesia Pusat sehingga proses serah trima dapat segera dilaksanakan dan secara bersamaan pengurusan proses IMB dari BPN Sleman dapat selesai. e. Melakukan Koordinasi dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Adi Sutjipto agar dapat menyewa lahan parkir secara keseluruhan untuk mendukung pelayanan di Bandara Adisutjipto dan Optimalisasi Aset Pemerintah Provinsi DIY. f.

G. 1.

Ada penyerahan kewenangan penjagaan pintu perlintasan kepada Pemerintah Provinsi DIY.

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis Sara, Anarkisme, Separatisme, Atau Lainnya) a. Masih terindikasi eksistensi kelompok jaringan ekstrim kanan dan ekstrim kiri di wilayah DIY; b.

Masih adanya konflik-konflik berunsur SARA di wilayah DIY, seperti penolakan pendirian rumah ibadah agama tertentu dan tuntutan penolakan pelaksanaan ibadah agama tertentu di rumah pribadi, seperti : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

VI - 31

BAB VI


 Pertikaian internal gereja di Timoho antara tuan Yakobus dengan pengurus sekarang (dualisme kepengurusan)  Penolakan warga terhadap Gereja Pantekosta El Fajar di desa Pangukan Tridadi Sleman  Kasus gereja Pantekosta di Tunggul Barat Semanu, Gunungkidul c. Keberadaan kelompok sempalan seperti Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) / Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) dan majelis Taksir Alquran (MTA) yang menimbulkan penolakan dan keresahan di masyarakat; d. Maraknya aksi-aksi pemaksaan kehendak kelompok/organisasi masyarakat yang mengatasnamakan agama, dengan melakukan sweeping di tempat maksiat/tempat hiburan, juga terhadap minuman keras;

VI - 32

e.

Tawuran/ perkelahian pelajar/mahasiswa masih beberapa kali terjadi;

f.

Meningkatnya tingkat kriminalitas khususnya curanmor dan kecelakaan lalu lintas terutama melibatkan pelajar di wilayah DIY;

g.

Dampak erupsi Merapi tahun 2010, masih adanya kelompok masyarakat pro dan kontra relokasi, khususnya di Srunen yang masuk dalam kawasan rawan bencana (KRB) erupsi Merapi, serta terkait hutang korban erupsi Merapi, muncul pernyataan akan diputihkan, masyarakat mempertanyakan, apa tindak lanjut dari bank, sementara usaha mereka belum pulih. Antisipasi ada pihak tertentu yang memanfaatkan keadaan, karena kondisi masyarakat yang sedang tertimpa musibah dapat mudah terprovokasi;

h.

Aksi unjuk rasa yang terjadi di wilayah Provinsi DIY selama tahun 2011 sebanyak 268 kali, dengan kelompok yang terbanyak melakukan aksi adalah mahasiswa sebanyak 153 kali, LSM 73 kali, buruh 10 kali, parpol 3 kali dan lainnya 29 kali; Aksi pada umumnya mengusung isu deligitimasi rezim SBY – Boediono dan menyoroti isu-isu lokal dan nasional yang sedang berkembang, seperti kasus Century, berbagai kasus korupsi, penolakan UU intelijen, dukungan RUUK DIY, anti money politic dalam pemilukada, penolakan RUU pengadaan tanah untuk pembangunan, aksi solidaritas untuk Papua terkait pelanggaran HAM di Papua (Freeport), dll;

i.

Imigran ilegal : - Kasus imigran ilegal di pantai Depok, Bantul sebanyak 6 orang, dan di pantai Gesing Gunungkidul sebanyak 8 orang asal Iran, tanggal 25 April 2011; - Pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 pada jam 22.40 WIB di Hotel Kukup Beach Desa Kemadang Tanjung Sari Gunungkidul telah diamankan Imigran dari Negara Afganistan sebanyak 17 orang dan 6 orang WNI asal NTT oleh Polres Gunungkidul. - Diamankannya Kapal Layar Motor (KLM) Djati Luhur di perairan Gesing tanggal 30 September 2011 yang mengalami kerusakan mesin, dengan anak



BAB VI

buah kapal (ABK) 4 orang, diantaranya pernah terkait dengan kasus imigran ilegal. - Di Dinsos Sewon Bantul, data bulan Desember 2011 sekarang terdapat 52 orang refugees, pindahan dari Surabaya, Pangkalpinang, dll, namun Imigrasi DIY telah meminta batasan ke IOM maksimal 50 orang, untuk meminimalisir dampak sosial dari keberadaan para refugee tersebut. j.

k.

l.

Terjadinya konflik akibat pro-kontra proyek pengembangan wilayah seperti : - penambangan pasir besi, wacana pembangunan bandara internasional dan waduk Tinalah di Kabupaten Kulonprogo. - Penambangan batu karst dan pembuatan jalan lingkar utara di Gunungkidul Separatisme dari papua semakin faktual, berani menyuarakan secara terbuka, ada peningkatan kegiatan, mungkin karena kelemahan dalam melakukan pembinaan untuk mencintai dan merasa sebagai bagian dari Indonesia. Narkoba : tanggal 20 April 2011 pihak bea cukai berhasil menangkap wanita WN Vietnam yang membawa shabu-shabu jenis metan metamin seberat 1,56 kg, modus disembunyikan di tas jinjing (false compartment) dalam plastik aluminium foil, barang bukti telah diserahkan ke Polda DIY. DIY disinyalir menjadi tempat transit jaringan pengedar narkoba baik nasional maupun internasional, sementara di bandara Adi Sucipto belum memiliki body scan sehingga sulit mendeteksi.

m. Aksi teror: Terjadi pengrusakan ATM BRI di samping Swalayan Vikita Jalan Gejayan, tanggal 7 Oktober 2011. 2. Penanggulangan dan Kendalanya a. Mengantisipasi peningkatan aksi jaringan terorisme, radikal kanan dan radikal kiri, pihak aparat keamanan dan instansi terkait telah meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas kelompok mereka, guna mengantisipasi munculnya aksi yang dapat mengganggu kamtibmas. Kendalanya: sikap fanatisme berlebihan kelompok tertentu sehingga kurang bisa menerima pandangan kelompok lain, belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait, serta sikap apatis masyarakat yang kurang peduli terhadap situasi dan kondisi di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka, khususnya terhadap pendatang. b. Menindaklanjuti rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh elemen ormas maupun organisasi mahasiswa menyikapi berbagai isu nasional maupun lokal, jajaran intelijen dan aparat keamanan telah meningkatkan pengawasan dan koordinasi guna melakukan deteksi dini, antisipasi dan pendekatan terhadap koordinator aksi agar aksi yang digelar tidak menjurus ke arah anarkis. Kendalanya : Kurangnya personel yang bertugas di lapangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

VI - 33

BAB VI


c. Mengantisipasi aksi penolakan masyarakat terhadap pendirian/keberadaan rumah ibadah tertentu, telah dilakukan mediasi melibatkan instansi dan pihak terkait seperti FKUB and FKDM baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kendala: pemahaman masyarakat terhadap aturan terkait pendirian rumah ibadah masih kurang, sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara berkesinambungan d. Mengintensifkan peran Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota: - Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi KOMINDA Provinsi DIY - Pemantauan terhadap kegiatan/gerakan dari elemen masyarakat dan mahasiswa yang memanfaatkan situasi DIY yang kondusif untuk memulai gerakannya; - Pemantauan terhadap kegiatan LSM/pihak asing yang masuk ke DIY; Kendalanya: kesibukan masing-masing pejabat sehingga koordinasi belum optimal, serta tidak adanya kegiatan penggalangan karena terbatasnya anggaran. e. Imigran ilegal: Kedepannya dimungkinkan terjadi lagi dimana pantai selatan akan digunakan sebagai perlintasan imigran ilegal. Pantai yang potensi digunakan: Sadeng, Baron, Sundak, Depok. Telah dilakukan upaya antisipasi dan deteksi dini oleh aparat dan pihak terkait seperti IOM. Kendala: kondisi geografis yang sulit bergunung dan banyak jalan - jalan kecil dan tersembunyi, masyarakat mudah tergiur untuk membantu imigran illegal karena imbalan yang cukup besar, sementara kesejahteraan nelayan belum sepenuhnya terjamin antara lain disebabkan kondisi laut selatan yang tidak selalu baik untuk melaut, dan masyarakat belum memahami sepenuhnya aturan terkait imigran ilegal. f. Separatisme Papua: Terkait warga Papua di DIY yang merasa terancam dan terintimidasi, tidak bisa hanya dikaitkan dengan kejadian di Papua, masyarakat DIY sudah cukup sabar sebelumnya, bisa jadi merupakan akumulasi kekesalan masyarakat terhadap perilaku warga Papua di DIY selama ini. Sudah dilakukan mediasi oleh pejabat dan instansi terkait dengan melibatkan tokoh Papua. Kendala: kelemahan dalam melakukan pembinaan untuk mencintai dan merasa sebagai bagian dari Indonesia. Juga sikap preventif dan represif aparat cenderung mencari aman, dari pimpinan kurang tegas dalam kebijakan dan di lapangan, upaya antisipasi melalui fungsi penggalangan intelijen kurang optimal, fungsi penggalangan hampir tidak dilakukan: terkendala dana dan SDM g. Kecelakaan lalu lintas: Terjadi peningkatan angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas), penyebabnya disinyalir bukan hanya faktor kendaraan dan kondisi jalan tetapi juga perilaku pengemudi yang kurang memperhatikan peraturan. VI - 34



BAB VI

Telah dilakukan Sosialisasi UU No 22 Tahun 2009, Pasal 107 ayat (1) : Pengemudi ranmor wajib menyalakan lampu utama ranmor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu, ayat (2) Pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari oleh aparat Kepolisian. Kendala : belum sinergisnya program masing-masing instansi yang menangani masalah lalu lintas untuk menanggulangi lakalantas h. Mengeliminir gejala konflik yang akan terjadi di masyarakat dengan melakukan pendekatan persuasif kepada pihak-pihak yang disinyalir berpotensi mengganggu kamtibmas. Kendalanya: memudarnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat, sehingga cenderung mudah terprovokasi.

H.

TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH H.1 E-PROCUREMENT Untuk menanggulangi resiko tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah, Pemerintah Republik Indonesia mencoba membangun sistem pengadaan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu metode yang dibangun adalah dengan metode pengadaan secara elektronik atau e-Procurement. Inisiasi dari e-Procurement dimulai dengan implementasi e-government procurement (EGP) di Indonesia melalui regulasi Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 (Keppres 80/2003) yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Secara eksplisit Keppres 80/2003 mengijinkan proses pengadaan melalui e-procurement. Beberapa instansi mulai mengembangkan sistem EGP masing-masing. Pemerintah Kota Surabaya mengawali pengembangan dan penerapan EGP sejak tahun 2005 dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota nomor 10 tahun 2005. Pada tahun yang sama, Departemen Pekerjaan Umum juga mengeluarkan Peraturan Menteri PU nomor 207/PRT/M/2005 yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik di lingkungan departemen tersebut. Sementara itu, Departemen Komunikasi dan Informatika mengembangkan pula sistem EGP dengan nama Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP) sejak tahun 2004 untuk digunakan oleh instansi-instansi pemerintah. Sistem Pengadaan e-Procurement Nasional yang diberi nama Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sendiri dimulai pada tahun 2006-2008. Sistem ini dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa - Bappenas pada tahun 2006 sesuai Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Implementasi EProcurement menjadi salah satu dari 7 flagship Dewan Teknologi Informasi Nasional (Detiknas) dan di bawah koordinasi Bappenas. Pada tahun 2007 telah dilakukan pelelangan secara elektronik melalui LPSE oleh Bappenas dan Departemen Pendidikan Nasional. Pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

