BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2012

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah 1) Kebijakan dan Kegiatan Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dengan daerah lain dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan untuk memecahkan berbagai permasalahan lintas wilayah administratif demi kepentingan bersama. Selain itu kerjasama antar daerah bertujuan mensinergikan

kekuatan

masing-masing

daerah

untuk

menghadapi

ancaman dan tantangan yang ada sehingga tercapai solusi yang lebih efektif dan optimal. Kerjasama antar daerah dilaksanakan tidak hanya untuk mengatasi permasalahan di daerah perbatasan tetapi juga untuk

mengoptimalkan

potensi berbagai sumber daya dan mensinkronkan program pembangunan. 2) Realisasi pelaksanaan kegiatan Selama tahun 2012 telah dilakukan kerjasama antar daerah dalam bentuk bilateral dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, serta kerjasama dengan beberapa daerah (multilateral) yaitu Kerjasama Pariwisata Java Promo dan Kerjasama Sarana Prasarana Perkotaan Yogyakarta, Sleman, Bantul. a. Kerjasama bilateral dengan daerah lain, meliputi: 1) Terlaksananya penjaminan kesehatan masyarakat melalui premi jaminan kesehatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah

Provinsi

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

dengan

Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 3/PERJ/GUB/II/A/2012, Nomor:

5/PK.KDH/A/2012

tanggal

29

Januari

2012

tentang

Coordination of Benefit (COB) Jaminan Kesehatan Semesta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012. 2) Upaya bersama melalui program kegiatan peningkatan produksi pertanian di DIY berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah

392


Kabupaten Sleman Nomor 2/KSP/11/2012, Nomor 6/PK.KDH/A/2012 tanggal 29 Januari 2012 tentang Kerja Sama Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Provinsi DIY. 3) Pembangunan puskesmas rawat inap Ngemplak I di wilayah bencana erupsi merapi, dengan dasar Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah

Kabupaten

Sleman

dengan

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan Selatan Nomor 15/PK.KDH/A/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang Perubahan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 45/PK.KDH/A/2011 tentang Kerja Sama Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum Dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gunung api Merapi di

Kabupaten

Sleman Provinsi DIY. 4) Pembekalan transmigran

dan ke

penyerahan Kabupaten

bantuan

Tana

peralatan

Tidung

kerja

sebanyak

bagi

10

KK

berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sleman Dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur Nomor 20/PK.KDH/A/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Perubahan Kedua Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Nomor

Nomor

22/PK.KDH/A/2011

tentang

Penyelenggaraan

Program Transmigrasi di Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Linuang Kayam Desa Menjelutung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur. 5) Rencana pengiriman penempatan calon transmigran dari Sleman dengan dasar Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/PK.KDH/A/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Perubahan Kedua Perjanjian

Kerja

Sama

antara

Pemerintah

Kabupaten

Ogan

Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 393


38/PK.KDH/A/2011 tanggal 8 Juni 2011 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Simpang Tiga SP 3 Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Penempatan Tahun 2012) 6) Monitoring dan evaluasi transmigran 5 KK penempatan tahun 2009 dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18/PK.KDH/A/2009 tanggal

12

Juni

2009

tentang

Penyelenggaraan

Program

Transmigrasi di Desa Koko buka Kecamatan Tiloan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sulawesi Tengah 7) Monitoring dan evaluasi transmigran 4 KK penempatan tahun 2009 dengan dasar Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Sleman

Provinsi Gorontalo Provinsi

Daerah

dengan Pemerintah Istimewa

Kabupaten

Yogyakarta

Nomor

19/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Desa Puncak Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. b. Kerjasama Pariwisata Java Promo Dalam upaya meningkatkan kegiatan bidang pariwisata, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan kerjasama dengan 16 Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yaitu Kabupaten Sleman,

Kabupaten

Bantul,

Kabupaten

Kulonprogo,

Kabupaten

Gunungkidul, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Banjarnegara, Kota Yogyakarta dan Kota Magelang yang tergabung dalam Forum Java Promo. Realisasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Sekber Java Promo pada tahun 2012 adalah: 1) Penyelenggaraan event “Lomba Foto Wisata dan Budaya Java Promo 2012” pada tanggal 20 Februari - 31 Maret 2012 394


2) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Java Promo 2012-2016 bekerjasama dengan PUSPAR UGM 3) Terlaksananya pertemuan koordinasi 3 bulanan Java Promo tingkat Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Pariwisata yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung pada tanggal 23 Mei 2012 dan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 27 September 2012 4) Capacity building dan pengembangan SDM pariwisata melalui pengembangan wisata tirta di Karimun Jawa Kabupaten Jepara pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 September 2012 5) Penyelenggaraan Festival Desa / Kampung Wisata Java Promo / Kampung Wisata Java Promo 2012 pada tanggal 11- 20 September 2012 6) Studi orientasi promosi dan pengembangan investasi pariwisata dan studi komparasi infrastruktur dan manajemen pariwisata ke Thailand dan Malaysia pada tanggal 5 - 9 November 2012 7) Capacity building dan pengembangan SDM pariwisata melalui pengembangan kemampuan Bahasa Inggris di Kampung Inggris, Pare, Kabupaten Kediri pada tanggal 20 - 23 November 2011 8) Pengadaan alat pamer foto wisata dan budaya Java Promo 2012 9) Pengelolaan admin web site www.javapromo.com c. Kerjasama Sarana Prasarana Perkotaan Yogyakarta, Sleman, Bantul Realisasi

pelaksanaan

kegiatan

Kerjasama

Kerjasama

Sarana

Prasarana Perkotaan Yogyakarta, Sleman, Bantul, meliputi: 1. Sektor Persampahan a) Rapat

koordinasi penanganan

sampah illegal di

wilayah

perbatasan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman b) Survey lokasi penempatan container sampah c) Rapat koordinasi penanganan sampah illegal di Potorono Bantul yang berbatasan dengan Kabupaten Sleman d) Pembahasanan office management (OM) TPST Piyungan e) Rapat

koordinasi hasil

penilaian

manajemen

pengelolaan

sampah di Kartamantul 395


f) Rapat koordinasi peningkatan pengelolaan lindi di TPA Piyungan g) Rapat koordinasi evaluasi pengelolaan TPA Piyungan terkait Bangun Praja KLH h) Rapat koordinasi lanjutan kerjasama proyek penangkapan gas metan/LFG antara Shimizu corporation dengan Kartamantul i) Technical meeting dengan DFID (Kedutaan Inggris) dan AFD (Keduataan Perancis) dalam rangka teknologi pengelolaan sampah zero waste dengan teknologi RDF (Refused Derived Fuel) j) Rapat

koordinasi

pembahasan

Jogjakarta

Solid

Waste

Improvement Project k) Rapat koordinasi pembahasan parameter seleksi Investor Jogjakarta Solid Waste Improvement l) Penerimaan audiensi dan presentasi PT Germindo Solusi Persada dalam rangka pengelolaan sampah di TPA Piyungan 2. Sektor Air Limbah a) Rapat koordinasi pembahasan materi dan naskah Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) b) Workshop pengembangan institusi pengelolaan air limbah APY 3. Sektor Jalan a. Koordinasi penanganan kemacetan jalan di ruas Jalan Terban dan Jalan Godean b. Koordinasi penanganan Jalan Jambon di wilayah perbatasan antara Kabupaten Sleman dengan Kota Yogyakarta 4. Sektor Drainase a. Koordinasi sinkronisasi drainase perkotaan b. Koordinasi rencana pembangunan Embung Langensari c. Koordinasi pembahasan usulan warga tentang penutupan selokan di wilayah Krapyak Kulon Panggungharjo Sewon Bantul di wilayah perbatasan antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul 396


