BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Pemerintah Kabupaten Paser - Paser Buen Kesong

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pasal 6, ayat (1), dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan meliputi beberapa aspek, yaitu : 1) Kerja sama antar daerah, 2) Kerja sama daerah dengan pihak ketiga, (3) Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, 4) Pembinaan batas wilayah, 5) Pencegahan dan penanggulangan bencana, 6) Pengelolaan

kawasan

khusus

yang

menjadi

kewenangan

daerah,

7)

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan 8) Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah. Adapun hasil dan capaian kinerja dari setiap aspek penyelenggaran tugas umum pemerintahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Kerjasama Antar Daerah. Kerjasama

antar

daerah

yang

dilaksanakan

oleh

Pemerintah

Kabupaten Paser adalah Kerjasama Pembangunan 12 Kabupaten di Provinsi Kalimatan Timur, terlaksana di tahun 2010 hingga tahun 2012.Sedangkan di Tahun 2013 dan tahun 2014 tidak terlaksana. Berikut adalah penjelasan dari kerjasama yang terlaksana. 1. Tahun 2010 Kebijakan yang dilaksanakan dalam kerjasama selama tahun 2010 adalah

kegiatan

Forum

Konsolidasi

Kerjasama

Pembangunan

12

Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Tanah Grogot Kabupaten Paser selaku tuan rumah. Peserta

kerjasama

pembangunan

antara

kabupaten

adalah

Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Balangan,

LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

558


Kabupaten Tanah Bambu, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Materi

yang

dibicarakan

dalam

kegiatan

Forum

Konsolidasi

Kerjasama Pembangunan 12 Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Timur, Kalimatan Selatan dan Kalimantan Tengah pembahasan bidangbidang yang akan dikerjasamakan antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya dan Penetapan Sekretariat Kerjasama Pembangunan dimasing-masing Kabupaten dan Sekretariat Bersama. Sedangkan kesimpulan yang didapat yaitu adanya kesepakatankesepakatan antara lain : 1. Tindak lanjut kesepakatan adalah dengan melakukan pembahasan lebih detail di antara masing-masing SKPD yang terkait dengan bidang kerjasama yang telah disepakati sehingga diperoleh rencana kerjasama konkrit; 2. Diharapkan masing-masing kabupaten secara proaktif melakukan komunikasi dengan kabupaten lainnya tentang bidang-bidang yang telah disepakati akan dikerjasamakan; 3. Detail

kerjasama

konkrit

tersebut

dituangkan

dalam

Naskah

Perjanjian Kerja Sama Pembangunan yang ditandatangani oleh Bupati masing-masing daerah; 4. Masing-masing daerah diharapkan sudah dapat menindaklanjuti kesepakatan ini sampai dengan bulan Nopember 2010; 5. Sekretariat Kerjasama Pembangunan di masing-masing Kabupaten ditetapkan di Bappeda dan Sekretariat Bersama di Bappeda Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah; 6. Penyediaan Anggaran Untuk Kegiatan Kerjasama Pembangunan Pada APBD Masing-Masing Kabupaten; 7. Hasil Forum Konsolidasi Kerjasama Pembangunan Terutama KegiatanKegiatan Konkret Dibahas Masing-Masing Kabupaten Dengan Dinas Teknis Termasuk Untuk Mendapatkan Kesepakatan DPRD MasingMasing;


559


8. Pertemuan Lanjutan Untuk Pemantapan Materi Konkret Kerjasama Sebelum Penandatanganan MoU oleh masing-masing Bupati, akan dilaksanakan di Kabupaten Balangan, dijadwalkan bulan April Tahun 2011; 9. Penandatanganan MoU Kerjasama Pembangunan 12 Bupati Bertempat Di Jakarta; 10. Rencana

Bidang

Yang

Dikerjasamakan

serta

kegiatan

yang

diprioritaskan adalah : a. Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1)Kerjasama Instruktur Automotif; 2)Pelatihan Aneka Kejuruan (MTU); 3)Informasi pasar kerja dan transmigrasi; 4)Kerjasama Pendidikan (SMKN Pertanian); 5)Kerjasama SIAK On-line; 6)Instruktur Balai Latihan Kerja (BLK). b. Pendidikan dan Kebudayaan 1)Pengembangan Seni dan Budaya; 2)Kerjasama Peternakan Itik dan Pelatihan; 3)Sharing Pengetahuan Budidaya Udang (BBU); 4)Kebudayaan dan Pariwisata (pekan seni, gelar budaya dan seni); 5)Pelaksanaan event-event budaya; 6)Penyelenggaraan peningkatan kualifikasi Guru SD, SLTP dan SLTA (penyetaraan S1 dan S2); 7)Penyelenggaraan Diklat Manajemen kepala SD, SLTP dan SLTA dan CalonKepala Sekolah; 8)Penyelenggaraan

