BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Kerjasama Antar Daerah 1. Kebijakan dan Kegiatan Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah membawa implikasi pergeseran format hubungan antar pemerintah,
karena
pola
hubungan
yang
bersifat
sentralisasi telah bergeser pada pola hubungan yang bersifat
otonomi,
pergeseran
pola
hubungan
itu
menyebabkan perlu adanya intergovernmental networks sebagai salah satu alternatf agar daerah dapat keluar dari keterbatasan-keterbatasan
untuk
menjalin
hubungan
yang saling ketergantungan antar lapis pemerintahan atau antara pemerintahan daerah itu sendiri. Dimensi network inilah merupakan struktur insentif dari masingmasing
daerah
dalam
melaksanakan
tugas
dan
wewenang daerah itu sendiri. Konstitusi Pasal 195 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa
dalam
rangka
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lainnya atau bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik,
sinergi
dan
saling
menguntungkan,
yang
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
121
Kerjasama antar daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antar daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah serta mensinergikan potensi antar daerah. Dengan memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama, kebijakan kerjasama antar daerah diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan
sinergitas
antar
daerah
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota, baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun
regional
pembangunan
sesuai
dengan
kewilayahan.
Sesuai
arah
kebijakan
dengan
arah
kebijakan tersebut, telah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kerjasama antar Daerah yang dilakukan oleh
Pemerintah
Provinsi
Sulawesi
Selatan
yang
dikategorikan dalam bentuk kerjasama antar daerah yang merupakan kelanjutan dan pada RKPD tahun 2011 terdapat 5 MoU bentuk kerjasama antar Provinsi Sulawesi dengan Kabupaten/Kota, 8 MoU bentuk kerjasama antar Provinsi/Pusat dan 23 MoU kerjasama dengan Pihak Ketiga, 4 MoU kerjasama luar negeri. 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kerjasama antar daerah yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011 terdiri dari beberapa bentuk kerjasama, yaitu: 1. Kerjasama
dengan
Kabupaten/Kota
dalam
Provinsi Sulawesi Selatan a. Pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata Pengembangan kawasan perkotaan Mamminasata telah dirancang sejak terbitnya Perda Nomor 10 tanggal 20 Agustus 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Metropolitan Maminasata meliputi
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
122
Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar, dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 860/XII/Tahun 2003 Tentang Pembentukan Badan Kerjasama
Pembangunan
Maminasata.
Keputusan
kemudian
(BKSP)
Metropolitan
Gubernur
ditindaklanjuti
tersebut
dengan
Nota
Kesepahaman antara Gubernur, DPRD Provinsi, Walikota dan Bupati serta ketua DPRD se wilayah Maminasata tertanggal 19 Oktober 2003 Tentang Kerjasama Pembangunan Prasarana dan Sarana Terpadu dalam wilayah Metropolitan Maminasata. Kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Tahun 2011 adalah: 1) Pemberian izin prinsip investasi di kawasan perkotaan
Maminasata
berdasarkan
Perda
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah yang sampai saat ini telah mengeluarkan 11 izin prinsip 2) Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Ruang Terbuka Hijau (RTH) percontohan, pada 4 kawasan di kawasan perkotaan Mamminasata. 3) Pelaksanaan sosialisasi program Go Green 30 orang aparat Pemerintah Kabupaten/Kota di kawasan Mamminasata. 4) Penyusunan Rencana Induk Sistem (RIS) air bersih Mamminasata. 5) Penyusunan website
dan
Sistem
Mamminasata
penerbitan, Informasi
yang
pemeliharaan Tata
Ruang
diharapkan
dapat
memberikan informasi terkait perencanaan dan
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
123
pelaksanaan
pembangunan
di
wilayah
Mamminasata. 6) Penyusunan
DED
air
bersih
Kota
Baru
Mamminasata 7) Kerjasama Massal
Pembangunan Teknologi
Sistem
Monorel
Angkutan
di
Wilayah
Metropolitan Mamminasata. Bentuk kerjasama ini ditandai dengan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah
Prov.
Sulsel,
Pemkot.
Makassar,
Pemkab.Maros, Pemkab. Gowa dengan PT. Hadji Kalla Nomor 133/VII/ Pemprov/2011 tanggal 25 Juli 2011. 8) Preservasi
Kawasan
Hijau
Metropolitan
Mamminasata. Kegiatan
ini
merupakan
upaya
pemulihan
kondisi lahan dan peningkatan produktivitas hutan
yang
diarahkan
pada
pengoptimalan
fungsi lahan kawasan hijau yang berada dalam wilayah Mamminasata.
Kegiatan yang telah
dilaksanakan antara lain adalah Penanaman pohon
sebanyak
8000
pohon
di
sepanjang
bantaran sungai Kabupaten Maros pada areal 20 Ha, Penanaman pohon sebanyak 5100 pohon di Kabupaten
Gowa
equivalen
12,75
dan Ha,
Kota
Makassar
Penanaman
pada pohon
mangrove sebanyak 20.000 bibit pohon di Desa Parialau’ Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, dan Penyerahan 2.500 bibit pohon di Kota Makassar, serta revitalisasi hutan kota dengan menanam 7.500 bibit pohon di kawasan Mamminasata.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
124
b. Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
(Kapet)
Parepare
Provinsi
Sulawesi
Selatan. Pengembangan Kapet Parepare merupakan upaya peningkatan
perekonomian
wilayah
di
Provinsi
Sulawesi Selatan yang didasarkan pada PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Salah satu upaya mewujudkan pengembangan Percepatan
kawasan
tersebut
Pembangunan
dan
adalah
Pengelolaan
Kawasan Pelabuhan Garongkong sebagai Kawasan Strategis
Cepat
Tumbuh
di
Kabupaten
Barru.
Bentuk kerjasama dalam pengembangan kawasan ini tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Pemprov. Sulsel dengan Pemerintah Kabupaten Barru dengan Nomor 107/III/Pemprov/2011 tanggal 01 Maret 2011. c. Pengembangan
komoditas
Cabe
di
Provinsi
Sulawesi Selatan dilaksanakan pada Kabupaten Jeneponto, Maros, Pinrang, Bantaeng, Sidrap, Wajo. Kerjasama
pengembangan
dilaksanakan komoditas tersebut,
dengan
Cabe yang
di
komoditas
menetapkan masing-masing
dituangkan
dalam
tersebut
luas
tanam
Kabupaten Pernyataan
Bersama Antara Gubernur Sulsel dengan Bupati Pinrang, Nomor 112/IV/Pemprov/2011 tanggal 20 April 2011; Pernyataan Bersama Antara Gubernur Sulsel
dengan
Bupati
113/IV/Pemprov/2011 Pernyataan
Bersama
Jeneponto
tanggal Antara
20
Nomor
April
2011;
Gubernur
Sulsel
dengan Bupati Maros, Nomor 114/IV/Pemprov/2011
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
125
tanggal 20 April 2011; Pernyataan Bersama Antara Gubernur Sulsel dengan Bupati Bantaeng, Nomor 115/IV/Pemprov/2011 Pernyataan
tanggal
Bersama
20
Antara
April
2011;
Gubernur
Sulsel
dengan Bupati Sidrap, Nomor 116/IV/Pemprov/2011 tanggal 20 April 2011; dan Pernyataan Bersama Antara Gubernur Sulsel dengan Bupati Wajo, Nomor Nomor dan 117/IV/Pemprov/ 2011 tanggal 20 April 2011. d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pencapaian
Kinerja
di
Bidang
Pembangunan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di
Sulawesi
Selatan
digambarkan
melalui
terwujudnya kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan
dengan
Pemerintah
Kabupaten/Kota. Bentuk kerjasama ini tertuang dalam
Nota
Kesepakatan
Bersama
antara
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan 24 Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan Nomor
134/VII/Pemprov/2011
Nomor
157/VII/Pemprov/2011.
dimaksudkan pemberdayaan
untuk
sampai
Kerjasama
peningkatan
perempuan
dengan
dan
ini
pembangunan perlindungan
terhadap anak di Provinsi Sulawesi Selatan. e. Pembangunan Pasar Tradisional Modern. Pembangunan
pasar
tradisional
modern
dimaksudkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan keberadaan pasar tradisional di Kabupaten/Kota sebagai
salah
satu
penggerak
perekonomian.
Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan dengan beberapa Kabupaten/Kota guna
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
126
mengambangkan
Pasar
Tradisional
Modern
dilaksanakan dalam bentuk Pemberian Hibah untuk pembangunan Pasar Tradisional Modern kepada Pemerintah
Kabupaten
Gowa,
Luwu
Timur,
Soppeng, Tana Toraja, Takalar, Bulukumba dan Kota Palopo. Bentuk kerjasama ini ditandai dengan Perjanjian Hibah antara Pemprov. Sulsel dengan Pemerintah
Kabupaten
Gowa,
Luwu
Timur,
Soppeng, Tana Toraja, Takalar, Bulukumba dan Kota Palopo dituangkan dalam bentuk Perjanjian Hibah dengan Nomor 168/X/Pemprov/2011 sampai dengan Nomor 174/X/Pemprov/2011. 2. Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi/Pusat a. Kelanjutan kerjasama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor-LIPI
Nomor: 070.4/176/ Balitbangda
dan
530/IPH.3/KS/II/2010
Nomor
tentang
Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Raya Pucak. Tindaklanjut
dan
Nota
Kesepahaman
tersebut
adalah bimbingan teknis secara berkelanjutan dari Kebun Raya Bogor untuk Kebun Raya Pucak. b. Kelanjutan kerjasama dengan Kementrian Dalam Negeri dengan Nota Kesepahaman bersama antara Kementrian
Dalam
Negeri
(Pemerintah
Pusat)
dalam hal pembangunan sarana dan prasarana Institut wilayah
Pemerintahan Kabupaten
dalam Gowa
Negeri
(IPDN)
dengan
di
Nota
Kesepahaman Nomor 51/III/pemprov/2010 tanggal 26 Maret 2010. c. Kelanjutan Kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Provinsi Bali dengan
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
127
MOU Nomor: 634/V/Pemprov/2010, tanggal 10 Mei 2010,
terkait dengan bidang kebudayaan dan
pariwisata. d. Kelanjutan Kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
dengan
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian RI. Kerjasama ini ditandai dengan Nota Kesepahaman Nomor
520/
7453/BPTP/12/2009
746/I/H14–220/I/II/2009
dan
tentang
Nomor
Kerjasama
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Spesifik Berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan. e. Kelanjutan Kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
dengan
Badan
Riset
kelautan
dan
perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan RI Nomor 027/III/Pemprov/2010 dan Nomor 07/BRKP/ Dep.KP/KB/XII/2009 tentang kerjasama penelitian dan
pengembangan
perikanan Selatan.
teknologi
berkelanjutan
di
keluatan
Provinsi
dan
Sulawesi
Tindak lanjut Nota kesepahaman itu
adalah melakukan penelitian dan pengembangan udang dan rumput laut di Sulawesi Selatan. f.Kelanjutan Kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam
penjajakan
untuk
pengelolaan/
pengembangan kawasan kebun raya pucak Provinsi Sulawesi Selatan. g. Kelanjutan Kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2006 dengan MOU Nomor 120.4/31/Set peningkatan
tanggal
30
produksi,
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
Januari
2006
pemasaran
untuk bidang
128
perikanan,
kepariwisataan,
pertambangan
serta
transportasi,
perdagangan
dan
perindustrian. h. Kerjasama dalam Penyelenggaraan Transmigrasi. Bentuk
kerjasama
ini
dituangkan
dalam
Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 160/VIII/Pemprov/2011 tanggal 28 Juni 2011. Kerjasama ini dimaksudkan sebagai shearing transformasi penyelenggaraan transmigrasi antara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Jawa Barat. 3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan Belum
optimalnya
Pemerintah
pelaksanaan
Provinsi
Sulawesi
kerjasama
antara
Selatan
dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota, adalah masih kurangnya komitmen
Pemerintah
Kabupaten/Kota
dalam
mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi
Selatan,
khususnya
yang
merupakan
kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, antara lain pembebasan lahan untuk pembangunan Kota Baru di Kawasan Mamminasata dan pembebasan lahan untuk pengembangan kawasan Industri Maritim di kawasan Maminasata. Selain itu dalam upaya mengembangkan Kapet Parepare sangat dibutuhkan adanya komitmen antara Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembagian peran sesuai dengan kapasitas masing-masing daerah. Solusi Perlu
memperkuat
Provinsi
dan
memperkuat
komitmen
Pemerintah kerjasama
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
antara
Pemerintah
Kabupaten/Kota antar
dan
Pemerintah
129
Kabupaten/Kota khususnya
dalam
dalam
pelaksanaan
pelaksanaan
pembangunan,
pembangunan
di
kawasan Mamminasata dan Kapet Parepare.
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 1. Kebijakan dan kegiatan Perubahan Governance,
dan
konsepsi
merubah
pola
Government
hubungan
kepada
antar
sektor
(public-private) serta hubungan pusat dan daerah menjadi lebih sejajar (egaliter) dan demokratis. Pada pola seperti itu,
penyelenggaraan
jasa
layanan
atau
fungsi
pemerintahan tertentu tidak lagi didominasi oleh satu pihak Pemerintah, sehingga kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak harus dapat lebih ditingkatkan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun
2008-2013,
Kebijakan
Pembangunan,
Program Pembangunan, dan Kebijakan Kewilayahan yang banyak berkaitan dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Namun masih perlu diatur lebih lanjut tentang tatacara kerjasama dengan pihak ketiga, sehingga tercapai tujuan yang
diinginkan
bersama.
Adapun
maksud
dilaksanakannya kerjasama adalah: a. Mengusahakan
keberhasilan
pembangunan
dan
sumberdaya
daerah
pelaksanaan
pengembangan secara
potensi
terpadu
dan guna
mempercepat pertumbuhan sektor perekonomian dan mempercepat
pembangunan
di
daerah
Sulawesi
Selatan;
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
130
b. Membina
program–program
peningkatan
pemberdayaan
untuk
kepentingan
dan
peningkatan
pelayanan kepada masyarakat serta kepentingan para pihak yang memerlukan bantuan; c. Mempercepat akselerasi ilmu dan teknologi; d. Meningkatkan permasalahan
kebersamaan daerah
dalam
dalam
memecahkan
upaya
peningkatan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; e. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan formal yang lebih tinggi dan akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan-kebijakan kerjasama daerah dengan pihak ketiga diarahkan pada peningkatan kerjasama dalam rangka pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik, baik dengan Pemerintah Pusat, Badan Usaha, Swasta, maupun masyarakat,
termasuk
dengan
Lembaga
Pendidikan
Formal/Non Formal. 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sesuai dengan dokumen perencanaan seperti yang telah digambarkan baik dalam RKPD maupun Renja SKPD sampai pada APBD 2011, maka realisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut sebagai berikut: 1) Kelanjutan kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan PT. South Sulawesi LNG dengan MOU : 22V/V/Pemprov/2009 dan Nomor : 001/PJ/SSLNG/ 2009 tanggal 12 Maret 2009 dengan kegiatan pengiriman, penjualan dan pembelian gas alam cair (LNG) untuk gas Kota Makakasar. 2) Kelanjutan kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan PT. Angkasa Pura, PHRI, PT. Trans
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
131
Kalla, PT.
Garuda, PT.Merpati,
PT. Sriwijaya,
PT.
