VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota, selain melaporkan mengenai pelaksanaan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, serta Tugas Pembantuan, maka salah satu substansi penting lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 adalah penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP). Hal ini merupakan perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas Kepala Daerah terhadap publik /masyarakat. Sebagaimana dimaklumi bahwa Tugas Umum Pemerintahan merupakan tugas yang dilakukan di luar pelaksanaan asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan. Menarik untuk dicermati bahwa pelaksanaan tugas dimaksud mengalami perubahan mendasar sejalan dengan perubahan kebijakan desentralisasi dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 hingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dikenal dengan Tugas Pemerintahan Umum (TPU) yang meliputi : koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta urusan residual. Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang lebih bersifat desentralistik, maka pelaksanaan asas dekonsentrasi sangat dibatasi di Daerah. Fungsi dekonsentrasi secara limitatif hanya berada di tingkat Provinsi. Sebagai konsekuensi logis dari kebijakan desentralisasi tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tidak ada lagi pengertian Tugas Pemerintahan Umum (TPU), yang ada adalah Tugas Umum Pemerintahan (TUP) yang secara substansi berbeda dengan Tugas Pemerintahan Umum (TPU). Dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat 2 Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Tugas Umum Pemerintahan adalah tugas Kepala Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota di luar pelaksanaan asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 ditegaskan bahwa Camat memiliki tugas untuk melaksanakan Tugas Umum Pemerintahan, namun dalam
VI-1
lingkup yang berbeda dengan lingkup Tugas Umum Pemerintahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.
• Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Bandung yang disampaikan kepada DPRD Kota Bandung ini merupakan laporan atas penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, menyebutkan bahwa lingkup Tugas Umum Pemerintahan meliputi : (1) Kerjasama antar Daerah; (2) Kerjasama Daerah dengan pihak ketiga; (3) Koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah; (4) Pembinaan batas wilayah; (5) Pencegahan dan penanggulangan bencana; (6) Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah; (7) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan (8) Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah. Selanjutnya dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Camat melaksanakan Tugas Umum Pemerintahan yang meliputi: (1) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; (2) mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; (3) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; (4) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; (5) membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan (6) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Bandung ini merupakan laporan atas penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud diatas. Memenuhi amanat ketentuan tersebut, maka penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kota Bandung pada Tahun 2012 dapat dilaporkan sebagai berikut :
A.
Kerjasama Daerah
1.
Kebijakan dan Kegiatan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 195 menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Oleh karena itu untuk menciptakan efisiensi, Daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan kerjasama daerah di Kota Bandung secara eksplisit telah dijabarkan dalam Misi ke-5 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2009–2013,
VI-2
yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Kota Metropolitan. Kebijakan Kerjasama Daerah selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
• Sebagai langkah terobosan, substansi mengenai Kerjasama Daerah telah ditatur dengan Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010, kerjasama daerah dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun tujuan pengembangan kerjasama daerah adalah untuk : a. b. c. d. e. f.
meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan; memaksimalkan pelaksanaan kewenangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah; meningkatkan kualitas pelayanan publik; mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010, menjelaskan bahwa Lingkup Kerjasama meliputi: a. b. c. d.
Kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain; Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian atau sebutan lain; Kerjasama dengan Badan Hukum; Kerjasama dengan pihak Luar Negeri.
Kebijakan dan kegiatan Kerjasama Daerah Kota Bandung Tahun 2012, adalah sebagai berikut: Tabel VI.1 Kegiatan Kerjasama Daerah No. 1.
Lingkup/SKPD Bagian Pemerintahan Umum
Program Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Kegiatan
1. Kegiatan Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)
2. Kegiatan Fasilitasi
VI-3
Sasaran
Target
Terlaksananya kerjasama yang difasilitasi oleh kegiatan sister city serta terlaksananya kerjasama antar
7 kota sahabat dalam dan luar negeri
No.
Lingkup/SKPD
Program
Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
2.
Bappeda
Program Kerjasama Pembangunan
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
Sasaran
Target
daerah dan kerjasama anggota APEKSI
1. Database pelaksanaan kerjasama antar daerah
Dokumen
2. Evaluasi terhadap kerjasama yang sedang dan telah dilaksanakan 3. Rumusan kebijakan tentang kerjasama pembangunan daerah 3.
2.
Bappeda
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1. Penyelenggaraan Pameran Investasi; 2. Perencanaan Induk Mekanisme Promosi Kota Bandung.
Terlaksananya pameran investasi serta tersedianya SOP promosi terpadu kota bandung
Dokumen dan Kegiatan
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Realisasi pelaksanaan kegiatan kerjasama daerah yang dituangkan dalam daftar nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
a.
Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lain
Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, adalah sebagai berikut: 1)
Kerjasama dengan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat
Output kegiatan berupa Rencana Program sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) Nomor 475.1/2766-DISNAKER Tahun 2012 dan Nomor 475.I/804.I/SNT-D/2012 tanggal 6 Desember 2012 perihal Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sei Mata Mata Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. Hasil kesepakatan (MoU) antara daerah pengirim (Kota Bandung) dengan daerah penerima (Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat) adalah penempatan transmigrasi sebanyak 10 KK / 37 Jiwa. 2)
Kerjasama dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat
VI-4
Output kegiatan berupa Rencana Program sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) Nomor 475.1/2767-DISNAKER Tahun 2012 perihal Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Teluk Pekeday Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Hasil kesepakatan (MoU) antara daerah pengirim (Kota Bandung) dengan daerah penerima (Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat) adalah penempatan transmigrasi sebanyak 10 KK / 45 Jiwa. 3)
Kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya
Output kegiatan berupa Rencana Program sesuai dengan Memorandum of Understanding (MoU) Nomor 119/1961-Pem.Um Tahun 2012 perihal Kerjasama Lintas Perkotaan. Kesepakatan (MoU) antara daerah pengirim (Kota Bandung) dengan Pemerintah Kota Surabaya meliputi Bidang Lingkungan Hidup, Ketahanan Pangan, Komunikasi dan Informatika, Pemerintahan Umum, Industri, serta Perdagangan dan Pariwisata. Pada Hari Jadi Kota Bandung ke-202, Kota Surabaya turut berpartisipasi dengan mengirimkan Tim Kesenian.
b.
Kerjasama Dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Sebutan Lain
Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut: 1)
Kerjasama Pemerintah Kota Bandung dengan Kementerian Perhubungan
Pada Tahun 2012, Pemerintah Kota Bandung telah bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan dalam pengadaan 10 unit bus ukuran besar AC Euro II Engine 120 PS melalui Kesepakatan Bersama Nomor 042 / BASTO / 15 / 2 / Satker BSTP/ VII / 2012 tanggal 3 Juli 2012 perihal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, untuk dipergunakan dalam tugas operasional. Adapun hasil dari kegiatan tersebut adalah pengoperasian 10 bus besar Trans Metro Bandung (TMB) koridor 2 di Kota Bandung.
2)
Kerjasama Pemerintah Kota Bandung dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum
Pada Tahun 2012, Pemerintah Kota Bandung telah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 dengan disusunnya MoU Nomor 26/PKS/DC/2012 perihal Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana bantuan langsung kepada masyarakat melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2012. Hasil dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
VI-5
a. b.
c. d.