Diklat

KTI

(Karya

Tulis

Ilmiah)

untuk

Profesional Bidang Keguruan. c. Pemuda dan Olahraga a) Kemah Bakti Pemuda; b) Penyelenggaran event olah raga; c) Pertukaran Pemuda; LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

560


d) Pelatihan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP); e) Pelatihan keterampilan bagi pemuda (Pramuka, OMR dan Tanasda); f) Bakti Sosial Pemuda; g) Pelatihan/coaching clinic catur dan bridge. d. Perhubungan dan Transportasi 1)Pengembangan aksesibilitas perhubungan dan transportasi; 2)Pengelolaan Manajemen Angkutan Umum; 3)Penertiban administrasi kendaraan; 4)Trayek Angkutan umum antar kabupaten dan provinsi; 5)Pengembangan dan pemasaran pariwisata; 6)Kerjasama arus kunjungan wisata antar daerah. e. Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan 1)Pemasaran hasil produksi perkebunan; 2)Pemenuhan sarana teknologi Biogas; 3)Pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Rabies, Antrax danflu Burung; 4)Ditribusi ternak dalam pemenuhan Bibit Sapi dan Kambing; 5)Pengembangan peningkatan SDM aparatur dan petani dalam bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan melalui studi banding dan magang; 6)Pemenuhan Bibit dan benih pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan; 7)Pemasaran hasil perikanan dan kelautan; 8)Pengawasan perdagangan ternak antar daerah. f. Pertambangan, Energi dan SDA 1) Penanganan Perijinan Pertambangan dan Penggalian Sumber

Daya Alam; 2) Pengadaan Power Plant; 3) Perusda Pertambangan; 4) Pengelolaan pelabuhan khusus milik pemda; 5) Pengembangan PLTA;


561


6) Penanganan dampak lingkungan kegiatan pertambangan.

g. Lingkungan Hidup 1) Penanganan pencemaran lingkungan; 2) Penanggulangan masalah banjir dan bencana alam lainnya; 3) Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

h. Ketertiban dan keamanan wilayah 1)Penanganan ketertiban dan keamanan wilayah; 2)Intelejen dan pekat; 3)Penanganan mitigasi bencana. i. Tata Ruang Dan Pertanahan 1) Penyelesaian tata batas; 2) Koordinasi tata ruang wilayah; 3) Perencanaan tata ruang kawasan perbatasan.

j. Kesehatan 1) Penanganan penyakit menular; 2) Pengembangan jaringan system informasi kesehatan; 3) Pelayanan kesehatan; 4) Pelaksanaan Jamkesmas; 5) Pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan (PNS/Askes); 6) Penanganan kasus gizi buruk; 7) Revitalisasi Posyandu; 8) Jaringan informasi Kesehatan On-Line.

k. Kehutanan 1) Penanganan tata batas kawasan hutan; 2) Reklamasi tanaman Mangrove Pesisir.

l. Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 1)Promosi dan pengembangan Pasar Produk UMKM; 2)Penyelenggaraan pameran dagang; 3)Pemasaran hasil industri; 4)Penanganan masalah pendistribusian barang; 5)Pengembangan Investasi.


562


2. Tahun 2011 Kebijakan yang dilaksanakan dalam kerjasama antar daerah pada tahun 2011 adalah Forum Konsolidasi Kerjasama Pembangunan 12 Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Paringin Kabupaten Balangan selaku tuan rumah. Peserta

kerjasama

pembangunan

antara

kabupaten

adalah

Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bambu, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Materi

yang

dibicarakan

dalam

kegiatan

Forum

Konsolidasi

Kerjasama Pembangunan 12 Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Timur, Kalimatan Selatan dan Kalimantan Tengah pembahasan bidangbidang yang akan dikerjasamakan antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya dan Penetapan Sekretariat Kerjasama Pembangunan dimasing-masing Kabupaten dan Sekretariat Bersama. Sedangkan Isu Strategis yang mengemuka dalam forum konsolidasi ini memerlukan komitmen bersama untuk keberlanjutan kerjasama 12 Kabupaten, yakni diantaranya : 1. Mendesaknya penanganan batas wilayah dan perlunya keterkaitan tata ruang antar daerah dalam hal-hal yang dapat mempengaruhi lebih dari satu daerah, seperti kawasan hutan, daerah aliran sungai dan sebagainya. 2. Perlunya peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik termasuk pembangunan infrastruktur (jaringan jalan, pembangkit listrik, dsb), kesehatan dan pendidikan. 3. Penanganan dan mitigasi bencana membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik antar daerah-daerah yang berdekatan.


