BAB BAB V VI PENYELENGGARAAN TUGAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Walikota Medan
LKPJ Tahun 2006
VI
LKPJ Tahun 2006
0
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Sebagai
badan
eksekutif
daerah,
dalam
rangka
pelaksanaan
desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah Kota Medan memiliki tugas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan daerah tersebut didasarkan azas desentralisasi dan kewenangan otonom yang dimiliki, dimana secara teknis fungsional dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada, baik oleh Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Unit Kerja lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
Secara
operasional,
tugas-tugas
umum
pemerintahan
daerah
dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, seperti kerjasama antar kota maupun luar negeri, kerjasama daerah dengan pihak ketiga,
koordinasi
penanggulangan
dengan
bencana,
instansi
vertikal,
penyelenggaraan
pencegahan
dan
ketenteraman
dan
ketertiban umum serta lain-lain. A. Kerjasama Antar Kota dan Luar Negeri Kebijakan pembangunan kota melalui fungsi Hubungan Antar Kota dan Daerah dituangkan dalam program Peningkatan Kerjasama Antar Kota dan Luar Negeri, yang dilakukan melalui kegiatan pokok antara lain : a. Hubungan Dalam Negeri, dengan berbagai kegiatan yang difasilitasi oleh
Asosiasi
Pemerintah
Kota
Seluruh
Indonesia
(APEKSI),
Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, Departemen Dalam Negeri dan dengan berbagai Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
VI LKPJ Tahun 2006
1
b. Hubungan Luar Negeri, dengan berbagai kegiatan di berbagai bidang melalui Kerjasama Kota Bersaudara (Sister City) dengan 4 (empat) Kota Bersaudaranya sebagai berikut : o Kota Pulau Pinang, Malaysia, (sejak Tahun 1984) o Kota Ichikawa, Jepang, (sejak Tahun 1989) o Kota Gwangju, Korea, (sejak Tahun 1997) o Kota Chengdu, RRC, (sejak Tahun 2002) Selain itu juga telah dilakukan penjajakan kerjasama dengan kota – kota lainnya di Luar Negeri, termasuk penjajakan bantuan Luar Negeri dari Lembaga - lembaga Internasional, baik yang berkaitan secara langsung dengan Kota Bersaudara maupun di luar Kota Bersaudara. Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan peningkatan kerjasama antar kota dan luar negeri selama tahun 2006 dialokasikan anggaran belanja sebesar Rp. 832.600.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2006 sebesar Rp. 686.216.770,- atau terjadi selisih (+/-) sebesar Rp. 146.383.230,- yang menghasilkan keluaran (output) sebagai berikut : 1. Partisipasi aktif dalam Rakernas Apeksi di Kota Surabaya 2. Penerimaan kunjungan Yang Dipertua Majlis Perbandaran Pulau Pinang (MPPP) Malaysia dalam rangka menyaksikan rangkaian kegiatan MTQN ke – 39 Tingkat Kota Medan, tanggal 28 Peb s/d 3 Maret 2006. 3. Penerimaan kunjungan Delegasi Wakil Walikota Ichikawa dan Ketua DPRD Kota Ichikawa, Jepang tanggal 17 s/d 21 Mei 2006. 4. Penerimaan kunjungan Yang Dipertua Majlis Perbandaran Pulau Pinang dan Pengerusi Persatuan Kota Kembar Medan – Pulau Pinang yang baru pada tanggal 9 s/d 11 Juli 2006. 5. Pengiriman Pelajar Kota Medan ke Kota Ichikawa, Jepang dalam rangka program pertukaran pelajar pada tanggal 9 s/d 18 Juli 2006.
