BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah 1. Kebijakan dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Lamandau pada tahun 2013, masih melanjutkan kerjasama antar daerah, yaitu di bidang transmigrasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk penataan penyebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya dukung lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

transmigran

dan

masyarakat

sekitarnya,

peningkatan

dan

pemerataan pembangunan daerah serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui penyelenggaraan transmigrasi sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kedua daerah. 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama antar daerah tahun 2013 berdasarkan Penjanjian Kerjasama dengan 5 (lima) kabupaten di 3 (tiga) Provinsi yang berbeda, antara lain : 1.

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah

Kabupaten Sikka

Provinsi

Nusa Tenggara

Timur

Nomor:

595/...../VIII/ Dinsosnakertrans-2012 dan Nomor: 61.595/Sosnakertrans/ VIII/2012, tanggal 28 Agustus 2012 Tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau. (Penempatan Transmigran pada tanggal 27 Nopember 2012 Transmigran sebanyak 25 KK atau 95 jiwa); 2.


Kabupaten

Ende

Provinsi

Nusa

Tenggara

Timur

Nomor:

595/865/VIII/ Dinsosnakertrans/2012 dan Nomor: 29/HK/2011, tanggal 29 Agustus 2012 Tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau. (Penempatan Transmigran pada tanggal 27 Nopember 2012 Transmigran sebanyak 25 KK atau 111 jiwa); 3.


Kabupaten

Grobogan

Provinsi

Jawa

Tengah

Nomor:

870/403/IV/Dinsosnakertrans-2012 dan Nomor: 475.1/222/2012, tanggal 18

LKPJ Bupati Lamandau Tahun 2013

223

April 2012 Tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau. (Penempatan Transmigran pada tanggal 30 Nopember 2012 Transmigran 15 KK atau 50 jiwa); 4.

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah Nomor: 870/402/IV/ Dinsosnakertrans/2012 dan Nomor: 05/PKS/2012, tanggal 18 April 2012 Tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau. (Penempatan Transmigran pada tanggal 30 Nopember 2012 Transmigran 10 KK atau 33 jiwa);

5.


Kabupaten

Klungkung

Provinsi

Bali

Nomor:

595/730/VII/

Dinsosnakertrans/2012 dan Nomor: 075/41/PKS/Pem, tanggal 11 Desember 2012 Tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi UPT Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau. (Penempatan Transmigran pada tanggal 16 Nopember 2012 sebanyak 25 KK atau 98 jiwa) Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2013 dengan anggaran bersumber dari dana APBD Kab.Lamandau adalah berupa : -

Kegiatan Peningkatan Unit Pemukiman Transmigrasi, yaitu terlaksananya pembangunan jalan dan sarana air bersih pada permukiman transmigrasi 1 paket.

-

Kegiatan Pembebasan Lahan UPT, yaitu terlaksananya kegiatan pembebasan lahan pada UPT Bayat dan UPT Tapin Bini (namun belum selesai/tuntas).

-

Kegiatan Bantuan Catu Pangan/Jadup Trasnmigrasi, yaitu tersedianya Catu Pangan/Jadup Transmigran di 120 KK.

Kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2013 dengan anggaran bersumber dari dana APBN adalah berupa : - Pengembangan

Sarana

dan

Prasarana

Kawasan

Transmigrasi,

berupa

Pengembangan Sarana Air Bersih sebanyak 1000 liter. - Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi, berupa Luasan Lahan Usaha Produktif Di Permukiman / Kawasan Transmigrasi sebanyak 92 HA, Bantuan Pengembangan Usaha Ekonomi Di Kimtrans / Ktm sebanyak 750 keluarga, Jenis


224

Usaha Pengolahan Hasil sebanyak 4 jenis, Jumlah/Jenis Kelembagaan Ekonomi Kimtrans / Ktm, serta Jumlah Wirausaha Kimtrans / Ktm sebanyak 30 orang. - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi, berupa Bantuan Pendidikan, kesehatan, Pelayanan sosial dan mental spiritual sebanyak 851 orang; Kelembagaan Kimtrans/KTM dan Masyarakat yang mandiri sebanyak 4 lembaga; serta Bantuan Pangan 120 keluarga. - Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi, berupa Mitigasi lingkungan 1 permukiman.

Sedangkan kegiatan pembinaan transmigran UPT Bayat yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013 adalah pemberian

motivasi kepada transmigran berupa sosialisasi/penyuluhan dan

pelatihan. 3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang terjadi pada kerjasama antar daerah ini adalah terkait dengan urusan Ketransmigrasian yaitu Dasar Hukum pelaksanaan ganti rugi lahan usaha 1 belum jelas.

Solusinya : koordinasi dan konsultasi dengan BPKP, BPK dan Inspektorat dan masih menunggu jawaban. Namun tetap menjalankan kegiatan pembinaan terhadap transmigran.

B.

Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga Kerjasama dengan pihak ketiga yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamandau pada tahun 2013, diantaranya adalah: 1) Kerjasama dengan pihak ketiga (Bidang Kesehatan) a. Pihak ketiga yang diajak kerjasama

: dokter spesialis (dr. Ari W)

b. Nama MoU

: Perjanjian Kerjasama dengan dokter bedah

c. Nomor MoU

: 04.a/PEG-27 I RSUD/I/2013

d. Tanggal MoU

: 02 Januari 2013

e. Jangka waktu pelaksanaan MoU

: 6 bulan


225

f. Sumber anggaran

: APBD Kabupaten Lamandau

g. Pagu dan realisasi Kegiatan

: Rp 1.289.390.000,- teralisasi Rp. 1.216.991.000

h. Permasalahan dan solusi

: -

2) Kerjasama dengan pihak ketiga (Bidang Kesehatan) a. Pihak ketiga yang diajak kerjasama

: dokter spesialis (dr Desi)

b. Nama MoU

: Perjanjian Kerjasama dengan dokter Spesialis saraf

c. Nomor MoU

: 477.a/PEG-27 / RSUD/XI/2013

d. Tanggal MoU

: 01 November 2013


: 6 bulan

f. Sumber anggaran



: Rp 1.289.390.000,- teralisasi Rp. 1.216.991.000


: -


: dokter spesialis (dr Hamima)

b. Nama MoU

: Perjanjian Kerjasama dengan dokter Spesialis obgyn

c. Nomor MoU

: 399.a/PEG-27/ RSUD/IX/2013

d. Tanggal MoU

: 02 September 2013


: 6 bulan

f. Sumber anggaran



: Rp 1.289.390.000,- teralisasi Rp. 1.216.991.000


: -


: dokter spesialis (dr Marjoni)

b. Nama MoU

: Perjanjian Kerjasama dengan dokter Spesialis patalogi klinik

c. Nomor MoU

: 353.a/PEG-27/ RSUD/VIII/2013

d. Tanggal MoU

: 01 Agustus 2013


226


: 6 bulan

f. Sumber anggaran



: Rp 1.289.390.000,- teralisasi Rp. 1.216.991.000


: -

5) Kerjasama dengan pihak ketiga a. Pihak ketiga yang diajak kerjasama

: dokter spesialis (dr Mulyoni)

b. Nama MoU

: Perjanjian Kerjasama dengan dokter spesialis bedah

c. Nomor MoU

: 277.a/PEG-27/ RSUD/VI/2013

d. Tanggal MoU

: 01 Juni 2013


: 6 bulan

f. Sumber anggaran



: Rp 1.289.390.000,- teralisasi Rp. 1.216.991.000


: -


: dokter spesialis (dr Novi Widjaja, Sp.PD)

b. Nama MoU

: Perjanjian Kerjasama dengan dokter Spesialis Penyakit Dalam

c. Nomor MoU

: 198.a/PEG-27/ RSUD/III/2013

d. Tanggal MoU

: 01 Maret 2013


: 1 Tahun

f. Sumber anggaran



: Rp 1.289.390.000,- teralisasi Rp. 1.216.991.000


: -


: dokter spesialis (dr Priyo AW., SpA)

b. Nama MoU

: Perjanjian Kerjasama dengan dokter spesialis anak


227

c. Nomor MoU

: 399.a/PEG-27/ RSUD/IV/2013

d. Tanggal MoU

: 02 September 2013


: 6 bulan

f. Sumber anggaran



: Rp 1.289.390.000,- teralisasi Rp. 1.216.991.000


: -


: dokter spesialis (dr Rustham B)

b. Nama MoU

: Perjanjian Kerjasama dengan dokter spesialis Obgyn

c. Nomor MoU

: 138.a/PEG-27/ RSUD/III/2013

d. Tanggal MoU

: 01 Maret 2013


: 6 bulan

f. Sumber anggaran



: Rp 1.289.390.000,- teralisasi Rp. 1.216.991.000


: -


: dokter spesialis (dr Sukotjo H)

b. Nama MoU

: Perjanjian Kerjasama dengan dokter spesialis THT-KL

c. Nomor MoU

: 073.a/PEG-27/ RSUD/II/2013

d. Tanggal MoU

: 01 Februari 2013


: 6 bulan

f. Sumber anggaran



: Rp 1.289.390.000,- teralisasi Rp. 1.216.991.000


: -


: PT. SKM

b. Nama MoU

: Perjanjian Pelayanan Kesehatan


228

c. Nomor MoU

: 02.b/PEG-27/ RSUD/XI/2013

d. Tanggal MoU

: 20 November 2013


: 1 Tahun

f. Sumber anggaran

:


:


:

-


: PT. TAN

b. Nama MoU


c. Nomor MoU

: 01.b/PEG-27/ RSUD/XI/2013

d. Tanggal MoU

: 02 Desember 2013


: 1 Tahun

f. Sumber anggaran

:


:


: -


: PT. GCM

b. Nama MoU


c. Nomor MoU

: 01.c/PEG-27/ RSUD/I/2013

d. Tanggal MoU

: 02 Januari 2013


: 1 Tahun

f. Sumber anggaran

:


:

realisasi Rp. 104.220.000


:

-


: PT. PIB

b. Nama MoU


c. Nomor MoU

:

d. Tanggal MoU

: 04 Oktober 2013


: 1 Tahun

f. Sumber anggaran

:


:


/PEG-27/ RSUD/ /2013

229


: -


: PT. SMG

b. Nama MoU


c. Nomor MoU

: 01.b/PEG-27/ RSUD/I/2013

d. Tanggal MoU

: 02 Januari 2013


: 1 Tahun

f. Sumber anggaran

:


:


: -

Realisasi Rp. 126.069.000

15) Kerjasama dengan pihak ketiga (Bidang Lingkungan Hidup) a. Pihak ketiga yang diajak kerjasama

: PT. UNILAB PERDANA

b. Nama MoU

: Pengujian emisi sumber tidak bergerak cerobong boiler Pabrik kelapa sawit dan cerobong genset Kab. Lamandau 2013

c. Nomor MoU

: 660/747/BLH/XI/2013 dan 315K/Dir/XI/2013

d. Tanggal MoU

: 01 Nopember 2013


: Desember 2013

f. Sumber Anggaran

: DPA – SKPD BLH Lamandau

g. Pagu dan realisasi kegiatan

: Rp. 40.000.000,- dan Rp. 39.499.997,-

h. Permasalahan dan Solusi

:-

16) Kerjasama dengan pihak ketiga (Bidang Pendidikan) a. Pihak ketiga yang diajak kerjasama

: Universitas Palangka Raya

b. Nama MoU

: Bantuan

Pengelolaan

Penyelenggaraan Mahasiswa

Pendas

dan Tutorial

Kabupaten

Lamandau Tahun 2013 c. Nomor MoU

: 893/160B/III/BKPP/2013

dan

412/UN31.45/KS/2013


230

d. Tanggal MoU

:

13 Maret 2013


: 1 tahun Anggaran

f. Sumber anggaran



: Rp. 514.600.000,-


: -

17) Kerjasama dengan pihak ketiga (Bidang Pendidikan) a.

Pihak ketiga yang diajak kerjasama

:

Universitas Indonesia Jakarta

b.

Nama MoU

: Penyelenggaraan Pendidikan Program Kerjasama Daerah dan Industri UI

c.

Nomor MoU

: 074/III/II/BU-2009 dan 50/PKS/R/UI/2009

d.

Tanggal MoU

: 29 Februari 2009

e.

Jangka waktu pelaksanaan MoU

: 5 tahun

f.

Sumber anggaran


g.

Pagu dan realisasi Kegiatan

: Rp 133.800.000,- pertahun untuk 4 mahasiswa

h.

Permasalahan dan solusi

: -

18) Kerjasama dengan pihak ketiga (Bidang Pendidikan) a.


: Universitas Diponegoro Semarang

b.

Nama MoU

: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

c.

Nomor MoU

: 813/104/XI/ORG-SETDA/2009

dan

34/H7.P/KS/2009 d.

Tanggal MoU

: 24November 2009

e.


: 3 tahun

f.

Sumber anggaran


g.


: Rp 50.000.000,- pertahun

h.


: -

19) Kerjasama dengan pihak ketiga (Bidang Pendidikan): a.


: Universitas Palangka Raya

b.

Nama MoU

: Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Kabupaten Lamandau


231

c.

Nomor MoU

: 3191/H24/LL/2010 dan 074/456/IX/2010

d.

Tanggal MoU

: 16 September 2010

e.


: 5 tahun

f.

Sumber anggaran


g.


: Rp 500.000.000,- per mahasiswa

h.


: Pada Tahun 2012 diadakan Moratorium karena Anggaran digunakan pada kegiatan yang lebih urgensi.

20) Kerjasama dengan pihak ketiga (Bidang Kelistrikan) a.


: PT. PLN ( persero ) Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Area Palangka Raya.

b.

Nama MoU

: Nota

Kesepahaman

Pengembangan di

SKPH

Raya

Tentang

Ketenagalistrikan

Kecamatan Kabupaten

Menthobi Lamandau

Provinsi Kalimantan Tengah. c.

Nomor MoU

: 540.6/2/PTB/IX/2012 01.3/Pj/040/CPRY/2011

d.

Tanggal MoU

: 02 Nopember 2012

e.


: 3 Tahun sejak berlakunya kontrak

f.

Sumber Anggaran

: -

g.

Pagu dan realisasi kegiatan

: -

h.


: -

21) Kerjasama dengan pihak ketiga (Bidang Pengawasan) a.


: BPKP dan BPK RI.

b.

Nama MoU

: Nota

Kesepahaman

Pengembangan Sistem

Tentang

dan Pengelolaan

Informasi

Untuk

Akses

Data pada Pemerintah Kabupaten Lamandau


dalam

rangka

232

Pemeriksaan

Pengelolaan

Tanggungjawab

dan

Keuangan

Negara. c.

Nomor MoU

: 389/NK/X-XII.2/6/2011 900/526/DPPKAD-E/VI/2011

d.

Tanggal MoU

: 27 Juni 2011

e.


:

f.

Sumber Anggaran

:

-

g.


:

-

h.


:

-

22) Kerjasama dengan pihak ketiga (Bidang Ketenagakerjaan) a.


: UNLAM Banjarmasin

b.

Nama MoU

: Kesepakatan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja

c.

Nomor MoU

: 562/813/Sosnakertrans-2013

d.

Tanggal MoU

: Tanggal 04 September 2013

e.


: 6 (enam) Hari

f.

Sumber Anggaran

: DPA-SKPD Dinsosnakertrans

g.


: Rp. 250.000.000 Realisasi Kegiatan Rp. 250.000.000,-

h.

Permasalahan dan Solusi

: -

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah 1. Kebijakan dan Kegiatan Dalam rangka meningkatkan kebersamaan dan kerjasama yang telah terjalin dengan

baik

dalam

pelaksanaan

program-program

dan

kegiatan-kegiatan

pembangunan, maka telah dilakukan koordinasi dengan instansi vertikal untuk mewujudkan keserasian antara kebijakan-kebijakan daerah dengan kebijakan provinsi dan pusat. Koordinasi dengan instansi vertikal diantaranya dilaksanakan dalam bentuk rapat

koordinasi

lengkap

dengan

Bupati

selaku

pimpinan

penyelenggara

pemerintahan daerah didampingi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dengan seluruh instansi vertikal yang ada di Kabupaten Lamandau diantaranya Kantor BPN,


233

BPS, Kantor Kemenag dan BUMN yang ada di wilayah Kabupaten Lamandau. Rapat koordinasi dapat dilaksanakan secara rutin atau insidentil terutama dalam menyikapi permasalahan yang bersifat khusus yang memerlukan koordinasi secara menyeluruh untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya permasalahan yang lebih besar. 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun 2013 antara lain adalah : 1). Dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dalam bentuk forum komunikasi kepanitiaan, dengan materi koordinasi yaitu Pelatihan dan Pembinaan, dimana instansi vertikal yang terlibat yaitu Kepolisian Resor Lamandau dan Perwira Penghubung. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu 2 (dua) Kegiatan yaitu Paskibra Tingkat Kabupaten dan Purna Tugas Paskibra Indonesia (PPI), dengan hasilnya yaitu terlaksananya kegiatan bidang kepemudaan dan olah raga serta manfaatnya yaitu bertambahnya wawasan kebangsaan, rasa persatuan dan kesatuan bangsa bagi peserta Paskibra. Prestasi yang didapat di tahun 2013 adalah Pelajar putri asal Kabupaten Lamandau berhasil lolos ke tahapan bergengsi yaitu Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tanggal 17 Agustus 2013 di Istana Merdeka Jakarta. 2). Dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang melibatkan Tim dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Lamandau. Instansi vertikal yang terlibat adalah Kepolisian Resor Lamandau dan Komandan Rayon Militer 1014 di Nanga Bulik. 3). Dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dalam bentuk kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Lamandau dalam kegiatan pengolahan, updating, analisis data dan statistik daerah. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya pengolahan, updating, analisis

data

dan

statistik

daerah,

berupa

Penyusunan

Buku

Analisis

Pertumbuhan Ekonomi Kab.Lamandau, Buku Penduduk Kab. Lamandau, Buku Profil Daerah Kabupaten Lamandau, Buku Kabupaten Lamandau Dalam Angka, dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2012/2013. 4). Dilaksanakan

oleh

Dinas

Perhubungan,

Telekomunikasi

dan

Informatika

(Dishubkominfo) dalam kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya dengan melibatkan Kepolisian Resor Lamandau dalam rangka razia gabungan angkutan umum dan barang bersama Satlantas.