563


4. Mendesaknya upaya penanggulangan kemiskinan dengan peningkatan kesejahteraan dan penggunaan sumber daya secara optimal melalui peningkatan nilai tambah produk dan pengembangan ekonomi lokal. 5. Penanganan

keamanan

dan

ketertiban

khususnya

di

wilayah

perbatasan antar daerah. 6. Rencana

Bidang

Yang

Dikerjasamakan

serta

kegiatan

yang

diprioritaskan adalah : a. Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kerjasama Diklat Tenaga Kerja Otomotif dan Pertanian. b. Pendidikan dan Kebudayaan  Penyelenggaraan peningkatan kualitas guru SD, SLTP dan SLTA (Penyetaraan S1 dan S2). c. Pemuda dan Olahraga  Kerjasama seni budaya dan olahraga. d. Perhubungan,

Informasi,

Telekomunikasi,

Transportasi

dan

Pariwisata  Peningkatan dan pengembangan daerah tujuan wisata (travel patern);  Pembangunan jalan antar kabupaten. e. Pertanian  Alih teknologi dan workshop gaharu. f. Pertambangan, Energi dan SDA  Peningkatan jalan tambang. j. Lingkungan Hidup  Penanganan bersama masalah lingkungan hidup. k. Tata Ruang  Penanganan tata batas kawasan hutan : - Usulan bersama mengeluarkan eks HPH . l. Kesehatan  Pelayanan kesehatan;  Pelaksanaan Jamkesda bagi masyarakat kurang mampu diluar Jamkesmas. m. Perindustrian, Perdagangan dan Jasa LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

564


 Industri briket batubara;  Kerjasama pelatihan pengolahan rotan. 3. Tahun 2012 Kebijakan yang dilaksanakan dalam kerjasama antar daerah pada tahun 2012 adalah Forum Konsolidasi Kerjasama Pembangunan 12 Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur selaku tuan rumah. Peserta

kerjasama

pembangunan

antara

kabupaten

adalah

Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bambu, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Materi

yang

dibicarakan

dalam

kegiatan

Forum

Konsolidasi

Kerjasama Pembangunan 12 Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Timur, Kalimatan Selatan dan Kalimantan Tengah pembahasan bidangbidang yang akan dikerjasamakan antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya dan Penetapan Sekretariat Kerjasama Pembangunan dimasing-masing Kabupaten dan Sekretariat Bersama. Sedangkan Isu Strategis yang mengemuka dalam forum konsolidasi ini memerlukan komitmen bersama untuk keberlanjutan kerjasama 12 Kabupaten, yakni diantaranya : 1. Diperbaharuinya kesepakatan kerjasama antara 12 Bupati dan 3 Gubernur (Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur) dan Menteri Dalam Negeri. 2. Paparan kebijakan pembangunan dari Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dan paparan dari Biro Kerjasama Kementerian Dalam Negeri tentang Kebijakan Kerjasama Daerah.


565


3. Peningkatan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dalam rangka Percepatan Program Aksi Kerjasama Pembangunan 12 Kabupaten. 4. Masa berlakunya kerjasama antar 12 Kabupaten dari 3 Provinsi di Kalimantan adalah 5 (lima) tahun. 5. Penanganan batas wilayah dan tata ruang antar 12 Kabupaten dari 3 Provinsi di Kalimantan. 6. Penanganan bersama kepada masyarakat di wilayah perbatasan tentang keamanan dan ketertiban supaya tidak terjadinya konflik. 7. Perlunya komitmen bersama antar 12 Kabupaten dari 3 Provinsi dalam rangka pembangunan dibidang ekonomi. 8. Rencana

Bidang

diprioritaskan

Yang

Dikerjasamakan

serta

kegiatan

yang

adalah :

a. Bidang Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Pembelajaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kabupaten Barito Timur ke Kabupaten Paser, akan difasilitasi oleh tim/peserta dari Kabupaten Paser untuk komunikasi dan koordinasi lanjutan antara BPMD Kabupaten Barito Timur dengan BPMD Kabupaten Paser (Rencana Kegiatan Tahun 2013 atau 2014).

b. Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Jasa 

Penyelenggaraan Pameran Bersama Produk Unggulan dan Investasi Kerjasama

Daerah

seluruh

Pembangunan

Anggota 12

Forum

Kabupaten

3

Konsolidasi Provinsi

di

Kalimantan dari APBD seluruh Kabupaten Tahun 2013; 