Batavia Air, PT. Air Asia dengan MOU nomor: 025/III/ Pemprov/2010 tanggal 11 Februari 2010 dalam bidang pengembangan
dan
promosi
pariwisata
Sulawesi
Selatan 3) Kelanjutan kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan PT. Lippo Karawaci dengan MOU Nomor: 049/III/Pemprov/2010 tanggal 23 Maret 2010, dengan
bidang
yang
dikerjasamakan
adalah
pembangunan Center Point Of Indonesia 4) Kelanjutan kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan PT. Mirah Mega Wisata dengan Nomor: 085/X/Pemprov/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dengan bidang
yang
dikerjasamakan
pembangunan
dan
pengelolaan fasilitasi pariwisata di Kawasan Benteng Somba Opu Sulawesi Selatan 5) Kerjasama
Pemerintah
Provinsi
Sulawesi
Selatan
dengan PT. Tri Mitra Sukses Kerjasama
ini dalam
Pengembangan Sulawesi
bentuk
Agrobisnis
Selatan
yang
Penumbuhan Pusat
Padi
dan
dituangkan
Jagung dalam
di Nota
Kerjasama antara Pemprov. Sulsel dengan PT. Tri Mitra Sukses Nomor 105/I/Pemprov/2011. 6) Kelanjutan kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Universitas Hasanuddin dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kehutanan tanggal 19
dengan Oktober
MoU
No.
2010
081/X/Pemprov/2010
dengan
jangka
waktu
kerjasama selama 3 tahun. 7) Kelanjutan kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pangdam VII Wirabuana dalam bidang
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
132
preventif, dengan
preemptif MoU
dan
deteksi
dini
No.082/X/Pemprov/2010
kehutanan tanggal
19
Oktober 2010 dengan jangka waktu kerjasama selama 3 tahun. 8) Kelanjutan kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Perum Perhutani dalam pemanfaatan potensi getah pinus di Provinsi Sulawesi Selatan dengan
MoU
No.083/X/Pemprov/2010
tanggal
19
Oktober 2010 dengan jangka waktu kerjasama selama 6 Bulan. 9) Kelanjutan kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan PT. Inco, Tbk dan PT. Semen Tonasa dalam upaya percepatan penanganan lahan kritis dalam
kawasan
hutan
No.100/XI/Pemprov/2010
Prov. dan
Sulsel
dengan
No.101/XI/Pemprov/
2010 tanggal 28 November 2010 dengan jangka waktu kerjasama selama 6 bulan. 10)Kerjasama
Pemerintah
Provinsi
Sulawesi
Selatan
dengan Kejaksaan Tinggi Sulselbar Kerjasama ini dalam bentuk Pengawasan Dalam Penyaluran
dan
Penggunaan
Dana
Pengelolaan
Program Pendidikan Gratis di Sulsel yang ditandai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemprov Sulsel dengan
Kejaksaan
Tinggi
Sulselbar
Nomor
106/I/Pemprov/2011. 11)Kerjasama antara Gubernur Sulsel dengan Ketua DPD Pusat Komunikasi Gerakan Bela Negara Sulawesi Selatan Kerjasama ini dalam bentuk Pelaksanaan Kegiatan Program Pendidikan Pendahuluan Bela Negara di Provinsi
Sulsel
yang
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
dituangkan
dalam
133
Nota
Kesepahaman
Bersama
antara
Gubernur
Sulsel
dengan Ketua DPD Pusat Komunikasi Gerakan Bela Negara
Sulawesi
Selatan
Nomor
109/III/Pemprov/2011. 12)Kerjasama antara Pemprov. Sulsel dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kerjasama ini dalam bentuk pelaksanaan percepatan pengembangan dan pembangunan kapasitas Badan Narkotika Nasional di Prov. Sulsel yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Pemprov. Sulsel dengan
Badan
Narkotika
Nasional
RI
Nomor
111/IV/Pemprov/2011 tanggal 19 April 2011 13)Kerjasama
antara
Pemprov.
Sulsel
dengan
Bank
Indonesia. Kerjasama ini dalam bentuk pengembangan lembaga menengah
pemberdayaan Prov.
Sulsel
usaha yang
mikro
kecil
ditandai
dan
dengan
Kesepakatan Bersama antara Pemprov. Sulsel dengan Bank Indonesia Nomor 118/IV/Pemprov/2011 tanggal 23 Februari 2011 14)Kerjasama
antara
Pemprov.
Sulsel
dengan
Kementerian Dalam Negeri. Kerjasama ini dalam bentuk pinjam pakai sementara tanah yang terletak di Desa Kampili Kecamatan Palangga Kab. Gowa Prov. Sulsel yang dituangkan dalam surat perjanjian antara Pemprov. Sulsel dengan Kementerian Dalam Negeri Nomor 125/V/Pemprov/2011 tanggal 11 April 2011 15)Kerjasama antara BPK RI Perwakilan Prov. Sulsel dengan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sulawesi Selatan. Kerjasama ini dalam bentuk pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk Akses Data (Mou e-Audit) yang ditandai dengan kesepakatan
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
134
bersama antara BPK RI Perwakilan Prov. Sulsel dengan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sulsel Nomor 127/VI/Pemprov/2011 tanggal 9 Juni 2011 16)Kerjasama antara Pemprov. Sulsel dengan BPS Prov. Sulsel. Bentuk kerjasama ini berupa Evaluasi Kajian Pembentukan
Daerah
Otonom
Baru
(DOB)
yang
dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemprov. Sulsel dengan BPS Prov. Sulsel Nomor 129/VI/Pemprov/ 2011 tanggal 1 Juni 2011 17)Kerjasama antara Pemprov. Sulsel dengan Yayasan Kalla.
Kerjasama
ini
adalah
Upaya
Percepatan
Penanganan Lahan Kritis dan Penghijauan Poros Jalan Provinsi
yang
dituangkan
dalam
kesepahaman
bersama antara Pemprov. Sulsel dengan Yayasan Kalla Nomor 131/VII/Pemprov/2011 tanggal 7 Juni 2011 18)Kerjasama antara Pemprov. Sulsel dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PU. Bentuk kerjasama ini adalah PenyelenggaraanBantuan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa berikut Prasarananya yang ditandai dengan
Kesepakatan
Bersama
(Memorandum
of
Agreement) antara Pemprov. Sulsel dengan Dirjen Cipta
Karya
Kementerian
PU
Nomor
132/VII/Pemprov/2011 tanggal 12 Juli 2011 19)Kerjasama
antara
Pemprov.
Sulsel
dengan
Kementerian Pertanian RI. Kerjasama ini dalam bentuk Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) yang dituangkan
dalam
Nota
Kesepahaman
antara
Pemprov. Sulsel dengan Kementerian Pertanian RI Nomor 163/IX/Pemprov/2011
tanggal 16 September
2011
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
135
20)Kerjasama antara Pemprov. Sulsel dengan Menteri Negara
Perumahan
bentuk
Rakyat.
Koordinasi
Pembangunan
Kerjasama
ini
Pelaksanaan
Perumahan
di
Prov.
dalam
Kebijakan Sulsel
yang
ditandai dengan Nota Kesepahaman antara Pemprov. Sulsel dengan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 167/X/Pemprov/2011 tanggal 15 Oktober 2011 21)Kerjasama antara Pemprov. Sulsel dengan CV. Adka Jaya, PT. Alamanda SU, Indo Agrifres, PT. Kima, PT. Bank Sulseltra, PT. Bank Mandiri. Bentuk kerjasama ini adalah Ekspor Komoditi Hortikultura yang dituangkan dalam Kesepahaman bersama antara Pemprov. Sulsel dengan CV. Adka Jaya, PT. Alamanda SU, Indo Agrifres, PT. Kima, PT. Bank Sulseltra, PT. Bank Mandiri Nomor 175/X/Pemprov/2011 tanggal 19 Oktober 2011 22)Kerjasama antara Pemprov. Sulsel dengan UNHAS. Bentuk kerjasama ini dalam bentuk Pelaksanaan Program
Pendidikan,
Penelitian
dan
Pengabdian
kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemprov. Sulsel dengan UNHAS Nomor 181/XI/Pemprov/2011 tanggal 28 November 2011 23)Kerjasama antara Pemprov. Sulsel dengan Kanwil Badan Pertanahan Prov. Sulsel dan PT. Bank Sulselbar. Bentuk kerjasama ini adalah Pelaksanaan Sertifikasi Tanah
massal
Swadaya
dalam
rangka
Program
Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil di Prov. Sulsel yang ditandai dengan Kesepakatan Bersama antara Pemprov. Sulsel dengan Kanwil Badan Pertanahan Prov.