VI - 35

BAB VI


waktu itu baru terdapat satu server LPSE yang berada di Jakarta dengan alamat www.pengadaannasional-bappenas.go.id yang dikelola oleh Bappenas. Pada bulan Desember 2007, Presiden mengeluarkan Keppres Nomor 106 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lembaga ini merupakan pemekaran Pusat Pengadaan yang sebelumnya berada di Bappenas. Dengan adanya Keppres ini, seluruh tugas menyangkut kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi tanggung jawab LKPP, termasuk di dalamya pengembangan dan implementasi electronic government procurement. Pertengahan tahun 2007 Pemerintah Republik Indonesia mendapat hibah dari USAID melalui program Millennium Challenge Corporation - Indonesia Control Of Corruption Project (MCC ICCP). Salah satu aktifitasnya adalah mendirikan 5 (lima) regional E-GP satellite center atau LPSE di Indonesia. Setelah melalui seleksi, terpilih 5 Pemerintah Provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2008, instansi pemerintah pusat dan daerah selain 5 Pemerintah Provinsi tersebut di atas mulai menerapkan e-Procurement. Pada kuartal 2 tahun 2008, Departemen Keuangan meluncurkan lelang e-Procurement perdana. Sementara itu, Departemen Pendidikan Nasional juga meluncurkan lelang perdana melalui LPSE pada Desember 2008. Pada tahap awal pengembangan LPSE, tahun 2008 hanya terdapat 11 LPSE, 2009 terdapat 33 LPSE, dan untuk 2010 telah berdiri 137 LPSE. Jumlah LPSE hingga Januari 2012 sebanyak 353 LPSE pada 31 provinsi yang telah diimplementasikan pada 646 instansi (agency)1 mulai dari Sabang sampai Merauke hingga Halmahera Utara sampai Ende. Perkembangan LPSE di daerah (provinsi/kabupaten/kota) jauh lebih cepat dibandingkan pemerintah pusat karena melakukan pendirian dengan inisiatif. Wilayah Provinsi DIY merintis melalui Pemerintah Kota Yogyakarta yang melakukan lelang elektronik perdana pada bulan Agustus 2008 setelah sebelumnya meluncurkan LPSE pada bulan Juli 2008. Sedangkan Pemerintah Provinsi DIY, dengan dukungan dari Kemitraan, meluncurkan LPSE pada 12 November 2008. Peluncuran LPSE Provinsi DIY ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman 005/MOU/KA/XI/2008 | Nomor 15/KSP/XI/2008 antara LKPP RI dan Pemerintah Provinsi DIY pada 11 November 2008. Pendirian LPSE Provinsi DIY memiliki dasar pelaksanaan berupa Peraturan Gubernur nomor 27 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Provinsi DIY. LPSE Provinsi DIY kemudian bekerja sama dengan Kabupaten di wilayah DIY untuk mendirikan LPSE dan mengimplementasikan pengadaan barang/jasa secara elektronik (eProcurement). Sebagai hasilnya, 4 (empat) Kabupaten di Provinsi DIY yaitu Kulon Progo, Gunungkidul, Bantul, dan Sleman telah berhasil mendirikan LPSE masing-masing dalam kurun waktu 2009 - 2010. LPSE Provinsi DIY membawahi tiga agensi LPSE yaitu Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul dan Bantul. Sedangkan LPSE Kabupaten Sleman berdiri sebagai organisasi sendiri. Atas perannya tersebut, LPSE Provinsi DIY dianugerahi Penghargaan LPSE 1

_______,e-Procurement Implementation Progress 2008-2012 / Progres Implementasi LPSE 2008-2012, pada laman situs Smart Report LKPP RI, http://report-lpse.lkpp.go.id/, 7 Februari 2012, pukul 11.03

VI - 36



BAB VI

Motivator dari LKPP RI pada tahun 2011 dalam partisipasi mendorong implementasi total eProcurement di Provinsi DIY. Penghargaan tersebut tentu akan memotivasi LPSE di Provinsi DIY untuk membantu perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan akuntabilitas dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN dari aspek pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam perkembangan terakhir pada tahun 2011 telah berdiri pula LPSE Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta melengkapi keberadaaan LPSE di Daerah Istimewa Yogyakarta dari lingkungan universitas/akademis. Secara kuantitas paket lelang elektronik dengan sumber pembiayaan dari APBN dan APBD meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Dilaporkan pada tahun 2010, 6351 paket barang/jasa berhasil di lelang dengan total pagu lelang lebih dari Rp13,4 Triliun. Pada semester II tahun 2011, telah dilelangkan paket lelang elektronik menggunakan layanan eProcurement sebanyak 24.475 paket dengan total pagu Rp53,28 Triliun. Efisiensi anggaran negara yang dihasilkan pada 2010 lebih dari Rp1,4 Triliun sedangkan pada tahun 2011 sampai akhir Mei sebesar Rp4,4 Triliun. 2Efisiensi yang semakin meningkat setiap tahun mencerminkan keberhasilan pelaksanaan layanan LPSE. LKPP dalam pengembangan LPSE juga bermitra dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). LPSE Provinsi DIY hingga Desember 2011 telah melelangkan 275 paket total pagu sebesar Rp302,5 Milyar. Adapun 115 paket senilai Rp147,521,351,831 berasal dari pelelangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DIY (Tabel 6.5). Sebelumnya dapat dilaporkan bahwa LPSE Provinsi DIY tahun 2008 melelangkan paket pengadaan sebanyak 2 paket ujicoba senilai Rp547.580.000, tahun 2009 senilai Rp9.729.969.050, dan tahun 2010 sebanyak 86 paket lelang senilai Rp52.748.465.960. Proporsi pelelangan menggunakan sistem e-Procurement pada LPSE Provinsi DIY dibandingkan APBD yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa adalah 0,11% pada tahun 2008, 1,63% pada tahun 2009, 3,02% pada tahun 2010 dan melonjak pada tahun 2011 sebesar 21,7%. Hal tersebut tidak lepas dari regulasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY yang berusaha mendorong implementasi eProcurement untuk mengoptimalisasi realisasi APBD pada tahun berjalan.Pada tahun 2008, LPSE Provinsi DIY melakukan masa uji coba dengan penguatan dari Peraturan Gubernur Provinsi DIY nomor 27 tahun 2008. Pada tahun 2009 dan 2010 dengan menggunakan Surat Edaran Gubernur, SKPD didorong untuk meningkatkan jumlah paket yang dilelangkan secara elektronik minimal 1 paket pekerjaan dari total anggaran belanja pada masing-masing SKPD. Selain SKPD Provinsi DIY dan 3 Kabupaten, LPSE Provinsi DIY juga melayani pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dari Kementerian/Lembaga dan Institusi lainnya sebagai sub admin agency (2011) menurut data LPSE Provinsi DIY per Januari 2012 antara lain: 1. Pusat Pendidikan Dan Pelatihan BPK RI 2. BP2GAKI Magelang 2

ibid


VI - 37

BAB VI


3. Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta 4. Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II 5. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo 6. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta 7. Balai Penyelidikan Dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian 8. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta 9. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi DIY 10. Balai Konservasi Peninggalan Borobudur 11. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resor Sleman 12. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY 13. Direktorat Sabhara Polda DIY 14. Direktorat Reskrimum Polda DIY 15. Biro Sarpras Polda DIY 16. Satbrimobda DIY 17. Biddokkes Polda DIY 18. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta 19. UPT. Balai Pengembangan Proses Dan Teknologi Kimia – LIPI 20. Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional 21. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi DIY Tabel 6.5 Jumlah Paket Lelang yang Difasilitasi LPSE Provinsi DIY Tahun Anggaran 2010 - 2011 Tahun Anggaran No.

LPSE Service Provider / Agency

1.

LPSE Provinsi DIY

a.

Pemerintah Provinsi DIY

b.

Balai Besar Veteriner Wates Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Balai Standarisasi Metrologi Legal Regional II BP2 GAKI Magelang Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI

c.

d. e. f. g. h.

VI - 38

2011 Jumlah Paket

Nilai Paket (Rp)

115

147.521.351.831

1

431.250.000

21

12.831.012.800

1

9.690.035.000

5

3.931.037.000

3

797.500.000

10

5.254.744.000

2

1.081.080.000


2010 Jumlah Paket

Nilai Paket (Rp)

40 18.803.309.864


BAB VI

Tahun Anggaran No.

i. 2.

3.

4.

LPSE Service Provider / Agency Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Yogyakarta LPSE Kabupaten Bantul* Kabupaten Bantul LPSE Kabupaten Gunung Kidul* Kabupaten Gunung Kidul LPSE Kabupaten Kulon Progo* Kabupaten Kulon Progo Total

2011 Jumlah Paket

Nilai Paket (Rp)

2010 Jumlah Paket

Nilai Paket (Rp)

1

613.366.000

15

10.473.033.500

63

61.002.781.800

31 27.040.920.418

38 275

48.941.509.200 302.568.701.131

15 7.534.881.583 87 56.230.286.865

1

2.851.175.000

Sumber: LKPP RI, 2010 – 2011, Februari 2012,diolah Antusiasme untuk mengikuti e-Procurement juga terjadi pada penyedia barang/jasa yang mendaftarkan dirinya untuk mengakses LPSE. Hal tersebut tercermin dari perkembangan registrasi rekanan yang terus meningkat. Pada Februari 2012 terlaporkan bahwa terdapat 3334 perusahaan/rekanan telah melakukan registrasi online dan 2594 perusahaan rekan telah terverifikasi dan mendapatkan akses menggunakan program aplikasi LPSE Provinsi DIY. Proses registrasi ini kemudian menjadi lebih mudah diakses di seluruh Indonesia, dengan dibukanya Agregasi Data Penyedia (ADP) bagi perusahaan yang mendaftar pada 308 LPSE di seluruh Indonesia. Dengan fasilitas ADP, sistem pada LPSE Provinsi DIY dapat melayani lebih banyak perusahaan dari Provinsi DIY maupun luar Provinsi DIY. Untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) baik Pemerintah maupun Penyedia Barang/Jasa, LPSE Provinsi DIY menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan setiap tahun sejak tahun 2008. Adapun sasaran sosialisasi dan pelatihan antara lain bagi Penyedia Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan, Administrator Agency, Verifikator, Helpdesk, dan Auditor. Dalam menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan LPSE Provinsi DIY juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah lainnya. Sebagai contoh kerja sama dengan lembaga pemerintah, dalam menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan E-Audit bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) LPSE Provinsi DIY bekerja sama dengan LKPP RI. Adapun APIP yang diundang antara lain Inspektorat Provinsi DIY, Inspektorat Kabupaten/Kota dan BPKP. Sedangkan kerja sama dengan lembaga non pemerintah antara lain LPSE Provinsi DIY dengan Kemitraan berupa Pelatihan dalam rangka mendirikan LPSE Kabupaten Sleman dan Proyek SCBD-P berupa Pelatihan e-Procurement untuk Pejabat Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

VI - 39

BAB VI


Tantangan Implementasi e-Procurement 1.

2.

3.

4.

5.