234

5). Dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bentuk kerjasama dengan Kepolisisan Republik Indonesia dalam hal ini Kepala Kepolisian Resor Lamandau, dengan kegiatan Pendaftaran Pindah Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisisan (SKCK). Kerjasama ini bertujuan untuk menerapkan pendaftaran pindah penduduk keluar dari Kabupaten Lamandau dengan membawa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resor Lamandau. 6). Dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dalam bentuk kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lamandau dalam kegiatan kepengurusan tanah dan penyelesaian tapal batas. Pada tahun 2013, telah melaksanakan kegiatan Sertifikasi Tanah Masyarakat. 7). Dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dalam bentuk kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Lamandau dalam kegiatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan seperti STQ, MTQ, Pesparawi, dan penyelenggaraan urusan haji. Pada tahun 2013, Kabupaten Lamandau sukses sebagai tuan rumah penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) XIX Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Ikut berperan serta sebagai peserta dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, dan berhasil dengan lancar memfasilitasi jama’ah haji Kabupaten Lamandau sebanyak 9 orang. 8). Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran dalam bentuk kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Lamandau dalam rangka koordinasi mendata/merencanakan kebutuhan guru agama; dengan Kepolisian Resor Lamandau dalam rangka koordinasi penyuluhan Narkoba/Aids kepada siswa;

3. Permasalahan dan Solusi Dalam melaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten Lamandau tidak menemui permasalahan/kendala yang berarti, atau dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya terutama pelaksanaannya yang bersifat rutin tiap tahun.


235

D. Pembinaan Batas Wilayah 1. Kebijakan dan Kegiatan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam pembinaan batas wilayah adalah terkait dengan kepastian hukum wilayah administratif Kabupaten, sehingga pelaksanaan pembangunan wilayah Kabupaten Lamandau dapat secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik, fungsi, dan predikatnya. Pembinaan batas wilayah terus dilakukan, mengingat pentingnya kepastian hukum akan batas wilayah terutama batas antar Kabupaten yang masih belum menghasilkan titik temu. Program dan kegiatan dalam rangka pembinaan batas wilayah yang dilaksanakan pada tahun 2013 diantaranya yaitu Program Penataan Daerah Otonomi Baru, dengan kegiatan antara lain : (1) Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 61.395.900,- atau 94,46%. (2) Kegiatan Tata Batas antar Desa dan Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.665.000,- atau 44,76%. Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksanaan pembinaan batas wilayah adalah Bagian Administrasi Pemerintahan (Adpem) Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau. 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah di tahun 2013 adalah : - Rapat-rapat pertemuan baik antar Tim Tata Batas Tingkat Kabupaten. - Rapat-rapat pertemuan dengan Tim Tata Batas Tingkat Provinsi. - Rapat ditingkat pusat yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. - Pelacakan

tanda-tanda

batas

di

wilayah-wilayah

yang

merupakan

daerah

perbatasan oleh Tim tata Batas Kabupaten. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Tata Batas antar Desa dan Kecamatan adalah sebagai berikut :


236

- Rapat-rapat di kecamatan masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan batas antar desa di dalam wilayah kecamatan, karena diharapkan permasalahan batas antar desa dalam kecamatan dapat selesai pada tahun 2013 ini. - Rapat yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Lamandau untuk menyelesaikan permasalahan batas antar desa dalam kecamatan yang belum dapat diselesaikan oleh pihak kecamatan. - Rapat-rapat di kabupaten untuk memfasilitasi batas antar kecamatan yang sampai saat ini masih ada beberapa kecamatan yang belum ada kesepakatan mengenai batas tersebut.

Secara umum penyelesaian tata batas di Kabupaten Lamandau, dibagi menjadi beberapa segmen, yaitu batas antar kabupaten/provinsi, batas antar kecamatan dan batas antar desa, yang masing-masing akan diuraikan sebagai berikut : (1) Batas antar Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara. Mengenai batas antara Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara, telah diadakan beberapa kali pertemuan, diantaranya pertemuan segitiga antara Bupati Lamandau, Bupati Kotawaringin Barat dan Bupati Sukamara pada tahun 2006 di Pangkalan Bun, dimana dari hasil pertemuan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi tentang penyelesaian tata batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara. Inti dari kesepakatan tersebut adalah ketiga Kabupaten sepakat untuk menyelesaikan tata batas adminsitrasi pemerintahan Kabupaten sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 yang mengatur tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten baru di Kalimantan Tengah. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati bahwa peta yang menjadi pegangan kerja semua tim sejak awal hanyalah peta yang telah disepakati dan ditanda tangani secara bersama oleh ketiga Bupati. Di dalam peta tersebut, telah tercantum tata batas sementara untuk selanjutnya menjadi tugas tim untuk menyelesaikannya. Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di Sukamara pada tahun 2006, dimana hasil dari pertemuan tersebut juga


237

dituangkan dalam sebuah Berita Acara. Dalam pertemuan tersebut Tim Tata Batas Lamandau mengusulkan batas berdasarkan batas alam, jalan negara sehingga nantinya batas-batas tersebut mudah dikenali dan bersifat permanen. Diusulkan pula untuk langsung meninjau lokasi titik-titik batas yang menjadi usul Tim Tata Batas Kabupaten Lamandau. Dalam peninjauan ke lapangan ternyata tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, karena Tim Tata Batas Kabupaten Sukamara bersikeras memakai peta acuan yang telah ditandatangani oleh ketiga Bupati untuk langsung dapat ditetapkan menjadi peta batas. Padahal kenyataan pada saat peninjauan di lapangan tersebut yang dihadiri oleh masing-masing tim tata batas dari kedua Kabupaten, ditemukan masih terdapat patok/pilar batas permanen antara Desa Kujan (Kabupaten Lamandau) dan Desa Kenawan (Kabupaten Sukamara). Karena kedua belah pihak, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Pemerintah Kabupaten Sukamara masih belum ada kesepakatan, maka diusulkan penyelesaian tata batas antar kedua Kabupaten ini difasilitasi oleh Tim Tata Batas dari Propinsi Kalimantan Tengah. Kedua belah pihak juga telah mengadakan pertemuan lanjutan, dimana pihak pemerintah Kabupaten Lamandau telah mengajukan solusi berupa tukar guling lahan, namun hal ini masih ditolak oleh pihak pemerintah Kabupaten Sukamara, sehingga permasalahan ini telah dikoordinasikan ke pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini Biro Tata Praja untuk menjadi mediator antara kedua belah pihak Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, dan juga difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Pada tahun 2011 telah dilakukan pelacakan mengenai tanda-tanda batas di wilayah-wilayah yang merupakan perbatasan oleh Tim Tata Batas Kabupaten Lamandau dengan Tim Tata Batas Kabupaten Sukamara yang difasilitasi oleh Tim Tata Batas Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, sampai dengan tahun 2013, masih belum adanya titik temu antara kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara,

karena antara kedua belah

pihak

masih belum menemukan

kesepahaman tentang penyelesaian titik batas tersebut. Untuk tata batas Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 07 November 2013 telah diadakan rapat koordinasi tata batas yang dilaksanakan di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau yang menghasilkan kesepakatan rapat sebagai berikut :


238

a.

Bagi desa yang sudah melaksanakan pelacakan tata batas, penetapan titik koordinat dan sudah sepakat terhadap batas dimaksud maka dapat ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara kesepakatan antar kedua desa yang diketahui oleh Camat dan Tim Tata batas masing-masing kabupaten. (dalam hal ini ada 3 kesepakatan yang ditandatangani yaitu antara desa Lubuk Hiju, desa Batu Ampar Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau dengan desa Penahan, desa Riam dan desa Pandau Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat).

b.

Bagi desa yang belum melaksanakan pelacakan tata batas maka disepakati untuk dijadwalkan pelacakan tata batas sekaligus pengambilan titik koordinat antara desa-desa yang berbatasan yang difasilitasi oleh pihak kecamatan masing-masing.

c.

Untuk 1 titik yang menjadi batas antara Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten kotawaringin Barat harus disepakati oleh 3 Kabupaten.