Penyediaan Bahan Baku Panggar Ulun/Sisa Tebangan Pohon Ulin dan Pemasaran seluruh anggota Forum Konsolidasi Kerjasama

Pembangunan

12

Kabupaten

3

Provinsi

di

Kalimantan dari APBD seluruh Kabupaten Tahun 2013. c. Bidang Perhubungan, Informasi, Telekomunikasi, Transportasi dan Pariwisata 

Pembentukan Tim Bersama dengan dukungan Kepala Daerah antara Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kabupaten Kotabaru,


566


Kabupaten

Paser,

Kabupaten

Penajam

Paser

Utara,

Kabupaten HSU, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Barito Timur Tahun 2013-2015; 

Pembangunan Pelabuhan Barang dan Kontainer Internasional Batu Licin seluruh Anggota Forum Konsolidasi Kerjasama Pembangunan 12 Kabupaten 3 Provinsi di Kalimantan dari APBN dan APBD seluruh Kabupaten serta Pihak Ketiga Tahun 2013.

d. Batas Antar Daerah 

Penataan batas wilayah antar Kabupaten;



Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Paser (tindak lanjut), dengan merencanakan dan menganggarkan di APBD masingmasing pada tahun 2013;



Koordinasi penanganan konflik sosial diperbatasan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kabupaten Paser tahun 2013/2014;



Penataan batas wilayah antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat tahun 2012-2013;



Penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Paser dengan Kabupaten Kutai Barat tahun 2013.

e. Tata Ruang 

Koordinasi penataan ruang antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat tahun 2013.

4. Tahun 2013 Pada Tahun 2013 direncanakan pertemuan forum Konsolidasi Kerjasama 12 Kabupaten 3 Provinsi

yang akan dilaksanakan di

Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi tidak terlaksana dikarenakan adanya kekhawatiran kesepakatan dan perjanjian yang akan dibuat nantinya tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum disebabkan telah berakhirnya kesepakatan bersama yang dibuat LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

567


dan ditandatangani oleh 3 Gubernur dan 12 Bupati pada tanggal 10 Maret 2010 dan berlaku selama 12 Bulan. Namun melalui pertemuan yang di fasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum pada tanggal 9 September 2013 diperoleh keputusan bahwa tidak ada permasalahan mengenai jangka waktu kesepakatan tersebut asalkan dalam masa 12 bulan pada kesepakatan sebelumnya telah ada tindak lanjut kerjasama yang telah dilakukan dengan perjanjian kerjasama maka naskah kerjasama yang telah dibuat tersebut tetap berlaku selamanya. Sedangkan kegiatan pendukungnya lainnya seperti rapat persiapan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Tahun 2013 dan Evaluasi Hasil Forum Konsolidasi 12 Kabupaten dalam 3 Propinsi Tahun 2012 yang dilaksanakan di Tamiyang Layang pada tanggal 21 Maret 2013 di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Paser dan Rapat Koordinasi Musrenbang Regional Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Hotel Red Top Jakarta pada tanggal 16 – 17 April 2013 tetap terlaksana. 5. Tahun 2014 Dikarenakan Tahun 2013 tidak ada pelaksanaan forum Konsolidasi Kerjasama 12 Kabupaten 3 Provinsi yang direncanakan dilaksanakan di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah sehingga tidak ada kesepakatan dan perjanjian yang terjadi. Maka tahun 2014 juga tidak ada pelaksanaan kerjasama antar daerah. B. Kerjasama dengan Pihak Ketiga Selama kurun waktu tahun 2010-2014, Pemerintah Kabupaten Paser telah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang berupa penambahan

penyertaan

modal

kepada

Bank

Pembangunan

Daerah

Kalimantan Timur, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Paser, dengan total biaya sebesar Rp.47.255.000.000,00 Sedangkan rincian pertahunnya seperti telihat pada tabel VI.1 dibawah :


568


Tabel VI.1; Alokasi Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2010-2014 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Instansi Penerima Bank Kaltim Bank Kaltim PDAM Bank Kaltim Bank Kaltim Bank Kaltim

Anggaran 14,465,000,000.00 8,300,000,000.00 3,500,000,000.00 12,760,000,000.00 8,230,000,000.00

TOTAL

47,255,000,000.00

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa selama kurun waktu 5 tahun perjanjian dengan pihak ketiga berupa penyertaan modal kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Paser masing-masing sebesar : 

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Bank Kaltim) sebesar Rp.43.755.000.000,00.



Perusahaan

Daerah Air

Minum (PDAM)

Kabupaten

Paser sebesar

Rp.3.500.000.000,00.