VI LKPJ Tahun 2006
2
6. Penerimaan kunjungan rombongan Kepala Kampung Kota Pulau Pinang, Malaysia ke Kota Medan pada tanggal 4 s/d 7 Agustus 2006. 7. Penerimaan Pelajar Kota Pulau Pinang, Malaysia ke Kota Medan dalam rangka Program Pertukaran Pelajar pada
tanggal 12 s/d
18 Agustus 2006. 8. Pengiriman Pelajar Kota Medan ke Kota Gwangju, Korea dalam rangka Program Pertukaran Pelajar pada tanggal 15 s/d 24 Agustus 2006. 9. Pengiriman Staf
Pemerintah Kota Medan ke Kota Pulau Pinang,
Malaysia dalam rangka Program Pertukaran Staf Medan – Pulau Pinang pada tanggal 21 s/d 25 Agustus 2006. Implementasi
program dan kegiatan kerjasama Antar Kota dan Luar
Negeri selama tahun 2006 telah berdampak kepada : a. Meningkatnya Hubungan Persahabatan dan Persaudaraan antara Kota Medan dan Kota Bersaudara (Sister City) Kota Medan serta kota di luar negeri lainnya. b. Meningkatnya wawasan, pengetahuan, kapasitas dan pengalaman Para Pejabat dan Staf Pemerintah Kota Medan, khususnya tentang kemajuan di luar negeri. c. Meningkatnya wawasan, pengetahuan, kapasitas dan pengalaman para pelajar Kota Medan, khususnya tentang kemajuan di luar negeri. Pada umumnya, masalah yang dihadapi dalam pengembangan kerjasama Antar Kota maupun kegiatan Hubungan Luar Negeri antara lain : a. Kegiatan bersifat High Cost dilakukan
senantiasa
(biaya tinggi) karena kegiatan yang
mengacu
kepada Standart dan Protokol
Internasional. b. Kecermatan mensikronkan/menselaraskan masing – masing kebijakan dari 2 (dua) atau lebih kebijakan Pemerintah Kota yang mempunyai kekhasan sesuai dengan nilai yang dianut dan budaya yang berkembang di Negara dan atau Kota masing – masing, belum sepenuhnya optimal. VI LKPJ Tahun 2006
3
c. Kesulitan memprediksi teknis dan biaya kegiatan atau program yang akan dilakukan pada waktu tertentu
(1 tahun ke depan), karena
sangat tergantung dengan kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kota (kondisi aktual, faktual dan monumental). d. Hambatan komunikasi yang dilakukan yang bersifat komunikasi jarak jauh/antar negara (antar bahasa) melalui teknologi tinggi (Internet, E-Mail dan SLI), sehingga sangat mempengaruhi waktu kegiatan, perubahan jadwal, personal yang terlibat, acara protokoler dan termasuk yang sangat krusial adalah masalah biaya yang dibutuhkan dimana sering menjelang waktu atau menit – menit terakhir (last minute), item dan point kegiatan dapat berubah dan berkembang sedemikian rupa yang berkonsekwensi sangat luas. Walaupun berbagai keluaran (output) dan hasil positif dapat dicapai selama tahun 2006, namun penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya di bidang Hubungan Dalam Negeri dan Kota Bersaudara tetap masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan kendala yang kompleks. Oleh karena itu, berbagai tindak lanjut sebagai solusi masalah pada masa yang akan datang perlu mempertimbangkan kebijakan sebagai berikut : (1) Menyamakan
persepsi
instansi
terkait
dan
stakeholders
di
Kota Medan tentang nilai positif dan konstruktif dari pelaksanaan program Hubungan Dalam Negeri, Luar Negeri dan Kota bersaudara Kota Medan. (2) Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM dalam penyelenggaraan program Hubungan Dalam Negeri, Luar Negeri dan Kota Bersaudara. (3) Penyediaan dana yang cukup termasuk sarana dan prasarana guna mendukung program Hubungan Dalam Negeri, Luar Negeri dan Kota Bersaudara Kota Medan.