d. Koordinasi penanganan drainase dan genangan air di wilayah perbatasan

Kartamantul

(Dongkelan,

Giwangan-Ringroad,

Kotagede, Jambon, dan Kalibelik) 5. Sektor Transportasi a. Koordinasi konsep perbaikan transportasi perkotaan 6. Sektor Lain-lain b. Koordinasi pengalokasian dana sharing Kerja Sama Antar Daerah c. Diskusi indikator monitoring dan evaluasi untuk draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kerja Sama Antar Daerah dengan Badan Swasta Asing d. Penerimaan kunjungan kerja dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dan Tim Pusat Administrasi Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Dalam Negeri e. Pembahasan operasional Sekber Kartamantul (1) Evaluasi Office Management Sekber (2) Pengambilan kebijakan Tim Pengarah Sekber Kartamantul terkait beberapa isu pengelolaan sarana prasarana perkotaan (3) Diskusi fokus ketenagakerjaan karyawan Sekber Kartamantul (4) Penyusunan RAB Sekber Kartamantul Tahun 2012 – 2013 (5) Koordinasi pembahasan dokumen legalitas pengurus Sekber Kartamantul periode Tahun 2012 – 2014 (6) Koordinasi anggaran perubahan Sekber Kartamantul (7) Serah terima pengurus Sekber Kartamantul periode Tahun 2010 - 2012 3) Permasalahan dan Solusi a. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama, baik perumusan kerjasama baru maupun implementasi kerjasama yang telah ada, karena adanya perbedaan kebijakan yang diterapkan para pelaku kerjasama baik di tingkat perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Solusi yang

397


dilakukan dengan melakukan peningkatan koordinasi secara aktif dan komunikasi dengan kabupaten lain pelaku kerjasama. b. Adanya

kendala

pembangunan terbatasnya Solusinya

upaya

dan

pengelolaan

kemampuan adalah

mewujudkan

prasarana

anggaran

melaksanakan

kesepakatan

perkotaan

pemerintah

koordinasi

pelaksanaan karena

kabupaten/kota.

dengan

Pemerintah

maupun Pemerintah Daerah DIY. B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 1) Kebijakan dan Kegiatan Kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan dengan dasar acuan pasal 195 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Bahwa dalam rangka pelayanan publik, daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga. Kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga adalah: a. Meningkatkan dukungan pihak ketiga guna mengoptimalkan kapasitas pemerintah daerah, b. Meningkatkan pelayanan publik, c. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan 2) Realisasi Pelaksanaan Kegiatan a. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) melalui pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi masyarakat miskin di pedesaan untuk peningkatan usaha produktif, pembangunan sarana/prasarana dasar, pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Prambanan dan Cangkringan b. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) melalui pemberian Bantuan Langsung

Masyarakat

(BLM)

kepada

75

Badan

Keswadayaan

Masyarakat (BKM) di 75 Desa se Kabupaten Sleman dalam rangka penataan bangunan dan lingkungan 398


c. Peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan kesehatan melalui program kegiatan pengiriman praktek kerja lapangan mahasiswa lembaga pendidikan bidang kesehatan ke 25 Puskesmas dan 2 (dua) unit RSUD d. Pelaksanaan ekstra kurikuler Perusahaan Siswa (Student Company) di SMAN 1 Sleman, SMKN 2 Depok, SMKN 1 Godean, dan SMKN 1 Seyegan e. Koordinasi akses sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh Universitas Terbuka bagi pegawai dan masyarakat Kabupaten Sleman. f. Pembangunan gedung SDN Srunen di Padukuhan Gading, Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. g. Pengembangan dan pengeloaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan di Pemerintah Kabupaten Sleman. h. Pengembangan sanitasi permukiman di wilayah kumuh perkotaan di wilayah Kabupaten Sleman melalui pemberian BLM kepada 23 BKM di 23 Desa se Kabupaten Sleman dalam rangka pengembangan sanitasi dan persampahan. i.

Pembangunan perumahan swadaya

bagi masyarakat miskin

di

Kabupaten Sleman. j.

Pemungutan retribusi masuk objek wisata Kaliurang pada malam hari.

k. Pelayanan pembayaran PBB P2 di Kabupaten Sleman. 3) Permasalahan dan Solusi C.

