BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH 1. Kebijakan dan Kegiatan a. Kebijakan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 diarahkan untuk mendorong kerja sama antar pemerintah daerah
dalam
rangka
peningkatan
pelayanan
publik,
penyediaan sarana prasarana publik serta kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan penguatan ekonomi lokal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah. Selanjutnya dalam rangka kerjasama daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 71); b. Kegiatan Kerjasama daerah yang telah dilakukan adalah Kerjasama Antar
Pemerintah
Kabupaten/Kota
se-SUBOSUKAWONO-
SRATEN yang meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten dan Kerjasama
Antar
Pemerintah
Kabupaten
se-
KARISMAPAWIROGO yang meliputi Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Magetan,
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013 547
548
Kabupaten
Pacitan,
Kabupaten
Ngawi
dan
Kabupaten
Ponorogo. 1) Kerjasama Antar Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN. Kerjasama
antar
daerah
dilaksanakan
berdasarkan
Keputusan bersama Walikota Surakarta, Bupati Boyolali, Bupati Sukoharjo, Wonogiri, Bupati Sragen dan Bupati Klaten
:Nomor
Nomor
:36/Tahun
Nomor
:8/Tahun
:11.D/2006; 2006; 2006;
Nomor
Nomor Nomor
:78472006;
:26/Tahun
2006;
:26.a/Tahun
2006;
Nomor :1/2006, tanggal 30 Oktober 2006 tentang Kerja Sama Antar Daerah Kota Surakarta, Kabupateni Boyolali, Kabupaten Sukoharjo. Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten meliputi bidang : Ekonomi; Sosial; Budaya;Fisik dan Prasarana; Pengembangan dan Penelitian IPTEK; Bidang lain yang disepakati. Kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain : a) Tenaga kerja dan kepegawaian, meliputi: mobilisasi tenaga kerja dan kepegawaian. b) Tata ruang, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, meliputi: pelestarian sumberdaya alam, pengendalian dan pemulihan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan dan pengembangan kapasitas kelembagaan. c) Pembangunan sarana dan prasarana, meliputi: system pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan agar tidak terjadi jurang pemisah antar wilayah yang mengarah pada diskriminasi dan perselisihan. d) Perhubungan dan transportasi, meliputi: pambangunan sarana dan prasarana jalan di wilayah perbatasan dan penentuan tarif angkutan antar wilayah.
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
549
e) Pariwisata, meliputi: promosi obyek wisata bersama, pengembangan
obyek
dan
daya
pengembangan
sarana
wisata
tarik
wisata,
paket
wisata
masalah
sosial,
dan
terpadu. f)
Kependudukan,
pemukiman
dan
meliputi: mobilisasi penduduk dan masalah yang ditimbulkannya. g) Air bersih, meliputi: Pemanfaatan sumber air bersih di Kab. Karanganyar oleh PDAM Sragen dan Surakarta. h) Perindustrian
dan
perdagangan,
meliputi:
Sistem
pemasaran industri kecil. i)
Penelitian dan pengembangan iptek, meliputi: Informasi penelitian, penyelenggaraan lokakarya, Workshop dan pameran Iptek, pengembangan SDM Litbang dan HaKI
j)
Kesehatan,
meliputi:
penanganan
masalah
kesehatandan sanitasi. k) Pertanian dan pengairan, meliputi: penanganan system pertanian
dan
penanganan
irigasi
di
wilayah
perbatasan. l)
Informasi dan komunikasi, meliputi: penyebarluasan informasi dan komunikasi.
m) Pemadam
kebakaran,
meliputi:
latihan
bersama,
pengujian/pemeriksaan alat proteksi kebakaran,sarana pemadam
kebakaran
dan
pelaksanaan
pemadam
kebakaran secara gratis. n) Ketertiban, meliputi: operasi bersama mengenai PGOT, PKL, Bangunan liar, PSK, bencana alam, unjuk rasa dan rusuh masa, pengawalan dan patroli, penanganan
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
550
obyek vital, pengawalan tamu VVIP dan pemantauan pembinaan wilayah. o) Peraturan
Bersama
Bupati/
Walikota
SUBOSUKAWONOSRATEN tanggal 2 April 2008 tentang Identitas Wilyah SUBOSUKAWONOSRATEN; p) Kesepakatan
Bersama
Bupati/
Walikota
se-
SUBOSUKAWONOSRATEN tanggal 20 Agustus 2009 tentang
Arah
Kebijakan
Program
Pengembangan
Ekonomi Wilayah; q) Perjanjian Kerjasama Kepala Dinas yang menangani Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. r)
Perjanjian kerjasama Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Antar Daerah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten (SUBOSUKOWONOSRATEN).