C. Koordinasi Dengan Istansi Vertikal Di Daerah Berkaitan dengan Pasal 27 ayat 1 point (j) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah, maka Bupati Paser selaku Kepala Daerah mempunyai kewajiban memimpin penyelenggaraan

pemerintahan,

mengkoordinasikan

perencanaan

dan

pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat kabupaten Paser. Oleh Karena itu selama lima tahun anggaran yakni tahun 2005 sampai dengan

tahun

2009,telah

diupayakan

untuk

menyelaraskan

dan

mensinkronisasikan beberapa kegiatan di daerah, baik kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser maupun dengan instansi/lembaga vertikal di daerah. Pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Paser tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan situasi, misalnya adanya petunjuk/perintah dari Pemerintah Pusat, atau LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

569


adanya situasi dan kondisi yang harus segera direspon oleh Pemerintah Kabupaten. Bentuk penyelenggaraan koordinasi instansi vertikal di daerah antara lain melalui rapat-rapat koordinasi, baik rapat koordinasi secara berkala maupun bersifat insidentil disesuaikan dengan kebutuhan. Selain melalui rapat koordinasi, kegiatan koordinasi vertikal juga dilaksanakan melalui forum yang bersifat formal/kedinasan maupun non formal, misalnya upacara pelantikan, silaturahmi, penerimaan tamu pejabat, kegiatan keolahragaan dan sebagainya. Penyelenggaraan

Forum

ke-Muspida-an

dalam

rangka

menjalin

hubungan kerjasama diantara para anggota Muspida, maka langkah yang ditempuh adalah melalui kegiatan rapat koordinasi Muspida secara berkala dan pada saat diperlukan oleh Bupati selaku ketua Muspida dan atau mempertimbangkan masukan serta saran dari anggota Muspida. Materi pembahasan dalam rapat koordinasi muspida antara lain menyangkut : 

Masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, keamanan dan ketertiban masyarakat.



Permasalahan yang mungkin dapat berdampak pada terganggunya kondisi idiologi, politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan serta SARA di Daerah. Dengan forum kemuspidaan memungkinkan adanya keterpaduan dalam

pelaksanaan

tugas

umum

pemerintahan

derah,

utamanya

dalam

mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang muncul di daerah.

D. Pembinaan Batas Wilayah Kabupaten Paser sebagai salah satu kabupaten paling selatan di Provinsi Kalimantan Timur, terletak pada posisi geografis 00 45’18,37” LS - 20 27’20,82” LS dan 1150 36’14,5” BT - 1660 57’35,03” BT. Berdasarkan administrasi wilayah maka Kabupaten Paser mempunyai batas sebelah utara dengan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur,

sebelah Barat

dengan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

570


Tabalong dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, dan Selat Makasar. Dengan luas wilayah mencapai 11.603,94 km2 Kabupaten Paser mempunyai panjang garis batas di darat kurang lebih 469,61 km, yang terdiri dari 260 km panjang garis batas antar kabupaten dan 209,61 panjang garis batas antar provinsi. Sedangkan dengan garis batas di laut yang terletak di selat makasar yang merupakan batas antara Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sepanjang 200,304 km. Dalam rangka memberikan kepastian untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, maka program Pembinaan Batas Wilayah dengan kegiatan Penegasan Batas baik antar Provinsi, Kabupaten, maupun Desa perlu mendapatkan prioritas penanganan secara bertahap dan berkelanjutan. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan otonomi yang seluasluasnya kepada Daerah dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam

daerahnya

masing-masing.

Oleh

karena

itu

ketegasan

tentang

keberadaan suatu daerah menjadi sangat penting agar penyelenggaraan administrasi daerah dapat berjalan dengan tertib. Penegasan dan penetapan batas daerah bertujuan untuk lebih memastikan dan mengukuhkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan.Agar batas daerah tersebut dapat diterima oleh semua pihak, maka harus didukung oleh dokumen otentik berupa peta batas daerah dan tanda fisik di lapangan berupa pilar batas. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Perbatasan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur, dimana Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Hasil dari rumusan rapat koordinasi perbatasan Kabupaten/Kota SeKalimantan Timur diantaranya adalah :