VI LKPJ Tahun 2006
4
B. Koordinasi Dilihat dari faktor geografis, demografis, dukungan potensi daerah dan faktor sosiologis kemasyarakatan lainnya,
Kota Medan memiliki
kedudukan, fungsi dan peranan penting, baik sebagai Ibu Kota Propinsi Sumatera Utara maupun pendukung penyelenggaraan pemerintahan skala propinsi, termasuk upaya membangun masyarakat kota yang maju dan citra daerah yang kondusif sekaligus sebagai Melting PotnyaIndonesia. Berbagai faktor pokok yang selalu mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kota adalah kedudukan Kota Medan sebagai Pusat Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara, di samping luas wilayah yang terbatas, jumlah dan populasi penduduk yang relatif besar, sehingga selalu memunculkan persoalan-persoalan di berbagai aspek pembangunan kota, seperti aspek perumahan dan pemukiman, penataan wilayah, transportasi, lingkungan dan berbagai persoalan penyediaan fasilitas pelayanan umum lainnya. Kondisi dan situasi serta gambaran makro Kota Medan tersebut memerlukan adanya pembinaan dan koordinasi yang dikembangkan dalam satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan kota. Koordinasi pokok kota
selama
Kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun
koordinasi
2006 yang
adalah dilakukan
koordinasi mampu
Institusional. secara
efektif
mengkomunikasikan berbagai informasi dan masukan yang diperlukan oleh
segenap
penyelenggara
pemerintahan,
sehingga
proses
pelaksanaan tugas dan fungsi segenap aparatur penyelenggara Negara dapat berjalan optimal melalui pengaturan bersama, dan kesepakatan bersama.
VI LKPJ Tahun 2006
5
Adanya saling keterkaitan, ketergantungan, dan saling membutuhkan dari setiap perangkat penyelenggara pemerintahan mulai tingkat
Pusat,
Propinsi dan Kota Medan serta perangkat daerah lainnya, telah menempatkan koordinasi sebagai kegiatan sentral yang dijalankan berdasarkan
prinsip-prinsip
kerjasama
dan
sama-sama
bekerja.
Koordinasi merupakan alat efektif untuk menciptakan kepemerintahan yang baik di Kota Medan. Beberapa koordinasi yang pokok yang dilaksanakan antara lain: o Koordinasi dengan DPRD Kota Medan o Koordinasi dengan unsur Muspida Kota Medan o Koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum o Koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat o Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal lainnya Pelaksanaan koordinasi yang bersifat pokok dan strategis dilakukan oleh Walikota Medan bersama-sama dengan unsur Muspida Medan serta
Kota
Perangkat Daerah yang ada. Bersama dengan para
Pimpinan Wilayah, Walikota Medan melakukan rapat-rapat atau menyelenggarakan
forum
Musyawarah
Pimpinan
Daerah
Plus
(Muspida Plus), sedangkan dengan Perangkat Daerah dilakukan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi yang sifatnya koordinasi teknis. Rapat atau forum koordinasi dimaksudkan dalam rangka konsultasi dan koordinasi untuk mewujudkan dan memelihara stabilitas juga situasi serta kondisi daerah yang kondusif. Dalam prakteknya Walikota Medan selaku Ketua merangkap anggota, sedapat mungkin langsung memimpin rapat-rapat koordinasi Muspida Plus,
untuk
dapat
merumuskan
berbagai
alternatif
kebijakan
berdasarkan permufakatan dan kesamaan pendapat di antara seluruh anggota. Selama tahun 2006 pelaksanaan rapat-rapat koordinasi di tingkat Muspida Plus selalu efektif dalam membantu memperlancar VI LKPJ Tahun 2006
6
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota, termasuk memelihara kehidupan sosial dan politik yang sehat serta kesatuan dan persatuan bangsa yang kokoh. Di samping fungsi tersebut
peran forum Muspida Plus ini juga sangat sentral dan
strategis
guna
memadukan
berbagai
kegiatan
pemerintahan,
pembangunan kota dan pelayanan umum, sehingga sangat membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah. Rapat Muspida yang dilakukan memiliki beberapa tujuan antara lain : 1) Mengkoordinasikan,
mengintegrasikan
dan
mensinkronisasikan
penyeleng-garaan tugas-tugas umum pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan secara berdaya guna dan berhasil guna. 2) Mengevaluasi dan melakukan penilaian atas intensitas, ekstensitas, situasi dan kondisi ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta merumuskan langkah-langkah strategis, teknis dan taktis yang diperlukan dalam rangka pengendalian, pencegahan maupun penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum. 3) Menentukan
sistem,
prosedur
dan
mekanisme
operasional
