BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A.

KERJASAMA DAERAH

1. Kerjasama Perbatasan (DKI Jakarta dengan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur/Jabodetabekjur)

a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Bodetabekjur Dalam

rangka

Bodetabekjur, keuangan

menjalin

setiap

tahun

diantaranya

hubungan

yang

mengalokasikan

untuk

harmonisasi

baik

dengan

anggaran

bantuan

antar

kawasan

dan

kepentingan pembangunan Provinsi DKI Jakarta, seperti untuk mengurangi banjir, meningkatkan laju pergerakan orang dan barang, peningkatan lingkungan hidup dan lain sebagainya. Pada Tahun 2013 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bantuan keuangan

sebesar

Kabupaten/Kota

di

Rp.

45.000.000.000,-

wilayah

Bodetabekjur,

untuk

Pemerintah

dengan

perincian

sebagaimana tabel VI.1. Tabel VI.1 Alokasi Bantuan Keuangan per Kota/Kabupaten Tahun 2013

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kab/Kota Kabupaten Bogor Kota Bogor Kota Depok Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan Kabupaten Bekasi Kota Bekasi Kabupaten Cianjur

Alokasi Bantuan Keuangan (dalam milyar rupiah) 2012 2013 4.1 8.0 3.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.1 5.0 5.0 4.0 4.1 12.2 3.5

4.0 5.0 4.0

Realisasi Bantuan Keuangan 2013 8.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta,2013

LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013

BAB VI, hal 1 dari 21


Alokasi bantuan keuangan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pada Kabupaten / Kota Bodetabekjur sebagai berikut :

1)

Kabupaten Bogor a)

Penanganan daerah resapan dengan pembuatan bioretensi dan biopori.

b)

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA melalui penanaman pohon di kanan kiri sepanjang sempadan Sungai dan Catchment Area DAS Ciliwung.

c)

Pembangunan

Sumur

Resapan

di

Kecamatan

Megamendung dan Kecamatan Cisarua. d)

Pembangunan Dam Penahan sungai Ciliwung.

e)

Pembangunan Gully Plug di kawasan puncak.

f)

Penanganan/Penertiban bangunan villa yang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan dan diatas tanah negara di wilayah Puncak.

g)

2)

Rehabilitasi saluran Situ Cikaret sebagai kantong air.

Kota Bogor a)

Pembangunan Sumur Resapan di taman sekolah, taman perumahan dan taman jalan arteri.

b)

Pembangunan TPT penunjang kolam retensi Ciluar

c)

Pembangunan TPT di Kelurahan Cibadak

d)

Pembangunan konservasi air dengan memanfaatkan sumur yang tidak terpakai.

3)

Kota Depok a)

Konservasi dan Pemanfaatan Situ Pangarengan sebagai Resapan Air.

b)

Pembangunan Sumur Resapan di Perumahan Depok Asri dan Perumahan Pesona Khayangan.




4)

Kota Tangerang a)

Pembangunan

Jalan

Sisi

Kali

Sypon

(Jl.

Maulana

Hasanudin-Jl. Ki Hajar Dewantoro – Green Lake City) menuju wilayah Cengkareng b)

Pembangunan Jembatan Kali Perancis di kawasan Bandara Internasional Soeta.

5)

Kota Tangerang Selatan a)

Pembangunan Jl. Graha Raya, Pondok Aren menuju Jakarta Selatan.

b)

Pembangunan sumur Resapan di 4 Kecamatan (Kec. Situ, Kec. Ciputat, Kec.Ciputat Timur dan Kec. Pondok Aren)

6)

Kabupaten Bekasi a)

Peningkatan Jalan Pulo Mas-Ujung Harapan Desa Babelan,

b)

Peningkatan Jalan Lingkaran Babelan-Pulo Asem Kec. Tarumajaya.