VI - 40

Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 mengamanatkan agar penerapaneProcurement sebagian/seluruhnya paling lambat tahun 2012. Hal ini menuntut kesiapan semua pihak. Pada saat yang sama, pelayanan kepada para penyedia dan panitia dan PPK belum optimal karena gugus tugas pelaksana LPSE masih terfokus pada pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan. Diharapkan penataan organisasi LPSE yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Setda Provinsi DIY dan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebelum tahun 2014 dapat mengatasi masalah tersebut. Penataan organisasi tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 dan Peraturan Kepala LKPP RI nomor 2 tahun 2010 tentang LPSE. Pelaksanaan e-Procurement yang telah diatur oleh Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, Peraturan Kepala LKPP RI nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Cara ETendering dan Peraturan Gubernur nomor 27 tahun 2008 belum sepenuhnya dipahami olehpara pengguna layanan SPSE. Hal tersebut menimbulkan terjadinya kesalahan (error) dan atau kesalahpahaman. Untuk mengatasi persoalan tersebut, LPSE Provinsi DIY perlu melakukan sosialisasi dan fasilitasi e-procurement berkesinambungan agar terjadi peningkatan kesepahaman dalam rangka menciptakan kondisi pengadaan barang/jasa yang kompetitif, akuntabel dan kredibel. Dengan bertambahnya jumlah pengguna yang terdaftar dan perluasan akses, kemacetan jaringan dan aplikasi berpeluang menghambat pelaksanaan pelelangan yang berjalan dan menurunkan kepuasan pengguna layanan. Oleh karena itu, LPSE Provinsi DIY perlu meningkatkan kapasitas layanannya agar memenuhi harapan pengguna. Pada Triwulan IV 2011 LPSE Provinsi DIY telah melakukan pengadaan infrastruktur baru berupa Mainframe Server dan Server Option Storage untuk mengantisipasi kenaikan kapasitas penggunaan pada tahun 2012. Tuntutan peningkatan kapasitas layanan dan kesepahaman pelayanan LPSE di DIY menuju pasar pengadaan nasional menumbuhkan kesadaran para pengelola LPSE seDIY untuk membentuk Forum Komunikasi LPSE se-DIY yang berjalan sejak tahun 2010. Dalam forum ini para pengelola LPSE saling berbagi mengenai pengelolaan LPSE beserta kendalanya agar terjalin kesepakatan-kesepakatan pengelolaan. Namun demikian kesepakatan - kesepakatan tersebut terkendala untuk diangkat menjadi dokumen formal yang mengikat anggota. Hal tersebut terjadi karena Forum Komunikasi tersebut bersifat informal. Bergulirnya Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 (Inpres 17/2011) pada 19 Desember 2011 yang ditujukan kepada Pimpinan Kementerian /Lembaga /Daerah/ dan Institusi lainnya akan mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai bagian dari Strategi Pencegahan. Salah satu rencana aksi sebagai bagian Strategi Pencegahan tersebut adalah “Pelaksanaan trasparansi proses Pengadaan Publik Pemerintah.” Sasaran Inpres 17/2011 adalah APBD tahun 2012 berupa porsi 40% belanja Pemda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011


BAB VI

(Prov./ Kab/ Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan barang/ jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri atau terdekat. Terkait dengan sasaran aksi tersebut Pemerintah Provinsi DIY telah menindaklanjuti melalui Surat Edaran Pemerintah Provinsi DIY nomor 027/0925 perihal Pengadaan Barang/ Jasa tahun 2011 dan Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa tahun 2012 tanggal 21 Desember 2011. Substansinya dapat dikutip pada angka 4. Pengadaaan Secara Elektronik (eprocurement) surat tersebut yang berbunyi “…Untuk itu kami harapkan dalam tahun anggaran 2012 40% (empat puluh prosen) dari total belanja barang dan jasaserta belanja modal yang dibiayai dari APBD dan/ atau APBN pelaksanaan pengadaannya harus dilakukan secara elektronik melalui LPSE Provinsi D.I. Yogyakarta. Secara bertahap pada tahun 2014 pengadaan barang/ jasa seluruhnya dilaksanakan secara elektronik”

H.2

TRANS JOGJA Salah satu sektor pelayanan publik yang perlu mendapatkan perhatian adalah sektor transportasi publik. Pengembangan transportasi sangat penting artinya dalam menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan, karena transportasi berfungsi menciptakan dan meningkatkan tingkat aksebilitas dari potensi-potensi sumber daya alam. Bagi Provinsi DIY, sektor transportasi memegang peranan yang vital apabila dikaitkan dengan Provinsi DIY sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata. Dalam hal ini transportasi publik memiliki peran strategis dalam menghubungkan simpul-simpul pertumbuhan kota-kota di DIY. Transportasi publik mendapat tantangan yang cukup berat, terutama apabila dikaitkan dengan ketidak seimbangan antara pertambahan panjang ruas jalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan, pola penggunaan moda transportasi di Yogyakarta yang masih didominasi oleh moda transportasi pribadi. Kondisi ini sangat berdampak pada kelebihan beban jalan dan kepadatan lalulintas yang menjadi fenomina keseharian di Yogyakarta. Kemudian adanya keengganan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum massal dikarenakan: terbatasnya akses, rendahnya faktor keamanan dan keselamatan, kondisi armada yang sudah tidak laik jalan, tidak nyaman, rendahnya terjaminnya waktu yang tepat. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, Pemerintah Provinsi DIY sejak bulan Februari 2008 mengoperasikan pelayanan publik berupa angkutan umum Buy the Service yang lebih dikenal dengan nama Trans Jogja. 1

Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Untuk mendukung terciptanya Pelayanan Angkutan Umum Buy The Service Pemerintah Provinsi DIY telah menyediakan anggaran APBD TA. 2011 melalui Kegiatan sebagai berikut: 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy The Service dengan anggaran Rp42.257.594.988,- dana tersebut sebagian besar digunakan untuk Biaya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

VI - 41

BAB VI


Operasional Kendaraan sebesar Rp29.470.992.608,- dan Honorarium Tenaga Kerja Halte Rp11.423.278.200,- sisa dana lainnya untuk kegiatan penunjang seperti : Honorarium, ATK, biaya cetak dan penggandaan, Pengadaan Seragam Non PNS, Perjalanan Dinas, dan pengadaan alat Bike Rack On Bus. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Angkutan Umum Buy The Service (1.07.01.16.007) dengan anggaran Rp666.725.150,- digunakan untuk belanja pemeliharaan jaringan sarana lalu lintas berupa SMTS Rp225.000.000,- Pemeliharaan Halte Rp252.000.000,sisa dana lainnya untuk pendukung, seperti ATK , fotocopy, lembur, dan perjalanan dinas dalam daerah. 2)

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan dengan anggaran Rp287.760.000,- sebagian besar dana tersebut digunakan untuk belanja modal berupa: Pengadaan Halte Bus Portable/Bus Stop dengan anggaran Rp96.300.000,- Belanja Alat-alat/Perlengkapan Kartu Tiket dengan anggaran Rp135.000.000,- dan Belanja Cetak Leaflet dengan anggaran Rp54.997.000,- sisa dana lainnya untuk pendukung (fotocopy, ATK dan rapat koordinasi).

3)

Kegiatan Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan dengan anggaran Rp83.750.500,- sebagian besar dana tersebut digunakan untuk kegiatan swakelola dalam rangka Kajian Persiapan Pembentukan Badan Layanan Umum UPTD Trans Jogja dengan anggaran Rp60.675.000,- sisa dana lainnya untuk pendukung (fotocopy, ATK, rapat koordinasi dan SPPD Luar Daerah).

4)

Kegiatan Evaluasi Kinerja Trans Jogja dengan anggaran Rp59.850.000,- sebagian besar dana tersebut digunakan untuk kegiatan swakelola dalam rangka Evaluasi Kinerja Trans Jogja dengan anggaran Rp56.475.000,- sisa dana lainnya untuk pendukung (fotocopy, ATK dan rapat koordinasi).

2 1)

Eksisting Pada tahun 2011 target pendapatan dari tiket Trans-Jogja adalah sebesar Rp18.338.870.690,-, namun realisasi pendapatan hanya mencapai Rp18.041.294.000,dengan mengangkut penumpang sebanyak 6.014.334 orang. Pengeluaran untuk Biaya Operasional Kendaraan atau BOK adalah sebesar Rp26.797.340.188,- Dana penyusutan adalah Rp1.270.414.276,-, sehingga nilai subsidi adalah sebesar Rp7.485.631.912,- atau 29,32% dari total BOK. Nilai subsidi ini turun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 30,52% di tahun 2010.

2)

Operasional Trans-Jogja didukung : a. Armada Bus ukuran sedang sebanyak 54 unit terdiri dari 34 bus milik Operator PT. JTT dan 20 bus dari Pemerintah b. Fasilitas Halte sebanyak 112 unit terdiri dari 36 halte dibangun oleh Pemerintah Kota dan 76 halte dibangun oleh Pemerintah Provinsi, tersebar pada 8 jalur

VI - 42



c. d. e. f. g.

BAB VI

1A/B,2A/B,3A/B dan 4A/B. Petugas Halte sebanyak 738 orang terdiri dari petugas TGA (Tiketing dan Gate akses) 584 orang dan 154 Penjaga malam Halte Sepuluh unit Halte Portable yang telah dibuat dan delapan di antaranya telah dipasang di beberapa lokasi yang sulit untuk dibangun halte permanen. Satu unit Halte Mobile yang berfungsi untuk menggantikan halte yang tertutup oleh penutupan jalan atau dalam keadaan darurat. Delapan unit Bike Rack atau rak sepeda yang terpasang di 8 unit Bus Trans-Jogja. Dua titik Park and Ride, yaitu di Terminal Prambanan dan Taman Parkir Ngabean. Jumlah awak kendaraan 257 orang terdiri dari 129 Pramudi dan 128 Pramugara/i.

3)

Jalur 4 A/B mulai diuji coba sejak tanggal 15 Oktober 2010 dilayani dengan 4 armada Bus Cadangan, interval jarak antara Bus 30 hingga 40 menit. hal tersebut disebabkan oleh Bus bantuan 20 unit baru belum bisa dioperasikan, karena belum diterbitkan Plat Nomor berwarna kuning oleh Ditlantas Polda DIY. Tetapi semenjak 1 Oktober 2011 Jalur 4 ditutup tidak operasional lagi sesuai petunjuk Gubernur DIY.

3 1)

Evaluasi dan Permasalahan Time Table Operasional Bus sering tidak terpenuhi atau terlambat akibat lalulintas yang semakin padat. Hal ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat pengguna Bus TransJogja karena sebelumnya interval jarak antar bus 14 menit sekarang bisa menjadi sekitar 20 menit. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Daerah Provinsi DIY jumlah kendaraan yang terdaftar di DIY pada tahun 2010 sebanyak 1.488.522 kendaraan didominasi oleh sepeda motor (1.488.522) pertumbuhan rata-rata pertahun 9,40%. Tahun 2011 ini jumlah kendaraan yang terdaftar di Jogja mencapai 1.627.961 kendaraan, kondisi ini semakin parah dengan masuknya kendaraan dari luar Jogja yang digunakan di Jogja tidak terdaftar di Jogja.

2)

Jumlah halte terpasang belum bisa menjangkau ke semua akses, ada beberapa ruas jalan yang dilewati bus Trans-Jogja tetapi belum tersedia halte akibat dari sulitnya menentukan lokasi pemasangan halte, di satu sisi masyarakat membutuhkan halte tetapi di sisi lain terdapat masyarakat yang terganggu dengan adanya bangunan Halte dan aktifitas halte.

3)

Sistim Tiket sangat tergantung dengan catu daya dari listrik PLN, sehingga apabila listrik putus maka petugas halte menggunakan sistem manual yang rentan terhadap penyelewengan uang, telah diupayakan peralatan Genset akan tetapi keterbatasan petugas dan keterbatasan peralatan menjadi kendala tidak bisa segera memulihkan keadaan.