pengamanan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan kota guna mewujudkan stabilitas nasional dan daerah yang mantap dan terkendali serta kondusif. Selain koordinasi ke samping (horizontal) dan ke bawah, tugas umum pemerintahan yang bersifat koordinatif juga diselenggarakan secara vertikal, baik kepada Instansi vertikal di tingkat Propinsi, maupun dengan berbagai Departemen teknis terkait. Pelaksanaan koordinasi vertikal ini efektif menjadi sarana pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan umum jalannya pemerintahan kota oleh Gubernur dan Pemerintah Pusat, sehingga mampu mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota. Koordinasi ini juga merupakan bentuk konkrit hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kota dengan Instansi Vertikal dan Pemerintah Propinsi serta Pusat yang harmonis. VI LKPJ Tahun 2006
7
Koordinasi teknis dalam prakteknya dilakukan dalam bentuk koordinasi perencanaan,
pelaksanaan,
pengawasan, evaluasi dan
pelaporan.
Di bidang perencanaan, koordinasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota dalam bentuk-bentuk Forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Kota,
secara
periodik. Koordinasi perencanaan juga dilakukan dalam skala Propinsi dan Nasional (Musrenbang Propinsi dan Nasional). Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dalam bentuk koordinasi dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, rapatrapat dan forum koordinasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil pokok yang dicapai selama tahun 2006 adalah meningkatnya manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota yang lebih efektif dan terpadu. C. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Secara keseluruhan kejadian-kejadian bencana selama tahun 2006 masih didominasi bentuk kebakaran, bahkan tercatat mencapai 177 kejadian. Akibat kejadian tersebut tercatat 8 orang meninggal dan 8 orang luka-luka. Walaupun frekkuensi bencana kebakaran secara kuantitatif cukup tinggi, tetapi status bencana secara keseluruhan masih bersifat lokal. Sehingga secara maksimal menjadi tanggungjawab Pemerintah kota sepenuhnya. Dalam
rangka
penanggulangan
bencana
Pemerintah
kota
mengalokasikan bantuan sosial, juga Belanja Tidak Terduga dalam APBD Tahun Anggaran 2006. Melalui bantuan yang diberikan, korban bencana dapat memperoleh pertolongan sebagaimana mestinya. Antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana dilakukan dengan metode-metode preventif, seperti peningkatan peran serta masyarakat
VI LKPJ Tahun 2006
8
dalam pencegahan terjadinya bencana, penyuluhan hukum tentang pentingnya memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan ruang dan permukiman, peningkatan prasarana dan sarana penanggulangan bencana, dan lain-lain. Potensi bencana selain kebakaran, yang perlu mendapat perhatian adalah banjir, baik yang bersifat makro atau mikro, angin putting beliung, tsunami, dan gempa bumi. Besarnya potensi bencana tersebut memerlukan tindakan-tindakan prefentif yang serius, diantaranya perlunya ada ”Master Plan Mitigasi Bencana”. D. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bagian
dari
berpengaruh
tugas-tugas terhadap
umum
pemerintahan
pelaksanaan
merupakan
yang
pembangunan
sangat
kota
dan
pelayanan umum yang dilaksanakan. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum yang efektif juga sangat terkait dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Dengan demikian terkait dengan kesadaran hukum dan disiplin masyarakat serta seluruh Aparat penegak hukum dan penyelenggara negara secara keseluruhan. Arah dan kebijakan pemeliharaan dan peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Medan ditujukan pada penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif. Fokus kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Medan diarahkan kepada :
VI LKPJ Tahun 2006
9
1. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban terhadap warga masyarakat melalui sosialisasi kebijakan, peraturan, operasi penertiban pedagang kaki lima, asongan dan sejenisnya, gelandangan, wanita tuna susila (WTS), waria dan sejenisnya, tempat hiburan serta rekreasi, dan sebagainya. 2. Pembinaan
masyarakat
melalui
pengawasan,
pengamanan,
pemantauan aksi-aksi unjuk rasa, serta tindakan kriminal yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum selama tahun 2006 telah dilaksanakan berbagai upaya konsepsional, teknis operasional dan taktis bersama-sama unsur lainnya yang terkait untuk tetap menjaga kondisi lingkungan masyarakat yang kondusif. Walaupun harus diakui hasil yang dicapai belum sepenuhnya optimal, namun tindakan-tindakan operasional yang telah dilakukan mampu secara relatif lebih memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Kota Medan. Upaya-upaya yang ditempuh dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum antara lain : •
Penetapan kebijakan taktis operasional pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum melalui penerapan sistem dan prosedur tetap pengamanan daerah-daerah vital dan masyarakat.