Koordinasi dengan Instansi Vertikal 1) Kebijakan dan Kegiatan Koordinasi dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi kebijakan dan penanganan berbagai kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis, di antaranya permasalahan politik, hukum, ketertiban, keamanan dan sosial kemasyarakatan. Kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal dilakukan pada tingkat kabupaten maupun kecamatan. Intansi vertikal yang terlibat Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri; Kepolisian Resort 399


(Polres) beserta jajarannya, Komando Distrik Militer (Kodim) beserta jajarannya, Pengadilan Agama dan DPRD. Koordinasi Pemerintah Kabupaten Sleman dengan instansi vertikal dilaksanakan melalui: a. Forum Komunikasi Kebijakan Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA). Forkompinda dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 268/Kep.KDH/A/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sleman Nomor 44/Kep.KDH/A/2010 tentang Forum Komunikasi KEbijakan

Pimpinan

Daerah.

Forkompinda

terdiri

dari

unsur

Pemerintah Kabupaten Sleman, DPRD Kabupaten Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, Kepolisian Resort (Polres) Sleman, Komando Distrik Militer (Kodim) 0732, dan Pengadilan Negeri Sleman. b. Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sleman BNK Sleman dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 110/Kep.KDH/A/2007 tentang Badan Narkotika Kabupaten Sleman, yang bertugas melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan, pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. BNK Sleman terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Sleman, DPRD Sleman, Kepolisian Resor (Polres) Sleman, Komando Distrik Militer (Kodim) 0732, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. c. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kominda dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 9/Kep.KDH/A/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah, yang bertugas merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah, serta memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan di daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah. Kominda terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, Kepolisian Resort (Polres) Sleman, 400


Komando Distrik Militer (Kodim) 0732, Kantor Imigrasi DI. Yogyakarta, Kantor Bea dan Cukai DI. Yogyakarta, Badan Intelijen Nasional, Intelijen PAM Lanud Adi Sucipto, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. 2) Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Hasil dan manfaaat pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal, adalah: a. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan kebijakan daerah, serta memberikan bahan pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan di tingkat kabupaten. b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan, pengawasan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. c. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah, serta memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan di daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah. Koordinasi dengan instansi vertikal juga dilaksanakan dengan Kantor Pertanahan, Badan Pusat Statistik, Komisi Pemilihan Umum dan Kantor Kementerian

Agama.

Hal

ini

dilakukan

untuk

memperlancar

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 3) Permasalahan dan Solusi D.

Pembinaan Batas Wilayah 1) Kebijakan dan Kegiatan Kebijakan umum pembinaan batas wilayah mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Dalam kerangka pembinaan batas wilayah, Pemerintah 401


Kabupaten

Sleman

sejalan

dengan

kebijakan

pemerintah

untuk

mempercepat penegasan batas daerah dan penyelesaian permasalahan perbatasan. Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan program pengembangan wilayah perbatasan dengan kegiatan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan

antar

daerah,

dan

program

Peningkatan

Administrasi

Pemerintahan dengan kegiatan penegasan batas wilayah kecamatan se Kabupaten Sleman 2) Realisasi pelaksnaan kegiatan Dalam rangka pembinaan batas wilayah, Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2012 melaksanakan program dan kegiatan: a. Pengembangan wilayah perbatasan dengan kegiatan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah terealisasi: 1) Koordinasi

penyelesaian

permasalahan

perbatasan

tingkat

kabupaten 2 kali dalam rangka pembahasan penyelesaian permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Provinsi DI Yogyakarta, dan permasalahan perbatasan antara Kecamatan Ngaglik dan Kecamatan Ngemplak di Kabupaten Sleman, serta koordinasi tingkat provinsi 4 kali dalam rangka penyelesaian permasalahan perbatasan antar daerah di bidang kependudukan, pertanahan, infrastruktur, dan kesehatan. 2) Dokumen inventarisasi permasalahan di wilayah perbatasan baik perbatasan antar daerah dalam satu Provinsi DI. Yogyakarta maupun

antar

daerah

di

Provinsi

Jawa

Tengah,

serta

permasalahan antar kecamatan dan desa dalam satu kabupaten yang meliputi bidang: otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; perencanaan pembangunan; lingkungan hidup; kependudukan dan pencatatan sipil; pekerjaan umum; social; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; penataan ruang; dan pertanahan. 402


b. Program peningkatan administrasi pemerintahan dengan kegiatan penegasan batas wilayah