4)

Untuk proses administrasi TNKB dari plat merah menjadi plat kuning masih terkendala karena kendaraan Pemerintah tidak diperbolehkan dengan Tanda Nomor Kendaraan dengan warna dasar kuning, sehingga rencananya akan diserahkan ke BUMD. Penyelesaiannya dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

VI - 43

BAB VI


4

Rencana Aksi Atas dasar permasalahan diatas, perlu diupayakan solusi alternatif penyelesaian masalah sebagai berikut: 1) untuk mencapai interval jarak antar bus yang ideal perlu dilakukan dengan penambahan armada Bus untuk jalur padat lalulintas dan padat penumpang sebanyak 20 unit dengan rincian sebagai berikut : Jalur 1 A sebanyak 5 armada Jalur 1 B sebanyak 3 armada Jalur 2 A sebanyak 3 armada Jalur 2 B sebanyak 3 armada Jalur 3 A sebanyak 3 armada Jalur 3 B sebanyak 3 armada Konsekuensi bagi Pemerintah Provinsi harus menambah BOK dari 54 bus menjadi 74 bus atau tambahan BOK sebesar (365 hari x 20 bus x 280km/hr x Rp.5.190) Rp10.608.3860.000,-, sedangkan konsekuensi bagi Operator harus menyediakan tambahan 20 unit Bus baru. 2) Keterbatasan jumlah halte Trans-Jogja menjadi salah satu penyebab keengganan masyarakat untuk naik Trans-Jogja, penambahan halte dengan tipe yang ada menemui beberapa permasalahan di antaranya : kendala lokasi penempatan, biaya cukup tinggi, memerlukan tambahan tenaga kerja yang akan membebani anggaran APBD. Rencana solusi yang akan dilaksanakan adalah dengan melanjutkan program pengadaan Halte Portable dengan konstruksi sederhana, mudah dipindah apabila menuai protes, tanpa mesin SMTS dan tidak perlu dijaga oleh Petugas. Biaya yang dibutuhkan ± Rp15.000.000,/ unit, halte yang dibutuhkan sementara ini 10 unit sehingga jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp150.000.000,3) Terkait dengan rencana halte portable tanpa mesin SMTS dan Petugas mengandung konsekuensi perubahan mekanisme transaksi penumpang, dari sistem tiket berbasis halte dialihkan menjadi sistem tiket berbasis Bus atau dengan sistem On Board Ticketing. Hal tersebut perlu dilakukan secara bertahap, agar tidak menimbulkan gejolak bagi pelanggan Trans-Jogja. Harga Mesin On Board Ticketing diperkirakan sebesar ± Rp25.000.000,- per unit yang akan dipasang ke dalam 74 bus sehingga dibutuhkan anggaran sebesar Rp1.850.000.000,Sebagai langkah antisipasi pemadaman listrik oleh PLN, maka perlu dipasang solar cell pada tiap-tiap halte untuk menggantikan listrik PLN dengan Tenaga Surya. Program ini telah diajukan kepada Pemerintah Pusat dan telah disetujui untuk dianggarkan dalam APBN TA 2012.

VI - 44



BAB VI

H.3

KOMISI PENYIARAN INDEPENDEN DAERAH (KPID) Komisi Penyiaran Indonesia adalah Lembaga Negara Independen yang dibentuk melalui UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan tujuan mengatur segala hal mengenai Penyiaran di Indonesia. Anggota KPID Provinsi DIY periode 2011 – 2014 terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Sekretaris serta 5 orang anggota yang dikukuhkan dengan SK Gubernur DIY Nomor 96/Kep/2011 Tentang Pengangkatan Anggota KPID DIY Periode 2011 – 2014. Kewajiban KPID yaitu: a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh Informasi layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. b. Membantu pengaturan infrastruktur penyiaran c. Membangun iklim penyiaran yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait. d. Memelihara tatanan yang adil, merata dan seimbang. e. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, singgahan serta kritik dan aspresiasi masyarakat. f. Menyusun perencanaan pengembangan sumberdaya manusia yang menjamin profesionalisme di bidang Penyiaran. Wewenang : a. Menetapkan Standar Program Penyiaran. b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku siaran c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta Standar Program Siaran. d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran perturan dan pedoman perilaku penyiaran serta Standar Program Siaran. e. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran serta masyarakat. Fungsi : a. Wewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Indonesia. b. Merupakan akses yang menjebatani kepentingan masyarakat dengan institusi masyarakat dan lembaga penyiaran. c. Wajib mengusahakan agar tercipta suatu sistem penyiaran yang memberikan kepastian hukum, tatanan serta keteraturan berdasar atas kebersamaan dan keadilan. Hubungan KPI dengan KPID. Hubungan KPI dengan KPID bersifat koordinatif. Kewajiban penyiaran secara nasional ditentukan oleh KPI sedangkan implementasi di tingkat provinsi menjadi cakupan kewenangan KPID.


VI - 45

BAB VI


Program dan Kegiatan Berdasarkan jumlah pengaduan yang diterima selama tahun 2011 terdapat 205 aduan yang perlu ditindaklanjuti, berupa aduan tentang penyiaran radio maupun televisi lokal maupun nasional. Adapun tindaklanjut berupa penyampaian seluruh aduan ke Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Untuk melindungi masyarakat dari pengaruh TV yang tidak sehat, KPID bekerjasam dengan beberapa Pengguruan Tinggi yang ada di DIY aktif mengadakan Litererasi Media (Pendidikan Melek Media) kepada masyarakat sampai ke tingkat dusun dan untuk tahun 2011 dilaksanakan 48 kegiatan atas permintaan masyarakat. Disamping kegiatan tatap muka langsung dengan masyarakat juga dilakukan sosialisasi dan publikasi melalui berbagai media cetak dan elektronika yang ada di DIY. Dalam hal permohonan perizinan penyiaran, selama tahun 2011 terdapat 19 permohonan perizinan yang ditindaklanjuti dengan dilakukan verifikasi Faktual Lapangan kemudian dilakukan Evaluasi Dengar Pendapat di samping itu juga dilakukan bimbingan pengajuan proposal perizinan, penyerahan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang telah diterbitkan Pemerintah (Depkominfo RI) sebanyak 7 perizinan dan rapat Kerja dengan pelaku penyiaran.

H.4

LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH (LOD) Berdasarkan Pasal 7 Pergub No. 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi DIY, LOD mempunyai tugas antara lain menyusun program kerja : 1. Bidang Penanganan Laporan Menangani pengaduan dari masyarakat sebanyak 166 pengaduan, yang dilakukan melalui : a. Kotak Aduan : 4 pengaduan b. Monitoring : 39 pengaduan c. Posko Pengaduan : 3 pengaduan d. Surat : 120 pengaduan 2. Bidang Penelitian dan Pengembangan Mengadakan penelitian Random Table Policy Makers, pelatihan bahan hukum dan FGD Penelitian Perijinan. 3. Bidang Sosialisasi dan Pengembangan Jaringan a. Sosialisasi peran dan fungsi LOD kepada masyarakat luas dilakukan melalui : - Radio : 18 kali - Televisi : 12 kali - Sosialisasi ke warga : 10 kali - Diskusi Publik : 3 kali - Iklan layanan masyarakat : 2 kali VI - 46



BAB VI

b. Pengembangan jaringan LOD dengan koordinasi dan menghadiri undangan-undangan seminar, diskusi publik dan lain-lain baik yang dilakukan oleh instansi maupun organisasi masyarakat. Tabel 6.6 Program/Kegiatan, Anggaran dan Realisasi LOD DIY Tahun 2011 Keuangan (%) Target Realisasi 100,00 97,10

Fisik (%) Target Realisasi 100,00 100,00

1

Honorarium

Pagu anggaran (Rp) 476.890.000

2

Operasional

273.110.000

100,00

97,59

100,00

100,00

3

Kesekretariatan

68.288.000

100,00

99,62

100,00

100,00

4

Peningkatan sarana dan prasarana kantor

46.414.500

100,00

88,42

100,00

100,00

158.407.500

100,00

99,40

100,00

100,00

38.347.000

100,00

99,03

100,00

100,00

31.827.000

100,00

99,66

100,00

100,00

41.700.500

100,00

99,30

100,00

100,00

46.533.000

100,00

99,60

100,00

100,00

No

5 5.1 5.2

5.3

5.4

Program/kegiatan

Program Program umum Pokja bidang penanganan laporan Pokja bidang penelitian dan pengembangan Pokja bidang sosialisasi dan penguatan jaringan

Sumber: LOD Provinsi DIY Permasalahan dan Solusi Permasalahan 1. Problem eksistensi lembaga Pasca putusan MK pada 23 Agustus 2011, memperbolehkan penggunaan nama Ombudsman. Yang harus dirumuskan koordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jateng-DIY. 2. Selama tiga tahun terakhir, anggaran LOD DIY selalu tetap jumlahnya, bahkan sama dengan periode keanggotaan sebelumnya. Padahal beberapa kebutuhan telah mengalami kenaikan. 3. Belum adanya dorongan maksimal untuk perbaikan pelayanan publik di kabupaten/Kota, sehingga dibutuhkan koordinator khusus yang dibentuk oleh LOD DIY untuk masing-masing Kabupaten/Kota. Solusi 1. Adanya koordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia terkait TUPOKSI masing masing.


VI - 47

BAB VI 2.


Tantangan ini perlu direspon dengan mengkomunikasikan kebutuhan LOD DIY dengan Pemprov DIY, mengefektifkan program kegiatan serta mengoptimalkan kerjasama dengan pihak lain. Membagi peran anggota LOD DIY menjadi koordinator kabupaten/kota untuk mengampu perbaikan pelayanan publik di kabupaten/kota.

3.

H.5

LEMBAGA OMBUDSMAN SWASTA (LOS) Berdasarkan Pasal 7 Pergub No. 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Swasta di Provinsi DIY, LOS mempunyai tugas antara lain menyusun program kerja: 1. Menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat sebanyak 152 pengaduan dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi, mediasi, dirujuk pernyataan pendapat, dirujuk ke lembaga lain, dihentikan, dicabut dan konsultasi. 2. Untuk meningkatkan pelayanan LOS Provinsi DIY untuk menyusun pedoman SOP, yaitu SOP investigasi, SOP monitoring, dan SOP keuangan. 3. Untuk meningkatkan peran LOS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan kerjasama dengan berbagai instansi antara lain Pemda Kab/Kota seDIY, asosiasi bisnis, perguruan tinggi, komunitas, dan lembaga instansi. 4. Untuk penyebarluasan tugas dan fungsi LOS agar lebih dikenal masyarakat secara luas telah dilakukan program dan kegiatan melalui siaran televisi, siaran radio, surat kabar, kunjungan asosiasi bisnis, iklan layanan masyarakat, media cetak/elektronik, warta ombudsman, majalah publikasi LOS, media kit.

Tabel 6.7 Program/Kegiatan, Anggaran dan Realisasi LOS DIY Tahun 2011 No 1 2 3

Program / kegiatan Biaya honor anggota, asisten dan staf Biaya operasional, pemeliharaan dan pembelian Biaya pelaksanaan program

Pagu anggaran (Rp) 458.250.000

Keuangan (%) Target Realisasi 100,00 100,00

Fisik (%) Target Realisasi 100,00 100,00

94.898.750

100,00

100,00

100,00

100,00

196.851.250

100,00

100,00

100,00

100,00

Sumber: LOS Provinsi DIY Permasalahan dan solusi Permasalahan 1. Belum dipahaminya peran, fungsi, tugas dan kewenangan LOS-DIY oleh masyarakat, sebagian jajaran pemerintah daerah dan pelaku usaha 2. Pemahaman anggota LOS DIY tentang etika bisnis dan bisnis masih lemah. VI - 48


PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 3. 4.

BAB VI

LOS DIY belum memiliki Standard Operasional Procedure (SOP) yang komprehensif. Kesadaran pelaku bisnis untuk melaksanakan bisnis beretika masih belum seperti yang diharapkan.

Solusi 1. Agar peran, fungsi, tugas dan kewenangan LOS-DIY dipahami oleh masyarakat, sebagian jajaran pemerintah daerah dan pelaku usaha, dilakukan: a. Sosialisasi yang terus menerus kepada seluruh lapisan masyarakat melalui media cetak dan elektronik, dialog warga, poster, liflet, diskusi dan seminar yang dilaksanakan secara mandiri oleh LOS-DIY maupun dikerjasamakan dengan lembaga, dinas dan organisasi lain. b. Audiensi untuk membangun sinergitas kerja dan merintis kerjasama kepada kepala daerah se-DIY, DPRD se-DIY, asosiasi dan pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan dan NGO di DIY yang mempunyai komitmen untuk mendorng terwujudnya tata kelola usaha sektor swasta yang beretika berkelanjutan. c. Membangun kesepahaman tentang perlunya pelembagaan etika bisnis di perusahaan, lembaga sosial dan lain-lain melalui siaran bersama, diskusi publik, FGD dan lain-lain 2. Perlu peningkatan pengetahuan SDM tentang bisnis dan etika bisnis. 3. Anggota LOS-DIY harus segera membuat SOP yang komprehensif yang dipedomani untuk setiap tahapan pengelolaan lembaga. 4. Perlu penyadaran bagi para pelaku bisnis terkait dengan etika bisnis.