•
Peningkatan sosialisasi hukum masyarakat.
•
Peningkatan koordinasi dalam rangka pencegahan pelanggaran ketertiban umum.
•
Peningkatan pengamanan swakarsa di masing-masing lingkungan, baik lingkungan permukiman maupun tempat-tempat vital lainnya
•
Peningkatan intensitas penegakan hukum khususnya terhadap pelanggaraan Peraturan Daerah.
•
Peningkatan silaturrahmi di antara tokoh-tokoh masyarakat.
•
Dan lain-lain. VI
LKPJ Tahun 2006
10
Untuk mendukung kebijakan taktis operasional selama tahun 2006, Pemerintah Kota Medan juga melaksanakan program sistem pengamanan kota yang didukung oleh anggaran dalam APBD Kota Medan. Adanya alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan operasional pelaksanaan sistem pengamanan kota tersebut, menjadikan upaya-upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum relatif didukung oleh jumlah petugas serta sarana operasi yang lebih memadai. Tujuan dan sasaran dari kegiatan serta program tersebut adalah : •
Terwujudnya kinerja pengamanan dan ketertiban yang optimal.
•
Terpenuhinya kebutuhan administrasi penunjang kelancaran tugas petugas ketenteraman dan ketertiban.
•
Terwujudnya kondisi kota yang aman, nyaman dan kondusif.
•
Terwujudnya peran serta masyarakat.
•
Terwujudnya sistem informasi manajemen penanggulangan bencana yang berdaya guna dan berhasil guna.
Walaupun upaya – upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum telah dilakukan secara terpadu, namun harus diakui selama tahun 2006 masih terjadi berbagai kasus kriminalitas dengan berbagai jenis kasus sebagai berikut : Tabel 6.1 Kasus Kriminalitas Tahun 2006 di Poltabes Medan dan Sekitarnya Jumlah Tindak Penyelesaian No. Jenis Kasus Kriminalitas Pidana Tindak Pidana 1 Pencurian dengan Kekerasan (CURAS) 405 204 2 Pencurian Berat (CURAT) 1.675 1.044 3 Penganiayaan Berat (ANIRAT) 1.834 1.251 Pencurian Kendaraan Bermotor 1.663 99 4 (CURANMOR) 5 Judi 232 200 6 Preman 360 319 7 Narkoba 1.630 1.814 Sumber : Poltabes Medan dan Sekitarnya, 2007
% 50,4 62,3 68,2 6,0 86,2 88,6 111,3
VI LKPJ Tahun 2006
11
Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa kasus kriminalitas yang tingkat frekuensinya paling tinggi adalah berbentuk penganiayaan berat,
yang
mencapai
(1.834
kasus),
disusul
pencurian
berat
(1.675 kasus), Narkoba (1.630 kasus), dan kasus kriminal lainnya sebanyak 997 kasus. Salah satu yang harus menjadi perhatian serius pada masa yang akan datang adalah kasus Narkoba, yang intensitasnya masih tetap tinggi, dimana dalam jangka panjang bila tidak dapat tertangani secara baik, akan berdampak luas kepada kualitas generasi muda penerus masa depan pembangunan kota. Di samping itu, motivasi tindakan pelanggaran dan kejahatan sering terkait dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan kriminalitas juga harus dilakukan
dengan
mengupayakan
partisipasi
aktif
masyarakat.