Sulsel
dan
PT.
Bank
Sulselbar
184/XII/Pemprov/2011 tanggal 19 Oktober 2011
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
136
Nomor
3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam kerjasama adalah sebagian dengan
MoU pihak
yang
telah
ketiga
ditandatangani
pada
Tahun
bersama
2011,
belum
ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama sebagai dasar untuk saling mengikat kedua belah pihak. Solusi Dalam mengatasi permasalahan tersebut, diharapkan agar MoU yang telah disepakati dan ditandatangani bersama dalam
merupakan
suatu
kesepakatan
kegiatan
agar
untuk
bersinergi
ditindaklanjuti
dengan
Perjanjian Kerjasama untuk mengikat antar pihak dalam melaksanakan
kesepakatannya
sampai batas
waktu
yang telah ditentukan.
C. Kerjasama Luar Negeri 1. Kebijakan dan kegiatan Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan peluang keterlibatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan hubungan internasional, dengan tetap merujuk kepada politik luar negeri Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk turut serta memperjuangkan kepentingan daerah pada khususnya dan kepentingan nasional pada umumnya. Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan hubungan internasional dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan kesatuan tindak di dalam pelaksanaan kerjasama luar negeri.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
137
Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan hubungan luar
negeri
dan
diplomasi
juga
diarahkan
untuk
memberdayakan dan mempromosikan potensi Daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan pendapat dan pertimbangan rencana
kepada
perjanjian
Pemerintah
internasional
Daerah di
terhadap
Daerah
memberikan persetujuan terhadap rencana
serta
persetujuan
terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan a. Kelanjutan kerjasama Ekonomi Sub Regional BIMPEAGA Kerjasama ekonomi Sub Regional BIMP-EAGA yaitu merupakan kerjasama 4 negara di ASEAN yaitu: Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Philipina yang telah berjalan sejak tahun 1994. Kerjasama promosi
di
ini
diselenggarakan
bidang
untuk
perdagangan,
melakukan
investasi
dan
pariwisata intra dan ekstra EAGA di sektor terpilih seperti agro industri, sumber daya alam, pariwisata, transportasi,
infrastruktur
dan
Communication and Technology)
ICT
(Information
dengan sasaran
meningkatkan kerjasama perekonomian yang terjalin pada
4
negara
anggota
BIMP
EAGA
dan
lebih
memperluas kerjasama perekonomian baik di Negara ASEAN maupun EROPA dengan menfasilitasi usaha kecil menengah untuk mendapatkan partner di Eropa.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
138
b. Kerjasama
Pemerintah
Provinsi
Sulawesi
Selatan
dengan Pemerintah Korea Co.Ltd. Kerjasama ini dalam bentuk Kerjasama Pembangunan Pabrik yang ditandai dengan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Korea Co.
Ltd.
Nomor
119/V/Pemprov/2011
tanggal
16 Mei 2011 c. Kesepakatan
Bersama
antara
Pemerintah
Provinsi
Sulawesi Selatan dengan Pelaksanaan Program Kinerja USAID. Kerjasama ini dalam bentuk dukungan pelaksanaan program kinerja di Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama Antara Pemprov. Sulsel dengan Pelaksanaan Program Kinerja USAID Nomor 126/VI/Pemprov/2011 tanggal 20 Januari 2011. d. Kerjasama dengan Private Sector Singapura yang melahirkan
memorandum
of
collaboration
among
Changi Airport, Garuda Indonesia, and Government of South Sulawesi untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai 2nd destination yang ditindaklanjuti dengan Workplan Tripartit antara lain pemasangan materi promosi iklan potensi masing-masing pada 2 Bandara Internasional
yaitu
Changi
Airport
dan
Bandara
Internasional Sultan Hasanuddin pada bulan Desember 2011 hingga bulan Maret 2012. 3. Permasalahan dan solusi a.
Permasalahan 1. Masih kurang optimalnya koordinasi dan sinergitas perencanaan
dan
evaluasi
serta
monitoring
terhadap pelaksanaan kerjasama pihak ketiga dan pihak
luar
negeri
sehingga
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
kelancaran
139
proses
administrasi
dan
pelaksanaan
program
belum
berjalan dengan baik. b. Solusi 1. Permasalahan kerjasama yang berkaitan dengan BIMP-EAGA adalah masih sebatas pada pelaksanaan seminar
dan
belum
menyentuh
substansi
pelaksanaan di lapangan untuk melakukan promosi perdagangan,
investasi
dan
pariwisata
serta
pengembangan sektor agro industri serta belum adanya sekretariat BIMP-EAGA di Sulawesi Selatan.
D. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah 1. Kebijakan dan Kegiatan Penyelenggaraan koordinasi instansi vertikal dengan daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sinergitas, akselerasi
serta
penyelenggaraan
keterpaduan pemerintahan
guna dan
keberhasilan
pembangunan
di
daerah, untuk itu perlu memantapkan penyelenggaraan koordinasi kegiatan instansi vertikal dengan Pemerintah Daerah. Mengacu konstitusi Pasal 26 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara
tegas
menjelaskan
bahwa
dalam
mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah menjadi koordinasi
salah akan
satu
tugas
dicapai
Kepala
keselarasan,
Daerah.
Dengan
keserasian
dan
ketertautan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
pelaksanaan
tugas
penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
140
Daerah dan implementasi Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi,
menyatakan
pemerintah
memiliki
bahwa
Gubernur
tugas
sebagai
melaksanakan
wakil urusan
pemerintahan yang meliputi koordinasi, pembinaan dan pengawasan, Pemerintah
maka Provinsi
berdasar Sulawesi
ketentuan
Selatan
tersebut
telah
menjalin
hubungan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di Provinsi
Sulawesi
Selatan
dengan
berbagai
kegiatan.
Koordinasi vertikal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dapat dikategorikan dalam 6 (enam) kegiatan. 2. Realisasi Pelaksanaan kegiatan a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk sebagai tindak lanjut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 yang secara jelas menegaskan bahwa untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan
tugas
Gubernur
dalam
mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah dibentuk forum koordinasi pimpinan daerah. Forum
ini
beranggotakan
unsur
pimpinan
daerah
Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Panglima Daerah Militer
VII/Wirabuana,
Kepala
Kepolisian
Daerah
Sulselbar, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan,
Panglima
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
Komando
Operasional
141
Angkatan Udara Wilayah II, Komandan Lantamal IV, Ketua Pengadilan Tinggi Sulselbar, Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional Wilayah II dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Sulselbar. Pembahasan dalam forum ini terkait pada (1) hal-hal menyangkut bidang
politik,
ekonomi,
sosial,
budaya
dan
kantrantibmas guna menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif (2) isu-isu aktual dan strategis yang berkembang
sebagai
langkah
preventif
terhadap
permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial
dan
Provinsi
berdampak
Sulawesi
luas.