(2) Batas antar Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Seruyan. Untuk penyelesaian tata batas antara Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Seruyan, telah diadakan pertemuan di Seruyan pada tahun 2006. Dalam pertemuan disepakati bahwa peta yang digunakan adalah peta citra landsat yang sudah diretifikasi dengan tetap mengacu pada Peta Bakorsurtanal. Pada pertemuan tersebut juga disepakati bahwa pelacakan titik koordinat pada garis batas Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Seruyan akan dilakukan peninjauan langsung ke lapangan oleh Tim Tata Batas Kabupaten Lamandau dan Tim Tata Batas Kabupaten Seruyan dengan difasilitasi oleh Tim Tata Batas Provinsi Kalimantan Tengah. Menindaklanjuti hasil dari pertemuan tersebut, kedua tim langsung turun meninjau ke lapangan, terutama mensurvey 4 (empat) titik koordinat yang telah ditentukan sebelumnya. Dari hasil peninjauan ke lapangan tersebut, telah disepakati oleh kedua pihak mengenai titik koordinat batas antar kedua Kabupaten, yang ditandai dengan pemasangan patok pilar sementara yang terbuat dari tonggak kayu untuk mempermudah pemasangan pilar/patok batas yang permanen. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan 6 (enam) titik koordinat, dan pada tahun 2012 belum dilakukan peninjauan ke lapangan masih dalam tahap


239

perundingan/rapat yang dilaksanakan di Kuala Pembuang pada tanggal 28 November 2012 dengan hasil kesepakatan akan dibentuk tim kecil yang terdiri dari pihak kecamatan dan desa yang berbatasan untuk mencari informasi mengenai rute perjalanan dalam rangka mencapai titik batas kedua kabupaten, untuk

cek

lapangan

oleh

kedua

kabupaten

direncanakan

pada

bulan

Februari/Maret 2013 namun sampai dengan berakhirnya tahun 2013 belum ada cek ke lapangan oleh kedua kabupaten dikarenakan belum ada kesepakatan antara desa-desa yang berbatasan.

(3) Batas antar Kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Untuk penyelesaian tata batas antara Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Kalimantan Barat, dimana wilayah yang berbatasan adalah Kecamatan Batang Kawa, Kecamatan Delang dan Kecamatan Lamandau. Pada tanggal 12 November 2013 telah diadakan rapat koordinasi percepatan penyelesaian tata batas yang dilaksanakan di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yang menghasilkan kesepakatan rapat sebagai berikut : a. Tim fasilitasi percepatan penyelesaian tata batas wilayah administrasi kedua kabupaten bersepakat untuk melakukan peninjauan titik batas ke lapangan kembali. b. Menjadikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185.5-472 tanggal 24 Mei 1989 tentang penegasan garis batas wilayah antara Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dengan Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah sebagai salah satu acuan dalam pelacakan batas antar kabupaten dengan tetap memperhatikan sejarah dan kesepakatan desa yang berbatasan. c. Melakukan penyempurnaan terhadap nama-nama toponomi atau nama rupa bumi pada saat melakukan survei lapangan. d. Kedua tim penegasan batas menyerahkan tugas pelacakan batas dan pengambilan titik koordinat titik batas antar desa/kelurahan kepada masingmasing kepala desa/kelurahan dan camat yang berbatasan dengan dilengkapi Berita Acara.


240

(4) Batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa. Dalam rangka penentuan batas antar desa dan kecamatan secara pasti dilapangan sesuai dengan amanat undang-undang tentang pembentukan daerah, perlu dilakukan penegasan batas desa secara sistematis dan terkoordinasi. Penetapan dan penegasan batas daerah Kabupaten Lamandau dan batas antar kecamatan

serta

desa/kelurahan

di

Kabupaten

Lamandau

masih

perlu

dilaksanakan penataan dan penegasan dilapangan. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan tata batas antar desa dan kecamatan pada Bagian Administrasi Pemerintahan diharapkan tata batas antar desa dan kecamatan dapat terselesaikan, sekaligus dapat dipasang pilar-pilar batas desa dan kecamatan tersebut, hal ini bertujuan memperlancar pelayanan kepada masyarakat yang ada diwilayah kerja camat sebagai kepala wilayah ditingkat kecamatan ataupun kepala desa sebagai kepala wilayah ditingkat desa. Sehingga kewenangan dapat terkontrol dengan baik. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 ini adalah monitoring dan pelacakan titik batas antar desa yang sudah selesai dan sudah dibuatkan berita acara kesepakatan batas desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Lamandau. Hasil pemantauan yang dilakukan adalah sebagai berikut : a) Monitoring dan pelacakan Batas Desa dan Kecamatan di wilayah Kecamatan Sematu Jaya. Masalah tata batas antar desa dan kecamatan merupakan masalah yang krusial bagi suatu wilayah, karena permasalahan batas ini merupakan batas kekuasaan dan kewenangan suatu kepala daerah atau kepala wilayah dalam hal ini Camat sebagai kepala wilayah. Permasalahan tata batas desa dan kecamatan di wilayah Kecamatan Sematu Jaya hampir selesai hanya ada 1 desa yang belum ada kesepakatan, batas antara desa dan kecamatan yaitu batas antara Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Kujan Kecamatan Bulik, belum menemukan titik temu, karena masing-masing desa belum ada kesepakatan, dan masih tetap bertahan dengan persepsi masingmasing. Pembahasan batas desa antara Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Kujan Kecamatan Bulik sudah dilakukan beberapa kali pertemuan, tetapi belum ada kesepakatan. Oleh karena itu Camat Sematu


241

Jaya dan Camat Bulik meminta difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. b) Batas Desa dan Kecamatan di wilayah Kecamatan Bulik Timur. Masalah tata batas antara desa dan kecamatan merupakan masalah yang krusial bagi suatu wilayah, karena permasalahan batas ini merupakan batas kekuasaan dan kewenangan suatu kepala daerah atau kepala wilayah dalam hal ini Camat sebagai kepala wilayah. Permasalahan tata batas desa dan kecamatan di wilayah Kecamatan Bulik Timur sudah selesai namun belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati, sedangkan batas antar Kecamatan adalah sebagai berikut : (1) Batas antara Kecamatan Bulik Timur dengan Kecamatan Menthobi Raya, sudah dilaksanakan pelacakan oleh kedua pihak kecamatan dan desa yang berbatasan serta telah diambil titik koordinat batas. (2) Kecamatan Bulik Timur dengan Kecamatan Belantikan Raya, masih dalam tahap perundingan dan belum ada tindak lanjut. (3) Kecamatan Bulik Timur dengan Kecamatan Bulik, masih dalam tahap perundingan dan belum ada tindak lanjut. Pada tahun 2013 batas desa yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau adalah sebagai berikut : (1) Batas antara Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur dengan Desa Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya telah melakukan kesepakatan musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/335/X/HUK/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur dengan Desa Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau. (2) Batas antara Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur dengan Desa Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya telah melakukan kesepakatan musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata


242

Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/336/X/HUK/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur dengan Desa Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau. (3) Batas antara Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur dengan Desa Sungai Buluh

Kecamatan

Belantikan

Raya

telah

melakukan

kesepakatan

musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/378/XI/HUK/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur dengan Desa Sungai Buluh Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau. c) Batas desa dan Kecamatan di Wilayah Kecamatan Batang Kawa. Masalah tata batas antara desa dan kecamatan merupakan masalah yang krusial bagi suatu wilayah, karena permasalahan batas ini merupakan batas kekuasaan dan kewenagan suatu kepala daerah atau kepala wilayah dalam hal ini Camat sebagai kepala wilayah. Permasalahan tata batas desa dan kecamatan di wilayah Kecamatan Batang Kawa sudah selesai, yang belum antara kecamatan diantaranya adalah sebagai berikut : (1) Permasalahan Batas antar Desa di Wilayah Kecamatan Batang Kawa masih belum lengkap dalam hal administrasi antara lain belum adanya berita acara kesepakatan antar Desa dalam Kecamatan. (2) Batas antara Kecamatan Batang Kawa dengan Kecamatan Delang telah melakukan kesepakatan musyawarah antara Camat Batang Kawa dan Camat Delang, serta tokoh Masyarakat. (3) Batas antara Kecamatan Batang Kawa dengan Kecamatan Belantikan Raya (Desa Bintang Mengalih dan Desa Karang Mas) belum menemui kesepakatan, dan masih dalam proses penyelesaian. (4) Batas antara Desa Batu Tambun Kecamatan Batang Kawa dengan Desa Sungai Tuat Kecamatan Lamandau telah melakukan kesepakatan


243

musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan dan Kabupaten telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/305/IX/HUK/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Batu Tambun Kecamatan Batang Kawa dengan Desa Sungai Tuat Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau. d) Batas Desa dan Kecamatan di wilayah Kecamatan Belantikan Raya. Masalah tata batas antara desa dan kecamatan merupakan masalah yang krusial bagi suatu wilayah, karena permasalahan batas ini merupakan batas kekuasaan dan kewenangan suatu kepala daerah atau kepala wilayah dalam hal ini Camat sebagai kepala wilayah. Permasalahan tata batas desa dan kecamatan di wilayah Kecamatan Belantikan Raya sudah selesai diantaranya adalah sebagai berikut : (1) Batas antara Desa Nanga Belantikan dengan Desa Sumber Cahaya, sudah ada kesepakatan dan sudah dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan pada tanggal 17 Desember 2011, namun belum diambil titik koordinat. (2) Batas antara Desa Nanga Matu dengan Desa Petarikan, sudah ada kesepakatan dan sudah dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan pada tanggal 09 Desember 2011, namun belum diambil titik koordinat. (3) Batas antara Desa Kahingai dengan Desa Nanga Matu, sudah ada kesepakatan dan sudah dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan pada tanggal 04 Oktober 2011, namun belum diambil titik koordinat. (4) Batas antara Desa Tangga Batu dengan Desa Sungai Buluh, sudah ada kesepakatan dan sudah dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan. (5) Batas antara Desa Tangga Batu dengan Desa Belibi, sudah ada kesepakatan dan sudah dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan. (6) Batas antara Desa Nanga Belantikan dengan Desa Sungai Buluh, sudah ada kesepakatan dan sudah dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan. (7) Batas antara Desa Karang Besi dengan Desa Benuatan, sudah ada kesepakatan dan sudah dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.