3)
Terwujudnya LKM/BKM yang dipercaya, aspiratif, representatif, dan akuntabel untuk mendorong tumbuh kembangnya partisipasi dan kemandirian masyarakat; Tersedianya perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan; Terbangunnya forum LKM/BKM Kecamatan dan Kota untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah; Terwujudnya kontribusi pendanaan dalam PNPM Mandiri Perkotaan sesuai dengan Indeks Fiskal dan kemiskinan daerah. Kerjasama Pemerintah Kota Bandung dengan Badan Pusat Statistik Kota Bandung
Pada Tahun 2012, Pemerintah Kota Bandung telah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kota Bandung. Adapun kegiatannya berupa pelaksanaan pengkajian, penyusunan indikator makro serta pengumpulan, penyajian dan validasi data. MoU atau kesepakatan kerjasama tertuang dalam Surat Nomor: 050/442-BAPPEDA 32730.013 tanggal 13 Februari 2012, dengan jangka waktu kerjasama 3 tahun (13 Februari 2012 sampai dengan 13 Februari 2015). Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 1. 2. 3. 4.
Pengumpulan data terkait Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pembangunan; Pengkompilasian dan penganalisaan data Ekonomi, Sosial Budaya dan Bidang Pembangunan; Pelaporan dan penyajian hasil analisa dalam bentuk buku, data softcopy komputer, internet, dan bentuk lainnya; Penyebarluasan informasi data dan analisa kepada pengguna baik instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat.
c.
Kerjasama Dengan Badan Hukum
1)
Kerjasama Pemerintah Kota Bandung dengan Universitas Pasundan Bandung
Pemerintah Kota Bandung telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Universitas Pasundan, berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor 100/567/Bag.Pem.Um dan No.05/Unpas.R/GI/III/2012 perihal Pelaksanaan Kualitas Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan. Lingkup objek yang dikerjasamakan adalah Penelitian, Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2)
Kerjasama Pemerintah Kota Bandung Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung
Pada Tahun 2012, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor 100/1479-Bag.Pem.Um dan Nomor 05/V.8/OI.01/436/2012 perihal Pelaksanaan Kualitas Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan. Lingkup objek yang dikerjasamakan adalah Penelitian, Pendidikan, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
VI-6
3)
Kerjasama Pemerintah Kota Bandung dengan Universitas Islam Bandung
Pada Tahun 2012, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Universitas Islam Bandung berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 119/1425-Bag.Pem.Um. dan Nomor 387/C.01/Rek-k/VI/2012 perihal Pelaksanaan Kualitas Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan. 4)
Kerjasama Pemerintah Kota Bandung dengan LMFE UNPAD
Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan perjanjian kerjasama dengan UNPAD berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 027/08/Raperda/II/Dishub/2012 perihal nota kesepahaman antar Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan LMFE UNPAD. Lingkup objek yang dikerjasamakan adalah Kajian Akademis Penyusunan Raperda di Bidang Perhubungan di Kota Bandung. 5) a.
b.
Kerjasama Pemerintah Kota Bandung dengan LPPM ITB Pada Tahun 2012, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan perjanjian kerjasama dengan LPPM ITB, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 027/08/Lalin/III/Dishub/2012 perihal Nota Kesepahaman antar Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan LPPM ITB. Lingkup objek kerjasama berupa study survey data lalu lintas di Kota Bandung. Pada Tahun 2012, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan LPPM ITB, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 027/08/Lalin/III/Dishub/2012 perihal Nota Kesepahaman antar Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan LPPM ITB. Lingkup objek kerjasama berupa studi Re-pooling angkutan kota di Bandung.
6)
Kerja sama Pemerintah Kota Bandung dengan PT. Jamsostek (Persero) Tbk dan PT. Bank Bukopin, Tbk.
Pada Tahun 2012, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Jamsostek (Persero), Tbk dan PT. Bank Bukopin, Tbk berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 119/1366-BAPPEDA.MoU/08/062012. MOU.734/DIR-GMBM/VI/2012 perihal Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Bandung. Lingkup objek yang dikerjasamakan adalah: 1. 2.
3.
d.
Kerjasama dalam Bidang Ketenagakerjaan, meliputi perluasan kepesertaan Jamsostek di Kota Bandung; Kerjasama dalam Bidang Penyediaan Layanan Publik bagi Masyarakat, yaitu Bidang Ketahanan Pangan, Penataan Kawasan dan Permukiman, Layanan dan Informasi Publik(RW-Net); Kerjasama dalam Bidang Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur di Kota Bandung.
Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri
Kegiatan kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan kota di negara lain pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:
VI-7
Tabel VI.2 Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri Tahun 2012
No
Pihak Luar Negeri
Surat Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama (MoU) Nomor
Tahun
Bidang/Objek Kerjasama
Kegiatan
Hasil
-
-
Keterangan
Perihal
BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM 1
Petaling Jaya, Malaysia
-
2012
-
Ekonomi dan Perdagangan, Pariwisata, Kebudayaan, dan Pendidikan
2
Shenzhen, RRC
-
2012
-
Pertukaran dan kerjasama dalam bidang bisnis, perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pelayanan finansial, kebudayaan, pariwisata, pendidikan, olahraga dan kesehatan Pertukaran kunjungan kerja antara Kota Shenzhen dan Kota Bandung Kerjasama antara perusahaan swasta dan institusi penelitian dalam bidang pariwisata, kebudayaan,
VI-8
Kerjasama tertuang dalam bentuk Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani pada tanggal 17 Juli 2012 di Petaling Jaya, Malaysia. LoI akan ditindaklanjuti dengan MoU yang direncanakan akan ditandatangani pada Bulan April 2013 Kerjasama tertuang dalam bentuk Pernyataan Bersama (Joint Declaration)yang ditandatangani pada tanggal 2 September 2012 di Kota Bandung
No
Pihak Luar Negeri
Surat Perjanjian/Kesepakatan Kerjasama (MoU) Nomor
Tahun
Bidang/Objek Kerjasama
Kegiatan
Hasil
Keterangan
Perihal industri tekstil, dan industri MICE
Realisasi pelaksanaan kegiatan kerjasama yang difasilitasi oleh kegiatan sister city adalah sebagai berikut: Tabel VI.3 Kerjasama Luar Negeri (Sister City) No
Kota/ Instansi/Kegiatan
Hasil
1.
Kota Fort Worth, TexasUSA
1. Keikutsertaan pada program International Leadership Academy (ILA) di Fort Worth, Amerika Serikat 2. Kerjasama Sister School antara SMU 5 Bandung dengan Herlington High School Fort Worth
2.
Kota Suwon, Korea
1. Bantuan pembangunan MCK di Desa Sukamulya, Kecamatan Cinambo dari Kyonggi University dan bantuan alat-alat tulis Tahun 2012 2. Pengiriman koki Kota Bandung untuk mengikuti “Food Festival” pada Festival Hwaseong di Kota Suwon 3. Program pertukaran pemuda Suwon Youth Foundation ke Kota Bandung
3.
Kota Liuzhou, RRT
1. Kunjungan timbal balik pejabat kedua pemerintah kota 2. Penjajakan kerjasama antara DPRD Kota Bandung dengan Dewan Kota Liuzhou 3. Program magang di Kota Liuzhou
4.