Selatan
Olehnya,
telah
pemerintah
melaksanakan
24
pertemuan pada tahun 2011. b. Rapat Kerja Gubernur Sulawesi Selatan Implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 dan tindak lanjut pelaksanaan rapat kerja Gubernur seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh
pemerintah
pusat
pada
tanggal
19
s/d
21
Desember 2011 dan tanggal 19 Januari 2012 di Jakarta, Pemerintah
Provinsi
Sulawesi
Selatan
telah
melaksanakan Rapat Kerja Gubernur Sulawesi Selatan dengan Bupati/Walikota se Sulawesi Selatan melibatkan Forum
Koordinasi
Pimpinan
Daerah
Plus
Provinsi
Sulawesi Selatan dan unsur Muspida Kabupaten/Kota pada tanggal 30 Januari 2012 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Pelaksanaan rapat kerja ini dimaksudkan untuk menjalin koordinasi, sinkronisasi dan
keterpaduan
pembangunan, peningkatan
penyelenggaraan pembinaan
pelayanan
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
publik,
pemerintahan, kemasyarakatan, kesejahteraan
142
masyarakat yang menumbuhkan daya saing ekonomi serta menangani penyelenggaraan program nasional serta
mengantisipasi
perkembangan
trantibmas,
pertahanan dan penegakan hukum di Provinsi Sulawesi Selatan. c. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Selatan FKUB Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2007 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 445.5/07-I/Kesbang tanggal 25 Januari 2011, dengan keanggotaan
sebanyak
21
anggota
terdiri
dari
Perwakilan Majelis-majelis Keagamaan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. FKUB Provinsi ini menjalankan fungsi
komunikasi,
motivasi,
mediasi,
pengejawantahan,
sosialisasi,
representasi,
edukasi, konsultasi
dan memberi rekomendasi dalam memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama. Pada tahun 2011, kegiatan FKUB adalah:
Sosialisasi FKUB kepada seluruh elemen masyarakat dan aparatur
Rapat koordinasi dengan FKUB Provinsi, Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan dua belas dokumen hasil rapat pertemuan anggota forum.
Pemantauan kerukunan agama ke Kabupaten/Kota secara bertahap.
d. Forum Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) Dibentuk sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor
1467/V/Tahun
2007
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
tentang
Pembentukan
143
Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Sulawesi Selatan.
Pembentukan
Komunitas
Intelijen
Daerah
dimaksudkan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan operasi kegiatan intelijen, mengevaluasi perkembangan situasi aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan
dan
ketertiban
masyarakat.
Dengan
Anggotanya adalah Gubernur Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kaban Kesbang Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Pos Wilayah Bin Sulsel, Asisten Intel Kodam VII/Wirabuana, Dir Intelkam Polda Sulsel, Dir Reskim Polda, Asintel Koopsau II, Asintel Lantamal IV. Asintel
Pangkosekhanudnas,
Asintel
Kajati,
Waka
Polwiltabes dan Staf Sekretariat Kominda. Selama tahun 2011 telah dilaksanakan: 1. Fasilitasi
Penguatan
Jaringan
Intelijen
Daerah
(KOMINDA) sebanyak 35 Kali 2. Rakornis
Komunitas
Intelijen
Daerah
(KOMINDA)
Provinsi, Kabupaten/Kota sebanyak 50 Orang. e. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sulawesi Selatan Dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
34
Tahun
2006
tentang
Pedoman
Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah dan
Keputusan
Gubernur
457.7/08-I/Kesbang
Sulawesi
tanggal
25
Selatan
Nomor
Januari
2011.
Keanggotaan FPK Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 20 orang yang terdiri dari perwakilan Kelompok Etnis yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Keberdaan forum ini diharapkan dapat menggerakan partisipasi masyarakat bersama-sama dengan pemerintah untuk menciptakan
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
144
iklim yang kondusif, dan adanya keterbukaan untuk menerima
perbedaan
sebagai
kemajemukan
masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 2011 forum ini telah melaksanakan 12 kali pertemuan. f. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 871/III/Tahun 2011 Tanggal 17 Maret 2011 tentang Pembentukan Dewan Penasehat serta
Keanggotaan
Forum
Kewaspadaan
Dini
Masyarakat (FKDM) Provinsi Sulawesi Selatan. FKDM Provinsi
Sulawesi
menyaring,
Selatan
menjalankan
menampung,
mengkomunikasikan
tugas
mengkoordinasikan
data
dan
informasi
(a) dan dari
masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya
secara
dini,
(b)
memberikan
rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati/ Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat. Anggota FKDM adalah Gubernur Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan, Kaposwil BIN Sulsel, Asisten Intel
Kodam
VII/Wirabuana,
Asisten
Intel
Kajati
Sulselbar, Asisten Intel Lantamal VI, Dir Intelkam Polda Sulselbar,
Kepala
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah Sulsel, Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Sulsel, Kabid Linmas, Bela Negara dan Ketahanan Ekonomi
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
145
Bakesbangpol Prov. Sulsel serta Wakil dari Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2011 adalah: 1. Rapat koordinasi teknis Forum Kewaspadaaan Dini Masyarakat (FKDM), Lembaga Kemasyarakatan dan Pejabat Pemerintah Daerah yang dimaksudkan agar terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat terhadap berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) 2. Penyuluhan
kewaspadaan
dini
masyarakat
dan
penguatan jaringan binkesbang, dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap berbagai bentuk ATHG 3. Semiloka FKDM, dimaksudkan agar meningkatnya pemahaman kewaspadaan dini masyarakat. 3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan yang dihadapi dalam koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, sebagai berikut: 1) Beberapa FKUB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi
Selatan
masih
perlu
dioptimalkan
kinerjanya. 2) Pada umumnya Kabupaten/Kota telah membentuk FPK, namun dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang masih perlu dilengkapi. b. Solusi
yang
diupayakan
dalam
mengatasi
permasalahan, adalah: 1) Meningkatkan Provinsi
koordinasi,
Sulawesi
baik
Selatan
dengan maupun
Kominda Kominda
Kabupaten/Kota.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
146
2) Meningkatkan koordinasi, baik dengan FPK Provinsi Sulawesi Selatan maupun FPK Kabupaten/Kota.
E. Pembinaan Batas Wilayah 1. Kebijakan dan Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian perselisihan batas daerah antara Provinsi, Kabupaten dan Kota melalui APBD
tahun
Kegiatan
2011
yang
Koordinasi
dituangkan
dalam
Program
Penyelesaian Masalah Perbatasan
antar Daerah/ Provinsi dan Toponimi sesuai Surat Menteri Dalam
Negeri
Nomor:
136/135/PUM/2011
Tanggal
4
Februari 2011 Perihal Penegasan Batas Daerah antar Provinsi,
Kabupaten/
Direktorat
Jenderal
Dalam
Negeri
melaksanakan dilapangan
Kota,
Pemerintahan
untuk
Tahun
Penegasan
antara
menyampaikan
Batas
Provinsi
Umum
bahwa
Kementerian
Anggaran
2011
akan
Daerah
secara
pasti
Sulawesi
Selatan
dengan
Provinsi Sulawesi Barat melalui segmen Kabupaten Luwu Utara dengan Kabupaten Mamuju; Kabupaten Toraja Utara dengan Mamuju; Kabupaten Tana Toraja dengan Mamuju; Kabupaten Pinrang dengan Mamasa; Kabupaten Pinrang dengan Polewali Mandar; dan Kabupaten Tana Toraja dengan Mamasa. Maka berdasarkan kebijakan tersebut Pemerintah Provinsi
Sulawesi
Selatan
mengambil
langkah-langkah
Koordinasi pelaksanaan Penegasan Batas Daerah secara pasti di lapangan dengan Pemerintah Sulawesi Barat, yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Pinrang dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Mamasa, Mamuju dan Polewali Mandar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
147
Sedangkan perselisihan Provinsi
terkait
batas
Sulawesi
mengenai
penyelesaian
daerah
antara
Kabupaten/Kota
Selatan
sesuai
kewenangan
di
yang
tertuang dalam pasal 198 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 yakni “Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Pemerintahan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, Gubernur
menyelesaikan
perselisihan
tersebut”,
Selanjutnya juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah Pasal 20 ayat (1) yakni “Penyelesaian perselisihan batas daerah antar provinsi dan antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi di fasilitasi oleh Gubernur”. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah melakukan Fasilitasi melalui Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Penegasan batas Daerah secara Pasti di lapangan kepada 13 Kabupaten/Kota yang masih bermasalah terhadap Batas Daerahnya. Adapun tidak lanjut penyelesaiannya tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan. 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan a. Koordinasi pelaksanaan penegasan Batas secara pasti dilapangan antara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat yang pelaksanaannya dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri, telah dilakukan survey dan pelacakan serta pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) mencakup segmen Kabupaten Luwu Utara; Kabupaten Toraja Utara dengan Mamuju;
Mamuju;
Kabupaten
Kabupaten
Pinrang
Tana
Toraja
dengan
dengan Mamasa;
Kabupaten Pinrang dengan Polewali Mandar; Kabupaten Tana Toraja dengan Mamasa, dengan panjang batas
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
148
daerah 135 km yang ditandai dengan pemasangan PBU sebanyak 40 pilar. Setelah pelaksanaan penegasan batas secara pasti dilapangan tersebut maka seluruh ruas batas daerah kedua provinsi telah rampung secara keseluruhan. yang dilaksanakan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut : -
Pada tahun anggaran 2008 dilakukan penegasan batas secara pasti dilapangan sepanjang 117 Km dengan PBU sebanyak 70 Pilar.