7)

c)

Peningkatan Jalan Kp. Bogor-Rorotan Kec. Tarumajaya

d)

Pelebaran Jembatan Kp. Bogor Kec. Tarumajaya

Kota Bekasi a)

Peningkatan 5 Jalan (jalan Irigasi Ujung Menteng, Jalan Chandrabaga Ujung Harapan, Jalan Ngurah Rai Rigid Pavement (Beton), Jalan Raya Jatibening, dan Jalan Permata Raya 1 dan 2 Perum Permata Bekasi 2 Duren Jaya)

b)

Perbaikan Jalan Pejuang Jaya Kel. Panjang.

c)

Penurapan Saluran Sekunder Pangkal Tengah

d)

Pembangunan Turap Perum Puri Nusa Pala

e)

Pemeliharaan

Jalan

Pangkalan

2

menuju

TPST

Bantargebang f)

Perbaikan Saluran Jalan tengah Kel. Cikiwul




g)

Pembangunan

3

sarana

Ibadah

(Masjid

Agung

Bantargebang Al-Ittihad, Masjid Nurul Insan dan Masjid Jami Al-Munawar) 8)

Kabupaten Cianjur a)

Pembuatan sumur resapan di 4 (empat) kecamatan

b)

Penghijauan lingkungan

c)

Perlindungan air baku

d)

Pembangunan

jalur

irigasi

dan

TPT

Cibitung-

Warunggedang, Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang e)

Pembuatan persemaian 0,25 Ha

f)

Perlindungan mata air di 4 (empat) kecamatan

g)

Pembuatan dam penahan sedimentasi

Permasalahan dan Solusi : Penyaluran bantuan keuangan kepada Kabupaten Tangerang tidak dapat direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, karena adanya perubahan usulan kegiatan pada akhir tahun anggaran. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong penerima belanja bantuan keuangan untuk melakukan inventarisasi usulan kegiatan secara lebih cermat dan melengkapi dokumen administrasi sejak awal tahun anggaran. b. Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur), yang didirikan sejak tahun 1976 (saat itu masih meliputi Jabotabek). Kerja Sama Pembangunan Jabotabek telah berkembang dengan masuknya Kabupaten Cianjur dan Kota Tangerang Selatan ke dalamnya.

Hal

ini

terjadi

setelah

dilakukan

penandatanganan

kesepakatan bersama (MoU) antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur tentang Kerjasama antar BAB VI, hal 4 dari 21



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Cianjur pada tanggal 16 Juni 2005 yang diketahui oleh Menteri Dalam Negeri. Badan

Kerja

Sama

Pembangunan

(BKSP)

Jabotabek

sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kerja Sama Pembangunan Jabotabek. Guna mengaktualkan BKSP Jabodetabek sesuai dengan perkembangan daerah

dan

permasalahannya,

maka

Kepmendagri

tersebut

diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur). Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi kerjasama di wilayah Jabodetabekjur, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwajibkan memberi kontribusi dana untuk pembiayaan Sekretariat BKSP Jabodetabekjur. Kontribusi dimaksud sesuai ketentuan diberikan dalam bentuk bantuan hibah, yang digunakan untuk kegiatan operasional Sekretariat BKSP Jabodetabekjur dalam menjalankan tugas-tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi program/kegiatan kerjasama. Tabel VI.2. Bantuan Hibah Operasional Sekretariat BKSP Jabodetabekjur Tahun 2013-2017 Tahun

Alokasi Hibah

2007

3.000.000.000,-

2008

2.400.000.000,-

2009

1.500.000.000,-

2010

1.500.000.000,-

2011

1.700.000.000,-

2012

1.500.000.000,-

2013

3.100.000.000,-

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Prov. DKI Jakarta, 2013




Visi Sekretariat BKSP sinergitas

pembangunan

Jabodetabekjur adalah

kesehjateraan

terwujudnya

masyarakat

di

wilayah

Jabodetabekjur melalui fasilitasi yang profesional. Adapun misi Sekretariat BKSP Jabodetabekjur adalah: 1) Meningkatkan

pendukungan

bagi

terciptanya

kebijaksanaan

pembangunan yang lebih sinergis di wilayah Jabodetabekjur 2) Meningkatkan program pembangunan di wilayah Jabodetabekjur yang selaras dengan kebutuhan masyarakat Ruang lingkup Kerjasama BKSP Jabodetabekjur : a)

Penataan ruang

b)

Permukiman, sarana dan prasarana

c)

Sumber daya air, kebersihan dan lingkungan hidup

d)

Transportasi, perhubungan dan pariwisata

e)

Agribisnis, koperasi dan usaha kecil menengah

f)

Industri, perdagangan, pertambangan dan investasi

g)