244

Pada tahun 2013 batas desa yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau adalah sebagai berikut : 1. Batas antara Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur dengan Desa Tangga Batu

Kecamatan

Belantikan

Raya

telah

melakukan

kesepakatan

musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/335/X/HUK/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur dengan Desa Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau. 2. Batas antara Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur dengan Desa Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya telah melakukan kesepakatan musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/336/X/HUK/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur dengan Desa Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau. 3. Batas antara Desa Tamiang Kecamatan Bulik dengan Desa Sumber Cahaya Kecamatan Belantikan Raya telah melakukan kesepakatan musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan

dengan

Keputusan

Bupati

Lamandau

Nomor

:

188.45/367/XI/HUK/2013 tanggal 27 November 2013 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Tamiang Kecamatan Bulik dengan Desa Sumber Cahaya Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau. 4. Batas antara Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur dengan Desa Sungai Buluh

Kecamatan

Belantikan

Raya

telah

melakukan

kesepakatan

musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara


245

Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/378/XI/HUK/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur dengan Desa Sungai Buluh Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau. Permasalahan batas antar desa dalam kecamatan Belantikan Raya sudah selesai dan sudah dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan. Sedangkan permasalahan

batas

antar

kecamatan

belum

selesai,

karena

masih

menggunakan batas alam. e). Batas Desa dan Kecamatan di wilayah Kecamatan Menthobi Raya Masalah tata batas antara desa dan kecamatan merupakan masalah yang krusial bagi suatu wilayah, karena permasalahan batas ini merupakan batas kekuasaan dan kewenagan suatu kepala daerah atau kepala wilayah dalam hal ini Camat sebagai kepala wilayah. Pada tahun 2013 Permasalahan tata batas desa dan kecamatan di wilayah Kecamatan Menthobi Raya sudah selesai diantaranya adalah sebagai berikut : 1) Batas antara Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Mukti Manunggal Kecamatan Menthobi Raya telah melakukan kesepakatan musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/67/II/HUK/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Mukti Manunggal Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau. 2) Batas antara Desa Modang Mas Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Mukti

Manunggal

Kecamatan

Menthobi

Raya

telah

melakukan

kesepakatan musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik


246

koordinat batas desa serta telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/70/II/HUK/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Modang Mas Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Mukti Manunggal Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau. 3) Batas antara Desa Topalan Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Bukit Raya Kecamatan Menthobi Raya telah melakukan kesepakatan musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/71/II/HUK/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Topalan Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Bukit Raya Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau. 4) Batas antara Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Bukit Raya

Kecamatan

Menthobi

Raya

telah

melakukan

kesepakatan

musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/81/II/HUK/2013 tanggal 12 Februari 2013 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Bukit Raya Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau. 5) Batas antara Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Modang Mas Kecamatan Menthobi Raya telah melakukan kesepakatan musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/83/II/HUK/2013 tanggal 12 Februari 2013 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Modang Mas Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau.


247

6) Batas antara Desa Topalan Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya telah melakukan kesepakatan musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/196/V/HUK/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Topalan Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau. 7) Batas antara Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Modang Mas Kecamatan Menthobi Raya telah melakukan kesepakatan musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/197/V/HUK/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Modang Mas Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau. 8) Batas antara Desa Topalan Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Modang Mas Kecamatan Menthobi Raya telah melakukan kesepakatan musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/198/V/HUK/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Topalan Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Modang Mas Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau. 9) Batas antara Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya telah melakukan kesepakatan musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa


248

serta telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/232/VI/HUK/2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Melata Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau. Permasalahan batas antar desa dalam kecamatan Menthobi Raya sudah selesai dan sudah dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan serta sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau. Sedangkan permasalahan batas antar kecamatan dan Kabupaten belum selesai, karena masih belum menemukan titik koordinat. f) Batas Desa dan Kecamatan di wilayah Kecamatan Bulik. Masalah tata batas antara desa dan kecamatan merupakan masalah yang krusial bagi suatu wilayah, karena permasalahan batas ini merupakan batas kekuasaan dan kewenangan suatu kepala daerah atau kepala wilayah dalam hal ini Camat sebagai kepala wilayah. Pada tahun 2013 Permasalahan tata batas desa dan kecamatan di wilayah Kecamatan Bulik yang diselesaikan adalah sebagai berikut : (1)

Batas antara Desa Bunut Kecamatan Bulik dengan Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik telah melakukan kesepakatan musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan

dengan

Keputusan

Bupati

Lamandau

Nomor

:

188.45/66/II/HUK/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Bunut Kecamatan Bulik dengan Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau. (2)

Batas antara Desa Bumi Agung Kecamatan Bulik dengan Desa Sumber Mulya Kecamatan Bulik telah melakukan kesepakatan musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan

dengan

Keputusan

Bupati

Lamandau

Nomor

:

188.45/247/VII/HUK/2013 tanggal 09 Juli 2013 tentang Penetapan dan


249

Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Bumi Agung Kecamatan Bulik dengan Desa Sumber Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau. (3)

Batas antara Desa Sumber Mulya Kecamatan Bulik dengan Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik telah melakukan kesepakatan musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan

dengan

Keputusan

Bupati

Lamandau

Nomor

:

188.45/248/VII/HUK/2013 tanggal 09 Juli 2013 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Sumber Mulya Kecamatan Bulik dengan Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau. (4)

Batas antara Desa Sumber Mulya Kecamatan Bulik dengan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik telah melakukan kesepakatan musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan

dengan

Keputusan

Bupati

Lamandau

Nomor

:

188.45/249/VII/HUK/2013 tanggal 09 Juli 2013 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Sumber Mulya Kecamatan Bulik dengan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau. (5)

Batas antara Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik dengan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik telah melakukan kesepakatan musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan

dengan

Keputusan

Bupati

Lamandau

Nomor

:

188.45/253/VII/HUK/2013 tanggal 09 Juli 2013 tentang Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik dengan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau. (6)

Batas antara Desa Bumi Agung Kecamatan Bulik dengan Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik telah melakukan kesepakatan musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar


250

Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan

dengan

Keputusan

188.45/356/XI/HUK/2013

tanggal

Bupati 15

Lamandau

November

Nomor

2013

:

tentang

Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Bumi Agung Kecamatan Bulik dengan Desa Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau. (7)

Batas antara Desa Batu Kotam Kecamatan Bulik dengan Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya telah melakukan kesepakatan musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/358/XI/HUK/2013

tanggal

15

November

2013

tentang

Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Batu Kotam Kecamatan Bulik dengan Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau. (8)

Batas antara Desa Bumi Agung Kecamatan Bulik dengan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik telah melakukan kesepakatan musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan

dengan

Keputusan

188.45/359/XI/HUK/2013

tanggal

Bupati 15

Lamandau

November

Nomor

2013

:

tentang

Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Bumi Agung Kecamatan Bulik dengan Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau. (9)

Batas antara Desa Bunut Kecamatan Bulik dengan Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik telah melakukan kesepakatan musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan

dengan

Keputusan

188.45/366/XI/HUK/2013

tanggal

Bupati 27

Lamandau

November

Nomor

2013

:

tentang

Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Bunut


251

Kecamatan Bulik dengan Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau. (10) Batas antara Desa Tamiang Kecamatan Bulik dengan Desa Sumber Cahaya Kecamatan Belantikan Raya telah melakukan kesepakatan musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/367/XI/HUK/2013

tanggal

27

November

2013

tentang

Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Tamiang Kecamatan Bulik dengan Desa Sumber Cahaya Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau. (11) Batas antara Desa Tamiang Kecamatan Bulik dengan Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau telah melakukan kesepakatan musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan

dengan

Keputusan

188.45/382/XII/HUK/2013

tanggal

Bupati 09

Lamandau

Desember

Nomor

2013

:

tentang

Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Tamiang Kecamatan

Bulik

dengan

Desa

Bakonsu

Kecamatan

Lamandau

Kabupaten Lamandau. (12) Batas antara Desa Kujan Kecamatan Bulik dengan Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya telah melakukan kesepakatan musyawarah antara kepala desa yang ditetapkan dengan Berita Acara Penentuan Titik Koordinat Batas Desa, dengan di fasilitasi oleh Tim Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan telah diambil titik koordinat batas desa serta telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/383/XII/HUK/2013

tanggal

09

Desember

2013

tentang

Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah antara Desa Kujan Kecamatan Bulik dengan Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau.