H.6

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) merupakan satu-satunya badan yang bertanggungjawab dalam menghimpun dan membina serta mengkoordinasikan seluruh olahraga prestasi yang ada di wilayahnya, sesuai dengan tingkatannya (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Koordinator Kecamatan). KONI juga merupakan Komite Olimpiade Indonesia, mengacu pada Olympic Charter serta melaksanakan Gerakan Olimpiade di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh International Olympic Committee (IOC). Provinsi DIY dengan melihat kondisi pembinaan prestasi olahraga dengan kekuatan dan kelemahan serta melihat peluang dan tantangan yang dihadapi selalu melakukan pembinaan keolahragaan melalui KONI. Kondisi Pembinaan Prestasi di Povinsi DIY adalah sebagai berikut: 1. Kekuatan a. Wilayah DIY yang relatif kecil, memudahkan komunikasi dan koordinasi; b. Dukungan pemerintah daerah, legislatif dan masyarakat cukup besar; c. Atlet memiliki dedikasi yang tinggi; d. Potensi atlet pelajar dan mahasiswa cukup tersedia; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

VI - 49

BAB VI


e. SDM di segala bidang cukup tersedia; f. Sikap paternalistik yang kuat. 2. Kelemahan a. Pelaksanaan latihan belum maksimal dan optimal; b. Potensi pelatih belum dioptimalkan; c. Pemanfaat IPTEK masih terbatas; d. Profesionalisme perlu ditingkatkan; e. Kondisi organisasi beberapa Pengprov masih kurang tertib; f. Periodesasi kepengurusan KONI DIY belum sinkron dengan pelaksanaan PON. 3. Peluang a. Adanya dukungan yang baik dari berbagai pihak; b. Kebijakan Perguruan Tinggi yang memberi kesempatan kepada atlet berprestasi untuk menempuh studi di lembaganya. 4. Tantangan a. Tuntutan masyarakat yang berorientasi pada medali bukan pada pembinaan atlet; b. Mensinergikan berbagai instansi terkait dalam proses pembinaan; c. Mengatasi keterbatasan sumber dana dan fasilitas; d. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di bidang Olahraga. KONI Provinsi DIY mempunyai tugas untuk membina prestasi keolahragaan melalui program-program pembinaan dan pelatihan bagi pelatih maupun atlet yang ada di wilayah Provinsi DIY. Dengan mengacu pada program-program pembinaan dari KONI pusat. Sehingga KONI DIY dengan segala potensi dan sumber daya yang ada berupaya melakukan pembinaanpembinaan secara intensif dan progresif untuk mendukung dan mempersiapkan atlet-atlet yang berbakat dan berprestasi mewakili Provinsi DIY pada tingkat nasional yang dapat dilihat prestasinya pada even-even olahraga berskala nasional. KONI DIY memiliki visi tercapainya prestasi tinggi melalui pendekatan holistik dan sinergik, yang telah menjadi milik bersama dan untuk memotivasi agar olahraga di Provinsi DIY maju dan sinergi. Untuk mencapai visi tersebut maka KONI DIY telah merincinya menjadi misi yaitu : a. Mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai komponen terkait dalam proses pembinaan prestasi; b. Mengkoordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga; c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan induk organisasi cabang olahraga yang mengikuti PON; d. Mengusahakan bantuan SDM, fasilitas, peralatan, dan dana yang diperlukan untuk pembinaan prestasi sesuai ketentuan yang berlaku; e. Mengembangkan sistem, metode, dan pengelolaan pembinaan prestasi dengan pendekatan IPTEK. VI - 50



BAB VI

Agar visi dan misi yang menjadi tugas dan tanggungjawab KONI DIY untuk melangsungkan pembinaan prestasi olahraga maka harus dilaksanakan dengan program kerja yang berkelanjutan. Oleh karena itu berbagai upaya harus dilaksanakan melalui penanganan secara professional dan dengan pendekatan serta penerapan ilmiah yang teratur melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Pembinaan Organisasi dan Kesekretariatan; 2. Pembinaan Cabang Olahraga; 3. Kejuaraan Provinsi (Bantuan kepada 39 Pengurus Provinsi untuk Melaksanakan Kejurda); 4. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi XI 2011; 5. Kejuaraan Nasional Atlet Senior/Pra PON; 6. Kejuaraan Internasional (Bantuan Atlet Senior mengikuti Kejuaraan Internasional di Luar Negeri); 7. Puslatda Pra PON XVII; 8. POPNAS BAPOPSI (Bantuan Pembinaan untuk Pekan Olahraga Pelajar Nasional); 9. POMNAS BAPOMI (Bantuan Pembinaan untuk Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional).

H.7

Kwratir Daerah Gerakan Pramuka (KWARDA)

Keberadaan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka di DIY dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan dalam rencana kerja serta dijabarkan dalam program kerja tahunan senantiasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan visi, misi, filosofi dan tujuan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Provinsi DIY, khususnya turut serta dalam mewarnai pengembangan pendidikan watak dan budi pekerti luhur, jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda serta ikut mengatasi permasalahan yang dihadapi pemuda melalui kepramukaan. Hal tersebut akan memberikan spirit moral bagi Gerakan Pramuka DIY dalam turut serta mengabdi pada bangsa dan Negara khususnya dalam mensukseskan pembangunan di Provinsi DIY sesuai dengan motto Gerakan Pramuka “Satyaku Kudharmakan Dharmaku Kubaktikan”. Untuk melaksanakan pembinaan agar dapat membentuk mental dan kualitas sumber daya manusia melalui gerakan pramuka maka Kwarda DIY telah menyusun dan melaksanakan program kerja untuk mewujudkan keberlanjutan pelaksanaan revitalisasi Gerakan Pramuka Tahun 2011, yang dijabarkan pada kegiatan-kegiatan melalui bidang-bidang pada Kwarda DIY yaitu: a.

Bidang Pembinaan Anggota Muda 1. Latihan Pengembangan Kepemimpinan 2. Konsolidasi Pimpinan Satuan Karya Pramuka Tingkat Daerah 3. Perkemahan Wirajaya 4. Konsolidasi Pembina dan Dewan Racana Pramuka perguruan Tinggi 5. Jelajah Budaya Daerah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011

VI - 51

BAB VI


6. Kemah Budaya Daerah 7. Pengiriman Kontingen Jambore Nasional 8. Pengiriman Kontingen Kemah Bakti Saka Bakti Husada Nasional 9. Perkemahan Wirakarya Daerah 10. Jambore Pramuka Difabel 11. Pengiriman Peserta Kursus Pengelolaan Dewan Kerja Tingkat Nasional 12. Pengiriman Peserta Kegiatan Tingkat Regional dan Nasional b.

Bidang Pembinaan Anggota Dewasa 1. Pendataan Pembina Pramuka 2. Ikutserta Finalisasi Draft Panduan Diklat Orang Dewasa 3. Karang Pamitran Pembina Pramuka 4. Pelatihan Penyegaran Pelatih Pembina Pramuka (Pitaran Pelatih) 5. Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) 6. Karang Pamitran Difabel 7. Workshop Budi Pekerti 8. Penganugerahan Tanda Penghargaan Orang Dewasa 9. Silaturahmi dan Syawalan Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta 10. Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML) 11. Orientasi Kepramukaan bagi Pinsaka dan Ka. Mabi Gugusdepan Percontohan 12. Latihan Keterampilan Kepramukaan bagi Pembinan Gugusdepan Percontohan 13. Kunjungan Pembinaan Gugusdepan Percontohan 14. Orientasi Ka. Mabi Gugusdepan se-Daerah Istimewa Yogyakarta 15. Ikutserta Kegiatan dan Pelatihan Tingkat Regional dan Nasional

c.

Bidang Organisasi dan Hukum 1. Pendataan Potensi Anggota Gerakan Pramuka 2. Operasional Pengelolaan Kantor Kwartir Daerah 3. Operasional Pengelolaan Badan Kelengkapan Kwartir Daerah 4. Penyelenggaraan Rapat Pimpinan 5. Penyelenggaraan Rapat Badan Kelengkapan 6. Penyelenggaraan Rapat Staf Kwartir Daerah 7. Pembinaan Organisasi Kwartir Cabang 8. Rangkaian Peringatan Hari Pramuka ke 50 Tahun 9. Ikutserta Rapat Kerja Nasional Gerakan Pramuka 10. Ikutserta Pertemuan Sekretaris Kwartir Daerah se-Indonesia 11. Ikutserta Sidang Paripurna Nasional 12. Penyusunan Buku Sejarah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta

VI - 52



BAB VI

d.

Bidang Keuangan, Usaha, Sarana, dan Prasarana 1. Pemeliharaan Kendaraan 2. Pemeliharaan Gedung Kantor Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lingkungan 3. Pemeliharaan Gedung Bumi Perkemahan Babarsari 4. Pengembangan Usaha Pemberdayaan Aset 5. Pemeliharaan Gedung Bumi Perkemahan Karang Pramuka Kaliurang 6. Pelatihan Penyusunan Program dan Anggaran Berbasis Kinerja 7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan

e.

Bidang Pengabdian dan Hubungan Masyarakat 1. Siaran Rutin “Arena Pramuka” di RRI Yogyakarta 2. Peliputan Kegiatan Kepramukaan dan Pengiriman Press Release ke Media Massa 3. Orientasi Kepramukaan bagi Wartawan 4. Penerbitan Buletin Pramuka “Si Gempita” 5. Perlombaan Jelang Hari Pramuka ke 50 Tahun 6. Kegiatan Bakti Sosial Jelang Hari Pramuka ke 50 Tahun 7. Ikutserta Jamboree in the Air/Jamboree in the Internet (JOTA/JOTI) 8. FGD Satuan Tugas Pramuka Penanggulangan Bencana 9. Pelatihan Manajemen Bencana

f.

Kegiatan Mabidari 1. Kegiatan Sekretariat 2. Pembimbingan

H.8

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) PKK adalah salah satu Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang mempunyai sturktur dari tingkat Provinsi sampai dengan Desa. Dalam melaksanakan kegiatannya PKK terbagi menjadi 4 (empat) Kelompok kerja/Pokja. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK dikoordinir oleh Tim yang disebut dengan Tim Penggerak PKK. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK sesuai dengan tujuan dari organisasi ini adalah untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Pada tahun anggaran 2011 PKK Provinsi DIY melaksanakan berbagai kegiatan yang dibiayai oleh APBD Provinsi DIY melalui DPPKA Provinsi DIY sebesar Rp150.000.000,-. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK Provinsi DIY tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1. POKJA I : a. Sosialisasi Panduan Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara b. Monitoring Pokja I


VI - 53

BAB VI


2. POKJA II: a. Lokakarya Peningkatan Pengelolaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) b. Bantuan Pembinaan UP2K – PKK terbaik c. Monitoring Pokja II 3. POKJA III: a. Sosialisasi Teknologi Tepat Guna Pengolahan Makanan b. Sosialisasi Peningkatan Pemanfaatan Pekarangan di halaman sekolah c. Monitoring Pokja III 4. POKJA IV: a. Sosialisasi revitalisasi Posyandu b. Evaluasi kesatuan gerak PKK-KB-KS c. Monitoring Pokja IV 5. Rapat Koordinasi dan konsultasi dengan dewan penyantun Tim Penggerak PKK Provinsi DIY 6. Sosialisasi Administrasi TP-PKK dan kelompok-kelompok PKK hasil Rakernas VII PKK 7. Sosialisasi SIM-PKK 8. Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK 9. Dukungan pelaksanaan penilaian lomba desa 10. Pembelian ATK 11. Biaya Catak 12. Biaya Foto Copy 13. Biaya Pembiatan Laporan 14. Biaya operasional Komputer 15. Pembelian Trophy 16. Pengadaan LCD Projector 17. Biaya Rapat-rapat 18. Monitoring 10 Program pokok PKK/ Administrasi 19. Operasional kegiatan PKK 20. Bayar tunjangan prestasi kerja

H.9

KPUD Dan Panwaslu Pada tahun 2011 ini diselenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 19 Juni 2011 dan Kota Yogyakarta, pada tanggal 25 September. Pasca pelaksanaan Pemilukada yang secara umum dapat dikatakan berjalan lancar, namun masih menyisakan berbagai permasalahan dan pelanggaran baik yang bersifat administrative maupun pidana. Seperti gugatan bakal calon dari jalur independent di Kabupaten Kulon Progo, namun gugur di tingkat Mahkamah Konstitusi. Juga indikasi praktek membagikan uang kepada masyarakat (money politic) dalam upaya para calon untuk VI - 54



BAB VI

menjaring konstituen, pelanggaran dalam kampanye, serta black campaign dengan upaya mendiskreditkan lawan.