Kota Yingkou, RRC
1. Kunjungan timbal balik pejabat kedua pemerintah kota 2. Penandatanganan MoU antar pengusaha kedua kota
5.
Penerimaan Kunjungan dari Kota-kota di Luar Negeri
1. Penerimaan kunjungan resmi Duta Besar Finlandia untuk Indonesia. Kunjungan dimaksud bertujuan meningkatkan persahabatan antara kedua negara terutama dalam hal pendidikan (Kerjasama antara ITB dengan Universitas Helsinki, Finlandia) 2. Penerimaan kunjungan resmi Majlis Belia Malaysia (MBM) dalam rangka meningkatkan persahabatan antara pemuda serta kerjasama kepemudaan antara kedua negara 3. Penerimaan kunjungan Mr. Larry Ng Lye Hock, Panitia ‘World Cities Summit 2012-Singapura’ dalam rangka menjelaskan detail acara “World Cities Summit 2012” serta menjadi juri SAA Award di Universitas Parahyangan 4. Penerimaan kunjungan Delegasi Kota Forth Worth, Texas- Amerika Serikat dalam rangka melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai potensi yang dapat dikembangkan pada kerjasama Sister City bandung-Forth Worth.
Republik
Adapun yang menjadi rekomendasi dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah (1) perlunya peningkatan kerjasama antar daerah, Sister City/Kota Sahabat, serta kerjasama antar kota/kabupaten dan kerjasama APEKSI untuk dapat menciptakan manfaat yang bersifat materiil/non materiil dan peluang untuk pembangunan Kota Bandung, (2) mengembangkan jaringan kerjasama antar daerah, baik di tingkat lokal maupun internasional, serta kerjasama
VI-9
APEKSI yang mendatangkan kontribusi positif bagi pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Disamping dapat meningkatkan mutual understanding dan city to city partnership, juga dapat menjadi jembatan bagi perkembangan ekonomi lokal dan sebagai media transformasi bagi capital internasional, teknologi, dan skill. Hal ini membawa dampak pada peningkatan pelayanan yang lebih memuaskan/lebih prima dan diharapkan akan berimbas pada kemajuan perekonomian kota dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.
VI-10
VI-11
1.
Kegiatan Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat) (Gbr.53)
2.
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Gbr.54, Gbr.55, Gbr.56)
VI-12
e.
Permasalahan dan Solusi
1)
Permasalahan a.
b. c. d.
e.
2)
Mekanisme kerjasama daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah serta terhadap keberadaan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor 119/Kep.080-Bag.Huk-HAM/2012 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kota Bandung, belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan oleh SKPD yang akan melaksanakan kerjasama; Belum maksimalnya peran Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) dalam melaksanakan peran dan fungsinya; Belum optimalnya koordinasi antar daerah dalam menyelesaikan permasalahan pada wilayah perbatasan; Kurang memadainya sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti website khusus tentang kerjasama, kualitas sambungan internet, dan belum adanya sekretariat TKKSD. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan dan upaya penyelenggaraan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup, hak kewajiban serta tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi berdasarkan perjanjian kerjasama termaksud;
Solusi a.
b. c.
d. e.
Mengoptimalkan sosialisasi setiap kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung,dan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah, sehingga pelaksanaan Kerjasama Daerah dapat dilaksanakan secara optimal; Memperkuat peran TKKSD melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta evaluasi pelaksanaan Kerjasama Daerah; Meningkatkan koordinasi dengan daerah-daerah sekitar Kota Bandung, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, guna menyelesaikan permasalahan pembangunan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah dengan penyelenggaraan kerjasama daerah; Memperbaiki sarana dan prasarana; Terhadap tindak lanjut dari kerjasama yang telah dibuat, perlu dilakukan pemantauan dan pelaporan evaluasi atas pelaksanaan dan upaya penyelenggaraan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup, hak kewajiban serta tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi berdasarkan perjanjian kerjasama termaksud;
VI-13
B.
Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
Koordinasi dengan instansi vertikal di Kota Bandung merupakan salah satu aspek penting yang senantiasa dilakukan dalam kerangka memenuhi kebijakan tertib penyelenggaraan pemerintahan dan bagi terwujudnya keserasian serta keberhasilan pembangunan.
• Kendati berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, Walikota tidak memiliki kedudukan sebagai Kepala Wilayah namun pelaksanaan koordinasi dengan Instansi Vertikal di Kota Bandung tetap menjadi hal yang strategis untuk dilakukan.
Kendati berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, Walikota tidak memiliki kedudukan sebagai Kepala Wilayah namun pelaksanaan koordinasi dengan Instansi Vertikal di Kota Bandung tetap menjadi hal yang strategis untuk dilakukan. Sebagaimana dimaklumi bahwa koordinasi pemerintahan pada awalnya mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, sebagai tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menganut pendekatan uniteritorial dan unipersonal. Kepala Daerah karena jabatannya adalah Kepala Wilayah, dan sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah maka Kepala Wilayah menjalankan fungsi koordinasi terhadap semua instansi vertikal yang ada di wilayahnya. Dalam rejim Undang-Undang 5 Tahun 1974, komunikasi dengan instansi vertikal dilakukan dalam forum Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976, pimpinan Muspida secara ex-officio dijabat oleh Kepala Wilayah dengan keanggotaan: pimpinan unsur pertahanan, pimpinan unsur kepolisian, pimpinan unsur peradilan serta pimpinan unsur kejaksaan. Dalam rejim Undang-Undang 22 Tahun 1999 yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Walikota tidak lagi merangkap jabatan sebagai Kepala Wilayah, sehingga fungsi koordinasi dengan instansi vertikal sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak dapat digunakan, namun lebih melekat pada fungsi Kepala Daerah sebagai Koordinator Pemerintahan di Daerah, yang perlu diperkuat dengan kepastian tugas dan kewenangan Kepala Daerah untuk melakukan koordinasi pemerintahan. Solusi adanya dasar hukum koordinasi dengan Instansi Vertikal serta penguatan kedudukan Walikota sebagai koordinator pemerintahan kiranya menjadi langkah strategis yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar koordinasi pemerintahan dengan instansi vertikal dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
VI-14
Adapun pelaksanaan kegiatan koordinasi diselenggarakan melalui: (a) rapat koordinasi, (b) permintaan dan penyampaian data, informasi atau pendapat, dan (c) konsultasi. Kegiatan koordinasi tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut:
1.
Koordinasi dengan Unsur Pimpinan Daerah
a.
Kebijakan dan Kegiatan
Koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah didasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 124/Kep.345-BPOD/2006 tentang Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bandung, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
b.
Walikota Bandung; Ketua DPRD Kota Bandung; Komandan Dandim 0618/BS; Kapolwiltabes Bandung; Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung; Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung; Ketua PTUN Bandung; Komandan Pangkalan TNI AL; Komandan Lanud Husein Sastranegara.
Realisasi Kegiatan
Pada pelaksanaan kegiatan koordinasi di antara unsur pimpinan daerah terdapat 6 kali rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: Tabel VI.4 Kegiatan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Tahun 2012 No
Perihal Kegiatan
Sasaran
Target
1.