252

Permasalahan batas antar desa dalam kecamatan Bulik sudah selesai dan sudah dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau, sedangkan permasalahan batas antar kecamatan dan Kabupaten belum selesai. 3. Permasalahan dan Solusi a. Pembinaan Batas Wilayah Selama ini permasalahan yang terjadi dalam hal pembinaan batas wilayah yaitu : 1. Masih belum adanya titik temu antara dua kabupaten yaitu antara kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, karena antara kedua belah pihak masih belum menemukan kesepahaman tentang penyelesaian titik batas tersebut. 2. Untuk batas antara kabupaten Lamandau dengan Kabupaten Seruyan sudah menemukan 4 (empat) titik koordinat yang kemudian akan dilanjutkan dengan 6 (enam) titik koordinat, dan pada tahun 2013 belum dilakukan peninjauan ke lapangan, masih dalam tahap perundingan antara desa-desa yang berbatasan. Solusi untuk mengatasi permasalahan batas tersebut adalah : 1. Agar pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Dalam Negeri menjadi mediator antara kedua belah pihak yaitu Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara. 2. Diharapkan pada tahun 2014 menemukan kesepakatan dan dapat segera dipasang pilar batas. b. Batas Antar Kecamatan/Kelurahan/Desa Permasalahan yang dihadapi yaitu pada beberapa desa khususnya yang pada wilayahnya masuk Perusahaan Besar Swasta perkebunan kelapa sawit yang sering timbul permasalahan tata batas desa, karena masing-masing desa masih mempertahankan luas wilayahnya. Solusinya yang telah dilaksanakan yaitu telah diadakan rapat-rapat dengan Camat Se Kabupaten Lamandau untuk membahas permasalahan batas diwilayahnya masing-masing. Diharapkan permasalahan batas antar desa dapat diselesaikan pada tahun 2014, agar penyelesaian batas antar kecamatan dapat segera diselesaikan pula.


253

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1. Bencana Yang Terjadi Bencana yang terjadi di Kabupaten Lamandau pada tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Tabel 7. Bencana Yang Terjadi di Kab. Lamandau Tahun 2013 NO

Bencana

Nama

Alamat

Besarnya Kerusakan dan Kerugian (Rp.)

1

Angin Topan

SABRIANSAH

Desa Kujan

19.864.000

2

Angin Topan

SAHMAN

Desa Kujan

18.864.000

3

Angin Topan

SITER

Desa Kujan

20.440.610

4

Angin Topan

HARIADI

Desa Kujan

10.000.000

5

Perahu Tenggelam

ARTOYO

Desa Suja

6

Kebakaran Rumah

STEPAN ANTON

Desa Bumi Agung

59.307.000

7

Kebakaran Rumah

I’IM IBRAHIM

Desa Suka Maju

65.656.000

8

Kebakaran Rumah

JOKO

Desa Suka Maju

64.101.000

9

Kebakaran Rumah

RAKIYANTO

Desa Suka Maju

1.475.000

10

Kebakaran Rumah

AGUSTA SEHAT

Desa Jemuat

59.817.000

11

Kebakaran Rumah

M. FIRAMLI

Desa Bumi Agung

81.539.500

12

Angin Topan

BONY BIN NORDIN

Desa Kujan

10.352.251

13

Kebakaran Rumah

RELI

Desa Nuangan

35.442.000

14

Kebakaran Rumah

SURATNO

Desa Tri Tunggal

162.500.000

15

Kebakaran Rumah

AMOS

Desa Lubuk Hiju

95.451.570

16

Kebakaran Rumah

HERI

Desa Lubuk Hiju

10.964.600

17

Kebakaran Rumah

JUMAKIR

Desa Liku

67.231.000

Sumber : BPBD, 2013.

-

2. Penanggulangan Bencana Selama kurun waktu dari Tahun 2012-2013, Bidang Kedaruratan dan Logistik Kabupaten Lamandau melakukan kegiatan sebagai berikut : 1) Melakukan Monitoring terhadap titik rawan bencana banjir untuk antisipasi terjadi bencana, mengingat jarak antara titik rawan bencana jauh dan sulit dijangkau dari ibu kota Kabupaten.


254

2) Terjun langsung ke lapangan bila ada kejadian baik itu kebakaran ataupun kebanjiran, untuk bahan evaluasi dalam memberikan bantuan walaupun informasi tersebut disampaikan/diterima secara lisan maupun tertulis. 3) Bersama-sama dengan Tim TAGANA terjun ke lapangan apabila ada laporan kejadian

musibah

baik

musibah

kebakaran

maupun

musibah

lainnya

(Masyarakat tenggelam), untuk melakukan evakuasi korban serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. 4) Melakukan Koordinasi lintas sektoral terutama dengan Dinas Sosial, untuk memeberikan bantuan Logistik kepada masyarakat yang terkena musibah. 5) Membantu masyarakat pengguna jalan untuk mencarikan/ mengantarkan melalui jalan alternatif jika ada jembatan/jalan utama yang putus akibat luapan air karena hujan maupun banjir/tanah longsor. 6) Mengusulkan kepada Bupati untuk mohon bantuan bagi masyarakat yang kena musibah seperti kebanjiran atau kebakaran. 7) Membuat laporan secara periodik kepada Gubernur Kalimantan Tengah. 8) Pada Tahun 2013 tidak ada kejadian bencana yang dilaporkan ke Pusat.

3. Status Bencana Status bencana yang terjadi pada tahun 2013 di Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : a. Bupati Lamandau menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Lamandau selama terhitung sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan 30 Mei 2013, melalui Surat Pernyataan Siaga Darurat Bencana Nomor: 360/53/II/BPBD-2013 tanggal 11 Februari 2013. b. Bupati Lamandau menyatakan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Lamandau terhitung sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan 18 September 2013, melalui Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat Nomor: 360/362/IX/BPBD-2013 tanggal 11 September 2013.

4. Sumber dan Jumlah Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan SKPD baru, sehingga dana yang tersedia masih minim yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Lamandau. Pada tahun 2013, Pagu anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamandau adalah sebesar Rp. 3.753.842.080,- dan


255

terealisasi sebesar Rp. 3.369.713.227,- atau (89,77%). Untuk alokasi dan realisasi anggarannya (diluar belanja rutin) dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 7.1 Program & Kegiatan Penanggulangan Bencana TA. 2013 Program

Kegiatan

PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Operasional patroli satgas dan posko penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan

Alokasi Anggaran (Rp) 80.000.000

Realisasi Realisasi Keuangan (%) (Rp) 79.997.000 100

sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan

25.000.000

24.991.000

99.96

Pembangunan Posko Penanggulangan Bencana

62.000.000

61.800.000

99.68

PROGRAM PASCA BENCANA

Pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

50.000.000

49.955.000

99.91

PROGRAM TANGGAP DARURAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RAWAN BENCANA

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kejadian bencana

60.000.000

59.891.000

99.82

Penyusunan profil daerah rawan bencana dan penyusunan buku statistik bencana

68.300.000

66.566.000

97.46

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Penyelenggaraan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat

28.400.000

28.400.000

100

Sumber : BPBD Kab.Lamandau 2013.

5. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Dalam mengantisipasi rawan bencana di Kabupaten Lamandau, BPBD Kabupaten Lamandau telah berupaya melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Melakukan sosialisasi dan pelatihan SAR dan Evakuasi; b. Membentuk Tim Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Mendirikan Posko Penanggulangan Bencana; c. Aktivasi peralatan komunikasi dan jaring komunikasi Tim SAR secara ekternal / internal; d. Monitoring lapangan.


256

6. Potensi Bencana Bencana alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Lamandau adalah Banjir dan Kebakaran Hutan/Lahan. Adapun daerah-daerah rawan bencana banjir di Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : a.

Kecamatan Bulik terdiri dari Kelurahan Nanga Bulik, Desa Kujan, Desa Batu Kotam, Desa Bunut, Desa Sungai Mentawa, Desa Beruta.

b.

Kecamatan Lamandau terdiri dari Kelurahan Tapin Bini, Desa Sekoban, Desa Karang Taba, Desa Penopa, Desa Bakonsu, Desa Kawa, Desa Suja.

c.