Kependudukan, ketentraman dan ketertiban

h)

Kesehatan dan pendidikan

i)

Sosial dan tenaga kerja Tugas

pokok

BKSP

Jabodetabekjur

adalah

merumuskan

kebijakan pembangunan bersama Jabodetabekjur. Sedangkan fungsi BKSP Jabodetabekjur adalah : a)

Pelaksanaan

koordinasi

perumusan

kebijakan

bersama

pembangunan Jabodetabekjur b)

Pelaksanaan penyusunan program pembangunan bersama Jabodetabekjur

c)

Pelaksanaan pembangunan bersama Jabodetabekjur

d)

Pelaksanaan

monitoring

rogram

pembangunan

bersama

pembangunan

bersama

Jabodetabekjur e)

Pelaksanaan

evauasi

program

Jabodetabekjur Adapun tugas pokok Sekretariat BKSP Jabodetabekjur adalah menyiapkan BAB VI, hal 6 dari 21

bahan

koordinasi,

analisa

perencanaan,

kebijakan



pelaksanaan, analisa evalusi penyusnan program dan laporan serta memberikan pelayanan administratif kepada Ketua BKSP Jabodetabekjur. Fungsi : a)

Pelaksanaan

koordinasi

perumusan

kebijakan

bersama

pembangunan. b)

Pelaksanaan penyusunan program pembangunan bersama.

c)

Pelaksanaan pembangunan bersama.

d)

Pelaksanaan

evaluasi

program

pembangunan

bersama

Jabodetabekjur. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat BKSP Jabodetabekjur selama Tahun Anggaran 2013 adalah: a)

Pelaksanaan Penyusunan Program Kerja (Grand Design) BKSP Jabodetabekjur

b)

Pelaksanaan Penyusunan Program Kerja (Grand Design) Penanggulangan Bencana Banjir Kawasan Jabodetabekjur

c)

Penyiapan

Bahan

Koordinasi

Pelaksanaan

Kerjasama

Pembangunan Pusat Pengolahan, Perdagangan dan Industri Hasil Bumi (Terminal Argribisnis/Sub terminal Agribisnis) dalam rangka Ketahanan Pangan. d)

Pemeliharaan

sarana

dan

prasarana

kantor

BKSP

Jabodetabekjur e)

Rapat Forum BKSP Jabodetabekjur (Rapat teknis, Rapat Pleno dan Rapat Paripurna).

f)

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan. Pada Tahun 2013, BKSP Jabodetabekjur telah memfasilitasi

Penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Menteri Perhubungan, Gubernur Jawa Barat, , Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Walikota Bekasi Nomor 04.1/PKS/M/2012,

Nomor

PM.30

Tahun

2013,

Nomor

57/BKSP/X/2012, Nomor 59 Tahun 2012 dan Nomor 1905.A Tahun 2012 tentang Pembangunan Jalur Busway Koridor Utama Regional Jakarta-Kota Bekasi. LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013



2. Kerja sama Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi se Jawa-Bali Kegiatan

yang

telah

dilaksanakan

adalah

partisipasi

dalam

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional (MUSRENBANGREG) seJawa-Bali Tahun 2013 di Provinsi Banten yang merupakan wujud sinergitas perencanaan pembangunan dalam semangat kerjasama antar daerah, sebagai media komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi Gubernur se Jawa-Bali serta penyampaian aspirasi bersama kepada Pemerintah dalam rangkaian Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tema Musrenbangreg se Jawa-Bali Tahun 2013 adalah: “Kerjasama Regional Jawa-Bali untuk Perluasan dan Penciptaan Lapangan

Kerja

Dalam

Rangka

Percepatan

Pengurangan

Pengangguran”. Berdasarkan data sementara

BPS Tahun 2013 bahwa Laju

Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional saat ini terjadi perlambatan, hal ini akan berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin secara Nasional terdata sejumlah 28,07 juta jiwa atau 11,37% dari total penduduk, serta jumlah pengangguran sebesar 7,4juta jiwa atau 6,25% dari total angkatan kerja yang merupakan beban dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan kondisi tingkat pengangguran terbuka seJawa-Bali pada masing-masing provinsi adalah sebagai berikut, di Provinsi Banten sebesar 9,90%, Provinsi DKI Jakarta sebesar 9,02%, Provinsi Jawa Barat sebesar 9,22%,

Provinsi

Jawa

Tengah

sebesar

6,02%,

Daerah

Istimewa

Yogyakarta sebesar 3,80%, Provinsi Jawa Timur sebesar 4,33%, dan Provinsi Bali sebesar 1,89%. Memperhatikan kondisi faktual sesuai dengan Tema di atas, maka yang menjadi isu strategis adalah sebagai berikut: a.