Kecamatan se

Kabupaten Sleman,

terealisasi: 1) Penegasan batas wilayah Kecamatan Pakem yang berbatasan dengan Kecamatan Ngaglik dan Ngemplak. 2) Pemasangan pilar batas kecamatan 35 buah. 3) Dokumen penegasan batas Kecamatan Pakem 3 buku. 3) Permasalahan dan Solusi Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pembinaan batas wilayah: a. Belum diterbitkannya Permendagri tentang batas daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul, sehingga belum ada kepastian hukum penyelesaian batas antara Kabupaten Bantul dan Sleman. b. Kurang rapatnya pilar batas di wilayah perbatasan antar kabupaten sehingga batas di lapangan kurang jelas. c. Batas antara desa di beberapa kecamatan masih belum jelas, sehingga menimbulkan permasalahan dalam penetapan, penagihan dan pembayaran PBB. Solusi yang telah dilakukan antara lain: a. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Pemerintah, Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, dan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya percepatan penyusunan Permendagri Batas Daerah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. b. Melakukan

koordinasi

dengan

Pemerintah

kabupaten/kota

dan

Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta untuk mencermati kembali pilar batas yang sudah terpasang dan perencanaan bersama dalam rangka perapatan pilar batas. c. Melakukan penegasan batas wilayah desa dan kecamatan sehingga batas wilayah desa antar kecamatan menjadi jelas.

403


E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam 1. Bencana yang terjadi dan penanganannya Pada tahun 2012, bencana alam dan non alam banyak terjadi di Kabupaten Sleman. Bencana alam banyak disebabkan oleh iklim dan cuaca (bencana hidrometeorologis), yaitu angin kencang/puting beliung, kekeringan, banjir, dan tanah longsor, sedangkan bencana non alam, banyak disebabkan oleh kebakaran. Bencana yang terjadi sebagai berikut: a. Bencana angin kencang/puting beliung Bencana angin kencang/puting beliung sering kali terjadi pada musim pancaroba, dan secara statistik terjadi pada siang sampai dengan petang hari. Pada tahun 2012 terjadi 17 kali bencana angin kencang, dan tercatat 2 (dua) kejadian angin kencang yang cukup besar, sehingga Bupati Sleman menetapkan situasi darurat bencana angin putting beliung, yaitu : 1) Status keadaan darurat di bulan November 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 379/Kep.KDH/A/2012 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Angin Puting ditetapkan tanggal 13 November 2012. Keadaan darurat berlaku selama 3 hari dari tanggal 1 - 3 November 2012, yang meliputi 2 kecamatan, 3 desa, dan 17 Padukuhan. Korban bencana sebanyak 436 KK difasilitasi dengan Dana Tak Terduga sebanyak Rp 293.000.000. 2) Status keadaan darurat di bulan Desember 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 403/Kep.KDH/A/2012 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Angin Puting ditetapkan tanggal 8

Desember

2012

410/Kep.KDH/A/2012

dan

Keputusan

tentang

Bupati Sleman

Perpanjangan

Status

Nomor

Keadaan

Darurat yang ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2012, yang meliputi 3 kecamatan, 3 desa, dan 9 padukuhan. Korban Bencana sejumlah 1246 kk difasilitasi Dana Tak Terduga Rp744.225.000. b. Bencana Kekeringan Bencana kekeringan di Kabupaten Sleman terjadi di 2 (dua) wilayah, yaitu: 404


1) Kecamatan Prambanan Kekeringan di wilayah Kecamatan Prambanan terjadi di 4 desa yaitu Wukirharjo (Padukuhan Klumprit I, Klumprit 2),