Rapat Pengamanan Hari Raya Idul Fitri;
Terciptanya kondusifitas situasi wilayah Kota Bandung pada perayaan Idul Fitri 1433 H
Situasi Kota Bandung yang aman pra dan pasca lebaran Idul Fitri 1433 H
2.
Rapat Koordinasi Persiapan Penjagaan Keamanan Menjelang Natal dan Malam Tahun Baru
Terciptanya ketertiban dan keamanan pada perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru
Situsi Kota Bandung yang aman selama perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru
3.
Rapat Monitoring Pengaman Natal dan Tahun Baru
Terselenggaranya aktifitas pengamanan Natal dan Tahun Baru secara efektif dan efisien
Evaluasi pengamanan Natal dan Tahun Baru
4.
Rapat Penanganan Penyakit Masyarakat di Kota Bandung
Terciptanya keamanan dan keteriban umum dan antisipasi dampak negatif dari aliran Ahmadiyah
Terbinanya kelompokkelompok ormas Islam oleh aparat yang berwenang
VI-15
No 5.
Perihal Kegiatan Rapat Koordinasi Ketersediaan Bahan Pokok Menjelang Bulan Ramadhan
Sasaran Terpenuhinya bahan pokok untuk menjelang bulan Ramadhan
Target Ketersediaan bahan pokok untuk bulan Ramadhan
6.
Rapat Koordinasi Persiapan Hari Jadi Kota Bandung
Pengamanan peringatan Hari Jadi Kota Bandung
Terselenggaranya peringatan Hari Jadi Kota Bandung.
2.
Koordinasi Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)
a.
Kebijakan dan Kegiatan
Koordinasi dilaksanakan dengan Kejaksaan Negeri Bandung dalam hal bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum dalam bidang perdata serta Tata Usaha Negara (TUN), dan direalisasikan melalui Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kejaksaan Negeri Bandung Nomor : 180/ 1880 - BAG. HUK - HAM B-1846/ 0.2.10/ Gs.2/ 08/ 10 perihal Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara tertanggal 3 Agustus 2010, dengan sumber biaya dari APBD Kota Bandung. Hasil dari perjanjian tersebut adalah kesediaan pihak Kejaksaan Negeri Bandung untuk memberikan bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum kepada Pemerintah Kota Bandung dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan TUN. Dasar hukum yang melandasi koordinasi ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kerjasama yang dilaksanakan berupa pemberian bantuan pertimbangan dan tindakan hukum lainnya dalam menyelesaikan masalah hukum di bidang perdata dan TUN yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung. Tertuang dalam Surat Perjanjian / Kesepakatan Kerjasama (MoU) Nomor: 180/1567-BAG.HUK HAM B-04/O.2.10/Gs.2/07/2012 tanggal 20 Juli 2012 perihal Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya: a. b. c.
Pemberian pertimbangan hukum berkaitan dengan rencana dan/atau pelaksanaan pembangunan dan/atau penyelenggaraan pemerintahan daerah; Pemberian kajian hukum terhadap peraturan perundang-undangan, program kebijakan-kebijakan Pemerintahan Kota Bandung; Pemberian bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan TUN baik di dalam/diluar pengadilan.
VI-16
b.
Realisasi Kegiatan
Pada bidang hukum telah terlaksana koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Bandung berupa terlaksananya Forum Diskusi Hukum sebanyak 1 kali, terlaksananya Penyuluhan Hukum Terpadu (Luhkumdu) sebanyak 6 kali, terlaksananya pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) sebanyak 2 kali dan terlaksananya bantuan hukum sebanyak 54 perkara. Selengkapnya mengenai realisasi kegiatan pada bidang hukum terdapat pada tabel berikut.
Tabel VI.5 Target dan Realisasi Kegiatan Bidang Hukum Tahun 2012
Indikator Program RPJMD
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2012
Tercapai
100 %
100 %
√
1 kali
1 kali
√
6 kali
6 kali
√
2 kali
2 kali
√
Rp 426.836.000
Rp 418.621.320
√
Tingkat Pelayanan Bantuan Hukum/Penanganan Perkara Kegiatan: Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tolok ukur Kinerja: 1. Terlaksananya Forum Diskusi Hukum; 2. Terlaksananya Penyuluhan Hukum Terpadu (Luhkumdu); 3. Terlaksananya Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Total Anggaran
Hasil
Target Capaian Kinerja Tahun 2012 (RPJMD)
C.
Pembinaan Batas Wilayah
1.
Kebijakan dan Kegiatan
Tidak tercapai
Berdasarkan Penjelasan atas Pasal 6 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, pemaknaan pembinaan batas wilayah untuk Kota adalah membina batas wilayah antar Kecamatan dan batas wilayah antar Kelurahan. Sedangkan Provinsi melakukan pembinaan batas wilayah antar Kota dan/atau Kabupaten. Pada Tahun 2012, kebijakan pembinaan batas wilayah diarahkan pada terwujudnya kepastian batas wilayah antar Kecamatan dan batas wilayah antar Kelurahan di Kota Bandung, kepastian batas wilayah antara Kota Bandung dengan Kabupaten/Kota tetangga, serta pengamanan tanda batas wilayah yang telah terpasang.
VI-17
Mengingat bahwa tanda batas wilayah antara Kota Bandung dengan Kota/Kabupaten tetangga bersifat strategis terkait dengan berbagai aspek kehidupan, namun dalam kenyataannya ada beberapa patok batas wilayah yang bergeser, rusak, dan hilang sehingga sulit untuk menentukan batas wilayah secara akurat, maka pada Tahun 2012 dilakukan kegiatan pelacakan batas wilayah melalui koordinasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengidentifikasi batas-batas wilayah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung. Pelacakan batas wilayah ini dilakukan dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perluasan Batas Wilayah Administrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2.
Realisasi Kegiatan
Kegiatan pembinaan batas wilayah dilakukan melalui kegiatan pelacakan batas wilayah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung dengan lokasi pelacakan batas daerah sebagai berikut: Kota Bandung Kecamatan Cibiru Kelurahan Pasir Biru, Kabupaten Bandung Kecamatan Cileunyi Desa Cibiru Wetan dengan hasil penegasan titik koordinat (lintang 6⁰ 54’30.6861” S, bujur 107⁰ 44’3.7070” E), (lintang 6⁰54’36.8438” S, bujur 107⁰ 43’58.2417” E), (lintang 6⁰ 54’43.2538” S, bujur 107⁰ 43’52.8415” E), (lintang 6⁰ 54’53.5547” S, bujur 107⁰ 43’43.8779” E), (lintang 6⁰ 54’59.1026” S, bujur 107⁰ 43’37.3422” E), (lintang 6⁰ 55’6.4983” S, bujur 107⁰ 43’32.8010” E), (lintang 6⁰ 55’13.8052” S, bujur 107⁰ 43’35.7866” E), (lintang 6⁰ 55’17.6441” S, bujur 107⁰ 43’34.3226” E), (lintang 6⁰ 55’27.4428” S, bujur 107⁰ 43’33.2049” E), (lintang 6⁰ 55’35.0867” S, bujur 107⁰ 43’29.2041” E), (lintang 6⁰ 55’39.6936” S, bujur 107⁰ 43’28.4578” E), (lintang 6⁰ 55’47.2920” S, bujur 107⁰ 43’25.5947” E), (lintang 6⁰ 55’51.9783” S, bujur 107⁰ 43’24.6243” E), (lintang 6⁰ 55’2.3041” S, bujur 107⁰ 43’19.0227” E).