-
Pada tahun anggaran 2009 dilakukan penegasan batas secara pasti dilapangan sepanjang 24 Km ditandai dengan pemasangan dengan PBU sebanyak 24 Pilar.
-
Pada tahun anggaran 2010 dilakukan penegasan batas secara pasti dilapangan sepanjang 24 Km dengan PBU sebanyak 12 Pilar.
-
Pada tahun anggaran 2011 dilakukan penegasan batas secara pasti dilapangan sepanjang 135 Km dengan PBU sebanyak 40 Pilar.
Dengan demikian terjadi percepatan penegasan batas secara
pasti
dilapangan
antara
Provinsi
Sulawesi
Selatan dengan Provinsi Sulawesi Barat karena dapat dirampungkan lebih cepat dari rencana semula yakni pada tahun 2013. 3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan yang dihadapi adalah : 1. Adanya perbedaan acuan dalam metode pemetaan batas daerah untuk menentukan penegasan batas daerah secara pasati dilapangan.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
149
2. Perlu
adanya
penyelesaian
Standar sengketa
Operasional batas
daerah
Prosedur yang
di
keluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. b. Solusi
yang
permasalahan
ditempuh tersebut
dalam
adalah
menyelesaikan
perlu
di
lakukan
pengusulan revisi terkait dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang pedoman penegasan batas antar daerah dalam hal metode penyelesaian batas daerah termasuk
didalamnya
harus
terdapat
Standar
Operasional Prosedur penyelesaian batas daerah secara pasti dilapangan. F. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya Dalam rencana tata ruang Provinsi Sulawesi Selatan memberikan
gambaran
bahwa
Sulawesi
Selatan
merupakan salah satu Provinsi rawan dalam 3 jenis bencana. Kategori bencana yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung dan Kebakaran. Dalam hal penanganan dan penanggulangan bencana, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki perhatian yang sangat tinggi, dalam hal antisipasi dan kesiapan secara kelembagaan. Melalui Perda Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Provinsi Sulawesi Selatan, secara legal dibentuk Badan baru yang memiliki tugas dan fungsi melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana sejak tanggal bekerjasama
dengan
14 Desember 2009 Dinas
Sosial
Provinsi
Sulawesi
Selatan.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
150
Tercatat pada tahun 2011, bencana yang terjadi adalah : a) Banjir b) Tanah Longsor c) Angin puting beliung d) Kebakaran Pencegahan
dan
penanganan
bencana
pada
hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah pemerintah
dan
masyarakat.
selaku
Sekalipun
penyelenggara
demikian
pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat berkewajiban untuk menfasilitasinya dengan cara kerja: a. Mengkoordinasikan dengan Instansi teknis atau Tim Satlak; b. Bersama aparat terkait memantau titik-titik rawan bencana; c. Dilakukan
perbaikan
secara
gotong
royong
oleh
masyarakat, Pemda, TNI dan POLRI serta Muspika; d. Pemberian bantuan bahan pangan dan penyediaan tempat pengungsian; e. Mengevakuasi korban dan membuka Posko pengobatan; f. Menghimbau kepada masyarakat jika terjadi hujan diseratai angin kencang agar tidak di dalam rumah. 2. Status Bencana Berdasarkan Undang Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana tentang Status dan Tingkatan Bencana, yang berwenang menetapkan "status bencana" adalah Pemerintah (Presiden) dan Pemerintah Daerah
(Gubernur/Bupati/Walikota).
Oleh
karena
itu
penentuan itu terkait pada beberapa hal sebagai berikut:
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
151
a. Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
sebagai
koordinator tim penanggulangan bencana menentukan status dan tingkatan bencana daerah didasarkan atas jumlah
korban
jiwa,
kerugian
harta
benda
dan
kerusakan prasarana dan sarana akibat bencana yang ditentukan secara cepat dan akurat b. Dalam
penentuan
nasional
status
didasarkan
dan
atas
tingkatan
hasil
kerusakan
dan
kebutuhan
dilakukan
oleh
Badan
Bencana
setelah
penilaian
akibat
Nasional
dikoordinasikan
bencana tingkat
bencana
yang
Penanggulangan dengan
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah c. Penentuan status tingkatan bencana nasional secara rinci di bawah ini : -
Jumlah korban tinggi (500 orang atau lebih);
-
Kerugian
harta
benda
minimal
Rp.1.000.000.000.000,00 -
Kerusakan prasarana dan sarana sangat berat, sehingga tidak dapat berfungsi untuk mendukung kehidupan masyarakat luas
-
Cakupan luas wilayah yang terkena bencana sangat luas, mencakup sebagian besar wiyalah Kabupaten di lebih dari satu wilayah Provinsi
-
Pemerintah Provinsi dan bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota
tidak
mampu
lagi
menangani
bencana ditinjau dari aspek sumberdaya manusia, sumberdaya
financial,
prasarana
dan
sarana,
kelembagaan, manajemen, dan dari segi teknologi. d. Penentuan
status
dan
tingkatan
bencana
daerah
Provinsi berdasarkan: -
Jumlah korban sedang (kurang dari 500 orang);
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
152
-
Kerugian
harta
benda
kurang
dari
Rp.1.000.000.000.000,00 (satu trilyun); -
Kerusakan prasarana dan sarana menengah, beberapa
di
antaranya
mengalami
kerusakan
sehingga mengganggu kehidupan masyarakat; -
Cakupan luas wilayah yang terkena bencana cukup luas, mencakup sebagian dari beberapa wiyalah Kabupaten dalam satu Provinsi
-
Dampak
sosial
ekonomi
yang
ditimbulkan
menengah, sebagian besar kegiatan sosial dan kegiatan perekonomian mengalami gangguan; -
Pemerintah Provinsi dan bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota mampu menangani bencana ditinjau dari sumberdaya manusia, sumberdaya financial, kelembagaan, manajemen, dan dari segi teknologi.