H.10

POS BANTUAN Pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi DIY telah menganggarkan dana untuk bantuan yang merupakan belanja tidak langsung sebesar Rp596,35 milyar. Pos bantuan tersebut antara lain terdiri dari pos belanja hibah sebesar Rp17,94 milyar, belanja bantuan sosial sebesar Rp148,35 milyar, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemdes sebesar Rp268,04 milyar, belanja bantuan keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Parpol sebesar Rp150,39 milyar, dan belanja tak terduga sebesar Rp11,61 milyar. Total realisasi anggaran secara keseluruhan mencapai Rp549,44 milyar atau sebesar 92,13%. Secara lengkap dana pos bantuan disajikan pada tabel berikut: Tabel 6.8 Dana Bantuan Tidak Langsung Uraian BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja hibah Belanja hibah kepada Pemerintah pusat Pemerintah pusat Hibah kepada KPUD Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta Badan/ lembaga/ organisasi swasta Hibah kpd KONI Hibah kepada KWARDA Hibah kepada Komite penanggulan AIDS Daerah Hibah kepada PMI Hibah kpd Komisi penyiaran Indonesia daerah (KPID)

Jumlah Anggaran 596.358.727.097 17.943.134.000 250.000.000

Realisasi

% Realisasi 549.448.041.497 92,13 17.578.561.700 97,97 0,00 0,00

Penjelasan

250.000.000 250.000.000 17.693.134.000

0,00 0,00 17.578.561.700

0,00 0,00 Tidak direalisasi 99,35

17.693.134.000

17.578.561.700

99,35

14.824.300.000 150.000.000 89.990.000

14.824.300.000 150.000.000 89.990.000

100,00 100,00 100,00

179.669.000 600.000.000

179.669.000 600.000.000

100,00 100,00


VI - 55

BAB VI


Uraian Hibah kepada KID

Hibah kepada PKK Provinsi DIY Hibah kepada Lembaga Ombudsmen Daerah DIY Hibah kepada Lembaga Ombudsment Swasta DIY Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Belanja bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Bantuan kepada Organisasi keagamaan, sosial lainnya Bantuan dalam rangka Kunjungan Gubernur Bantuan penanganan korban gempa Belanja bantuan Kegiatan Kelembagaan Belanja bantuan Kegiatan Kelembagaan Bantuan untuk kegiatan organisasi, pemuda, mhs dll Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Bantuan pembelian alat peraga Taman kanak-kanak Bantuan kpd Lembaga PAUD,

VI - 56

Jumlah Anggaran 199.175.000

Realisasi

150.000.000 750.000.000

% Penjelasan Realisasi 84.602.700 42,48 Realisasi dibawah 90% karena Hanya dicairkan 2 bulan November-Desember yang disebkan oleh proses pembentukan KIP DIY tidak berjalan seperti yang diharapkan, dan pelantikan anggota KIP DIY baru dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2011 150.000.000 100,00 750.000.000 100,00

750.000.000

750.000.000

100,00

148.359.261.200 15.800.000.000

117.825.020.553 10.739.245.453

79,42 67,97

15.800.000.000

10.739.245.453

67,97

4.800.000.000

4.797.000.000

99,94

5.000.000.000

4.939.915.453

98,80

6.000.000.000

1.002.330.000

16,71 Realisasi dibawah 90% karena Sesuai permintaan

132.559.261.200

107.085.775.100

132.559.261.200

107.085.775.100

8.781.000.000

8.375.750.000

95,38

26.691.806.200

24.652.260.500

92,36

212.000.000

212.000.000

100,00

375.000.000

375.000.000

100,00


PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Uraian KB, TPA, TK Bantuan Pembelian Alat Perga Edukatif Bantuan gugus TK/SD untuk persiapan lomba tingkat nasional Bantuan jaminan pendidikan bagi siswa miskin Bantuan penguatan pengembangan SMA berbasis kearifan dan keuanggulan lokal Bantuan Kelembagaan majelis taklim Bantuan Kelembagaan sekolah Minggu Bantuan Kelembagaan Pondok Pesantren Bantuan pembelian Komputer Bantuan rehabilitasi Bangunan SLB Swasta Bantuan PMT-AS Bantuan pemberian Susu Siswa Bantuan Perpustakaan SD Bantuan kpd Siswa berprestasi Bantuan penyelenggaraan USEK SMA/MA Bantuan penyelenggaraan USEK SMK Bantuan penyelenggaraan USEK SMP/MTs Bantuan penyelenggaraan USEK SLB Bantuan kpd PGRI Bantuan operasional Dewan Pendidikan Bantuan operasional untuk 20 gugus Bantuan kpd IGTKI/GOPTK Bantuan kpd organisasi olah raga Bantuan penelitian kegiatan LITM

Jumlah Anggaran

Realisasi

% Realisasi

70.000.000

70.000.000

100,00

40.000.000

40.000.000

100,00

5.000.000.000

4.999.573.300

99,99

92.000.000

92.000.000

100,00

85.000.000

85.000.000

100,00

82.500.000

82.500.000

100,00

82.500.000

82.500.000

100,00

150.000.000 400.000.000

150.000.000 400.000.000

100,00 100,00

414.385.200 203.796.000 15.000.000 374.000.000 370.530.000

414.385.200 203.796.000 15.000.000 374.000.000 370.530.000

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

346.230.000

346.230.000

100,00

903.870.000

903.870.000

100,00

74.400.000

74.400.000

100,00

25.000.000 150.000.000

25.000.000 150.000.000

100,00 100,00

20.000.000

20.000.000

100,00

50.000.000 150.000.000

50.000.000 150.000.000

100,00 100,00

90.000.000

90.000.000

100,00

BAB VI

Penjelasan


VI - 57

BAB VI


Uraian Belanja program pemberdayaan kewirausahaan mhs. Bantuan /Blockgrant SD Bantuan/Blockgrant SMP Fasilitasi Kemah Juara Anak Asuh Bantuan Beasiswa Retrival untuk anak putus sekolah

Bantuan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu

Bantuan operasional Sekolah Pendidikan Luar Biasa Bantuan Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Bantuan Penyelenggaraan Ujian Sekolah Bantuan Dewan Pendidikan Dinas Kesehatan Bantuan iuran miskin dan masyarakat tidak mampu Bantuan iuran kader posyandu Bantuan iuran penyandang masalah sosial Bantuan biaya yankes kasus Kt P - Kt A Bantuan biaya yankes life saving KIA Bantuan biaya yankes SKTM Selektif Bantuan biaya yankes life saving katastropik

VI - 58


Realisasi

% Realisasi 55.000.000 100,00

Penjelasan

2.550.000.000 2.600.000.000 50.000.000

2.550.000.000 2.600.000.000 0,00

100,00 100,00 -

5.288.160.000

3.957.360.000

4.727.400.000

4.069.200.000

738.375.000

738.375.000

74,83 Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS wajib belajar 9 tahun pergeseran antara kelompok belanjang langsung ke tidak langsung 86,08 Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS Sekolah Menengah pergeseran antara kelompok belanjang langsung ke tidak langsung 100,00

838.800.000

838.800.000

100,00

20.000.000

19.881.000

99,41

47.860.000 40.953.416.000 18.945.648.000

47.860.000 40.953.416.000 18.945.648.000

100,00 100,00 100,00

2.007.792.000 1.319.976.000

2.007.792.000 1.319.976.000

100,00 100,00

200.000.000

200.000.000

100,00

2.500.000.000

2.500.000.000

100,00

9.555.000.000

9.555.000.000

100,00

6.425.000.000

6.425.000.000

100,00


PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Uraian Badan Pemberdayaan Perempuan Belanja bantuan modal desa prima Belanja bantuan Pembinaan untuk organisasi Bantuan pencanangan BBGRM Bantuan puncak acara BBGRM Bantuan kepada LPMD/LPMK Dinas Sosial Bantuan operasional LK3 Belanja bantuan operasional LKM Belanja bantuan langsung masyarakat (BLM) melalui LKM Bantuan operasional Forum KUBE Bantuan operasional KOMDA LU Bantuan kesejahteraan sosial anak korban bencana Bantuan lembaga sosial anak Bantuan operasional rumaha singgah Bantuan operasional LPA Bantuan kesejahteraan sosial anak luar panti Bantuan lembaga sosial anak dan bantuan bagi pendamping anak Bantuan operasional HWPC Bantuan operasional PPCI Bantuan operasional bagi PSM dalam rangka pendampingan Bantuan operasional WKSBM Pemberian bantuan operasional bagi BK3S Pemberian bantuan operasional bagi K3S Bantuan untuk tali asih bagi keluarga pahlawan


Realisasi

% Realisasi 711.250.000 100,00

171.250.000

171.250.000

100,00

20.000.000

20.000.000

100,00

10.000.000 10.000.000 500.000.000 4.339.210.000 25.000.000 47.400.000

10.000.000 10.000.000 500.000.000 4.270.610.000 25.000.000 47.400.000

100,00 100,00 100,00 98,42 100,00 100,00

442.500.000

442.500.000

100,00

25.000.000

25.000.000

100,00

5.000.000

5.000.000

100,00

216.000.000

216.000.000

100,00

30.000.000 20.000.000

30.000.000 20.000.000

100,00 100,00

40.000.000 1.260.000.000

40.000.000 1.260.000.000

100,00 100,00

207.000.000

207.000.000

100,00

5.000.000 10.000.000 39.000.000

5.000.000 10.000.000 38.000.000

100,00 100,00 97,44

22.500.000 50.000.000

22.500.000 50.000.000

100,00 100,00

25.000.000

25.000.000

100,00

28.000.000

0,00

-

BAB VI

Penjelasan


VI - 59

BAB VI


Uraian Belj bant makan & minum bagi klien lanjut usia erupsi Merapi Bantuan Pengembangan KUBE FM (35 klp) Bantuan Operasonal LKM Bantuan Langsung Masyarakat melalui LKM Bantuan Pengembangan USEPKM (5klpx 1pkt) Bantuan Tambahan Permakanan anak terlantar dan panti Bantuan Operasional Yayasan Sayap Ibu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Belanja bantuan pendampingan fasilitas kredit KUKM Belanja bantuan untuk DEKRANAS DIY Bantuan unt pedagang kios Pasar Tradisional Jangkang Ngemplak Bantuan unt Pedagang Los/bango pasar Tradisional Jangkang Ngemplak Bantuan unt pedagang luar dasaran pasar tradisional Jangkang Ngemplak Bantuan unt Pedagang kios Pasar tradisional Kejambon Ngemplak Bantuan unt pedagang Los/bango pasar tradisional Kejambon Ngemplak Bantuan unt pedagang Luar dasaran pasar tradisonal Kejambon Ngemplak Bantuan unt pedagang kios pasar tradisional Pakem Bantuan unt Pedagang

VI - 60


Realisasi

910.000.000

% Penjelasan Realisasi 80.850.000 67,12 Realisasi dibawah 90% karena Sudah cukup 910.000.000 100,00