Mapping data pengangguran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

b.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi regional se Jawa – Bali dalam rangka perluasan dan penciptaan lapangan kerja;

c.

Jaminan kamtibmas dalam rangka mendukung kondusifitas Pemilu tahun 2014 dan iklim usaha;




d.

Grand Design penyiapan tenaga kerja yang berdaya saing sesuai kebutuhan kompetensi dunia usaha dan pasar kerja;

e.

Perlindungan dan kesejahteraan pekerja serta harmonisasi hubungan industrial (Tripartit).

Berdasarkan

isu

strategis

tersebut,

Gubernur

se

Jawa-Bali

merekomendasikan perlunya perluasan dan penciptaan lapangan kerja dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran di wilayah Jawa – Bali pada Tahun 2015, sebagai berikut : 1)

Mapping

data

pengangguran

yang

akurat

dan

dapat

dipertanggungjawabkan a) Pemetaan

detil

sebaran

data

pengangguran

tingkat

Kabupaten/Kota hingga ke daerah terkecil melalui pendataan angkatan kerja dengan metode sensus secara periodik; b) Sinergitas pemetaan potensi wilayah dengan pemetaan social ekonomi dan angkatan kerja bagi pengembangan perluasan dan penciptaan lapangan kerja berdasarkan jenis usaha dan proyeksi kebutuhan kompetensi tenaga kerja; 2)

Peningkatan pertumbuhan ekonomi regional se Jawa – Bali dalam rangka perluasan dan penciptaan lapangan kerja : a) Menarik investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dukungan infrastruktur wilayah dan kawasan strategis guna memperlancar transportasi logistic nasional, regional dan lokal, termasuk percepatan pembangunan jaringan jalan lintas selatan Pulau Jawa dan utara Pulau Bali serta pengembangan transportasi kereta api, pelabuhan internasional dan pelabuhan regional ; b) Regulasi

yang

pembentukan

mendukung

Badan

Usaha

kemudahan Bersama

investasi

seJawa-Bali

dan dalam

menghadapi persaingan Komunitas Ekonomi ASEAN tahun 2015; c) Pengembangan produk unggulan daerah berkualitas ekspor dan produk substitusi impor melalui pemberdayaan UMKM-K dan kewirausahaan


untuk

memperkuat

pasar

domestik

dan



mendorong peningkatan surplus neraca perdagangan bersinergi dalam prinsip-prinsip ekonomi ; d) Perlindungan produksi local melalui kebijakan yang mendukung pembatasan pelabuhan impor serta kejelasan mekanisme dan penguatan kapasitas SDM pengawas barang beredar ;

3)

Jaminan kamtibmas dalam rangka mendukung kondusifitas Pemilu tahun 2014 dan iklim usaha : a) Jaminan kamtibmas di daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif ; b) Insentif bagi perusahaan yang melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai bentuk kepedulian social untuk mendukung iklim usaha yang kondusif ;

4)

Grand Design penyiapan tenaga kerja yang berdaya saing sesuai kebutuhan kompetensi dunia usaha dan pasar kerja : a) Grand Design pengembangan ketenagakerjaan secara nasional dan regional dengan penajaman target dan sasaran pencapaian pada setiap tahapan pembangunan dengan memperhatikan kondisi terkini; b) Optimalisasi pemanfaatan bonus demografi sebagai peluang emas ketersediaan tenaga kerja yang fleksibel dan produktif ; c) Peningkatan kompetensi, standarisasi, daya saing dan wawasan Sumber Daya Manusia sesuai permintaan dunia usaha melalui pengembangan Balai Latihan Kerja beserta dukungan tenaga instruktur dan pemutakhiran teknologi ; d) Optimalisasi dukungan pendidikan berbasis kompetensi yang bersifat

vokasional,

melalui

penyusunan

kurikulum

yang

berorientasi penciptaan lapangan kerja yang prospektif dan kewirausahaan ; e) Pengembangan dan penguatan jejaring informasi pasar kerja dan job fair dengan kalangan pendidikan dan pihak-pihak yang berkontribusi terhadap penempatan tenaga kerja sektor formal; BAB VI, hal 10 dari 21