Bersama-sama dengan berbagai komponen masyarakat, Pemerintah Kota Medan
maupun
pihak
Poltabes
Medan
dan
Sekitarnya
juga
melakukan berbagai kegiatan pembinaan, santiaji, dialog dan lainlain dalam rangka menurunkan tingkat kriminalitas di Kota Medan. Kebijaksanaan
penyelenggaraan
keamanan
dan
ketertiban
dalam mengurangi kriminalitas dan angka kecelakaan lalu lintas juga dilaksanakan antara lain dengan : a. Sosialisasi penyelaan lampu sepedamotor di siang hari b. Sosialisasi penggunaan sabuk pengaman c. Sosialisasi penyalahgunaan narkoba d. Membentuk tim pemburu preman oleh Poltabes MS Adapun upaya dalam mengatasi masalah yang terjadi antara lain dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuntitas razia dan penindakan.
VI LKPJ Tahun 2006
12
Upaya lain penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Bentuk dan Susunan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dan Surat Keputusan Walikota Medan
Nomor : 061 / 1056.K
tanggal 14 Juni 2005 sebagai tindak lanjut PP Nomor : 32 Tahun 2004. Berdasarkan Perda tersebut pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui program dan kegiatan juga dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut : 1) Penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL/Sektor Informal);
di
Kota Medan dilakukan pengaturannya seoptimal mungkin dengan menyediakan tempat-tempat usaha yang pada jalur tertentu ditata dan perkembangannya tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keberadaan sektor informal yang masih melakukan kegiatan usaha di lokasi yang tidak dibenarkan tetap menjadi sasaran penertiban. Satpol PP berkoordinasi dengan Camat dan Kelurahan mendata pedagang kaki lima dengan prinsip jalan - jalan protokol tidak diperkenankan berjualan, adapun pada jalan - jalan alternatif yang memungkinkan sebagai tempat berjualan diadakan penataan agar terjaga kebersihannya tidak terkesan semrawut dan tidak sampai mengganggu lingkungan sekitarnya. Terhadap pedagang kaki lima yang tidak mematuhi peringatan Camat dan Kelurahan akan diperingati secara tertulis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, kemudian dilakukan tindakan repressif dengan mengangkut dan membongkar barang dagangannya untuk dijadikan barang bukti dalam pengajuan tuntutan ke Pengadilan Negeri Klas I - A Medan atas pelanggaran Perda ( Tipiring ).
VI LKPJ Tahun 2006
13
Skala prioritas dalam program jangka pendek pada jalan – jalan protokol inti kota dalam tindakan repressif bila dipandang perlu melibatkan aparat keamanan dari Kodim, Poltabes dan Denpom serta instansi terkait lainnya untuk menegakan PERDA Nomor 31 Tahun 1993. Sasaran Pengawasan / Penataan. -
Pasar Kampung Lalang ( Jl. Jendral Gatot Subroto )
-
Pasar Sei Sikambing ( Jl. Kapten Muslim )
-
Pasar Pagi Dini Hari ( Jl. Sutomo simpang Jl. Seram )
-
Pasar Pulo Brayan ( Jl. K.L Yos Sudarso )
-
Pasar Supermarket Simpang Limun ( Jl. S.M Raja )
-