3.
Permasalahan dan Solusi
a.
Permasalahan
Dalam menentukan batas wilayah kota selain dari batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut, masih ada beberapa patok batas wilayah yang bergeser, rusak, dan hilang sehingga sulit untuk menentukan batas wilayah secara akurat.
b.
Solusi
Melakukan penegasan batas wilayah maupun menegaskan titik koordinat masing-masing patok batas wilayah dan memperbaiki patok-patok batas wilayah yang rusak, sehingga kedepannya walaupun bergeser secara koordinat dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu diperlukan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) Kota Bandung, untuk dapat memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang sering terjadi dengan Kota/Kabupaten yang berbatasan dengan Kota Bandung.
VI-18
D.
Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
1.
Kebijakan dan Kegiatan
• Kota Bandung sebagai salah satu daerah rawan bencana, sudah seharusnya memiliki kebijakan, strategi, perencanaan, atau program-program yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan menghadapi bencana.
Potensi bencana di Kota Bandung cukup tinggi, mengingat aktivitasnya sebagai kota besar semakin meningkat, serta dipengaruhi oleh kondisi geologis yang tepat berada di jalur Sesar Lembang. Seperti yang telah diketahui bahwa Kota Bandung telah ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional dan berperan sebagai pusat berbagai aktivitas penting di Jawa Barat. Aktivitas yang dimaksud mencakup pembangunan pusat kegiatan ekonomi, lahan permukiman, pendidikan, dan sarana umum lainnya. Adanya aktivitas tersebut tentunya memberikan tekanan berat pada lingkungan fisik. Jika semua aktivitas tersebut tidak dikelola dengan baik dan tidak berwawasan lingkungan, akan berpotensi menimbulkan berbagai bencana, mengingat sekitar 73,5 % wilayah Kota Bandung adalah kawasan terbangun. Bencana yang sering terjadi tidak hanya menimbulkan kerugian harta benda, namun juga akan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Hal ini memerlukan kesadaran dan pemahaman pemerintah maupun masyarakat terhadap potensi kerentanan bencana serta upaya mitigasinya. Kota Bandung sebagai salah satu daerah rawan bencana, sudah seharusnya memiliki kebijakan, strategi, perencanaan, atau program-program yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan menghadapi bencana. Curah hujan yang semakin meningkat di Kota Bandung, yang dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2012 telah mengakibatkan bencana di beberapa wilayah kecamatan Kota Bandung seperti bencana banjir dan angin puting beliung dan kebakaran. Adapun rincian kejadian bencana sebagai berikut: Tabel VI.6 Kejadian Bencana Banjir
No 1
Nama Kecamatan Panyileukan
Taksiran Waktu
Lokasi Kejadian
Kerugian (Rp)
Keterangan
Tgl. 28 November 2012
1. Kel. Cipadung Kidul (Rw. 04 s/d Rw. 10)
N/A
Terendam 33 Rumah
N/A
Terendam 836 Rumah
600.000.000
Korban sebanyak 7 RW (23 Rt), 510 unit rumah, 700 KK
Tgl. 3 dan 4 Desember 2012 2
Batununggal
2012
2. Kel. Cipadung Kidul (Rw. 02 s/d Rw. 11) 1. Kel. Maleer (Rw. 01, 02, 03,
VI-19
No
Nama Kecamatan
Taksiran Waktu
Lokasi Kejadian
Kerugian (Rp)
Keterangan
04, 07, 11 dan 12) Jumlah
600.000.000
Bencana banjir tersebut telah mengakibatkan kerusakan dan korban sebanyak 7 RW (23 RT), 510 unit rumah, dan 700 KK yang terjadi di beberapa kecamatan dengan total taksiran kerugian sebesar Rp600.000.000,00. Tabel VI.7 Kejadian Bencana Tanah Longsor
No
Nama Kecamatan
Lokasi Kejadian
Taksiran Kerugian (rp)
Keterangan Korban an. Asep Rohman; Kerugian 1 rumah dan 1 mini market
1
Kec. Cibiru,
Kel. Cipadung Jl.Desa Cipadung Rt. 06/13
N/A
2
Kec. Cidadap,
1. Kel. Hegarmanah, Rt. 05 dan 06 Rw. 11;
50.000.000
1. Korban Bpk Adang Rukmana, Bpk. Budi Dharma, dan Bpk. Atang; Kerugian roboh benteng tanah, dan dinding tembok kamar
2. Kel. Ciumbuleuit, Jl. Rancabentang Rt. 08/09;
20.000.000
2. Robohnya benteng Milik Ir. Susanto; - 1 rumah miliki Bpk Endang; - Korban luka-luka 1 orang (luka berat), 4 orang (luka ringan), 1 orang meninggal dunia;
3. Kel. Hegarmanah, Jl. Hegarsari Rt. 03/09
105.000.000
3. Ambruknya benteng dan Rumah milik Bpk Ujang Iskandar
3
Kec. Cicendo,
1. Kel. Pajajaran, Rw. 02, 07, 08, 09, 10;
N/A 1. - Robohnya kirmir Kali Citepus;- Robohnya kirmir TPU Sirna Raga
2. Kel. Arjuna, Rw. 08;
N/A 2. Kirmir Kali Citepus yang sudah retak di Rw. 08;
3. Kel. Sukaraja, Rw. 03
N/A 3. Terjadi banjir akibat penyempitan saluran air
Kel. Kebon Jeruk, Rw. 07 dan Rw. 09
4
Kec. Andir,
5
Kec. Astanaanyar, 1. Kel. Cibadak, Jl. Astanaanyar Gg. Tresna Asih Rt. 02/07;
240.000.000,-
Kerugian 6 rumah longsor; Kirmir amblas volume 191 m
N/A 1. Robohnya dinding 2 rumah, 3 KK, 10 jiwa; Kerugian: 1 set komputer, 4 mesin jahit, lemari pakaian beserta isinya, peralatan kerja dan bahanbahan tas pesanan;
VI-20
Nama Kecamatan
No
Lokasi Kejadian
Taksiran Kerugian
2. Kel. Nyengseret, Gg. Entit Rt. 04/04 6
Kec. Mandalajati,
Kel. Jatihandap, Gg. Uko Rt. 07/05
7
Kec. Panyileukan
Kel. Cipadung Kulon, Kp. Sindangsari Rt. 04/04
8.
Kec. Batununggal
Kel. Cibangkong, Jl. Cukangjati Rt. 06/01
Keterangan
(rp)
N/A 2. Pemilik an. Siti Amsiah; Taksiran kerugian: peralatan masak, lemari pakaian beserta isinya, alat-alat tidur 50.000.000
N/A
5.000.000
Dua rumah terseret arus sungai milik Bpk. Otong dan Bpk. Entang Korban meninggal bernama Arif Mustofa; - Akibat tertimpa tanah longsor di Kp. Cagak Kel. Cisurupan Kec. Cibiru Pemilik an. M. Noer Tausikal; Permohonan bantuan berup :pasir, semen, batu bata, besi beton, cat tembok.