s) Keputusan Ketua Sekretariat Bersama Kerjasama Pariwisata Java Promo Nomor : 007/Kep.Ka.JP/2007 Tentang
Pembentukan
Tim
Sekretariat
Bersama
Kerjasama Pariwisata Java Promo Tahun 2007 – 2010. meningkatkan citra pariwisata di wilayah Jawa Tengah dan DIY 2) Kerjasama Antar Daerah KARISMAPAWIROGO. Kerjasama
Antar
Daerah
KARISMAPAWIROGO
dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama Bupati Karanganyar, Bupati Wonogiri, Bupati Sragen, Bupati Magetan, Bupati Pacitan, Bupati Ngawi, dan Bupati Ponorogo Nomor: 130/69/2008, Nomor : 21 Tahun 2008, Nomor:
193/17/02/2008,
Nomor:
18611/Kep.PtRS,
Nomor:181.1/21/408.21/2008, Nomor:130/15/404/012/2008,
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
551
Nomor: 4 Tahun 2008, tanggal 31 Desember 2008 tentang Kerjasama Daerah, meliputi :Bidang Kesehatan, Bidang Pertambangan
dan
Energi,
Bidang
Kehutanan
dan
Perkebunan, Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Bidang
Investasi,
Bidang
Ketenagakerjaan,
Bidang
Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Sosial, Bidang Tata Ruang, Bidang Tata Ruang dan Batas Wilayah, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perhubungan,Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Pariwisata, Bidang Pengembangan IPTEK, bidang lain yang disepakati. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : a) Kerjasama di bidang Kesehatan tentang pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang meliputi Peningkatan Mutu
Pelayanan
Kesehatan,
Pengendalian
dan
Penanggulangan Penyakit Menular, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Potensial yang menimbulkan Kejadian
Luar
Biasa
(KLB)
atau
Wabah,
serta
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin. b) Kerjasama di bidang Pengembangan Penanaman Modal meliputi Pengembangan Potensi Unggulan dan Peluang
Penanaman
Modal
Pertambangan, Kehutanan
bidang
Pertanian,
dan Pariwisata, Fasilitasi
Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Pengusaha Besar dan hal lain yang disepakati. c) Kerjasama dibidang Kebudayaan dan Pariwisata. d) Kerjasama Antar Satpol PP yang meliputi penanganan Peredaran Minuman keras, Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT), Penanganan Galian C, Penyandang
Masalah
Pembuangan
Limbah,
Kesejahteraan Penanganan
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
Sosial,
Pengaduan,
552
Pertukaran Informasi, Pemulangan ke Daerah Asal, Patroli Terpadu. e) Perjanjian kerjasama Bidang Pemadam Kebakaran di wilayah Karismapawirogo. f)
Perjanjian Kerjasama Bidang Kesejahteraan Sosial di wilayah Karismapawirogo.
g) Perjanjian Kerjasama Bidang Pendidikan di wilayah Karismapawirogo. 3) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten
Kaur
Provinsi
Bengkulu
dan
Kabupaten
Nunukan Provinsi Kalimantan Timur dalam hal penempatan Transmigran
asal
Kabupaten
Karanganyar
dengan
perincian yang ditempat di Simanggaris SP 5 Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 10 KK = 39 jiwa. Dan di Desa Kedataran Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu sebanyak 10 KK = 35 jiwa. 4) Keikutsertaan
dalam
Asosiasi
Pemerintah
Kabupaten
Seluruh Indonesia (APKASI), merupakan perkumpulan kabupaten seluruh Indonesia yang mengadakan kerjasama dalam berbagai aspek pemerintahan yang dilaksanakan di tingkat kabupaten.