e. Penentuan
status
dan
tingkatan
bencana
daerah
Kabupaten/Kota berdasarkan : -
Jumlah korban (kurang dari 100 orang)
-
Kerugian
harta
benda
kurang
dari
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) -
Kerusakan prasarana dan sarana ringan;
-
Cakupan luas wilayah yang terkena bencana kurang dari 10 kilometer persegi
-
Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan terbatas;
-
Pemerintah
Kabupaten/Kota
mampu
menangani
bencana dari sumberdaya manusia, sumberdaya financial, dan dari segi teknologinya. Berdasarkan rincian tersebut, maka status bencana yang terjadi di Sulawesi Selatan pada kurun waktu tahun 2011 adalah bencana Provinsi. 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
153
Sumber dan jumlah anggaran yang disiapkan untuk melakukan penanggulangan bencana oleh SKPD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi
Selatan
sebesar
Rp.300.000.000,-
yang
bersumber dari APBN selain tambahan anggaran yang melekat pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dialokasikan pada Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara
itu
dalam
pelaksanaan
antisipasi,
pencegahan atau mitigasi terhadap bantuan penyelamatan dan pemberdayaan serta preventive terhadap daerah rawan bencana maupun untuk rehabilitasi lingkungan hidup dialokasi APBD dan dari APBN yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp.3.316.127.004,- dari APBD dan sebesar Rp.300.000.000,- dari APBN dan pada Dinas Sosial
Provinsi
Rp.2.132.924.000,Rp.4.369.840.000,anggaran
yang
Sulawesi dari dari
Selatan
sebesar
dan
sebesar
APBD
APBN
digunakan
dengan
untuk
demikian
antisipasi
total
terhadap
bencana sebesar Rp.10.118.891.004,-. 4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Tindakan pencegahan (preventif) adalah dengan mencegah resiko bencana yang mungkin terjadi melalui pemulihan bagi korban bencana, perlindungan terhadap hak-hak dasar korban bencana, peningkatan prakarsa dan peran aktif warga masyarakat maupun lembaga dalam penanggulangan
korban
bencana
serta
peningkatan
ketahanan masyarakat yang bertumpu pada kearifan lokal agar mampu melakukan pencegahan, antisipasi sedini mungkin.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
154
Oleh
karenanya,
antisipasi
daerah
dalam
menghadapi bencana telah dilakukan beberapa program dan kegiatan pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: a. Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
(BPBD)
Provinsi Sulawesi Selatan b. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan c. Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan d. Dinas PSDA Provinsi Sulawesi Selatan e. Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan f. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan g. Biro Kesejahteraan Setda Provinsi Sulawesi Selatan 5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi Provinsi
Sulawesi
Kabupaten/Kota
Selatan
merupakan
yang
Provinsi
terdiri
dari
dengan
24
kategori
jumlah penduduk terbesar di Indonesia yaitu sekitar 2,89% dari total penduduk Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakteristik perpaduan antara daerah pegunungan yang berada di wilayah utara dan dataran rendah di wilayah pantai
dengan curah hujan 3.255
mm/th dan berada ada jalur gempa Australia yang topografinya bergunung-gunung serta aliran sungai yang pada umumnya bermuara di wilayah pantai, selatan dan timur
wilayah
Sulawesi
Selatan,
sehingga
beberapa
daerah merupakan daerah rawan banjir, tanah longsor, angin putting beliung dengan ilustrasi sebagai berikut : a. Banjir Alam
Sulawesi
berlembah
Selatan
dengan
bergunung-gunung
berbagai
ngarai
dan
dan
sungai,
berpotensi untuk mengalami banjir, longsor dan erosi.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
155
Pada umumnya banjir terjadi di wilayah utara dan selatan. Daerah rawan banjir tersebut diperburuk dengan adanya penggundulan hutan dan perubahan tata
guna
lahan
mempertimbangkan
(alih
fungsi)
daerah
resapan
yang air
tidak
sehingga
menimbulkan banjir. Tercatat 18 kabupaten / kota yang rawan
banjir
yaitu:
Kabupaten
Bone,
Kabupaten
Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sidrap, Kota Makassar,
Kabupaten
Soppeng,
Kota
Palopo,
Kabupaten Takalar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana Toraja,
Kabupaten
Luwu
Timur,
Kabupaten
Wajo,
Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Maros, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Pinrang b. Longsor Longsor sering terjadi di daerah yang memiliki derajat kemiringan tinggi, yang diperburuk oleh penataan penggunaan lahan yang tidak sesuai. Pada umumnya, longsor terjadi pada musim basah ketika terdapat peningkatan curah hujan. terdapat 12 Kabupaten/Kota yaitu:
Kabupaten
Bone,
Kabupaten
Luwu
Utara,
Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kota
Palopo, Kabupaten
Soppeng, Kabupaten Luwu, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Tana Toraja. c. Angin Puting Beliung Karakter klimatologi dan meteorologi Provinsi Sulawesi Selatan menimbulkan pertukaran musim yang diwarnai dengan depresi tropis sampai dengan puting beliung (barubbu). Daerah pesisir pantai merupakan kawasan yang berpotensi mengalami bencana angin topan dan
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
156
badai. Tercatat 16 Kabupaten/Kota yang berpotensi mengalami yaitu: Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Barru,
Pangkep,
Kabupaten
Kabupaten Selayar,
Bone,
Kabupaten
Kabupaten
Sidrap,
Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Luwu, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sinjai, Kota Makassar. d. Kekeringan Bencana kekeringan biasanya terjadi pada musim kemarau
panjang
yang
mengakibatkan
kegagalan
panen hasil pertanian. Tercatat 2 Kabupaten yang merupakan
daerah
rawan
kekeringan,
yaitu:
Kabupaten Maros dan Kabupaten Jeneponto. e. Kebakaran Hutan dan Lahan Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh faktor alam dan kesalahan manusia yang tidak bertanggung jawabnya para pengusaha/pemegang hak penguasaan hutan dan rendahnya kesejahteraan dan pendidikan penduduk
di sekitar dan di dalam
hutan dapat
merupakan penyebab kebakaran hutan dan lahan. f. Bencana Kebakaran Pada Tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Selatan telah terjadi bencana kebakaran sebanyak 205 kali, pada 13 Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Sidrap, Kabupaten Bone, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Gowa, Kota Palopo, Kota Makassar, Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pangkep. g. Epidemic, Wabah dan Kejadian Luar Biasa
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
157
Epidemic, merupakan
wabah
dan
kejadian
ancaman
yang
luar
biasa
(KLB)
diakibatkan
oleh
penyebaran penyakit menular baik karena akibat minimnya
sanitasi
dan
kesehatan
lingkungan
maupunsebagai akibat lanjutan dari kejadian bencana. h. Pencemaran Lingkungan Pesatnya
dinamika
masyarakat
dan
pertumbuhan
ekonomi membawa dampak bagi tumbuhnya industri di daerah perkotaan. Namun pada kenyataannya tidak diikuti oleh komitmen untuk mengurangi dampak polusi dan pencemaran lingkungan. G. Pengelolaan Kawasan Khusus Berdasar pada Pasal 9 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tertuang penjelasan bahwa yang dimaksud kawasan khusus adalah kawasan yang sifatnya khusus bagi kepentingan nasional yang dapat berupa kawasan perdagangan bebas atau pelabuhan bebas, di mana pembentukannya oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan daerah yang bersangkutan atau diusulkan oleh daerah yang penetapannya
melalui
Undang-Undang.