45.000.000 450.000.000

45.000.000 450.000.000

100,00 100,00

145.000.000

145.000.000

100,00

153.360.000

153.360.000

100,00

18.000.000

18.000.000

100,00

8.105.880.000

3.105.880.000

38,32

5.000.000.000

0,00

-

80.000.000

80.000.000

100,00

5.500.000

5.500.000

100,00

110.000.000

110.000.000

100,00

37.500.000

37.500.000

100,00

22.000.000

22.000.000

100,00

161.500.000

161.500.000

100,00

30.250.000

30.250.000

100,00

41.500.000

41.500.000

100,00

339.500.000

339.500.000

100,00


PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Uraian los/bango pasar tradisional Pakem Bantuan unt pedagang luar dasaran pasar tradisional pakem Bantuan unt pedagang kios Pasar tradisional Turi Bantuan unt Pedagang Los/bango pasar tradisional Turi Bantuan unt pedagang luar dasaran pasar tradisional Turi Bantuan unt pedagang kios pasar tradisional Bronggang Cangkringan Bantuan unt pedagang Los/bango pasar tradisional Bronggang Cangkringan Bantuan unt pedagang kios pasar tradisional Ngabak Turi Bantuan unt pedagang Los/bango pasar tradisional Ngabak Turi Bantuan modal untuk IKM korban bencana Merapi Bantuan fasilitasi UMKM khususnya PKL (330 pkl) Dinas Kebudayaan Belanja bantuan untuk Dewan kebudayaan Bantuan unt Jogja Art Festival Upacara grebeg Kraton dan Puro Pakualaman Stimulan unt penyelenggaraan festival upacara adat Bantuan unt festival gamelan international Bantuan unt pengamanan Kraton Bantuan unt pemeliharaan Kraton Bantuan unt pengamanan Puro

Jumlah Anggaran

Realisasi

% Realisasi

37.000.000

37.000.000

100,00

16.000.000

16.000.000

100,00

133.000.000

133.000.000

100,00

24.000.000

24.000.000

100,00

5.500.000

5.500.000

100,00

2.000.000

2.000.000

100,00

9.000.000

9.000.000

100,00

9.000.000

9.000.000

100,00

1.217.630.000

1.217.630.000

100,00

825.000.000

825.000.000

100,00

2.414.600.000 100.000.000

2.367.992.400 100.000.000

100,00

30.000.000 180.000.000

30.000.000 180.000.000

100,00 100,00

50.000.000

50.000.000

100,00

30.000.000

30.000.000

100,00

55.000.000

55.000.000

100,00

155.000.000

155.000.000

100,00

40.000.000

40.000.000

100,00

BAB VI

Penjelasan


VI - 61

BAB VI


Uraian Pakualaman Bantuan unt pemeliharaan Puro Pakualaman Bantuan untuk Kraton Bantuan untuk Puro Pakualaman Bantuan unt pemeliharaan hasil rehabilitasi BCB Bantuan unt Komite Bienalle jogja Bantuan unt BARAHMUS DIY Bantuan unt penyelenggaraan Festival Seni Tradisi Generasi Muda dan anak-anak Bantuan unt Yayasan JAVANOLOGI Bantuan keamanan untuk Kraton dan Puro Pakualanman Fasilitasi Tim Evaluasi Museum Sonobudoyo Bantuan untuk Ketoprak eksel Bantuan untuk Ketoprak di Kabupaten/Kota Bantuan untuk Ketoprak Tobong Badan kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat Bantuan kepada 4 Satuan Resimen Mahasiswa Bantuan unt Partai Politik Bantuan unt perlengkapan Posko Bantuan unt pembelian Alkom dan sistem informasi Bantuan dana kegiatan/dana bergulir untuk komunitas Sekretariat Daerah Stimulan penerbitan dokumen kependudukan dan catatan sipil Stimulan biaya sidang penghasilan penerbitan akta kelahiran bagi anak usia 1-18

VI - 62

Jumlah Anggaran

Realisasi

% Realisasi

100.000.000

100.000.000

100,00

719.000.000 363.000.000

719.000.000 363.000.000

100,00 100,00

68.000.000

68.000.000

100,00

50.000.000

50.000.000

100,00

50.000.000 23.000.000

50.000.000 23.000.000

100,00 100,00

15.000.000

15.000.000

100,00

140.000.000

139.992.400

99,99

46.600.000

0,00

60.000.000 125.000.000

60.000.000 125.000.000

100,00 100,00

15.000.000

15.000.000

100,00

196.000.000

196.000.000

100,00

80.000.000

80.000.000

100,00

0,00 40.000.000

0,00 40.000.000

100,00

56.000.000

56.000.000

100,00

20.000.000

20.000.000

100,00

5.779.000.000 175.000.000

5.631.000.000 175.000.000

97,44 100,00

250.000.000

250.000.000

100,00


Penjelasan

- Tidak direalisasi

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Uraian

Jumlah Anggaran

Realisasi

% Realisasi

BAB VI

Penjelasan

tahun Iuran MPU Iuran APPSI Bantuan pembinaan desa berprestasi I Bantuan pembinaan desa berprestasi II Bantuan pembinaan desa berprestasi III Bantuan pembinaan desa berprestasi IV Bantuan pembinaan kelurahan berprestasi I Bantuan pembinaan kelurahan berprestasi II Belanja bantuan pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah Belanja bantuan penyelenggaraan ibadah Haji DIY Iuran forum koordinasi dan komunikasi pimpinan dewan, badan kehormatan dan Sekretaris Dewan Seluruh Indonesia. Biro Tata Pemerintahan Bantuan penyelenggaraan klarifikasi lapangan tingkat nasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bantuan penanganan akibat bencana Merapi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Penguatan kelembagaan FMA Penguatan cadangan Pangan Pemberdayaan lumbung pangan Bantuan sosial untuk 10

25.000.000 36.000.000 20.000.000

25.000.000 36.000.000 20.000.000

100,00 100,00 100,00

15.000.000

15.000.000

100,00

11.000.000

11.000.000

100,00

9.000.000

9.000.000

100,00

17.000.000

17.000.000

100,00

13.000.000

13.000.000

100,00

3.428.000.000

3.428.000.000

100,00

1.750.000.000

1.632.000.000

93,26

30.000.000

0,00

12.000.000 12.000.000

12.000.000 12.000.000

17.500.000.000

1.565.743.000

17.500.000.000

1.565.743.000

2.942.000.000

2.870.000.000

120.000.000 50.000.000 120.000.000

120.000.000 50.000.000 120.000.000

100,00 100,00 100,00

100.000.000

100.000.000

100,00

- Tidak direalisasi

100,00

8,95 Realisasi dibawah 90% karena Sesuai permintaan 97,55


VI - 63

BAB VI


Uraian kelompok Bantuan sosial diversifikasi pangan Bantuan sosial diversifikasi produk antara Belanja bantuan operasional fasilitasi kelembagaan akses pangan Bantuan Demapan Bantuan Demapan Bantuan Demapan Bantuan desa replika Bantuan PDRP pemulihan bencana Belanja bantuan unt kelembagaan Dinas Pertanian Bantuan penanaman keladi/kimpul/kacang tanah Bantuan fasilitasi subsidi pupuk organik Bantuan reklamasi lahan sawah setelah erupsi merapi Bantuan sosial fasilitasi lahan pertanian berkelanjutan Bantuan stimulan budidaya pisang Bantuan stimulan budidaya cabe

Bantuan pelaksanaan budidaya sayuran

VI - 64

Jumlah Anggaran

Realisasi

% Realisasi

75.000.000

75.000.000

100,00

50.000.000

50.000.000

100,00

500.000.000

500.000.000

100,00

320.000.000 400.000.000 120.000.000

320.000.000 400.000.000 120.000.000

100,00 100,00 100,00

240.000.000 775.000.000

240.000.000 775.000.000

100,00 100,00

72.000.000

0,00

5.067.250.000 58.700.000

4.898.345.000 58.700.000

96,67 100,00

450.000.000

450.000.000

100,00

148.200.000

148.050.000

99,90

370.000.000

370.000.000

100,00

100.000.000

100.000.000

100,00

75.000.000

66.000.000

795.000.000

728.100.000


Penjelasan

- Tidak direalisasi

88,00 Realisasi dibawah 90% karena dari target 25 kelompok, yang teralisasi hanya 22 kelompok, 3 kelompok tidak lulus verifikasi 91,58 Darti target 2.650 KK yang teralisasi hanya 2427 KK karena 223 KK sudah kembali ke rumahnya semula

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Uraian Bantuan stimulan pemulihan produksi jamur

Bantuan pengembangan ternak kambing bligon Bantuan pengembangan ternak sapi perah Bantuan pengembangan ternak sapi potong Bantuan kepada kelom[pok ternak ayam buras (Shelter)

Bantuan kepada kelompok ternak ayam buras Bantuan kepada kelompok ternak Itik Bantuan kepada kelompok ternak Kelinci Dinas kehutanan dan Perkebunan Bantuan penguatan modal dan pengadaan sarpras PLA komoditas tembakau (dana cukai tembakau) Bantuan penguatan modal dan pengadaan sarpras penampungan air komoditas tembakau (dana cukai tembakau) Bantuan fasilitasi saprodi dan harga jual komoditas the bagi petani Bantuan fasilitasi pembibitan Tembakau rakyat dan penguatan modal (dana cukai tembakau) Bantuan fasilitasi saprodi rehabilitasi kakao Bantuan fasilitasi saprodi


300.000.000

BAB VI

Realisasi

% Penjelasan Realisasi 168.000.000 96,00 Dari target 25 kubung, terealisasi 24 kubung, 1 kelompok tidak lolos verifikasi 300.000.000 100,00

60.000.000

60.000.000

100,00

888.000.000

888.000.000

100,00

1.020.250.000

934.395.000

205.100.000

205.100.000

91,58 Darti target 2.650 KK yang teralisasi hanya 2427 KK karena 223 KK sudah kembali ke rumahnya semula 100,00

242.400.000

242.400.000

100,00

179.600.000

179.600.000

100,00

1.060.629.000

1.060.629.000

100,00

84.240.000

84.240.000

100,00

70.000.000

70.000.000

100,00

200.000.000

200.000.000

100,00

72.000.000

72.000.000

100,00

60.000.000

60.000.000

100,00

50.000.000

50.000.000

100,00


VI - 65

BAB VI


Uraian cengkeh Bantuan fasilitasi saprodi rehabilitasi kopi Bantuan penguatan modal dan fasilitasi sarpras PPHP komoditas tembakau (dana cukai tembakau) Bantuan fasilitasi penguatan modal usaha kelompok tani hutan Bantuan fasilitasi pengelolaan hutan tanaman rakyat Bantuan fasilitasi pengamanan hutan swakarsa Dinas Pariwisata Iuran tahunan keikutsertaan Provinsi DIY sebagai anggota EATOF tahun 2011 Bantuan biaya updating Website MPU

Bantuan stimulan dukungan kesenian tradisional Bantuan stimulan untuk pentas seni Bantuan perbaikan sarana usaha -pondok wisata

Bantuan hotel Melati I

VI - 66

Jumlah Anggaran

Realisasi

% Realisasi

Penjelasan

50.000.000

50.000.000

100,00

259.389.000

259.389.000

100,00

65.000.000

65.000.000

100,00

50.000.000

50.000.000

100,00

100.000.000

100.000.000

100,00

588.500.000 60.000.000

303.180.000 54.180.000

51,52 90,30 sesuai kurs dolar pada saat pembayaran

5.000.000

0,00

52.500.000

52.500.000

- Pembuatan master bahan promosi MPU yang dikoordinir oleh Prov. Jawa Barat tidak dipungut biaya 100,00

22.500.000

22.500.000

100,00

340.500.000

174.000.000

88.500.000

0,00


51,10 Kec. Cangkringan ada 46 Pondok Wisata dan di Kec. Pakem 70 Pondok Wisata yang rusak terkena dampak erupsi Gunung Merapi sedangkan 111 Pondok Wisata lainnya tidak mengalami kerusakan. - Kec. Pakem 12 Hotel Melati yang


Bantuan hotel Melati II

Jumlah Anggaran

Realisasi

% Realisasi

0,00

7.500.000

0,00

7.416.720.000

6.111.719.200

927.500.000

672.000.000

Bantuan pembelian benih Lele Pokdakan di Shelter

3.180.000.000

2.644.800.000

Bantuan pembelian pakan Lele untuk Pokdakan di Shelter

2.556.720.000

2.126.419.200

Bantuan pompa air untuk POKDAKAN di shelter

465.500.000

381.500.000

Bantuan pompa air untuk POKDAKAN non shelter Belanja Bagi hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Bagi hasil pajak Daerah kpd Kabupaten/Kota Belanja bagi hasil pajak daerah kpd Kota Yogyakarta Pajak kendaraan bermotor Bea balik Nama Kendaraan bermotor Pajak bahan bakar kendaraan bermotor Belanja Bagi Hasil Pajak Air