B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Kerjasama dengan pihak ketiga selama tahun 2013, sebagai berikut : 1. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan
Badan
Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dituangkan dalam Keputusan Bersama Nomor
08/KB/XVIII/ESMG/10/2012
dan
Nomor
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
970/643/2012
553
tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi
untuk
Karanganyar
Akses
dalam
Data
rangka
Pada
Pemerintah
Pemeriksaan,
Kabupaten
Pengelolaan
dan
Tanggungjawab Keuangan Negara. 2. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Kanwil Dirjen
Pajak Jawa Tengah II yang dituangkan dalam Nota
Kesepahaman Nomor : 973/22/2011 dan Nomor : 02/WPJ.32/2011 yaitu melaksanakan Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi bidang perpajakan dengan kegiatan Sosialisasi PBB P2 pedesaan dan perkotaan dengan capaian kinerja pemahaman pengalihan PBB P2 bagi Aparat pelaksana di daerah. 3. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Perusda Provinsi Jateng Unit PPT. Tawangmangu dalam melaksanakan promosi daerah. 4. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan PT. PLN dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 973/21/2011 dan Nomor
189.PJ/060/APJ-SKA/2011
yang
meliputi
program
Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran rekening Listrik dengan kegiatan Sosialisasi tentang Tata Cara dan Batas Waktu Penyetoran Pajak Penerangan Jalan. 5. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan PT. Telkom Indonesia Tbk. dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Kabupaten Karanganyar dengan PT. Telkom Indonesia Tbk. Nomor 555/4/I/2012 tentang
dan
Nomor Tel.10/Hk 810/DC.2-B2100000/2012
Pengembangan
Broadband
Learning
Centre
(BLC)
Karanganyar yang meliputi Pengembangan Broadband Learning Center (BLC) sebagai wadah pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi berbasis Internet. 6. Perjanjian Kerjasama Kabupaten Karanganyar dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tentang Pengurusan Hak Atas Tanah dan Proses Penyelesaian Sertifikat Tanah Atas Nama LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
554
Pemerintah Kabupaten Karanganyar tertuang dalam Perjanjian Kerjasama
Nomor:100 / 178 / 2012 . Nomor:300.6 / 10.26.1 / 2012
7. Kerjasama Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat. a) Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dengan Pemprov.
Jateng
tentang
Pengelolaan
Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Daerah. b) Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dengan RSUD
Kab.
Karanganyar,
RSUD
dr
Moewardi,
RSJD
Surakarta, RS Ortopedi Prop dr. Soeharso Surakarta, RSUD dr. Soehadi Prijanegara Sragen, RSUD Kota Surakarta, RSUD dr. Soediran
Mangun Sumarso Kab. Wonogiri, RSUD dr.
Kariadi mengenai Pelayanan Kesehatan dengan sasaran Pelayanan penjaminan kesehatan tingkat rujukan bagi peserta Jamkesda di RS Mitra Kerjasama. c) Kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);
meliputi
Sosialisasi
dan
Pelatihan
Penanggulangan Bencana Gerakan oleh Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Pelatihan-pelatihan Pencarian dan Pertolongan (SAR), Pelatihan Penghitungan Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana (Damage and Loses Assesment). d) Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 191/2012 dan Nomor 440/48/2012 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
555
e) Kerjasama Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan OISCA International dituangkan dalam MoU Nomor 10 / OISCA / International / II / 2011 yang ditandatangani pada tanggal 21 Pebruari 2011 dengan jangka waktu kerjasama 5 tahun, meliputi
penerapan
kerjasama
dalam
rangka
gerakan
penghijauan kawasan lawu.