Pasar Aksara ( Jl. Prof. H. M Yamin. SH )
-
Pasar Sukaramai ( Jl. Arief Rahman Hakim )
-
Pasar Ikan Lama ( Jl. Perniagaan dan Jl. Ahmad Yani )
-
Depan Deli Plaza ( Jl. Guru Patimpus )
-
Jl. Stasiun depan Kantor Pos
-
Pasar Peringgang ( Jl. Iskandar Muda )
-
Lapangan Merdeka ( Seputarannya )
-
Jl. L i s t r i k
-
Jl. Gajah Mada
-
Jl. Jendral Abdul Haris Nasution
-
Jl. S. M Raja
-
Jl. Letda Sujono
-
Jl. A k s a r a
-
Jl. Prof. H. M Yamin. SH ( depan RS. Dr. Pringadi )
-
Jl. Perintis Kemerdekaan
-
Jl. Diponegoro
-
Jl. Imam Bonjol
VI LKPJ Tahun 2006
14
2) Peningkatan kegiatan pencegahan pelanggaran umum; Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota beserta Instansi terkait yang bersifat pencegahan adalah berupa pengawasan, patroli dan pencegahan
secara
berkelanjutan
pada
titik/lokasi
rawan
pelanggaran ketertiban, yang diharapkan berdampak kepada penurunan pelanggaran, termasuk kawasan. 3) Peningkatan pengamanan swakarsa di masing-masing lingkungan baik permukiman maupun tempat vital. Pengamanan swakarsa baik di lingkungan permukiman maupun tempat-tempat vital dengan pelibatan masyarakat diharapkan berdampak terwujudnya rasa aman dan tertib bagi masyarakat yang bertempat tinggal juga yang melakukan usaha-usaha ekonomi. 4) Personil
Satpol
PP
Kota
Medan
yang
berpatroli
diwajibkan
mengangkat bila menjumpai Gepeng/ Pengamen yang menjalankan aktivitasnya pada persimpangan jalan untuk dibawa pada Trantib Kecamatan terdekat di dalam pembinaannya Terhadap Gepeng/Pengamen yang berulang kali tertangkap di lapangan, berkoordinasi dengan Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara dikirim ke Pusat Rehabilitasi di Pungei Binjai bagi yang sehat dan R.S Kusta Sicanang bagi penderita Kusta. Sasaran Pengawasan / Penindakan : -
Jl. Gajah Mada simpang Jl. Iskandar Muda
-
Jl. Iskandar Muda simpang Jl. Kapten Jamin Ginting
-
Jl. Jendral Gatot Subroto ( Bundaran Majestik )
-
Jl. Perintis Kemerdekaan simp. Jl. Irian Barat / Jl. Gaharu
-
Jl. Sutomo simpang Jl. Perintis Kemerdekaan
-
Jl. S. M Raja simpang Jl. Ir. H. Juanda
-
Jl. Tritura simpang Jl. Brigjend Katamso VI
LKPJ Tahun 2006
15
-
Jl. Ir. H. Juanda simpang Jl. Imam Bonjol
-
Jl. Brigjend Katamso simpang Jl. Ir. H. Juanda
-
Depan Istana Maimon ( Jl. Brigjend Katamso )
-
Depan Kantor Waspada ( Jl. B. Katamso/Jl. R. Suprapto )
-
Jl. S. Parman simpang Jl. Jendral Sudirman
-
Jl. K.L Yos Sudarso simpang Jl. Bambu
-
Tugu Adipura ( Jl. H. Adam Malik )
-
Jl. Imam Bonjol ( depan Hotel Danau Toba )
-
Jl. Tengku Daud
-
Jl. Hayam Wuruk
-
Jl. Gajah Mada
-
Jalan - jalan penting lainnya
5) Penertiban WTS dan Waria; Secara dadakan perdua minggu diadakan Razia PSK dan Waria pada malam hari berkoordinasi dengan Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara, Dinas Pariwisata Kota Medan, Dinas Kesehatan Kota Medan, Kantos Sosial Kota Medan, Kecamatan dan Aparat Keamanan untuk menegakkan PERDA nomor : 6 Tahun 2005.