5)

Perlindungan dan kesejahteraan pekerja serta harmonisasi hubungan industrial (Tripartit) a) Penyediaan sarana perumahan tenaga kerja yang diarahkan pada kawasan industri terpadu yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana transportasi angkutan umum massal; b) Peningkatan perlindungan bantuan hokum bagi Tenaga Kerja Indonesia serta penyediaan rumah singgah di Negara tujuan ; c) Survey kebutuhan hidup layak sebagai upaya sinkronisasi penetapan Upah Minimal Provinsi untuk menjaga stabilitas daerah ; d) Koordinasi antar lembaga terkait pengawasan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan mengoptimalkan transfer teknologi terhadap tenaga kerja setempat;

3. Kerja Sama Multilateral Mitra Praja Utama (MPU) Kerjasama antar Pemerintah Provinsi dalam lingkup Mitra Praja Utama meliputi 10 Provinsi yaitu Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Tujuan MPU adalah mensinergikan sumber daya alam, potensi dan peluang ekonomi, potensi SDM dan Sumber Daya non alami, penelitian, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan secara optimal potensi antar daerah serta berbagai masalah yang dianggap penting sesuai bidang kerjasama. Program dan kegiatan kerjasama MPU, terbagi dalam 4 kelompok, yaitu: a.

Ekonomi dan keuangan, mencakup kerjasama bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, tenaga kerja, penanaman modal, ketahanan pangan dan ekonomi keuangan.

b.

Lingkungan

dan

Infrastruktur,

mencakup

kerjasama

bidang

perhubungan, pekerjaan umum, pertambangan dan enegi, dan pariwisata dan budaya. .




c.

Kesejahteraan Sosial, mencakup kerjasama bidang sosial, kesehatan, serta pemberdayaan perempuan.

d.

Pemerintahan, ketertiban

mencakup

umum,

kerjasama

kominfo,

bidang

pendidikan

kependudukan, dan

,

pelatihan,

penanggulangan bencana dan kesbangpol.

Beberapa kegiatan MPU selama Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah: a.

Dinas Kelautan dan Pertanian 1)

Peningkatan Pertanian Program Penerapan Kaidah Good Guvernance

dalam

Penyelenggaraan

Urusan

Ketahanan

Pangan 2)

Pertemuan Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Peternakan Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

3)

Pengamanan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan Lingkup MPU Program Penerapan Kaidah Good Guvernance dalam Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup

b.

Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan 1)

Forum Temu Bisnis anggota MPU dengan ITPC dan ATDAG pada Trade Expo Indonesia (TEI) 2013 bagi anggota MPU Program Pengembangan IKM/UKM yang berdaya saing dalam menghadapi tantangan CAFTA

c.

Dinas Pelayanan Pajak 1)

Pendataan dan Pengklasifikasian NJOP PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Daerah Lain Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

d.

Dinas Perindustrian dan Energi 1)

Rapat teknis bidang perindustrian di Jawa Tengah

2)

Rapat koordinasi anggota FKD-MPU di Lampung

3)

Rapat kerja tingkat gubernur anggota FKD-MPU di Jawa Timur




e.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1)

Koordinasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian anggota Mitra Praja

Utama

(MPU)

Program

Sinkronisasi

kebijakan

pembiayaan, kelembagaan dan regulasi ketenagakerjaan f.

Badan Penanaman Modal dan Promosi 1)

Penyusunan

Profil

Investasi

Anggota

MPU

Program

Peningkatan Promosi Investasi 2)

Pra Penyusunan Profil Investasi Anggota MPU Program Peningkatan Promosi Investasi

3)

Workshop Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Program Peningkatan Iklim Investasi

g.

Dinas Sosial 1)

Kerjasama Mitra Praja Utama Bidang Kesejahteraan Sosial Program Penerapan Prinsip Kaidah Good Govermance dalam Penyelenggaraan Urusan Sosial

h.