Bencana lain seperti bencana tanah longsor terjadi di Kec. Cibiru, Kec. Cidadap, Kec. Cicendo, Kec. Andir, Kec. Astanaanyar, Kec. Mandalajati, Kec. Panyileukan, dan Kec. Batununggal dengan taksiran kerugian sebesar Rp470.000.000,00. Tabel VI.8 Kejadian Bencana Kebakaran dan Taksiran Kerugian No
Bulan
Jumlah Kebakaran
2
Areal Kebakaran (m )
Taksiran Jumlah Kerugian (Rp)
403
235.500.000
1
Januari
7
2
Februari
12
1.154
460.000.000
3
Maret
11
1.923
570.000.000
4
April
8
4.222
796.000.000
5
Mei
13
1.571
927.000.000
6
Juni
5
471
175.500.000
7
Juli
13
1.712
267.000.000
8
Agustus
17
2.982
1.082.500.000
9
September
23
14.971
1.212.000.000
10
Oktober
14
2.101
460.000.000
11
Nopember
8
4.081
1.269.000.000
12
Desember Jumlah
6 137
924
530.500.000
36.515
7.985.000.000
Bencana kebakaran juga melanda warga Kota Bandung, sehingga mengakibatkan kerugian kepada masyarakat. Jumlah kejadian bencana kebakaran sebanyak 137 kejadian bencana yang 2 tersebar di beberapa kecamatan dengan luas areal kebakaran 36.515 m dengan taksiran kerugian sebesar Rp7.985.000.000,00.
2.
Realisasi Kegiatan
VI-21
Penanggulangan bencana yang terjadi di Kota Bandung, dilakukan oleh beberapa SKPD yaitu Dinas Kebakaran, Dinas Sosial, DInas Bina Marga dan Pengairan, serta Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung telah membantu kerugian yang bersifat tanggap darurat karena bencana alam dari alokasi APBD tahun anggaran 2012 sebesar Rp565.894.800,00 (lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk RW. 09 dan RW.16 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Wetan dan RT. 01 RW.01 Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung. Pemberian bantuan penanggulangan bencana kebakaran di Kecamatan Bandung Wetan dan Kecamatan Cibeunying Kaler adalah sebesar Rp565.894.800,00 (lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian pada tabel berikut.
Tabel VI.9 Bantuan Terhadap Bencana Kebakaran di Kota Bandung Tahun 2012 Jenis Kerusakkan No
Kecamatan
1
Bandung Wetan
2
Cibeunying Kaler
Ringan
Sedang
Berat V
Nilai Kerugian (Rp)
Ket.
450.000.000
450.000.000 Bag Kesra dan Kemas
115.894.800
115.894.800 Bag Kesra dan Kemas
V
Total
Realisasi Bantuan (Rp)
565.894.800
565.894.800
Adapun Kegiatan Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah sebagai berikut: Tabel VI.10 Kegiatan Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan No
Pekerjaan
1.
TPT Ambruk
Sungai Cipagalo
Lokasi
kerusakan sedang
2.
TPT Ambruk
Sungai Citepus
kerusakan sedang
3.
TPT Ambruk
S. Cikapundung
kerusakan sedang
4.
Tanah Longsor
Kali Cilameta
kerusakan sedang
5.
Tanah Longsor
Kali Ciporeat
kerusakan sedang
6.
TPT Ambruk
S. Cibeureum
kerusakan sedang
7.
Banjir
S. Gempolsari
kerusakan sedang
8.
Tanah Longsor
Sal. Cigupakan
kerusakan sedang
VI-22
Keterangan
No
Pekerjaan
Lokasi
Keterangan
9.
Tanah Longsor
Sal. Sekemala
kerusakan sedang
10.
TPT Ambruk
Sal. Cinambo Lama
kerusakan sedang
Ket : TPT : Tembok Penahan Tanah
3.
Permasalahan dan Solusi
a.
Permasalahan 1. 2.
3.
4.
b.
Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia dalam penanganan secara proporsional yang memiliki keahlian kebencanaan; Sarana prasarana penanganan kebencanaan belum tersedia dan terpenuhi secara optimal dikarenakan letak gudang logistik yang berjauhan dengan kantor pusat, sarana mobilitas kebencanaan yang memiliki percepatan waktu dan aksesisbilitas sangatlah terbatas misalnya : roda dua (motor traill) serta alat komunikasi dengan saluran khusus kebencanaan. Demikian pula permasalahan persediaan logistik (buffer stock) yang masih terbatas untuk penanganan kejadian bencana selama 1 (satu) tahun. Banyak pasangan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang telah berumur tua/lama yang mengakibatkan pasangan rapuh sehingga terjadi retak-retak, amblas, geser dan ambruk; Belum optimalnya pembenahan lingkungan yang rawan bencana.
Solusi 1. 2.
3. 4.
Optimalisasi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan penanganan korban bencana; Penambahan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk penanganan korban bencana, seperti kendaraan roda 2 (motor trail), penambahan saluran komunikasi khusus untuk informasi kebencanaan; penyediaan bufferstock barang bantuan untuk korban bencana untuk kebutuhan 1 tahun berdasarkan jumlah rata-rata kejadian per tahun. Pasangan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang telah ambruk, dipasang kembali dengan pasangan baru atau dipasang dengan pasangan beronjong bila lokasi memungkinkan; Meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam melakukan pembenahan lingkungan sebagai antisipasi/pencegahan kerusakan yang lebih besar.
E.
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.
Kebijakan dan Kegiatan
Program/kegiatan Pemerintah Kota Bandung selama Tahun 2012 dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, tercantum pada tabel berikut :
VI-23
Tabel VI.11 Program/Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2012 No
Program/Kegiatan
Output
Target
Outcome
I
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan
Terjalinnya kerja sama pengembangan kemampuan dan kerja sama operasional antara SATPOL PP dengan TNI, POLRI, dan Kejaksaan dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan penegakkan ketentraman dan ketertiban di Kota Bandung
3 instansi
Sinergitas antara Aparatur SATPOL PP dengan TNI, POLRI, dan Kejaksaan dalam Pemeliharaan Trantibum
2
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kantrabtimas dan pencegahan tindak kriminal
30 kec
Monitoring ketentraman dan ketertiban masyarakat di 30 kecamatan di Kota Bandung
Terlaksananya penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan
12 dokumen
Laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya Penyusunan Kegiatan Tahunan Trantibum
1 dokumen
Laporan Tahunan Trantibum
II
Program Penegakan Perda dan Perwal
1
Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Ketentraman Ketertiban
Terlaksananya Sosialisasi/ penyuluhan Perda dan Perwal Trantibum
150 orang
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Perda dan Perwal dan Keputusan Walikota Bandung
2
Operasi Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
Terlaksananya Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)
1 tahun
Terciptanya kondisi ketertiban terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota Bandung
Terlaksananya Operasi Penertiban Bangunan Liar
1 tahun
Terlaksananya Operasi Penertiban Perizinan Tempat Usaha
1 tahun
Terlaksananya Operasi Penertiban Minuman Beralkohol
1 tahun
Terlaksananya Operasi Penertiban Anjal dan Gepeng
1 tahun
Terlaksananya Operasi Penertiban Disiplin Pegawai Negeri Sipil
1 tahun
3
Pelaksanaan Yustisi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
Tercapainya pelaksanaan Yustisi Kependudukan (Razia KTP) dan Prostitusi (Razia PSK)
8 kali
Tertib masyarakat Kota Bandung terhadap Yustisi
4
Operasi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan (Banprov)
Terlaksananya operasi pengawasan dan pengendalian perizinan
7 Kecamatan
Tertib perizinan di Kawasan Bandung Utara
5
Pengawasan dan Pengendalian Barang Kena Cukai Ilegal
Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Barang Kena Cukai Ilegal
30 Kecamatan (1 Tahun)
Terkumpulnya Informasi dan Pelaporan Barang Kena Cukai Ilegal
6
Operasi Penertiban Reklame Ilegal
Terlaksananya Operasi Penertiban Reklame Ilegal di Kota Bandung
1 Tahun
Tertib Reklame di Kota Bandung
III
Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum :
1
Pemeliharaan ketentraman
1 tahun
Ketentraman dan
Terpeliharanya trantibum di tempat-
VI-24
No
2.