Berdasarkan
penjelasan konstitusi tersebut, maka hingga Tahun 2011 Provinsi Sulawesi Selatan belum memiliki dan mengelolah kawasan khusus. H. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1. Gangguan yang terjadi Situasi dan kondisi di Sulawesi Selatan secara umum dalam keadaan aman dan kondusif meskipun masih terdapat gangguan ketentraman dan ketertiban umum di beberapa daerah namun tidak mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Sulawesi Selatan.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
158
Kondisi masyarakat di Sulawesi Selatan yang majemuk dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya serta sumber daya alam merupakan potensi untuk meningkatkan pembangunan daerah. Potensi yang ada perlu dipelihara, diatur dan dikendalikan dengan baik agar berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan pembangunan daerah di segala bidang. Dalam lingkup regional Sulawesi Selatan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan hasil pendataan akhir tahun 2011 adalah sebagai berikut: a. Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang bersifat perbuatan pidana terjadi tahun 2010 sebanyak 2.252 kasus dan tahun 2011 sebanyak 2.226 kasus atau menurun 26 kasus dibanding tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut: 1) Korupsi ditemukan sebanyak 3 kasus 2) Penggelapan terjadi sebanyak 64 kasus 3) Narkoba terjadi sebanyak 53 kasus 4) Ilegal Logging terjadi sebanyak 19 kasus 5) Penghinaan terjadi sebanyak 61 kasus 6) Pengrusakan terjadi sebanyak 84 kasus 7) Penyerobotan tanah terjadi sebanyak 35 kasus 8) Senjata Tajam terjadi sebanyak 51 kasus 9) Ancaman terjadi sebanyak 108 kasus 10)Penodongan terjadi sebanyak 2 kasus 11)Pengeboman laut terjadi sebanyak 16 kasus
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
159
12)Minuman keras terjadi sebanyak 71 kasus 13)Perkelahian terjadi sebanyak 128 kasus 14)Perampasan terjadi sebanyak 20 kasus
15)Pemerasan terjadi sebanyak 18 kasus 16)Pencurian berat terjadi sebanyak 172 kasus 17)Pencurian barang terjadi sebanyak 258 kasus 18)Pencurian Motor terjadi sebanyak 192 kasus
19)Pencurian Ternak terjadi sebanyak 29 kasus 20)Penganiayaan terjadi sebanyak 298 kasus 21)Penipuan terjadi sebanyak 115 kasus 22)Pemerkosaan terjadi sebanyak 22 kasus 23)Bunuh diri terjadi sebanyak 10 kasus 24)Pembunuhan terjadi sebanyak 16 kasus 25)Perampokan terjadi sebanyak 17 kasus 26)Perjudian terjadi sebanyak 63 kasus 27)Pencemaran nama baik terjadi sebanyak 9 kasus 28)Pencabulan terjadi sebanyak 27 kasus 29)Anisa, Anirat dan pengroyokan terjadi sebanyak
182 kasus 30)Pemalsuan terjadi sebanyak 7 kasus 31)Penangkapan
ikan
dengan
obat
bius
sebanyak
7 kasus
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
160
32)Penikaman terjadi sebanyak 1 kasus 33)Pembakaran terjadi sebanyak 1 kasus 34)Perzinahan terjadi sebanyak 3 kasus 35)Pencurian biasa terjadi sebanyak 30 kasus 36)Pencurian
dengan
kekerasan
terjadi
sebanyak
15 kasus 37)KDRT terjadi sebanyak 16 kasus 38)Aborsi terjadi sebanyak 1 kasus.
b. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang bersifat kecelakaan terjadi penurunan yang signifikan dimana tahun 2010 terjadi 4.983 kecelakaan dan tahun 2011 sebanyak 199 kecelakaan dengan rincian sebagai berikut: a. Perahu tenggelam terjadi 4 kali b. Kecelakaan lalu lintas terjadi 193 kasus c. Orang tenggelam 2 kali. c. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang bersifat
Pelanggaran
Perda
dan
Peraturan
Kepala
Daerah terjadi penurunan 388 kasus atau 72% dimana di tahun 2010 terjadi 1.391 kasus sebayak 58 kasus diselesaikan
di
pembinaan
dan
pengadilan tahun
dan
2011
1.333
diberikan
sebanyak
1.056
pelanggaran dengan tindak lanjut 1003 pelanggar diberikan sanksi administrasi berupa peringatan dan pernyataan, 53 kasus penghentian operasi, 4 kasus pencabutan
izin
dan
32
kasus
diantaranya
dipengadilankan dengan sanksi denda.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
161
telah
d. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
akibat
adanya unjuk rasa terjadi penurunan dimana pada tahun 2010 terjadi 137 kali dan tahun 2011 sebanyak 120 kali atau menurun 88%. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
yang
menangani
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Sulawesi Selatan adalah secara preventif non yustisial dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik Provinsi Sulawesi Selatan kerjasama Kepolisian Daerah dengan dukungan partisipasi masyarakat. 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Tabel 6-1 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat & Golongan Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum SATUAN KERJA Badan Kesbangpol Prov. Sulsel Sat-Pol PP Provinsi PNS PTT Sat-Pol PP Kab/Kota PNS PTT
JUMLAH PEGAWAI 61
212 144
1.628 3.572 5.617
PANGKAT/GOLONGAN I II III IV 2
25 -
94 121
8
155 -
1.297 1.460
43
30 -
209 282
8
SD
TINGKAT PENDIDIKAN SLTP SLTA D1/D3/S1
-
-
14
35
12
3
2
279
22
3
19
100
4.755
344
29
22
102
5.048
401
44
2 -
28 38
4. Sumber dan Jumlah Anggaran Pelaksanakan tugas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Sulawesi Selatan, menggunakan anggaran sebesar Rp.21.378.164.000,- yang dilaksanakan
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
S2
162
oleh SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Penanggulangan dan Kendalanya a. Penanggulangan Upaya penanggulangan dilakukan melalui upaya-upaya preventif
(pencegahan
dini)
terhadap
kemungkinan
terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebagai berikut: 1. Melakukan monitoring (patroli wilayah) yang bertujuan pencegahan dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum. 2. Melakukan pengawalan pejabat dan tamu VIP yang bertujuan untuk pencegahan dini terhadap keamanan dan keselamatan pejabat dan tamu-tamu penting. 3. Pengamanan asset-asset vital Pemerintah Daerah yang bertujuan pencegahan dini terhadap keamanan dan keselamatan asset-asset pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 4. Pemantapan
tugas
pembinaan,
pengamanan
dan
koordinasi yang bertujuan untuk memantapkan kesiapan menghadapi
ancaman
gangguan
ketentraman
dan
ketertiban umum. 5. Penanganan dan pengamanan demonstrasi/unjuk rasa yang bertujuan untuk mencegah tindakan anarkis bagi para pengunjuk rasa. 6. Melakukan pendataan terhadap segala bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di kabupaten/kota di sulawesi selatan yang bertujuan
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
163
sebagai
bahan
evaluasi
dan
pelaporan
untuk
pengambilan kebijakan bagi pemerintah dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 7. Pengawasan dan penegakan perda dan Peraturan Kepala Daerah
Provinsi
Sulawesi
Selatan
yang
memuat
ketentuan pidana guna pencegahan dini terhadap oknum masyarakat dan/atau badan hukum yang melanggar Peraturan
Daerah,
Peraturan
Kepala
Daerah
dan
peraturan pelaksanaannya. b. Kendala Kendala
yang
dihadapi
dalam
penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum antara lain : 1.
Masih
kurangnya
personil
Polisi
Pamong
Praja
dibandingkan dengan beban tugas. 2.
Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki.
3.
Pandangan petinggi Kepolisian yang masih belum dapat
memahami
kebutuhan
penggunaan
sarana
pengamanan dan pengawalan dalam melaksanakan tugas. 4.
Kurangnya sumber daya manusia Polisi Pamong Praja dan
Penyidik
Pegawai
Negeri
Sipil
baik
kualitas
maupun kuantitas. 6.
Keikutsertaan
Aparat
Keamanan
dalam
Penanggulangan Penyertaan aparat keamanan dalam penanggulangan ketentraman
dan
ketertiban
masyarakat
dalam
melaksanakan tugas-tugas: a. Pembinaan personil Polisi Pamong Praja b. Penanganan demonstrasi dan unjuk rasa c. Pelaksanaan rasia/patroli wilayah
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
164
hal
d. Pelaksanaan Diklat Dasar Polisi Pamong Praja e. Pelaksanaan pengamanan dan pencegahan bahan peledak pada Kantor dan Rumah Jabatan Gebernur f. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada kantorkantor dan Rumah Jabatan.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011
165