Dinas Kesehatan 1)

Rapat

Kerja

Sub

Bidang

Kesehatan

tentang

Kesiapan

Implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Program Sharing informasi best practice beberapa Kabupaten / Kota yang ada

diwilayah

Provinsi

anggota

MPU

dalam

mengimplementasikan Jaminan Sosial dan Jaminan Kesehatan kepada warganya 2)

Rapat Kerja Sub.Bidang Kesehatan tentang Regulasi dan Sistem Informasi Penanggulangan HIV / AIDS

Program

Penanggulangan Penyakit Menular i.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1)

Kerjasama dalam Penangan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang Lintas Provinsi MPU Program Kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan lintas provinsi




j.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1)

Festival Seni Tradisi Anggota MPU (Tuan Rumah) Program Pengelolaan

Kekayaan

dan

Keragaman

Budaya

dan

Pengembangan Nilai Budaya 2)

Pameran

Bersama

Kepurbakalaan

Program

Pengelolaan

Kekayaan dan Keragaman Budaya dan Pengembangan Nilai Budaya 3)

Duta Seni Pelajar se Jawa – Bali Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya dan Pengembangan Nilai Budaya

4)

Pengadaan Bahan Promosi Terpadu dan Informasi Museum Pengembangan Pemasaran

5)

Pemanfaatan

teknologi

Informasi

(

Website

)

Program

Pengembangan Pemasaran 6)

Pelayanan Informasi di Gedung TIC Program Pengembangan Pemasaran

k.

Dinas Perhubungan 1)

Rapat Gabungan Forum Kerjasama Daerah MPU XIII di Provinsi Lampung Program Meningkatkan Kualitas SDM dan Kompetensi Dalam Sektor Perhubungan

2)

Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah MPU XIII di Provinsi Jawa Timur Program Meningkatkan Kualitas SDM dan Kompetensi Dalam Sektor Perhubungan

l.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1)

Raker Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta Unsur Mitra Praja Utama (Tahun Anggaran 2013) Program penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

m.

Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil 1)

Penyusunan Program dan Kerjasama Kependudukan Antar Daerah

Program

Sinkronisasi

kebijakan

pembiayaan,

kelembagaan dan regulasi kependudukan dan pencatatan sipil BAB VI, hal 14 dari 21



n.

Badan Pendidikan dan Pelatihan 1)

Koordinasi Kerjasama Antar Daerah/MPU Program Lokakarya Badan Diklat anggota MPU

o.

Biro Perekonomian 1)

Forum Bersama untuk merumuskan/mengelola ketenagakerjaan antar daerah pada Mitra Praja Utama (MPU) Tahun 2013 Program Pembinaan dan perlindungan tenaga kerja antar daerah

4. Kerjasama Provinsi, Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Kerjasama dengan provinsi dan kabupaten lain dalam rangka penyelenggaraan program transmigrasi untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk dan pengurangan kemiskinan melalui pembangunan kawasan produksi baru di daerah tujuan transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat trans dan masyarakat sekitar lokasi transmigrasi. Pada Tahun 2013 ini kerjasama dimaksud dituangkan dalam 3 Perjanjian kerja Sama sebagai berikut. a. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penyelenggaraan program transmigrasi dilokasi/ kawasan transmigrasi UPT Tanah Abang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan b. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penyelenggaraan program transmigrasi dilokasi/ kawasan transmigrasi UPT Jud Nganti Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan c. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penyelenggaraan program transmigrasi dilokasi/ kawasan transmigrasi UPT Liandok SP.3 Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan LKPJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013



5. Keanggotaan dalam APPSI

a.

Mendorong rekomendasi Pemerintah Daerah kepada Pemeritah Pusat

dalam

merumuskan

kebijakan

perimbangan

keuangan,

penyelenggaraan Otonomi Daerah. b.

Berpartisipasi memberikan masukan terhadap penyusunan kebijakan Pemerintah terkait dengan penyelenggaran pemerintahan daerah dan implementasi peraturan perundangan di tingkat daerah.

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga, baik dengan

Kementerian/Lembaga

Non

Kementerian,

Perseroan

Terbatas,

Yayasan, Koperasi dan Lembaga berbadan hukum di dalam negeri,

selama

Tahun 2013 dituangkan dalam 11 Kesepakatan Bersama dan 12 Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut :

1.