Gayamharjo

(Padukuhan Lemahbang, Nawung, Kalinongko Kidul, Jali dan Gayam), Sumberharjo (Padukuhan Umbulsari A dan B), dan Sambirejo (Padukuhan Sumberwatu, Dawangsari, Gedang Atas dan Mlakan). 2) Kecamatan Gamping Kekeringan di wilayah Kecamatan Gamping terjadi di Padukuhan Sembung, Balecatur. c. Bencana Tanah Longsor Potensi bencana tanah longsor terjadi 6 kali di wilayah Kecamatan Prambanan mengakibatkan beberapa rumah dan fasilitas umum rusak. d. Bencana Banjir Pada tahun 2012 terjadi bencana banjir

2 kali yang melanda 5

kecamatan dan mengakibatkan 36 rumah terendam. e. Bencana Kebakaran Pada tahun 2012 terjadi bencana kebakaran sejumlah 81 kejadian kebakaran, dengan perincian 58 kejadian terjadi di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan 23 kejadian terjadi di luar WMK. Bencana kebakaran

hutan tanaman jati di Kecamatan Prambanan

terjadi 2 kali. Kebakaran tersebut dipicu oleh musim kemarau yang cukup panjang, dan kesalahan manusia yang meninggalkan titik api di areal hutan jati. Pemadaman kebakaran di areal tanaman jati yang berada di perbukitan, medan cukup sulit dijaangkau alat sehingga membutuhkan waktu beberapa hari. 2. Status Bencana Status bencana yang terjadi meliputi tahun 2012 meliputi bencana angin kencang, banjir, bencana kekeringan, bencana tanah longsor dan kebakaran dapat dimasukan dalam skala bencana lokal/daerah.

405


3. Sumber dan Jumlah Anggaran Alokasi

anggaran

penanggulangan

untuk bencana

penyelenggaraan adalah

pencegahan

Rp2.870.727.000,00

dan dalam

pelaksanaannya anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp2.652.141.835,00 atau sebesar 92,39% dan dana tak terduga. 4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam diperlukan manajemen penanggulangan bencana alam. Hal ini merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan tersistem secara baik pada masa pra bencana, pada saat bencana terjadi maupun pada masa pasca bencana. Antisipasi terhadap terjadinya bencana yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: a. Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat

dalam Mitigasi Bencana

dengan kegiatan: 1) Operasional penanggulangan bencana alam; 2) Pemantauan dan penyebaran infromasi potensi bencana berupa sosialisasi kawasan rawan bencana; 3) Operasional dan pelatihan SAR; 4) Wajib latih penanggulangan bencana; 5) Sekolah Siaga Bencana; 6) Penyusunan SOP barak dan logistik; 7) Penyusunan dokumen sarana dan prasarana evaluasi KRB Merapi; dan 8) Gladi lapang dan simulasi penanggulangan bencana alam. b. Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana dengan kegiatan: 1) Operasional dan pemeliharaan rulinda, sistem curah hujan, dan sistem sirine untuk peringatan dini; 2) Operasional Pusdatin/Pusat data dan Informasi BPBD; 3) Operasional Sleman Disater Information Network (SDIN);

406


4) Peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana berupa pengisian gudang logistik yang berisi peralatan kerja bakti dan peralatan untuk penanganan bencana; 5) Pembinaan pengelolaan air baku kawasan kekeringan di Kecamatan Gamping dan Kecamatan Gamping; 6) Penanganan darurat pasca bencana dan verifikasi korban; 7) Fasilitasi komunitas peduli bencana berupa alat komunikasi, baju lapangan, bantuan lampu penerangan kepada

komunitas, yang

melakukan upaya pemantauan di sungai-sungai yang berhulu di Merapi. c. Program

Peningkatan

Kesiapsiagaan

dan

Pencegahan

Bahaya

Kebakaran dengan kegiatan: 1) Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. 2) Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran. 3) Pencegahan dan Pengendalian bahaya kebakaran 4) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 6) Pemeliharaan