287.000.000

287.000.000

268.047.340.000

268.092.190.000

100,02

261.779.486.000

261.824.336.000

100,02

59.324.040.000

59.368.890.000

100,08

21.666.364.000 20.416.387.000

21.666.364.000 20.416.387.000

100,00 100,00

17.286.139.000

17.286.139.000

100,00

(44.850.000)

0,00

-

Bantuan pembelian terpal untuk kolam di Shelter

Penjelasan

mengalami kerusakan akhibat dampak erupsi Gunung Merapi dari 59 Hotel Melati I yang ada - Hotel Melati II sejumlah 8 Hotel tidak mengalami kerusakan

12.000.000

Bantuan hotel Melati III Dinas Kelautan dan Perikanan

BAB VI

- Hotel Melati III sejumlah 5 Hotel tidak mengalami kerusakan

72,45 Realisasi dibawah 90% karena Sudah cukup 83,17 Realisasi dibawah 90% karena Sudah cukup 83,17 Realisasi dibawah 90% karena Sudah cukup 81,95 Realisasi dibawah 90% karena Sudah cukup 100,00


VI - 67

BAB VI


Uraian Permukaan Belanja bagi hasil pajak daerah kpd Kab. Bantul Pajak kendaraan bermotor Bea balik Nama Kendaraan bermotor Pajak bahan bakar kendaraan bermotor Belanja Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Belanja bagi hasil pajak daerah kpd Kab. Kulonprogo Pajak kendaraan bermotor Bea balik Nama Kendaraan bermotor Pajak bahan bakar kendaraan bermotor Belanja Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Belanja bagi hasil pajak daerah kpd Kab. Gunungkidul Pajak kendaraan bermotor Bea balik Nama Kendaraan bermotor Pajak bahan bakar kendaraan bermotor Belanja Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Belanja bagi hasil pajak daerah kpd Kab. Sleman Pajak kendaraan bermotor Bea balik Nama Kendaraan bermotor Pajak bahan bakar kendaraan bermotor Belanja Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Belanja Bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah Desa Belanja bagi hasil PBB kpd Pemerintahan kelurahan di Kota Yogyakarta

VI - 68

Jumlah Anggaran

Realisasi

% Realisasi

51.980.724.000

51.980.724.000

100,00

18.137.551.000 18.435.613.000

18.137.551.000 18.435.613.000

100,00 100,00

15.391.158.000

15.391.158.000

100,00

16.402.000

16.402.000

100,00

28.252.079.000

28.252.079.000

100,00

9.572.803.000 9.271.924.000

9.572.803.000 9.271.924.000

100,00 100,00

9.349.831.000

9.349.831.000

100,00

57.521.000

57.521.000

100,00

29.259.438.000

29.259.438.000

100,00

10.236.618.000 9.267.665.000

10.236.618.000 9.267.665.000

100,00 100,00

9.745.813.000

9.745.813.000

100,00

9.342.000

9.342.000

100,00

92.963.205.000

92.963.205.000

100,00

32.950.144.000 34.818.818.000

32.950.144.000 34.818.818.000

100,00 100,00

25.075.784.000

25.075.784.000

100,00

118.459.000

118.459.000

100,00

2.782.391.000

2.782.391.000

100,00

421.170.000

421.170.000

100,00


Penjelasan

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Uraian Belanja bagi hasil PBB kpd Pemerintahan desa di Kab. Bantul Belanja bagi hasil PBB kpd Pemerintahan Desa di Kab. Kulonprogo Belanja bagi hasil PBB kpd Pemerintahan desa di kab. Gunungkidul Belanja bagi hasil PBB kpd Pemerintahan desa di Kab. Sleman Belanja bagi hasil Retribusi Daerah kepada pemerintah Desa Belanja bagi hasil Retribusi Daerah kepada pemerintahan Kelurahan di kota Yogyakarta Belanja bagi hasil Retribusi Daerah kepada pemerintahan Desa di Kabupaten bantul Belanja bagi hasil Retribusi Daerah kepada pemerintahan Desa di Kab. Kulonprogo Belanja bagi hasil Retribusi Daerah kepada pemerintahan Desa di Kab. Gunungkidul Belanja bagi hasil Retribusi Daerah kepada pemerintahan Desa di Kab. Sleman Belanja bantuan keuangan kpd Provinsi /Kab/Kota dan Pemdes dan PARPOL Belanja Bantuan keuangan kpd Kabupaten/Kota Belanja Bantuan keuangan kpd Kota Yogyakarta Belanja Bantuan keuangan kpd Pemerintah Kota Yogyakarta Bantuan pasar tradisional Bantuan pasca erupsi Merapi Bantuan Pemilukada


Realisasi

% Realisasi 516.457.000 100,00

557.749.000

557.749.000

100,00

735.619.000

735.619.000

100,00

551.396.000

551.396.000

100,00

3.485.463.000

3.485.463.000

100,00

527.594.000

527.594.000

100,00

646.959.000

646.959.000

100,00

698.684.000

698.684.000

100,00

921.499.000

921.499.000

100,00

690.727.000

690.727.000

100,00

150.394.530.362

145.929.020.362

97,03

42.180.000.000

42.180.000.000

100,00

18.100.000.000

18.100.000.000

100,00

10.500.000.000

10.500.000.000

100,00

1.100.000.000 5.000.000.000 1.500.000.000

1.100.000.000 5.000.000.000 1.500.000.000

100,00 100,00 100,00

BAB VI

Penjelasan


VI - 69

BAB VI


Uraian Belanja Bantuan keuangan kpd Kabupaten Bantul Belanja Bantuan keuangan kpd Pemerintah Kabupaten Bantul Bantuan pasar tradisional Bantuan pasca erupsi Merapi Belanja Bantuan keuangan kpd Kabupaten Kulonprogo Bantuan keuangan kpd Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Bantuan pasar tradisional Bantuan Pemilukada Belanja Bantuan keuangan kpd Kabupaten Gunungkidul Belanja bantuan keuangan kpd Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Bantuan pasar tradisional Belanja Bantuan keuangan kpd Kabupaten Sleman Belanja Bantuan keuangan kpd Pemerintah Kabupaten Sleman Bantuan pasar tradisional Belanja Bantuan keuangan kpd Desa Belanja Bantuan Keuangan kpd Desa Belanja bantuaan kpd pemerintah desa/kelurahan Belanja bant. keuangan kpd Kab/Kota yg bersifat khusus Belanja bantuan keuangan kpd Kota Yogyakarta yg bersifat khusus - Belanja bantuan keuangan bersifat khusus unt bantuan operasional Sekolah Daerah.

VI - 70

Jumlah Anggaran 8.100.000.000

Realisasi

% Realisasi 8.100.000.000 100,00

3.000.000.000

3.000.000.000

100,00

1.100.000.000 4.000.000.000 7.600.000.000

1.100.000.000 4.000.000.000 7.600.000.000

100,00 100,00 100,00

3.500.000.000

3.500.000.000

100,00

1.100.000.000 3.000.000.000

1.100.000.000 3.000.000.000

100,00 100,00

4.600.000.000

4.600.000.000

100,00

3.500.000.000

3.500.000.000

100,00

1.100.000.000 3.780.000.000

1.100.000.000 3.780.000.000

100,00 100,00

2.500.000.000

2.500.000.000

100,00

1.280.000.000 25.000.000.000

1.280.000.000 21.900.000.000

100,00 87,60

25.000.000.000

21.900.000.000

87,60

25.000.000.000

21.900.000.000

82.152.850.000

80.787.340.000

87,60 Realisasi dibawah 90% karena Sudah cukup 98,34

13.430.500.000

12.855.190.000

95,72

13.430.500.000

12.855.190.000

95,72 Belanja pembinaan pergeseran antar kelompok belanja dari belanja langsung ke belanja tidak


Penjelasan


Jumlah Anggaran

Realisasi

% Realisasi

BAB VI

Penjelasan langsung

Belanja bantuan keuangan kpd Kab. Bantul yang bersifat khusus - Belanja bantuan keuangan bersifat khusus unt bantuan operasional Sekolah Daerah.

22.930.700.000

22.866.650.000

99,72

16.930.700.000

16.866.650.000

- Belanja bantuan keuangan bersifat khusus unt bantuan Lampu Belanja bantuan keuangan kpd Kab. Kulonprogo yg bersifat khusus - Belanja bantuan keuangan bersifat khusus unt bantuan operasional Sekolah Daerah.

6.000.000.000

6.000.000.000

99,62 Belanja pembinaan pergeseran antar kelompok belanja dari belanja langsung ke belanja tidak langsung 100,00

8.334.600.000

8.334.600.000

100,00

8.334.600.000

8.334.600.000

Belanja bantuan keuangan kpd Kab. Gunungkidul yg bersifat khusus - Belanja bantuan keuangan bersifat khusus unt bantuan operasional Sekolah Daerah.

16.471.350.000

15.745.200.000


13.971.350.000

13.245.200.000

- Belanja bantuan keuangan bersifat khusus unt Terminal Wonosari Belanja bantuan keuangan kpd Kab. Kulonprogo yg bersifat khusus - Belanja bantuan keuangan bersifat khusus unt bantuan operasional Sekolah Daerah. Belanja Bantuan Keuangan kpd Partai Politik

2.500.000.000

2.500.000.000

20.985.700.000

20.985.700.000

100,00

20.985.700.000

20.985.700.000

100,00

1.061.680.362

1.061.680.362

100,00



VI - 71

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Jumlah Anggaran 1.061.680.362

% Realisasi 1.061.680.362 100,00

1.061.680.362

1.061.680.362

11.614.461.535

23.248.882

PENGELUARAN PEMBIAYAAN Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Penguatan Modal BUKP Penguatan Modal PD. TARUMARTANI Pemberian Pinjaman Daerah Pemberian Pinjaman Daerah kpd Masyarakat / Pihak lain Fasilitasi dana penguatan modal pemasaran hasil pertanian

47.906.901.053 2.600.000.000

27.344.846.900 2.600.000.000

2.600.000.000

2.600.000.000

100,00

2.000.000.000 600.000.000

2.000.000.000 600.000.000

100,00 100,00

43.159.572.482 43.159.572.482

23.225.000.000 23.225.000.000

53,81 53,81

6.760.600.000

2.390.000.000

Fasilitasi dana penguatan modal kelembagaan distribusi pangan

22.651.000.000

9.835.000.000

Fasilitasi pemberdayaan koperasi

5.247.972.482

2.500.000.000

Fasilitasi BUKP

5.000.000.000

5.000.000.000

35,35 Realisasi dibawah 90%. Selanjutnya Akan dibahas dg para pihak 43,42 Realisasi dibawah 90%. Selanjutnya Akan dibahas dg para pihak 47,64 Realisasi dibawah 90%. Selanjutnya Akan dibahas dg para pihak 100,00

DPM pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan Fasilitasi pemberdayaan koperasi pasca erupsi Merapi Penyelesaian Kegiatan DPA-L Penyelesaian Kegiatan DPA-L Penyelesaian Kegiatan DPA-L

1.000.000.000

1.000.000.000

100,00

2.500.000.000

2.500.000.000

100,00

Uraian Belanja Bantuan Keuangan kpd Partai Politik - Belanja Bantuan Keuangan kpd Partai Politik Belanja tak terduga

VI - 72

Realisasi

2.147.328.571 1.519.846.900,00 2.147.328.571 1.519.846.900 2.147.328.571 1.519.846.900


Penjelasan

100,00 0,20 Realisasi dibawah 90% karena Sudah cukup 57,08 100,00

70,78 70,78 70,78 Realisasi dibawah 90% karena Sisa lelang (keseluruhan)

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Recommend Documents