Kesepakatan Bersama a. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini “Indonesia Indah” Nomor 7 Tahun 2013 dan Nomor 014.C/Perj-TMII/III/2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana di Kawasan Taman Mini “Indonesia Indah”. b. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

Republik

Indonesia

Nomor

004/SKB/M/2013, Nomor 5/SKB/M/2013 dan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyediaan Rumah Susun Sewa Bagi Pekerja/Buruh di Provinsi DKI Jakarta. c. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Badan Informasi Geospasial tentang Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data serta Informasi Geospasial di Provinsi DKI Jakarta.




d. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Yayasan Danamon Peduli Nomor 1712/-1.88 dan Nomor 130307 PIR_MOU_TJP tentang Program Konservasi Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat Marunda Jakarta Utara. e. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Ikatan Dokter Indonesia tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Pos Pelayanan Terpadu. f. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Unit

Kerja

Presiden

Bidang

Pengawasan

dan

Pengendalian

Pembangunan Nomor MOU-01/UKP-PPP/04/2013 dan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kerja Sama Dalam Pengelolaan Informasi Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Secara Elektronik Melalui Sistem LAPOR!. g. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Nomor 8 Tahun 2013 dan Nomor 28600.MoU/HK.02/UT/2013 tentang Pasokan Gas Bumi untuk Kebutuhan Rumah Tangga di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. h. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian

Perumahan

Rakyat

Republik

Indonesia

Nomor

023/SKB/M/2013 dan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Khusus Sewa bagi Masyarakat yang Terkena Dampak Relokasi Pemukiman Kumuh Sepanjang Daerah Aliran Sungai untuk Mendukung Penataan dan Normalisasi Sungai Ciliwung. i.

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Universitas Gajah

Mada

Nomor 16 Tahun

2013

dan

Nomor

4244/P/HT/2013 tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pengembangan Aparatur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta j.

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor BU.01.09DC/KSB/16/2013 dan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa Jatinegara Barat.

k. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Primkopti Swakerta Jakarta Barat tentang Perencanaan Detail Disain




Pengembangan Kawasan Industri Semanan Provinsi DKI Jakarta untuk Produsen Tempe Tahu.

2.

Perjanjian Kerja Sama a. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Nomor 271/-072.25 dan Nomor B/02/I/2013/Ditbinmas, tentang Implementasi Pemolisian Bidang Sosial. b. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Nomor 1396/-1.731 dan Nomor

B/03/II/2013/Ditbinmas

tentang

Implementasi

Pemolisian

Masyarakat Bidang Ketenagakerjaan c. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Nomor 1196/-1.857 dan Nomor


tentang

Implementasi

Pemolisian

Masyarakat Bidang Keolahragaan dan Pemuda. d. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Nomor 17/II/2013 dan Nomor


tentang

Implementasi

Pemolisian

Masyarakat Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. e. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan dengan Yayasan Danamon Peduli Nomor 1712/-1.88 dan Nomor 130307 PIR_KKS_TJP tentang Program Konservasi Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat Marunda Jakarta Utara. f. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah DKI Jakarta Nomor 393/2013 dan Nomor 501/IDI/S/2013 tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Pos Pelayanan Terpadu. g. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah DKI Jakarta Nomor 999/-1.773.2/2013 dan Nomor 15/IDI/Cab.Kep/2013 tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Pos Pelayanan Terpadu. h. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah DKI Jakarta Nomor 1228/-1.773 dan BAB VI, hal 18 dari 21



Nomor 043/IDI-CJP/V/2013 tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Pos Pelayanan Terpadu. i.

Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah DKI Jakarta Nomor 1742/-1.77 dan Nomor

0240-IDI/CJB/V/2013

tentang

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan Masyarakat di Pos Pelayanan Terpadu j.

Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah DKI Jakarta Nomor 2398/-1.773.6 dan Nomor 0263/IDI-JT/V/2013 tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Pos Pelayanan Terpadu.

k. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah DKI Jakarta Nomor 7050/-1.773.6 dan Nomor

040/Sek-IDICJU/V/2013

tentang

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan Masyarakat di Pos Pelayanan Terpadu. l.

Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Unit

Kerja

Presiden

Bidang

Pengawasan

dan

Pengendalian

Pembangunan Nomor PKS-01/UKP-PPP/08/2013 dan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kerja Sama Dalam Pengelolaan Informasi Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Secara Elektronik Melalui Sistem LAPOR!.

C. KERJA SAMA LUAR NEGERI 1.

Program Sister City Memorandum of Understanding dengan 21 kota di seluruh dunia (Jeddah, Seoul, Islamabad, Rotterdam, Tokyo, Los Angeles, Casablanca, Beijing, Berlin, Arkansas, New South Wales, Paris, Bangkok, Hanoi, Istanbul, Maputo, Kyiv, Moskow, Al Qud’s As Shareef, Pyongyang dan Budapest). Terdapat 6 kota yang memiliki hubungan sister city yang tergolong sangat aktif yaitu Seoul, Tokyo, Beijing, Bangkok, Rotterdam dan Berlin. Sedangkan beberapa kota yang memiliki potensi untuk menjalin kerjasama yang lebih kuat dengan Jakarta antara lain Budapest, Hanoi, Istanbul, Maputo dan New South Wales. Adapun program kerja sama sister city selama tahun 2013 yaitu : a.

Penyusunan Letter of Intent (LoI) dengan Shanghai Friendship City dalam rangka pertukaran bidang budaya dan pendidikan




b.

Kunjungan Kerjasama ke 6 Sister Cities, yakni Berlin, Hanoi, Beijing, Colombo, Seoul dan Casablanca

c.

Mengikuti Seoul Study Workshop for City Officials in Asia pada tanggal 7 s/d 14 Juli 2013 di Seoul, Korea Selatan.

d.

Mengikuti 13th Training Workshop for Municipal Officials of Foreign Cities tanggal 22 s/d 30 Oktober 2013 di Seoul, Korea Selatan.

e.

Mengikuti Chinese-Language Learning Workshop for Sister Cities di Beijing, China.

2.

Keanggotan organisasi internasional di tahun 2013 a.

Anggota ANMC 21 yang aktif baik dalam Plenary Meeting dan Join Project.

b.

Anggota United Cities and Local Government (UCLG) ASPAC, UCLG World, Metropolis, APCS, PNLG, Executive Committee of CITYNET, WeGO, dan Organization of World Heritage Cities

3.

Kerjasama Teknik Luar Negeri Realisasi program kerjasama teknik luar negeri Tahun 2013 : a.

Program pelatihan/seminar/training internasional : 1) Mengikuti Global Energy Basel (GEB) Summit 2013 yang diselenggarakan pada tanggal 22 – 23 Januari 2013 di Basel, Swiss 2) Mengikuti Energy Service Companies (ESCO) Conference 2013 (tanggal 21 – 24 Januari 2013 di Coppenhagen, Denmark)

b.

Forum/Workshop 1) Menjadi

Tuan

Rumah

Penyelenggaraan

Meeting

of

the

Governors/Majors of the Capitals of ASEAN 2) Partisipasi Jakarta pada Forum Internasional 2013 (Mayors Forum di Bilbao dan Event Wuhan International Friendly City Summit di Wuhan, China)




3) Partisipasi Jakarta pada ANMC21 tahun 2013 (The 11th Asian Crisis Management Conference di Manila dan The 12th Asian Network of Major Cities 21 Plenary Meeting di Hanoi) 4) Partisipasi Jakarta pada United Cities and Local Governments (UCLG) Asia Pacific (ASPAC) dan UCLG World :



UCLG ASPAC Executive Bureau Meeting dan 2013 World Human Cities Forum di Gwangju, Korea Selatan



Rapat Koordinasi anggota UCLG ASPAC dari Indonesia



Lokakarya Sharing Good Practices : Workshop on Urban Mobility and Environment di Jakarta



UCLG ASPAC Executive Bureau and Council Meeting & International Workshop di Colombo, Srilanka

5) Partisipasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Forum C40 :



Event Financing Infrastructure Global Energy di Basel



The Global Green Growth Forum di Coppenhagen

6) Persiapan Jakarta International Youth Program

c.

Kerjasama 1) Penandatanganan Letter of Intent antara National Fire Authority Fiji dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta. 2) Penandatanganan Letter of Intent antara Jakarta dan Shanghai Friendship City dalam rangka pertukaran bidang budaya dan pendidikan.



BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Recommend Documents