Program/Kegiatan dan ketertiban umum
Output tempat penting
Target
Terpeliharanya trantibum pada kegiatan-kegiatan penting
1 Tahun
Terpeliharanya trantibum pada pengawalan pejabat/orang-orang penting
1 Tahun
Terpeliharanya trantibum pada pengamana unjuk rasa dan kerusuhan massa
1 Tahun
Outcome Ketertiban Umum yang kondusif di wilayah Kota Bandung
Realisasi Kegiatan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut: a.
Program Penegakkan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1)
Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tabel VI.12 Capaian Kinerja Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Kinerja
Capaian Kinerja
Target
Realisasi
1 tahun
1 tahun (19 kegiatan)
100%
1 tahun
8 gedung/ tempat
100%
Terpeliharanya trantibum pada pengawalan pejabat/orangorang penting
1 tahun
958 Kali/tahun
100%
Terpeliharanya trantibum pada pengamana unjuk rasa dan kerusuhan massa
1 tahun
16 kali/tahun
100%
Output Terpeliharanya trantibum di tempat-tempat penting Terpeliharanya trantibum pada kegiatan-kegiatan penting
Outcome Ketentraman dan Ketertiban Umum yang kondusif di wilayah Kota Bandung
Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh Satpol PP pada Tahun 2012 adalah: a. Melakukan pengamanan terhadap kegiatan atau acara-acara penting yang ada di Kota Bandung sebanyak 19 kegiatan, yaitu: (1) HUT POL PP (2) Bandung Lautan Api (3) Konferensi Asia Afrika (4) Kunjungan Presiden RI (5) Kunjungan Wakil Presiden RI (6) Hari Teknologi Nasional (7) HUT Kemerdekaan RI (17 Agustus) (8) Hari Raya Idul Fitri (9) HUT Kota Bandung
VI-25
b.
c.
d.
(10) Bandung Air Show (11) Bandung Expose (12) Braga Festival (13) Zikir Bersama HUT Kota Bandung (14) Hari Raya Idul Adha (15) Hari Sumpah Pemuda (16) Hari Pahlawan (17) Balkot Festival (18) Hari Raya Natal (19) Perayaan Tahun baru 2013 Melakukan penjagaan 8 tempat penting di Kota Bandung, yaitu Plaza Balaikota, Pendopo, Rumah Dinas Tirtasari II, Kantor Satu Atap, Rumah Dinas Sekda, Rumah Dinas Wakil Walikota, Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Bandung, serta Kantor Dharma Wanita dan PKK selama 1 (satu) Tahun. Melakukan pengawalan dan pengamanan kepada Pejabat dan orang-orang penting di Bandung maupun tamu-tamu penting yang berkunjung ke Kota Bandung sebanyak 958 kali dalam setahun. Melakukan pengamanan trantibum dalam unjuk rasa guru dan buruh sebanyak 16 kali sepanjang Tahun 2012.
Dari kegiatan tersebut tidak terdapat kendala dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, tidak ada gejolak saat acara-acara penting berlangsung serta tidak adanya laporan dari masyarakat yang terganggu oleh acara-acara penting tersebut.
b.
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1)
Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan Tabel VI.13 Capaian Kinerja Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan Indikator Kinerja Output
Outcome
Terjalinnya kerja sama pengembangan kemampuan dan kerja sama operasional antara SATPOL PP dengan TNI, POLRI, dan Kejaksaan dalam penyelenggaraan pemeliharaan dan penegakkan ketentraman dan ketertiban di Kota Bandung
Sinergitas antara Aparatur SATPOL PP dengan TNI, POLRI, dan Kejaksaan dalam Pemeliharaan Trantibum
VI-26
Target
Realisasi
3 Instansi
3 Instansi
Capaian Kinerja 100%
Untuk membantu penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota/Keputusan Walikota Satpol PP bekerja sama dengan 3 instansi yang terkait dengan proses penegakkan hukum yaitu TNI, POLRI, dan Kejaksaan. Kerjasama tersebut antara lain berupa bantuan personil dalam pengamanan kegiatan Satpol PP pada saat penertiban-penertiban dan operasi–operasi gabungan pada moment-moment penting atau pada acara-acara penting baik di tingkat wilayah Kota Bandung ataupun di tingkat Provinsi karena Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat. Untuk pelaksanaan kegiatan ini selama Tahun 2012 berjalan baik dan kondusif, baik upaya penegakkan Perda/Perwal/Kepwal ataupun pelimpahan berkas BAP jika pelanggar yang terjaring mengandung unsur pidana, serta penyelenggaraan trantibum di wilayah Kota Bandung.
2)
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Tabel VI.14 Capaian Kinerja Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Indikator Kinerja Output
Outcome
Target
Realisasi
Capaian Kinerja
Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan kantrabtimas dan pencegahan tindak kriminal
Monitoring ketentraman dan ketertiban masyarakat di 30 kecamatan di Kota Bandung
30 Kec
30 Kec
100%
Terlaksananya penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan
Laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan
12 Dokumen
12 Dokumen
100%
Terlaksananya Penyusunan Kegiatan Tahunan Trantibum
Laporan Tahunan Trantibum
1 Dokumen
1 Dokumen
100%
Keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya monitoring dan patroli wilayah yang berkaitan dengan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di 30 Kecamatan di Kota Bandung. Hasil monitoring atau laporan gangguan trantibum dan temuan, serta laporan pelanggaran Perda/Perwal tersebut kemudian direkap dan dievaluasi serta dilaporkan 1 bulan sekali. Laporan-laporan tersebut sebagai bahan evaluasi dan laporan potret ketentraman dan ketertiban di 30 wilayah kecamatan se-Kota Bandung. Dari laporan bulanan tersebut kemudian direkap kembali menjadi Laporan Tahunan Trantibum sebanyak 1 dokumen.
c.
Program Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
1)
Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Ketentraman dan Ketertiban Tabel VI.15 Capaian Kinerja Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Ketentraman dan Ketertiban Indikator Kinerja
Target
VI-27
Realisasi
Capaian
Output Terlaksananya Sosialisasi/ Penyuluhan Perda dan Perwal Trantibum
Kinerja
Outcome Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Perda dan Perwal dan Keputusan Walikota Bandung
150 Orang
1.