571


1. Undang – Undang No 32 Tahun 2004 jo No. 8 Tahun 2005 jo No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dimana secara jelas telah menyebutkan bahwa pemisah antara daerah yang satu dengan daerah yang lain disebut batas daerah. Dalam ruang lingkup batas daerah itulah

dilaksanakan

penyelenggaraan

kewenangan

masing-masing

daerah. 2. Penanganan perbatasan memiliki arti penting guna menciptakan kepastian hukum batas antar daerah dalam upaya tertib administrasi pemerintahan,

peningkatan

pelayanan

publik,

pemberdayaan

masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat. 3. Mengingat masalah kondisi geografis Kalimantan Timur yang sulit dijangkau, disisi lain daerah-daerah masih menghadapi permasalahan keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana dan keterbatasan sumber dana, akibatnya kemampuan masing-masing Kabupaten/Kota untuk menangani perbatasan masih terbatas. 4. Pemerintah Daerah perlu mempercepat proses penyelesaian deliniasi dan demarkasi penegasan batas daerah melalui komunikasi yang lebih efektif dan efisien dengan instansi terkait secara horizontal maupun secara vertical baik di tingkat Pusat maupun tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Permasalahan – permasalahan dan kendala – kendala yang dihadapi dalam melakukan penanganan perbatasan antar daerah antara lain : 1. Minimnya dana yang dianggarkan oleh Pemerintah untuk menunjang telaksananya percepatan penegasan batas daerah. 2. Adanya perbedaan persepsi antara Tim PBD Kabupaten/Kota yang berbatasan dalam menginterprestasikan peta lampiran pembentukan daerah. 3. Kondisi geografis perbatasan yang susah dijangkau sehingga percepatan penanganan batas belum dapat dilaksanakan secara maksimal. 4. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait di Kabupaten/Kota, sehingga masih ada pemberian izin lokasi untuk pemanfaatan Sumber Daya Alam yang melampaui batas administrasi wilayahnya.


572


5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya batas administrasi wilayah. 6. Kurangnya pemahaman stakeholders/Tim PBD tentang kewenangan mereka dalam mengambil keputusan berkenaan dengan penanganan masalah batas daerah. 7. Belum terlaksananya kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan dalam solusi permasalahan sengketa batas guna mengelola daerah batas yang masih berkonflik. Rekomendasi yang diberikan pada saat rapat koordinasi perbatasan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur antara lain adalah : 1. Perlunya ditingkatkannya sosialisasi mengenai pentingnya batas wilayah dan isi kesepakatan batas daerah kepada instansi terkait maupun kepada masyarakat oleh Tim PBD masing-masing. 2. Terhadap sengketa batas yang belum ada kesepakatan, agar antar daerah yang berbatasan melakukan kerjasama dalam pengelolaan wilayah perbatasan tersebut. 3. Perlu lebih ditingkatkan pelaksanaan pemasangan Pilar Batas Antara (PBA) oleh Kabupaten/Kota. 4. Setiap Kabupaten/Kota tidak akan menggunakan peta dasar yang berbeda-beda. Peta dasar yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas di lapangan adalah peta RBI dari Bakosurtanal skala 1 : 50.000. 5. Terhadap ruas batas antara Kabupaten/Kota yang belum ada kesepakatan, dilarang mengeluarkan izin baru pemanfaatan ruang dan wilayah tersebut ditetapkan sebagai wilayah status quo. 6. Khusus mengenai permasalahan batas antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Provinsi Sulawesi Barat pada segmen batas kepulauan Balag-balagan, Pemerintah

Pemerintah

Kabupaten

Paser

Provinsi agar

Kalimantan lebih

pro

Timur

aktif

dan

meminta

Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga masyarakat yang tinggal di gugusan kepulauan Balagbalagan dapat terlayani dengan lebih baik.


573


E.Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Bencana yang terjadi selama kurun waktu tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut :


574


Tabel VI.2; Rekapitulasi Bencana Per Kecamatan Tahun 2010

NO

KECAMATAN

1. 2. 3. 4.

TANAH GROGOT KUARO LONG IKIS LONG KALI

5. 6. 7. 8. 9. 10.

MUARA KOMAM BATU SOPANG MUARA SAMU PASER BELENGKONG BATU ENGAU TANJUNG HARAPAN

JUMLAH

KEBAKARAN RUMAH

KEBAKARAN KENDARAAN

19 5 2 6 13 1 2 48

-


JUMLAH ( KALI ) BENCANA KEBAKARAN ORANG ANGIN LAHAN/HUTAN TENGGELAM PUTING BELIUNG

-

3 2 1

6

1 1 1 -

3

POHON REBAH/Tum bang

TANAH LONGSOR

BANJIR

PERAHU TENGGELAM

KONSLETING LISTRIK

-

1

11

-

11

-

-

-

11

-

-

-

-

55

-

-

11

11 -

575


Tabel VI.3; Rekapitulasi Bencana Per Kecamatan Tahun 2011 NO

KECAMATAN

1. 2. 3. 4.

TANAH GROGOT KUARO LONG IKIS LONG KALI

5. 6. 7. 8. 9. 10.