Sarana

dan

Prasarana

Pencegahan

Bahaya

Kebakaran 5. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi a. Erupsi Gunung api Merapi Gunung api Merapi di Kabupaten Sleman merupakan salah satu gunung teraktif di dunia dengan tinggi puncak hampir 3.000 meter di atas permukaan laut. Gunung api Merapi merupakan gunung api dengan karakteristik stratovolkano yaitu tubuh gunung api tinggi berbentuk kerucut yang terbentuk dari endapan awan panas dan lava berselangseling. Merapi memiliki periode erupsi yang singkat (terpendek hanya 2 tahun) sehingga menjadi ancaman bahaya bagi kehidupan disekitarnya. Merapi memiliki tipe erupsi spesifik yaitu munculnya piroclastic flow/awan panas (wedhus gembel). Awan panas inilah sebenarnya merupakan letusan Merapi yaitu keluarnya sejumlah material magmatik 407


(batu, pasir dan abu) dan konsentrasi gas sangat tinggi bersuhu ratusan derajat celcius. Awan panas Gunung api Merapi yang merupakan bahaya utama dapat meluncur dengan kecepatan sampai 100 km/jam sejauh belasan kilometer. Abu yang dikeluarkan akan menyebar menurut arah dan besar angin, berpotensi merusak tanaman pertanian, mencemarkan

air

serta

mengganggu

pernafasan.

Awan

panas

mempunyai daya rusak luar biasa dengan temperatur yang sangat tinggi sehingga dapat menghancurkan bangunan. Kawasan rawan bencana awan panas akibat erupsi 2010 menjadi lebih luas daripada esrupsi yang pernah terjadi sebelumnya. Kondisi tersebut lebih mengancam mengingat bukaan kawah berada di tenggara atau tepat menghadap ke Kecamatan Cangkringan, dengan eksisting lereng sungai yang penuh terisi material endapan vulkanik. Keadaan tersebut mengakibatkan

material

awan

panas

yang

relatif

sedikit

akan

mempunyai jarak luncur yang lebih panjang daripada jangkauan normalnya. b. Banjir Lahar Hujan Kabupaten Sleman dilalui 5 sungai (Kali Gendol, Kali Opak, Kali Kuning, Kali Boyong dan Kali Krasak) yang berhulu di Kaki Gunung api Merapi. Aliran sungai tersebut melalui 7 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, Ngemplak, Ngaglik dan Kalasan. Masyarakat banyak menambang bahan galian Golongan C di sepanjang sungai tersebut. Selain itu pada kanan kiri sungai terdapat pemukiman penduduk, pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan jembatan. Material vulkanik dengan volume besar dalam bentuk banjir lahar hujan yang bergerak melalui sungai-sungai tersebut dapat merusak daerah yang dilaluinya. Mitigasi bencana secara struktural ditempuh dengan cara membangun bangunan pengendali sedimen atau bangunan sabo dam di sepanjang aliran sungai. Sabo dam dibangun dengan tujuan mengurangi besarnya daya rusak aliran banjir lahar hujan dengan cara menahan laju aliran. Selain itu untuk menghindari terjadinya korban ketika terjadi banjir lahar 408


hujan, maka telah diupayakan peningkatan kewaspadaan aparat dan masyarakat di sekitar lembah dan sungai yang berpotensi dilewati lahar hujan. c. Bahaya Tanah Longsor Terjadinya bahaya longsor di wilayah Kabupaten Sleman disebabkan oleh jenis tanah, batuan dan kemiringannya. Daerah dengan tanah berjenis tanah pasir dengan kemiringan 45 º juga memilki resiko bahaya longsor yang tinggi seperti di wilayah Sengir Kecamatan Prambanan. Wilayah yang memiliki resiko bahaya tanah longsor di Kabupaten Sleman diantaranya di Kecamatan Prambanan, Moyudan, Ngemplak, Pakem, dan Cangkringan serta sebagian wilayah Kecamatan Minggir dan Seyegan. d. Bahaya Angin Kencang dan Kekeringan Terdapat 10 kecamatan yang rawan bencana angin kencang di Kabupaten Sleman yakni Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Berbah, Mlati, Turi, Tempel, Seyegan, Moyudan dan Godean. Resiko kekeringan di wilayah Kabupaten Sleman juga dihadapi oleh masyarakat yang bermukim di wilayah dengan ketersediaan air sangat rendah dan muka air tanah yang sangat dalam. Wilayah yang memiliki resiko bahaya kekeringan adalah Desa Gayamharjo, Prambanan dan sebagian wilayah Kecamatan Gamping. e. Gempa Bumi Berdasarkan peta mikrozonasi gempa yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, daerah yang memiliki amplifikasi tanah tinggi berada di wilayah Desa Purwomartani, Tirtomartani dan Tamanmartani Kecamatan Kalasan, Desa Kalitirto, Tegaltirto dan Sendangtirto Kecamatan Berbah dan Desa Bokoharjo, Desa Sumberharjo dan Wukirharjo Kecamatan. Hal ini terjadi karena kawasan tersebut berada di jalur patahan aktif Cesar Opak. Kawasan dengan amplifikasi tinggi dan sangat tinggi terdapat di. Jenis batuan yang ada di wilayah Kabupaten Sleman yang terdiri dari lapisan batuan sedimen hasil erupsi Gunung api Merapi menyebabkan bertambahnya efek getaran gempa sehingga dapat dirasakan di seluruh wilayah Kabupaten Sleman. 409