220 Orang (2 Kec) 2. 10 kali SosialisasiPengawasan Pengendalian Minuman Beralkohol (Wasdal Minol) di tempat-tempat penjualan (kafe, minimarket dan tempat lainnya)
146%
Realisasi dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi/penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol kepada 220 orang warga Kota Bandung. Angka ini melebihi target sebesar 146%, yaitu dari 150 orang yang ditargetkan mendapatkan sosialisasi/penyuluhan, ternyata yang hadir dalam kegiatan tersebut mencapai yaitu 220 orang. Sosialisasi/Penyuluhan Perda dan Perwal ini dilaksanakan di dua tempat, yaitu Aula Kecamatan Astana Anyar (Jl. Bojongloa No. 69, Bandung) dan di Aula Kecamatan Gede Bage, (Jl. Gedebage Selatan No. 16, Bandung) dengan sasaran sosialisasi/penyuluhan adalah Pengurus RT/RW, Tokoh Masyarakat, Pengurus LPM, Pengurus TP PKK dan warga masyarakat. Selain kepada masyarakat di dua kecamatan tersebut, Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol juga disosialisasikan ke tempat-tempat penjualan seperti kafe, minimarket, restoran, dan tempattempat penjualan lainnya sebanyak 10 kali kegiatan dalam setahun.
2)
Operasi Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Tabel VI.16 Capaian Kinerja Operasi Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Indikator Kinerja Output
Terlaksananya Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Terlaksananya Operasi Penertiban Bangunan Liar
Outcome Terciptanya kondisi ketertiban terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota Bandung
Terlaksananya Operasi Penertiban Perizinan Tempat Usaha
VI-28
Capaian Kinerja
Target
Realisasi
-
706 pelanggar PKL
100%
-
42 bangunan
100%
-
13 pelanggaran
100%
Indikator Kinerja
Capaian Kinerja
Target
Realisasi
Terlaksananya Operasi Penertiban Minuman Beralkohol
-
25 pelanggaran
100%
Terlaksananya Operasi Penertiban Anjal dan Gepeng
-
344 pelanggaran
100%
Terlaksananya Operasi Penertiban Disiplin Pegawai Negeri Sipil
-
-
100%
Output
Outcome
Kegiatan Operasi Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ini terlaksana 100% selama Tahun 2012. Operasi penertiban tersebut berhasil menjaring pelanggar dengan rincian sebagai berikut : a.
706 pelanggar PKL dengan 324 pelanggar disidangkan di Pengadilan sedangkan 382 pelanggar didata dan diberi peringatan. b. Pelanggaran Perda No. 04 Th. 2012 tentang Penyelenggaran Reklame sebesar 18. 206 Unit dengan rincian: - Dibongkar tim Penertib Reklame: 1148 Unit - Insidentil: 16.763 Unit - Dibongkar sendiri oleh pemilik reklame: 295 Unit c. Pelanggar Perda No. 11 Th. 2005 tentang K3 dengan 663 Pelanggar terdiri dari PSK sebanyak 319 Pelanggar, Gepeng, Pengamen, dan Anjal sebanyak 344 Pelanggar d. Pelanggaran terhadap Perda Perizinan dengan 13 Pelanggar Tempat Usaha yang disegel e. Pelanggaran Perda Bangunan dengan jumlah 42 bangunan liar yang dibongkar f. Pelanggaran Perda Minuman beralkohol sebanyak 25 pelanggaran dengan barang bukti dihancurkan
Sedangkan untuk kegiatan operasi penertiban Disiplin Pegawai Negeri Sipil pencapaian kinerja yang dilakukan bersifat kegiatan perbantuan dari SKPD terkait (BKD dan Inspektorat) dalam pengawasan dan pengendalian PNS pada jam kerja di luar kantor, apel masuk kerja di kantorkantor SKPD, dan pelanggaran disiplin lainnya yang ditentukan oleh BKD sesuai dengan PP Nomor 53 tahun 2010. Penindakan yang dilakukan oleh SATPOL PP bersifat operasional penertiban bukan penindakan hukum atau pemberian sangsi.
3)
Pelaksanaan Yustisi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Tabel VI.17 Capaian Kinerja Pelaksanaan Yustisi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Indikator Kinerja Output
Tercapainya pelaksanaan Yustisi
Outcome Tertib masyarakat Kota
VI-29
Target
Realisasi
Capaian Kinerja
8
25
312%
Indikator Kinerja Output
Outcome
Kependudukan (Razia KTP) dan Prostitusi (Razia PSK)
Bandung terhadap Yustisi
Target
Realisasi
Kali
kali
Capaian Kinerja
Pelaksanaan kegiatan operasi yustisi ini sebanyak 25 kali, melampui target sebanyak 8 kali (312%), pelampauan target ini disebabkan oleh adanya laporan pengaduan dari masyarakat tentang keberadaan Pekerja Seks Komersil (PSK) di Kota Bandung dan adanya permintaan klien untuk dibina dari Badan Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) Cirebon serta Rumah Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Sukabumi. Operasi Yustisi ini berhasil menjaring 319 PSK; 95 PSK dikirim untuk dibina ke Badan Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) Cirebon, 42 PSK dikirim untuk di bina ke Rumah Rehabilitasi Sosial Karya Wanita Sukabumi, dan 6 PSK dikirim ke Dinas Sosial Kota Bandung. Sisanya sebanyak 41 PSK dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran, dan dipulangkan ke rumahnya masing-masing.
4)
Operasi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan (Bantuan Provinsi) Tabel VI.18 Capaian Kinerja Operasi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan (Bantuan Provinsi) Indikator Kinerja Output
Terlaksananya operasi pengawasan dan pengendalian perizinan
Outcome Tertib Perizinan di Kawasan Bandung Utara
Target
Realisasi
Capaian Kinerja
7 kecamatan
-
-
Kegiatan Operasi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan ini merupakan bantuan dari Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang pada Tahun Anggaran 2012 tidak dapat dilaksanakan karena target kegiatan ini sudah termasuk ke dalam kegiatan Operasi Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
3.
Permasalahan dan Solusi
a.
Permasalahan
VI-30
1.
2. 3. 4. 5.
b.
Masih tingginya jumlah pelanggaran terhadap Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan; Belum optimalnya sinergitas antar pihak terkait dalam penanganan pelanggaran Perda Terbatasnya ruang publik dalam melaksanakan aktifitas masyarakat sehingga menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban; Banyaknya pendatang yang masuk ke Kota Bandung (urbanisasi); dan Masih kurangnya jumlah aparatur penegak Perda
Solusi 1. 2. 3. 4. 5.
Menyusun strategi penanganan pelanggaran Perda/Perwal yang lebih sistematis (solutif); Melakukan koordinasi dan sinergitas yang lebih intensif dengan seluruh stakeholder; Penyediaan ruang publik baru atau optimalisasi pemanfaatan ruang publik yang sudah ada untuk aktivitas masyarakat; Melakukan upaya pengendalian pendatang melalui penjaringan KTP Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur penegak Perda.
VI-31