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL Koordinasi yang dilakukan dalam hal ini diarahkan pada 2 hal yaitu kordinasi eksternal dan internal. Koordinasi eksternal dilakukan dengan para Bupati/Walikota daerah tetangga guna menyelesaikan permasalahan yang muncul menyangkut lintas Kabupaten/Kota. Sedangkan Koordinasi internal dilakukan agar program instansi vertikal dapat disinkronkan dengan program-program daerah dan agar program instansi vertikal tersebut dapat berhasil dengan memuaskan. Sepanjang Tahun 2013 koordinasi dengan instansi vertikal di Kabupaten Karanganyar dilakukan melalui 3 forum, yaitu : 1. Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA). Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 Tanggal 27
Februari
1986
tentang
Musyawarah
Pimpinan
Daerah
(MUSPIDA) adalah forum konsultasi dan koordinasi antara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dengan pejabat-pejabat ABRI di daerah serta
aparatur-aparatur
pemerintah
lainnya,
dalam
rangka
mewujudkan dan memelihara stabilitas nasional dan pembangunan nasional di daerah. Tujuan dan materi penyelenggaraan MUSPIDA adalah : (a) Mengkoordinasikan,
mengintegrasikan
dan
sinkronisasi
pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan di daerah secara berdayaguna dan berhasil guna;
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
556
(b) Melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman
dan
ketertiban
dalam
masyarakat
serta
menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun (c) penanggulangannya; (d) Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan/program pemerintah guna mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional. 2. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 telah dibentuk Kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB Kabupaten Karanganyar
dibentuk dengan Keputusan Bupati
Karanganyar Nomor 450/274/2013 tanggal 6 Pebruari tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB)
Kabupaten
Karanganyar.
Tujuan
utama
pembentukan forum ini adalah untuk terwujudnya optimalisasi hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama masing-masing di Kabupaten Karanganyar. Tugas forum FKUB adalah sebagai berikut: (a) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat; (b) Menampung
aspirasi
ormas
keagamaan
dan
aspirasi
masyarakat; (c) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota Parepare; (d) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan Kekuatan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
557
(e) Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah agama/ibadah. 3. Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) Untuk mengetahui secara dini dan deteksi dini adanya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap Kamtibmas di wilayah guna memberikan masukan dan informasi kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusanuntuk mengetahui secara dini dan deteksi dini adanya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap Kamtibmas di wilayah guna memberikan masukan dan informasi kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, maka dibentuk Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) pada Tahun 2012 dengan tugas-tugas sebagai berikut : (a) Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan Kominda Kabupaten Karanganyar; (b) Memfasilitasi hubungan kerja Kominda dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi di daerah dibidang intelejen; (c) Merencanakan kegiatan klandestin deteksi dini dalam rangka mencari,
mengumpulkan,
mengkoordinasikan
dan
mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan intelejen dari berbagai sumber mengenai potensi gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional didaerah; (d) Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional di daerah. 4. Tim Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba dan Zat Adiktif lainnya (P4GN).
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
558
Sebagai tindak lanjut dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di wilayah Kabupaten Karanganyar, telah dibentuk satu wadah koordinasi sebagai upaya penanganan penyalahgunaan Narkoba. Wadah dimaksud tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor: 442 / 394 / Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba dan Zat Adiktif lainnya (P4GN) antara lain: a) Kegiatan Sosilaisasi P4GN. b) Sosialiosasi
P4GN
dilingkungan
sekolah,
kelompok
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di 49 tempat; c)
Kegiatan P4GN dengan cara penyebaran media stiker, leaflet dan pamflet;
d) Sosialisasi P4GN melalui TATV Solo. e) Advokasi Keppres Nomor 12 Tahun 2012 tentang Indonesia bebas narkoba untuk Pegawai Negeri Sipil, TNI-POLRI, Sekolah dan mahasiswa; 5. Kementerian Agama dan BAZIS Beberapa agenda kegiatan penting bidang agama yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama dari unsur Pemerintah Daerah
maupun
Kementerian
Agama
selaku
pemangku
kewenangan bidang agama, antara lain: a) Penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparatur negara; b) Kegiatan sertifikasi Tanah Wakaf yang dilaksanakan Tim Sertifikasi Tanah Wakaf Kabupaten Karanganyar; c) Penyaluran bantuan melalui Badan Amil Zakat Infaq Shodakoh (BAZIS) Kabupaten Karanganyar; d) Pembentukan jaringan dan kerjasama lintas sektor serta masyarakat untuk memberantas pornografi, pornoaksi, praktik
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
559
KKN, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila; e) Peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, perlindungan jamaah, efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan ibadah haji; f)
Peningkatan kerukunan antar umat beragama yaitu dengan mengoptimalkan
peran
Forum
Komunikasi
Antar
Umat
Beragama (FKAUB).