F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Gangguan yang Terjadi Secara umum terjadi beberapa kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum, tercatat terjadi 10 kali unjuk rasa, 11 kali operasi pekat, dan 590 kasus pelanggaran perda. Dari 590 kasus pelanggaran Perda dapat diselesaikan 486 kasus. Pada tahun 2012 terjadi konflik berbau SARA (di Kecamatan Sleman dan Kecamatan Depok), dapat diselesaikan. Hal demikian menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan keamanan ketertiban di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun 2012 berjalan dengan baik. 2. SKPD yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum SKPD yang menangani penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Kesatuan Bangsa. SKPD tersebut dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Tugas kedua SKPD tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 55 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satpol PP, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa. 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Sumberdaya penyelenggara Ketentraman dan ketertiban Umum adalah SDM pada Satpol PP dan Kantor Kesatuan Bangsa sejumlah 102 orang. Tabel 6.1. SDM Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah SDM (orang) No. Jenis Pendidikan Jumlah 1 SD 0 2 SMP 2 3 SMA 67 4 Sarjana Muda/D3 0 5 Strata 1/D4 23 6 Strata 2 8 Jumlah 100 Sumber: Kantor Kesbang dan Satpol PP

No 1. 2. 3. 4.

Golongan I II III IV Jumlah

Jumlah 2 45 47 6 100

410


4. Sumber dan Jumlah Anggaran Alokasi

anggaran

yang

disediakan

APBD

untuk

penyelenggaraan

Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp2.546.579.400,00 dan terealisasi sebesar Rp2.358.103.777,00 atau sebesar 92,59% . 5. Penanggulangan dan Kendalanya Dalam rangka menanggulangi gangguan ketentraman dan ketertiban, maka disusun program kegiatan sebagai berikut: a. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan: 1) Peningkatan

Kapasitas

Aparat

dalam

rangka

pelaksanaan

Siskamswakarsa 2) Operasional Linmas dan Kesiapsiagaan Linmas b. Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama yang diwujudkan dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). c. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan: 1) Pembinaan Wasbang dan Pemantapan Ideologi Negara 2) Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan 3) Pemantauan dan pendataan WNA/WNI keturunan, NGO (LSM) dan Lembaga Asing d. Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan kegiatan: 1) Penyuluhan kepada masyarakat dengan kegiatan koordinasi forumforum diskusi Politik 2) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 3) Tim koordinasi Kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4) Forum Komunikasi Antar Partai (FKAP) e. Program Pembinaan dan Fasilitasi Ketertiban Masyarakat dengan kegiatan: 1) Pembinaan dan fasilitasi ketertiban masyarakat 2) Pengawasan dan pengendalian keamanan 411


f.

Program Penegakan Hukum dengan kegiatan: 1) Operasional PPNS terhadap pelanggaran perda 2) Operasi penertiban

6. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanganan Dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban, komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait selalu diilakukan, sehingga penanganan permasalahan ketentraman dan ketertiban dapat dilaksanakan secara optimal. Instansi terkait meliputi Kepolisian, TNI, PPNS, dan Polisi Pamong Praja.

412

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Recommend Documents