Kecamatan Belantikan Raya terdiri dari Desa Nanga Belantikan, Desa Tangga Batu, Desa Kahingai, Desa Bintang Mengalih.

d.

Kecamatan Batang Kawa terdiri dari Desa Batu Tambun.

e.

Kecamatan Bulik Timur terdiri dari Desa Pedongatan, Desa Nuangan, Desa Nanga Palikodan.

f.

Kecamatan Sematu Jaya terdiri dari Desa Batu Hambawang. Adapun daerah-daerah rawan bencana kebakaran hutan/lahan berada pada

hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Lamandau. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamandau telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a.

Pendataan dan pemuktahiran data daerah rawan bencana setiap 6 (enam) bulan.

b.

Mengadakan sosialisasi dan simulasi bencana diutamakan pada masyarakat daerah rawan bencana.

c.

Melengkapi dan Memperbaiki Peralatan Bencana.

d.

Menyiapkan jalur evakuasi dan tanda/symbol daerah rawan bencana.

e.

Menyusun Rekontijensi Bahaya Banjir, Tanah Longsor dan Kebakaran.

F. Pengelolaan Kawasan Khusus 1. Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi Kawasan Daerah Pengelolaan Kawasan Khusus di Kabupaten Lamandau yaitu Kawasan Hutan Kota dan Kawasan Konservasi Hutan. i). Dasar Pelaksanaan: - Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan kota; - Instruksi Bupati Lamandau Nomor: 400/44/Bang/IV/2009 tentang Identifikasi dan Inventarisasi Hutan Kota dan Kawasan Konservasi Hutan.


257

- Keputusan

Bupati

Lamandau

Nomor:

800/283/Bapp.C/X/2009

tentang

Pembentukan Tim Teknis/Tim Survey Identifikasi dan Inventarisasi Hutan Kota dan Kawasan Konservasi Hutan Kabupaten Lamandau; - Surat Tugas Kepala BAPPEDA Nomor: 841.5/1948.a/Bapp.C/X/2009 tanggal 24 Oktober 2009 tentang pelaksanaan Identifikasi dan Inventarisasi Kepemilikan Lahan untuk Rencana Hutan Kota dan Kawasan Konservasi Hutan Kabupaten Lamandau. ii). Tujuan Pelaksanaan: Adapun tujuan dari penyelenggaraan hutan kota dimaksudkan untuk: - Menghijaukan kota; - Menekan/mengurangi pencemaran udara (kadar karbonmonoksida, ozon, karbondioksida, oksidanitrogen, belerang dan debu; - Mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah; - Mencegah

terjadinya

banjir

dan

genangan,

kekeringan,

meningkatnya

kandungan logam berat dalam air. iii). Hasil Pelaksanaan Hasil identifikasi dan inventarisasi oleh Tim Teknis/Tim Survey: - Lokasi Hutan Kota (HK) 1 Lokasi ini memiliki luas 104,3 ha, terletak di koridor Jalan Batu Batanggui, Jalan Sudiro

dan

Jalan

JC.

Rangkap.

Pada

lokasi

ini

terdapat

beragam

tumbuhan/pohon-pohon hutan diantaranya Rambutan Hutan, Meranti, Mentawa, Agatis, Belawan, dll. Lokasi ini adalah basah/terendam air waktu hujan dan berfungsi sebagai Catchment Area. HK 1 sebagian besar lahannya adalah milik masyarakat, pernah diusulkan untuk percetakan sawah akan tetapi jadi dilaksanakan karena menurut hasil penelitian Dinas Pertanian wilayah ini tidak cocok untuk persawahan, dari Kajian Tata Ruang HK 1 cocok dijadikan Kawasan Konservasi karena saat ini berfungsi sebagai Catchment Area (Kawasan Resapan). - Lokasi Hutan Kota (HK) 2 Lokasi ini memiliki luas 132,8 ha, terletak di koridor Jalan Kompi. Pada lokasi ini terdapat beragam tumbuhan/pohon-pohon hutan diantaranya Meranti, Agatis, Belawan, Panaga, Kapuk, Rotan, dll. Lokasi ini basah/terendam air waktu hujan dan berfungsi sebagai Catchment Area.


258

- Lokasi Hutan Kota (HK) 3 Lokasi ini memiliki luas 415 ha, terletak di Desa Kujan di pinggir jalan negara arah ke Kecamatan Sematu Jaya. Lokasi ini terdapat beragam tumbuhan/pohonpohon hutan diantaranya Rotan Hutan, Panaga, Rambutan Hutan, Mentawa, Ulin, Plais, Kapuk, Ramunia Hutan, Nyatuh, Pohon Beringin, Pampung, dll. Di lokasi ini terdapat danau yang tidak pernah kering sepanjang tahun. - Lokasi Hutan Kota (HK) 4 Lokasi ini memiliki luas 292,76 ha, terletak di koridor jalan arah ke trans E di sepanjang Sungai Samaliba. Lokasi ini terdapat beragam tumbuhan/pohon-pohon hutan diantaranya Meranti, Agatis, Balawan, Panaga, Kapuk, Rotan dan tumbuhan lainnya. - Lokasi Hutan Kota (HK) 5 Lokasi ini memiliki luas 33,98 ha, terletak di belakang Kantor SETDA, belakang Kantor DISHUTBUN, belakang Kantor DISTANAKAN dan belakang Kantor Polres Lamandau.

Lokasi

ini

terdapat

beragam

tumbuhan/pohon-pohon

hutan

diantaranya Ulin, Idat, Nyatuh, dan jenis lainnya yang sudah sulit ditemukan ditempat lain. Lokasi ini cocok untuk kegiatan penelitian dan pendidikan bagi anak-anak sekolah di wilayah Kota Nanga Bulik. - Lokasi Hutan Kota (HK) 6 Lokasi ini memiliki luas 16,4 ha, terletak di belakang Kantor KESBANGPOLINMAS, belakang Kantor BPS dan belakang Kantor BLH. Lokasi ini terdapat tumbuhtumbuhan hutan dan tanaman buah-buahan (tanam tumbuh milik masyarakat dengan sebagian lokasi berawa). - Lokasi Hutan Kota (HK) 7 Lokasi ini memiliki luas 1,185 ha, terletak di koridor Jalan Marunting atau diantara Kantor Dinas Pekerjaan Umum dengan Kantor DPPKAD Kabupaten Lamandau. Lokasi ini terdapat beragam tumbuhan/pohon-pohon hutan termasuk tumbuhan langka Akar Tongang. - Lokasi Hutan Kota (HK) 8 Lokasi ini memiliki luas 5,194 ha, terletak ditengah-tengah lokasi perkantoran pada koridor Jalan Marunting – Jalan Sampuraga – Jalan Lingkar – Jalan Salampin. Lokasi ini dapat diakses dari koridor Jalan Marunting atau diantara Kantor SATPOL PP dengan Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Lamandau. Lokasi ini terdapat tumbuh-tumbuhan hutan sisa babas atau kebakaran hutan.


259

Lokasi ini cocok untuk kegiatan penelitian dan pendidikan bagi anak-anak sekolah di wilayah Kota Nanga Bulik dan sekitarnya. iv). Tindak Lanjut Dari hasil identifikasi dan inventarisasi oleh Tim Teknis/Tim Survey diatas ditindaklanjuti oleh Tim Penentu Kebijakan Tentang Hasil Indentifikasi dan Inventarisasi Kawasan Hutan Kota dan Kawasan Konservasi Hutan di Kabupaten Lamandau Tahun 2009 dengan kesimpulan/kesepakatan bahwa sebagai Hutan Kota disepakati 4 (empat) lokasi yaitu: Hutan Kota 5, Hutan Kota 6, Hutan Kota 7 dan Hutan Kota 8. Sementara Hutan Kota 1, Hutan Kota 2, Hutan Kota 3 dan Hutan Kota 4 disepakati menjadi Kawasan Konservasi. Selanjutnya pada bulan Agustus 2010 telah dilakukan Sosialisasi Hutan Kota dengan menghadirkan dari Pihak Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Masyarakat, terutama masyarakat yang tanahnya masuk dalam Kawasan Hutan Kota. v). Hasil Akhir Setelah melewati proses tahapan yang panjang, akhirnya Kawasan Hutan Kota dan Kawasan Konservasi Hutan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau Nomor: 100/70/ADPEM.2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penetapan Kawasan Hutan Kota seluas 1.001,619 Ha. di Kelurahan Nanga Bulik, Desa Kujan, Desa Bumi Agung dan Desa Suber Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau. Dengan ditetapkannya Kawasan Hutan Kota ini, maka kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan hutan kota, dapat mempedomaninya dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan, serta

pemantauan

dan

evaluasi

Kawasan

Hutan

Kota,

serta

dilarang

mengalihfungsikan Kawasan Hutan Kota dari fungsi yang sesungguhnya tanpa ijin dari Bupati Lamandau. 2. Sumber Anggaran Areal Kawasan Khusus Hutan Kota dan Kawasan Konservasi Hutan di Kabupaten Lamandau sampai dengan tahun 2013 status kepemilikannya sebagian masih milik masyarakat dan sebagian lagi milik Pemerintah Daerah. Sedangkan sumber anggaran dalam pengelolaannya mulai dari penyusunan rencana pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan, serta pemantauan dan evaluasi Kawasan Hutan Kota


260

adalah dari dana APBD Kabupaten Lamandau melalui DPA Instansi terkait seperti BAPPEDA Kab.Lamandau, BLH, Dishutbun, Dinas PU dan Disparsenibud. 3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang ditemuai dalam pengelolaan Kawasan Khusus Hutan Kota dan Kawasan Konservasi Hutan di Kabupaten Lamandau antara lain: - Terdapat areal hutan kota yang masuk dalam pengembangan jalan. Solusinya, Melakukan relokasi dengan mengupayakan mencari penggantinya di lokasi lain; - Sebagian besar areal kawasan masih dimiliki masyarakat, sehingga tidak ada jaminan perlindungan dan pengamanan karena sewaktu-waktu bisa beralih fungsi. Solusinya, harus segera dilakukan pembebasan lahan; - Pengelolaan kawasan masih belum optimal. Solusinya, perlu dilakukan pertemuan lintas SKPD Kabupaten Lamandau untuk menetapkan SKPD pengelola.