Langkah pembinaan awal dilakukan di Dinas Pariwisata Kota Medan dan terhadap yang berulang kali terkena Razia akan dikirim ke Panti Rehabilitasi Parawasa Brastagi. Sasaran Pengawasan / Penindakan : -
Depan Kantor DPRD Kota Medan ( Jl.Maulana Lubis )
-
Sekitar Jl. Nibung Raya ( sekitar Petisah )
-
Jl. Kapten Jamin Ginting ( Hotel - hotel Malati )
-
Seputaran Lapangan Merdeka
VI LKPJ Tahun 2006
16
-
Depan Makam Pahlawan ( Jl. S.M Raja )
-
Hotel Melati Jl. Sutomo ( sekitar Sambu )
-
Sepanjang Jl. Iskandar Muda
-
Sepanjang Jl. Jendral Gatot Subroto
-
Jl. Gajah Mada
-
Jl. Sei Wampu
-
Jl. A k s a r a
-
Jl. Perintis Kemerdekaan
-
Jl. Gunung Karakatau
Upaya lain yang dilakukan adalah dengan upaya peningkatan dan perubahan pola waktu pengawasan dan penertiban, yaitu dengan operasi-operasi diluar jam kerja (seperti malam hari dan dini hari) dan pergantian waktu-waktu operasi dengan hasil antara lain : - Operasi PK 5
: Pada dini hari ( Pasar-pasar), pagi hari, siang dan sore hari jumlah pada Tahun 2006 ± 425 lokasi Penertiban.
- Operasi Gepeng
: Pada Pagi, Siang, Sore dan adakalanya pada malam hari, jumlah pada Tahun 2006 ± 938 orang.
- Operasi PSK & Waria : Pada tengah malam hingga dini hari, jumlah pada Tahun 2006 ± 90 orang. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan selain ditujukan untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah, juga
sebagai bentuk komitmen kuat untuk
mewujudkan Kota Medan yang aman, nyaman, dan tertib yang selaras dengan upaya besar menarik penanaman modal asing dan domestik ke Kota Medan sehingga membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat.
VI LKPJ Tahun 2006
17
Dampak penting penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum selama tahun 2006 adalah adanya pelayanan umum yang dirasakan semakin baik oleh masyarakat, khususnya di bidang ketenterman dan ketertiban sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya dengan aman, nyaman, dan tertib tanpa perasaan terancam secara menonjol, dengan tetap meningkatkan kewaspadaan. Dampak lainnya sebagai berikut : a. Terselenggaranya sosialisasi Perda-perda melalui himbauan langsung, pengawasan dan pembinaan dilapangan oleh setiap unit Patroli kepada sasaran tertentu sebagai objek tugas Polisi Pamong Praja, menjadikan pelanggaran Perda pada basis-basis tertentu khususnya di daerah Inti Kota semakin berkurang. b. Terkendalinya situasi ketenteraman dan ketertiban serta penegakan Perda pada setiap acara-acara pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemko Medan dan Instansi / Lembaga lainnya di Kota Medan, baik dalam acara Ceremonial, Hari Besar Keagamaan, Hiburan, Olah Raga dan sebagainya. c. Terlaksananya peningkatan frekuensi pengawasan dan penertiban pada ruas-ruas jalan protokol di Kota Medan baik pada pagi hari, siang dan malam
hari
bahkan
pada
hari – hari
libur
tertentu,
menjadikan pertumbuhan PKL, Gepeng, Waria dan PSK sementara semakin berkurang dan dapat ditekan seminimal mungkin, namun sebaliknya dampak pada sisi yang lain menurut hasil pengamatan, frekwensi kegiatan unjuk rasa oleh kelompok PKL dan Gepeng juga meningkat. d. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat dan Instansi terkait dalam kegiatan-kegiatan pengawasan, pembinaan dan penertiban menambah kekuatan dan kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan di lapangan, memperkecil resiko yang tidak diinginkan antara lain adanya komplain dan bentrok dilapangan antara petugas dan objek/sasaran penertiban,
dan lebih menjamin objektifitas tindakan karena lebih
selektif berdasarkan informasi/keterangan sebelumnya yang diterima dari berbagai pihak sebagai hasil kerjasama yang baik. VI LKPJ Tahun 2006
18