KEBAKARAN RUMAH

KEBAKARAN KENDARAAN

15 4 5 1 4 1 3 5 1

1 -


13 5 1 -

5 5 5

3

5 -

3

3

-


TANAH LONGSOR

BANJIR

PERAHU TENGGELAM

KONSLETING LISTRIK

-

-

-

-

-

2 -

4 -

2 -

4 -

-

2

-

JUMLAH


576



KECAMATAN

1. 2. 3. 4.

TANA PASER KUARO LONG IKIS LONG KALI

5. 6. 7. 8. 9. 10.


JUMLAH

KEBAKARAN RUMAH

KEBAKARAN KENDARAAN

18 3 1 3 2 3 − 4 4 2

1 − − − − − − 1 − 2



40 − − − − − 7 − − 47

3 3 -

3

3 -

-

6

-

3 6


TANAH LONGSOR

BANJIR

PERAHU TENGGELAM

KONSLETING LISTRIK

1 1

-

-

1

-

-

3 -

1 -

2 2

-

-

-

1

4

1

3

-

-

577



KECAMATAN

1.


2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

MUARA KOMAM BATU SOPANG MUARA SAMU PASER BELENGKONG BATU ENGAU TANJUNG HARAPAN JUMLAH


KEBAKARAN RUMAH

KEBAKARAN KENDARAAN

20 2 4

−

16 − −

1 3 1

1 − 2 − 6 − 35

− − − − − − -

− − − − 5 − − 21

3 − 1 − 1 − − 10



TANAH LONGSOR

BANJIR

ORANG HILANG

KEKERINGAN

1 − −

1 −

− − −

5 1 1

1 − −

-

2 − − − 1 − − 4

− − − − 1 − − 2

− 1 − − − − 1

2 2 1 2 − − 14

− − − − − − 1

-

578



KECAMATAN

1. 2. 3. 4.


5. 6. 7. 8. 9. 10.

MUARA KOMAM BATU SOPANG MUARA SAMU PASER BELENGKONG BATU ENGAU TANJUNG HARAPAN JUMLAH


KEBAKARAN RUMAH

KEBAKARAN KENDARAAN

11 1 4

5 1 −

49 − −

2 1 −

− − 4 − 1 DLL − 21

− − − − − 1 − 7

− − − − 7 − − 56

2 − − − 1 − − 6



TANAH LONGSOR

BANJIR

ORANG HILANG

KEKERINGAN

1 − −

2 − −

− − −

1 1 1

− − −

1

− − − − − − − 1

− − − − − − − 2

− − − 2 − − − 2

− − − 1 2 − − 6

− − − − 1 − − 1

1 2

579


F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 1. Ganguan Yang Terjadi Selama ketentraman

penyelenggaraan dan

ketertiban

pemerintahan pada

kurun

di

waktu

bidang

keamanan,

tahun

2010-2014,

Kabupaten Paser masih dalam suasana kondusif. Masalah gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang timbul sebagai akibat dari krisis multi dimensi semakin dapat dikendalikan dan ditangani dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Rasa aman di Kabupaten Paser merupakan kebutuhan bersama dengan lebih mengedepankan peran masyarakat dan aparat keamanan, karena secara keseluruhan penanganan masalah kriminalitas dan keamanan adalah

kewenangan

Kabupaten

Paser,

pihak sesuai

kepolisian. dengan

Sedangkan

kewenangannya

bagi

pemerintah

adalah

menjaga

terjadinya konflik yang bernuansa disintegrasi sosial sehingga masyarakat dalam beraktivitas dapat merasa lebih aman. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Paser lebih mngedepankan peningkatan kerjasama dengan penegak

hukum

dan

menggerakkan

partisipasi

masyarakat

dalam

penaggulangan gangguan keamanan. Adapun gangguan yang terjadi selain tindak kejahatan dan kriminalitas adalah adanya unjuk rasa masyarakat yang menyampaikan aspirasinya kepada lembaga dewan maupun kepada pemerintah kabupaten, baik yang menyangkut ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah seperti munculnya Peraturan Bupati tentang warna ungu sebagai khazanah budaya lokal masyarakat Paser, masalah pemilihan maupun penggantian kepala desa, masalah perusahaan/investor dengan masyarakat serta permasalahan pemerintahan lainnya. Tetapi secara umum adanya unjuk rasa tersebut masih dalam batasan yang tidak mempengaruhi stabilitas keamanan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Dalam menangani gangguan yang terjadi baik gangguan kriminalitas, pelanggaran peraturan daerah maupun datangnya bencana, perangkat LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

580


daerah yang menangani adalah Kantor Ketertiban dan Pemadam Kebakaran yang membawahi satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Pemadam Kebakaran, serta Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang membawahi satuan pleton inti Perlindungan Masyarakat, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 3. Jumlah Pegawai, Sumber Dana dan Jumlah Anggaran Adapun jumlah pegawai dan kualifikasi pendidikan serta pangkat dan golongan aparat dibidang ketentraman dan ketertiban sebagai berikut : a. Tahun 2010 i.