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Gangguan yang terjadi Situasi dan kondisi pada tahun 2013 di Kabupaten Lamandau yang menyangkut masalah ketentraman dan ketertiban umum dalam keadaan aman terkendali, dimana tidak terjadi konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme atau lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lamandau pada tahun 2013 dalam keadaan kondusif. Dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat di berbagai bidang, kondisi lingkungan di Kabupaten Lamandau tidak banyak terjadi konflik antar masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Potensipotensi konflik dapat dihindari berkat kerja sama semua pihak dalam melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, sehingga potensi adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat terdeteksi sedini mungkin. Selama tahun 2013 ada beberapa potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang telah berhasil ditangani dengan baik antara lain : a. Adanya penyalahgunaan miras oleh oknum masyarakat dan penggunaan zat adiktif berupa lem perekat oleh para pelajar. b. Adanya tempat hiburan yang dibuka oleh penggiat tempat hiburan (karaoke) di dekat pusat kota. Keberadaan ini dirasa oleh masyarakat cukup mengganggu (gangguan kebisingan).


261

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani masalah ketentraman dan ketertiban umum adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP.) Kabupaten Lamandau. 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan a. Badan Kesbangpol

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Lamandau tahun 2013, jumlah pegawai sebanyak 16 orang, dengan kualifikasi pendidikan: SLTP sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 5 orang, Diploma III sebanyak 1 orang, dan Tingkat S1 sebanyak 8 orang. Sedangkan berdasarkan Golongan IV berjumlah 3 orang, Golongan III berjumlah 6 orang, Golongan II berjumlah 7 orang. b. Satpol PP. Untuk menunjang pelaksanaan tugas Kantor Satpol PP. Kabupaten Lamandau sampai dengan akhir Oktober tahun 2013, jumlah pegawai sebanyak 84 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 40 orang, Tenaga Kontrak (Banpol) 35 orang, dan THL 9 orang. Dengan kualifikasi pendidikan: SLTA sebanyak 33 orang PNS dan 35 non PNS, Sarjana Muda/D-III sebanyak 1 orang dan Tingkat S1 sebanyak 9 orang, THL (SLTA sebanyak 7 orang dan SLTP sebanyak 2 orang). 4. Sumber dan Jumlah Anggaran Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di tahun 2013 bersumber dari dana APBD Kabupaten Lamandau, masing-masing pada Badan Kesbangpol alokasi anggaran sebesar Rp. 3.436.138.600,- Sedangkan alokasi anggaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp. 4.936.941.500,-. 5. Penanggulangan dan Kendalanya Untuk menangani dan menanggulangi potensi-potensi konflik yang ada Satuan Polisi Pamong Praja selalu berpedoman pada prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.


262

a. Berdasarkan adanya pengaduan masyarakat atas penyalahgunaan miras, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau segera menindaklanjuti dengan terlebih

dahulu

berkoordinasi

dengan

pemerintah

desa

setempat

untuk

melakukan penertiban. Setelah dinyatakan bahwa benar adanya penyaahgunaan tersebut penertiban ini dilaksanakan dengan penyitaan miras berupa arak dan dilakukan pembinaan kepada oknum pelaku. Secara berkala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau melakukan sosialisasi pencegahan peredaran penggunaan zat-zat adiktif dalam hal ini adalah lem perekat yang sangat berbahaya bagi kesehatan apabila disalahgunakan atau dikonsumsi dengan cara dihirup. Sosialisasi disampaikan kepada masyarakat khususnya di kalangan pelajar dan seperti halnya dengan penyalahgunaan miras, apabila ditemukan maka segera disita dan kepada si pelaku diberikan pembinaan. b. Adanya tempat hiburan yang dibuka oleh penggiat tempat hiburan (karaoke)

ternyata telah menimbulkan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berupa kebisingan, hal ini disebabkan oleh tempat/bangunan yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Lebih lanjut ditemukan bahwa keberadaan tempat hiburan dimaksud ternyata belum memiliki ijin operasional. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau memberikan pengarahan kepada pemilik tempat hiburan tersebut untuk segera mengurus perijinan dan memperbaiki segala fasilitas yang diperlukan. Selama surat ijin belum dimiliki maka tempat hiburan ditutup dan tidak diperbolehkan untuk beroprasi. Dalam menangani hal-hal gangguan diatas Bakesbangpol dan Satpol PP. Kabupaten Lamandau berkoordinasi dengan Pihak Aparatur Kecamatan, Pemerintah Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta dengan SKPD terkait seperti Kepolisian, Disperindagkop, BPN, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, guna mencari solusi pemecahan masalahnya. Selain itu, dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Lamandau telah dilakukan langkah antisipasi dan penanggulangan antara lain: a.

Telah dibentuknya Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam rangka deteksi dan identifikasi permasalahan yang terjadi di daerah.


263

b.

Telah membentuk Tim Terpadu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang SKPD terkait dan instansi vertikal seperti Kejaksaan Negeri Nanga Bulik, Perwira Penghubung Kodim 1014-05, dan Polres Lamandau;

c.

Telah dibangun Pos Tim Terpadu sebanyak 3 unit yaitu 1 unit di Simpang Sulung Kecamatan Sematu Jaya, 1 unit di Desa Bukit Raya Kecamatan Menthobi Raya dan 1 unit di Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur.

d.

Selalu berkoordinasi dengan Aparat Desa terkait dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan segera berkoordinasi dengan Tim apabila ada hal-hal yang menonjol/meresahkan masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketentraman

dan Ketertiban Umum: Permasalahan: a. Ada beberapa dasar hukum yang belum terakomodir misalnya, bahwa peraturan daerah tentang minuman beralkohol telah disahkan akan tetapi belum didukung oleh Peraturan Kepala Daerah sebagai penjabaran serta petunjuk teknis pelaksanaanya. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugas masih sebatas sosialisasi Perda dimaksud. b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, hal ini dibuktikan bahwa dengan disahkannya Perda No.09 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pemong Praja Kabupaten Lamandau dimana ada penambahan pejabat struktural eselon IV yang baru, sehingga keseluruhan berjumlah 6 (enam) orang sedangkan yang terisi baru 1 (satu) orang. Disamping itu sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, di Satpol PP Kabupaten Lamandau sekurang-kurangnya 251 orang. Solusi : a. Agar segera diterbitkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur : 1. Persyaratan perijinan yang harus dipenuhi oleh para peminat usaha minuman beralkohol. 2. Lokasi yang diijinkan untuk memperjualbelikan minuman beralkohol. 3. Kuota minuman beralkohol yang dibperbolehkan untuk masing-masing penjual.


264

b. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas langkah pertama yang dilakukan adalah menunjuk pelaksana tugas harian pada masing-masing seksi seraya melakukan pengkaderan dengan membiasakan personil yang telah ditunjuk tersebut untuk menguasai bidang tugas yang diemban (sambil mungusulkan pengisian jabatan yang lowong sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan perundang-undangan). Diusulkan agar adanya penambahan personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangannya Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Lamandau Tahun 2013, selain Badan Kesbangpol dan Satpol PP. Kabupaten Lamandau, telah dibina aparat Trantib/Linmas Kecamatan guna mewujudkan hubungan koordinasi yang baik serta meningkatnya kemampuan dan kesiapan aparat dalam penanganan berbagai permasalahan Trantib, pengamanan aset-aset daerah serta penegakan Peraturan Daerah. Selain itu, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Lamandau tidak terlepas dari dukungan instansi vertikal seperti dari Polres Lamandau, Kejaksaan Negeri Nanga Bulik dan Koramil 1014-05/Bulik.


265

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Recommend Documents