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH Sebagai kelanjutan dari Kegiatan penegasan batas daerah oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat dan Penegasan Batas Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota dari masing-masing daerah untuk mendapatkan suatu ketetapan hukum tentang batas daerah. Telah terbit : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Karanganyar dengan Kota Surakarta Provinsi Jawa tengah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa tengah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa tengah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa tengah.
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Penyelenggaraan pencegahan penanggulangan bencana di Kabupaten Karanganyar dilakukan secara preventif dalam upaya LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
560
pengurangan resiko bencana baik harta benda ataupun korban jiwa. Tindakan tersebut meliputi : 1. Mengidentifikasi daerah rawan dan melakukan pemetaan. 2. Melakukan sosialisasi bencana alam kepada masyarakat baik melalui kegiatan, media cetak atau media elektronik 3. Melakukan mitigasi bencana alam kepada masyarakat, relawan dan instansi terkait lainnya. 4. Pemantauan daerah rawan bencana dan piket siaga bencana 24 jam nonstop. 5. Perencanaan pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) di daerah rawan bencana. Potensi atau jenis bencana di Kabupaten Karanganyar antara lain : 1. Bencana
Tanah
Kecamatan Matesih,
Longsor
Karangpandan, Kecamatan
meliputi
:
Kecamatan
Kecamatan
Ngargoyoso,
Kerjo,
Jenawi,
Kecamatan
Kecamatan
Jatiyoso,
Kecamatan Jatipuro dan Kecamatan Tawangmangu. 2. Bencana Banjir meliputi : Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Jaten, Kecamatan Gondangrejo dan Kecamatan Colomadu. 3. Bencana Angin Ribut meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Karanganyar; 4. Bencana
Kebakaran
meliputi
:
Kecamatan
Kebakkramat,
Kecamatan Jaten, Kecamatan Ngargoyoso dan Kecamatan Tawangmangu. 5. Bencana Pergerakan Tanah meliputi : Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Matesih, Kecamatan Jenawi dan Kecamatan Kerjo. Usaha yang dilakukan ketika terjadi bencana antara lain : 1. Menyelamatkan warga yang tertimpa musibah. 2. Pembentukan pusat pengendalian atau crisis center. 3. Evakuasi korban ke tempat yang lebih aman.
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
561
4. Pemberian bantuan, pendirian dapur umum, pos kesehatan, dan penyediaan air bersih. 5. Pencegahan berjangkitnya wabah penyakit (berkoordinasi dengan jajaran terkait). 6. Evaluasi, konsultasi, dan penyuluhan. 7. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Pelaksanaan penanganan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Karanganyar dibawah koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL), Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal termasuk Kepolisian Resort Karanganyar, Komando Distrik Militer 0727.
Kewenangan
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Kabupaten
Karanganyar meliputi: 1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; 2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya; 3. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugasnya adalah:
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
562
1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat; 2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; 3. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; 4. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaan penanganan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Karanganyar, Satuan Polisi Pamong Praja selalu berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL), Satuan Kerja Perangkat Daerah
terkait,
instansi
vertikal
termasuk
Kepolisian
Resort
Karanganyar, Komando Distrik Militer 0272 Kabupaten Karanganyar. Penanganan
sebagaimana
dimaksud
dilakukan
melalui
upaya
Preventif yaitu dengan cara melakukan patroli dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan memberikan penyuluhan dan pembinaan bila menemukan pelanggaran, serta mengundang pelanggar untuk klarifikasi serta memberikan teguran apabila akan timbul pelanggaran dalam rangka penegakan. Sedangkan upaya Represif yaitu tindakan pemberian sanksi kepada pelanggar Peraturan Daerah dengan tujuan untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan pelanggaran yang dilakukan. Upaya ini meliputi: Tindakan Represif Non Yustisi; dan Tindakan Represif Pro Yustisi.
LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013