UPTD PMK Kabupaten Paser, jumlah seluruh pegawai 41 orang.UPTD PMK Kabupaten Paser berada dibawah Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Perumahan Kabupaten Paser dimana diberikan belanja lansung sebesar Rp. 721.713.400,00 yang digunakan untuk pengadaan peralatan, sarana dan prasarana alat kantor dan pengadaan pakaian kerja lapangan petugas pemadam kebakaran;

ii.

Kantor Kesbang Linmas, jumlah seluruh pegawai 60 orang, ditambah dengan seluruh anggota Linmas yang tersebar di 10 (sepuluh) Kecamatan sehingga berjumlah 100 orang.Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Paser diberikan alokasi dana sebesar Rp.517.217.004,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp.3.364.615.604,00 untuk membiayai belanja

pegawai.

Sedangkan

belanja

langsung

Rp.152.601.400,00 untuk membiayai beberapa kegiatan lainnya. b. Tahun 2011 i.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, jumlah seluruh pegawai 138

orang.

Untuk

penyelenggaraan

ketentraman

dan

ketertiban umum, pada tahun 2011 dialokasikan anggaran melalui

Program

Pemeliharaan

Kantrantibmas

dan

Pencegahan Tindak Kriminal sebesar Rp. 1.996.211.800,00; LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

581


ii.

Kantor Kesbang LINMAS, jumlah seluruh pegawai 28 orang. Untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pada tahun 2011 dialokasikan anggaran melalui Program Peningkatan Pelayanan dan Kenyamanan Lingkungan sebesar Rp. 108.941.000,00, Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal sebesar Rp. 261.721.490,00;

c. Tahun 2012 i.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, jumlah seluruh pegawai 140 orang. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 4.602.303.040,00;

ii.

Kantor Kesbang LINMAS, jumlah seluruh pegawai 105 orang. Untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pada tahun 2012 dialokasikan anggaran melalui Program Peningkatan Pelayanan dan Kenyamanan Lingkungan sebesar Rp. 460.418.000,00, Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal sebesar Rp. 232.700.000,00.

d. Tahun 2013 i.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, jumlah pegawai 112 orang.Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Program Peningkatan Kesiagaan dan Tanggap Darurat Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.052.470.000,00 dan Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

763.817.000,00

bersumber dana berasal dari APBD Kabupaten Paser Tahun 2013; ii.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, jumlah seluruh pegawai 139 orang.Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Paser Tahun


582


Anggaran 2013 yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp. 11.134.526.000,00. e. Tahun 2014 i.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, jumlah pegawai 103 orang. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Peningkatan Kesiagaan dan Tanggap Darurat Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.712.039.000,00, Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 877.209.500,00, serta Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Rp. 214.144.500,00;

ii.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, jumlah seluruh pegawai 155 orang. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014 yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp. 11.515.236.465,00.

4. Kendala dan penanggulangannya Adapun kendala yang sering dihadapi dalam melaksanakan tugas ketentraman dan ketertiban antara lain adalah belum tersedianya mobilitas Pengendalain Masyarakat (Dalmas) dan mobilitas penunjang lainnya sebagai sarana transportasi menuju lokasi operasi, kurangnya dana operasional untuk melaksanakan kegiatan serta kurangnya jumlah personil yang ada. Sedangkan upaya penanggulangan kendala yang dihadapi guna memudahkan kegiatan operasi adalah dengan meminjam kendaraan kepada instansi lain, menyewa kendaraan lain ataupun dengan melaksanakan operasi yang disesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia. 5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangannya Dalam menangani masalah keamanan dan kriminalitas serta gangguan yang terjadi pemerintah kabupaten melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani, LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati Paser 2010 - 2015

hanya sebatas membantu aparat 583


kepolisian. Apabila sudah merupakan kewenangan aparat keamanan, kasus pelanggaran akan diserahkan untuk ditindaklanjuti sepenuhnya oleh aparat kepolisian. Sedangkan dalam penegakkan peraturan daerah aparat kepolisian dan TNI juga mengirimkan personil untuk membantu tugas satuan polisi pamong praja, sehingga jalannya operasi dapat terlaksana dengan baik.


584

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Recommend Documents